Universitas Lampung IZIN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI LAMPUNG
Zevina Zoravianda, Dr. HS.Tisnanta, Marlia Eka Putri. Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl Soemanti Brojonegaro No. 1 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145 e-mail :
[email protected] ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada era otonomi daerah seharusnya dapat bekerja secara profesional dalam mewujudkan fungsi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tetapi fakta politik menunjukkan bahwa seiring dengan otonomi daerah, terdapat PNS yang menjadi calon kepala daerah. Sebelum diberlakukannya UUASN, PNS yang menjadi pejabat politik masih tetap berstatus sebagai PNS dan hanya diwajibkan untuk mengajukan cuti, tetapi setelah diberlakukannya UUASN, setiap PNS yang mencalonkan diri sebagai pejabat politik harus mengundurkan diri sebagai PNS. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Pengaturan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah (2) Implikasi hukum (hak dan kewajiban) bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengaturan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Pasal 26 menyatakan bahwa kpada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secaraterus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan - paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. (2) Implikasi hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara adalah seorang pegawai negeri yang diangkat menjadi pejabat negara hanya menerima penghasilan sebagai pejabat negara, penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dihentikan. Sementara kewajibannya adalah PNS setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan negara wajib melaporkan diri kepada instansinya induknya untuk ditempatkan kembali apabila ada lowongan, PNS yang tidak melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Kata Kunci : Izin Cuti, PNS, Kepala Daerah
Universitas Lampung
ABSBTRACT Civil Servant in the era of regional autonomy should be able to work professionally in realizing the function as civil servants and public servant, but a political fact shows that along with regional autonomy, there are civil servants who become candidates for the head area. Prior to the enactment of Nation Civil Servant Act, civil servants into political officials are still civil servants, and are only required to file a leave of absence, but after the enactment Nation Civil Servant Act, every civil servant who ran for political officials should resign as civil servants. The problem of this study were: (1) How is the regulation about permission licensed toward civil servants who ran as Regional Head (2) How is legal implications (rights and obligations) for Civil Servants are asking permission unpaid leave state. The approach used is a problem that normative and empirical. The data used are primary data and secondary data. Data collected by literature study and field study and further analyzed qualitatively. The results of this study indicate: (1) Regulation about permission licensed toward civil servants who ran as Regional Head contained in Government Regulation No. 24 of 1976 on the Civil Service Leave. Article 26 states to Civil Servants who have worked at least 5 (five) years secaraterus constantly, for personal reasons that are important and urgent can be given unpaid leave State. State unpaid leave may be granted - most lama3 (three) years. Period of leave beyond the responsibility of the State referred to in paragraph (2) can extended longer than 1 (one) year if there are important reasons to extend it. (2) The legal implications for civil servants are asking permission unpaid leave State is a civil servant who was appointed state officials only receive income as a state official, his income as a civil servant is stopped. While obligations are civil servants after it is run off outside the responsibility of the state is obliged to report to the parent institution to be placed back if there are vacancies, civil servants who do not report to their parent agencies after expiration of leave beyond the responsibility of running the country, honorably discharged as a civil servant. Keywords: Permission Licensed, Civil Servants, Regional Head
Universitas Lampung Pengaturan mengenai PNS yang menjadi
I. PENDAHULUAN
kepala daerah dalam Pasal 11 UndangPemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
didominasi oleh para calon gubernur yang
Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu seorang
berlatar belakang birokrat atau pejabat
Pegawai Negeri yang diangkat menjadi
negara yang masih aktif. Dalam politik
Pejabat
praktis terdapat PNS yang mencalonkan
sementara waktu dari jabatan organiknya
diri dan telah menjadi pejabat politik, di
selama menjadi Pejabat Negara tanpa
antaranya
kehilangan statusnya sebagai Pegawai
Sekretaris
Berlian Daerah
mencalonkan
diri
Tihang
sebagai
Provinsi
Lampung
sebagai
Gubernur
Lampung, Herman HN sebagai Kepala Dinas
Pendapatan
Lampung
menjadi
Daerah
Provinsi
Walikota
Bandar
Lampung Periode 2010-2014. Contoh lain adalah Erwin Arifin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada 2011 – 2012 menjabat sebagai Plt. Bupati Lampung Timur dan 2012 – sekarang menjabat Bupati Lampung Timur.
