UPAYA MENINGKATKAN DAYA SERAP TENAGA KERJA DI PROVINSI JAMBI MELALUI PENAMBAHAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN KERAGAMAN BIDANG KEAHLIAN

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

UPAYA MENINGKATKAN DAYA SERAP TENAGA KERJA DI PROVINSI JAMBI MELALUI PENAMBAHAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN KERAGAMAN BIDANG KEAHLIAN THE EFFORTS TO ENHANCE EMPLOYMENT IN JAMBI PROVINCE BY INCREASING THE NUMBER OF VOCATIONAL SCHOOL AND FIELD OF EXPERTISE Asnelly Ridha Daulay Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Jl. R.M. Atmadi Brata No. 5 Telanaipura, Jambi E-mail : [email protected] ABSTRACT Unemployment remains a big problems in Indonesia. This is compounded by the lack of expertise of job seekers especially who were graduated from senior high school. This article aims to explore the problem of unemployment in Jambi Province and what should be done to empower vocational school that get task to prepare skilled labor bases on Government Regulation Number 17/2010. In Jambi Provinve the employment rate of job seeker with senior high school background is the lowest among the others i.e. 6,48% (except that of elementary school) and the number of unfilled job is higher in job for male than that of female. The number of vocational school is less than a half compared to that of non-vocational school, the expertise field of agribusiness and mining are limited though both business sectors are booming. Wrong perception about vocational school still exists and no related program action in Middle Term of Provincial Developmnet Planning 2011-2015. Jambi Provincial Government should build at least one vocational school in each sub-district, adding relevant field of expertise and push the perception improvement by doing more campaigns and giving incentives. Keyword : vocational school, jambi, employment

1


PENDAHULUAN Latar Belakang Pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah utama pembangunan. Menurut data yang dirilis BPS1, jumlah pengangguran terbuka lulusan SLTA di Indonesia pada Agustus 2010 sebanyak 3.344.315 orang, DI/II/III/Akademi sebanyak 443.222 orang, dan universitas sebanyak 710.128. Dibandingkan periode yang sama pada

tahun

sebelumnya,

pengangguran

lulusan

SLTA

menurun

13.79%,

DI/II/III/Akademi naik 0,48% dan universitas naik 1,21%. Selama ini diasosiasikan bahwa tingginya angka pengangguran disebabkan oleh sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena banyak yang sependapat bahwa rendahnya kompetensi pencari kerja ikut menjadi faktor tingginya angka pengangguran tersebut. Kurangnya kompetensi lulusan sekolah bisa diartikan sebagai belum terpenuhinya tujuan pendidikan nasional seperti diamanatkan dalam UU nomor 20 tahun 2003 yakni untuk “ berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.2 Dalam UU Pendidikan Nasional tersebut juga tersirat bahwa Pendidikan Non Formal diberi ruang atau tugas khusus untuk meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan jalur formal. Hal ini merujuk kepada pasal 6 ayat 2 yang berbunyi “...mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan

dan

keterampilan

fungsional

serta pengembangan sikap dan

kepribadian profesional”. Pasal tersebut menyiratkan bahwa pendidikan formal memang tidak ditujukan untuk menyiapkan lulusan sekolah yang berdaya saing, pendidikan non formal lah yang memperoleh tugas untuk melaksanakan misi tersebut. Melihat kondisi Indonesia yang terlilit krisis ekonomi, seharusnya para siswa sudah dibekali dengan kemampuan untuk memasuki dunia kerja selama menekuni pendidikan formal, khususnya pada pendidikan formal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jika kompetensi ini ‘harus’ diperoleh melalui jalur pendidikan non formal tentu akan sangat memberatkan bagi banyak kalangan karena berarti akan ada biaya

