UNIVERSITAS INDONESIA USIA PERKAWINAN PERTAMA WANITA BERDASARKAN STRUKTUR WILAYAH KABUPATEN BOGOR SKRIPSI

UNIVERSITAS INDONESIA

USIA PERKAWINAN PERTAMA WANITA BERDASARKAN STRUKTUR WILAYAH KABUPATEN BOGOR

SKRIPSI

DINI RISYA P 0606071355

DEPARTEMEN GEOGRAFI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK JULI 2011

Usia perkawinan..., Dini Risya, FMIPA UI, 2011

UNIVERSITAS INDONESIA

USIA PERKAWINAN PERTAMA WANITA BERDASARKAN STRUKTUR WILAYAH KABUPATEN BOGOR

SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains

DINI RISYA P 0606071355

DEPARTEMEN GEOGRAFI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK JULI 2011




KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sains Jurusan Geografi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Dra. M.H. Dewi Susilowati,M.S selaku pembimbing I dan Pembimbing Akademis penulis serta Drs.F.T.H.R Sitanala, M.S selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing, memberikan ide, membaca serta koreksi atas skripsi penulis dari awal tahap proposal hingga sidang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 2. Dra. Tuti Handayani, M.S dan Drs. Cholifah Bahaudin, M.A selaku penguji yang telah memberikan masukan,koreksi, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini 3. Drs. Hari Kartono, M.S selaku ketua sidang yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini 4. Para Dosen Departemen Geografi yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh staff dan karyawan Departemen Geografi yang telah membantu penulis dalam pembuatan surat izin dan bantuan lainnya. 5. Keluarga tercinta terutama mama,papa, dan adik yang selalu memberikan semangat, dukungan baik moril maupun material, dan doa untuk penulis dari awal penulis menempuh pendidikan (sekolah) hingga saat skripsi ini dapat selesai. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Le’ Tini dan Bude Ida yang selalu memberikan semangat, nasihat, serta bantuan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai.


6. Kepada Alm. M. Syarif Siregar, Opung Arif, penulis berterima kasih atas segala kasih sayang dan kebaikan yang diberikan kepada penulis semasa beliau hidup 7. Kepada Mba’ Dian (Alm. Dian Puspitasari), penulis sangat berterima kasih atas semua yang pernah beliau ajarkan dan atas segala kebaikan beliau semasa hidup. 8. Instansi Kesbanglinmas dan BPS Kabupaten Bogor, serta kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi. Terima kasih bantuan, perizinan, dan partisipasi hingga skripsi ini dapat selesai 9. Dwi Cahyaningtyas,Fitriani Wulandari, Byanda Zanetta, Amanda Aurora, Farda Pusparini, Paramitha Citta Prabaswara, Cut Cinta Rimandya Marezi, Cinantya Natirasmi, dan Bindu Gusfiantini terima kasih atas semangat, dukungan, serta keceriaan yang kalian hadirkan. Terima kasih selalu sabar menjadi tempat penulis berkeluh-kesah dan sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan karena dipertemukan dengan kalian yang merupakan saudara serta sahabat. 10.Teman-teman Georafi 2006 dan 2005 yang sama-sama berjuang dengan penulis selama penyusuan skripsi ini yaitu Alfariz, Laila Amirah, Zulfikri,Diah, tetap semangat kawan, juga kepada Dita Safitri, Habi Rubyah, Rizki Fitrahadi, Harmia, Wine Siagian, Kristi, Lasma, Venny, dan teman-teman Geografi 06 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu 11.Teman-teman Geografi 2007 yang sama-sama berjuang dan selalu memberikan semangat kepada penulis yaitu Dwityas Isnaeni, Fitria Wijayanti, Mentari Dewi, Shella Novasari, Tiara Ramadhanti, Mila, Anindito, Shinta, Karina Ajeng, Eva Astri, Bandu, Niki, Sunan, Ryan Saputra, penulis bersyukur dipertemukan oleh kalian. 12. Teman-teman Geografi 2008 yang membantu penulis semasa kuliah, Emir Hartato, Vashanti, Nadya Putri, Arum Nawang Wulan, Dewi, penulis mengucapkan banyak terima kasih.


13. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu penulis baik dalam kelancaran pengumpulan dan penyusunan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca agar penelitian dalam skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga hasil penelitian ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu Geografi. Depok, Juli 2011 Penulis



ABSTRAK

Nama : Dini Risya P Program Studi : Geografi Judul : Usia Perkawinan Pertama Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik usia perkawinan pertama rendah,salah satunya terdapat di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2010, didapatkan data bahwa lebih dari 50% wanita di Kabupaten Bogor memiliki usia kawin pertama rendah. Penelitian dilakukan untuk mengetahui persebaran usia perkawinan pertama wanita berdasarkan struktur wilayah di Kabupaten Bogor dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kabupaten Bogor yang dikelompokkan menjadi wilayah perkotaan (urban),wilayah peralihan (sub-urban),dan wilayah pedesaan (rural). Metode analisis yang digunakan berupa analisis spasial, dan analisis statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia perkawinan pertama wanita < 18 tahun lebih terkonsentrasi pada wilayah rural dengan dominansi tingkat pendidikan wanita Tamat SD-SLTP, wanita yang tidak memiliki mata pencaharian, keluarga miskin, dan pendapat wanita yang setuju terhadap pernikahan pada usia muda. Usia perkawinan pertama wanita > 22 tahun lebih terkonsentrasi pada wilayah urban dengan dominansi tingkat pendidikan Tamat SLTA, wanita yang tidak memiliki mata pencaharian (pekerjaan), keluarga tidak miskin, dan pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda. Kata Kunci xvii+100 halaman Daftar Pustaka

: usia kawin pertama wanita, struktur wilayah, tingkat pendidikan wanita : 9 gambar; 22 tabel; 12 peta : 42 (1965-2010)


ABSTRACT

Name Majoring Title

: Dini Risya P : Geography : Age at First Marriage of Women According The Region Structure of Bogor Regency

West Java Province has a low age of first marriage, one of those was in Bogor Regency. More than 50% of women in Bogor Regency had a low age at first marriage during 2010 years. This research aims to determine the distribution on age at first marriage of women according the region structure in Bogor Regency and factors that affect it. Bogor Regency is classified into urban, sub-urban, dan rural. Analysis method’s that used in this research is spatial analysis and statistical analysis. The results of this research is the first marriage age of women < 18 years were more concentrated in rural areas with a dominance graduating primary school secondary until junior high school, women with no livelihood, poor families, and opinion which agree with marriage at young age .The first marriage age of women > 22 years were more concentrated in urban areas with the level of dominance graduating high school education, women with no livelihood,not poor family, and opinion which disagree with marriage at young age. There was a correlation between age at first marriage of women with level of education,women’s livelihood, poor families, and women's perceptions about marriage Key words

: age at first marriage of women, the region structure, level of education of women xvii+100 pages : 9 picture; 22 table; 12 map Bibliography : 42 (1965-2010)


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................................... iii KATA PENGANTAR ............................................................................................ iv LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ............................ vii ABSTRAK ............................................................................................................... viii ABSTRACT ............................................................................................................ ix DAFTAR ISI ........................................................................................................... .x DAFTAR TABEL ................................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... xv DAFTAR PETA ....................................................................................................... xvi DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... xvii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1.1 Latar Belakang............................................................................................ 1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................................ 1.4 Batasan Penelitian ......................................................................................

1 1 4 4 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................ 2.1 Geografi ...................................................................................................... 2.1.1 Objek Penelitian Geografi ................................................................ 2.1.2 Pendekatan Utama Dalam Geografi ................................................. 2.1.3 Geografi Penduduk dan Demografi .................................................. 2.1.3.1 Geografi Penduduk ..................................................................... 2.1.3.4 Demografi .................................................................................. 2.2 Struktur Wilayah ........................................................................................ 2.2.1 Urban (Wilayah Perkotaan) ............................................................. 2.2.2 Rural (Wilayah Pedesaan ) ............................................................... 2.2.3 Sub-urban (Wilayah Peralihan) ........................................................ 2.3 Perkawinan ................................................................................................. 2.4 Usia Perkawinan Pertama .......................................................................... 2.4.1 Tingkat Pendidikan ............................................................................ 2.4.2 Keluarga Miskin ................................................................................ 2.4.3 Mata Pencaharian .............................................................................. 2.4.4 Opini (Pendapat) ................................................................................

7 7 8 9 15 16 19 20 25 26 28 30 33 35 36 37 38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .............................................................. 3.1 Alur Pikir Penelitian ................................................................................... 3.2 Daerah Penelitian........................................................................................ 3.3 Variabel Penelitian ..................................................................................... 3.4 Pengumpulan Data......................................................................................

45 45 47 47 47


3.4.1 Data Primer ....................................................................................... 3.4.2 Data Sekunder .................................................................................. 3.5 Pengolahan Data .......................................................................................... 3.5.2 Pengolahan Data Sekunder ................................................................ 3.5.3 Pengolahan Data Primer ...................................................................

47 50 51 51 53

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOGOR .................................... 60 4.1 Letak Geografis Kabupaten Bogor ............................................................. 60 4.2. Penggunaan Tanah Kabupaten Bogor ........................................................ 61 4.3 Aksesibilitas Kabupaten Bogor .................................................................. 62 4.4 Kondisi Kependudukan Kabupaten Bogor ................................................ 63 4.4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor ......................... 63 4.4.2 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor .................................................... 64 4.4.3 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Bogor ……………………………………………….. . 64 4.4.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kabupaten Bogor ....................................................... 67 4.4.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kemiskinan di Kabupaten Bogor ....................................................... 68 4.4.6 Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat di Kabupaten Bogor ............ 68 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................. 70 5.1 Hasil ............................................................................................................... 70 5.1.1 Struktur Wilayah Kabupaten Bogor ..................................................... 70 5.1.2 Usia Perkawinan Pertama Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor ................................................................... .74 5.1.3 Tingkat Pendidikan Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor .................................................................................. .75 5.1.4 Mata Pencaharian Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor .................................................................................. .76 5.1.5 Keluarga Miskin Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor .................................................................................. 77 5.1.6 Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor ................................ 78 5.1.6.1 Hasil Kuisioner Persepsi Wanita Terhadap Penikahan ............... 78 5.1.6.2 Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator................................................................. 79 5.1.6.3 Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor ......................... 85 5.2 Pembahasan .................................................................................................. 86 5.2.1 Hubungan Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Tingkat Pendidikan Wanita...................................................... 86 5.2.2 Hubungan Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Mata Pencaharian Wanita ........................................................ 88 5.2.3 Hubungan Antara Usia Kawin Pertama Wanita


dengan Keluarga Miskin....................................................................... 91 5.2.4 Hubungan Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda ................................................................. 93

BAB VI KESIMPULAN ......................................................................................... 96

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 97 LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Untuk Mengukur Persepsi Wanita Terhadap Pernikahan .................................................... 49 Tabel 3.2 Uji Validitas Instrumen Kuisioner Menggunakan Metode Korelasi Pearson-Product Moment ........................................... 57 Tabel 3.3 Uji Reliabilitas Instrumen Kuisioner Menggunakan Metode Cronbanch Alpha ...................................................................... 57 Tabel 4.1 Penggunaan Tanah Kabupaten Bogor Tahun 2009 ................................ 62 Tabel 4.2 Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor Tahun 2009 ............................................. 66 Tabel 4.3

Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi dan jenis kelamin di Kabupaten Bogor................................................... 67

Tabel 5.1

Usia Kawin Pertama Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor .................................................................................... 74

Tabel 5.2

Tingkat Pendidikan Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor ....................................................... 75

Tabel 5.3

Mata Pencaharian Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor ....................................................... 76

Tabel 5.4

Keluarga Miskin Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor .................................................................................... 77

Tabel 5.5

Hasil Kuisioner Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor ....................................................... 78

Tabel 5.6

Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Menikah di Usia Muda ..................................... 79

Tabel 5.7

Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Pendidikan dan Pengetahuan Wanita Terhadap Pernikahan .............................................................................. 80

Tabel 5.8

Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Memiliki Pekerjaan Sebelum Menikah ................................... 81


Tabel 5.9

Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Keluarga Miskin ..................................................................... 82

Tabel 5.10 Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia MudaBerdasarkan Indikator Informasi dan Teknologi ....................................................... 83 Tabel 5.11 Total Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda ............ 84 Tabel 5.12 Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia MudaUsia Muda Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor ................................. 85 Tabel 5.13 Korelasi Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Tingkat Pendidikan Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Menggunakan Uji Chi Square dan Koefisien Kontingensi .................................................................... 88 Tabel 5.14 Korelasi Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Mata PencaharianWanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Menggunakan Uji Chi Square dan Koefisien Kontingensi ..................................................................... 90 Tabel 5.15 Korelasi Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Keluarga Miskin Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Menggunakan Uji Chi Square dan Koefisien Kontingensi ..................................................................... 92 Tabel 5.16 Korelasi Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia MudaBerdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Menggunakan Uji Chi Square dan Koefisien Kontingensi ............................................ 95


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teori Jalur Terpusat Burgess ............................................................... 22 Gambar 2.2 Teori Sektor Hoyt ................................................................................ 23 Gambar 2.3 Multiple Nuclei Theory Haris - Ullman .............................................. 24 Gambar 3.1 Alur Pikir Penelitian ............................................................................ 46 Gambar 5.1 Aksesibilitas Jaringan Jalan Kabupaten Kabupaten Bogor dari Kecamatan Parung Panjang Menuju Kabupaten Tangerang .......................................................................... 71 Gambar 5.2 Perkebunan Anggrek Desa/Kelurahan Rawa Kalong .......................... 72 Gambar 5.3 Jalan Kabupaten Di Kecamatan Jonggol Menuju Desa/Kelurahan Sukanegara .......................................................................................... 72 Gambar 5.4 Pertanian Padi Sawah Desa/Kelurahan Kuta Mekar ........................... 73


DAFTAR PETA

Peta 1

Administrasi Kabupaten Bogor

Peta 2

Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor

Peta 3

Penggunaan Tanah Kabupaten Bogor

Peta 4

Penggunaan Tanah Terbangun Kabupaten Bogor

Peta 5

Mata Pencaharian Penduduk Non-Pertanian Kabupaten Bogor

Peta 6

Struktur Wilayah Kabupaten Bogor

Peta 7

Persebaran Responden Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor

Peta 8

Usia Kawin Pertama Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor

Peta 9

Tingkat Pendidikan Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor

Peta 10

Mata Pencaharian Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor

Peta 11

Keluarga Miskin Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor

Peta 12

Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor


DAFTAR LAMPIRAN

Kuisioner Lampiran1 Administrasi Desa/Kelurahan Kabupaten Bogor Lampiran 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bogor Tahun 2010 Lampiran 3 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2010 Lampiran 4 Mata Pencaharian Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bogor Tahun 2010 Lampiran 5 Klasifikasi Desa/Kelurahan Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Lampiran 6 Daerah Survei Pada Desa/Kelurahan Berdasarkan Struktur, Wilayah Kabupaten Bogor Lampiran 7 Hasil Survei Lapang Usia Kawin Pertama Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam kaitan dengan pembangunan, salah satu masalah yang perlu di perhatikan yaitu masalah kependudukan. Menurut hasil sensus 2010, jumlah penduduk Indonesia yaitu sebesar 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 % per tahun. Hal itu menandakan bahwa di Indonesia setiap tahunnya, jumlah penduduk bertambah 3 sampai 3,5 juta jiwa (BPS, 2010). Dengan persentase pertambahan penduduk yang tinggi setiap tahunnya, menurut proyeksi penduduk, pada tahun 2025 Indonesia akan memiliki jumlah penduduk sebesar 273,2 juta jiwa (BAPPENAS, 2005). Pertambahan jumlah penduduk dapat disebabkan antara lain oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Suatu ciri khas negara sedang berkembang adalah hampir semua negara itu memperlihatkan fertilitas yang jauh lebih tinggi daripada negara maju. Penelitian-penelitian tentang fertilitas yang telah banyak dilakukan memberikan hasil bahwa usia perkawinan pertama dari wanita, mempunyai pengaruh yang besar terhadap tinggi rendahnya tingkat fertilitas. Ini dikarenakan panjangnya masa reproduksi berkaitan dengan usia pertama kali wanita melakukan perkawinan. Makin muda usia wanita pada perkawinan pertama, maka kecenderungan untuk memiliki anak lebih banyak akan semakin tinggi. Dari sisi kesehatan, usia perkawinan pertama seorang wanita juga dapat mempengaruhi risiko melahirkan. Semakin rendah usia perkawinan pertama maka semakin besar risiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan bagi ibu maupun anaknya. Hal ini dikarenakan belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin, dan belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/melahirkan.