Negara,
dibebaskan
untuk
Negeri. Setiap PNS yang terpilih sebagai kepala daerah harus mengajukan proses cuti di luar tanggungan negara, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. PNS yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara memiliki konsekuensi yaitu tidak menerima gaji atau tunjangan lainya dan masa cuti yang dijalaninya tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS tersebut.
Selain itu Kherlani sebelumnya adalah mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, yang kemudian terpilih
Berdasarkan uraian latar belakang di atas,
menjadi Wakil Walikota Bandar Lampung
penulis
periode Tahun 2005-2010, selanjutnya
menuangkan
yang
diri
berjudul: Izin Cuti Bagi Pegawai Negeri
sebagai Walikota Bandar Lampung Tahun
Sipil yang Mencalonkan Diri Sebagai
2010-2014, tetapi tidak terpilih. Pada saat
Kepala Daerah.
bersangkutan
mencalonkan
melakukan ke
penelitian
dalam
skripsi
dan yang
ini Kherlani menjabat sebagai Pejabat (Pj) Bupati
Pesisir
Barat
sampai
II. METODE PENELITIAN
dilaksanakannya Pemilihan Bupati secara definitif.
Pendekatan
masalah
yang
digunakan
adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis
Universitas Lampung data yang digunakan adalah data primer
bersangkutan tidak berhak menerima
dan data sekunder. Pengumpulan data
penghasilan dari Negara.
dilakukan dengan studi pustaka dan studi
5. Selama
menjalankan
cuti
diluar
lapangan dan selanjutnya dianalisis secara
tanggungan
Negara
tidak
kualitatif.
diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.
III. HASIL DAN PENELITIAN
6. PNS
A. Pengaturan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah 1. Syarat Pengajuan Izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara
yang tidak melaporkan diri
kembali
kepada instansi
induknya
setelah habis masa menjalankan cuti diluar
tanggungan
Negara
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 7. PNS yang melaporkan diri kembali
Syarat
pengajuan
izin
cuti
di
luar
kepada instansi induknya setelah habis
tanggungan Negara yang dilakukan oleh
masa
Berlian Tihang dalam rangka mencalonkan
tanggungan Negara, maka:
diri sebagai calon gubernur adalah:
a. Apabila ada lowongan ditempatkan
1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima)
menjalankan
cuti
diluar
kembali. b. Apabila tidak ada lowongan, maka
tahun secara terus menerus karena
pimpinan
alasan-alasan pribadi yang penting dan
bersangkutan
mendesak dapat diberikan cuti diluar
kepada
tanggungan Negara.
Kepegawaian
Negara
untuk
kemungkinan
ditempatkan
pada
2. Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
yang
melaporkannya Kepalan
Badan
instansi lain c. Apabila
3. Jangka waktu cuti diluar tanggungan
instansi
penempatan
yang
dimaskud tidak mungkin maka
Negara dapat diperpanjang paling lama
PNS
1 (satu) tahun apabila ada alasan-
diberhentikan
alasan
karena kelebihan dengan mendapat
yang
penting
untuk
memperpanjangnya. 4. Selama
menjalankan
tanggungan
Negara,
hak-hak cuti
diluar
PNS
yang
yang
bersangkutan dari
kepegawaian
jabatannya
menurut
peraturan perundang-undangan.
Universitas Lampung Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka tertentu. Ketentuan-ketentuan
yang penting memperpanjangnya.
untuk
mengenai
pelaksanaan cuti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976. Tujuan cuti adalah dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani PNS setelah
Pengaturan selanjutnya terdapat pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 mengatur:
bekerja selama jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti PNS terdiri atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara. Cuti adalah hak PNS, oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila
kepentingan
dinas
mendesak.
