UPAYA PNPM MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KEBUYUTAN KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I)
Oleh: Eliyati NIM: 108054000009
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2012
ABSTRAK UPAYA PNPM MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KEBUYUTAN KECAMATAN TIRTAYSA ELIYATI Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang sudah ada sejak lama dan hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi “kenyataan abadi” dalam kehidupan. Pengertian kemiskinan sendiri sebagai suatu konsep ilmiah lahir sebagai dampak ikutan dari istilah pembangunan. Karena itu dalam setiap pembahasan tentang pembangunan, maka pembahasan kemiskinan mendapatkan tempat yang cukup penting. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan, yang keberadaannya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Dalam hal ini, Studi ini bertujuan untuk melihat upaya PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Kebuyutan Tirtayasa. Selain itu, studi ini juga memeriksa dampak PNPM Mandiri perdesaan terhadap kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di Desa Kebuyutan. Secara metodologi, studi ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode, yaitu wawancara mendalam, pengamatan (observasi) terhadap proses atau hasil kegiatan PNPM Mandiri, serta pengumpulan dokumen yang relevan. Secara umum, studi ini menemukan bahwa program PNPM Mandiri di desa Kebuyutan sudah dijalankan dengan baik. Program yang dijalankan meliputi penyaluran dana burgulir. Program penyaluran dana hanya sebagian kecil yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh warga miskin. Terkait dengan PNPM Mandiri bagi kesejahteraan, kegiatan PNPM Mandiri yang berbentuk penyaluran dana bergulir dirasa masih kurang membantu perekonomian masyarakat, karena dana yang dikucurkan berjumlah sedikit sementara kebutuhan masyarkat untuk modal usaha berjumlah besar, sehingga belum mampu memberikan perubahan kesejahteraan yang mendasar dalam masyarakat.
i
PENGANTAR
Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas karunia dan anugrah-Nya sehingga skripsi yang berjudul Upaya PNPM Mandiri Dalam
Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat
di
Desa
Kebuyutan
Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang ini dapat diselesaikan. Salam hangat kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, semoga terus bertambah kecintaanku padamu, langkahku selalu bertapak pada jejakmu. Selain rasa syukur yang mendalam, dalam penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, baik itu sebagai nara sumber, mitra diskusi ataupun motivator, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, namun pada kesempatan ini beberapa pihak harus saya sebutkan: 1. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Dr. Arief Subhan, MA, dan kepada Drs. Wahidin Saputra, MA, Selaku dekan pembantu. 2. Dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada Wati Nilamsari M, SI, dan M Hudri M.A, serta seluruh dosen yang telah mentransformasikan ilmu pengetahuannya dengan tulus ikhlas dan penuh perhatian. 3. Dengan penuh rasa hormat, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Syamsir Salam, M, SI, selaku pembimbing. Penulis merasa berhutang budi kepada beliau karena di tengah kesibukannya beliau masih sempat meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan atas berbagai permasalahan yang penulis hadapi. 4. Penulis juga haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah bunda kami, H. Hamsin dan Hj. Halanah. Dan kakak-ku yang senantiasa memberikan doa dan motivasi demi keberhasilan penulis,
ii
serta membantu penulis dalam pengambilan data untuk kelengkapan skripsi ini. 5. Terima kasih kepada Jamaluddin Djunaid, Lc, MA, HK (Dosen Hukum Islam PTIQ) yang banyak menginspirasi penulis dalam mengambil tema ini dan yang tidak pernah bosan melayani konsultasi, serta membaca ulang, mengedit dan memberikan masukan sejak proposal sampai skripsi ini selesai. 6. Untuk teman seperjuangan: Erna Milana, Putri Nurullita, Hani Nuraminah, Selli Oktaberti, Siti Inayah, Nuris Annisa dll, yang selalu memberikan motivasi demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi, semoga kebersamaan kita tidak pernah berhenti. 7. Seluruh crew kantor UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tirtayasa serta crew balai desa Kebuyutan atas dukungan dan masukannya terhadap skripsi ini Akhirnya, penulis memohon maaf bila ternyata dalam skripsi ini ditemukan banyak kekeliruan dan kekurangan, penulis hanya berharap semoga karya sederhana ini berguna dan bermanfaat bagi orang yang membacanya.
Jakarta, 04 Oktober 2012
Eliyati
iii
DAFTAR ISI
ABSTRAK .................................................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................................. II DAFTAR ISI ................................................................................................. IV BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .......................................... 7 C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 8 D. Manfaat Penelitian ....................................................................... 8 E. Metode Penelitian......................................................................... 9 F. Study Pustaka ............................................................................... 13 G. Sistematika Penulisan................................................................... 14 BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ....................... 17 A. PNPM MANDIRI ....................................................................... 17 1. Pengertian PNPM Mandiri ..................................................... 17 2. Tujuan PNPM Mandiri........................................................... 18 3. Program dalam PNPM Mandiri ............................................. 20
B. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1. Pengertian Kemiskinan .......................................................... 22 2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan...................................... 24 3. Pengertian Kesejahteraan ....................................................... 26
C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .................................. 29
iv
2. Model-model Pemberdayaan Masyarakat .............................. 31 3. Tahapan-tahapan dalam Pemberdayaan Masyarakat ............. 34 BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ....................... 39 A. Letak Geografis Desa Kebuyutan ................................................ 39 B. Komposisi Penduduk ................................................................... 41 C. Agama ......................................................................................... 42 D. Pendidikan ................................................................................... 43 E. Pekerjaan ...................................................................................... 45 F. Struktur Pemerintah .................................................................... 46 BAB IV. HASIL PENELITIAN ................................................................. 49 A. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa ....................................................................................... 51 B. Upaya
PNPM
Mandiri
dalam
meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa................. 53 1. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)............................. 54 C. Hasil dan Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Peminjam Dana Bergulir PNPM Mandiri di Desa Kebuyu .................................... 69 BAB V. Dampak Kegiatan PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang ................................................... 74 A. Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat .............................. 74 1. Terpenuhinya kebutuhan sosial dasar masyarakat ................. 78 2. Terbukanya lapangan pekerjaan baru..................................... 79 3. Tumbuhnya ekonomi masyarakat .......................................... 80 4. Terbangunnya jaringan sosial pekerjaan yang solid .............. 80
v
B. Mewujudkan Kemandirian Masyarakat ....................................... 82 1. Partisipasi Masyarakat ........................................................... 83 2. Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas ....................... 84 3. Terealisasinya Kesetaraan Gender ......................................... 85 4. Mengembangkan Potensi Desa .............................................. 86
BAB VI. KESIMPILAN DAN SARAN ...................................................... 89 B. Kesimpulan .................................................................................. 89 C. Saran ............................................................................................ 90 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 92 LAMPIRAN
vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang sudah ada sejak lama dan hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi “kenyataan abadi” dalam kehidupan. Pengertian kemiskinan sendiri sebagai suatu konsep ilmiah lahir sebagai dampak ikutan dari istilah pembangunan. Karena itu dalam setiap pembahasan tentang pembangunan, maka pembahasan kemiskinan mendapatkan tempat yang cukup penting. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan, yang keberadaannya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Masalah
kemiskinan
muncul
karena
adanya
sekelompok
anggota
masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya
mereka
harus
mengakui
keunggulan
kelompok
masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan kepemilikan aset, sehingga semakin lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya, gejala tersebut memunculkan
persoalan
ketimpangan
masyarakat.
1
distribusi
pendapatan
dalam
2
Masalah kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Masalah kemiskinan di Indonesia tercermin dari kondisi fisik masyarakat yang tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan untuk ditempati, serta mata pencarian yang tidak menentu. Permasalahan kemiskinan ini telah menggugah pemerintah dan berbagai lembaga internasional seperti bank dunia dan lain-lain untuk berperan aktif mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program. Beberapa program cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat merupakan metode yang cukup efektif untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan atau paling tidak mencegah munculnya masalah-masalah turunan dari kemiskinan seperti busung lapar, kurang gizi, anak putus sekolah, bayi terlantar, anak jalanan, kondisi lingkungan
pemukiman
yang
buruk,
kriminalitas
dan
prostitusi.1
Masalahnya, dibutuhan komitmen jangka panjang untuk memfasilitasi kesinambungan dari upaya pengembangan masyarakat yang berjalan, agar target jangka pangjang dalam mengurangi kemiskinan dapat menjadi kenyataan. Dalam upaya mengatasi kemiskinan tersebut, telah dilakukan berbagai program, misalnya, program Inpres Desa Tertinggal (IDT), inpres 1
Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2011), h.187
3
ini dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan masalah kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa miskin. Pada saat terjadinya krisis ekonomi yang kemudian berlanjut menjadi krisis multi dimensional, juga diluncurkan program pengentasan kemiskinan yaitu Program Daerah dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDM-DKE) yang kemudian dilanjutkan dengan program pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP), dan lain-lain. Meskipun masyarakat miskin telah mendapatkan bantuan melalui program pengentasan kemiskinan, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat miskin yang telah tersentuh program pengentasan kemiskinan, tetap saja mereka tidak beranjak dari kondisi kemiskinannya. Kesejahteraan yang mereka impikan, masih jauh dari kenyataan. Oleh karena itu, mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan program baru yang diharapkan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut adalah Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
(PNPM) Mandiri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)
merupakan
program
untuk
mempercepat
penanggulangan
kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program PNPM Mandiri ini merupakan sistem dan pola dari proses perubuhan yang direncanakan untuk memberdayakan masyarakat dari berbagai aspek kehidupannya. Program ini pada hakikatnya memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan semua komponen masyarakat.
4
Adapun kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri tersebut dapat berupa kegiatan dana bergulir, beasiswa, santunan, dan pembuatan sarana dan prasarana maupun perbaikan jalan. Dana PNPM Mandiri tersebut berasal dari bank dunia yang kemudian disalurkan ke APBD yang penggunaannya dan penyalurannya harus dipertanggung jawabkan oleh Negara. PNPM Mandiri adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap
masyarakat
dalam
mengentaskan
kemiskinan,
yang
menitikberatkan pada upaya penguatan BKM (badan keswadayaan masyarakat) sebagai organisasi masyarakat yang mampu berperan sebagai penggerak upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Visi PNPM Mandiri perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian
masyarakat
miskin
pedesaan.
Kesejahteraan
berarti
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir
diri
untuk
mobilisasi
sumber
daya
yang
ada
di
lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan Misi PNPM Mandiri perdesaan adalah: 1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; 2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; 3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal; 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat. 5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
5
Berdasarkan pada visi dan misi di atas, maka secara umum PNPM Mandiri bertujuan untuk memperdayakan masyarakat yang lemah dan miskin, sehingga kekayaan tidak hanya menjadi milik dan dinikmati oleh segelintir orang saja. Tujuan yang mulia dari program PNPM Mandiri ini mendapatkan legitimasi dari al-Qur’an surah al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:
“ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Mekkah adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”2. Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa pembangunan masyarakat yang ideal adalah pembangunan yang merata, yang menciptakan kondisi di mana semua orang merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. PNPM Mandiri sebagai sebuah program yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lemah untuk berpartisipasi di dalamnya adalah termasuk ke dalam kategori ini, sebab PNPM Mandiri adalah suatu gerakan
2
Tim Penyusun. .Al-Quran dan Tarjamahnya (Bandung: PT Syamil Cipta Media), Al-Hasr ayat. 7
6
yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif. Program PNPM Mandiri ini sangat beragam dan dilaksanakan di berbagai tempat, untuk membatasi lapangan kajian, maka penulis meneliti pelaksanaan PNPM Mandiri di desa Kebuyutan. Desa Kebuyutan adalah desa yang berada di sebelah timur desa Samparwadi dan sebelah barat desa Kemanisan, sekitar 5 km dari pusat pemerintahan kecamatan Tirtayasa, dengan luas wilayah 208 Ha dan jumlah penduduk 2257 jiwa. Mayoritas penduduknya merupakan kalangan menengah ke bawah, profesi yang dijalani
beragam
mulai
dari
petani,
pedagang
kecil
sampai
pertukangan/buruh bangunan. Minimnya modal baik ekonomi maupun sumber daya manusia yang dimiliki
masyarakat
desa
Kebuyutan
berpengaruh
kepada
tingkat
kesejahteraan masyarakatnya. PNPM Mandiri adalah salah satu program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di desa Kebuyutan. Di desa ini program PNPM Mandiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai sekarang. Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri di desa Kebuyutan bertindak sebagai fasilitator dalam membangun desa, baik sebagai wadah kegiatan musyawarah maupun penyandang dana bagi kegiatan-kegiatan yang bertujuan membangun desa Kebuyutan. Secara umum, kegiatan PNPM Mandiri di desa Kebuyutan berupa kegiatan
pembangunan
infrastruktur
dan
pinjaman
dana
bergulir.