Konsep mengenai usia perkawinan pertama muncul ketika Donald J Bogue (1969) memperkenalkan pengelompokkan usia perkawinan pertama ke dalam 4 klasifikasi yaitu usia perkawinan anak-anak (child marriage), usia perkawinan muda (early marriage), usia perkawinan pada saat dewasa (marriage at maturity), dan usia perkawinan tua (late marriage). Klasifikasi dari Bogue ini dapat membantu peneliti untuk melihat fenomena usia perkawinan pertama yang terjadi pada suatu wilayah. Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia mengenai usia kawin pertama salah satunya oleh Gavin W. Jones (2008) yaitu mengenai fenomena usia perkawinan pertama di provinsi-provinsi di Indonesia. Secara umum, ia menyimpulkan bahwa usia perkawinan pertama di Indonesia masih tergolong rendah, walau secara keseluruhan fenomena usia perkawinan pertama bervariasi di semua provinsi. Faktor budaya menjadi salah satu faktor yang masih kuat mempengaruhi terjadinya perkawinan muda (early marriage). Dengan kemajuan teknologi khusunya teknologi informasi seharusnya dapat meningkatkan pendewasaan usia kawin. Pendewasaan usia kawin merupakan salah satu komponen vital yang turut menentukan kualitas sumber daya manusia dan kebahagiaan keluarga termasuk juga kesehatan ibu. Kondisi ini tentunya cukup memprihatinkan karena masih tingginya persentasi wanita yang melangsungkan perkawinan pada usia sangat muda sehingga dapat menyebabkan resiko yang ditanggungnya akan lebih besar. Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik kependudukan yang unik dimana salah satunya adalah usia kawin pertama yang relatif masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa. Pada tahun 1996, wanita yang melangsungkan perkawinan pertamanya pada usia 10-16 tahun sebanyak 39% dan sedikit menurun menjadi 34,8% pada tahun 2000 (Hasbullah, M. Sairi dan Rudi Saprudin Dawris, 2001) dan sampai tahun 2008 pun, usia perkawinan pertama wanita di Jawa Barat tetap rendah dimana usia perkawinan pertama wanita dibawah 16 tahun dengan persentase 22,60% dari seluruh provinsi di Indonesia (SUSENAS 2008).


Daerah penelitian meliputi Kabupaten Bogor dengan posisinya yang berbatasan dengan Kota Depok dan termasuk ke dalam kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) serta Bopuncur (Bogor, Puncak, Cianjur). Dengan posisinya tersebut, wilayah di sekitar Kabupaten Bogor secara tidak langsung dapat membawa pengaruh terhadap pembentukan karakteristik penduduk di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 4.763.209 jiwa dan merupakan salah satu wilayah dimana pernikahan di Provinsi Jawa Barat paling banyak terjadi yaitu sebesar 44.045 pernikahan pada tahun 2010. Berdasarkan data yang dimiliki BPPKB pada tahun 2008, rata-rata usia kawin pertama wanita Kabupaten Bogor, adalah 17,8 tahun. Data dari BPS Kabupaten Bogor pada tahun 2010, bila ditinjau menggunakan klasifikasi Bogue (1969), maka usia perkawinan muda (< 18 tahun) pada wanita mencapai 55,08%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah penduduk wanita di Kabupaten Bogor memiliki usia perkawinan pertama yang masih rendah. Fenomena usia perkawinan pertama wanita yang terjadi akan dilihat persebarannya pada wilayah perkotaan (urban), wilayah peralihan (sub-urban), dan wilayah pedesaaan (rural) yang membentuk struktur wilayah Kabupaten Bogor. Pembentukan struktur wilayah Kabupaten Bogor mengacu kepada analisis struktur keruangan suatu wilayah yang salah satunya dikemukakan oleh Yunus (2010). Beliau menggunakan analisis struktur keruangan dalam melihat suatu fenomena yang terjadi pada wilayah kota dan desa menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengetahui bagaimana persebaran usia perkawinan pertama wanita berdasarkan struktur wilayah Kabupaten Bogor yang meliputi wilayah perkotaan, pedesaan, dan peralihan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.


1.2 Rumusan Masalah Bagaimana persebaran usia perkawinan pertama wanita berdasarkan struktur wilayah di Kabupaten Bogor dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? 1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persebaran usia perkawinan pertama wanita berdasarkan struktur wilayah di Kabupaten Bogor dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. 1.4 Batasan Penelitian a. Usia Perkawinan Pertama Wanita adalah usia pada saat wanita berubah statusnya dari belum kawin menjadi kawin atau menikah yang dilakukan secara hukum dan biologis yang merupakan saat pertama kalinya suami dan istri melakukan hubungan intim (sexual intercourse) sehingga memberikan hasil reproduksi yang nyata yaitu anak (Biro Pusat Statistik, 2010) b. Tingkat Pendidikan Wanita dalam penelitian ini yaitu jenjang pendidikan formal tertinggi yang berhasil dicapai oleh wanita c. Mata Pencaharian Wanita yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pekerjaan yang dimiliki oleh setiap penduduk wanita d. Mata Pencaharian dalam penelitian ini adalah pekerjaan yang dimiliki oleh setiap penduduk meliputi mata pencaharian tani, mata pencaharian non-tani, mata pencaharian buruh, mata pencaharian non-buruh, dan tidak memiliki mata pencaharian e. Mata Pencaharian Non-Tani yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu setiap penduduk yang memiliki pekerjaan pada bidang industri, perdagangan, perhotelan, konstruksi, pemerintahan, angkutan dan transportasi, wiraswasta, petambangan dan penggalian (Biro Pusat Statistik, 2010)


f. Mata Pencaharian Buruh yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu setiap penduduk yang bekerja pada sektor industri maupun pertanian dan merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan

kelangsungan

perusahaan,

pekerja/buruh dan

dan

meningkatkan

keluarganya, kesejahteraan

menjamin masyarakat

Indonesia pada umumnya ( Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh) g. Mata Pencaharian Non-Buruh yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu setiap penduduk yang memiliki pekerjaan pada sektor selain industri dan pertanian yang berkaitan dengan proses produksi barang maupun jasa. h. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak memiliki kemampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar atau keluarga yang memiliki pendapatan lebih rendah dari UMR yang berlaku di suatu wilayah (Biro Pusat Statistik, 2010) i. Persepsi Wanita Terhadap Pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pernyataan pendapat seorang wanita terhadap pernikahan khusunya pernikahan yang terjadi di usia muda berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang telah didapatkannya. j. Penggunaan Tanah adalah pemanfaatan tanah menurut fungsinya yang menjadi indikator aktivitas masyarakat di suatu tempat k. Penggunaan Tanah Terbangun yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan tanah yang diperuntukkan bagi bangunan yang rapat dan bertingkat antara lain untuk permukiman dan gedung (Sinulingga, 1999) l. Struktur Wilayah dalam penelitian ini merupakan hasil dari susunan berbagai kesamaan pada ruang muka bumi berdasarkan kriteria tertentu yang terdiri dari


wilayah perkotaan (urban), wilayah peralihan (sub-urban), dan wilayah pedesaan (rural) m. Urban (wilayah perkotaan) dalam penelitian ini merupakan bagian ruang muka bumi yang memenuhi kriteria seperti jumlah penduduk > 2000 jiwa, mata pencaharian non-pertanian > 60%, dan jenis penggunaan tanah terbangun > 60% (Sinulingga, 1999) n. Sub-urban (wilayah pinggiran) dalam penelitian ini merupakan bagian muka ruang muka bumi yang memenuhi kriteria seperti jumlah penduduk 1000 – 2000 jiwa, mata pencaharian non-pertanian 40 - 60%, dan jenis penggunaan tanah terbangun 40 – 60% (Sinulingga, 1999) o. Rural (wilayah pedesaan) dalam penelitian ini merupakan bagian ruang muka bumi yang memenuhi yaitu jumlah penduduk ( < 1000 jiwa ), mata pencaharian non-pertanian < 40%, dan jenis penggunaan tanah terbangun

< 40%

(Sinulingga, 1999) p. Wilayah adalah ruang muka bumi yang memiliki ciri-ciri yang sama sehingga dapat dibedakan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya (I Made Sandy, 1989)


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Geografi Geografi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan graphien yang berarti pencitraan. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan dari fenomena yang ada di permukaan bumi berikut makhluk hidup yang tinggal di dalamnya dan interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Peter Hagget (2001) dalam bukunya yang berjudul Geography: A Global Synthesis mengemukakan beberapa definisi Geografi menurut para ahli antara lain: a. Hartshrone (1959) Geografi merupakan ilmu yang memberikan perhatian terhadap deskripsi dan penggambaran karakteristik variabel-variabel yang terdapat di permukaan bumi secara akurat. b. Yeates (1968) Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang memberikan perhatian pada uji coba penjelasan teori dan pengembangan rasional dan memprediksikan karasteristik dari berbagai macam lokasi dan distribusi spasial pada permukaan bumi. Dari definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa Geografi mempelajari variasi keruangan tentang bagaimana dan mengapa sesuatu hal berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain pada permukaan bumi.


2.1.1 Objek Penelitian Geografi

Objek penelitian Geografi terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material meliputi gejala yang terdapat di permukaan bumi meliputi tanah, batuan, cuaca, iklim, udara, air, flora dan fauna yang memiliki hubungan dengan kehidupan manusia. Objek formal meliputi cara berpikir dan sudut pandang terhadap suatu gejala yang terjadi di permukaan bumi baik yang bersifat fisik maupun sosial yang dikaji dari sudut pandang keruangan. Dalam objek formal terdapat tiga hal penting dalam sudut pandang keruangan, yaitu pola dan persebaran gejala tertentu di permukaan bumi (spatial patterns), hubungan antargejala (spatial system), dan perkembangan atau perubahan yang terjadi pada suatu gejala (spatial process). Pendekatan objek formal Geografi meliputi yaitu: a. Aspek Keruangan (Spatial) Dalam mempelajari suatu wilayah, Geografi melihat dari segi “nilai” suatu tempat dari berbagai kepentingan dan dari hal inilah kemudian kita mempelajari mengenai letak, jarak, keterjangkauan, dan lainnya. b. Aspek Kelingkungan (Ecology) Mempelajari suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain dan komponen-komponen yang terdapat pada suatu wilayah terdiri dari komponen biotik (hidup) seperti manusia, hewan, tumbuhan serta komponen abiotik (mati) seperti air, tanah, iklim. c. Aspek Kewilayahan (Regional) Mempelajari persamaan dan perbedaan antara wilayah yang satu dengan yang lain yang memiliki karakteristik tertentu. Dengan demikian muncul regionalisasi atau pewilayahan.


d. Aspek Waktu (Temporal) Mempelajari perkembangan suatu wilayah dari waktu ke waktu atau perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya perubahan penggunaan tanah di suatu wilayah dari waktu ke waktu.

2.1.2 Pendekatan Utama Dalam Geografi

Dalam ilmu Geografi terdapat 3 pendakatan utama yaitu:

a. Pendekatan Keruangan (Spatial Approach) Pendekatan Keruangan merupakan suatu metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang yang dalam hal ini variabel ruang mendapat posisi utama dari setiap analisis. Godall dalam Yunus (2010) mengemukakan bahwa pendekatan keruangan dapat diartikan sebagai metode analisis yang menekankan pada variabel ruang. Menurut Yunus (2010:46) terdapat 9 tema analisis dalam keruangan yaitu: 1) Analisis Pola Keruangan (Spatial Pattern Analysis) 2) Analisis Struktur Keruangan (Spatial Structure Analysis) 3) Analisis Proses Keruangan (Spatial Process Analysis) 4) Analisis Interaksi Keruangan (Spatial Interaction Analysis) 5) Analisis Organisasi/Sistem Keruangan (Spatial Organization/ Spatial System Analysis) 6) Analisis Asosiasi Keruangan (Spatial Association Analysis) 7) Analisis Komparasi Keruangan (Spatial Comparation Analysis) 8) Analisis Kecenderungan Keruangan (Spatial Tendency Trend Analysis) 9) Analisis Sinergisme Keruangan (Spatial Synergism Analysis) 10)


Dalam pendekatan keruangan, terdapat pendekatan-pendekatan antara lain: 1)

Pendekatan Topik Pendekatan topik dapat dilakukan dengan memilih topik yang menjadi

tema penelitian kemudian menentukan wilayah kajian. Topik yang menjadi tema penelitian diungkapkan secara deskriptif sesuai fakta yang terjadi di lapangan dihubungkan intensitas, interaksi, dan interaksi dengan wilayah kajian.

2)

Pendekatan Aktifitas Manusia Pendekatan aktifitas manusia dilihat melalui kegiatan manusia di suatu

wilayah atau daerah tertentu seperti persebaran, interaksi, interelasi, dan gejala lain yang

berhubungan dengan aktifitas manusia. Misalnya

persebaran aktifitas manusia dapat dilihat dari mata pencaharian penduduknya. Aktifitas tersebut tentunya dapat berlangsung di tempat yang berbeda sehingga dari situlah dapat dilihat bagaimana interelasi dengan lingkungan seperti kesuburan tanah, transportasi, dan lainnya yang termasuk ke dalam faktor Geografi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat suatu deskripsi (gambaran) mengenai hubungan antara aktifitas manusia yaitu penduduk menurut persebarannya dalam ruang dan interelasinya dengan gejala lain.

