Upaya Peningkatan Modal Sosial

Bab Sembilan

Upaya Peningkatan Modal Sosial Pengantar Peningkatan modal sosial dapat dilakukan melalui kelembagaan formal maupun informal. Peningkatan modal sosial melalui kelembagaan formal akan diuraikan bagaimana pembentukan koperasi akan meningkatkan modal sosial, khususnya dalam rangka untuk mewujutkan tercapainya kepentingan bersama. Demikian pula peningkatan

modal sosial melalui kelembagaan non formal

akan diuraikan tentang bagaimana komitmen pengusaha terhadap permenuhan kebutuhan pasar, serta harmonisasi antara bisnis dan hubungan sosial. Upaya peningkatan modal sosial juga dapat dilakukan melalui fasilitasi dari pemerintah. Selanjutnya akan diuraikan tentang bentuk-bentuk fasilitasi dari pemerintah yang akan dapat meningkatkan modal sosial, yang antara lain perkuatan pasar,sistem pemerintahan maupun dalam bentuk kebijakan (peraturan). 249

Peranan dan Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pengembangan Klaster

Demikian juga diuraikan tentang bagaimana kondisi yang mempengaruhi peningkatan modal sosial yang antara lain tentang pertumbuhan ekonomi maupun perubahan teknologi Peningkatan Modal Sosial melalui Kelembagaan Formal Dinamika klaster pada periode awal pertumbuhan/embrio, tumbuh dan dewasa, serta penurunan dan transformasi menunjukkan bahwa peranan kelembagaan sangat penting yang berfungsi dalam peningkatan modal sosial. Seperti halnya di klaster cor logam, dimana pada awal pertumbuhan/embrio tahun 1954 mula pertama dibentuk kelembagaan koperasi yang berfungsi sebagai peningkatan modal sosial. Dengan adanya koperasi maka tumbuh nilai-nilai kepercayaan dan kebersamaan dalam melakukan kegiatan usaha. Misalnya dalam pengadaan bahan baku dan pemasaran. Demikian pula ditunjukkan

pada saat lembaga koperasi

diintervensi oleh kepentingan politik sehingga kelembagaan tidak transparan menyebabkan modal sosial mengalami penurunan secara dratis yang ditandai dengan dibubarkannya koperasi tersebut. Pada tahun 1976 juga dibentuk kelembagaan koperasi Batur Jaya untuk mengatasi modal sosial yang mulai menurun sebagai dampak dari politik. Pada saat sekarang, peranan kelembagaan melalui koperasi Batur Jaya yang dikelola secara lebih transparan dan demokratis. Dalam kondisi tingkat persaingan yang ketat para pelaku usaha klaster yang merupakan anggota koperasi masih menunjukkan loyalitas kepada koperasi dan menunjukkan kecenderungan jumlah anggota yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Kenyataan tersebut diatas, sebenarnya mematahkan pendapat Bourdieu yang mengatakan bahwa modal sosial digunakan 250

