Upah Minimum atau Iuran PBI
Disampaikan oleh:
Mundiharno
Direktur Perencanaan Pengembangan & MR BPJS Kesehatan
Forum Diskusi Publik Nasional “ Penguatan Jaminan Sosial Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak” Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. Rabu, 1 Maret 2017
1
I Pengantar
2
Kemudahan
Amandemen Ke II UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Perumahan
Hak
semua Penduduk Indonesia Kesejahteraan
Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
Prinsip Keadilan dan Kesetaraan
JKN-KIS
Jaminan Sosial
3
PETA JALAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Sumber: Dewan Jaminan Sosial Nasional 4
Acuan Kinerja Pemerintah Telah Mencanangkan Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional Hingga Tahun 2019
2014 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
2019
2017
Mulai Beroperasi 121,6 juta peserta (49% populasi) Manfaat medis standar dan manfaat non-medis sesuai kelas rawat Kontrak fasilitas kesehatan Menyusun aturan teknis Indeks kepuasan peserta 75% Indeks kepuasan fasilitas kesehatan 65% BPJS Dikelola secara terbuka, efisien, dan akuntabel
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
171,9 Juta
8.
Kesinambungan Operasional 257,5 juta peserta (100% populasi) Manfaat medis dan non-medis standar Jumlah fasilitas kesehatan cukup Peraturan direvisi secara rutin Indeks kepuasan peserta 85% Indeks kepuasan fasilitas kesehatan 80% BPJS dikelola secara terbuka, efisien, dan akuntabel
78,6% 76,2%
Capaian Sampai Desember 2016 (Nb:Perlu Upaya Lebih Keras Lagi)
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 2014 (Laporan Audited Des)
2015 (Laporan Audited Des)
2016 (Laporan NonAudited Des)
Pemanfaatan di FKTP (Puskesmas/ Dokter Praktik Perorangan/Klinik Pratama).
66,8 Juta
100,6 Juta
134,9 Juta
Pemanfaatan di Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit
21,3 Juta
39,8 Juta
50,4 Juta
Pemanfaatan Rawat Inap Rumah Sakit
4,2 Juta
6,3 Juta
7,6 Juta
92,3 JUTA
146,7 JUTA
192,9 JUTA
TOTAL PEMANFAATAN NOTE: Total Pemanfaatan adalah dalam kunjungan
Total Peserta thn 2014: 133,4 Juta
Total Peserta thn 2015: 156,79 Juta
Total Peserta thn 2016: 171,9 Juta
KONTRIBUSI LANGSUNG KESEHATAN: Membantu pemulihan kesehatan dan pencegahan kecacatan (+ upaya promotif dan preventif):
Menjaga masyarakat agar tetap produktif secara sosial dan ekonomis
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI
II Gambaran Kepesertaan Perkembangan Faskes Dan Iuran Peserta
8
Cakupan Kepesertaan 2016 (Dalam Juta Jiwa)
200 180
171.9 156.8
160
133.5
140 120 100
91.2
87.8
86.4
80
61.3
54
60 38
40 20
9.1
19.5
15
0
2014 PBI
2015
Non PBI Tanpa PBPU
2016 PBPU
Total
• Jumlah peserta bertambah sebanyak 50.9 Juta Jiwa atau 42% dari Januari 2014 • Pertumbuhan peserta terbanyak pada segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha sebanyak 24.5 Juta • Cakupan kepesertaan JKN sebanyak 67.6% dari total penduduk Indonesia Tantangan adverse selection dan willingness to pay, terutama untuk peserta PBPU yang sehat, mampu dan produktif Compliance pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya
Sampai dengan 10 Februari 2017 total peserta JKN: 174.324.644 021 –1 500 400
9
www.bpjs-kesehatan.go.id
Faskes Kerjasama S/d 31 Des 2016
Jumlah FKRTL Kerja Sama 2.068 2,100
2,068
2,000
Jumlah FKTP Kerja Sama 20.708 22,000
19,436
20,000
1,847
20,593
18,000 16,831
1,839
1,783
1,800
20,269
18,437
1,910 1,900
19,969
16,000
1,727
FKRTL kerjasama bertambah sebanyak 959 FKRTL atau 86% dibandingkan 1 Januari 2014
12,993
Des-16
10,000
Jun-16
1,500 Jan-16
12,000
Dec-15
1,600
Jun-15
14,000
Jan-15
1,700
FKTP kerjasama bertambah sebanyak 4.661 FKTP atau 29% dibandingkan 1 Januari 2014 10
IURAN JKN-KIS PBI
Pekerja Penerima Upah
Rp. 19.225,/orang/bulan
Dibayar oleh Pemerintah
Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja
PERPRES 28 TAHUN 2016
Rp. 23.000,/orang/bulan
APBN: • Pemberi Kerja: 3% • Pekerja & pensiunan: 2%
APBN: • Pemberi Kerja: 3%
Non APBN/Swasta: • Pemberi Kerja: 4%
Non APBN: • Pemberi Kerja: 4% • Pekerja: 1%
•
Pekerja: 1%
• Pekerja & pensiunan: 2%
Iuran Tambahan keluarga lainnya bagi Pekerja Penerima Upah: 1% dari Gaji/Upah
Pekerja Bukan Penerima Upah & Bukan Pekerja
Dibayar oleh peserta yang mampu
Kelas 1 Rp.59.500,-/org/bln Kelas 2 Rp.42.500,-/org/bln Kelas 3 Rp. 25,500,-/org/bln
Kelas 1: Rp. 80.000,-/org/bln Kelas 2: Rp. 51.000,-/org/bln Kelas 3: Rp. 25.500,-/org/bln Mulai berlaku pada 1 APRIL 2016
11
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN PERPRES NO 19 Th 2016
Batas toleransi Keterlambatan iuran adalah 1 (satu) bulan • Jika peserta menunggak lebih dari dari 1 bulan, maka penjaminan peserta akan dihentikan sementara
Jika terjadi Rawat Inap : • Dalam waktu 45 (empat puluh lima ) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya. • Denda sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan : jumlah bulan tertunggak maksimal 12 (dua belas) bulan; dan besar denda paling tinggi Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
4
12
III Permasalahan Disparitas Upah
13
Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Tingkat Kesehatan Keuangan Dana Jaminan Sosial IURAN (belum menggunakan perhitungan aktuaria secara penuh)
Manfaat Adverse Selection PBPU/MANDIRI /Non Formal Insurance Effect
MISMATCH
PENGELUARAN TARIF
Mutu Yankes
Tingkat Utilisasi
Kepuasan Peserta
Tingkat Kesehatan Keuangan DJS
Potensi Fraud
14
Upah Minimum atau Iuran PBI ??