3) Pendekatan Regional Pendekatan regional merupakan suatu metode untuk memahami gejala tertentu dimana unsur utama yang ditekankan adalah wilayah (region) yang merupakan ruang.

b. Pendekatan Ekologi (Ecological Approach) Pendekatan Ekologi merupakan suatu metode untuk memahami gejala tertentu yang berkaitan dengan interelasi antara manusia dengan variabel


lingkungan dan menjelaskan hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan. Dalam pendekatan ekologi, manusia menjadi unsur utama kajian. Yunus (2010: 94) mengemukakan, secara garis besar ada 4 tema analisis yang dikembangkan dalam pendekatan ekologis yaitu:

1) Tema analisis manusia dengan lingkungan (Man and Environment Analysis) 2) Tema analisis kegiatan manusia dengan lingkungan (Human Activity and Environmental Analysis) 3) Tema analisis kenampakan fisikal alami dengan lingkungan (Physico-Natural Features and Environment Analysis) 4) Tema analisis kenampakan fisikal budayawi dengan lingkungan (Physico-Artificial Features and Environment Analysis)

c. Pendekatan Regional Kompleks (Regional Complex Approach) Pendekatan Regional Kompleks merupakan kombinasi dari pendekatan keruangan dan ekologi. Kesesuaian wilayah diidentifikasi melalui diferensiasi daerah, arus, dan hubungan antar wilayah yang ditentukan. 1) Konsep Wilayah (Region) Region atau wilayah secara umum dapat diartikan sebagai bagian ruang muka bumi yang dapat dibedakan menurut karakteristik tertentu dibandingkan dengan wilayah lainnya. Beberapa definisi tentang region atau wilayah yang diungkapkan para ahli yaitu:  Hagget (2001) Region atau wilayah merupakan bidang manapun di permukaan bumi dengan karaktarestik baik alami maupun buatan manusia yang dapat dibedakan dengan daerah disekitarnya.


 Bintarto (1979) Region atau wilayah merupakan sebagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari wilayah sekitar.  Hartshorne (1959) Region atau wilayah merupakan sebuah daerah dari lokasi spesifik dimana dibedakan dari daerah lainnya yang terbentang sejauh luasnya perbedaan.  Sandy (1989) Region atau wilayah merupakan ruang muka bumi yang memiliki ciri-ciri yang sama sehingga dapat dibedakan antara wilayah yang satu dan yang lainnya.  Yunus (2010) Yunus (2010:124) mengemukakan pendapatnya mengenai definisi region atau wilayah berdasarkan pendapat parah ahli yaitu: a.

Suatu wilayah memiliki batas-batas tertentu yang dapat

digunakan

untuk

mengenali

karakteristiknya

sehingga dapat

dibedakan dengan wilayah lainnya b.

Suatu wilayah memiliki karakteristik tertentu yang menjadi

indikasi kesatuan di dalamnya c.

Karakteristik mana menunjukkan keseragaman yang dapat

diamati dalam lingkup satuan daerah dimana atribut tersebut berada d. Karakteristik wilayah dapat merupakan fenomena alami seperti wilayah geomorfologi, hidrologi sedangkan fenomena non-alami atau artifisial meliputi wilayah budaya, wilayah industri dan lainnya.


e. Suatu wilayah tidak ditentukan oleh luas atau tidaknya wilayah mulai dari beberapa meter persegi sampai wilayah benua. f. Suatu wilayah memiliki batas-batas yang dapat berubah oleh karena sebab tertentu g. Suatu wilayah dapat memiliki batas-batas fisik yang jelas seperti sungai, jalan, batas tipe penggunaan tanah, dan dapat pula menyerupai batas maya seperti batas administrasi, batas wilayah budaya, wilayah bahasa, dan lainnya.

Berbicara

mengenai

wilayah,

tipe-tipe

wilayah

dikelompokkan

berdasarkan yaitu:

a. Wilayah Berdasarkan Keseragaman Wilayah berdasarkan keseragaman (homogenity) dikenal dengan sebutan

wilayah

formal

(formal

region),

wilayah

homogen

(homogeneous region), wilayah seragam (uniform region). Contoh wilayah formal berdasarkan kenampakan fisik alami seperti wilayah tanah regosol, wilayah hutan primer, dan sebagainya.

b.

Wilayah Berdasarkan Keanekaragaman Wilayah berdasarkan keanekaragaman (homogenity) dikenal dengan

sebutan wilayah heterogen (heterogenous region), wilayah fungsional (functional region), wilayah nodal (nodal region), dan wilayah organik (organic region). Identifikasi wilayah berdasarkan keanekaragaman didasarkan pada satu atau beberapa jenis kegiatan yang terbentun dalam jejaring keterkaitan antara sub-subwilayah. Misalnya jejaring sosial, ekonomi, kultural atau gabungan dari kegiatan tersebut.


c. Wilayah Berdasarkan Tema Kajian Dalam Geografi, identifikasi tipe wilayah berdasarkan banyak sedikitnya topik dibedakan ke dalam berbagai perspektif, antara lain: • Atas dasar tema wilayah seperti wilayah lokal, regional, nasional dan lainnya • Atas dasar tipe lingkungan seperti wilayah lingkungan abiotik, wilayah lingkungan biotik, wilayah lingkungan sosial, dan lainnya • Atas dasar zona wilayah seperti wilayah DAS Kapuas, wilayah pantai, wilayah hujan tropis, dan lainnya • Atas dasar keilmuan seperti wilayah Geografis, wilayah geologis, dan lainnya

d. Wilayah Berdasarkan Banyak Sedikitnya Topik Identifikasi tipe wilayah berdasarkan banyak sedikitnya topik dibedakan menjadi wilayah satu topik (single topic region), wilayah topik ganda (double topic region), wilayah multi topik (multiple topic region), wilayah topik terfusi (fused topic region/combined topic region), wilayah Ad-Hoc (Ad-Hoc region), dan wilayah total (total region).

e. Wilayah Berdasarkan Banyak Hierarki Identifikasi tipe wilayah berdasarkan banyak sedikitnya topik dibedakan menjadi konsep order dan konsep ranking.

2)

Pewilayahan (Regionalization) Regionalization diartikan sebagai suatu proses pembentukan region.

Pengertian membentuk dalam hal ini bukan mengadakan suatu region, karena proses pembentukan region sejalan dengan dinamika perubahan alam maupun perubahan kehidupan manusia itu sendiri. Istilah regionalisasi atau


pewilayahan (bukan perwilayahan) adalah upaya untuk mengemukakan dan menentukan keberadaan wilayah di permukaan bumi. Yunus (2010:148) mengemukakan upaya untuk menentukan keberadaan wilayah itu sendiri dapat dilaksanakan melalui dua metode yaitu metode agregasi (metode penggabungan banyak daerah yang kecil menjadi suatu kesatuan wilayah yang besar dengan karakteristik tertentu) dan metode diseksi (metode pemecahan suatu kesatuan wilayah untuk mengidentifikasi keberadaan subwilayah secara lebih detail dengan mempertimbangkan semua unsur pembeda yang dimiliki masing-masing sub-wilayah sehingga karakteristik sub-wilayah dapat dikemukakan dengan jelas).

Metode diseksi disebut juga dengan

regional classification (klasifikasi regional). Dalam pembahasan mengenai wilayah yang telah dikemukakan, upaya regionalisasi dapat didasarkan atas ide homogenitas, heterogenitas, banyak sedikitnya topik atau ide tata jenjang wilayah. Variasi regionalisasi yang dilaksanakan sangat ditentukan oleh tujuan regionalisasi, kriteria, dan ketersediaan data yang ada. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa metode agregasi dan diseksi bertujuan untuk mengurangi variasi wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lain sehingga perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain dapat dipahami dengan jelas Dari ketiga pendekatan utama Geografi, Peter Hagget (2001:765) berpendapat bahwa tiga pendekatan utama Geografi ini memiliki keuntungan yaitu dapat menekankan kesatuan antara unsur fisik dan non-fisik sehingga fenomena yang terjadi dapat dipahami secara holistik (menyeluruh).

2.1.3 Geografi Penduduk dan Demografi Perkawinan

(meliputi

umur

perkawinan

pertama)

merupakan

aspek

kependudukan yang bersifat dinamis yang dapat mempengaruhi kondisi penduduk di suatu tempat. Perkawinan yang menjadi salah satu aspek dinamis kependudukan


ini, dibahas dalam cabang ilmu Geografi yang mempelajari kependudukan yaitu Geografi Penduduk dan Demografi.

2.1.3.1 Geografi Penduduk Geografi penduduk yang awalnya tergabung dalam geografi regional muncul sebagai respon terhadap tingkat pertumbuhan penduduk yang dapat menimbulkan masalah dalam pembangunan. Beberapa pengertian menenai geografi penduduk menurut antara lain dikemukakan oleh: a. Willbur Zelinsky (1966) Geografi Penduduk merupakan analisis geografi tentang fenomena penduduk yaitu interaksi diantara areal differences in population atau dengan unsur lain yang masih termasuk dalam studi geografi tentang suatu daerah

b. Beajeau Garnier (1976) Geografi

Penduduk

menjelaskan

tentang

fakta-fakta

demografi

dan

kemungkinan yang timbul yakni karakteristik alamnya

c. Edward Ackerman (1959) Geografi Penduduk mempelajari proses identifikasi dari fenomena-fenomena alam, dalam hal ini meliputi kategorisasi, klasifikasi, dan perbedaan. Geografi penduduk mengidentifikasikan perubahan yang terjadi. Aspek perubahan dan yang terjadi pada penyebaran dalam ruang dimana variabel waktu memainkan peranan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Geografi Penduduk tidak hanya mempelajari manusia sebagai fenomena saja, tetapi merupakan


ciri yang mewarnai suatu daerah dan elemen perbedaan suatu daerah. Adapun yang dipelajari dalam Geografi Penduduk antara lain di kemukakan oleh: a. Glenn T Trewartha - Tentang Geografi Penduduk masa lampau (sejarah penduduk) - Jumlah penduduk yang meliputi penyebaran, kepadatan, pertumbuhan, dan migrasi - Kualitas penduduk. pola daerah penyebarannya (termasuk kualitas sosial ekonomi dan fisik), dan karakteristik penduduk

b. Zellinsky (1966) Zellinksy mengklasifikasikan fenomena penduduk dalam 3 kategori yaitu: - Berdasarkan ciri-ciri yang diperoleh dari fakta kelahiran, keturunan atau sifat-sifat fisik seseorang termasuk umur, sex, dan ras - Yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan budaya seperti tempat tinggal, pekerjaan, status perkawinan, kasta, pendapatan, bahasa, dan agama - Elemen yang bersifat dinamis yaitu data vital tentang kelahiran, kematian, dan migrasi

c. John Clarke (1966) John Clarke melihat karakteristik manusia dalam Geografi Penduduk seperti: - Jumlah penduduk - Dari segi fisik yaitu umur, sex, ras, dan sebagainya - Dari segi sosial yaitu status keluarga, perkawinan, tempat tinggal, pendidikan, agama, bahasa, dan suku - Dari segi ekonomi yaitu industri, pekerjaan, pendapatan, dan sebagainya - Dinamika kelahiran, kematian, dan migrasi


Geografi penduduk memanfaatkan data-data demografi yang berkepentingan dengan fenomena masalah kependudukan dalam ruang dan waktu tertentu yang meliputi penjelasan dan proses yang terjadi di dalamnya.Permasalahan mengenai kependudukan pun dibahas dalam Demografi.

Hal yang menjadi persamaan dan

perbedaan antara Geografi Penduduk dengan Demografi antara lain: 1. Persamaan a. Sama-sama mempelajari kependudukan b. Sama-sama menggunakan data statistik c. Pada dasarnya bersifat kuantitatif

2. Perbedaan a. Demografi lebih mengutamakan tentang angka, jumlah, dan persentase yakni dari segi fisik, umur, sex, dan ras b. Gerografi Penduduk lebih menjelaskan dan analisa aspek ruang dan interationships dari distribusi, komposisi, dinamika, pertumbuhan penduduk dengan unsur fisik, lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Adapun perbedaan Geografi Penduduk dengan ilmu-ilmu lain yang membahas tentang kependudukan antara lain: a. Sosiologi

: mempelajari penduduk sebagai keluarga sosial masyarakat

b. Antropologi

: mempelajari evolusi manusia, perkembangan genetika, dan klasifikasi manusia

c. Ekonomi

: berkepentingan atas ekonomi dari pola demografi dan penelusuran sejarah populasi dalam perbedaan waktu


Dalam Geografi Penduduk, perkawinan (meliputi umur perkawinan) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas, khususnya wanita, yang berkaitan dengan tingkat kelahiran bayi hidup, dimana perkawinan yang semakin ditunda akan mengurangi kemampuan reproduksi seseorang begitu pula dengan umur perkawinan pertama wanita. Semakin tua umur perkawinan pertama, maka semakin pendek masa reproduksinya sehingga makin sedikit anak yang akan dilahirkan dan sebaliknya.

2.1.3.2 Demografi Demografi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” yang berarti rakyat atau penduduk dan “ Grafein” yang artinya adalah menulis. Jadi Demografi adalah tulisan-tulisan datau karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk. Istilah ini pertama kali di pakai oleh Achille Guillard dalam karangannya yang berjudul Elements de Statistique Humaine on Demographic Compares pada tahun 1885. Donald J. Bogue, dalam bukunya yang berjudul Principles of Demography mengemukakan, definisi dari Demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik, tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen yaitu Kelahiran (Fertilitas), Kematian (Mortalitas), Perkawinan, Migrasi dan Mobilitas Sosial. Adapun tujuan pokok dari Demografi yaitu: 1.

Mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu

2.

Menjelaskan

pertumbuhan

masa

lampai,

penutunannya

dan

persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia 3.

Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial

4.

Mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya


Pengetahuan tentang kependudukan merupakan hal yang penting untuk lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Perencanaan-perencanaan

yang

berhubungan

dengan

pendidikan,

perpajakan,

kemiliteran, kesejahteraan sosial, perumahan, pertanian, dan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, jalan, rumah-rumah sakit, pusat-pusat pertokoan dan pusat-pusat rekreasi akan menjadi lebih tepat apabila kesemuanya didasarkan pada data

kependudukan.

Apabila

seseorang

ingin

mengetahui

seberapa

cepat

berkembangnya perekonomian suatu negara, maka hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan lapangan kerja, persentase penduduk yang ada di sektor pertanian, industri dan jasa-jasa. Untuk melihat peningkatan standar kehidupan dapat dilihat pada tingkat harapan hidup rata-rata penduduk, sebab tidak ada ukuran yang lebih baik kecuali lamanya hidup seseorang di negara tersebut. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara terus-menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumalh kematian yang terjadi pada semua golongan umur. Sementara itu migrasi juga berperan: ‘imigran’ (pendatang) akan menambah dan ‘emingran’ akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 4 komponen yaitu: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), in-migration (migrasi masuk) dan out-migration (migrasi keluar). Umur perkawinan pertama dalam demografi merupakan salah satu faktor yang menentukan tingi rendahnya fertilitas dan berkaitan dengan fekunditas (potensi fisik untuk melahirkan anak) dimana makin muda seorang wanita melakukan perkawinan, maka makin panjang masa reproduksinya sehingga makin banyak anak yang dilahirkan dan sebaliknya.

