UPAYA PENINGKATAN DISIPLIN KERJA APARATUR DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG Oleh : Reja Adiansyah Universitas Bina Darma, Palembang Email :
[email protected]
The purpose of this study was to determine the discipline of personnel working at the Department of Education, Youth and Sports Palembang. As for the informants in this study is the Head of SMP, Head of Human Resources, Staff Vice Chairman Field Junior, Staff Section of Teachers and one of the teachers who are planted in areas of research, research method used in recent research is qualitative research methods, After analyzing the and a discussion of efforts to improve labor discipline officials at the Department of Education, Youth and Sports of Palembang, the obtained results that the implementation of labor discipline apparatus has been applied in the Department of Education, Youth and Sports of Palembang, but penalties are given to officers who are not disciplined yet applied optimally, the role of leadership in the Working discipline Measure apparatus considered good enough proved by the decision that is best and decisive in solving problems and making a policy especially for personnel who are not disciplined. Keywords: discipline, apparatus, and performance
Tujuan dari internship ini adalah untuk mengetahui disiplin kerja aparatur pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalahKepala Bidang SMP, Kepala Bidang Kepegawaian, Staff Pembantu Pimpinan Bidang SMP, Staff Seksi Tenaga Pendidik dan salah satu guru yang berada dilokasi penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, Setelah dilakukan analisis dan pembahasan mengenai upaya peningkatan disiplin kerja aparatur pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, hasil yang didapat adalah pelaksanaan disiplin kerja aparatur telah diterapkan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, akan tetapi sanksi yang diberikan terhadap aparatur yang tidak disiplin masih belum diterapkan secara optimal, peran Pimpinan Dalam Mengukur Kedisiplinan Kerja Aparatur dinilai sudah cukup baik Terbukti dengan adanya suatu keputusan yang terbaik dan tegas dalam menyelesaikan masalah maupun pengambilan suatu kebijakan khususnya bagi aparatur yang tidak disiplin. Kata kunci : disiplin, aparatur, dan kinerja PENDAHULUAN Sumber Daya Manusia (SDM) sering merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan, menyangkut kesiapan, jumlah, pendidikan, dan profesionalisme. Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan disiplin kerja Pegawai Negeri. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok
kepegawaian yang selanjutnya mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999. kemudian, lebih jalas lagi dengan peraturan pelaksanaan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Salah satu bentuk upayan nyata Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kedisiplinan tersebut dapat dilihat beberapa
waktu lalu pemerintah mencanangkan Gerakan Disiplin Nasional (GDN). Program ini bertujuan untuk menciptakan budaya tertib, budaya kerja dan budaya bersih sebagai bentuk disiplin dan demi tercapainya kualitas pelayanan yang baik khususnya kepada masyarakat. Disiplin nasioanal dapat dipacu secara terpadu, serentak, dan komprehensif untuk mendukung upaya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan segenap penyelenggara negara yang bersendikan kepada aturan hukum dan normanorma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Usaha untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil bukanlah tugas yang mudah diwujudkan walaupun telah tersedia perangkat aturan yang sistematis dan jelas. Namun perlu disadari bahwa meskipun peraturan yang telah lengkap dan baik tidak akan berjalan dengan optimal jika Pegawai Negeri Sipil sebagai pelakunya tidak bersikap baik. Hal dapat dilihat seperti adanya perilaku Pegawai Negeri sering absen, seringnya berkeliaran di luar kantor pada jam kerja, bahkan tidak jarang ada yang terlibat dalam tindakan kriminal seperti penyalagunaan narkotika. Tindakan demikian menunjukan rendahnya tingkat disiplin kerja pegawai yang kemudian dapat dilihat juga pada rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Rendahnya tingkat disiplin kerja pegawai sering kali dikeluhkan oleh berbagai pihak sehingga menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan yang mereka dapatkan. Salah satu contohnya pelayanan perizinan misalnya, masyarakat sering kali mengeluhkan adanya pelayanan yang lambat, pegawainya sering tidak ada ditempat, dan cenderung berbelit-belit sehingga menghambat aksesibilitas masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan tersebut menggambarkan bahwa birokrasi belum efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat artinya Pegawai Negeri Sipil tidak disiplin. Kedisiplinan berhubungan dengan kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan secara teratur. Keteraturan tersebut dapat dilihat dari prilaku setiap harinya. Bekerja dengan sungguh-sungguh karena sadar dengan tugasnya merupakan amanah yang akan dipertanggung jawabkan dunia dan akhirat. Ini berarti