Pembagunan infrastruktur berupa pembanguanan jalan setapak menuju areal
7
persawahan yang warga sebut dengan jalan rabat beton, sedangkan peminjaman dana bergulir berupa simpan pinjam perempuan (SPP). Teori tentang PNPM Mandiri sebagai program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa, tidak sepenuhnya benar. Fakta di lapangan justru memperlihatkan pemandangan yang sebaliknya. Usaha PNPM
Mandiri
mendapatkan
berbagai
macam
kendala
dalam
mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan temuan-temuan sementara di atas, penulis merasakan urgennya mengangkat tema ini sebagai objek penelitian, karena dengan mengetahui penyelesaian dari masalah ini akan membawa dampak yang besar bagi program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Upaya PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Banyak
upaya
yang
dilakukan
PNPM
Mandiri
dalam
memperdayakan masyarakat lemah, berbagai program dicanangkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi masalah pada kegiatan yang dilakukan PNPM Mandiri di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Pembatasan masalah di atas, kemudian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:
8
1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Penyalura Dana Bergulir PNPM Mandiri di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa? 2. Bagaimana Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Kebuyutan Kecamatan
Tirtayasa
Dalam
Kegiatan
Penyaluran
Dana
Bergulir?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain: 1. Untuk mendeskripsikan kegiatan PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. 2. Untuk menjelaskan tingkat keberhasilan masyarakat dalam kegiatan penyaluran dana berguli PNPM Mandiri di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan melahirkan hasil yang dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 1. Bagi civitas akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai upaya PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. 2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, pengalaman serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisa
9
berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah secara umum, dan masyarakat miskin di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang secara khusus.
E. Metodologi Penelitian 1. Jenis Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (1997), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh)
dengan menggunakan prosedur-
prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.3 Adapun
alasan
menggunakan
pendekatan
kualitatif
adalah
pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.4 Serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi masyarakat desa Kebuyutan, yang mana menurut keterangan warga desa tersebut sedikit tertinggal dilihat dari beberapa faktor yaitu pendidikan dan kesejahteraan. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang 3
Nur Syam’un, Metodologi Penelitian (Serang: Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 1998), h.22 4
Lexy J Moeloeng, RosydaKarya, 1993), h.3
MetodePenelitianKualitatif (Bandung: PT Remaja
10
diberikan
PNPM
Mandiri
dalam
mengentaskan
kemiskinan
dan
mensejahterakan masyarakat, dengan beberapa upaya yang antara lain dilakukan di daerah peneliti ialah penyaluran dana bergulir dan pembangunan infrastruktur. 2.
Menentukan Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Kebuyutan
Kecamatan Tirtayasa. Metode yang digunakan dalam penentuan lokasi penelitian ialah metode purposive, yaitu metode penentuan lokasi penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut metode ini, lokasi penelitian hendaknya
didasarkan
pada
pertimbangan-pertimbangan
kemenarikan/ketertarikan, keunikan, kesesuaian dengan topik yang dipilih, lokasi hendaknya diuraikan dengan jelas dan lengkap. Pertimbangan yang mendasari peneliti memilih daerah tersebut di atas sebagai tempat penelitian karena Desa Kebuyutan merupakan desa yang melaksanakan program PNPM Mandiri berupa kegiatan penyaluran dana bergulir dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Warga Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa. 3. Sumber Data Penelitian Dalam hal
ini, peneliti
berupaya mengumpulkan data-data
menyangkut upaya PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu dari sumber primer maupun sumber sekunder, sumber primer yang dimaksud adalah berupa observasi lapangan dan wawancara mendalam informan data primer ini antara lain: peminjam dana SPP PNPM Mandiri dan masyarakat desa Kebuyutan yang terkait dengan pelaksanaan
11
kegiatan PNPM Mandiri di desa Kebuyutan, sedangkan sumber sekunder adalah dokumen-dokumen lain yang terkait dan bersentuhan dengan tema penelitian yang dimaksud.
4. Teknik Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, maka teknik pengumpulan data diperoleh dengan langkah sebagai berikut: 1. Studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari serta menganalisis teori-teori dan data tertulis melalui literatur, buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan. 2. Studi lapangan yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti data yang diperoleh dilokasi penelitian dengan teknik-teknik sebagai berikut: a. Observasi (pengamatan) Observasi adalah merupakan kegiatan pengamatan, peninjuan secara cermat tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di suatu tempat tertentu.5 Dalam pengertian lain dapat juga
5
dikatakan
bahwa
observasi
penelitian
yang
hanya
adalah
terfokus
merupakan pada
suatu
sekelompok
Lin Tri Rahayu, dkk, Observasi dan wawancara (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h.5
12
orang/pekerja tertentu di wilayah tertentu.6 Dalam observasi, peneliti malakukan kunjungan langsung kepada pihak yang bersangkutan adalah PNPM Mandiri dalam mensejahterakan masyarakat melalui dua upaya yakni, penyaluran dana bergulir serta pembangunan infrastruktur. Dengan tujuan agar penulis memperoleh data akurat dan kongkrit tentang masalah yang diteliti. b. Wawancara (interview) Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan Tanya Jawab baik secara langsung maupun media tertentu. Teknik pencatatan data menggunakan catatan lapangan yaitu berupa hasil wawancara selama obervasi berlangsung dengan menggunakan bahasa obyektif.7 Wawancara yang peneliti lakukan yakni untuk melengkapi pengumpulan data yang diperlukan, selain melakukan observasi langsung dan dokumentasi penulis juga melakukan wawancara langsung kepada kantor Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, dan kepada kantor balai desa Kebuyutan, serta kepada ketua dan anggota peminjam dana SPP, yang dianggap dapat memberikan informasi kepada penulis ataupun kepada pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. 6
Prasetya Irawan, Penelitian Kualitatif dan Kuantitaf untuk Ilmu-ilmu Sosial (Depok: DIA Fisif UI, 2006), h.56 7
Rahayu, et.al, Observasi dan Wawancara (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h.63
13
c. Dokumentasi (pengumpulan data-data). Tentang pengumpulan data ini penulis melakukan pengumpulan data yang mendukung kelengkapan penulisan skripsi ini baik data yang berupa tulisan maupun gambar. Data-data yang diperoleh adalah arsip lembaga, kliping, media dll.
F. Studi Pustaka Penulisan skripsi ini tentunya menggunakan studi pustaka yang terkait dengan tema penelitian. Terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi, antara lain: 1. Skripsi
saudara
Masyarakat
Islam
Lukman
Hakim
Jurusan
pada tahun 2009.
Pengembangan
Yang berjudul
“
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bantuan Pinjaman Dana Bergulir Oleh Progrm Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Pondok Betung Tangerang”. 2. Skripsi saudari Ayu Prima Ananda Jurusan Pengembangan Masyarakat
Islam
pada tahun 2009.
Yang berjudul
“
Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kecil Melalui Pinjaman Makro Masjid Jami Bintaro Jaya Rawa Papan Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan”. 3. Skripsi
saudara
Ahmad
Parhan
Jurusan
Pengembangan
Masyarakat Islam pada tahun 2009. Yang berjudul “ Evaluasi Hasil Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)
14
Melalui Bina Ekonomi dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kampung Tegal Parang”. Adapun judul skripsi penulis yaitu ”Upaya PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang”. Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian di atas.
G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan diuraikan dengan sistematika seperti dibawah ini: BAB I: Dimulai dengan latar belakang yang merupakan argumen yang menunjukkan adanya suatu kebutuhan untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya PNPM Mandiri dalam mensejahterakan masyarakat melalui program penyaluran dana bergulir dan pembangunan infrastruktur. Dalam bab ini juga diuraikan tentang permasalahan yang akan diteliti, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan, serta studi pustaka yang merupakan temuan karya ilmiah yang menginspirasi pembuatan judul skripsi. BAB II: Dimulai dari kajian pustaka, yang akan dibahas secara rinci menjelaskan beberapa pengertian yang meliputi: Pertama, Pengertian PNPM Mandiri, yang terdiri dari: Pengertian PNPM Mandiri, Tujuan PNPM Mandiri, Program dalam PNPM Mandiri. Kedua, menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: Pengertian kemiskinan, Faktorfaktor Penyebab Kemiskinan dan Pengertian Kesejahteraan. Ketiga,
15
dijelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat, yang mencakup: Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, Model-model Pemberdayaan Masyarakat, Tahapan-tahapan dalam Pemberdayaan Masyarakat. BAB III: Gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup letak geografis desa Kebuyutan, agama, pendidikan pekerjaan, komposisi penduduk, serta struktur pemerintahan. BAB IV: Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian. Bab ini dipecah ke dalam dua bagian. Bagian pertama akan membahas tentang pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Sedangkan bagian kedua akan menjelaskan mengenai
Hasil dan
Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Peminjam Dana Bergulir PNPM Mandiri di Desa Kebuyutan. BAB V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.
16
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. PNPM MANDIRI 1. Pengertian PNPM Mandiri PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah1 : 1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan
acuan pelaksanaan program-program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. 2. Pemberdayaan
masyarakat
adalah
upaya
untuk
menciptakan/
meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan
kualitas
hidup,
kemandirian
dan
kesejahteraannya.
Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 1
Panduan Teknis Operasional, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Perdesaan), Republik Indonesia, h.2
16
17
2. Tujuan PNPM Mandiri a. Tujuan Umum PNPM Mandiri secara umumnya bertujuan
untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. b. Tujuan Khusus 1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel; 3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor); 4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; 5. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah
daerah
dan
kelompok
menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
perduli
setempat
dalam
18
6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal; dan 7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri melakukan pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan: 1. Menggunakan
kecamatan
sebagai
fokus
program
untuk
mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program; 2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal; 3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif; 4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis; dan 5. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.
19
3. Program dan Ruang Lingkup PNPM Mandiri a. Kategori Program Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut: 1. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, dan P2DTK. 2. PNPM-Penguatan:
terdiri
dari
program-program
pemberdayaan
masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Pelaksanaan programprogram ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.
b. Komponen Program Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut: 1. Pengembangan Masyarakat Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasilhasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan
20
relawan,
dan
operasional
pendampingan
masyarakat;
dan
fasilitator,
pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya. 2. Bantuan Langsung Masyarakat Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian
kegiatan
yang
direncanakan
oleh
masyarakat
dalam
rangka
meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. 3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya. 4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.