Upaya Peningkatan Modal Sosial

untuk membentuk suatu kelas sosial tertentu dalam rangka untuk mempertahankan suatu status quo. Namun dalam kenyataannya bahwa modal sosial yang dikelola secara transparan dan mempunyai manfaat terhadap para pengrajin melalui suatu kelembagaan justru dapat lebih memupuk modal sosial secara keseluruhan tanpa adanya suatu kelas. Namun perlu diperhatikan seperti pendapat Coleman yang mengatakan bahwa individu dalam mencapai sesuatu tujuan perlu suatu kerjasama. Dalam kenyataannya apa yang ditemukan pada klaster logam Ceper apabila dalam suatu kerja sama sudah tidak dapat memberikan suatu manfaat lagi, ada kecendrungan akan meninggalkan komitmen yang ada di dalam kelembagaan tersebut dan akan bekerja sendiri serta membangun modal sosial dengan kerja sama dengan pihak lain. Untuk memupuk modal sosial peranan kelembagaan sangat penting, karena untuk mencapai suatu keberhasilan perlu adanya suatu kebersamaan yang diikat melalui kelembagaan. Fungsi kelembagaan koperasi yang dikelola secara transparan dapat menciptakan modal sosial yang cukup tinggi bagi para anggotanya, karena dengan pengelolaan secara transparan maka para anggotanya merasa memperoleh manfaat dengan adanya kelembagaan koperasi tersebut. Pengelolaan kelembagaan secara transparan menjadikan modal sosial bukan sebagai sarana untuk mempertahankan status quo, namun justru dapat melayani seluruh anggotanya, seperti yang diungkapkan oleh Yuli. ”Koperasi Batur Jaya secara kelembagaan bagus, bahkan di Indonesia menduduki peringkat pertama atau kedua. Keberhasilan koperasi ditunjang oleh komitmen yang kuat dari para pengurus untuk melaksanakan visi dan misi koperasi, disamping juga adanya 251


transparansi baik dalam memulai suatu order, penentuan harga, maupun penentuan kontrak dengan para anggotanya. Semuanya dilaksanakan dengan transparan. Model pembagian fee juga dilakukan secara bersama-sama dengan anggota. Pembagiannya adalah bagi anggota yang mendapatkan order maka akan dibeli dengan harga yang sudah disepakati oleh koperasi, sedangkan bagi anggota yang tidak mendapatkan order tetap mendapatkan fee dari laba penjualan koperasi”. Modal sosial akan tumbuh melalui kelembagaan apabila anggota merasa bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan perlu adanya kebersamaan di dalam organisasi, namun pada waktu tujuan tercapai dan anggota merasa sudah berhasil, dimungkinkan anggota akan melepaskan diri dari kelembagaan tersebut, sehingga modal sosial dalam kelembagaan dipandang tidak perlu sebagaimana disampaikan oleh Anas Yusuf: ”Meskipun secara umum, peranan koperasi dan modal sosial anggota sampai saat ini masih cukup bagus. Namun akhirakhir ini, koperasi mempunyai kendala dengan berkurangnya para anggota yang sudah merasa maju untuk tidak terlibat dalam kegiatan koperasi. Mula-mula para anggota tersebut, belum mempunyai kemampuan yang cukup sehingga bergabung dengan koperasi tetapi ketika sudah mapan, beberapa anggota meninggalkan koperasi bahkan ada yang bersaing dalam ikut order rem kereta api tahun 2009 dan ternyata dimenangkan oleh orang tersebut. Sedangkan koperasi kalah bersaing”

252


Pelayanan kelembagaan dalam membangun modal sosial harus mempunyai suatu strategi yang tepat. Sebagaimana yang disampaikan Soeyitno sebagai berikut: “Koperasi dalam memenuhi kepentingan anggotanya seharusnya memberikan pelayanan khusus bagi kebutuhan para anggotanya, diantaranya adalah kebutuhan mencari pasar dan pemenuhan kebutuhan bahan baku yang diusahakan secara bersama. Apabila koperasi memproduksi sendiri dan akhirnya juga bersaing dengan anggotanya, maka akan melemahkan modal sosial di dalam Koperasi itu sendiri” Peningkatan Modal Sosial melalui Kelembagaan Non Formal Selain lembaga formal sebagaimana tersebut diatas, maka peningkatan modal sosial dapat dilakukan melalui lembaga non formal. Bentuk kerjasama bisnis non formal (lembaga) di dalam klaster, berupa kerjasama bisnis melalui keluarga dan kegiatan (pertemuan) sosial. Dalam kerjasama bisnis tersebut, melibatkan banyak pihak yang tidak homogen sehingga untuk meningkatkan modal sosial perlu adanya penyamaan persepsi yang dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: dialog dan komunikasi secara intens, transparansi dan bersikap adil serta menujunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Menurut para pelaku usaha (Didik, Husain, Yahya, dll) bahwa modal sosial di masyarakat dapat ditingkatkan melalui:

253


a) Komitmen Untuk Memenuhi Tuntutan Pasar Eksternal Adanya tuntutan pasar terhadap kualias produk yang tinggi menyebabkan pelaku usaha yang merasa kualitasnya rendah, memberikan order kepada pelaku usaha lain yang kualitasnya dianggap bisa memenuhi permintaan pasar tersebut. Pada kondisi seperti ini, modal sosial dapat meningkat karena kepentingan masing-masing individu terpenuhi dalam kegiatan bisnis. Artinya pelaku usaha yang melimpahkan order mendapatkan fee atas jasa informasinya sedangkan pelaku usaha yang melaksanakan order akan mendapatkan keuntungan. Demikian pula harga pembelian produk yang transparan dan semua orang bisa menghitung produk tersebut, menyebabkan persaingan menjadi lebih transparan, karena pelaku usaha yang merasa tidak mampu memberikan harga yang sesuai akan mundur. Perihal adanya syarat jadwal waktu penyelesaian produk secara ketat dan banyaknya perusahaan pesaing, mendorong pengusaha untuk mematuhi komitmen terhadap peyelesaiannya. Hal tersebut, untuk membangun modal sosial kepercayaan kepada pelanggan dan pihakpihak lainnya. Faktor lainnya yang mendorong masyarakat pelaku usaha lebih berkomitmen yaitu adanya on line system pada Bank Indoneia mengakibatkan para pelaku usaha untuk berusaha mentaati pembayaran kredit bank. Apabila pelaku usaha menunggak pembayaran kredit, maka akan diketahui oleh seluruh bank yang ada di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan modal sosial kepercayaan kepada eksternal menjadi terbangun.

254


b) Menjaga Harmonisasi Antara Bisnis Dengan Hubungan Sosial Ada beberapa hal keharmonisasian di dalam klaster Ceper tetap terjaga diantaranya adanya sikap para pengusaha besar walaupun sudah tidak membutuhkan keberadaan order dari koperasi, namun tetap menjaga koperasi agar tetap eksis dalam rangka memberikan kesempatan pengusaha kecil untuk berusaha dan membangun modal sosial kebersamaan. Demikian pula pelaku usaha di Ceper dalam melakukan bisnis masih mengedepankan etika bisnis karena hampir sebagaian besar pengusaha adalah keluarga. Dengan etika bisnis tersebut, membuat modal sosial menjadi tinggi. Keberadaan latar belakang budaya santri di Ceper, menyebabkan nilai-nilai agama dijunjung tinggi oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Nilai-nila agama tersebut, mendorong peningkatan modal sosial berupa kebersamaan, kepercayaan dan resiprositas (saling memberi). Peningkatan Modal Sosial melalui Fasilitasi Pemerintah Pelaku usaha didalam klaster mempunyai keterbatasan baik aspek pasar, produksi, pengembangan teknologi serta pendanaan. Keterbatasan tersebut dikarenakan skala usahanya relatif kecil. Adapun fasilitasi Pemerintah yang diperlukan untuk terciptanya peningkatan modal sosial, diantaranya: a) Stimulasi Pemerintah Dalam Perkuatan Pasar, Kualitas Produk, dan Pendanaan. Seperti halnya pada fase tumbuh dan dewasa, tahun 1970-