kedisiplinan berkenaan dengan ketaatan sesorang yang secara sadar melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan dan adanya motivasi pada pegawai itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat faktor penting yang harus diperhatikan adalah kedisiplinan aparat pemerintah sebagai ujung tombak negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selain itu kedisiplinan pegawai merupakan hal penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Akan tetapi, adanya fakta dan keluhan masyarakat yang menunjukan bahwa tidak semua pegawai disiplin apalagi disiplin yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga misalnya, banyak dijumpai pegawai yang tidak disiplin. Persoalan yang terjadi di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang yaitu masih rendahnya prilaku kedisiplinan yang diperlihatkan pegawaiDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembangdilihat daftar hadir pegawai yang terlihat banyak pegawai yang absen, sering tidak hadirnya pegawai pada saat kegiatan apel bersama, kegiatan olahraga bersama serta kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara rutin di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Berdasarkan penjelasan di atas , maka permasalahan yang terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang yaitu mengenai disiplin aparatur yang rendah. Rendahnya disiplin aparatur akan berdampak kepada aktivitas kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang yang pada akhirnya apabila tidak diatasi dan dimanajemen secara benar akan menghambat tercapainya visi, misi, dan tujuan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 1. Disiplin kerja aparatur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang yang masih rendah.
2. Manajemen kedisiplinan aparatur yang masih rendah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. 3. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dalam meningkatkan kedisiplinan kerja aparatur. 4. Faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan disiplin kerja aparatur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Pembatasan Kasus Melihat luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah : Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja Aparatur Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Perumusan Kasus Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan masalah diatas, maka masalah yang diangkat oleh peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan disiplin aparatur pemerintah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang? 2. Bagaimana peran pimpinan dalam mengukur kedisiplinan kerja aparatur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang? 3. Upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja aparatur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang? Tujuan Interenship Tujuan dari penelitian ini adalah: 1.Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan disiplin aparatur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. 2. Untuk menganalisis bagaimana peran pimpinan dalam mengukur kedisiplinan kerja aparatur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. 3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja aparatur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Menjadi bahan pertimbangan bagi segenap unsur pimpinan dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dalam upaya meningkatkan disiplin Aparatur Pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. 2. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang untuk menyempurnakan disiplin aparatur terutama dalam meningkatkan kualitas pelayananya dimasa akan datang. 3. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan peneltian yang penulis angkat ini. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena permasalahan dilokasi penelitian belum jelas , masih berisifat holistik, kompleks, dinamis, penuh makna sehingga sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penalitian kuantitatifdengan instrument tes, kuesioner, dan pedoman wawancara selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas pendidikan pemuda dan olahraga kota Palembang dengan mengambil objek penelitian mengenai kedisiplinan aparatur yang terlibat secara langsung dalam membarikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis Data Dalam Penelitian Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas : 1. Catatan lapangan Dalam penelitian ini catatan lapangan digunakan untuk mendokumentasikan semua gejala-gejala atau fenomena situasi sosial yang tampak selama peneliti berada dilokasi penelitian. 2. Dokumentasi Data Dokumentasi digunakan peneliti untuk memperkuat hasil temuanya atau hasil wawancara, dokumen-dokumen, dan arsip-arsip yang berguna dalam penelitian ini.