21
c. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi: 1. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya; 2. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini; 3. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDG; dan 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.2
B. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1. Pengertian Kemiskinan Kemiskinan sesungguhnya merupakan masalah yang ada sudah sejak lama dan hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi “ kenyataan abadi” dalam keidupan.
2
Tulisan Hukum/Infokum/Tematik., “ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)” diakses pada 5 April 2012 dari http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/02/Tulisan-hukum-PNPM-Mandiri2.pdf
22
Pengertian kemiskinan sendiri sebagai suatu konsep alamiah lahir sebagai dampak ikutan dari istilah pembangunan. Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensional, mencakup politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Sehingga secara umum “Masyarakat Miskin” sebagai suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi kerentanan, ketidak berdayaan, keterisolasian, dan ketidak mampuan untuk menyampaikan aspirasinya. Situasi ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimal kehidupannya secara layak. Adapun
dalam
istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau
sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Untuk memahami pengertian tentang kemiskinan ada berbagai pendapat yang dikemukakan3. Menurut Suparlan, kemiskinan dapat didefenisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si 3
Gunawan Sumodiningrat, et.al., Kemiskinan Teori Fakta Dan Kebijakan (Jakarta: PT Impac, 1999), h.1
23
miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Pendapat lain dikemukakan oleh setyawan yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah adanya gap atau jurang antara nilai-nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai tersebut secara layak. Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah yang rumit baik di lihat dari segi faktor penyebabnya maupun pengaruh yang ditimbulkannya.
Penyebab kemiskinan
ditafsirkan orang secara sangat berbeda-beda, sehingga sulit mendapatkan suatu pandangan yang dapat disebut sebagai berlaku umum. Secara garis besar pandangan-pandangan itu dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, melibatkan kemiskinan itu sebagai akibat kekurangan yang “melekat pada diri”. Yang kedua adalah faktor penyebabnya adalah pada system masyarakat, sedangkan individu hanya menjadi korbannya.4 Ismawan mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertiadaan akses maka manusia mempunyai keterbatasan pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa yang dapat dilakukan. Dengan demikian, manusia 4
Jalaludin Rahmat, Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim (Bandung: PT Mizan,1990), h.36
24
mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat5. Menurut Kuncoro penyebab kemisikinan adalah6: 1. Secara mikro, kemiskinan minimal karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. 2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.
Kualitas
sumber
daya
manusia
yang
rendah
berarti
produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. 3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan
(vicious
circle
poverty).
Adanya
keterbelakangan,
ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahya tabungan dan investasi yang barakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.
5
Paulus Tangdilinting, Masalah-Masalah Sosial suatu Pendekatan Analisis Sosiologis (Jakarta: Pusat Penerbitan Univ Terbuka, 2000), h.51 6
Jalaludin Rahmat, Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim (Bandung: PT Mizan, 1990), h.5
25
Menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan ada beberpa faktor yang menyebabkan keluarga masuk dalam kategori keluarga miskin, antara lain adalah: 1. Faktor internal a. Kesakitan b. Kebodohan c. Ketidaktahuan d. Katidaktrampilan e. Ketertinggalan teknologi f. Ketidakpunyaan modal 2. Faktor eksternal a. Struktur sosial ekonomi yang menghambat peluang untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan. b. Nilai-nilai dan unsur-unsur budaya yang mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga. c. Kurangnya
akses
untuk
dapat
memanfaatkan
fasilitas
pembangunan.7
3. Pengertian Kesejahteraan Kesejahteraan kalau diartikan secara harfiah mengandung makna yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran yang tertentu tentang suatu hal yang menjadi ciri utama dari pengertian tersebut. Kesejahteraan bermula dari kata sejahtera, berawalan kata ke dan berakhiran kata an. Sejahtera 7
Muhammad Syukri, et.al., “Menuju Kebijakan Promasyarakat Miskin Melalui Penelitian (Lembaga Penelitian SMERU)” diakses pada 7 April 2012 dari http://www.smeru.or.id/lembaga penelitan smeru research institute
26
berarti aman sentosa makmur, atau selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Dalam artian yang luas kesejahteraan
juga bisa
dikatakan sebgai rasa aman dan tidak terganggu dari hal apapun. Kesejahteraan merupakan impian semua orang dalam hidupnya. Kesejahteraan berarti suatu tujuan manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Kesejateraan erat kaitannya dengan sosial, karena kesejahteraan merupakan tujuan makhluk sosial.8 Menurut Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Beberapa defenisi yang mendukung penegertian ini antara lain dikemukakan oleh Gertrude Wilson, Walter Freidlander, Elizabeth Wickenenden, ataupun hasil dari pra-konferensi kelompok kerja konferensi international bidang kesejahteraan sosial XV (XV the International Conference on Social Welfare).9 1. Gertrude Wilson, “Social welfare is an organized concern of all people for all people” (kesejahteraan sosial merupakan perhatian yang terorganisir dari semua orang untuk semua orang). 2. Walter Freidlander, “Social welfare is an organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and group to attain satisfying standards of life and health”. (kesejahteraan sosial merupakan system terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang 8
Fadhil Nurdin, Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial (Bandung: PT Angkasa, 1990),
h.27 9
Istiana Hermawati, dkk, Pengkajian Keswadayaan Desa dalam Pendayagunaan Sumber Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial, ( Yogyakarta: Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2006), h.306
27
dirancang untuk membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan).10 3. Elizabeth Wickenenden, “social welfare includes those laws, programs, benefits and services which assure of strengthen provisions for meeting social needs recognized to the well being of the population and the better functioning of the social order”. (kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya adalah peraturan perundangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar dari masyarakat dari masyarakat serta menjaga ketentraman dalam masyarakat). 4. Pre-conference working committee for XVth International Conference of Social Welfare: “Social welfare is all the organized social arrangements which have as their direct and primary objective the well-being of people in social context. It includes the board range of policies and service which are concerned with various aspects of people live their income, security, health, housing, education, recreation, cultural tradition, etc”. (Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula kebijakan dan pelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti
10
Nurdin, Pengantar Studi Kesejahteraan Sosia , h.29
28
pendapatan,
jaminan
sosial,
kesahatan,
perumahan,
pendidikan,rekreasi,tradisi budaya dan lain sebagainnya).
C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan merupakan konsep paling sering kita gunakan dalam kurun lima tahun terakhir ini. Namun demikian, kita sering kali tidak benar-benar memahami maknanya, bahkan mempersalinggantikan kedua kata tersebut. Memang tidak ada pemahaman yang benar secara absolut, tetapi upaya untuk memahami suatu konsep dengan baik merupakan langkah awal sebuah perogram pembangunan yang baik. Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu empowerment. Pemberdayaan berasal dari kata power yaitu kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan em berasal dari bahasa latin dan yunani, yang berari didalamnya, karena itu pemberdayaan merupakan suatu dalam diri manusia, atau sumber kreatifitas.11 Pemberdayaan atau pengembangan juga menciptakan kondisi hingga semua orang yang lemah dapat menyumbangkan kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya, kartasasmita mengatakan bahwa keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu bersenyawa dalam masyarakat yang bersangkutan12.
11
Lili Bariadi, dkk., Zakat dan Wirausaha ( Jakarta: Centre of Entrepereneuship Development ), h.53 12
Ibid., h.54
29
Suatu
gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup
keseluruhan masyarakat melalui partisipatif aktif dan inisiatif dari masyarakat.13 Amrullah Ahmad menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat islam adalah tindakan nyata yang menawarkan alternative model pemecahan masalah dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam.14 Parson mengatakan pemberdayaan ialah
sebuah proses dengan mana
orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang memepengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memperoleh
kehidupannya
dan
kehidupan
orang
lain
yang
menjadi
perhatiannya.15 Masyarakat diperdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Suatu proses pemberdayaan akan menyediakan sebuah pilihan-pilihan, sebab manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihanpilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang punya kualitas.16
13
Viviyulaswati, PNPM Mandiri sebagai salah satu Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan” Seminar dan Workshop Comdev Talk (Universitas Indonesia, 28 November 2008) 14
Amrullah Ahmad, Strategi Dakwah di Tengah Era Reformasi Menuju Indonesia Baru Dalam Memasuki Abad Ke-21 M., makalah disampaikan dalam “ seminar nasional: menggegas strategi dakwah menuju Indonesia baru,” yang diselenggarakan oleh SMF Dakwah, IAIN Gunung Djati, Bandung, 21 April 1999, h.9 15
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat Bandung: PT Refika Aditama), h.59 16
Suharto, Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat, h.29
30
Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mangalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memepunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyi mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri alam tugas hidupnya.17
2. Model Pemberdayaan Masyarakat Jack Rothman dalam karya klasiknya yang terkenal, Three Models Of Community Organization Practice (1968), mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang PM: (1) pengembangan masyarakat lokal. (2) Perencanaan sosial (3) Aksi sosial. Paradigm ini merupakan format ideal yang dikembangkan terutama untuk tujuan analisis dan konseptualisasi. Dalam praktiknya, ketiga model tersebut saling bersentuhan satu sama lain. Setiap komponennya dapat digunakan secara kombinasi dan simultan18 sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada dan kedua lebih sejalan dengan persepktif professional, sedangkan model disana model ketiga lebih dekat dengan perspektif
17
Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: model strategi pembangunan berbasisi kerakyatan, h.103 18
Kata “Simultan” berarti suatu perbuatan yang terjadi atau berlaku pada waktu yang bersamaan atau secara adjektiva ialah (secara serentak). Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.3104
31
radikal19. Dengan penyesuaian disana-sini, ketiga model tersebut akan dijelaskan secara singkat20. 1. Pengembangan Masyarakat Lokal Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif secara inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.21 Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada ”tujuan proses’’ (Process goal).22 Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan
memilih
strategi
yang
tepat
untuk
mencapai
tujuan
tersebut.
Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan startegi kemandirian, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat
19
Kata “ Radikal” berarti secara mendasar (sampai kpd hal yg prinsip), Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.3919 20
Suharto, Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat, h.42
21
Ibid., h.43
22
Ibid., h.44
32
merupakan inti dari proses pengembangan masyarakat lokal yang bernuansa bottom-up ini.23
2. Perencanaan Sosial Perencanaan sosial disini menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup), tingginya kematian bayi, kekurangan gizi dll. Berbeda dengan pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial lebih berorientasi pada “tujuan tugas” (task goal). Sistem klien perencanaan sosial umumnya adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau kelompok rawan sosial ekonomi, seperti para lanjut usia, orang cacat, yatim piatu, wanita tuna sosial. Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang mereka sebagai
“konsumen”
atau
sebagai
penerima
layanan
(beneficiaries).