(1) Cuti di luartanggungan Negara mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti di luar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). (2) Jabatan yang menjadi lowong karena,pemberian cuti di luar tanggungan Negara dengan segera dapat diisi.
Semua cuti tersebut termasuk hak PNS,
Pengaturan
sedangkan jenis cuti di luar tanggungan
mengenai cuti di luar tanggungan negara
negara bukan hak PNS.
adalah Surat Edaran Kepala BAKN
Pengaturan
mengenai
cuti
tanggungan
negara
adalah
Pemerintah
Nomor
24
di
luar
Peraturan
Tahun
1976
Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Pasal 26 mengatur: (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secaraterus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara. (2) Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan - paling lama3 (tiga) tahun. (3) Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan
secara
lebih
operasional
Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS, yang mengatur sebagai berikut: 1. CLTN bukan hak, oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau
ditolak
berwenang
oleh
Pejabat
memberikan
yang cuti.
Pertimbangan
Pejabat
yang
bersangkutan
didasarkan
untuk
kepentingan dinas. 2. PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan CLTN untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka
Universitas Lampung waktu tersebut dapat diperpanjang
melaporkan kepada kepala BKN
untuk
untuk
paling
lama
1(satu)
tahun
apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
Pejabat
disalurkan
penempatannya pada instansi lain. c. Apabila Kepala BKN tidak dapat
3. CLTN hanya dapat diberikan dengan SK
kemungkinan
yang
berwenang
menyalurkan tersebut,
penempatan
maka
Kepala
PNS BKN
memberikan cuti setelah mendapat
memberitahukan kepada Pimpinan
persetujuan dari Kepala BKN.
Instansi
4. Permintaan perpanjangan CLTN yang
induk
memberhentikan PNS dengan hak-
diajukan sekurang-kurangnya 3 bulan
hak
sebelum CLTN berakhir.
peraturan
5. PNS
yang
menjalankan
CLTN
dibebaskan dari jabatannya dan jabatan
agar
akepegawaian
menurut
perundnag-undangan
yang berlaku. 9. Khusus bagi CLTN untuk persalinan,
yang lowong itu dengan segera dapat
berlaku ketentuan-ketentuan:
diisi.
a. Permintaan CLTN tidak dapat
6. Selama
menjalankan
CLTN
tidak
berhak menerima penghasilan dari Negara
dan
tidak
diperhitungkan
sebagai masa kerja PNS
CLTN wajib melaporkan diri secara kepada
Pimpinan
b. PNS yang menjalankan CLTN tidak dibebaskan dari jabatannya, atau dengan kata lain, jabatannya
7. PNS yang telah selesai menjalakan
tertulis
ditolak.
Instansi
induknya
tidak dapat diisi oleh orang lain. c. Tidak
memerlukan
persetujuan
Kepala BKN. d. Lamanya
cuti
sama
dengan
8. Pimpinan instansi induk yang telah
lamanya cuti bersalin yakni 1 (satu)
menerima laporan dari PNS yang telah
bulan sebelum dan 2 (dua) bulan
selesai
sesudah persalinan.
menjadlankan
CLTN
berkewajiban:
e. Selama
a. Menempatkan
dan
menjalankan
tersebut
tidak
CLTN menerima
memperkerjakan kembali apabila
penghasilan dari Negara dan tidak
ada
diperhitungkan sebagai masa kerja
lowongan
dengan
terlebih
dahulu mendapat persetujuan dari
PNS.
Kepala BKN. b. Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan
isntansi
induk
2. Prosedur
Izin
Cuti
Tanggungan Negara
Di
Luar
Universitas Lampung Berdasarkan
hasil
wawancara
Mohammad
Ralib
Prosedur
bahwa
pengajuan
5. Pemberian izin cuti oleh Gubernur
diketahui
Lampung diterbitkan dalam bentuk
luar
Surat Cuti dengan tembusan kepada
tanggungan Negara yang dilakukan oleh
yang bersangkutan, pimpinan instansi
Berlian Tihang dalam rangka mencalonkan
tempat bekerja, kepala BKD Provinsi
diri sebagai calon gubernur adalah:
Lampung, Kepala BKN Pusat, dan
1. PNS
yang
izin
dengan
cuti
di
bersangkutan
(Berlian
arsip.