3. Foto Foto digunakan peneliti untuk mengabadikan kondisi atau momen penting yang berguna bagi penelitian ini. Sumber Data Penelitian Dalam penelitian kualitatif yang menjadi intrumen utama dalam penelitian adalah manusia atau peneliti itu sendiri, data dalam penelitian ini terdiri atas : 1. Unsur manusia sebagai instrumen kunci dalam hal ini peneliti sendiri. 2. Unsur informan yang terdiri atas: Kepala Dinas pendidikan pemuda dan olahraga, para pegawai lingkup kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. 3. Unsur non manusia sebagai data pendukung penelitian yang terdiri atas dokumen-dokumen, daftar hadir, tupoksi Bidang SMP, Struktur Organisasi dan data lainya yang mendukung penelitian ini Teknik Penentuan Informan Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini mesih bersifat sementara namun telah diketahui siapa yang akan menjadi sumber data maka teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah Purposif sampling Teknik ini sengaja diambil karena informan atau sumber data sudah jelas siapa yang akan menjadi informan dalam penelitian ini. Penentuan informan diambil secara purposive sampling dengan mempertimbangkan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini selain itu peneliti melihat keterlibatan informan. Pada kegiatan internship ini, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga 2. Kepala Bidang Kepegawaian 3. Salah satu staff Pembantu pimpinan Bidang SMP 4. Salah satu staff seksi tenaga pendidik 5. Salah satu guru yang berada dilokasi penelitian Teknik Pengumpulan Data
Dalam melaksanakan penelitian ini pengumpulan data teknik yang digunakan adalah : 1. Study kepustakaan (library study) yaitu teknik pengumpulan data dan informasi melalui sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. 2. Penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan metode : a. Observasi pertisipatif (pengamatan) yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian b. Dokumentasi yaitu penulis melakukan atau mempelajari aturan-aturan ataupun melakukan studi di kantor dinas pendidikan pemuda dan olahraga untuk melihat atau mengetahui disiplin pegawai dalam berkerja serta kehadiran pegawai tersebut. c. Wawancara dimana peneliti bertemu langsung dengan sumber data atau informan untuk bertukar informasi melalui Tanya jawab sehingga dapat dihubungkan dengan topik pembicaraan dan penelitian. d. Triangkulasi Data dimana peneliti mencari data pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Teknik Analisis Data Teknik analisis data menggunakan model deskriptif naratif menurut Miles dan Huberman (1992) yang melalui tiga , yaitu: 1. Reduksi data Dalam reduksi data peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting hal ini untuk melihat tema dan pola dari data yang diperoleh selama wawancara. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang cukup jelas. 2. Penyajian data, Setelah mereduksi data langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian ini data disajikan uraian singkat, atau dengan teks naratif. Dalam penyajian dilakukan analisis mendalam untuk dapat dilihat apakah yang interaktif antara data yang satu dengan data yang lain. 3. Penarikan kesimpulan (verifikasi)
Setelah dilakukan analisis mendalam maka langka selanjutnya penelit menarik kesimpilan. Kesimpulan awal kemungkinan akan berubah apabila tidak ditemukan buktibukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal , didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diambil merupaka kesimpulan yang kredibel. Teknik Pengecekan Keabsahan Data Dalam penelitian ini akan dilakukan pengecekan keabsahan data melalui: 1. Kredibilitas data Uji kredibilitas data dilakukan dengan cara memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, dan triangkulasi data, hal ini dilakuakan untuk melihat apakah data yang diperoleh bersifat konsisten dan dapat dipercaya. 2. Dependabilitas data Pengujian Dependabilitas data dilakukan dengan cara mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan dalam proses penelitian. 3. Konfirmabilitas data Uji konfirmabilitas dilakukan dengan cara mengkanfirmasikan data yang diperoleh dengan sumber data hal ini untuk melihat apakah data yang diperoleh sesuai dengan data yang diperoleh dari sumber data dengan kata lain hasil dari penelitian ini telah disepakati oleh para informan sehingga dapat disajikan dan dipublikasikan. STUDI KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG Gambaran Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 3 Palembang. Adapun Visi, Misi dan Motto Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang yaitu sebagai berikut: a.Visi