2.2 Struktur Wilayah Istilah struktur berasal dari bahasa Inggris yaitu structure yang berarti susunan. Oleh karena sebuah ruang adalah wahana/wadah gejala geosfer, maka di dalamnya


terdapat berbagai macam gejala baik fisik maupun non-fisik. Untuk mempelajari struktur sebuah ruang, dapat menggunakan analisis struktur keruangan yang merupakan bagian dari pendekatan keruangan (spatial approach) dalam Geografi. Dengan menganalisis ruang atas dasar strukturnya, peneliti dapat mengungkapkan struktur gejala fisik, non-fisik, maupun keduanya. Dalam membahas struktur keruangan yang menjadi tekanan adalah kekhasan komposisi gejala yang ada dalam ruang. Yunus (2010:57) memberikan contoh analisis struktur ruang berdasarkan gejala fisik yaitu penggunaan tanah. Kenyataan menunjukkan bahwa bentuk penggunaan tanah bermacam-macam

seperti

untuk

permukiman,

tegalan,

persawahan,

industri,

perkantoran, dan sebagainya. Dari berbagai macam penggunaan tanah tersebut akan disederhanakan menjadi dua kelompok penggunaan tanah yaitu penggunaan tanah agraris dan non-agraris untuk memudahkan pemahaman. Analisis struktur keruangan dilakukan di suatu kota dan desa dengan mengambil 4 sampel ruang yang dianggap mewakili populasi dengan karakter gradasi komposisi bentuk penggunaan tanahnya yaitu bagian dalam kota (urban area), bagian pinggiran kota (urban fringe), bagian kedesaan (rural area). Hasil pengolahan data yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa struktur keruangan yang berbeda-beda untuk masing-masing daerah sampel atas dasar komposisi bentuk penggunaan tanahnya. Di daerah bagian dalam kota menunjukkan bahwa penggunaan tanah non-agraris dengan persentase 100%, di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan daerah terbangun sehingga bentuk penggunaan tanah nonagraris masih dominan dan untuk penggunaan tanah agraris dengan persentase sebesar 100% berada di rural area. Contoh lain mengenai pembentukan struktur ruang suatu wilayah yaitu dapat dilihat pada struktur ruang kota. Teori-teori yang membahas struktur internal ruang kota antara lain teori yang dikemukakan oleh Burgess dengan teori Concentric Zone, Hoyt dengan teori Sectoral Model, dan Ullman dengan teori Multiple Nuclei. a.) Concentric Zone theory (Burgess)


Teori Jalur Sepusat atau Teori Konsentri E.W. Burgess, mengemukakan bahwa kota terbagi sebagai berikut: •

Pada lingkaran dalam terletak pusat kota (central business district atau CBD) yang terdiri atas bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan toko pusat perbelanjaan (1)

•

Pada lingkaran tengah pertama terdapat jalur alih yaitu rumah-rumah sewaan, kawasan industri, perumahan buruh (2)

•

Pada lingkaran tengah kedua terletak jalur wisma buruh, yakni kawasan perumahan untuk tenaga kerja pabrik (3)

•

Pada lingkaran luar terdapat jalur madyawisma, yakni kawasan perumahan yang luas untuk tenaga kerja halus dan kaum madya (middle class) (4)

•

Di luar lingkaran terdapat jalur pendugdag yaitu jalur penglaju (jalur ulang-alik) sepanjang jalan besar terdapat perumahan masyarakat golongan madya dan golongan atas atau masyarakat upakota (5)

Gambar 2.1 Teori Jalur Terpusat Burgess Sumber: http://rri.wvu.edu/WebBook/Briassoulis/figure3.2c.jpg

b.) Sectoral Model Theory (H. Hoyt) Teori Sektor menurut Hoyt, mengemukakan bahwa kota tersusun sebagai berikut: • Pada lingkaran sepusat terdapat pusat kota atau CBD (1)


•

Pada sektor tertentu terdapat kawasan industri ringan dan kawasan perdagangan (2)

•

Dekat pusat kota dan dekat sektor tersebut di atas, pada bagian sebelah menyebelahnya, terdapat sektor murbawisma, yaitu kawasan tempat tinggal kaum murba atau kaum buruh (3)

•

Agak jauh dari pusat kota dan sektor industri serta perdagangan, terletak sektor madyawisma (4)

•

Lebih jauh lagi terdapat sektor adiwisma, kawasan tempat tinggal golongan atas (5)

Gambar 2.2 Teori Sektor Hoyt Sumber: http://cronodon.com/sitebuilder/images/Hoyt1-367x600.jpg


c.) Multiple Nuclei Theory (Harris-Ullman) Teori ini menggambarkan bahwa kota-kota besar akan mempunyai struktur yang terbentuk atas sel-sel, dimana penggunaan lahan yang berbedabeda akan berkembang disekitar titik-titik pertumbuhan atau Nuclei didalam daerah perkotaan. Perumusan ide ini pertamakali diusulkan oleh C.D Harris dan F.L Ullmann tahun 1945. (Yunus 2002;44). Disamping menggabungkan ide-ide yang dikemukakan teori konsentris dan teori sektor, teori pusat kegiatan banyak ini masih menambahkan unsur-unsur lain. Yang perlu diperhatikan adalah Nuclei yang mengandung pengertian semua unsur yang menarik fungsi-fungsi antara lain pemukiman, perdagangan, industri, dll. Oleh karenanya teori ini mempunyai struktur keruangan yang berbeda dengan teori konsentris dan teori sektoral.


Gambar 2.3 Multiple Nuclei Theory Haris - Ullman Sumber: http://cronodon.com/sitebuilder/images/Harris_Ullman-533x690.jpg

Berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Yunus (2010) dalam menentukan struktur keruangan dan teori pembentukan struktur ruang kota yang dikemukakan di atas, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi dan membuat struktur wilayah Kabupaten Bogor. Struktur wilayah dalam penelitian ini diartikan sebagai hasil dari susunan berbagai kesamaan pada ruang muka bumi berdasarkan kriteria tertentu, dimana dalam penelitian ini kriteria tersebut dikelompokkan berdasarkan kepadatan penduduk, penggunaan tanah terbangun, dan mata pencaharian non-pertanian. Struktur wilayah Kabupaten Bogor dalam penelitian ini akan diidentifikasi menurut karakteristik wilayah yang menyusun struktur wilayah Kabupaten Bogor yaitu wilayah perkotaan (urban), wilayah peralihan (sub-urban), dan wilayah pedesaan (rural) 2.2.1 Urban ( Wilayah Perkotaan) Pendapat para ahli mengenai definisi kota, salah satunya di kemukakan oleh Haris dan Ulman dalam Daldjoeni (2003:39) dimana kota sebagai pusat untuk permukiman dan pemanfaatan bumi oleh manusia. Sedangkan Jayadinata (1999:124) memberikan definisi kota secara Geografis, dimana kota merupakan suatu tempat yang penduduknya padat, rumahnya berkompak-kompak, dan mata pencahariannya penduduknya bukan pertanian. Dalam pengertian teknis, kota memiliki jumlah penduduk tertentu. Badan Pusat Statistik (BPS), dalam pelaksanaan survei status desa/kelurahan yang dilakukan pada tahun 2000, menggunakan beberapa kriteria untuk menetapkan apakah suatu desa/kelurahan dikategorikan sebagai desa atau kota. Kriteria yang digunakan adalah: a. Kepadatan penduduk per kilometer persegi b. Persentase rumah tangga yang mata pencaharian utamanya adalah pertanian atau nonpertanian


c. Persentase rumah tangga yang memiliki telepon d. Persentase rumah tangga yang menjadi pelanggan listrik

e. Fasilitas umum yang ada di desa/kelurahan seperti fasilitas pendidikan, pasar,kompleks

pertokoan,dll.

Atas

dasar

skor

yang

dimiliki

oleh

desa/kelurahan tersebut,maka ditetapkan desa/kelurahan tersebut masuk dalam salah satu kategori berikut yaitu perkotaan besar, perkotaan sedang, perkotaan kecil, dan pedesaan Di sisi lain, Direktorat Cipta Karya Departemen PU secara implisit menganggap bahwa suatu konsentrasi permukiman dengan kepadatan 50 jiwa atau lebih per hektar berhak mendapat pelayanan fasilitas perkotaan, seperti pelayanan sampah dan air minum. Juga ada kriteria bahwa jaringan jalannya berlapis (berbentuk grid, bukan ribbon type). Kriteria di atas masih perlu di pertegas tentang berapa luas wilayah minimal yang kepadatannya 50 jiwa atau lebih per hektar dalam satu kesatuan wilayah yang utuh, artinya tidak terputus-putus. Dalam kebutuhan praktis misalnya menetapkan ibukota kabupaten yg berhak mendapat program P3KT perkotaan, Dirjen Ciptakarya PU menetapkan jumlah penduduk minimal 1000 jiwa. Tetapi instansi yang sama untuk kondisi yang berbeda menetapkan bahwa ibukota kecamatan yang perlu disusun rencana tata ruangnya setidak-tidaknya terdapat 10 hektar lahan dengan jumlah penduduk minimal 1000 jiwa. 2.2.2 Rural (Wilayah Pedesaan) Dalam pengertian umum, desa merupakan permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya berpangupajiwa agraris. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut juga kampung. Desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut juga kelurahan. Bintarto dalam Daldjoeni (2003:54) berpendapat bahwa memang sulit untuk menyusun definisi dari desa yang tepat, tetapi sebagai geograf, ia


berdasarkan kenyataan bahwa faktor-faktor Geografis jelas berpengaruh pada desa, sehingga beliau mendefinisikan desa sebagai perwujudan Geografis, sosial, ekonomis, politis dan kultural yang ada disitu, dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lainnya. Definisi lain mengenai desa menyiratkan adanya tiga unsur dari suatu desa yaitu penduduk, penggunaan tanah, dan bangunan. Unsur-unsur tersebut cepat atau lambat akan mengalami perubahan sehingga desa sebagai pola permukiman bersifat dinamis. Selain Bintarto, Sutardjo Kartohadikusumo dalam Daldjoeni (2003: 54) mengemukakan pendapatnya mengenai desa dalam arti administratif sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pendapat mengenai definisi wilayah pedesaan antara lain di kemukakan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa dan Wimbley dalam Jayadinata (1999:59). Menurut Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa dalam Jayadinata wilayah pedesaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a. Perbandingan tanah dengan manusia (man land ratio) yang besar; b. Lapangan kerja agraris c. Hubungan penduduk yang akrab d. Sifat yang menurut tradisi (traditional) Pendapat lain dikemukakan oleh Wimbley yang mengatakan bahwa wilayah pedesaan menunjukkan bagian suatu negeri yang memperlihatkan penggunaan tanah yang luas sebagai ciri penentu, baik pada waktu sekarang maupun beberapa waktu yang lampau. Penggunaan tanah di pedesaan diperuntukkan bagi kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Kehidupan sosial meliputi berkeluarga, bersekolah, beribadat, berekreasi, berolahraga, dan sebagainya (umumnya dilakukan di dalam kampung) sedangkan

kegiatan

ekonomi

meliputi

bertani,

berkebun,

beternak,

memelihara/menangkap ikan, menebang kayu di hutan dan sebagainya (umumnya


dilakukan di luar kampung), walaupun ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam kampung seperti industri kecil, perdagangan, dan jasa-jasa lain misalnya; guru, bidan, pegawai koperasi, dan lain-lain. Jadi, penggunaan tanah di wilayah pedesaan adalah untuk perkampungan dalam rangka kegiatan sosial, dan untuk pertanian dalam rangka kegiatan ekonomi. Dengan demikian kampung di pedesaan merupakan tempat kediaman (dormitory settlement) dan penduduk kampung di wilayah pertanian dan wilayah perikanan umumnya bekerja di luar kampung. 2.2.3 Sub-urban (Wilayah Peralihan) Pertumbuhan kota ke luar melahirkan wilayah pinggiran kota yang dalam Geografi disebut sub-urban, dari kata Latin suburbis (sub= bawah; urbis = kota). Dalam bahasa Inggris, dipakai istilah fringe untuk suburbia yang jika di Indonesiakan menjadi wilayah pinggiran. Perkembangan kota dan pedesaan yang dilanda urbanisasi menyebabkan munculnya suatu rural-urban fringe di antara kota dan desa yang hakikatnya dapat menjadi bagian dari kota maupun desa. Semakin suatu metropolis dilanda gerak sentrifugal (dari pusat menuju periferi) serta mobilitas fisik para penduduk dari pedesaan masuk ke kota, konsep fringe dan suburbia menjadi makin kabur. Kurtz dan Eicher dalam Daldjoeni (2003) mengajukan lima definisi rural-urban fringe, berasal aneka literatur sebagai berikut: a. Kawasan dimana tata guna lahan rural dan urban saling bertemu dan mendesak di periferi kota b. Rural-urban fringe meliputi semua suburbia, kota satelit dan teritorium lain yang berlokasi langsung di luar kota dimana tenaga kerja terlibat di bidang non-agraris c. Suatu kawasan yang letaknya di luar perbatasan kota yang resmi tetapi masih ada di dalam jarak melaju (commuting distance)


d. Kawasan di luar kota yang penduduknya berkiblat ke kota (urban oriented residents) e. Suatu kawasan pedesaan yang terbuka, yang dihuni oleh orang-orang yang bekerja di kota f. Suatu daerah dimana bertemu mereka yang berpangupajiwa di kota dan di desa Seorang geograf bernama Whynne-Hammond dalam

Daldjoeni (2003)

mengemukakan bahwa ada empat alasan, tumbuhnya wilayah pinggiran kota yaitu: Pertama meningkatnya pelayanan transportasi kota yang berupa trem, bus kota, memudahkan orang untuk bertempat tinggal jauh dari tempat bekerjanya. Kedua, bertambahnya penduduk yang meramaikan suburbia. Ke situ masuklah dua arus penduduk baru, dari kota dan dari desa-desa yang lebih ada di pedalaman, Ketiga, meningkatnya taraf kehidupan penduduk suburbia memungkinkan orang mendapatkan rumah yang lebih baik, entah jenis sewaan entah milik sendiri. Keempat, gerakan pendirian bangunan pada masyarakat yang dibantu pemerintah lewat kredit bank yang ditunjuk, melancarkan pemilikan rumah di luar kota. Ciri khas dari suburbia yang paling mudah dilihat yaitu makin jauh lokasinya dari pusat kota, makin baru perubahannya dan makin kurang padat penghuninya. Sebaliknya, makin dekat pusat kota lokasinya, makin besarlah ukuran rumah-rumahnya dengan jumlah anggota keluarga yang lebih besar pula, tapi ongkos sewanya relatif lebih murah. Secara spasial, sub-urban terletak di agricultural hinterland tetapi secara ekologis, merupakan kawasan yang menjadi sasaran invasi penduduk baru serta bangunan-bangunan baru seperti pompa bensin, restoran, tempat hiburan, dan sebagainya. Dapat disimpulkan sub-urban itu dibangun tanpa rencana, sehingga tata guna lahan disitu menjadi semrawut. Berbarengan dengan itu penduduk non-agraris makin bertambah pesat dengan aneka jenis pekerjaan yang dilakukan sambil menglaju. Perlu dicatat bahwa perubahan sosial-ekonomis dan demografis di sub-urban dapat mengubah ciri-ciri spasial dan demografisnya (misalnya, kemasukan etnik baru).