2


tambahan. Oleh karena itu jalur pendidikan formal harus mampu mengemban tugas untuk menyiapkan lulusan yang berdaya saing. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bahwa salah satu fungsi pendidikan kejuruan adalah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan pada profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diantara 20 tantangan pembangunan pendidikan nasional yang ditetapkan di dalam Renstra Kemetrian Pendidikan nasional 2010-2014, satu diantaranya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global.3 Di Provinsi Jambi kurang cakapnya para pencari kerja lulusan SLTA ke atas juga menjadi masalah walaupun pertumbuhan lapangan pekerjaan cukup baik karena banyaknya perusahaan yang beroperasi di daerah ini. Menurut data BPS4 pada tahun 2009 terdapat 5 bidang usaha yang menyediakan lowongan kerja terbesar di Provinsi Jambi yaitu (1) jasa kemasyarakatan, (2) keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan dan tanah jasa perusahaan, (3) industri pengolahan, (4) pertambagan dan penggalian, dan (5) pertanian, perikanan, perburuan dan kehutanan. Hal ini seharusnya menjadi sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja namun pada kenyataannya angka pengangguran terbuka untuk pencari kerja dengan latar belakang pendidikan SLTA ke atas masih tinggi yakni 10,77% pada tahun 2009.4 Masalah rendahnya kompetensi pencari kerja ini telah menjadi perhatian pemerintah daerah, seperti terlihat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2010 – 2015 yang menyebutkan salah satu masalah pembangunan bidang pendidikan adalah masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurang profesional.5 Kesenjangan yang terjadi antara semakin banyaknya lulusan sekolah menengah dan rendahnya serapan dunia usaha/industri tentu tidak boleh dibiarkan. Tulisan ini berusaha memberi gambaran tentang permasalahan seputar rendahnya daya saing lulusan serta upaya penguatan SMK agar dapat menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing dalam bursa kerja.

3


Rumusan Masalah 1. Bagaimanakan serapan tenaga kerja khususnya lulusan sekolah menengah di Provinsi Jambi dan permasalahan seputar daya saing lulusan. 2. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi di bidang pendidikan untuk menyiapkan lulusan SMK yang berdaya saing

Tujuan Penulisan 1. Memberi gambaran tentang serapan tenaga kerja khususnya lulusan sekolah menengah di Provinsi Jambi dan permasalahan seputar daya saing lulusan. 2. Memberi gambaran tentang kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi di bidang pendidikan dalam RPJMD 2010-2015 untuk menyiapkan lulusan SMK yang berdaya saing .

PEMBAHASAN Penyerapan Tenaga Kerja Masalah ketenagakerjaan akan semakin

sulit

di masa

mendatang.

Diperkirakan lebih dari 20 juta angkatan kerja Indonesia akan menganggur di tahun 2020 yang berarti meningkat hampir 400 persen atau empat kali lipat dibandingkan tahun 1990, dan meliputi delapan persen dari total angkatan kerja yang ada. Peningkatan jumlah orang yang menganggur ini juga diikuti penurunan angka pertumbuhan jumlah orang yang bekerja dan penciptaan lapangan kerja.6 Dibanding provinsi lain di Sumatra, angka pengangguran terbuka di Provinsi Jambi bulan Agustus 2010 relatif rendah, yakni 1%. Dibanding NAD (1,95%), Sumut (5,91%), Sumbar (1,83%), Riau (4,89%), kondisi di Jambi lebih baik.7 Masalah pengangguran di Jambi lebih disebabkan oleh rendahnya kemampuan lulusan sekolah untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh lapangan kerja. Indikasinya terlihat pada pencari kerja di semua level pendidikan dari tahun 2005 2009 belum ada yang memenuhi penempatan pekerjaan 50%.