Keterlibatan para penerima pelayanan dalam proses pembuatan kebijakan, penentuan tujuan, keputusan dilakukan oleh para pekerja sosial dilembagalembaga formal (LSM). Para perencana sosial dipandang sebagai ahli (expert) dalam melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat, serta dalam mengindentifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi programprogram pelayanan sosial.24
23
Suharto, Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat, h.45
24
Ibid., h.46
33
3. Aksi Sosial Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan sturktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (distribution of power), sumber (distribution of resources), dan pengembilan keputusan (distribution of decision making). Pendekatan aksi sosial didasari pada pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang sering kali menjadi ’korban’ ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, meraka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan actual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, kemerataan (equality) dan keadilan (quality).25
3. Tahapan-tahapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah sebuah “ proses menjadi”, bukan sebuah “ proses instan”. Sebagai proses, pemebrdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Secara sederhana dapat digambarkan berikut:
25
Ibid., h.47
34
Pendayaan
penyadaran
Pengkapasitasan
Tahap pertama adalah penyadaran, yang mana pada tahap ini target hendak diperdayakan diberi “ pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Tahap Kedua yaitu, pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia baik dalam konteks indiividu maupun kelompok. Dalam tahap ini dilakukan dalam bentuk daya atau kapasitas tersebut, misalnya, sebelum diberikan peluang usaha, bagi kelompok miskin dibuatkan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR). Sedangkan pada tahap berikutnya pendayaan adalah sebuah proses alamiah, dalam arti kita dalam kehidupan wajar sehari-hari.26 Adapun tahapan Pemberdayaan bila kita lihat dari sudut pandangan siklus pengembangan masyarakat ataupun pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa tahap, antara lain; Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Pelembagaan Program dan Monitoring Dan Evaluasi. Program pemberdayaan itu akan sukses dalam memandirikan masyarakat disegala bidangnya bila di dukung oleh partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini merupakan faktor esensial dalam mendorong dan bergeraknya peran masyarakat tersebut. Partisipasi 26
Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyaraka, ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2007), h.9
35
akan mewujud dengan baik bila masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksaan program tersebut memiliki peran dan kewenangan yang lebih baik.27
1. Tahap Perencanaan Partisipasi masyarakat
dalam tahap
perencanaan dalam program
pengembangan masyarakat, indikatornya dapat dilihat pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam musyawarah penentuan program, identifikasi dan masalah, ataupun pembuatan
formula kegiatan/program kemasyarakatan
tersebut. Konteks
partisipasi
dalam
tahap
perencanaan
memang
anggota
masyarakatpun akan terbagi pada dua bagian: pertama mereka
menjadi
partisipasi pasif. Mereka yang hadir dan datang serta hanya menyetujui hasil musyawarah tersebut. Kedua, mereka menjadi partisipan aktif. Mereka hadirdan memberikan pendapat yang kritis serta konstruktif bagi pelaksanaan suatu program. Partisipasi dan perencanaan ini juga merupakan bagian dari proses belajar sosial dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat untuk merencanakan, mengambil keputusan, menghargai pendapat orang lain dan sebagainya. Partisipasi sebagai bagian dari proses belajar sosial adalah hal penting karena menempatkan masyarakat sebagai actor utama dan fasilitator hanya sebagai stimulator.
27
Tantan Hermansah, et.al., Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Dalam Islam, ( Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h.65
36
Pada tahap perencanaan ini masyarakat sebagai subjek utama dari pengembangan masyarakat diharapkan menjadi perencana sosial yang memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi masalah dan potensi, membuat program serta memprediksi tantangan dan hambatannya. Pada tahap ini, ada beberapa metode perencanaan yang dirancang atau didesain untuk mengkondisikan partisipasi warga masyarakat. Metodologi riset partisipatif merupakan mekanisme untuk mengikat warga untuk berpertisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan program tersebut.28
2. Tahap Pelaksanaan Partisipasi pada tahap ini, anggota masyarakat adalah ikut sertadalam pelaksanaan program telah direncanakan sebelumnya. Rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan diikuti secara seksama dan cermat. Warga masyarakat aktifsebagai
pelaksana
maupun
pemanfaat
program.
Masyarakat
sebagaipelaksana mereka misalnya berpartisipasi dalam perumusan prosedur, aturan main dan mekanisme pelaksanaan program serta aktif dalam pelaksanaan itu sendiri. Masyarakat sebagai pemanfaat program, mereka bertangung jawab penuh terhadap program yang diberikan oelh pemerintah atau lembaga bagi kemanfatn dan kemandiriannya. Mereka betul-betul melaksanaan program untuk memperdayakan dirinya dalam aspek yang lebih luas.29
28
Tantan Hemansah, et.al., Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Dalam Islam, h. 69
29
Ibid., h.70
37
3. Tahap Pelembagaan Program Partisipasi pada tahap ini, anggota masyarakat ikut serta merumuskan keberlanjutan atau pelembagaan program.langkah pertisipasinya, masyarakat ikut serta dalam merumuskan dan membuat model-model pendanaan program, penguatan lembaga-lembaga pengelola program dan melakukan pengkaderan anggota masyarakat sebagai penguatan SDM bagi program tersebut. Partisipasi pada tahap ini memiliki makna penting, karena masyarakat yang akan melanjutkan perlu dipersiapkan agar mereka dapat berbuat, berkayra dan bekerja bagi kesinambungan program tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat terbiasa dan sudah memiliki kapasitas serta jaringan dalam melakukan operasionalisasinya.30 4.
Tahap Monitoring dan Evaluasi Pada tahap monitoring dan evaluasi masyarakat ikut serta mengawasi
pelaksanaan program. Pengawasan ini penting agar menjadi program pemberdayaan tersebut dapat memiliki kinerja yang baik secara administrative maupun subtantif. Kinerja administrative artinya tata pelaksanaan dapat di pertanggung jawabkan dengan dokumen-dokumen pelaporan yang semestinya berlaku atau sesuai dengan perundang-undangan. Kinerja subtantif berarti program dapat memberikan perubahan nyata baik kemaslahatan publik.31
30
Hemansah, et.al., Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Dalam Islam, h.71
31
Ibid., h.71
38
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Letak Geografis Desa Kebuyutan Desa kebuyutan merupakan hasil pemekaran dari Desa Kemanisan. Desa Kemanisan sendiri merupakan desa yang telah lama berdiri yaitu pada tahun 1960-an. Selanjutnya pada tahun 1982, desa Kemanisan dipecah menjadi dua desa, yaitu desa Kemanisan dan desa Kebuyutan. Setelah diadakan pemekaran wilayah, desa Kebuyutan mengalami banyak perubahan, perubahan tersebut dapat dilihat dari adaministrasi desa, di mana desa ini menjadi mandiri dan dapat mengatur sendiri kegiatan serta sistem administrasinya. Desa Kebuyutan adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Desa Kebuyutan adalah salah satu dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Tirtayasa. Desa Kebuyutan memiliki batasbatas wilayah sebagai berikut: a. Sebelah Utara
: Desa Kebon
b. Sebelah Selatan
: Sungai Ciujung Lama
c. Sebelah Timur
: Desa Samparwadi
d. Sebalah Barat
: Desa Kemanisan
Adapun posisi desa Kebuyutan dari pusat pemerintahan yaitu dari kantor kecamatan berjarak 5 Km, dan dari pusat pemerintahan kota administrasi bertempuh 25 Km, dari kabupaten Serang berjarak 25 Km, sedangkan dari ibu kota propinsi Banten berjarak 25 Km, dan dari ibukota negara berjarak 100 Km.
38
39
Desa Kebuyutan merupakan dataran rendah dengan luas wilayah 208 Hektar, terdapat banyak areal persawahan dan sungai yang membentang sepanjang jalan. Iklim desa Kebuyutan sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia yaitu iklim tropis dengan dua musim, musim kemarau dan musim hujan, hujan terjadi selama empat bulan. Berdasarkan iklim yang dimiliki, maka sumber daya alam desa Kebuyutan adalah sektor pertanian karena mempunyai pengaruh langsung dengan aktivitas pertanian dan pola tanam di desa tersebut. Di desa Kebuyutan dijumpai banyak areal persawahan, karena daerah dan iklimnya lebih cocok dijadikan tempat menanam padi. Luas daerah Desa Kebuyutan adalah 208 Ha. Areal ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga desa untuk kepentingan hidup mereka. Areal ini memberikan banyak manfaat, sesuai dengan fungsi areal yang cocok untuk digunakan. Pemanfaatan areal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1 Pemanfaatan Areal Tanah Desa kebuyutan No
Pemanfaatan Tanah
Luas (Ha)
Persentase
1
Pemukiman
31
14,9
2
Perkantoran
2
0,9
3
Pertanian
153
73,6
4
Fasilitas Umum
8
3,9
5
Fasilitas Sosial
7
3,4
6
Rawa
5
2,4
40
7
Lain-lain Jumlah
2
0,9
208
100
Sumber : Dokumen RPJMDes Tahun 2010-2014
Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa wilayah desa Kebuyutan sebagian besarnya adalah terdiri dari pertanian yaitu 153 Ha atau 73,6 % dari total luas wilayah kebuyutan. Pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat desa Kebuyutan. Masyarakat desa Kebuyutan umumnya hidup dari hasil pertanian yaitu persawahan.
B. Komposisi penduduk Penduduk desa Kebuyutan sampai akhir bulan Februari 2012 tercatat sekitar 2257 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 503 KK (Kepala Keluarga). Penduduk laki-laki berjumlah 1153 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 1104 jiwa. Komposisi penduduk desa Kebuyutan berdasarkan jenis kelamin ini dapat dilihat dalam tabel berikut: Tebel 2 Komposisi Penduduk Desa Kebuyutan Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis kelamin
Jumlah
Persentase
1.
Laki-laki
1153
51 %
2.
Perempuan
1104
49 %
2257
100 %
Jumlah
Sumber : Dokumen RPJMDes Tahun 2010-2014
41
Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa penduduk desa Kebuyutan berjumlah 2257 jiwa. Di mana jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan persentase 51 : 49 %. Secara keseluruhan, penduduk desa Kebuyutan beretnis Jawa. Budaya dan tradisi Jawa masih kental dipegangi oleh masyarakat desa Kebuyutan.
C. Agama Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, adat istiadat dan agama. Agama-agama yang secara formal diakui pemerintah Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen katholik, Hindu dan Budha. Keberadaan agama-agama tersebut dijamin oleh UUD 1945 pasal 29 dan penjelasannya yang dengan tegas menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu. Atas dasar konstitusional ini, maka semua agama dapat hidup dan berkembang dibawah lindungan Negara.1 Adapun agama yang dianut oleh masyarakat desa Kebuyutan secara keseluruhan adalah agama Islam. Komposisi penduduk desa Kebuyutan berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat dalam tabel berikut:
1
Syamsir Salam, Sosiologi Pedesaan (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h.95
42
Tabel 3 Komposisi Penduduk Desa Kebuyutan Berdasarkan Agama No 1
Agama Islam Jumlah
Jumlah
Persentase
2257
100
2257
100
Sumber : Dokumen RPJMDes Tahun 2010-2014
Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan masyarakat desa Kebuyutan beragama Islam dengan jumlah pemeluk sebanyak 2257 orang. Di desa ini terdapat 1 mesjid dan 3 mushalla. Kehidupan beragama masyarakat desa Kebuyutan cukup baik, hal tersebut bisa terlihat dengan jumlah jamaah yang menghadiri tempat ibadah pada tiap-tiap waktu shalat cukup banyak. Di samping itu, terdapat beberapa majlis ta’lim ibu-ibu yang selalu aktif mengadakan acara-acara keagamaan. Sedangkan untuk anak-anak, terdapat tempat belajar mengaji yang diadakan di rumah guru-guru ngaji yang rutin mengadakan belajar membaca al-Quran setiap hari.