Perumahan-perumahan yang kemudian mejadi tua ditinggalkan oleh penghuninya, untuk pindah ke bagian suburbia yang lebih mewah rumah-rumahnya, sehingga terjadi pergeseran penghuni ke sana.

2.3 Perkawinan Perkawinan merubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda menjadi berstatus kawin. Dalam demografi status perkawinan penduduk dapat dibedakan menjadi status belum pernah menikah, menikah, pisah atau cerai, janda atau duda. Konsep Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan no.1 Tahun 1974 yaitu: •

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

•

Untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun.

•

Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali.

Konsep perkawinan lebih difokuskan kepada keadaan dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Dalam hal ini hidup bersama dapat dikukuhkan dengan perkawinan yang syah sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum yang ada (perkawinan de jure) ataupun tanpa pengesahan perkawinan (de facto). Konsep ini dipakai terutama untuk mengkaitkan status perkawinan dengan dinamika penduduk terutama banyaknya kelahiran yang diakibatkan oleh panjang pendeknya perkawinan atau hidup bersama ini. Norma dan adat di Indonesia menghendaki adanya pengesahan perkawinan secara agama maupun secara undang-undang.


Perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat penting bagi manusia. Dari perkawinanlah akan terbentuk keluarga yang merupakan salah satu unit sosial yang terpenting dalam masyarakat. Perkawinan dapat berpengaruh cukup besar terhadap angka fertilitas yang merupakan salah satu unsur yang dapat secara langsung mempengaruhi jumlah penduduk. Perceraian yang terjadi juga dapat berpengaruh terhadap fertilitas wanita, dimana dapat dianggap menghilangkan kesempatan wanita untuk melahirkan. Perkawinan sebagai suatu lembaga memiliki kaitan dengan berbagai hal seperti umur kawin pertama, pola tempat tinggal, status sosial ekonomi, kawin ulang, pola kelahiran anak, dan perceraian. Keragaman adat budaya suatu daerah juga tampak terlihat dalam pola perkawinannya. Penelitian mengenai perkawinan yang dilakukan di wilayah Asia Tenggara memberikan hasil bahwa pola perkawinan di Asia Tenggara umumnya ditandai oleh latar belakar belakang budaya setempat. Di pedesaan, biasanya wanita akan segera dikawinkan setelah mencapai umur akil baligh (yang ditandai dengan datangnya menstruasi). Rata-rata wanita dikawinkan dengan laki-laki yang umurnya lima sampai delapan tahun lebih tua. Banyak terdapat kasus perkawinan yang dipengaruhi oleh dominasi peran orang tua sedangkan anak tidak berperan sama sekali. Begitu pula di Indonesia, dimana penelitian yang pernah dilakukan juga menggambarkan bahwa faktor budaya menjadi salah satu faktor kuat yang mempengaruhi terjadinya perkawinan muda terutama di pedesaan.

Pujiastuti dalam Sri Handayani Hanum (1997:2) melakukan penelitian tentang pola perkawinan di suatu desa di Kabupaten Karanganyar. Diperoleh gambaran bahwa adat perkawinan anak-anak pada masyarakat suku Jawa dilatarbelakangi oleh pengaruh orang tua yang begitu kuat sehingga banyak wanita yang menjelang umur belasan telah dijodohkan dan “dikawinkan” (disebut “kawin” karena pasangan yang dikawinkan tidak harus segera berhubungan seksual sebagai suami istri). Hal ini berhubungan dengan budaya yang telah ada di dalam masyarakat tersebut dimana orang tua akan mengawinkan anak perempuan mereka segera setelah mendapatkan


menstruasi untuk pertama kali. Keterlambatan mengawinkan anak wanita dapat dianggap menjatuhkan status atau membawa aib bagi orang tua dan keluarga. Nunung Nurwati (2003) melakukan penelitian dengan membandingkan data SDKI tahun 1991 dan 1994, di Provinsi Jawa Barat terutama di pedesaan masih ditemukan perkawinan di usia muda yang dapat disebabkan antara lain oleh tingkat pendidikan wanita yang rendah dan perjodohan.

Ditinjau dari sisi agama, terutama agama Islam, dalam kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan oleh Departemen Agama tahun 2004, perkawinan di dalam Islam dinyatakan sah apabila memenuhi syarat yaitu: ada calon pengantin laki-laki dan perempuan, ada wali (orang tua, saudara laki-laki ayah atau wali hakim), ada saksi, ada mahar dari suami untuk istri, dan mengucapkan ijab kabul. Selain itu disunahkan untuk melakukan walimah (pesta/selamatan perkawinan) untuk mengumumkan bahwa perkawinan telah berlangsung secara sah kepada masyarakat di lingkungannya untuk menghindari fitnah. Dalam ijab kabul dibacakan sumpah suami untuk memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada istri, mengafkahi keluarga, memberikan tempat tinggal, melindungi dan memberikan ketentraman dan kesejahteraan dalam keluarga yang sakinah, mawadah, warrohmah. Dalam hal ini istri juga mempunyai hak dan kewajiban untuk bersama-sama mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera. Sumpah ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan mempunyai konsekuensi yang tidak ringan berkenaan dengan perlindungan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi istri dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. setiap perkawinan harus dilakukan di depan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah dan perkawinan yang dilakukakn di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat 1 dan 2). Oleh sebab itulah, dalam tata cara dan prosedur perkawinan Islam, seseorang yang menikah secara Islam harus mencatatkan perkawinannya kepada pejabat pemerintah yang ditunjuk sebagai petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama.


Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan, terutama dalam hal pengembangan program-program peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga. Perkawinan usia muda akan berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari sisi ketidak siapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga, maupun kesiapan fisik bagi calon Ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya. Dalam hal kehamilan yang tidak dikehendaki karena usia calon Ibu masih sangat muda, ada risiko pengguguran kehamilan yang dilakukan secara illegal dan tidak aman secara medis. Dari sisi lain, data mengenai banyaknya pasangan suami isteri serta rata-rata usia kawin laki-laki dan perempuan akan menjadi bahan utama pengembangan kebijakan penyediaan pelayanan dasar lainnya seperti pengembangan perumahan, kebutuhan peralatan rumah tangga disesuaikan dengan kemampuan daya beli, keperluan alat transportasi, dll.

2.4 Usia Perkawinan Pertama Perhatian terhadap pola perkawinan biasanya lebih banyak difokuskan pada usia kawin pertama dari wanita. Usia perkawinan selalu dibahas dalam demografi karena mempunyai pengaruh terhadap tingkat fertilitas (Kingsley Davis & Blake, 1974). Hal ini dikarenakan trend perkawinan pertama wanita akan berkaitan erat dengan perubahan demografi, status kesehatan, kualitas hidup, dan sosial ekonomi masyarakat. Dari segi demografi, semakin muda atau rendah rata-rata usia kawin pertama wanita akan berdampak pada panjangnya usai reproduksi dan kemungkinan pada tingginya tingkat fertilitas. Fertilitas dalam istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok bayi yang lahir hidup. Fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup dan peranan kelahiran terhadap perubahan penduduk. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa fertilitas dengan usia kawin pertama bersifat negatif dimana makin muda seseorang melangsungkan perkawinannya, maka makin banyak pula anak yang dilahirkannya. Sebaliknya, jika usia kawin pertama wanita tinggi, maka dapat memperpendek jangka waktu reproduksi


sehingga angka fertilitas cenderung menurun. Dapat dikatakan secara tidak langsung usia perkawinan pertama terutama wanita dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Dalam hal pembangunan, semakin banyak wanita yang memiliki usia perkawinan pertama muda maka dapat berpengaruh pada buruknya status kesehatan ibu dan anak yang terlihat dari tingginya angka kematian ibu karena melahirkan dan angka kematian bayi. Kedua fenomena ini kemudian dapat menjadi indikator bagi rendahnya kualitas hidup masyarakat. Usia belasan tahun bukan merupakan usia reproduksi yang baik secara fisik maupun mental, calon ibu yang berusia belasan tahun belum cukup matang untuk mempunyai anak sehingga secara langsung kehamilan umur belasan akan mempengaruhi status kesehatan bayi yang dilahirkannya. Usia perkawinan pertama adalah usia pada saat wanita melakukan perkawinan secara hukum dan biologis yang pertama kali (BPS, 2010). Konsep pengelompokkan usia

perkawinan

pertama

diperkenalkan

oleh

Bogue

(1969),

dimana

ia

mengelompokkan usia perkawinan pertama menjadi: 1. Usia perkawinan pertama kurang dari 18 tahun yang disebut dengan Child Marriage 2. Usia perkawinan pertama antara 18 – 19 tahun yang disebut dengan Early Marriage 3. Usia perkawinan pertama antara 20 – 21 tahun yang disebut dengan Marriage at Maturity 4. Usia perkawinan pertama di atas usia 22 tahun yang disebut dengan Late Marriage Menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 6 disebutkan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai dan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus atas seizin kedua orang tuanya. Dalam pasal 7 ditentukan bahwa batas umur


diizinkannya perkawinan adalah jika sekurang-kurangnya pihak laki-laki telah berusia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Peraturan ini secara tidak langsung dapat menjadi “ alat pembenar” untuk dilaksanakannya kebiasaan perkawinan wanita pada usia muda (remaja berumur di bawah 18 tahun). Pengambilan keputusan untuk melakukan perkawinan dapat dipengaruhi oleh keadaan atau latar belakang sosial ekonomi maupun budaya dari suatu penduduk. Usia perkawinan pertama yang semakin rendah disuatu wilayah dapat menggambarkan bahwa di wilayah tersebut terjadi early marriage (perkawinan usia muda). Penelitian mengenai perkawinan di usia muda antara lain penelitian yang dilakukan oleh Fitra Puspitasari (2006: Fakultas Ilmu Sosial) memberikan gambaran bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi usia perkawinan muda yaitu faktor ekonomi (perkawinan usia muda terjadi di keluarga yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang/keluarga miskin), faktor diri sendiri (pasangan melakukan pernikahan muda atas kemauan sendiri dan pengetahuan yang didapat dari film atau media-media sehingga terpengaruh untuk melakukan pernikahan muda), faktor pendidikan (rendahnya pendidikan orang tua mengakibatkan pola pikir sempit yang dapat mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya), dan faktor orang tua (tradisi turun temurun orang tua untuk menikahkan anaknya ketika dianggap sudah besar). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi usia perkawinan pertama antara lain tingkat pendidikan, mata pencaharian, keluarga miskin, serta persepsi terhadap perkawinan. 2.4.1 Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan seseorang merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, pembuatan cara mendidik. Kemahiran menyerap pengetahuan akan meningkat sesuai dengan meningkatnya pendidikan seseorang dan kemampuan ini berhubungan erat


dengan sikap seseorang terhadap pengetahuan yang diserapnya. Menurut UU No 2 Tahun 1989, jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari: 1. Pendidikan Dasar yang meliputi sekolah dasar / Madrasah Ibtidaiyah dan SMP / MTs 2. Pendidikan Menengah yang meliputi SMA dan kejuruan serta Madrasah Aliyah 3. Pendidikan Tinggi yang meliputi Akademi, Institut, Sekolah tinggi dan Universitas 4. Tidak sekolah/belum sekolah adalah mereka yang tidak mau atau belum pernah sekolah, termasuk mereka yang tamat atau belum tamat taman kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke SD Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulia Kusuma (1976), dikatakan bahwa peningkatan usia perkawinan pertama, khususnya pada wanita yang berada di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada yang berada di wilayah pedesaan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dimana tingkat pendidikan di wilayah perkotaan jauh lebih baik daripada di wilayah pedesaan. Hasil Penelitian dari PPK bekerja sama dengan BKKBN Jawa Barat dalam Nunung Nurwati (2003:62) juga mengungkapkan bahwa faktor pendidikan berkorelasi sangat tinggi dengan umur perkawinan pertama dimana semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula umur perkawinan pertama. Selain itu didapatkan pula hasil penelitian bahwa rendahnya pendidikan orang tua mengakibatkan pola pikir sempit yang dapat mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya. 2.4.2 Keluarga Miskin Menurut BPS kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Batas kecukupan pangan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalori perkapita perhari.