4


Tabel 1 : Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi Tahun 2005 – 20094 Tingkat Pendidikan 1. SD/Tidak Tamat 2. SLTP 3. SLTA 4. D I/ D II 5. D III/SM 6. Sarjana TOTAL 2009 TOTAL 2008 TOTAL 2007 TOTAL 2006 TOTAL 2005

Yang Terdaftar Laki2 Wanita Jumlah 22 3 25 50 31 81 579 332 911 39 116 155 103 258 361 482 674 1.156 1.275 1.414 2.689 7.306 9.510 6.747 14.381

6.711 8.397 5.651 13.729

14.017 17.907 12.398 28.110

% Yang Ditempatkan Laki2 Wanita Jumlah Penempatan 13 26 39 48,15 34 25 59 6,48 6 21 27 17,42 13 61 74 20,50 100 180 280 24,22 166 313 479 17,81 2.095 988 1.337 1.570

2.254 1.031 1.844 1.749

4.349 2.019 3.181 3.319

31,03 11,27 25,66 11,81

Dari Tabel 1 terlihat bahwa penempatan tenaga kerja terendah pada tahun 2009 terdapat pada pencari kerja dengan pendidikan SLTA, selain pendidikan sekolah dasar atau pencari kerja yang tidak tamat SD. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah atas belum berhasil meningkatkan potensi kebekerjaan (employment). Penempatan pencari kerja dengan pendidikan lebih tinggi (D1 hingga S1) juga rendah, persentase tertinggi hanya mencapai 24% untuk lulusan sarjana S1. Secara keseluruhan terjadi penurunan penempatan tenaga kerja pada tahun 2009 dibandingkan dengan keadaan tahun 2008. Kekurangmampuan pencari kerja dalam mengisi lowongan kerja yang tersedia terlihat pada Tabel 2.

5


Tabel 2:

Pencari

Kerja

Terdaftar,

Lowongan

Kerja

Terdaftar,

dan

Penempatan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2005-2009.

Tahun 2009 2008 2007 2006 2005

Pria 7.306 7.306 9.510 6.747 14.381

Pendaftaran Wanita 6.442 67.118 397 5.651 13.729

Total 13.748 74.424 9.907 12.398 28.110

Pria 2.095 2.095 938 1.337 1.570

Penempatan Wanita Total 2.254 4.349 2.254 4.349 1.031 1.969 1.844 3.181 1.750 3.320

Lowongan Kerja Pria Wanita Total 2.853 2.479 5.332 2.850 2.469 5.319 1.899 2.058 3.957 2.242 2.740 4.982 2.097 1.961 4.058

Dari Tabel 2 terlihat bahwa jumlah lowongan kerja yang tidak terisi pada tahun 2009 lebih tinggi dari tahun tahun sebelumnya dan pencari kerja laki-laki lebih rendah kemampuannya dalam mengisi lowongan kerja yang tersedia dibanding pencari kerja wanita. Selisih antara penempatan dengan lowongan kerja yang tersedia bagi pekerja laki-laki adalah 758, sedangkan bagi pekerja perempuan hanya 225. Terdapat berbagai alasan mengapa serapan tenaga kerja cukup rendah di Provinsi Jambi, yaitu selain rendahnya perluasan kesempatan kerja dan belum kondusifnya hubungan industrial, juga diakibatkan oleh faktor kurangnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.8 Menurut Arifin9, dunia kerja menuntut mutu lulusan yang berkualitas yakni yang memenuhi mutu hardskill

dan softskill sehingga

menghasilkan tiga komponen output sistem pendidikan, yakni skill, knowledge dan attitude. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberdayakan stakeholder melalui kerjasama kemitraan strategis antara sekolah dengan dunia usaha

dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Penguatan jaringan

kelembagaan ini untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan, perkembangan dan kondisi dunia usaha dan masyarakat

Penguatan Peran SMK Di dalam RPJMD Provinsi Jambi disebutkan bahwa visi pembangunan Jambi 2011-2015 adalah terwujudnya Jambi yang Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera. Masalah pendidikan disebutkan pada misi ke-2 yaitu meningkatkan

6


kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan berbudaya dengan tujuan untuk mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang

berkehidupan

beragama dan berbudaya.