Tihang) mengajukan izin Cuti Di Luar Tanggungan
Negara
melalui
instansinya yaitu Sekretariat Daerah
3. Lamanya Prosedur Izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara
Provinsi Lampung 2. Instansi (Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) menyusun Surat Pengantar Pengajuan Cuti Di Luar Tanggungan Negara yang ditujuan kepada Badan Kepegawaian
Daerah
Provinsi
Lampung. 3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung berkas
memeriksa
(Surat
kelengkapan
Permohonan,
Pegawai,
SK
Pengajuan,
Surat
PNS,
Kartu
Formulir
Pernyataan
dan
rekomendasi dari instansi). Setelah dinyatakan
lengkap
maka
BKD
Berdasarkan
hasil
Mohammad
Ralib
wawancara
dengan
diketahui
bahwa
lamanya Izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara bagi Berlian Tihang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil adalah diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dengan alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. Sesuai dengan uraian di atas diketahui
menyampaikan berkas tersebut kepada
bahwa
pejabat yang berwenang (Gubernur
penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah
Lampung).
dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan
4. Gubernur Lampung sebagai pejabat yang
berwenang
mempertimbangkan
selanjutnya pengajuan
izin
sehubungan
dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
dan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
cuti tersebut, kemudian mengeluarkan
2005
tentang
Pemilihan,
Pengesahan
keputusan pemberian izin cuti.
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka
Universitas Lampung PNS baik yang menjadi calon Kepala
berdasarkan beberapa hal yang dijelaskan
Daerah atau Wakil Kepala Daerah maupun
dalam
yang
tersebut, yaitu:
tidak
menjadi
calon,
perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bagi PNS yang menjadi calon Kepala
konsiderans
“Menimbang”
PP
a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
atau Wakil Kepala Daerah:
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
a. Wajib membuat surat pernyataan
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
kesanggupan mengundurkan diri
Perwakilan Rakyat Daerah; kepala
dari jabatan negeri jika terpilih
daerah, wakil kepala daerah, dan
menjadi
pegawai negeri, yang akan menjadi
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
bakal calon anggota Dewan Perwakilan
b. Wajib menjalani cuti/tidak aktif
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
sementara dalam jabatan negeri
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
selama proses pemilihan sesuai
harus mengundurkan diri
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku.
b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
c. Dilarang menggunakan anggaran
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
pemerintah dan/atau pemerintah
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
daerah.
Perwakilan
d. Dilarang
menggunakan
fasilitas
yang terkait dengan jabatannya. e. Dilarang melibatkan PNS lainnya untuk
memberikan
dukungan
dalam kampanye Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri, yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu (“PP 18/2013”). PP 18/2003 tersebut dibentuk dengan
Rakyat
Daerah
dan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
tentang
Pemilihan
Umum
Presiden dan Wakil Presiden; Pejabat Negara dalam menggunakan haknya untuk ikut serta dalam kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
serta
Pemilihan
Umum
Presiden dan Wakil Presiden, wajib cuti; c. Untuk
menjamin
keberlangsungan
tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu
menetapkan
Peraturan
Universitas Lampung Pemerintah
tentang
Tata
Cara
yang selanjutnya disebut pasangan calon
Pengunduran Diri Kepala Daerah,
adalah bakal pasangan calon yang telah
Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai
memenuhi
Negeri yang Akan Menjadi Bakal
sebagai kepala daerah dan wakil kepala
Calon Anggota DPR, DPD, DPRD
daerah.