D. Pendidikan Pendidikan merupakan hal yang pailng penting pada masa sekarang ini. Pendidikan dijadikan faktor yang sangat penting bagi kehidupan di masa depan. Berdasarkan pendidikan seseorang dapat menjadi sukses. Dulunya masyarakat desa Kebuyutan tidak begitu mementingkan pendidikan, hal ini diakibatkan oleh rendahnya tingkat penghasilan masyarakat sehingga mereka tidak mempunyai
43
cukup biaya untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Sekarang terlihat adanya perkembangan dalam bidang pendidikan masyarakat Kebuyutan, mereka berbondong-bondong menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun komposisi penduduk desa Kebuyutan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4 Komposisi Penduduk Desa Kebuyutan Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Pendidikan
Jumlah
Persentase
1
Tidak sekolah
971
43
2
Tidak tamat SD
200
8,8
2
Sekolah dasar
406
17,9
3
SLTP
363
16,1
4
SLTA
303
13,5
5
SARJANA
14
0,7
2257
100
Jumlah
Sumber : Dokumen RPJMDes Tahun 2010-2014
Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk desa Kebuyutan tidak mengeyam pendidikan dengan persentase mencapai 43 %, kelompok ini didominasi oleh orang tua-orang tua yang semasa muda tidak mempunyai cukup biaya untuk bersekolah, mereka yang masuk dalam jumlah ini
44
adalah kebanyakan para orang tua yang berumur 46 tahun ke atas. Penyebab hal ini adalah kerena pada saat itu biaya tidak memugkinkan untuk mendapat pendidikan. Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa persentase tingkat pendidikan penduduk desa Kebuyutan terkecil adalah jenjang pendidikan sarjana, di mana hanya terdapat 14 orang sarjana atau sebesar 0,7 % dari jumlah keseluruhan penduduk. Pada saat ini, seiring dengan pola pikir penduduk yang lebih maju, maka kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan secara umum terus meningkat. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari semakin besarnya jumlah murid yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. E. Pekerjaan Penduduk desa Kebuyutan mempunyai mata pencaharian yang beragam. Sebagian besar sumber mata pencaharian penduduk desa Kebuyutan adalah dari sektor pertanian. Pertanian merupakan sumber mata pencaharian yang utama di desa Kebuyutan. Penduduk desa tersebut ada juga yang bekerja sebagai pedagang, pertukangan dan lain-lain. Sumber mata pencaharian penduduk desa Kebuyutan akan dijelaskan secara terperinci pada tabel dibawah ini: Tabel 5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pekerjaan No 1
Pekerjaan Karyawan/PNS
Jumlah
Persentase
9 orang
0,8
45
2
Wiraswasta/Pedagang
175 orang
14,6
3
Petani
636 orang
52,9
4
Pertukangan/Buruh
12 orang
1
Bangunan 5
Buru tani
365 orang
30,4
6
Pensiunan
4 orang
0,3
1201
100
Jumlah
Sumber : Dokumen RPJMDes Tahun 2010-2014
Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat desa Kebuyutan bekerja sebagai petani dengan jumlah 636 orang atau 52,9 %, disusul yang bekerja sebagai buru tani sebesar 365 orang atau 30,4 %, hal ini disebabkan karena tersedianya lahan persawahan yang luas di daerah tersebut.
F. Struktur Pemerintahan Desa Kebuyutan merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Desa Kebuyutan diperintah oleh seorang kepala desa yang merupakan hasil pemilihan secara langsung yaitu bapak kepala desa Habuddin. Kepala desa mengurusi segala hal-hal yang berkaitan dengan administrasi desa. Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, di desa Kebuyutan terdapat sebuah kantor kepala desa. Dalam menjalankan roda pemerintahan kepala desa dibantu oleh beberapa orang staf di kantor kepala desa.
46
Adapun struktur pemerintahan desa Kebuyutan dapat dilihat dalam bagan berikut:
Struktur Pemerintahan Desa Kebuyutan Kepala Desa
-- ----------------------
BPD Drs. Dedi
Habuddin
Sekdes Ahmad
Kaur Pemb Samlawi
Kaur Keuangan Ihah Farihah
Kaur Kesra H. M Hidayat
Kasi Trantib
Kasi Pertanian
Kasi Nelayan
Kasi Pemerintahan
Bohari
M. Ali
Mahadi
Kaur Umum M. Yunus
Kasi Pendapatan Bahtiar
Muslim
Sumber : Dokumen RPJMDes Tahun 2010-2014
Dari bagan di atas, terlihat bahwa penduduk desa Kebuyutan yang berjumlah 2257 jiwa yang terdiri dari 503 kepala keluarga berada di bawah pimpinan seorang kepala desa, yang dibantu oleh beberapa staf yaitu seorang sekretaris desa (Sekdes), empat orang kepala urusan (Kaur) dan lima orang kepala seksi (Kasi) serta mendapat pengawasan dari Badan Pengawas Desa (BPD). Pemerintah desa ini bertugas mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penduduk sebagai warga masyarakat, misalnya untuk mengurusi
47
Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, organisasi-organisasi desa, surat keterangan pindah, surat pengantar untuk berbagai keperluan dan lain-lain.
BAB IV HASIL PENELITIAN
PNPM Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung di bawah kordinasi PNPM Mandiri. Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka mulai awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara.
48
49
Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung ialah: PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DKT, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata. Sebagaimana diketahui, sebelum diluncurkan PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.
50
Belajar dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah: PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri-1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departeman Pekerjaan Umum – 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Deperteman Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Depertemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri – sendiri menurut kebijakan Depertemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.1
A. KONDISI
EKONOMI
MASYARAKAT
DESA
KEBUYUTAN
KECAMATAN TIRTAYASA Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.
Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun
diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Begitupun masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi; sehingga peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebabnya juga bersifat multidimensi. Adapun faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di desa Kebuyutan antara lain: 1
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Perpustakaan Pusat diakses dari http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=halaman&story id=1 pada 12 jan 2011
51
1. Lahan milik sempit atau tidak memiliki lahan Di desa Kebuyutan sebagian besar warga masyarakat ekonominya tergantung pada sektor pertanian, penyebab penting terjadinya kemiskinan adalah tidak adannya kepemilikan lahan atau lahan yang dimiliki sangat sempit. Hal ini membuat kelompok masyarakat yang tidak mempunyai lahan dan tidak mempunyai keterampilan lain, cenderung akan menjadi buruh tani yang sifatnya musiman. Daftar Masyarakat Pada Tingkat Pekerjaan No
Pekerjaan
Jumlah
Persentase
9 orang
0,8
1
Karyawan/PNS
2
Wiraswasta/Pedagang
175 orang
14,6
3
Petani
636 orang
52,9
4
Pertukangan/Buruh
12 orang
1
Bangunan 5
Buru tani
365 orang
30,4
6
Pensiunan
4 orang
0,3
1201
100
Jumlah
Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa di dareah penelitian sebagian besar masyarakat bekerja dibidang pertanian dengan jumlah 636 orang dan persentase 52,9 %. Dapat dilihat bahwa, kondisi masyarakat desa kebuyutan memang mempunyai keterbatasan dalam kepemilikan lahan atau lahan sempit.
52
Karena mayoritas masayarakat bekerja dalam bidang pertanian yang merupakan lahan orang lain dengan sistem bagi hasil. 2. Lapangan pekerjaan terbatas Keterbatasan lapangan kerja merupakan faktor dominan di daerah penelitian ini, yang menyebabkan masyarakat setempat sangat sulit untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini mengakibatkan orang miskin yang umumnya bekerja sebagai petani tidak mempunyai alternative pekerjaan lain yang
mampu
memberikan pendapatan yang lebih baik, dalam hal lapangan pekerjaan terbatas dapat dilihat pada tabel berikut: Pemanfaatan Lahan Dalam Bidang Pekerjaan No
Pamanfaatan lahan
Luas (Ha)
Persentase
1
Pemukiman
31
14,9
2
Perkantoran
2
0,9
3
Pertanian
153
73,6
4
Fasilitas Umum
8
3,9
5
Fasilitas Sosial
7
3,4
6
Rawa
5
2,4
7
Lain-lain
2
0,9
208
100
Jumlah
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam lapangan pekerjaan di desa kebuyutan kecamatan tirtayasa terletak akan kurangnya pada lapangan pekerjaan sosial dengan jumlah lapangan pekerjaan umum 8 dengan peresntase 3,9%,
53
sedangkan pada kagiatan sosial atau lapangan pekerjaan sosial berjumlah 7 Ha untuk pemanfaatan lahannya dengan persentase 3,4 %. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini lapangan pekerjaan yang ada di desa kebuyutan kecamatan tirtayasa memang kurang akan lapangan pekerjaan umum, dan sosial hanya terletak pada lapangan pekerjaan dibidang sektor pertanian dengan jumlah 153 dengan persentase 73,6 %.
3. Tingkat pendidikan rendah Tingkat pendidiak formal yang rendah, umumnya tamat sampai SD, serta tidak adanya keterampilan lain selain disektor pertanian, merupakan salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi diseluruh daerah. Ungkapan seperti “ masyarakat bodoh-bodoh, gak berpendidikan, jadi susah usaha”.2
Daftar Masyarakat Pada Tingkat Pendidikan No Pendidikan
Jumlah
Persentase
1
Tidak sekolah
971
43
2
Tidak tamat SD
200
8,8
2
Sekolah dasar
406
17,9
3
SLTP
363
16,1
4
SLTA
303
13,5
5
SARJANA
14
0,7
2257
100
Jumlah
2
Wawancara Pribadi dengan Ibu Kusniah (warga setempat) 6 Maret 15:30 Sore Hari
54
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa memang kondisi masyarakat di daerah penelitian sebagian besar masyarakat pada tingkat pendidikan formal yang rendah atau hanya tamatan SD dengan jumlah 406 dan persentase 17,9 %. Sedangkan pada tingkat tidak sekolah berjumlah 971 dengan persentase 43 %. Sehingga dalam hal ini bisa dilihat bahwasannya memang tingkat pendidikan rendah merupakan salah atu faktor utama menjadikan masyarakat akan tetap miskin.
4.
Keterbatasan modal Peneliti menemukan di daerah sampel, hampir semua warga msyarakat
menyebutkan faktor ketiadaan modal yang membuat kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Serta dalam hasil wawancara mendalam warga menyebutkan faktor ketiadaan modal tetap ( sawah, kebun, dll ) maupun modal lancar ( uang ) sebagai faktor penting yang menyebabkan masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkordinasi. Namun penangannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penangsgulangan kemiskinan.
55
B. UPAYA PNPM MANDIRI DI DESA KEBUYUTAN KACAMATAN TIRTAYASA Secara umum, kegiatan PNPM Mandiri yang dilaksanakan di wilayah penelitian adalah program simpan pinjam perempuan (SPP). Pada dasarnya, PNPM Mandiri Perdesaan memiliki dua program utama yaitu program SPP dan progam open menu. Program SPP adalah program wajib yang harus ada dalam setiap usulan desa, meskipun banyak juga desa yang tidak bisa memenuhi persyaratannya. Dalam program PNPM Mandiri masyarakat diberi ruang untuk merumuskan sendiri kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya. Secara konseptual3, pendekatan pembangunan demikian diharapkan mampu memberikan dampak positif yang lebih besar, karena mekanisme kerjanya melibatkan masyarakat secara langsung, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partsipatif ini, kesadaran masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan. Sehingga masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Di daerah penelitian, secara garis besar Program PNPM-Perdesaan ialah program bantuan permodalan yaitu penyaluran dana bergulir berupa Simpan
3
Kata “ Konseptual” berarti berhubungan dengan (berciri, seperti) konsep (adjektiva), Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.2079
56
Pinjam Perempuan (SPP). Sesuai dengan bentuk programnya, program tersebut tentu mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat.
1. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kegiatan simpan pinjam perempuan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang bertujuan untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan ataupun sosial dasar. Program tersebut memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha serta mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Sasaran program ini adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan social dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Sedangkan bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Program SPP ini telah banyak membantu mengembangkan ekonomi masyarakat terutama kaum ibu. SPP telah mendorong tumbuhnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik secara pribadi maupun kelompok. Perkembangan UMKM ini ditopang oleh perguliran kredit dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari PNPM Mandiri. Dalam hal ini, kondisi masyarakat miskin atau jumlah masyarakat miskin di Desa Kebuyutan ialah dapat dilihat pada tabel berikut:
57
Jumlah Keluarga Miskin di Desa Kebuyutan Tirtayasa No
Keluarga Mskin
Jumlah
Persentase
1
Jumlah KK Miskin
166
69, 5
2
Jumlah KK Sangat Miskin
73
30,5
239
100
Jumlah
Sumber: Dokumen Akhir PNPM Mandiri Perdesaan (desa kebuyutan)Tahun 2009
Dalam hal ini jumlah keuarga miskin berjumlah 166 keluarga dengan persentase 69,5 %, sedangkan dalam jumlah keluarga sangat miskin berjumlah 73 keluarga dengan persentase 30,5%. Dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat miskin di daerah penelitian cukup banyak sehingga dalam hal ini PNPM Mandiri menyalurkan dana bergulir untuk dimanfaatkan oleh warga miskin di daerah penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu daerah yang mendapatkan bantuan dana bergulir SPP adalah desa Kebuyutan kecamatan Tirtayasa. Kredit SPP yang digulirkan pada tahun 2009-2010 berjumlah Rp. 35.000.000 yang dimanfaatkan oleh tiga kelompok dengan jumlah pemanfaat 25 orang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada kantor Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Tirtayasa, maka mekanisme pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dapat digambarkan sebagai berikut:
58
a. Proses cara peminjaman dana. Pada tahapan ini, calon peminjam yang bergabung dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mengajukan permohonan pinjaman dana kepada kantor Kepala Desa dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir ialah: 1. Warga desa Kebuyutan 2. Perempuan berusia minimal 20 tahun 3. Termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) 4. Memiliki usaha yang sudah berjalan maupun belum berjalan 5. Mempunyai KTP/ foto copy KTP 6. Mempunyai kartu keluarga KK 7. Mengajukan permohonan dengan melampirkan proposal
Hal ini seperti diungkapkan oleh salah seorang warga ”Dalam proses peminjaman dana waktu itu saya melengkapi beberapa persyaratan antara lain: saya fotocopy KK, fotocopy KTP, melampirkan proposal serta harus ditulis berapa penghasilan dalam satu hari”. 4
Bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria di atas akan mendapatkan pinjaman. Jumlah besaran pinjaman yaitu peminjaman minimum sebesar Rp. 1.000.000.,- dan maksimum sebesar Rp. 2.000.000.,-.
4
Wawancara Pribadi dengan Ibu Suriyah (warga setempat), Serang, 8 Maret 15:30
59
Setelah tahap peminjaman direalisasikan, mekanisme pengawasan pun dilakukan. Pengawasan dilakukan dengan kunjungan ke rumah atau ke lokasi usaha peminjam secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya apabila peminjam telah mematuhi ketentuan pinjaman dana bergulir dengan baik, maka kunjungan akan dilakukan tidak sesering mungkin/ jarang. Akan tetapi apabila peminjam menunjukan gejala yang kurang baik/menyimpang maka frekuensi kunjungan akan ditingkatkan. Dalam rangka menjalin hubungan baik antar petugas UPK dengan peminjam, minimal satu bulan setelah realisasi pinjaman, petugas UPK harus mengunjungi anggota KSM peminjam. Kunjungan selanjutnya tergantung pada kualitas pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan oleh peminjam. b. Proses cara pengembalian dana Adapun mekanisme pengembalian dana sebagai berikut: 1. Setelah menjelang satu bulan pinjaman, angoota KSM menyerahkan uang angsurannya kepada ketua KSM untuk disetorkan pada UPK. 2. Pengurus dan anggota KSM wajib saling mengingatkan kepada ketua KSM untuk melunasi angsuran pinjaman untuk disetorkan. 3. Setelah angsuran pinjaman (pokok dan jasa) serta tabungan terkumpul, disetor oleh pengurus KSM kepada UPK dengan membawa kartu pinjaman KSM dan kartu tabungan. 4. Tidak dianjurkan untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman di luar kantor UPK dan di luar jam kerja.
60
5. Bilamana ketua KSM tidak menyetorkan angsuran kepada UPK maka tidak digulirkan lagi dana tersebut. 6. Bagi anggota yang tidak bisa membayar angsurannya ketika sudah tiba pada waktunya maka tidak ada jaminan apapun bagi si anggota.
c. Jumlah kelompok Program kegiatan SPP di desa kebuyutan dilaksanakan dalam satu periode yang telah ditentukan. Dalam realisasinya, program SPP dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan Musyawarah Antar Desa (MAD), Musyawarah Desa (MUSDES), Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), pengajuan proposal, tahapan verifikasi, MAD prioritas usulan, MAD penetapan usulan kumudian tahapan pencairan dan pengembalian dana pinjaman. Dana tersebut dicairkan ke beberapa kelompok, kemudian dana yang telah dicairkan oleh UPK tersebut wajib dikembalikan oleh masing-masing kelompok SPP kepada UPK dalam waktu 10 bulan yang diangsur tiap bulan dengan bunga sebesar 1,5 persen dari jumlah pinjaman. Uang yang dikembalikan oleh kelompok SPP tersebut dikelola oleh pengurus UPK untuk digulirkan kembali kepada kelompok-kelompok lain yang telah mengajukan proposal. Di Desa kebuyutan terdapat 3 kelompok yang memperoleh pinjaman SPP, masing-masing kelompok terdiri dari 5-10 anggota, tiap-tiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang ketua. Adapun 3 ketua KSM yang menangani penyaluran dana di desa Kebuyutan ini adalah: Ibu Munawaroh, Ibu Masitoh, serta Ibu Iha.
61
Adapun daftar anggota kelompok yang menerima manfaat SPP di desa Kebuyutan dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 1 DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK I PENERIMA MANFAAT SPP BLM 2009 Nama Kelompok
: Munawaroh
Alamat kelompok
: Kp Kebuyutan
No Nama
Jabatan
Alamat
Jenis Usaha
Jumlah Pinjaman
1
Munawaroh
Ketua
Kp Kbyt
Dagang
Rp 2.000.000
2
Hj. Aminah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 2.000.000
3
Suriyah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp.2.000.000
4
Mursih
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 2.000.000
5
Farikoh
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 2.000.000
6
Futihat
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 1.000.000
7
Sanah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 1.000.000
8
Maiya
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 1.000.000
9
Fatihah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 1.000.000
10
Jakiyah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 1.000.000
JUMLAH PINJAMAN
Rp.15.000.000
Sumber: Dokumen Akhir PNPM Mandiri Perdesaan (Desa Kebuyutan)Tahun 2009
Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa menerima
masyarakat yang
bantuan dana bergulir berjumlah 10 anggota. Dapat dilihat
62
bahwasannya di dalam kelompok 1 mayoritas penerima dana dimanfaatkan untuk berdagang, seperti ibu Munawaroh dengan berdagang sayuran dengan penghasilan setiap hari kurang lebih hanya Rp100.000. dan dengan ibu Hj. Aminah dengan memanfatkan pinjaman dengan memilih berjualan jamu yang penghasilan setiap hari Rp.50.000. dan seperti ibu Suriyah, Mursih, Farikoh, Futihat, Sanah, Maiya, Fatihah, Jakiyah, yang memanfaatkan pinjamannya dengan berdagang kecilkecilan. Di daerah peneliti, peneliti menemukan bahwasannya anggota kolompok yang menerima bantuan dana bergulir masing-masing berjumlah dari mulai 1-2 juta pinjaman. Dalam besarnya pinjaman yang mereka pinjam, peneliti menemukan bahwa jumlah dana
yang diterima tidak begitu banyak dan
bermanfaat untuk meningkatkan ekonominya, seperti ibu Munawaroh, yang meminjam dana sebesar Rp 2.000.000-., yang digunakan untuk modal usaha berdagang, dalam hal ini, ibu Munawaroh masih berkondisi berjualan Sayuran tetapi bukan berarti ekonominya meningkat dan kebutuhan pokoknya terpenuhi karena modal usaha yang mereka dapatkan dan mereka terima tidaklah cukup untuk pemenuhan dasar mereka. 1. Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa kelompok 1 penerima bantuan dana bergulir belum mampu mencapai keluarga sejahtera. 2. Adapun indikator keluarga sejahtera ialah: a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah,bekerja/sekolah dan bepergian c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap,lantai dan dinding yang baik d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan
63
e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi f. Semua anak umur 7 - 15 tahun dalam keluarga bersekolah 3. Penghasilan yang didapat oleh anggota kelompok 1, seperti ibu Munawaroh Rp 100.000.,- setiap harinya, yang mana dalam hal ini kelompok tersebut dilihat dari penghasilannya belum mencapai keluarga sejahtera. Sedangkan dalam keluarga sejahtera penghasilan yang didapat ialah kurang lebih diatas Rp 300.000.,- perharinya. 4. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat belum mencapai keluarga sejahtera ialah, PNPM Mandiri yang berbentuk penyaluran dana bergulir dirasa kurang membantu perekonomian masyarkat, karena dana yang dikucurkan berjumlah sedikit sementara kebutuhan masyarakat untuk modal usaha berjumlah besar, sehingga belum mampu memberikan perubahan kesejahteraan yang mendasar dalam masyarakat.
64
Tabel 2 DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK II PENERIMA MANFAAT SPP BLM 2009 Nama Kelompok
: Masitoh
Alamat kelompok
: Kp Kebuyutan
No Nama
Jabatan
Alamat
Jenis Usaha
Jumlah Pinjaman
1
Masitoh
Ketua
Kp Kbyt
Dagang
Rp 2.000.000
2
Sofiyah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 2.000.000
3
Hj. Solehah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp.2.000.000
4
Rohilah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 2.000.000
5
Aisah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 2.000.000
JUMLAH PINJAMAN
10.000.000
Sumber: Dokumen Akhir PNPM Mandiri Perdesaan (desa kebuyutan)Tahun 2009
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasaanya pada kelompok 2 mayoritas anggota peminjaman dana berjumlah Rp2000.000. yang rata-rata dimanfaatkan oleh anggota dengan berdagang/berusaha menjadi pedagang, seperti ibu Masitoh dengan meminjam dana sebesar dua juta dan dimanfaatkan untuk berdagang sembako kecil-kecilan yang omset perbulannya rata-rata 1000.000. adapun pada Sofiyah, meminjam dana sebesar dua juta dengan dimanfaatkan untuk berusaha berdagang Nasi uduk dengan pendapatan Rata-rata tiap bulannya Rp.100.000, dan ibu Hj Solehah dengan Jumlah peminjaman dua juta dengan dimanfaatkan untuk berdagang, ibu Rohilah dengan usaha berdagang sembako
65
kecil-kecilan, dan begitu juga dengan ibu Aisah dengan jumlah dana pinjaman sebesar 2 juta dimanfaatkan untuk berdagang Nasi Uduk. Pada hal ini anggota kelompok 2 yang menerima bantuan dana bergulir masing-masing setiap anggota mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000. Seperti ibu Masitoh yang meminjam dana sebesar Rp. 2.000.000 yang digunakan untuk berdagang sembako kecil-kecilan, sehingga dalam hal ini dapat dilihat pada indikator konsumtif seperti: 1. Ibu masitoh udah tidak lagi memiliki modal usaha. 2. Ibu masitoh sudah berhenti berdagang. 3. Adapun pada saat ini Ibu Masitoh sudah tidak berdagang semabako kecil-kecilan sehingga dalam hal ini kebutuhan pokok ibu Masitoh belum bisa terpenuhi dari hasil berdagang sembako tersebut. Seperti pada anggota-anggota yang lain seperti ibu Sofiyah, Hj, Solehah yang pada saat ini sudah tidak lagi berjualan karena modal usaha mereka telah habis, dan adapun dalam kelompok 2 ini pada ibu Rohilah yang masih berjualan. 1. Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa kelompok 2 penerima bantuan dana bergulir belum mampu mencapai keluarga sejahtera. 2. Adapun indikator keluarga sejahtera ialah: a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah,bekerja/sekolah dan bepergian c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap,lantai dan dinding yang baik
66
d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi f. Semua anak umur 7 - 15 tahun dalam keluarga bersekolah 3. Penghasilan yang didapat oleh anggota kelompok 1, seperti ibu Sofiyah Rp 100.000.,- setiap harinya, yang mana dalam hal ini kelompok tersebut dilihat dari penghasilannya belum mencapai keluarga
sejahtera.