PPU Swasta • Pemberi Kerja: 4% • Pekerja: 1%
<, >, =
Iuran Tambahan keluarga lainnya bagi Pekerja Penerima Upah: 1% dari Gaji/Upah
PMPM
Upah Minimum
Minimal Kelas II
VS
Iuran PBI Minimal Kelas III Rp. 23.000/jiwa/bln
Family Size Anggota keluarga yang dijamin sebanyak banyaknya 5 (lima) orang
4
SESUAI PERPRES NO. 111 TAHUN 2013
SESUAI PERPRES NO. 28 TAHUN 2016
15
Pekerja Penerima Upah - Badan Usaha (PPU-BU) 1. REGISTRASI PPU Badan usaha dengan kemampuan finansial rendah belum registrasi dalam program JKN Disparitas Upah yang sangat bervariasi di berbagai daerah berdampak pada:
2. Potensi Peserta PPU-BU Peserta PBPU dan PBI sebagian merupakan pekerja, yang seharusnya iurannya mengikuti mekanisme PPU (dampak poin 1) 3. Kolektabilitas Iuran Banyak peserta PBPU yang menunggak iuran (dampak poin 1 dan 2)
1. Registrasi PPU BU No. Segmen Peserta PPU
1.
BUMN
2.
BU Swasta
3.
PPNPN Total
Jumlah Peserta Capaian s.d 27 Januari 2017 Jumlah
Persen
Jumlah Peserta yang belum menjadi peserta Jumlah
Total
Persen
1.264.986
63%
734.703
37%
1.999.689
23.749.733
59%
16.705.690
41%
40.455.423
733.359
111%
0
0%
733.359
25.748.078
50.858 Badan Usaha telah mendaftar
17.449.393
43.188.471
Tantangan
43.388 Badan Usaha belum mendaftar Sumber: Data BPJS Kesehatan 17
Cakupan Pekerja Penerima Upah BU sd 27 Januari 2017 17.449.393
25.748.078
Total: 43.188.471
733.359
734.703
1.264.986
16.705.690
23.749.733
2. Potensi Peserta PPU-BU
Demografi Responden Peserta PBPU
Potensi Peserta PPU-BU : 28% (Buruh Industri dan Bangunan)
Potensi Peserta PPU-BU : 80% (Karyawan dan buruh)
Responden = 1.193 peserta
Responden = 1.509 peserta
Sumber : Uji Coba Model Pengumpulan Iuran program JKN-KIS Tahun 2016
18
3. Kolektabilitas Iuran
Per 31 Des 2016 Ket: Dalam Milyar Rp.
• Jumlah piutang iuran relatif semakin meningkat • Komposisi piutang iuran terbesar adalah segmen PBPU • Berdasarkan hasil survey BPJS Kesehatan & Pusat KP-MAK UGM, peserta PBPU kelas III yang menunggak iuran, hampir semua merupakan masyarakat miskin dan kurang mampu (ATP dan WTP dibawah nilai iuran JKN kelas III).
18
IV Tantangan Program JKN
21
Tantangan 1.
2.
Peningkatan rekrutmen peserta.
Badan Usaha yang belum mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta Program JKN-KIS.
Badan Usaha belum melakukan registrasi seluruh data pegawai dan anggota keluarganya 100% secara lengkap dan benar
Peningkatan kolektibilitas iuran.
Badan Usaha patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar iuran tepat jumlah dan waktu.
3.
Advokasi kepada stakeholder termasuk pemerintah dan pemerintah daerah khususnya dalam rangka memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
4.
Melakukan sosialisasi, edukasi dan menggerakkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam melakukan pola hidup sehat dan sadar memiliki jaminan kesehatan 22
Terima Kasih
Kartu Indonesia Sehat Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong www.bpjs-kesehatan.go.id
@BPJSKesehatanRI
BPJS Kesehatan
Fanpage: BPJS Kesehatan
@bpjskesehatan_ri
BPJS Kesehatan
bpjskesehatan
23