Terwujudnya Palembang Kota Pendidikan Cerdas dan Bermartabat b.Misi 1) Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menuju tuntas wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal 3) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi global dengan menjunjung norma dan budaya bangsa 4) Mengembangkan lulusan berwawasan entrepreneur pada semua jenjang pendidikan 5) Mengembangkan lulusan Berwawasan Lingkungan Hidup (Clean, Green, and Blue) 6) Mengembangkan lulusan berkepribadian unggul, disiplin, dan berakhlak mulia (character building) 7) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan Organisasi Pemuda 9) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Organisasi Olahraga c.Motto Disdikpora Cemerlang 1) Cerdas 2) Merata 3) Prestasi Gemilang Aktivitas Pokok Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Keberadaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, merupakan kelanjutan tugas dari Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusanpemerintahan daerah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai tugas pokokmemimpin, mengkoordinasikan Dinas dalam melaksanakan bidang Pendidikan,Pemuda dan Olahraga serta tugas pembantuan yang
ditugaskan kepadaPemerintahan Daerah.Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud alinea diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan, Pemuda,dan OlahRaga; b. Pengkoordinasian pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan Pendidikan, Pemuda, dan OlahRaga; c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas bidang Pendidikan, Pemuda, dan OlahRaga; d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan di bidang Pendidikan, Pemuda,dan Olahraga; e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis adminitrasi ketata usahaan yang meliputi urusan program, umum, keuangan, dan kepegawaian; f. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati dan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya. ANALISIS DAN PEMBAHASAN KASUS Analisis Kasus Disiplin kerjadikantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sesuatu tujuan organisasi karena didalamnya mengadung unsur-unsur penilaian kinerja PNS antara lain: ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas termasuk sikap disiplin, rasa tanggung jawab yang tinggi, loyalitas terhadap tugas yang diberikan sehingga dapat mengarahkan segala sumber daya manusia (SDM) secara efektif dan efesien mencapai tujuan organisasi. Disiplin yang tinggi diupayakan agar timbulkesadaran pada Aparatur di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sehinggaterciptanya produktivitas organisasi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Disiplin pegawai yang rendah dapat dilihat dari kurangnya kesadaran akan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya sehingga sulit untuk mengukur apakah setiap tugas yang dijalankan sudah dilaksanakan secara optimal atau disebut kinerja berprestasi. Pada kenyataannya aparatur yang bertugas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang memang belum berkerja secara
optimal, saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu guru SMP Negeri 8 Palembang, diperoleh informasi sebagai berikut : “Pelayanan di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang masih kurang memuaskan, pada saat saya datang untuk mengurusi tunjangan sertifiksi guru, pada jam 8.30 masih belum dilayani, dan harus menunggu sampai dengan jam 9.30, saya harap pelayanan dan kedisiplinan pegawai di kator Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga masyarakat lebih nyaman dan mudah dalam menyelesaikan urusan di kator Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang”.(wawancaratanggal 4 Januari 2016). Berdasarkan hasil wawancara diatas mempertegas bahwa tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga masih rendah, hal ini diakibatkan oleh kurangnya kesadaran akan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya dalam melayani masyarakat. Di lingkungan instansi pemerintah khususnya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dibutuhkan pengawasan, dengan adanya pengawasan diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan dari pegawai. Namun dalam pelaksanaanya, sistem pengawasan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang sudah dilakukan secara bertahap pada setiap bagian termasuk didalam penelitian yaitu bidang SMP, masih terdapat kelemahan sehingga timbul beberapa permasalahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ka.subbag bidang Kepegawaian sebagai berikut : “walaupun pengawasan telah dilakukan untuk meningkatkan disiplin pegawai telah diterapkan kesemua bidang, namun pada implementasinya masi terdapat kekurangan sehingga masi adanya pegawai yang mengobrol pada saat jam kerja”. (wawancara tanggal 4 januari 2016).
Dari hasil wawancara diatas mempertegas bahwa tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga masi rendah, hal ini diakibatkan kurangnya kesadaran akan rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas pokoknya dalam melayani masyarakat. Pembahasan Pelaksanaan Disiplin Aparatur Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang SMP yaitu terdapat beberapa kendala dalam meningkatan Disiplin Kerja AparaturdiDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang yaitu: “Kurang tegasnya Sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang. Pejabat berwenang harus memberikan sanksi atau tindakan secara tegas pada aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan shock therapy agar aparatur yang lain tidak meniru atau melakukannya. Sehingga aparatur tidak melakukan pelanggaran disiplin yang hukumannya lebih berat lagi, oleh karena itu setiap pejabat yang berwenang wajib menghukum dan memeriksa lebih dahulu terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplinkerja .Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang aparatur dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi pegawai di lingkungannya dan masyarakat pada Dinasa Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang”.(wawancara pada tanggal 6 Januari 2016). Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff seksi tenaga pendidik diperoleh informasi sebagai berikut :