255


1990, dimana Pemerintah Pusat memfasilitasi berbagai macam diantaranya mendorong para BUMN untuk memberikan akses pasar dan pengadaan bahan baku, bantuan peralatan yang memungkinkan para pelaku usaha secara bersama-sama menggunakan alat tersebut serta pengembangan teknologi. Fasilitasi tersebut berdampak pada kebersaman para pelaku usaha. b) Perkuatan Sistem Pemerintahan Dalam Era Desentralisasi. Pada era sentralisasi, para pelaku usaha dalam klaster merasa begitu banyak pendampingan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang semuanya didukung oleh tenaga profesional yang mengetahui tentang kondisi klaster tersebut. Namun dalam kenyataan pada era desentralisasi seperti saat ini, ditemui berbagai kelemahan yang menyebabkan klaster cor logam Ceper merasa diperlakukan “pembiaran” oleh pemerintah. Kelemahan

tersebut, diantaranya keengganan Pemerintah

Pusat untuk memfasilitasi program di Ceper secara langsung karena merasa kewenangan tersebut lebih banyak di Tingkat Daerah. Demikian pula, di tingkat provinsi maupun daerah dalam era desentralisasi menganut sistem kelembagaan miskin struktur kaya fungsi yang mengakibatkan kelembagaan-kelembagaan di bidang pengembangan industri dijadikan satu dengan lembaga lainnya. Dengan kata lain, saat ini tidak ada lembaga pemerintah yang menangani khusus klaster industri secara lebih fokus, termasuk Ceper. Sehingga pada era desentralisasi diperlukan perkuatan kerjasama baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk lebih fokus dalam pengembangan industri khususnya pada 256


klaster-klaster industri. Sedangkan perkuatan kelembagaan di Tingkat Provinsi dan kabupaten kota lebih difokuskan pada pengembangan industri melalui model pengembangan alastis. c) Fasilitasi Peraturan yang Mendukung UMKM Dalam Era Globalisasi. Adanya tekanan globalisasi mendorong adanya kompetisi yang lebih terbuka, transparan dan kemudahan dalam prosedur sistem pelelangan. Kondisi tersebut dalam kenyataannya, dengan kemudahan sistem prosedur pelelangan yang sangat sederhana dan mudah justru berdampak negatif, karena peserta lelang banyak diikuti oleh perusahaan bukan produsen barang yang tentunya lebih efisien dibanding koperasi produsen seperti halnya koperasi Batur Jaya. Dampak negatif dari pelelangan terbuka tersebut, mengakibatkan pemenang tender yang bukan produsen mengajak beberapa anggota koperasi untuk bekerjasama dalam penyelesaian order tersebut. Kondisi tersebut berdampak pada perusakan terhadap usaha-usaha pemupukan modal sosial. Oleh karena itu, perlu adanya suatu aturan yang lebih ketat dalam pelelangan dan juga aturan-aturan yang menunjukkan keberpihakan kepada koperasi. Kebijakan pemerintah pada tataran mikro yang tepat akan dapat meningkatkan modal sosial, hal ini dapat dilihat dari sejarah dimana klaster logam yang tidak mempunyai peralatan permesinan, dan diberikan bantuan permesinan yang dikelola secara bersama melalui koperasi dirasakan mempunyai manfaat yang besar. Namun akhir-akhir ini kebijakan pemerintah secara makro yang sangat diilhami adanya pasar bebas telah meruntuhkan keberadaan modal sosial, seperti yang diungkapkan oleh Yuli. 257


”Permasalahan klaster saat ini adalah dengan adanya Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang mempermudah usaha dalam melakukan tender. Dengan tidak adanya perlakuan khusus bagi koperasi akhirnya berdampak pada penuruan order untuk koperasi. Saat ini memang sistem di Indonesia benar-benar liberal, Pemerintah membiarkan pengusaha bersaing bebas di pasar. Dengan adanya kemudahan dalam melaksanakan tender dan syarat yang lunak, menyebabkan banyak perusahaan yang hanya mempunyai ijin tapi tidak mempunyai fabrikan akhirnya dapat memenangkan suatu tender dengan harga yang sangat rendah yang akhirnya dapat mengalahkan koperasi. Demikian juga anggota koperasi yang merasa sudah kuat dan tidak mempunyai komitmen terhadap koperasi, akhirnya juga dengan mudahnya mengikuti tender dan akirnya dapat memenangkan tender walaupun harus melakukan persaingan dengan koperasi” Kondisi-Kondisi yang Mempengaruhi Modal Sosial Modal sosial akan lebih dapat tumbuh pada kondisi perekonomian yang tumbuh, karena pada perekonomian yang tumbuh dan potensi pasar yang berkembang mengakibatkan adanya suatu kerjasama yang baik diantara UMKM. Namun sebaliknya pada perekonomian yang menurun dan dibarengi dengan potensi pasar yang juga menurun maka mengakibatkan persaingan yang tajam dan seringnya terjadi persaingan yang tidak benar. Kenyataan tersebut seperti apa yang terjadi pada kondisi 258