Batas kecukupan non-makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk non makanan yang memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dll. Inti dari model ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan “garis kemiskinan” (GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi orang per bulan. Dalam penelitian tentang perkawinan di usia muda oleh Fitra Puspitasari (2006: Fakultas Ilmu Sosial) mengungkapkan perkawinan usia muda di Desa Mandalagiri sebagian disebabkan oleh kondisi keluarga yang kurang. Para orang tua menganggap dengan menikahkan anaknya maka beban ekonomi keluarga akan berkurang dan berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya. 2.4.3 Mata Pencaharian Mata pencaharian merupakan suatu lapangan usaha atau pekerjaan yang dimiliki seseorang. Mata pencaharian dalam penelitian ini dibedakan menjadi empat yaitu mata pencaharian tani, mata pencaharian non-tani, mata pencaharian buruh, mata pencaharian non-buruh. Mata pencaharian tani yang dimaksudkan disini yaitu pekerjaan yang dimiliki seseorang di bidang pertanian sedangkan mata pencaharian non-tani, menurut BPS dan Potensi Desa di Kabupaten Bogor yaitu pekerjaan yang meliputi bidang pemerintahan, perhotelan,perdagangan, restoran, jasa,angkutan, transportasi industri, pertambangan,penggalian, dan

lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan

pertanian. Mata pencaharian buruh menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang ketenagakerjaan diartikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Mata pencaharian buruh lebih berorientasi kepada sektor industri maupun tani yang bergerak di bidang produksi baik barang maupun jasa. Mata pencaharian penduduk non-buruh memiliki arti yang hampir sama dengan mata pencaharian non-pertanian dimana pekerjaan yang meliputi bidang pemerintahan, perhotelan, perdagangan, restoran, jasa, angkutan, transportasi, pertambangan, penggalian, dan lainnya yang tidak berhubungan dengan industri dan pertanian yang bergerak dalam produksi baik barang maupun jasa. Mata pencaharian penduduk pada


suatu wilayah dapat menjadi salah satu indikator apakah wilayah tersebut termasuk wilayah perkotaan atau pedesaan. Pada umumnya di wilayah perkotaan, penduduknya memiliki ciri salah satunya mata pencariannya non-tani. Merujuk pada hasil penelitian Sri Handayani Hanum (1997), dalam kaitannya dengan umur perkawinan pertama, faktor mata pencaharian wanita sebelum menikah ternyata dapat menjadi hal yang dapat menunda usia perkawinan. Para wanita yang pernah bekerja sebelum menikah, memiliki usia kawin pertama lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak bekerja. 2.4.4 Opini (Pendapat) Opini berasal dari bahasa Latin, yaitu opinari yang berarti berpikir atau menduga. Opinion sendiri mengandung akar kata onis yang berarti harapan. Dalam kamus psikologi, pendapat atau opini diartikan sebagai suatu ekspresi/pernyataan pertimbangan yang tidak didasarkan pada pengetahuan positif atau fakta pembuktian, akan tetapi berdasarkan pada apa yang kelihatannya seperti benar atau mungkin. Opini atau pendapat seringkali dipengaruhi oleh emosi dan mencerminkan sikap-sikap seseorang. Pendapat juga merupakan bagian dalam proses berpikir dimana pendapat merupakan kegiatan jiwa yang muncul dalam proses berpikir setelah timbulnya pengertian. Pengertian merupakan hasil proses berpikir yang merupakan rangkuman dari sifat-sifat pokok dari suatu barang atau kenyataan yang dinyatakan dalam suatu perkataan. Ahmadi (2003:174) menyatakan bahwa pendapat merupakan hasil pekerjaan pikir meletakkan hubungan antara tanggapan yang satu dengan yang lain, antara pengertian satu dengan pengertian yang lain, yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Proses pembentukan pendapat yaitu: a. Menyadari adanya tanggapan/pengertian, karena tidak mungkin kita membentuk pendapat tanpa menggunakan pengertian atas tanggapan b. Menguraikan tanggapan/pengertian. Misalnya: kepada seorang anak kita berikan sepotong karton kuning berbentuk persegi empat. Dari tanggapan yang majemuk


itu (sepotong, karton, kuning, persegi, empat) dianalisa. Kalau anak tersebut ditanya apakah yang kau terima, mungkin jawabannya hanya “ karton kuning “. Karton kuning adalah suatu pendapat. c. Menentukan hubungan logis antara bagian-bagian. Setelah sifat-sifat dianalisa, berbagai sifat dipisahkan tinggal dua pengertian saja yang kemudian satu sama lain dihubungkan, misalnya menjadi “karton kuning”. Beberapa pengertian yang dibentuk menjadi suatu pendapat yang dihubungkan dengan sembarangan tidak akan menghasilkan suatuh hubungan logis dan tidak dapat dinyatakan dalam suatu kalimat yang benar.

Pendapat terbagi menjadi dua yaitu pendapat tunggal dan majemuk. Jika dalam rangkaian kata-kata terdiri dari 2 pengertian yang dirangkumkan menjadi satu kalimat maka disebut pendapat tunggal, contohnya pada kalimat “ rumah itu besar “. Jika dalam suatu rangkaian kata-kata yang terdiri dari 2 pengertian yang dirangkumkan menjadi beberapa pendapat maka disebut pendapat majemuk, contohnya pada kalimat “ rumah itu besar dan sekarang akan dibongkar “. Aronson (1988:82), dalam bukunya yang berjudul “ The Social Animal “ memberikan definisi sederhana pada opini atau pendapat sebagai sesuatu yang dipahami sesuai dengan fakta kebenaran yang ada. Beliau juga mengemukakan bahwa sifat-sifat pendapat antara lain yaitu: a. Lebih mencakup aspek kognitif, jawaban yang dikemukakan berupa fakta yang telah diketahui oleh individu dan tidak terlalu dipengaruhi oleh aspek emosional dan evaluatif b. Pendapat seseorang dapat berubah jika ada fakta lain yang bersifat lebih baik

Pendapat memiliki dimensi berupa arah dan intensitas. Dimensi arah berada diantara pernyataan setuju dan tidak setuju yang mencakup juga kualitas emosional dan individu. Dimensi Intensitas dapat dilihat dari tingkat keyakinan seseorang akan


jawaban. Young (1978) memiliki pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat antara lain: a. Determinan Subyektif Determinan subyektif sebagai salah satu faktor yang menentukan pendapat terlihat dari: -

Bagaimana seseorang melihat diri sendiri dan orang lain dimana hal ini dapat dilihat dari stereotype yang berkembang di masyarakat

-

Informasi dan pengetahuan yang masing-masing individu miliki. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh individu

-

Sikap yang dimiliki oleh individu yang merupakan akar dari pendapat karena sikap memiliki hubungan dengan kepribadian

-

Perasaan individu yang berhubungan dengan arti dari pertanyaan yang diajukan kepada individu

b. Pengaruh yang Bertentangan Dalam masyarakat seorang individu dapat menjadi anggota dari berbagai macam kelompok. Jika kelompok tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang tidak sama maka pendapat yang timbul juga berbeda yang dapat berpengaruh pada pendapat individu yang muncul

c. Lapisan Sosial Pendapat yang dikemukakan oleh individu seringkali di pengaruhi oleh sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dimana individu tersebut menjadi anggota pada suatu lapisan sosial tertentu

d. Peranan Tokoh atau Ahli Pendapat para tokoh atau ahli dalam bidang tertentu juga dapat mempengaruhi pendapat individu


e. Pengalaman Peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan seseorang dapat menambah informasi mengenai hal tertentu. Semakin bertambah informasi yang diperoleh, maka akan mempengaruhi pendapat seseorang terhadap hal tertentu Menurut Albig dalam Sunarjo (1984), opini berupa reaksi pertama di mana orang mempunyai rasa ragu-ragu dengan sesuatu, yang lain dari kebiasaan, ketidakcocokkan, dan adanya perubahan penilaian. Unsur-unsur ini mendorong orang untuk saling mempertahankannya. Latar belakang seseorang seperti agama, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara berpikir seseorang dan opini yang akan dinyatakannya tidak akan terlepas juga dari hal tersebut. Setiap opini mencerminkan suatu kumpulan yang lengkap yang terdiri dari tiga komponen yaitu keyakinan, nilai-nilai dan ekspetasi. Opini itu sendiri tidak memiliki tingkatan atau strata, namun mempunyai arah, antara lain: 1. Opini positif, jika opini yang ditampilkan secara eksplisit dan implisit mendukung obyek opini (individu memberikan pernyataan setuju). 2. Opini netral, apabila opini yang ditampilkan tidak memihak atau jika individu memberikan pernyataan ragu-ragu. 3. Opini negatif, jika opini yang ditampilkan secara eksplisit dan implisit menolak atau mencela obyek opini (individu memberikan pernyataan tidak setuju). Dalam penelitian, pendapat atau opini dapat diukur dengan menggunakan skala yang dibuat berdasarkan suatu tujuan melalui instrumen penelitian salah satunya berupa kuisioner. Pendapat seseorang dapat diketahui dari jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh individu yang diajukan pertanyaan. Beberapa metode yang digunakan untuk mengukur opini atau pendapat yaitu:


a. Langsung bertanya kepada subyek mengenai perasaan mereka terhadap suatu hal atau masalah tertentu dengan menggunakan kuisioner baik terbuka maupun tertutup atau dengan wawancara b. Meminta responden memilih pernyataan yang mereka setujui dari daftar pertanyaan yang diberikan c. Meminta responden memilih tingkat kesetujuan maupun ketidaksetujuan pada sejumlah pernyataan mengenai hal yang kontroversial 2.4.5 Kuisioner Untuk mengukur bagaimana persepsi wanita terhadap pernikahan pada penelitian ini akan digunakan instrumen penelitian berupa kuisioner. Pada penelitian survei, penggunaan kuisioner merupakan hal yang pokok untuk pengumpulan data. Hasil kuisioner tersebut akan digambarkan dalam angka-angka, tabel, analisa statistik, dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Tujuan pokok pembuatan kuisioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei dan memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin. Mengingat terbatasnya masalah yang dapat ditanayakn dalam kuisioner, maka senantiasa perlu diingat agar pertanyaan-pertanyaan memang langsung berkaitan dengan hipotesa dan tujuan penelitian tersebut

Jika variabel-variabel sudah jelas maka pertanyaan pun menjadi

jelas. Ini tentunya berkaitan pula dengan kemampuan teknis pembuatan kuisioner, walaupun titik-tolaknya adalah variabel yang jelas dan relevan. Sebaiknya, jika variabel masih kabur dalam pikiran peneliti, maka pertanyaan-pertanyaan juga akan tidak jelas dan mungkin sekali dimasukkan banyak pertanyaan yang tidak relevan. Beberapa isi pertanyaan kuisioner antara lain meliputi pertanyaan tentang fakta (umur, pendidikan, status perkawinan), pertanyaan tentang pendapat dan sikap, pertanyaan tentang informasi, dan pertanyaan tentang persepsi diri (responden menilai perilakunya sendiri dalam hubungannya dengan yang lain ). Jenis pertanyaan pada instrumen kuisioner yaitu pertanyaan tertutup dimana jawaban sudah ditentukan terlebih


dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain, pertanyaan terbuka dimana kemungkinan jawaban tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberikan jawaban, kombinasi tertutup dan terbuka dimana jawabannya sudah ditentukan tetapi kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka, dan pertanyaan semi terbuka dimana jawaban sudah tersusun tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban. 2.5 Penelitian Terdahulu Penelitian tentang usia perkawinan telah dilakukan oleh Bintang Silaen (1995: Fakultas Matematikan Dan Ilmu Pengetahuan Alam) dengan judul Usia Kawin Muda Wanita Di Sekitar Kotamadya Sukabumi. Dalam penelitiannya ia meneliti bagaimana pola usia kawin muda wanita di sekitar Kotamadya Sukabumi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya berdasarkan data sekunder yang didapatkan. Dalam metode penelitiannya, ia menggunakan beberapa variabel yaitu tingkat pendidikan wanita, status pekerjaan, dan mata pencaharian orang tua wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase usia kawin muda wanita yang diklasifikasikan tinggi terdapat di sebelah barat Kotamadya Sukabumi, persentase usia kawin muda wanita yang diklasifikasikan sedang terdapat di sekitar Kotamadya Sukabumi, dan persentase usia kawin muda wanita yang diklasifikasikan rendah terdapat di sebelah timur dan barat Kotamadya Sukabumi. Wilayah dengan persentase usia kawin muda wanita yang di klasifikasikan tinggi berada di pedesaan dengan indeks tingkat pendidikan rendah, persentase wanita tidak bekerja tinggi, dan mata pencaharian orang tua adalah buruh. Wilayah dengan persentase usia kawin muda wanita yang diklasifikasikan sedang berada di pedesaan dan peralihan dan wilayah dengan persentase usia kawin muda wanita yang diklasifikasikan rendah berada di perkotaan, peralihan, dan pedesaan. Sedangkan Fitra Puspitasari (2006: Fakultas Ilmu Sosial) melakukan penelitian dengan judul Perkawinan Muda: Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap


Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya) yang memberikan hasil faktor pendorong terjadinya perkawinan di usia muda antara lain faktor ekonomi (keluarga miskin), faktor diri sendiri (pasangan melakukan pernikahan muda atas kemauan sendiri dan pengetahuan yang didapat dari film atau media-media sehingga terpengaruh untuk melakukan pernikahan muda),faktor rendahnya pendidikan orang tua

dan faktor tradisi turun

temurun orang tua untuk menikahkan anaknya ketika dianggap sudah besar.


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur Pikir Penelitian Kabupaten Bogor dalam penelitian ini akan dibuat struktur wilayahnya,terdiri dari administratif desa/kelurahan yang memiliki karakteristik wilayah perkotaan (urban), pedesaan(sub-urban), dan peralihan (rural) berdasarkan atas 3 kriteria yang ditentukan yaitu kepadatan penduduk, mata pencaharian non-pertanian, dan luas penggunaan tanah terbangun dengan nilai tertentu. Pada struktur wilayah ini akan dilihat bagaimana persebaran serta fenomena usia kawin pertama wanita di Kabupaten Bogor yang di pengaruhi oleh faktor antara lain tingkat pendidikan wanita, mata pencaharian wanita, jumlah keluarga miskin, dan persepsi wanita terhadap pernikahan. Dari hasil pengamatan lapangan, didapatkan gambaran mengenai persebaran serta fenomena usia perkawinan pertama yang terjadi pada wilayah urban (perkotaan), wilayah sub-urban (pinggiran), dan wilayah rural (pedesaan), sehingga dihasilkan usia perkawinan pertama wanita berdasarkan struktur wilayah Kabupaten Bogor seperti yang terlihat pada bagan 1 alur pikir penelitian


Gambar 3.1 Alur Pikir Penelitian Usia perkawinan..., Dini Risya, FMIPA UI, 2011

3.2 Daerah Penelitian Daerah penelitian meliputi Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan dan 428 desa/kelurahan. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan struktur wilayah yang meliputi wilayah perkotaan (urban), pedesaan (rural), dan peralihan (sub-urban) di Kabupaten Bogor 3.3 Variabel Penelitian Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu usia perkawinan pertama wanita sebagai variabel terikat dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi usia perkawinan pertama antara lain tingkat pendidikan wanita, mata pencaharian wanita, keluarga miskin, dan persepsi wanita terhadap pernikahan sebagai variabel bebas 3.4 Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dengan melakukan survei menggunakan kuisoner dan data sekunder yang diperoleh dari instansi atau dinas pemerintahan terkait yang ada di Kabupaten Bogor. 3.4.1 Data Primer Data Primer dalam penelitian merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian menggunakan instrumen kuisioner dalam survei lapang yang dilakukan. Jenis kuisioner yang digunakan merupakan kuisioner tertutup dengan pilihan jawaban yang telah di tentukan (kecuali untuk profil responden wanita). Adapun data primer yang dikumpulkan dari hasil kuisioner meliputi: • Profil Responden Wanita Identitas Responden Wanita yang meliputi data mengenai informasi pribadi responden


• Usia Perkawinan Pertama Wanita Berisi informasi mengenai usia pertama kali responden wanita dan tahun menikah • Data Sosial dan Ekonomi Data Sosial dan Ekonomi yang meliputi tingkat pendidikan, mata pencaharian, pendapatan, dan biaya sehari-hari yang dikeluarkan oleh responden wanita serta mata pencaharian dan pendapatan orang tua responden wanita. • Pendapat Responden Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Untuk mengukur bagaimana pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda akan digunakan instrumen penelitian berupa kuisioner. Kuisioner yang digunakan termasuk ke dalam jenis kuisioner tertutup dengan pilihan jawaban yang sudah ditetapkan. Nilai pada setiap jawaban menggunakan Skala Likert, dimana Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi seseorang maupun kelompok terhadap fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Menurut Churchill dalam Pasla (2000) pada metode Skala Likert, responden diminta memberikan pernyataan yang diukur dalam skala jenjang dan menyatakan tingkat kesetujuan dan ketidaksetujuan responden akan pernyataan yang disampaikan. Pada penelitian ini, skala Likert digunakan untuk membantu mengetahui

persepsi responden wanita terhadap pernikahan khususnya

pernikahan di usia muda melalui pernyataan pendapat yang tergambar pada jawaban kuisioner yang diberikan responden wanita. Skala Likert yang digunakan untuk mengukur persepsi responden wanita terhadap pernikahan menggunakan 5 kategori penilaian yaitu: a.) Sangat Setuju