“Peraturan kedisiplinan pegawai memang ada, tetapi masih ada beberapa pegawai yang sering tidak disiplin, padahal untuk absensi sekarang sudah menggunakan pingger print”. ( wawancara 6 Januari 2016). Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut diatur ketentuan-ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman disiplin.Disiplin yang datang dari individu sendiri adalah disiplin yang berdasarkan atas kesadaran individu sendiri dan bersifat spontan.Disiplin ini merupakan disiplin yang sangat diharapkan oleh suatu organisasi karena disiplin ini tidak memerlukan perintah atau teguran langsung. Disiplin berdasarkan perintah adalah disiplin yang harus dijalankan karena adanya sanksi atau ancaman hukuman.Dengan demikian orang yang melaksanakan disiplin ini karena takut terkena sanksi atau hukuman, sehingga disiplin dianggap sebagai alat untuk menuntut pelaksanaan tanggung jawab. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwadari pembentukan disiplin dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui pengembangan disiplin pribadi atau pengembangan disiplin yang datang dari individu serta melalui penerapan tindakan disiplin yang ketat, artinya bagi seorang pegawai yang indisipliner akan dikenai hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan. Seorang pegawai yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya tentu akan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan menjauhi larangan – larangan yang akan menurunkan kredibilitasnya. Sebagai seorang Pegawai Negri Sipil harus menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.Penegakkan disiplin di lingkungan Pegawai Negeri Sipil sangatlah penting, karena suatu lingkungan tanpa disiplin akan terjadi kekacauan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan danperaturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban danmelanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.Sedangkan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin PNS. Apabila terjadi pelanggaran disiplin, maka seorang Pegawai Negeri Sipil dapat dijatuhi hukuman disiplin yang terbagi dalam tingkatan-tingkatan sebagai berikut: 1. Hukuman Ringan meliputi: a) Teguran Lisan; b) Teguran Tertulis; dan c) Pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Hukuman Sedang meliputi: a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun; b) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun; dan c) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun. 3. Hukuman Berat meliputi: a) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun; b) Pembebasan dari jabatan; c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan d) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Dalam kasus yang peneliti temui di lapangan yaitu masih rendahnya perilaku kedisiplinan yang diperlihatkan pegawai Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olaharaga Kota Palembang. Kalau dilihat dari daftar hadir pegawai pada Bulan September sampai dengan November 2015 yang terlihat banyak pegawai yang absen, ketidak hadiran pegawai pada apel bersama, kegiatan olahraga, dan kegiatan lain yang rutin dilapangan maka peneliti mengkonsultasikan masalah ini kepada pembimbing lapangan dan dapat disimpulkan bahwa hukuman yang tepat bagi kasus yang terindentifikasi ini adalah hukuman ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Akan tetapi mengingat jika hal ini terus menerus dilakukan pegawai maka dampak yang ditimbulkan juga cukup signifikan dalam hal pelayanan masyarakat sehingga menyebabkan terhambatnya ketercapaian visi, misi, dan tujuan serta kepuasan masyarakat maka hukuman yang diperolehpun dapat ditingkatkan menjadi penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun. Peran Pimpinan Dalam Mengukur Kedisiplinan Kerja Aparatur Kasus yang peneliti temui di lapangan yaitu masih rendahnya perilaku kedisiplinan yang diperlihatkan pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga Kota Palembang, hal ini dapat dilihat dari daftar hadir pegawai pada Bulan September sampai dengan November 2015 yang terlihat banyak pegawai yang absen, ketidak hadiran pegawai pada apel bersama, kegiatan olahraga, dan kegiatan lain yang rutin dilapangan. Maka seorang pemimpin harus mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk mengatasi kasus-kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara mengenai peran pimpinan yang dilakukan dengan Staff Pembantu Pimpinan Bidang SMPdi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, didapat informasi bahwa: “peran pimpinan dalam mengukur kedisiplinan aparatur sudah cukup baik. Terbukti dengan adanya suatu keputusan yang terbaik dan tegas dalam menyelesaikan masalah maupun pengambilan suatu