Adapun sasarannya

adalah

terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas. Program yang lebih spesifik tentang penyiapan lulusan yang berdaya saing, ternyata belum dicantumkan dalam program strategis Provinsi Jambi 2010-2015. Pada matriks Indikasi Rencana Program Prioritas (BAB VIII) dokumen RPJMD Provinsi Jambi, program prioritas yang berhubungan dengan pendidikan menengah baru sebatas: 1.

Program pendidikan menengah dengan indikator kinerja meningkatkan APK SMA dari 69,42% pada tahun 2010 menjadi 85,6% pada tahun 2015 dan APM SMA dari 64,45% pada tahun 2010 menjadi 65,90% pada tahun 2015

2.

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja meningkatkan ratio guru terhadap murid dari 11,73 pada tahun 2010 menjadi 15,40 pada tahun 2009

Di sini dapat dilihat bahwa sebagai pendidikan menengah yang diberi tumpuan untuk menyiapkan tenaga kerja handal, SMK belum disebut-sebut di dalam RPJMD 2010-2015 Provinsi Jambi walaupun dalam beberapa pidatonya, Gubernur Jambi memberi perhatian cukup besar terhadap SMK. Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi dan upaya menciptakan tenaga kerja yang siap pakai, Gubernur Jambi bertekad mendorong pembangunan SMK dan akan mengurangi pembangunan SMA (SMU) dengan perbandingan 60:40 dan seterusnya ditingkatkan menjadi 70:30. 10 Berdasarkan data resmi Pemerintah Provinsi Jambi, jumlah SMK di Provinsi Jambi sampai tahun 2009 masih di bawah jumlah SMU.

7


Tabel 3:

Jumlah SMK Negeri dan swasta, Guru dan Murid di Provinsi Jambi Tahun 2007 -2009

Rincian Total Negeri Swasta

2007 Guru 1.508 892 616

SMK 58 28 30

Murid 17.507 -

SMK 90 40 50

2008 Guru 2.030 1.266 764

Murid 21.408 11.244 10.164

SMK 107 50 57

2009 Guru 2.182 326 856

Murid 23.978 12.270 11.708

Dari tabel 3 terlihat ada peningkatan jumlah SMK, guru dan murid dari tahun 2007 – 2009 namun dibandingkan dengan jumlah SMA yang ada di Provinsi Jambi (tahun 2007, 2008, dan 2009 berturut-turut adalah 161, 191

dan 228), jumlah

tersebut belum menunjukkan kemauan pemerintah untuk menyediakan pendidikan formal kejuruan yang mampu menyiapkan lulusan yang berdaya saing. Bila jumlah SMU tetap lebih banyak dari SMK maka dikhawatirkan jumlah pengangguran akan semakin meningkat karena hanya 10% dari lulusan SMU yang melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi

11

sedangkan pembekalan skill untuk tamatan SMU hampir tidak

ada. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Muaro Jambi, jauhnya lokasi SMK menjadi salah satu sebab mengapa SMK tidak menjadi pilihan populer dalam melanjutkan pendidikan. jurusan.

Faktor utama lainnya adalah tidak adanya kesesuaian

3

Alasan pertama yang dikemukakan responden dalam penelitian tersebut yaitu perihal kesulitan transportasi adalah wajar mengingat luasnya Provinsi Jambi (53.435 km2) dan jarak antara 1 kecamatan dengan kecamatan lain yang berjauhan serta tranportasi kurang memadai. Di Kabupaten seperti Tanjung jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, beberapa kecamatan ditempuh dengan menggunakan speedboat. Karena itu sudah seharusnya setiap kecamatan memiliki minimal 1 SMK. Saat ini jumlah kecamatan di Jambi 131, sedangkan jumlah SMK tahun 2009 baru mencapai 107 sekolah. Dari penelitian yang dilaksanakan terungkap bahwa 60,53% responden menginginkan SMK berada di kecamatan sendiri. 3 Faktor penghambat kedua adalah tidak adanya kesesuaian jurusan yang diinginkan calon siswa dengan yang tersedia di SMK tersebut. Terdapat 5 bidang 8