persyaratan
untuk
dipilih
Berdasarkan hal-hal di atas dapat diketahui
Bupati dan wakil bupati seperti yang Anda
bahwa memang fungsi dibentuknya PP
tanyakan
18/2013 bukanlah untuk mengatur tata
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24
cara PNS yang ingin menjadi calon kepala
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
daerah atau kepala daerah. PP 18/2013
yang berbunyi:
adalah
cara
(1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala
pengunduran diri kepala daerah, wakil
pemerintah daerah yang disebut kepala
kepala daerah dan PNS yang akan menjadi
daerah
untuk
mengatur
tata
merupakan
kepala
daerah
bakal calon anggota legislatif (DPR,
(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
pada ayat (1) untuk provinsi disebut
atau DPD). Berpedoman pada Undang-
Gubernur, untuk kabupaten disebut
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
bupati, dan untuk kota disebut walikota
Pemerintahaan Daerah sebagaimana telah
(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud
diubah oleh Undang-Undang Nomor 8
pada ayat (1) dibantu oleh satu orang
Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu
wakil kepala daerah
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
(4) Wakil kepala daerah sebagaimana
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi
2004
disebut
tentang
Pemerintahan
Daerah
wakil
Gubernur
untuk
menjadi Undang-Undang dan terakhir
kabupaten disebut wakil bupati dan
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
untuk kota disebut wakil walikota.
2008 tentang Perubahan Kedua Atas
(5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tentang Pemerintahan Daerah.
dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
Ketentuan Pasal 1 Angka 20 UndangUndang
Nomor
32
Tahun
di daerah yang bersangkutan.
2004
mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah
Mengenai persyaratan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat
Universitas Lampung dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa
Cuti di Luar Tanggungan Negara dapat
calon kepala daerah dan wakil kepala
diberikan kepada PNS yang telah
daerah adalah warga negara Republik
bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima)
Indonesia yang memenuhi syarat. Hal ini
tahun secara terus menerus dan adanya
sesuai dengan ketentuan bahwa PNS yang
alasan-alasan pribadi yang penting dan
mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi
mendesak. Cuti diluar tanggungan
kandidat kepala daerah, kalau kita cermati
negara hanya dapat diberikan dengan
perangkat peraturan perundang-undangan
surat
antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun
berwenang memberikan cuti setellah
2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan
mendapat
petunjuk pelaksanaannya, yaitu Peraturan
BKN. Selama menjalankan cuti diluar
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
tanggunan
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan
bersangkutan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
penghasilan apapun dari negara. Cuti
Kepala Daerah serta petunjuk teknisnya,
diluar tanggungan negara bukanlah
yaitu
Badan
hak, karena itu permintaan cuti diluar
Kepegawaian Negara (BKN) tentang PNS
tanggungan negara dapat dikabulkan
yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil
atau
Kepala Daerah, tidak sejalan. Bahkan
berwenang, demi kepentingan dinas.
saling bertentangan.
Seorang
Peraturan
Kepala
keputusan
pejabat
persetujuan
dari
negara
ditolak
PNS
tidak
yang
kepala
yang
menerima
oleh
pejabat
pegawai
negeri
yang
yang
diangkat menjadi pejabat negara B. Implikasi Hukum (Hak dan Kewajiban) bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mengajukan Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara Implikasi hukum bagi Pegawai Negeri
hanya menerima penghasilan sebagai pejabat
negara,
sebagai
Pegawai
penghasilannya Negeri
Sipil
dihentikan.
Sipil yang mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara yang dimaksud dalam
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8
penelitian
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
ini
terdiri
dari
hak
dan
kewajiban yaitu sebagai berikut:
Kepegawaian Diubah
1. Hak bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mengajukan
Izin
Tanggungan Negara
Cuti
di
Luar
Sebagaimana
Dengan
Telah
Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri yang diangkat
menjadi
Pejabat
Universitas Lampung Negara,dibebaskan untuk sementara
Pegawai
waktu dari jabatan organiknya selama
bersangkutan dari instansi induknya.
menjadi
Adapun
Pejabat
Negara
tanpa
Negeri
yang
Sipil
yang
dimaksud
Pegawai
dengan
kehilangan statusnya sebagai Pegawai
penghasilan
Negeri.
adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 Tanggal 18 Pebruari 1976 Tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara maka diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara menerima penghasilan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara itu. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan apabila penghasilan yang
Negeri
bagi
Sipil
Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku.