kebijakan khususnya bagi aparatur yang tidak disiplin, dimulai dari pemberian teguran sampai dengan sanksi tertulis sesuai dengan kesalahan yang dilakukan”.(wawancara, 7 Januari 2016). Sejalan dengan yang dikemukakan Sujamto (1989 : 36) Cara mengatasi hambatan dalam meningkatkan disiplin aparatur: 1. Pimpinan bersikap tegas terhadap pegawai tanpa membedakan satu sama lain. Seorang pimpinan tidak boleh membedakan pegawai satu sama lain meskipun keduanya memiliki hubungan yang cukup baik. Hubungan yang baik ini tetap haruslah saling menghormati dan menghargai. Hubungan yang bersifat formal perlu dikembangkan dengan lebih baik dalam lingkungan kantor. Tetapi saat berada di luar lingkungan kantor ataupun berbicara bukan mengenai masalah kantor lebih diutamakan dengan hubungan kekeluargaan. 2. Pimpinan memberikan keteladanan yang baik kepada pegawai. Keteladanan dari seorang pimpinan menjadi penting karena pimpinan selalu diperhatikan oleh bawahan, apa yang diperintahkan oleh atasan atau pimpinan selalu diikuti. Seorang pimpinan yang selalu berbuat baik dan mentaati peraturan yang ada akan menjadi panutan bagi bawahannya. Apapun yang dilakukan oleh pimpinan akan menjadi contoh bagi pegawainya. Contoh yang baik akan membawa dampak yang positif bagi pegawai, dan sebaliknya contoh yang kurang baik dapat membawa pengaruh yang kurang baik bagi pegawai. Sehingga sikap dari pimpinan tersebut akan mempengaruhi karyawan. Apabila pimpinan berperilaku disiplin baik dalam hal waktu dan taat pada peraturan akan menjadi contoh sikap disiplin bagi pegawainya. 3. Pimpinan meluangkan waktu khusus untuk mengawasi pegawai. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pimpinan dalam mengawasi pegawainya dikarenakan kesibukannya dalam tugas kedinasan. Misalnya tugas dinas keluar kantor yang tidak dapat diwakilkan, mendampingi kepala kantor tugas dinas, sampai mendampingi kepala daerah. Keterbatasan waktu ini dapat diatasi dengan mengadakan brefing secara rutin setiap minggu bukan hanya untuk acara-acara tertentu saja, serta diadakannya rapat bimbingan
setiap bulannya.Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas hasil kerja yang dilaksanakan serta dapat dilakukan perbaikan jika ada kekeliruan. 4. Pimpinan memberikan rewards atau penghargaan dan punishment atau hukuman kepada pegawai. Bentuk reward atau penghargaan merupakan bentuk balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Bentuknya bukan berupa materi atau uang namun berupa ucapan terima kasih, pujian bahkan gerakan badan atau tangan dapat menjadi bukti penghargaan dari pimpinan atas hasil kerja pegawai.Dengan adanya bentuk penghargaan tersebut dapat meningkatkan kecintaan pegawai terhadap kantornya. Pegawaipun merasa lebih dihargai sebagai manusia atas hasil kerjanya yang diakui.Bentuk punishment atau hukuman merupakan bentuk sangsi atas tindakan yang dianggap melanggar peraturan yang ada.Hukuman tersebut diberikan atas tindakan indisipliner yang dilakukan pegawai.Dengan adanya hukuman ini dapat memberikan pelajaran tentang kedisiplinan kepada pegawai. 5. Pimpinan mengetahui dan memahami perbedaan karakter pegawai. Seorang pimpinan diharuskan mengetahui betul karakter dari tiap pegawai sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pengarahan dan bentuk teguran yang cocok dengan karakter. Misalnya pegawai yang berkarakter pemarah tentu tidak tepat apabila mengarahkan dengan cara kekerasan. Akan lebih baik dengan metode halus agar tidak mudah tersinggung. Pendekatan akan berbeda dengan pegawai yang berkarakter pendiam. Pendekatan dapat dilakukan dengan berbicara heart to heart (hati ke hati), mungkin ada masalah keluarga atau pribadi sehingga mengganggu aktivitas kerjanya terutama kedisiplinannya.Pegawai yang pendiam tidak mudah menyampaikan keluhan atau masalahnya apabila tidak ditanya. Tentu tidak akan bijaksana apabila pimpinan bertindak sewenang-wenang menghukum pegawainya tanpa tahu alasannya. Upaya Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Menindaklanjuti rumusan masalah yang peneliti ajukan pada saat Bab I, Salah satu