Sedangkan
dalam
keluarga
sejahtera
penghasilan yang didapat ialah kurang lebih diatas Rp 300.000.,perharinya. 4. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat belum mencapai keluarga sejahtera ialah, PNPM Mandiri yang berbentuk penyaluran dana bergulir dirasa kurang membantu perekonomian masyarkat, karena dana yang dikucurkan berjumlah sedikit sementara kebutuhan masyarakat untuk modal usaha berjumlah besar,
sehingga
belum
mampu
memberikan
kesejahteraan yang mendasar dalam masyarakat.
perubahan
67
Tabel 3 DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK III PENERIMA MANFAAT SPP BLM 2009 Nama Kelompok
: Ihah F
Alamat kelompok
: Kp Kebuyutan
No Nama
Jabatan
Alamat
Jenis Usaha
Jumlah Pinjaman
1
Ihah f
Ketua
Kp Kbyt
Dagang
Rp 1.000.000
2
Salmah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 1.000.000
3
Mo’ah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp.1.000.000
4
Suntinah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 1.000.000
5
Hasanah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 1.000.000
6
Fatimah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 1.000.000
7
Supyanti
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 1.000.000
8
Kasum
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 1.000.000
9
Malihah
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 1.000.000
10
Enyati
Anggota
Kp Kbyt
Dagang
Rp. 1.000.000
JUMLAH PINJAMAN
Rp.10.000.000
Sumber: Dokumen Akhir PNPM Mandiri Perdesaan (Desa Kebuyutan)Tahun 2009
Berdasarkan tabel di atas mayoritas anggota penerima bantuan berjumlah 10 anggota dengan rata-rata peminjaman sebesar Rp 1.000.000, seeperti ibu Ihah F, Salmah, Mo’ah, Suntinah, Hasanah, Fatimah, Supyanti, Kasum. Malihah, Enyati, yang merupakan penerima pinjaman dana dengan bedagang kecil-kecilan.
68
Dalam hal ini dari beberapa tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah dana SPP yang dipinjamkan kepada tiap-tiap kelompok berbeda-beda. Kelompok 1 yang diketuai oleh ibu Munawaroh mendapat pinjaman dana sebanyak 15 juta dengan jumlah anggota 10 orang. Sedangkan kelompok 2 yang diketuai oleh ibu Masitoh mendapat pinjaman dana sebanyak 10 juta dengan jumlah anggota 5 orang. Kelompok 3 yang diketuai oleh ibu Ihah F mendapat pinjaman dana 10 juta dengan jumlah kelompok 10 orang. 1. Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa kelompok 3 penerima bantuan dana bergulir belum mampu mencapai keluarga sejahtera. 2. Adapun indikator keluarga sejahtera ialah: a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah,bekerja/sekolah dan bepergian c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap,lantai dan dinding yang baik d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi f. Semua anak umur 7 - 15 tahun dalam keluarga bersekolah
69
3. Penghasilan yang didapat oleh anggota kelompok 1, seperti ibu Mo’ah Rp 50.000.,- setiap harinya, yang mana dalam hal ini kelompok tersebut dilihat dari penghasilannya belum mencapai keluarga sejahtera. Sedangkan dalam keluarga sejahtera penghasilan yang didapat ialah kurang lebih diatas Rp 300.000.,- perharinya. 4. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat belum mencapai keluarga sejahtera ialah, PNPM Mandiri yang berbentuk penyaluran dana bergulir dirasa kurang membantu perekonomian masyarkat, karena dana yang dikucurkan berjumlah sedikit sementara kebutuhan masyarakat untuk modal usaha berjumlah besar,
sehingga
belum
mampu
memberikan
perubahan
kesejahteraan yang mendasar dalam masyarakat. Dana
yang dipinjamkan kepada anggota masing-masing kelompok
berfariasi mulai dari 1 juta sampai 2 juta tergantung kebutuhan anggota, jumlah minimal pinjaman 1 juta sedangkan jumlah maksimal pinjaman sebesar 2 juta dana tersebut digunakan oleh anggota kelompok untuk membuka usaha baru atau menambah mengembangkan usaha yang sudah ada, menurut pengakuan sebagian besar informan yang kami wawancari bantuan SPP tersebut sangat membantu mereka dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa. ” Alhamdulillah setelah adanya program SPP ini sedikit membantu pada ekonomi kehidupan saya”5
5
Wawancara Pribadi dengan Ibu Fatihah (warga setempat), Serang, 10 Maret 09:30
70
Hal serupa dikatakan juga oleh salah satu warga masyarakat “ Setelah adanya kegiatan ini saya jadi bisa punya usaha, walaupun usaha saya hanya berjualan nasi uduk tapi bisa membantu sedikit dalam kekurangan ekonomi saya”6 Berkaca dari penuturan masyarakat diatas maka, pinjaman bantuan SPP (simpan pinjam perempuan) ini dianggap berhasil dalam memberdayakan masyarakat desa Kebuyutan hal tersebut, tergambar pada poin berikut: 1. Adanya lapangan kerja baru 2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat 3. berkembangnya usaha masyarakat Mengenai waktu pelaksanaan SPP di desa Kebuyutan, beberapa responden menjelaskan sebagai berikut: “Waktu itu saya mengetahui ada kegiatan dana begulir dari balai desa, ketika itu kepala desa mengumumkan kepada masyarakat untuk berkumpul di balai desa setelah itu kepala desa dan ketua UPK menjelaskan bahwa ada kegiatan penyaluran dana atau simpan pinjam yang akan dilaksanakan di desa ini”.7
Hal serupa juga dibenarkan oleh salah seorang ibu yang meminjam dana tersebut, dia mengatakan bahwa: “Saya tau ada kegiatan simpan pinjam dari salah satu tetangga saya, waktu itu saya mendatangi belai desa, dan kepala desa menjelaskan dengan rinci menganai kegiatan SPP yang sedang berjalan di desa ini”.8
Sedangkan mengenai jumlah kelompok dan proses pelaksanaan program SPP salah seorang informan menjelaskan, “Di desa kami terdapat 3 kelompok dan memiliki anggota antara 5 sampai dengan 10 anggota, serta memiliki masingmasing ketua kelompok”.9 6
Wawancara Pribadi dengan Ibu Siti (warga setempat), Serang, 10 Maret 15:30 Wawancara Pribadi dengan Umiyah (warga setempat), Serang, 15 Maret 13:30
7
10:00 15:30
8
Wawancara Pribadi dengan Zakiyah ( anggota peminjam SPP ), Serang, 17 Maret
9
Wawancara Pribadi dengan Iha Farihah (Ketua Kelompok SPP), Serang, 18 Maret
71
Informan lain menjelaskan, “Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan angsuran SPP yaitu 10 kali dalam waktu 12 bulan, dimana jika ada keterlambatan pengembalian pinjaman maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya”.10
Dari beberapa hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa program SPP ini sudah berjalan dengan baik dan sedikit banyak telah membantu mengembangkan perekonomian masyarakat desa Kebuyutan. Hal ini juga diamini oleh bapak kepala desa dan Ketua UPK desa Kebuyutan. Pendapat dari Kepala Desa bahwa: “Program SPP ini memberikan fasilitas bantuan pendanaan permodalan kepada masyarakat miskin yang memiliki kelompok dan usaha serta memberikan kemudahan akses dalam hal mendapatkan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan untuk usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan sosial dasar”.11
Pendapat dari Ketua UPK bahwa: “Adanya program SPP sangatlah membantu untuk masyarakat miskin yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, dan ini sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam program SPP, yaitu dimana ibu-ibu atau kaum perempuan yang ingin mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan usahanya dapat diperoleh melalui pinjaman modal program SPP yang diadakan oleh PNPM. Selain itu pula dengan adanya kegiatan ini kaum perempuan dapat mandiri dalam menghasilkan pendapatan tanpa mengharapkan dari pendapatan suami mereka, dan ini dapat mendorong pengutan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan”.12
10 11
12
Wawancara Pribadi dengan Masyitoh (Ketua Kelompok SPP), Serang, 19 Maret 13:30 Wawancara Pribadi dengan Habudin (kepala desa), Serang, 20 Maret 19:30 Wawancara Pribadi dengan Didik Darmadi (ketua UPK), Serang, 21 Maret 09:00
72
Dalam hal ini beberapa kelompok yang menerima dana bergulir bervariasi dan begitupun dalam kelompoknya bervariasi jumlh dana yang digulirkan seperti kelompok 1 dengan jumlah dana Rp 15.000.000 dan kelompok 2 Rp 10.000.000 serta kelompok 3 sebesar Rp 10.000.000.
Daftar Jumlah Kelompok Berdasarkan Jumlah Dana Yang digulirkan No
Kelompok
Anggota
Jumlah Dana
Persentase
1
Kelompok 1
10
15 Juta
42, 8
2
Kelompok 2
5
10 Juta
28,6
3
Kelompok 3
10
10 Juta
28,6
Jumlah
35.000.000
100
Sumber: Diolah dari hasil penelitian
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah masing-masing kelompok
yang menggurlirkan dana kepada warga desa masyarakat sangat
bervariasi. Kelompok 1 dengan jumlah 10 anggota dan dengan jumlah dana yang dipinjamkan sebesar 15 juta dengan persentase 42,8 %. Dan pada kelompok 2 dengan jumlah anggota 5 anggota serta jumlah dana yang digulirkan sebesar 10 juta dengan persentase 28,6 %. Serta pada kelompok 3 dengan jumlah dana yang digulirkan berjumlah 10 juta dan anggota berjumlah 10 anggota dengan persentase 28,6%.