=

5

b.) Setuju

=

4


c.) Ragu-Ragu

=

3

d.) Tidak setuju

=

2

e.) Sangat Tidak Setuju =

1

Dalam Skala Likert, variabel yang ingin diukur dibuatkan indikatornya dan indikator inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan

. Berikut ini merupakan kisi-kisi

instrumen yang terdiri dari indikator variabel untuk mengukur pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Untuk Mengukur Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Variabel Penelitian

Persepsi

Indikator

No. Item Instumen

Menikah Pada Usia Muda Pendidikan dan Pengetahuan Wanita Terhadap Pernikahan Memiliki Pekerjaan Sebelum Menikah Keluarga Miskin Informasi Dan Teknologi

1,11 3,5,6,7 4 2,10 8,9

[Sumber: Pengolahan Data Survei Lapang, 2011] Untuk memperoleh data yang dapat mewakili suatu populasi, maka dilakukanlah sampling pada struktur wilayah Kabupaten Bogor untuk memperoleh sampel yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu populasi. Tahapan pengambilan sampel yang dilakukan yaitu: a. Menentukan desa/kelurahan yang masing-masing mewakili struktur wilayah Kabupaten Bogor. Di dapatkan 30 desa/kelurahan yang dianggap mewakili struktur wilayah Kabupaten Bogor


b. Menghitung populasi wanita menikah dari 30 desa/kelurahan yang telah ditentukan kemudian

menentukan jumlah repsonden wanita menikah yang

harus diambil, maka digunakan rumus Slovin:

[Sumber: Umar (2003)]

Keterangan:

n

= jumlah sampel responden wanita menikah

N

= jumlah populasi wanita menikah tiap desa/kelurahan yang dianggap mewakili struktur wilayah

2

e

= taraf kesalahan

Dari 30 desa/kelurahan yang dianggap mewakili masing-masing struktur wilayah,jumlah populasi wanita menikah yaitu 328 wanita dan setelah dihitung menggunakan rumus Slovin didapatkan jumlah responden wanita yang akan diambil sebesar 180 wanita. Selanjutnya dilakukan metode sampling yaitu quota sampling untuk mendapatkan sampel yang mewakili dan didapatkan 1 desa/kelurahan yang mewakili struktur wilayah memiliki kuota sebanyak 6 orang responden wanita menikah. 3.4.2 Data Sekunder Data Sekunder dalam penelitian ini di dapatkan dari instansi-instansi pemerintahan di Kabupaten Bogor. Adapun data sekunder yang dibutuhkan antara lain: a. Data Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kelurahan di Kabupaten Bogor

tahun 2010 yang diperoleh dari BPS Kabupaten Bogor serta Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor


b. Data Administrasi Kabupaten Bogor yang diperoleh dari peta yang dibuat BAPPEDA Kabupaten Bogor c. Data Penggunaan Tanah Kabupaten Bogor yang diperoleh dari peta yang dibuat oleh BAPPEDA Kabupaten Bogor d. Data Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bogor yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan survei lapang e. Data Keluarga Miskin di Kabupaten bogor yang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Bogor f. Data Jumlah Wanita Menikah di Kabupaten Bogor yang diperoleh dari Kementrian Agama RI Kabupaten Bogor g.

Data Jaringan Jalan Kabupaten Bogor yang diperoleh dari peta yang dibuat

Dinas Tata Ruang dan Dinas Bina Marga Kabupaten Bogor. 3.5 Pengolahan Data 3.5.1 Pengolahan Data Sekunder Data sekunder yang di dapatkan diolah menggunakan software Ms. Excel untuk memasukkan dan mengolah data, serta software Arc View 3.3 untuk mengolah dan menghasilkan peta-peta. Tahapan pengolahan data sekunder meliputi: 1. Membuat Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Struktur Wilayah Kabupaten Bogor dalam penelitian ini terbentuk oleh susunan karakteristik wilayah yang meliputi wilayah perkotaan (urban area), pinggiran (sub-urban),dan pedesaan (rural area) berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu kepadatan penduduk, penggunaan tanah terbangun, dan mata pencaharian non-pertanian dengan langkah sebagai berikut:


a. Membuat klasifikasi kepadatan penduduk yang menjadi kriteria dalam penentuan karakterisktik wilayah perkotaan (urban), wilayah peralihan (suburban), dan wilayah pedesaan (rural) ke dalam 3 kelas yaitu: 1) Tinggi ( > 2000 jiwa ) 2) Sedang ( 1000 – 2000 jiwa ) 3) Rendah ( < 1000 jiwa ) b. Membuat klasifikasi penggunaan tanah terbangun yang menjadi kriteria dalam penentuan karakterisktik wilayah perkotaan (urban), wilayah peralihan (sub-urban), dan wilayah pedesaan (rural) ke dalam 3 kelas yaitu: 1)

Tinggi ( > 60%)

2)

Sedang ( 40% – 60% )

3)

Rendah ( < 40% )

c. Membuat klasifiksi mata pencaharian non-pertanian yang menjadi kriteria dalam penentuan karakterisktik wilayah perkotaan (urban), wilayah peralihan (sub-urban), dan wilayah pedesaan (rural) ke dalam 3 kelas yaitu: 1)

Tinggi ( > 60%)

2)

Sedang ( 40% – 60% )

3)

Rendah ( < 40% )

d. Setelah mengklasifikasikan semua kriteria yang digunakan untuk menentukan karakteristik wilayah yang menyusun struktur wilayah Kabupaten Bogor, didapatkan hasil :


• Wilayah Perkotaan (urban) Memenuhi paling banyak 3 dan paling sedikit 1 kriteria tinggi dari seluruh kriteria yang digunakan untuk menentukan karakteristik wilayah yang menyusun struktur wilayah Kabupaten Bogor • Wilayah Pedesaan (rural) Memenuhi 3 kriteria rendah dari semua kriteria yang digunakan untuk menentukan karakteristik wilayah yang menyusun struktur wilayah Kabupaten Bogor • Wilayah Peralihan (sub-urban) Memenuhi paling banyak 3 kriteria sedang atau sedikitnya 2 kriteria sedang dan 1 kriteria tinggi dari semua kriteria yang digunakan untuk menentukan karakteristik wilayah yang menyusun struktur wilayah Kabupaten Bogor 2. Setelah mengetahui klasifikasi dari karakteristik wilayah yang ada kemudian memasukkan data klasifikasi karakteristik wilayah ke dalam tabel, selanjutnya dibuatkan peta struktur wilayah Kabupaten Bogor yang tersusun dari karakteristik wilayah perkotaan (urban), wilayah peralihan (sub-urban), dan wilayah pedesaan (rural) 3. Membuat peta-peta dari data sekunder yang didapatkan seperti peta administrasi, peta penggunaan tanah Kabupaten Bogor 3.5.2 Pengolahan Data Primer Pengolahan data primer dilakukan berdasarkan hasil dari survei lapang dengan menggunakan kuisioner yang diolah melalui beberapa tahapan antara lain:


1. Membuat persentase usia perkawinan pertama wanita yang diperoleh dari hasil data survei yang diklafisikasikan menjadi: a) Usia Kawin Pertama < 18 tahun b) Usia Kawin Pertama 18-22 tahun c) Usia Kawin Pertama > 22 tahun 2. Membuat persentase tingkat pendidikan dimana tiap klasifikasi jenjang pendidikan akan diberikan label atau nilai: a) Tidak tamat SD (s1)

=

1

b) Tamat SD - SLTP (s2)

=

2

c) Tamat SLTA (s3)

=

3

d) Perguruan Tinggi (D3 / S1/ S2/ S3)

=

4

3. Membuat persentase mata pencaharian wanita sesuai dengan hasil data survei yang diklasifikasikan menjadi: a) Tidak Bekerja b) Buruh c) Non-Buruh 4. Membuat persentase wanita yang termasuk ke dalam keluarga miskin dengan indikator pendapatan orang tua yang diklasifikasikan menjadi: •

Pendapatan Orang Tua < Rp 1.000.000

•

Pendapatan Orang Tua Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000

•

Pendapatan Orang Tua > Rp 2.500.000


Yang termasuk kategori keluarga miskin yaitu keluarga yang memiliki pendapatan orang tua < Rp 1.000.000 dan pendapatan orang tua Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000 dan > Rp 2.500.000 termasuk ke dalam kategori keluarga tidak miskin 5. Membuat tabulasi data dari hasil kuisioner mengenai persepsi wanita terhadap pernikahan muda dengan mengubah hasil data kualitatif menjadi kuantitatif menggunakan Skala Likert. Tiap pernyataan yang diajukan diberikan nilai misalnya: a.) Sangat Setuju

=

5

b.) Setuju

=

4

c.) Ragu-Ragu

=

3

d.) Tidak setuju

=

2

e.) Sangat Tidak Setuju =

1

Setelah hasil kuisioner terkumpul, dibuatlah tabulasi data sesuai data yang terkumpul, kemudian menghitung skor dari jawaban tiap responden. Menurut Guilford (1981:45) untuk melihat pendapat yang dalam penelitian ini pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda digunakan rumus Mean yaitu:

[Sumber: Guilford (1981:45)]


Rumus tersebut juga digunakan untuk melihat indikator mana yang paling berpengaruh pada pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda. Pendapat responden wanita terhadap pernikahan pada usia muda akan dilihat berdasarkan indikator dan total dari indikator pernyataan untuk mengukur pendapat responden wanita terhadap pernikahan pada usia muda dengan hipotesis yang dikemukakan:  Pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda jika skor jawaban > nilai mean. Hal ini terlihat dari banyaknya wanita yang menjawab setuju dan sangat setuju dari pernyataan dalam kuisioner yang diajukan  Pendapat wanita yang setuju terhadap pernikahan pada usia muda jika skor jawaban < nilai mean. Hal ini terlihat

dari banyaknya wanita yang

menjawab ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dari pernyataan dalam kuisioner yang diajukan Selanjutnya menghitung persentase hasil jawaban yang telah digolongkan dan melakukan uji validitas dan reliabilitas kuisioner . Uji validitas yang dilakukan yaitu uji validitas konstruksi (construct validity) menggunakan korelasi pearsonproduct moment sedangkan untuk uji reliabilitas digunakan metode Cronbanch Alpha. Berikut merupakan hasil uji validitas instrumen kuisioner menggunakan metode korelasi pearson-product moment.


Tabel 3.2 Uji Validitas Instrumen Kuisioner Menggunakan Metode Korelasi Pearson-Product Moment Butir Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

rxy

p

0,366 0,423 0,369 0,626 0,511 0,305 0,350 0,539 0,552 0,147 0,247

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 0,000

[Sumber : Pengolahan Data Dengan SPSS 17]

Tabel 3.3 Uji Reliabilitas Instrumen Kuisioner Menggunakan Metode Cronbanch Alpha

Reliability Statistics Cronbach's Alpha

N of Items

.504

11

[Sumber : Pengolahan Data Dengan SPSS 17]

Dari hasil uji validitas terdapat 10 butir pernyataan valid dan 1 butir pernyataan tidak valid yaitu butr pernyataan 10. Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan metode Cronbanch Alpha, didapatkan nilai Cronbanch Alpha sebesar 0,504 yang berarti instrumen kuisioner cukup reliabel.


6. Membuat peta hasil survei seperti peta usia perkawinan pertama wanita, peta tingkat pendidikan wanita, peta mata pencaharian wanita, peta wanita yang termasuk ke dalam keluarga miskin, dan peta persepsi wanita terhadap pernikahan 7. Melakukan overlay peta hasil dengan struktur wilayah Kabupaten Bogor 8. Melakukan uji statistik yaitu dengan menggunakan uji chi square dan koefisien kontingensi antara usia perkawinan pertama dengan variabel yang mempengaruhinya. 3.6 Analisa Data Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Analisis spasial (keruangan) yaitu dengan cara melakukan perbandingan antara peta-peta yang telah dihasilkan. Diantaranya peta usia perkawinan pertama dengan peta tingkat pendidikan, peta usia perkawinan pertama dengan peta jenis pekerjaan, dan peta usia perkawinan pertama dengan peta keluarga miskin pada masingmasing struktur wilayah. 2) Analisis Statistik dengan menggunakan metode Uji Chi Square dan Koefisien Kontingensi menggunakan software SPSS 17 untuk mengetahui hubungan antara usia perkawinan pertama dengan variabel yang mempengaruhi seperti tingkat pendidikan, mata pencaharian, jumlah keluarga miskin, dan persepsi wanita terhadap pernikahan di usia muda. Rumus Chi Square:

[Sumber: Sugiyono (2010:108)]


Keterangan: f o = frekuensi observasi/teramati f e = frekuensi ekspektasi/harapan didapatkan dari (∑ barisx ∑ kolom): N

Rumus Koefisien Kontingensi:

[Sumber: Sugiyono (2010:108)]

Keterangan: X2

= Chi Square hasil hitung

n = jumlah data


BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOGOR

4.1 LETAK GEOGRAFIS KABUPATEN BOGOR Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang berbatasan dengan ibukota negara RI (sebelum Kota Depok melepaskan diri dari Kabupaten Bogor) dengan luas 2.301,95 km2 dan terletak diantara 6,19o – 6,47o lintang selatan serta 106o21’ – 107o13’ bujur timur. Sejak tahun 1982 pusat pemerintahan Kabupaten Bogor berada pada Kecamatan Cibinong. Wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2010 terdiri dari 40 kecamatan dan 428 desa/kelurahan, 3.770 RW dan 15.124 RT. Dari jumlah tersebut , mayoritas desa yakni 235 desa berada pada ketinggian sekitar kurang dari 500 m dari permukaan laut, sedangkan 144 desa berada diantara 500-1000 meter dari permukaan laut dan sisanya 49 desa berada di atas ketinggian lebih dari 700 meter dari permukaan laut. Kabupaten Bogor dibagi ke dalam wilayah pembangunan yang meliputi wilayah pembangunan barat, tengah, dan timur. Batas-batas Kabupaten Bogor meliputi: Sebelah Utara

: Kota Depok, Kabupaten Tangerang, dan Kota Bekasi

Sebelah Barat

: Kabupaten Lebak

Sebelah Barat Daya

: Kabupaten Lebak

Sebelah Timur

: Kabupaten Karawang

Sebelah Timur Laut

: Kabupaten Bekasi

Sebelah Tenggara

: Kabupaten Cianjur

Sebelah Selatan

: Kabupaten Sukabumi


4.2. Penggunaan Tanah Kabupaten Bogor Pada lampiran Peta 2, dapat dilihat jenis penggunaan tanah di Kabupaten Bogor meliputi badan air, belukar/semak, penggunaan tanah terbangun, tanah ladang/tegalan, sawah, kebun, hutan, dan tanah kosong. Pada wilayah barat dan timur Kabupaten Bogor, penggunaan tanah yang mendominasi yaitu penggunaan tanah berupa belukar/semak, hutan, kebun, dan sawah dengan persebaran penggunaan tanah sawah yang terdapat dari bagian utara sampai selatan. Bagian utara sampai selatan wilayah barat dan timur Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Karawang. Penggunaan tanah pada wilayah tengah yang berbatasan dengan Kota Bogor, dominansi sebarannya yaitu penggunaan tanah ladang/tegalan serta penggunaan tanah terbangun seperti permukiman dan gedung. Penggunaan tanah terbangun, terutama pemukiman, persebarannya terdapat di bagian utara hingga selatan wilayah tengah Kabupaten Bogor. Sebaran pemukiman di Kabupaten Bogor pada umumnya mengumpul pada perbatasan antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa dominansi penggunaan tanah Kabupaten Bogor adalah penggunaan tanan sawah dengan persentase sebesar 25,47 % sedangkan penggunaan tanah terbangun hanya sebesar 18,34%.