alternatif sebagai upaya yang perlu ditempuh dalam rangka mengurangi tingkat ketidakdisiplinan pegawai pada dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang antara lain adalah, Pertama, melakukan sosialisasi untuk memberikan penyadaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil diantaranya PP No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan disiplin (dapat dilihat pada lampiran). Kegiatan sosialisasi bisa melalui pendidikan dan latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bintek) serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kedua, Memberikan sanksi atau tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan shocktherapyagar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya.dan juga agar tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi. Ketiga, Setidaknya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merasa bertanggungjawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini dilingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan. Suatu misal bilamana terdapat stafnya yang melanggar tindakan disiplin, setidaknya segera melakukan pendekatan untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi dan permasalahan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak disiplin. Keempat, Setidaknya setiap Pegawai Negeri Sipil instropeksi dan merasa mensyukuri bahwa tidak semua orang bisa lolos dan berkesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.Coba kita lihat saja setiap penerimaan CPNS dari tahun ke tahun jumlah pelamar yang ingin mengabdi menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai dengan ribua orang.Tetapi sekarang yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil malah banyak yang melakukan pelanggaran disiplin tidak mentaati peraturan yang ada.Bila sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil setidaknya harus konsekuen dan siap mental untuk mentaati peraturan yang ada. Selain itu menurut kebanyakan orang, Pegawai Negeri Sipil merupakan profesi yang sangat didambakan setiap orang dengan alasan antara lain
mempunyai status yang jelas, terjaminnya ekonomi keluarga karena berpenghasilan tetap, tidak mungkin di berhentikan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mempunyai jaminan hari tua (pensiun) dan jam kerjanya teratur. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Setelah dilakukan analisis dan pembahasan mengenai upaya peningkatan disiplin kerja aparatur pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, maka diperoleh simpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan disiplin kerja aparatur, pada dasarnya pelaksanaan disiplin kerja aparatur telah diterapkan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, akan tetapi sanksi yang diberikan terhadap aparatur yang tidak disiplin masih belum diterapkan secara optimal. 2. Peran Pimpinan Dalam Mengukur Kedisiplinan Kerja Aparatur dinilai sudah cukup baik terbukti dengan adanya suatu keputusan yang terbaik dan tegas dalam menyelesaikan masalah maupun pengambilan suatu kebijakan khususnya bagi aparatur yang tidak disiplin. 3. Upaya dalam meningkatkan disiplin kerja a. melakukansosialisasi untuk memberikan penyegaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS diantaranya PP No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan disiplin, PP No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, PP No.45 Tahun 1990 sebagai penganti PP No.10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan penceraian PNS. Kegiatan sosialisasi bisa melalui pendidikan dan latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bintek) serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan disiplin PNS. b. Kedua, Memberikan sanksi atau tindakan secara tegas bilamana seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan shock therapy agar Pegawai Negeri Sipil
yang lain tidak meniru atau melakukannya dan juga agar tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi. c. Ketiga, Setidaknya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merasa bertanggungjawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini dilingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan. Suatu misal bilamana terdapat stafnya yang melanggar tindakan disiplin, setidaknya segera melakukan pendekatan untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi dan permasalahan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak disiplin. d. Keempat, Setidaknya setiap Pegawai Negeri Sipil instropeksi dan merasa mensyukuri bahwa tidak semua orang bisa lolos dan berkesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Coba kita lihat saja setiap penerimaan CPNS dari tahun ke tahun jumlah pelamar yang ingin mengabdi menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai dengan ribua orang. Tetapi sekarang yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil malah banyak yang melakukan pelanggaran disiplin tidak mentaati peraturan yang ada. Bila sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil setidaknya harus konsekuen dan siap mental untuk mentaati peraturan yang ada. Selain itu menurut kebanyakan orang, Pegawai Negeri Sipil merupakan profesi yang sangat didambakan setiap orang dengan alasan antara lain mempunyai status yang jelas, terjaminnya ekonomi keluarga karena berpenghasilan tetap, tidak mungkin di berhentikan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mempunyai jaminan hari tua (pensiun) dan jam kerjanya teratur. Saran 1. Untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai, maka diharapkan kepada setiap aparatur pemerintah (pegawai negeri sipil) khususnya di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Palembang untuk lebih memperhatikan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas.