73
C. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Peminjam Dana Bergulir PNPM Mandiri di Desa Kebuyutan Tirtayasa
Pelaksanaan program dana berguli yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri perdesaan di desa kebuyutan sudah bisa dikatakan membantu dalam mensejahterakan masyarakat, seperti halnya dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang miskin dan sejahtera dalam tabel berikut: Jumlah Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan No
Tingkat kesejahteraan
Jumlah
Persentase
1
Yang mendapat bantuan dana
25
4,6
2
Yang tidak mendapatkam
93
17,3
100
18,9
78
14,5
239
44,6
535
100
bantuan dana 3
Masyarakat pada tingkat ekonomi sedang
4
Masyarakat pada tingkat ekonomi atas
5
Masyarakat pada tingkat ekonomi miskin Jumlah
Sumber: Diolah dari hasil penelitian
Dari tabel diatas dilihat bahwa kondisi masyarakat pada tingat kesejahteraannya belum bisa dikatakan sejahtera karena mayoritas yang terdapat
74
di daerah penelitian, warga masyarakat desa Kebuyutan berkondisi pada warga yang tingkat ekonominya miskin/keluarga miskin dengan jumlah 239 dengan persentase 44,6 %, sedangkan dalam kondisi keluarga yang sejahtera atau apada tingkat ekonomi atas berjumlah 78 dengan persentase 14,5 %. Sedangkan dalam kondisi masyarakat pada tingkat ekonominya sedang berjumlah 100 dengan pesentase 18,9 %, dan bagi warga masyarakat yang mendapatkan bantuan dana untuk pengembangan pada tingkat ekonominya berjumlah 25 dengan persentase 4,6 %. Dari pembahasan diatas dapat di lihat bahwa tingkat kesejahteran masyarakat belum bisa dikatakan pada tingkat masyarakat yang sejahtera, karena dalam hal ini kedaan masyarakat masih banyak yang tergolong keluarga miskin. Begitu halnya dengan program PNPM Mandiri yang dilaksanakan di daerah penelitian bahwasannya program yang dilakukan sudah berjalan dengan efektif namun pada dasarnya PNPM Mandiri belum mampu mensejahterkan masyarakat, dan belum mampu mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan, PNPM Mandiri hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang sifatnya parsial tidak berkelanjutan. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada indikator kesejahteraan masyrakat seperti dalam tabel: INDIKATOR
KAYA
SEDANG
MISKIN
N O 1
Rumah
Batu
Kayu
Bambu
2
a. Atap
Seng / Tegel
Seng
Seng bekas
75
3
b. dinding
Batu
Papan/tembok
Gamacca
4
c. lantai
Tegel
Papan/semen
Tanah
5
d. WC
Ada
Ada
Tidak ada
6
Fasilitas
Ada / lengkap
Kurang
Tidak ada
7
a. TV
TV warna
TV hitam putih
Tidak ada
8
b. radio
Radio Tape
Radio baterei
Tidak ada
9
c. Listrik
Ada
Ada
Tidak ada
10
Pendapatan(rp/bul
800.000 keatas
400.000-750.000
150.000-300.000
an) 11
Pendidikan
SMP/SMA keatas
SD/SMP
Tidak sekolah/SD
12
Kepemilikan lahan
1 Ha keatas
10 a – 1 ha
0-5 a
13
Kepemilikan ternak
5 ekor sapi
2-4 ekor sapi
Ayam / 1 ekor sapi
Mobil
Motor
Tidak ada
Rumah Sakit
Pustu/mantra
Sanro/dukun
keatas 14
Kepemilikan kendaraan
15
Kesehatan
kesehatan 16
17
Pola makan
Status kepemilikan
3x
2x
2x
sehari/beras/dagi
sehari/beras/jagung/ik
sehari/beras/jagung/ik
ng
an bolu
an teri/daun singkong
Milik sendiri
Menumpang
Tidak ada
Sumber: http://aalmarusy.blogspot.com/2011/02/indikator-tingkat-kesejahteraan.html
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa standar kesejahteraan masyarakat dapat di ukur pada indikator-indikator kesejahreraan yang mana dalam indikator kesejahteraan masyarakat dijelaskan secara rinci beberapa poin yang terkandung didalamnya, seperti masyarakat yang sejahtera memiliki rumah dengan beratapkan seng baru dan berlantaikan keramik, sedangkan masyarakat yang tidak sejahtera
76
memiliki rumah yang berdinding gubuk dan beralaskan tanah dengan atap seng bekas. Adapun dalam pelaksanaan program dana bergulir yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Kebuyutan. bantuan dana ini diprioritaskan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan memerluakan penambahan modal usaha berdasarkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan adanya PNPM Mandiri yang membantu memberikan permodalan pinjaman dana bergulir serta pendampingan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil dengan tujuan pemberdayaan masyarakat atau KSM-KSM sangat tertarik dan antusias delam meminjam dana bergulir tersebut. Seperti halnya yang telah dikemukakan oleh Edi Suharto tentang aras pemberdayaan, yakni aras mikro, aras mizzo, dan aras makro, peneliti melihat pemberdayaan masyarakat melalui bantuan pinjaman dana bergulir ini bersinergi pada Arras Mizzo adalah pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensinya. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar masyarakat memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan Arras Makro adalah pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan apada sistem lingkungannnya yang lebih luas. Perumusan kebijakan,
perencanaan
sosial,
kampanye,
aksi
sosial,
pegorganisasian
masyarakat, manajeman konflik, adalah beberapa startaegi dalam pendekatan ini.
77
Apabila dilihat dar aras mizzo dan tujuan dana bergulir ini sangat berkaitan, karena pada pinjaman dana bergulir yang menjdi intervensi medianya adalah KSM, dana dengan meminjam dana bergulir pun masyarakat dapat mengembangkan dana peningkatan usaha sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar (pertambahan pendapatan) yang akhirnya berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan anggota, kemudian pada aras makronya dan tujuan dana bergulirnya ini juga berkaitan, karena pendekatan yang ada pada aras makro ini. Pemberdayaan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri di Desa Kebuyutan ialah penyaluran dana bergulir yang dilaksanakan dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.
BAB V KESIMPULAN A. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di desa Kebuyutan ialah: a. Kegiatan PNPM Mandiri di desa Kebuyutan diputuskan melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah desa memutuskan bahwa program yang dilaksanakan di desa Kebuyutan adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP). b. Peminjaman dana bergulir merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang bertujuan untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan ataupun sosial dasar. 2. Peran PNPM Mandiri dalam mensejahterakan masyarakat desa Kebuyutan dapat dilihat dari pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir. Kegiatan Peminjaman Dana Bergulir bisa membantu masyarakat miskin
yang
mensejahterakan
membutuhkan PNPM
modal
belum
usaha. mampu
Namun
dalam
mensejahterakan
masyarakat, PNPM hanya bisa membantu dalam hal permodalan masyarakat. Dana yang dikucurkan sedikit sedangkan yang dibutuhkan masyarakat banyak.
78
79
B. Saran 1. Hendaknya penelitian tentang PNPM Mandiri lebih intensif dilakukan oleh peneliti lain yang tentunya dari sudut pandang lain pula, agar para akademisi dapat membantu mensukseskan program pemerintah tersebut secara tidak langsung. 2. Bagi masyarakat secara umum, hendaknya lebih aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan PNPM Mandiri, sedangkan bagi Tim Pelaksana Kegiatan. Hendaknya lebih meningkatkan pemahaman dan sosialisasi tentang program-program PNPM Mandiri, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat tentang PNPM Mandiri. 3. Bagi peneliti yang akan meneliti tentang PNPM Mandiri, hendaknya lebih kritis dalam melihat kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri dan dampaknya dalam mensejahterakan masyarakat.
80
DAFTAR PUSTAKA
Astrid Phil S, Susanto. Pengantar Sosiologi dan Perubahan sosial, Bandung: Binacipta, 1979 Bariadi, Lili, dkk. Zakat dan Wirausah,. Jakarta: Centre of Entrepereneuship Development Hermawati, Istiana, dkk. Pengkajian Keswadayaan Desa dalam Pendayagunaan Sumber Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Departemen Sosial, (Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial), 2006 Wrihatnolo, Randy R, Dwidjowijoto Riant Nugroho. Manajemen Pemberdayaan (Sebuah Pengantar Dan Pandua Untuk Pemberdayaan Masyarakat), Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2007 Hermansah, Tantan, dkk. Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Dalam Islam, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2009 Huraerah Abu. Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan, Bandung: humaniora, 2011 Irawan, Prasetya. Penelitian Kualitatif & kuantitaf untuk Ilmu-ilmu Sosial, Depok: DIA Fisif UI, 2006 Moeloeng, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 1993 Mahfudh, Sahal. Nuansa Fiqih Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994 Machendrawaty Nanih, Agus Ahmad Syafei. Pengembangan Masyarakat Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000 Nurdin, Fadhil. Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial, Bandung: PT Angkasa, 1990 PNPM Mandiri Perdesaan. Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir, Jakarta: Depertemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2008 Panduan Teknis Operasional. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri Perdesaan), Republik Indonesia
80
81
Tim Penyusun. Al-Quran dan Tarjamahnya, Bandung: PT Syamil Cipta Media Qs., Al-Hasr: ayat.7 Rahayu, Tri Lin, dkk. Observasi dan wawancara, Malang: Bayumedia Publishing, 2005 Rahayu, dkk. Observasi dan Wawancara, Malang: Bayumedia Publishing, 2004 Rahmat, Jalaludin. Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim, Bandung: PT Mizan, 1990 Suharto Edi, Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat, Bandung: PT Refika Aditama Sumodiningrat, Gunawan dkk. Kemiskinan Teori, Fakta Dan Kebijakan, Jakarta: PT Impac, 1999 Soetomo. Masalah Sosial dan Pembangunan, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995 Syam’un, Nur. Metodologi Penelitian, Serang: Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Institut Agama Islam Banten,1998 Tangdilinting, Paulus. Masalah-Masalah Sosial (suatu pendekatan analisis sosiologis), Jakarta: Pusat Penerbitan Univ Terbuka, 2000 Viviyulaswati. PNPM Mandiri sebagai salah satu Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta: Seminar dan Workshop Comdev Talk, Universitas Indonesia, 28 November, 2008
DAFTAR INTERNET Tulisan
Hukum/Infokum/Tematik., “ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)” http://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2012/02/Tulisan-hukum-PNPM-Mandiri2.pdf
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Perpustakaan Pusat http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=halaman&story id=1 pada 12 jan 2011
82
DAFTAR INFORMAN
Wawancara Pribadi dengan Kusniah (warga Setempat), 6 Maret pukul 15:30 Wawancara Pribadi dengan Suriyah (warga setempat), 8 Maret pukul 15:30 Wawancara Pribadi dengan Fatihah (warga setempat), 10 Maret pukul 09:30 Wawancara Pribadi dengan Siti (peminjam dana SPP), 10 Maret pukul 15:30 Wawancara Pribadi dengan Umiyah (warga setempat), 15 Maret pukul 13:30 Wawancara Pribadi dengan Zakiyah (warga setempat) 17 Maret pukul 10:00 Wawancara Pribadi dengan Ihah Farihah (ketua kelompok SPP), 18 Maret pukul 15:30 Wawancara Pribadi dengan Masyitoh Fatihah (ketua kelompok SPP), 19 Maret pukul 13:30 Wawancara Pribadi dengan Habudin (kepala desa), 20 Maret pukul 09:30 Wawancara Pribadi dengan Didik Darmadi (ketua UPK Kecmatan Tirtayasa), 21 Maret pukul 09:00 Wawancara Pribadi dengan Kasim (warga setempat), 23 Maret pukul 16:30 Wawancara Pribadi dengan Samlawi (kepala urusan pembangunan), 24 Maret pukul 08:30 Wawancara Pribadi dengan Jasiman (warga setempat), 25 Maret pukul 15:30 Wawancara Pribadi dengan Rusdi (warga setempat), 30 Maret pukul 15:30 Wawancara Pibadi dengan Bahrudin (warga setempat), 6 April pukul 16:30 Wawancara Pibadi dengan Salim (warga setempat), 7 April pukul 14:00 Wawancara Pibadi dengan Santari (warga setempat), 7 April pukul 19:00 Wawancara Pibadi dengan Futihat (warga setempat), 14 April pukul 14:00 Wawancara Pibadi dengan Ibu Fatmah (warga setempat), 21 April pukul 15:30