klaster tumbuh dan dewasa (1970-1998), dimana pertumbuhan ekonomi dan pasar untuk produk cor yang meningkat, yang mendorong adanya kerjasama yang baik diantara pelaku usaha sehingga dapat dikatakan bahwa pada periode tersebut modal sosial mengalami peningkatan. Sebaliknya pada era setelah tahun 1998, setelah terjadi krisis ekonomi dimana tingkat persaingan antar pelaku usaha didalam klaster semakin meningkat dan mengakibatkan klaster mengalami trasformasi telah menunjukan bahwa modal sosial pada era tersebut mengalami penurunan. Demikian pula perubahan teknologi yang lebih canggih dan lebih kompleks yang diupayakan oleh masing-masing anggota berdampak negatif pada modal sosial. Hal ini dikarenakan anggota yang memproduksi suatu produk dengan teknologi lebih canggih dapat mengerjakan produk secara mandiri tanpa melibatkan dukungan industri lainnya (subcontract). Dengan demikian usaha yang sebelumnya dapat dilakukan secara bersama, kemudian dikerjakan secara mandiri. Hal tersebut berdampak pada penurunan pemupukan modal sosial. Kondisi ini akan berbeda, apabila teknologi yang canggih dengan investasi yang besar disediakan oleh koperasi, sehingga anggota tidak perlu melakukan investasi sendiri, namun cukup menggunakan secara bersama. Dengan demikian modal sosial akan meningkat. Kesimpulan Keberadaan modal sosial sangat penting bagi perkembangan klaster, sehingga perlu terus didorong dan dikembangkan. Peningkatan modal sosial dapat diupayakan melalui kelembagaan formal maupun informal, serta fasilitasi pemerintah. 259


Keberadaan lembaga formal, seperti koperasi, yang dikelola secara bersama dan transparan memiliki peranan yang sangat penting bagi upaya menciptakan dan meningkatkan keberadaan dan fungsi modal sosial. Pengelolaan kelembagaan secara transparan menjadikan modal sosial bukan sebagai sarana untuk mempertahankan status quo, namun justru dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak. Sedang peningkatan modal sosial juga dapat dilakukan melalui lembaga non formal berupa kerja sama bisnis keluarga melalui keluarga dan kegiatan (pertemuan) sosial yaitu dengan cara mempunyai komitmen terhadap pemenuhan tuntutan pasar maupun menjaga harmonisasi antara bisnis dan hubungan sosial Fasilitasi pemerintah dalam meningkatkan modal sosial pada klaster dapat diupayakan melalui stimulasi dalam perkuatan pasar, kualitas produk dan pendanaan, demikian pula pemerintah perlu mengadakan perkuatan sistem pemerintahan dalam era desentralisasi, sehingga perhatian dalam pengembangan industri UMKM melalui klaster akan lebih terfokus. Tidak kalah pentingnya dalam peningkatan modal sosial di dalam klaster adalah perlu adanya fasilitasi peraturan yang mendukung UMKM. Namun demikian, dewasa ini peranan dan keberadaan modal sosial dalam mendukung perkembangan klaster semakin menghadapi tantangan yang berat, baik dari kondisi perekonomian global maupun teknologi yang berubah dengan cepat.

260

Upaya Peningkatan Modal Sosial

Recommend Documents