2. Kepada setiap atasan yang ada dilingkup kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Palembang untuk lebih mengefektifkan tindakan disiplin dengan cara mensosialisasilkan peraturan-peraturan disiplin pegawai kepada para pegawai dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga kedisiplinan itu dapat tercipta dengan baik. DAFTAR RUJUKAN Andrew E dan Sikula. 1995.Manajemen Sumber Daya Manusia. Erlangga. Bandung. Atkinson.B. Kaplan.danYoung. M. 2001. international edition. Management Accounting.Prentice. Brigham. F. Eugene dan Joel. F. 2001. DasarDasar Prilaku Dalam Manajemen, Edisi Delapan. Jakarta: Erlangga. Cascio.W.F. 1992. Managing Human Resources: Productivity, Quality of work life, Profits. New york: MC Graw-Hill : Books Company. Driver.R. & Bell. B. 1986,Students’ Thinking and Learning of Science: Constructivist View. School Science Review, 67.443456. Dessler. Gary. 1997. Management Sumber Daya Manusia. Terjemahan. Benyamin Molan. Edisi Bahasa Indonesia. PT Prenhallind. Jakarta. Gibson. J.L. Ivancevich. J.M. dan Donnely Jr. 2000. Organizations: Behavior Structure Processes, Tenth Edition, Mc Graw-Hill, United States of America. Greenberg. J. and Baron. R.A. 1995. Behavior Organizations: Understanding and Managing The Human Side of Work, Fifth Edition, Prentice Hall, United States of America. Gomes dan Cardoso.F. 2003.Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Andi.Yogyakarta. Handoko. T.H. 1998. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi Ke-2, Cetakan Ke-13, Yogyakarta, BPFE. Hartshorn. D. 1998. “Punishing Unsafe Behavior”, Occupational Hazards (OHA), October. Hartuti.P. “Diktat Kebijakan Publik“; Suntingan dari buku “Implemetating Public
Policy“ oleh George C. Edward III. Undip Semarang. Humphreys, L.W. and Humphreys, N.J. 1998. “The Proper Use of Discipline”, Management Solutions (SPM). 1998. “Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara”. Jakarta: Bina Aksara. Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1990. Edisi Pertama, Balai Pustaka, Jakarta. Kurt. L.A. Dynamic Theory Of Personality : Selected Papers. New York : McGrawHill. The Liang Gie. 1972.Kamus Administrasi dan tata tertib kantor, Gunung Agung, Jakarta. Lussier, R.N. 1990. “16 Guideliness for Effective Discipline”, Supervisory Management (SPM), March. Luthans, F. 1995. Organizational Behavior, Seventh Edition, Mc Graw-Hill, Singapore. Mazmanian.D. 1975.“Implementation and Public Policy”. Miles, B.B. dan A.M. Huberman. 1992.Analisa Data Kualitatif, UI Press Jakarta. Mulyadi dan johy setiawan. 2001. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat. Nurmianto.E. Wijaya. Dan Hengki.F. 2003. “Evaluasi Jabatan Dan Perancangan Sistem Penilaian Kinerja Karyawan (SPKK) Berbasis Kompetensi Di PT Pelindo III Cabang Surabaya (Studi Kasus Di Divisi Terminal Nilam Dan Berlian)”.Proceedings Seminar Nasional, TIMP3, Hotel Novotel, 23 Juli 2003, Surabaya. Poerbawakartja,S. Dan Harahap, A.H. 1984. Ensiklopedia Pendidikan. Jakarta:: Gunung Agung. Robbins. S.P. 1996. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Irfan.I.
Edisi Indonesia. Jakarta: PT Prenhallindo. Siagian dan Sondang. 1995. Teori Motivasi dan Aplikasinya.Jakarta: PT. Rineka Cipta Sinungan, M. 1997. Produktivitas: Apa dan Bagaimana. Edisi Ke-2, Cetakan Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara Suradinata, E. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Tinjauan Wawasan Masa Depan. Cetakan Pertama, Ramadan, Bandung. Stoner. J.A.F. Dan Freeman, R.E. 1996. Manajemen, Alih Bahasa Oleh Alexander Sindoro. Jakarta : Prenhalindo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999.peraturan pelaksanaan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Umar, H.,1998, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Edisi revisi dan perluasan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1999 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Prijodarminto dan Soegeng.1994. Disiplin Kiat Menuju Sukses.Cetakan keempat. Jakarta: PT Abadi. Situmorang, Viktor M. Dan Jusuf.J. 1994. Pengawasan. Jakarta: Gunung Agung Werther Jr. 1996.Human Resources and Personal Management, Fifth Edition, Mc Graw-Hill, United States of America. Yuwono.S. Edy.S. danIchsan.M.2006. Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard: Menuju Organisasi yang Berfokus pada kinerja Strategi,Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