keahlian yang menjadi favorit atau diinginkan siswa SMK di Provinsi Jambi adalah informatika (15,79%), tehnik mesin (15,43%), manajemen (8,28%), akuntansi (6,14%) dan listrik (5,61%). Kecendrungan siswa untuk terpaku pada jurusan tersebut cukup menarik untuk dicermati. Saat ini di Provinsi Jambi terjadi booming perkebunan karet dan sawit serta ekplorasi pertambangan yang berdampak pada luasnya lapangan pekerjaan di sektor tersebut, bahkan pertanian menduduki peringkat ke 5 sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Tetapi mengapa bidang keahlian seperti agribisnis/agroindustri tidak termasuk pilihan unggulan? Ada dua alasan mengapa hal tersebut terjadi. Pertama : para siswa belum mendapat informasi yang cukup dari pihak pemerintah maupun industri tentang bursa tenaga kerja yang luas di bidang usaha tertentu seperti perkebunan, pertambangan dan industri pengolahannya sehingga mereka masih terpaku kepada pilihan bidang keahlian yang telah populer sebelumnya. Kedua:

jurusan

yang

berkaitan

dengan

lapangan

usaha

(seperti

agribinis/agroindustri) terbatas jumlahnya. Di Provinsi Jambi jumlah SMK yang menyediakan bidang keahlian agribisnis/agroindustri adalah 28 SMK. Bandingkan dengan bidang keahlian Managemen yang terdapat di 63 SMK, Teknologi Informasi dan Komunikasi 50 SMK dan Teknologi/ Rekayasa 61 SMK.12 Hal yang juga perlu diperhatikan adalah merubah persepsi masyarakat khususnya lulusan SLTP tentang SMK. Berdasarkan hasil penelitian, siswa yang menyatakan minat untuk masuk SMK memiliki keyakinan yang sangat tinggi akan kualitas lulusan SMK yang lebih baik sementara siswa yang tidak berminat masuk SMK memiliki persepsi yang sangat kuat tentang adanya kenakalan siswa SMK. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pembekalan kepada guru SLTP tentang berbagai aspek yang berkenaan dengan sekolah kejuruan dan sumberdaya lokal. Melalui guru SLTP ini diharapkan dapat dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada siswa dan orangtua siswa SLTP sehingga anggota masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang SMK. 3

9


SIMPULAN DAN SARAN Simpulan SMK dapat menjadi alternatif terbaik untuk menyiapkan tenaga kerja lulusan sekolah menengah yang cakap dan mampu menembus persaingan dunia kerja sekaligus memenuhi kompetensi yang dituntut oleh pasar kerja. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya mendapat dukungan nyata dari Pemerintah Provinsi Jambi, hal ini terlihat dari segi jumlah SMK yang lebih rendah dari SMU, kurangnya informasi dari pihak terkait tentang bursa tenaga kerja serta kurang beragamnya bidang keahlian di SMK yang ada di Provinsi Jambi. Bidang keahlian seperti agribisnis/agroindustri jumlahnya terbatas, sementara bidang keahlian pertambangan belum ada, padahal kedua sektor tersebut tengah berkembang pesat di Provinsi Jambi. Pengembangan kualitas dan kuantitas SMK juga belum termasuk ke dalam program prioritas RPJMD Provinsi Jambi walaupun pentingnya menyiapkan lulusan sekolah menengah yang berdaya saing kebekerjaan telah dipahami dan menjadi prioritas untuk mencapai Jambi EMAS 2015.

