1
UPAYA HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA SENI LUKIS TERHADAP PENIRUAN DESAIN LUKISAN PADA PRODUK KIOS KARYA SENI ADVERTISING DI SAMARINDA Ilick Suherman
[email protected] Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Abstrak Hak cipta mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi. Karya cipta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya, disini hak cipta berperan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap segala wujud kreativitas yang lahir dari pikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian dari seseorang. Permasalahan yang diteliti adalah tentang upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pemegang hak cipta seni lukis terhadap peniruan desain lukisan pada produk perangkaian bunga kios Karya Seni Advertising di Samarinda dan upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas praktek peniruan desain lukisan di Samarinda. Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian normatif empiris dan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan, melakukan observasi dan penelitian kepustakaan. Data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis dalam bentuk deskripsi kalimat yang teratur, sistematis dan logis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta seni lukis yaitu dengan memberikan surat teguran atau somasi, apabila teguran telah dilakukan sebanyak tiga kali dan tidak ada itikad baik dari pihak tergugat maka pihak penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga hal ini berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 1 Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Selain upaya secara perdata diatas, upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu melalui tuntutan secara pidana. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menempatkan tindak pidana yang berkaitan dengan hak cipta sebagai delik biasa, Selain itu masih ada upaya hukum yang lain yaitu dengan melalui jalur Non Litigasi yang diatur melalui pasal 65 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, Namun diantara upaya tersebut diatas Sebaiknya dilakukan kerjasama perjanjian lisensi diantara pengusaha produk perangkaian bunga, sehingga untuk dapat menggunakan produk perangkaian bunga para pengusaha sama-sama akan mendapatkan keuntungan, dimana pengusaha yang ingin memakai bentuk desain tersebut dapat meraih keuntungan dengan memperoleh izin pemegang hak cipta untuk menggunakan karya cipta tersebut dan juga pemegang hak cipta mendapatkan royalti dari hasil perjanjian yang telah sepakati oleh kedua belah pihak. Kata Kunci : Hak Cipta, Seni lukis, Upaya Hukum, Karya Seni Advertising Samarinda
2
Pendahuluan Hasil kreatifitas yang berwujud desain lukisan pada produk perangkaian bunga merupakan sebuah kreatifitas intelektual yang harus kita hormati dan hargai di masyarakat, Apalagi desain lukisan tersebut didaftarkan sebagai Karya cipta seni lukis yang merupakan salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Namun meskipun telah dilindungi oleh Undangundang masih saja terjadi pelanggaran hak cipta tehadap karya seni lukis, Salah satunya Pelanggaran hak cipta yang terjadi pada produk perangkaian bunga milik Sukamto. Pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh beberapa pesaing usahanya sehingga segala bentuk usaha dengan memanfaatkan hasil karya orang lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi sesorang tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pelanggaran hak cipta. Selain itu usaha untuk meniru karya orang lain yang dapat merusak intergitas karya tersebut dapat juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Peniruan Hak Kekayaan Intelektual Khususnya pada karya seni rangkaian bunga pada hakekatnya merupakan perolehan hak secara illegal sehingga pemerintah berkewajiban untuk bisa melindungi dengan alasan agar tidak terjadi adanya kasus pelanggaran hak cipta, khususnya atas praktek peniruan desain lukisan pada produk karya seni perangkaian bunga yang di pasarkan oleh Sukamto. Karena hal ini tentu sangat merugikan pemegang hak cipta atas karya seni tersebut, terlebih tindakan dari pihak-pihak lain dan orang-orang yang menjiplak atau meniru itu digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan komersiil secara tidak sah atau illegal dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta sehingga hal ini menimbulkan banyak faktor kerugian yang di alami pemegang hak cipta tersebut diantaranya kerugian materiil karena dalam proses penciptaannya membutuhkan pengorbanan yang besar baik dari segi waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Oleh karena nya apa yang di lakukan oleh pihak yang meniru tersebut jelas bertentangan dengan apa yang telah di tetapkan dan di jelaskan dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Permasalahan yang diteliti adalah tentang upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pemegang hak cipta seni lukis terhadap peniruan desain lukisan pada produk yang di ciptakannya dan Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta di Samarinda. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pemegang hak cipta atas peniruan desain lukisan pada produk yang di ciptakannya dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta di Samarinda. Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian normatif empiris dan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan, melakukan observasi dan penelitian kepustakaan. Data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis dalam bentuk deskripsi kalimat yang teratur, sistematis dan logis. Pembahasan Diadakannya undang-undang atau aturan hukum terhadap suatu masalah, biasanya disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moral maupun material terhadap suatu pihak. Tujuan pengaturan berupa perlindungan bagi masyarakat atau sebuah komunitas dan sanksi terhadap kegiatan apa pun yang menyebabkan timbulnya kerugian
3
itu, untuk memberikan terapi hukum serta pengajaran bagi para pelanggar aturan serta untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan orang lain tersebut. Nilai ekonomi yang terdapat dari hak cipta yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video, komputer karya seni rupa termasuk karya seni yang diciptakan Bapak Sukamto. Pelanggaran terhadap Hak Cipta ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagai (anggota) masyarakat kita untuk memperoleh keutungan dagang dengan cara mudah. Sebagai akibatnya bukan saja merugikan pencipta atau pemegang Hak Cipta, tetapi juga merugikan perekonomian pada umumnya. Sukamto yang merupakan pemegang hak cipta seni lukis dengan judul ciptaan dekoratif kreatifitas bentuk karya seni pada produk perangkaian bunga memasarkan produk perangkaian bunganya melalui kios Karya Seni Advertising, yang beralamat di jalan Bhayangkara No. 35 Samarinda. Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian hukum yang berkaitan dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi ekonomi dalam usaha kreatif, atas inisiatif dari bapak Sukamto selaku pemilik kios terhadap penambahan desain seni lukis yang terdapat pada produk perangkaian bunga karya nya, maka produk kerajinan yang dia pasarkan tersebut di daftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 13 Januari 2009. Hal ini di dasari agar segala bentuk inovasi dan kreativitas yang ia ciptakan dapat di lindungi dari segala bentuk pelanggaran hak cipta serta dapat menjamin perlindungan hukum pada karya ciptaannya, namun pada perkembangan nya hasil ciptaan nya yang dibuat justru dipergunakan dan dimanfaatkan orang-orang yang menjiplak atau meniru untuk kepentingan komersial secara tidak sah atau ilegal dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta. Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta yang dialami pemegang hak cipta seni lukis Bapak Sukamto, yakni sarana hukum pidana dan hukum perdata. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dituntut secara pidana dan perdata sekaligus. dalam pasal 66 Undang-Undang hak cipta 2002 dinyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta, Hal ini berarti bahwa pelaku pelanggaran Hak Cipta, selain dapat dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana. Jadi upaya pertama yang dapat dilakukan oleh Pencipta ialah secara perdata dengan memberikan surat peringatan atau teguran (somasi) kepada pihak yang telah melakukan peniruan tersebut, somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat, Tujuannya memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat). Dasar hukum somasi terdapat dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pembuatan atau perumusan somasi tidak memiliki aturan baku artinya pihak pengirim bebas menentukan perumusan isi dari somasi, tetapi pengirim wajib menetukan secara tegas siapa pihak yang ditujukan, masalah yang disomasikan, dan apa yang menjadi kehendak pengirim somasi yang harus dilaksanakan oleh pihak penerima somasi. Ada 2 cara menyampaikan somasi yaitu Disampaikan tertulis, dengan langsung mengirimkan secara tertulis kepada pihak calon tergugat serta Disampaikan terbuka, dengan cara publikasi di media masa, Apabila telah melaksanakan upaya tersebut sebanyak tiga kali namun tetap tidak ada itikad baik dari pihak tergugat tersebut upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta untuk melindungi Hak Cipta nya dalam hal terjadinya pelanggaran oleh pihak lain dengan cara melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Niaga. Dengan demikian pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap produk Bapak Sukamto tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga.