PNS yang menjalani CTLN juga berhak mengajukan perpanjangan izin setelah masa izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara yang diberikan selama 3 (tiga) tahun telah habis, perpanjangan tersebut paling lama 1 (satu) tahun dengan alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
dimaksud dalam ayat (1) lebih kecil dibandingkan
dengan
penghasilan
2. Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka
yang Mengajukan Izin Cuti di Luar
Pegawai
Tanggungan Negara
Negeri
bersangkutan
Sipil
menerima
yang selisih
penghasilan itu dari instansi induknya.
Cuti diluar tanggunagn negara diambil untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun
Maknanya adalah selama Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Negara, penghasilannya
sebagai
Pegawai
Pegawai Negeri Sipil dihentikan dan ia menerima
penghasilan
menurut
ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara
itu.
Apabila
penghasilan
sebagai Pejabat Negara lebih kecil dibandingkan dengan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka selisih penghasilan itu diterima oleh
dan apabila ada alasan penting dapat diperpanjang untuk paling lama satu tahun. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan bersangkutan
negara,
PNS
dibebaskan
yang dari
jabatannya, kecuali dalam hal PNS wanita
menjalankan
cuti
diluar
tanggungan negara untuk persalinan yang keempat dan seterusnya. Jabatn yang lowong karena pemberian cuti diluar tanggungan negara dapat diisi.
Universitas Lampung PNS setelah habis menjalankan cuti diluar
tanggungan
wajib
Sipil yang mengajukan izin cuti di luar
melaporkan diri kepada instansinya
tanggungan Negara adalah seorang
induknya untuk ditempatkan kembali
pegawai
negeri
apabila ada lowongan, PNS yang tidak
menjadi
pejabat
melaporkan
menerima
diri
induknya
setelah
negara
2. Implikasi hukum bagi Pegawai Negeri
kepada
instansi
habis
yang
diangkat
negara
penghasilan
hanya sebagai
masa
pejabat
negara,
menjalankan cuti diluar tanggungan
sebagai
Pegawai
negara, diberhentikan dengan hormat
dihentikan.
sebagai PNS.
kewajibannya adalah PNS setelah habis
IV. P E N U T U P Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
1. Pengaturan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Daerah
Negeri
Sipil
Sementara
menjalankan
cuti
diluar
tanggungan negara wajib melaporkan
pembahasan maka dapat disimpulkan:
Kepala
penghasilannya
terdapat
dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri
diri kepada instansinya induk untuk ditempatkan
kembali
apabila
ada
lowongan, PNS yang tidak melaporkan diri
setelah
tanggungan
habis negara,
cuti
diluar
diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS. DAFTAR PUSTAKA
Sipil. Pasal 26 menyatakan bahwa kpada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
secaraterus-menerus,
karena
alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan paling lama3 (tiga) tahun. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Media Sarana Press. Jakarta, 2002. Affan Gaffar, Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006 Affandi, M. Joko. Beberapa Pokok Pikiran tentang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Kepegawaian Negara, Jakarta. 2007.
HAW Widjaja, Administrasi dan Pemerintahan di Era Otonomi Daerah, Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
Universitas Lampung Hikam, A.S. Pemilihan Kepala Daerah dan Demokratisasi Lokal di Indonesia. Yayasan Obor. Jakarta. 2002
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara
Mohamad, Ismail, Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, Mandar Maju, Bandung. 2003.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
Prihatmoko, Arifin. Menakar Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Penerbit SIC. Surabaya.2005.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rumajar Jefferson, Otonomi Daerah: Sketsa. Gagasan dan Pengalaman, Media Pustaka, Manado, 2006.
Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
Sedarmayanti. Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintahan. Grasindo. Jakarta. 2005 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negara
Sipil