Saran Berkaitan dengan uraian di atas disarankan agar pemerintah menambah bidang keahlian SMK yang sesuai dengan pangsa tenaga kerja di kabupaten/kota serta tentu saja jumlah SMK atau sekolah agama yang berbasis kejuruan dalam periode 5 tahun ke depan. Hal ini harus dimasukkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang saat ini masih dalam proses penyusunan untuk menjamin adanya dukungan pendanaan, sesuai dengan mekanisme pengajuan anggaran yang berlaku di Provinsi Jambi. Selain itu upaya memberi dorongan yang lebih besar kepada anggota masyarakat untuk memilih SMK harus dilakukan lebih serius dengan menggunakan semua media serta jaringan yang dimiliki oleh pemerintah, masyarakat dan pihak SMK sendiri serta insentif lain yang layak diberikan seperti beasiswa, pekerjaan dengan ikatan dinas dan sebagainya.

10


DAFTAR PUSTAKA 1

BPS,

2010.

(

http://www.bps.go.id/

tab_sub/

view.

php?

tabel=1&

daftar=1&id_subyek= 06¬ab=4, diakses tanggal 3 Juli 2011) 2

UU Nomor 20 Tahun 2003. Sistim Pendidikan Nasional, (http://www.inherentdikti.net/files/sisdiknas.pdf, diakses tanggal 2 Juli 2011)

3

Balitbangda Provinsi Jambi, 2010. Laporan Akhir Penelitian Minat Masyarakat Terhadap Perluasan Pendidikan Kejuruan di Provinsi Jambi. Jambi : Balitbangda Provinsi Jambi.

4

BPS, 2010. Jambi Dalam Angka 2009. Jambi : BPS Jambi

5

BAPPEDA Provinsi Jambi, 2010. RPJMD Provinsi Jambi. Jambi : BAPPEDA Provinsi Jambi

6

Direktorat

Analisis

dan

Pengembangan

Statistik

(http://daps.bps.go.id/index.php?page=website.ViewBeritaNas&id=178,

BPS, diakses

10 Juli 2011) 7

BAPPENAS,

Pengangguran

Terbuka

Menurut

Provinsi,

(http://dashboard.bappenas.go.id/view/pengangguran-terbuka-menurut-provinsi, diakses 10 Juli 2011). 8

Portal

Dinas

Sosial,

Ketenagakerjaan

dan

Transmigrasi,

(http://

sosnakertrans.jambiprov.go.id, diakses tanggal 26 Juni 2011). 9

Zainal Arifin, 2010. Kerjasama Kemitraan SMK Dengan Dunia Usaha Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Mutu Dan Relevansi Pendidikan SMK, Seminar Prosiding

Pendidikan

Karakter

pada

Pendidikan

Kejuruan,

(http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&q=+kompetensi+pencari+kerja+tama tan+SMU&btnG=Telusuri&as_ylo=&as_vis=0, diakses 10 Juli 2010) 10

Portal Pemerintah Provinsi Jambi. Jambi Akan Kembangkan SMK Pertanian, ( http://www. jambiprov.go.id, diakses 4 Juli 2011)

11

Balitbangda Provinsi Jambi, 2010. Minat Masyarakat Terhadap Perluasan Pendidikan Kejuruan di Kabupaten Muaro Jambi, Laporan Penelitian. Jambi : Balitbangda Provinsi Jambi.

12

Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2011. Data Pokok SMK, (http://datapokok.ditpsmk.net, diakses 4 Juli 2011).

11


BIODATA PENULIS Ir. Asnelly Ridha Daulay, M. Nat Res Ecs; tamat S1 Universitas Andalas Sumbar tahun 1992, tamat S2 dari University of Quensland, Australia tahun 2004. Tahun 1994-1996 Reporter Harian Singgalang, Sumbar, tahun 1997 – 2000 bekerja sebagai staf Dinas Peternakan Kabupaten Solok Sumbar, tahun 2000- 2010 bekerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Kini terhitung 1 Oktober 2010 bekerja sebagai kandidat peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

12

UPAYA MENINGKATKAN DAYA SERAP TENAGA KERJA DI PROVINSI JAMBI MELALUI PENAMBAHAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN KERAGAMAN BIDANG KEAHLIAN

Recommend Documents