4
Upaya hukum melalui gugatan perdata Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 1 Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan, bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyak ciptaan itu serta peniruan tersebut dihentikan selama belum mendapat ijin dari penciptanya. Pemegang Hak Cipta berhak juga memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Pengajuan tuntutan pelanggaran atas hak cipta dapat juga dilakukan secara pidana. Undang-Undang Hak Cipta telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Semula tindak pidana hak cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Hal ini berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tersebut, yang mana terdapat beberapa perbuatan atau kegiatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Selain itu di dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002, penyelesaian sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang diatur melalui pasal 65 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan mengacu pada ketentuan pasal 46 Undang-undang Hak Cipta 2002 ini, yang dapat diartikan bahwa jika diperjanjikan lain, maka lisensi dapat dilaksanakan, hal ini berarti bapak Sukamto selaku pemegang hak cipta seni lukis dan pengusaha perangkaian bunga lain yang ingin menggunakan bentuk desain pita pada produk perangkaian bunga yang telah dilindungi tersebut dapat melaksanakan perjanjian lisensi yang telah dilaksanakan agar hubungan sesama pelaku usaha kecil menengah tidak terputus, sehingga dengan adanya perjanjian lisensi ini para pengusaha satu dan lainnya saling mendapatkan keuntungan, dimana pemegang hak cipta mendapatkan royalti sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak dan pihak pemilik kios bunga yang lain dapat menggunakan karya tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala bidang Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur Bapak Suhardiman, S.H menjelaskan bahwa pihak nya hanya bisa melakukan beberapa upaya diantaranya memberikan sosialisasi terhadap pelaku usaha mengenai hak cipta dan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual serta sanksi-sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan peniruan dan penjualan kembali pita desain perangkaian bunga tersebut, beberapa Sosialisasi yang dilakukan diantaranya yaitu : 1. Sosialisasi Penegakan Hak Cipta Bagi Pengusaha Dengan Bekerja sama dengan Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Polresta Samarinda dan Yayasan Karya Cipta Indonesia. 2. Sosialisasi Hak Cipta di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 Oktober 2012. 3. Sosialisasi Pendaftaran Hak Cipta Gratis Bagi Mahasiswa, Siswa Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), Guru dan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah dengan Melampirkan surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas bagi Mahasiswa, Kepala Sekolah bagi Pelajar, Serta Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah. Kemudian upaya Asistensi yaitu membantu dalam proses penyidikan dan saksi ahli, jika diminta menjadi saksi ahli, kemudian membuat surat teguran dan himbauan kepada para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, selain itu dia menjelaskan bahwa banyak nya
5
pelanggaran juga disebabkan yang lemah nya pengawasan oleh para penegak hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, hal ini juga diakui pihak nya juga kurang memberikan pengawasan karena keterbatasan sumber daya manusia dibidang hak cipta di kantor nya. Para penegak hukum selama ini di tuduh sebagai pihak yang tidak mampu mengatasi masalah penegakan hukum pada bidang Hak Kekayaan Intelektual. Walaupun sebenarnya para penegak hukum ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menerapkan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Selain yang di paparkan diatas mengenai upaya oleh pihak kanwil kemenkumham juga ada kendala utamanya yaitu belum adanya aturan pelaksanaan dari Undang-undang hak cipta. Kendala di lapangan yang tidak mudah untuk segera di selesaikan. Belum lagi kalau sudah menyangkut dana operasional yang sangat kecil sedangkan permasalahan yang di hadapi sangat besar, sehingga kerja keras para penegak hukum terkesan lamban, kurang nya sumber daya manusia dan pemahaman tentang Hak Kekayaan intelektual yang sangat tidak merata juga menjadi kendala. Khususnya bagi para penegak hukum yang masih mempunyai keragaman cara pandang yang berbeda sehingga belum ada kesatuan pendapat dalam rangka penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya. Kondisi ini memberikan ruang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi mengedarkan dan memperjualbelikan produk yang di telah mendapatkan perlindungan hukum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Apabila kita mengamati perkembangan peniruan dan pembajakan pada saat ini hal ini terjadi karena penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak instansi terkait dan pihak kepolisian tidaklah dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus peniruan dan pembajakan desain lukisan produk perangkaian bunga yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi. Penutup Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada kasus yang dialami oleh Bapak Sukamto maka upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta seni lukis tersebut antara lain yaitu dengan memberikan surat teguran atau somasi kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran tersebut, apabila teguran telah dilakukan sebanyak tiga kali dan tidak ada itikad baik dari pihak tergugat maka pihak penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan, bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta peniruan tersebut dihentikan selama belum mendapat ijin dari penciptanya. Selain upaya secara perdata diatas, upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu melalui tuntutan secara pidana. Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menempatkan tindak pidana yang berkaitan dengan hak cipta sebagai delik biasa, maksud dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin perlindungan lebih baik dari sebelumnya, dimana sebelumnya dalam Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997, tindak pidana tentang hak cipta dikategorikan delik aduan. Perubahan sifat ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan di Pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Melalui jalur Non Litigasi, Selain upaya tersebut diatas, masih ada upaya hukum yang lain yaitu dengan melalui jalur Non Litigasi yang diatur melalui pasal 65 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, menyatakan selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa ini merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun tujuan Undang undang
6
Nomor 30 tahun 1999 ini adalah apabila dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta, para pihak dapat menyelesaikan masalahnya secara sepakat melalui jalur non litigasi dan tidak melakukan upaya hukum seperti tersebut diatas. Upaya yang di lakukan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta terhadap peniruan desain lukisan perangkaian bunga yaitu memberikan sosialisasi-sosialisasi terhadap pelaku usaha mengenai hak cipta dan penegakan hak cipta serta sanksi-sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan peniruan dan penjualan kembali pita desain perangkaian bunga tersebut, kemudian memberikan sosialisasi mengenai pendaftaran hak cipta secara gratis bagi mahasiswa, pelajar dan pelaku usaha kecil dan menengah, lalu memberikan himbauan dan surat teguran kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, selain itu kepala bidang pelayanan hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Suhardiman, S.H menjelaskan bahwa pelanggaran juga disebabkan karena lemah nya pengawasan oleh para penegak hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, termasuk pengawasan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur yang juga kurang memberikan pengawasan karena keterbatasan sumber daya manusia dibidang hak cipta di kantor nya. Saran dari penelitian ini adalah Sebaiknya dilakukan kerjasama perjanjian lisensi diantara pengusaha produk perangkaian bunga, sehingga untuk dapat menggunakan produk perangkaian bunga para pengusaha sama-sama mendapatkan keuntungan, dimana pengusaha yang ingin memakai bentuk desain tersebut dapat meraih keuntungan dengan memperoleh izin pemegang hak cipta dan juga pemegang hak cipta mendapatkan royalty dari hasil perjanjian yang telah dilaksanakan tersebut, kemudian seharusnya pihak berwenang terkait khususnya kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur mengoptimalkan kinerjanya terhadap pelaku utama hingga praktek peniruan dapat diberantas dari akarnya, serta aparat penegak Hukum dalam melakukan operasi pemberantasan harus dilakukan secara berkelanjutan atau secara terus-menerus tidak hanya dilakukan secara sesaat. Daftar Pustaka A. Buku Chazawi, Adami, 2007, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Bayumedia, Malang. Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum intelectual property right. Ghalia Indonesia. Bogor. Gautama, Sudargo, 2001, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT (1994), PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Mahmud Marzuki, Peter, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Margono Suyud, 2002, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Naning, Ramdlon,1982, Perihal Hak Cipta Indonesia, Liberty,Yogyakarta. Priapantja, Cita Citrawinda,2003, Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan,CV Gitama Jaya, Jakarta. Prodjodikoro, Wiryono, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung. Saidin, OK, 2006, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.
7 Santoso, Budi, 2006, Trend Pandangan Terhadap Hak Cipta, Jakarta. Soekanto, Soejono, 2002, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soekanto, Soejono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PREES, Jakarta. Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang. Suhatdono, Etty. S., 2000, Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah, Semarang. Suhatdono, Etty. S., 2000, Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Internet Pelatihan Kekayaan Intelektual, Semarang. Sumarto, Adi. Harsono, 1990, Hak Milik Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta. Akademika Pressindo, Jakarta. Sunggono, Bambang, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sianturi, S.R, 1982, Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, Jakarta. Syafruddin, 2008, Kompilasi Undang-Undang Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Bangsa Press,Medan. Widjaya, Gunawan, 2004, Black,s Law Dictionary atau Waralaba, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Widjaya, Gunawan, Lisensi, Seri Hukum Bisnis, PT.Raja Grafinso Persada, Jakarta. Widyopramono, 1992, Tindak Pidana Hak Cipta, Sinar Grafika, Jakarta. B. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebelumnya diatur dalam Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
1997
beserta
peraturan
pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan; Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW. 07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
8
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tuga Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual C. Dokumen Hukum, Hasil Penelitian, Skripsi dan Tesis Hendra Yaksa Kurniawan (2006), Suatu Tinjauan Hukum Tentang Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Samarinda, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda; Ratna Dewi ( 2009 ), Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Video Compact Disc (VCD)/ Digital Video Disc (DVD) Bajakan Di kota Samarinda, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda; Sya’baniah (2011), Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta atas Praktek Pembajakan buku (Tinjauan UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta) skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda; Yuni Manurung (2010), Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Pembajakan Lagu dan Musik Dengan Format MP3, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan; Sandhiyaning Wahyu Arifani (2009), Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan; D. Artikel Jurnal Ilmiah, Artikel Koran, Artikel Internet, dan Makalah Seminar Artikel yang berjudul “Yang Lunak Terus Dibajak”, http://www.batan.go.id/ tanggal 30 mei 2013. Website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual http://www.dgip.go.id/
di akses
Handout seminar HKI dengan judul: Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2004 Idham, Bustamam Jurnal Pemberdayaan koperasi usaha kecil dan menengah dalam memanfaat kan hak kekayaan intelektual. Satriya, Eddy Dilema Penerapan Undang-undang hak cipta. Sofyan, Aliyudin, Jabodetabek Pemasok Bajakan Terbesar www.jurnas.com/halaman/3/ di akses tanggal 30 mei 2013. Sujatmiko, Agung, Jurnal Peran dan arti penting lisensi dalam melindungi merek terkenal. Yuliati, Efektifitas Penerapan UU 19/2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Cipta.