Tabel 4.1 Penggunaan Tanah Kabupaten Bogor Tahun 2009

Penggunaan Tanah

Persentase(%)

Badan Air Belukar/Semak Penggunaan Tanah Terbangun Tanah Ladang/Tegalan Sawah Hutan Kebun Tanah Kosong Jumlah

4,14% 10,62% 18,34% 12,53% 25,47% 8,48% 20,35% 0,09% 100%

[Sumber: Pengolahan Data Kabupaten Bogor, 2011]

4.3 Aksesibilitas Kabupaten Bogor Aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari pengaruh aktivitas kota lainnya dalam Jabodetabek sebagai wilayah Metropolitan. Tingkat pergerakan penduduk Kabupaten Bogor dan wilayah JABODETABEK mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi sejalan dengan peningkatan pendapatan. Untuk mendukung pergerakan penduduk yang relatif tinggi tersebut, diperlukan aksesibilitas yang dapat membantu kelancaran kegiatan pergerakan penduduk tersebut. Pada tahun 2009, di Kabupaten Bogor tercatat aksesibilitas berupa jaringan jalan yang terdiri dari: • Jaringan Jalan Negara

: 122.836 km

• Jaringan Jalan Provinsi

: 126.809 km

• Jaringan Jalan Kabupaten

: 1.748.915 km

Dengan bertambahnya prasarana jalan, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, jumlah kendaraan juga turut meningkat. Saat ini KabupatenBogor memiliki 87 trayek dengan 6.797 unit angkutan. Seluruh prasarana ini ditujukan untuk


memperlancar arus barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain, meningkatkan mobilitas masyarakat baik dari pedesaan sampai ke perkotaan, daerah perbatasan, maupun daerah terpencil. Pola jaringan jalan di Kabupaten Bogor, di dominansi oleh jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota kecamatan di Kabupaten Bogor. Memanfaatkan sarana transportasi darat, banyak alternatif pintu masuk ke Kabupaten Bogor. Dari arah utara, terutama dapat dimasuki dari DKI Jakarta melalui Kota Depok, dari Kabupaten Tangerang (Provinsi Banten), maupun kota Bekasi. Dari selatan, pintu masuk menuju Kabupaten Bogor dapat melalui Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Dari barat, pintu masuk menuju Kabupaten Bogor dapat melalui Kecamatan Lebak, Provinsi Banten. Di Kabupaten Bogor, jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan, jalur kereta api, terminal, dan stasiun. Jaringan jalan darat yang terdiri dari jaringan arteri primer ( Bogor-Cimanggis-Jakarta), kolektor primer (BogorParung-Ciputat) dan jalan tol. Jaringan jalan arteri primer dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat wilayah dan atau pusat kegiatan nasional. Jaringan kolektor primer dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah, antar pusat kegiatan lokal dan atau kawasan berskala kecil. Jalan tol dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa transportasi serta memacu perkembangan wilayah. Jalan tol yang melintasi Kabupaten Bogor yaitu Jalan Tol Jagorawi yang menghubungkan antara Jakarta dengan Ciawi dimana berfungsi sebagai gerbang utama memasuki KabupatenBogor dari arah utara. 4.4 Kondisi Kependudukan Kabupaten Bogor 4.4.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor Salah satu aset pembangunan yang paling dominan yang dimiliki banyak negara berkembang pada umumnya jumlah penduduk dan angkatan kerja yang demikian besar jumlahnya. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bogor pada tahun 2010 yaitu 4.477.344 jiwa dan jumlah ini relatif besar diantara kabupaten/kota di Jawa Barat. Berdasarkan lampiran tabel jumlah penduduk menurut


jenis kelamin, diketahui bahwa penduduk laki-laki berjumlah 2.289.006 jiwa dan perempuan 2.118.388 jiwa dengan ratio jenis kelamin 105. Besarnya jumlah penduduk yang akan membawa implikasi tertentu utamanya terhadap persebaran dan densitasnya (kepadatan). Jumlah penduduk yang datang di Kabupaten Bogor pada tahun 2009 tercatat sebesar 1.761 penduduk yang terdiri dari 884 laki-laki dan 877 perempuan. Pada tahun 2008, kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang berkisar di atas 2000 jiwa/km2 sebanyak 20 kecamatan yakni: Leuwisadeng, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya, Dramaga, Ciomas, Taman Sari, Cijeruk, Cigombong, Ciawi, Megamendung, Sukaraja, Cileungsi, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Bojong Gede, Tajur Halang, Rancabungur, dan Ciseeng. 4.4.2. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor Pada tahun 2010 terdapat jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.289.006 penduduk laki-laki dan 2.118.388 penduduk wanita di Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk menurut jenis kelamin yang mendominansi yaitu penduduk laki-laki. Dari segi struktur penduduk, Kabupaten bogor mempunyai struktur penduduk umur muda, hal ini akan membawa akibat semakin besarnya jumlah angkatan kerja. Selama berlangsung kegiatan pembangunan telah ditekankan bahwa titik beratnya pada bidang ekonomi walaupun pembangunan bidang sosial tetap berlangsung. Telah disadari bahwa peningkatan sumber daya manusia menjadi sangat perlu untuk meningkatkan kualitas manusia dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang. 4.4.3

Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Bogor

Arah kebijakan pembangunan di bidang pendidikan difokuskan pada peningkatan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah yaitu peningkatan mutu, pencegahan dan penanggulangan murid putus sekolah, perintis dan pengembangan SD dan SMP unggulan serta pengembangan bahasa dan budaya daerah


yang pada gilirannya akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bogor. Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor. Peningkatan kualifikasi pendidikan dan mutu guru dilakukan dengan mengupayakan peningkatan program pendidikan dan pelatihan guru secara berkesinambungan. Fasilitas pendidikan yang dimiliki Kabupaten Bogor tidak hanya pada jalur pendidikan formal saja, namun juga pada jalur pendidikan non-formal. Keberadaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) adalah sebagai salah satu satuan pendidikan

non-formal

yang

merupakan

sarana

untuk

mengintensifkan

dan

mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang pelaksanaannya dipusatkan di suatu tempat yang dimiliki dan dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat. Tumbuhnya PKBM ini dapat dipandang sebagai kekuatan yang akan ikut berperan dalam peningkatan Indeks Pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bogor menjadi skala prioritas dalam rangka menggerakkan dan memacu peningkatan sektor ekonomi. Hal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia yang memegang peranan sangat penting dalam pembangunan daerah. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas yang diperlukan untuk mendukug pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan berbagai bidang lainnya. Dari data Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2010, terdapat jumlah SD dan MI seluruhnya adalah 2.238 sekolah dengan jumlah guru yang mengajar sebanyak 20.777 orang dengan 2.589 yang bersertifikasi. Jumlah SMP dan MTS seluruhnya sebanyak 747 sekolah (termasuk SMP terbuka, Kelas Jauh, SMP Satu, dan SMP LB) dengan jumlah guru yang mengajar 6.471 guru yang 982 diantaranya bersertifikasi.


Tabel 4.2 Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor Tahun 2009

Status Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Tidak/Belum Pernah Sekolah

42230

125742

167972

Masih Bersekolah

310574

287393

597967

Tidak Bersekolah Lagi

1264584

1295596

2560180

Jumlah

1617388

1708731

3326119

[Sumber: Kabupaten Bogor Dalam Angka 2010]

Dari Tabel 4.2, jumlah laki-laki yang belum pernah sekolah yaitu sebesar 42.230 laki-laki, yang masih bersekolah sebesar 310.574 laki-laki, dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 1.264.584 laki-laki. Jumlah wanita yang belum pernah sekolah sebesar 125.742 wanita, yang masih bersekolah sebesar 287.393 wanita, dan yang tidak bersekolah lagi yaitu sebesar 1.295.596 wanita. Jadi, dalam hal status pendidikan, penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi di dominansi oleh perempuan, sedangkan penduduk laki-laki mendominansi status pendidikan masih bersekolah.


Tabel 4.3 Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertingi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor Tahun 2010 Ijazah Yang Dimiliki Tidak Punya SD/MI/Sederajat SLTP/MTs/Sederajat SLTA/MA/Sederajat SMK Diploma I/II Diploma III/Sarjana Muda Diploma IV/S1 S2/S3 Jumlah

Laki-laki 409.832 487461 320623 198660 134556 3595 20038 39445 2978 1617388

Perempuan 534763 503157 287188 145738 84260 15653 14220 20704 2048 1708731

Jumlah 944595 990618 607811 344398 218816 19248 34258 60149 5026 3326119


Dari Tabel 4.3 dapat dilihat, pada tahun 2010, terdapat 534.763 wanita yang belum memiliki ijazah dan secara umum dapat dikatakan, dominansi tingkat pendidikan wanita di Kabupaten Bogor yaitu Tamat SD/MI/Sederajat berdasarkan jumlah ijazah yang dimiliki. Tingkat pendidikan SLTP, SLTA, Diploma III, S1/Diploma IV, dan S2/S3 dominansinya oleh penduduk laki-laki. Secara keseluruhan, tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Bogor yaitu Tamat SD/MI/Sederajat berdasarkan ijazah yang dimiliki.

4.4.4

Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kabupaten

Bogor Dari lampiran 3 mata pencaharian penduduk Kabupaten Bogor tahun 2010 yang didapatkan dari data Potensi Desa (PODES) Kabupaten Bogor 2010, secara umum dapat dikatakan bahwa dominansi mata pencaharian penduduk Kabupaten Bogor yaitu mata pencaharian non-pertanian seperti pekerjaan pada bidang pemerintahan, perhotelan, pertambangan, dan lainnya dengan jumlah 596.422 penduduk dan 300.511 penduduk memiliki mata pencaharian pada bidang pertanian. Berdasarkan lampiran 4 mata


pencaharian penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Bogor tahun 2010, sebanyak 397.615 penduduk laki-laki memiliki mata pencaharian non-pertanian dan 200.341 penduduk laki-laki memiliki mata pencaharian pertanian. Sedangkan untuk penduduk wanita, sebesar 100.170 wanita memiliki mata pencaharian pertanian dan sebesar 198.807 wanita memiliki mata pencaharian non-pertanian. 4.4.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kemiskinan di Kabupaten Bogor Berdasarkan data penduduk miskin di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat, pada tahun 2009 diketahui penduduk miskin di Kabupaten Bogor sebesar 464.000 jiwa dengan persentase sebesar 10,81% dan penduduk yang berada pada garis kemiskinan sebesar 197.319 penduduk. Secara umum terdapat 1.149.508 penduduk miskin dengan jumlah keluarga miskin mencapai 302.893 kelurga miskin pada tahun 2009 4.4.6

Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat di Kabupaten Bogor Etnis dan budaya Sunda merupakan bagian dari ke-bhinneka-tunggal-ika-an

bangsa Indonesia. Keberadaannya di Kabupaten bogor dapat dikatakan sudah sejak awal wilayah ini dihuni penduduk, sejak jauh di masa lalu ketika kerajaan-kerajaan masih berdiri dan menguasai kawasan ini. Kerajaan-kerajaan itulah yang telah memberikan pengaruh besar terhadap warisan budaya mereka, terutama agama yang dikembangkan pihak kerajaan. Mulai dari kerajaan-kerajaan Hindu hingga kerajaan-kerajaan Islam. Secara antropologis etnis sunda dikenal sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai semangat egaliter. Mereka bersikap baik terhadap kaum pendatang (someaah hade ka semah). Kegiatan utamanya terutama di masa lalu adalah bertani dan berdagang. Semangat egaliter itulah yang membuat kedatangan agama Islam (yang berasal dari jazirah Arab) dapat bersinergi dengan budaya lokal Sundah, disamping karena kelenturan (fleksibelitas) ajaran Islam itu sendiri terhadap tradisi setempat Proses islamisasi pada masyarakat Sunda (pada masa awal) berjalan tanpa bantuan organisasi dakwah yang cukup memadai, tapi semata-mata mengandalkan kemampuan dan ketekunan tenaga da’i, pedagang, dan guru. Kelenturan ajaran Islam


menjadi jaminan sosial gerakan kultural, dan diteruskan oleh para da’i dengan mendirikan madrasah, langgar/masjid dan pesantren. Maka terjadilah relasi yang jelas antara kegiatan komersial (petani/pedagang) – masjid (spiritual) – pesantren (pendidikan). Relasi itulah yang telah mengalirkan kehangatan dalam nafas budaya Sunda, sebuah warisan budaya yang menyangga kehidupan masyarakatnya hingga kini. Salah satu ungkapan budaya yang memperlihatkan keegaliteran dan menjadi falsafah hidup dikalangan masyarakat Kabupaten Bogor adalah heuras cokot, heuras tenggerong. Sejarawan Bogor Drs. Saleh (alm) mengungkapkan, heuras cokot brarti bahwa masyarakat Bogor memiliki sikap (pengkuh) yang kuat dan kokoh menjalani ketentuan hidup warisan para leluhur. Barangsiapa mencoba melanggarnya, mereka akan bangkit menindaknya. Sedangkan heuras genggerong berarti bahwa masyarakat Bogor memiliki sifat terbuka (balaka), tidak suka berbohong, jujur, dan bicara apa adanya. Dengan kata lain falsafah “ heuras cokot, heuras tenggerong “ menggambarkan sikap dan sifat masyarakat Bogor yang kokoh pada warisan leluhur sekaligus mandiri, terbuka, dan egliter . Tatanan kehidupan masyarakat Sunda juga mengedepankan keharmonisan. Hal ini misalnya tergambar dalam pepatah herang caina beunang ukna (jernih airnya dapat lauknya) yang berarti beroleh hasil tanpa menyakitkan hati orang lain atau dengan kata lain

menyelesaikan

masalah

tanpa

menimbulkan

masalah

(prinsip

saling

menguntungkan). Budaya Sunda memiliki pula komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini antara lain terekspresikan pada pepatah ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan (jangan bergerak karena gempa, jangan bergoyang karena angin) yang bermakna jangan terkena pengaruh apapun, harus tabah hati menghadapi setiap persoalan, serta konsisten dan konsekuen menegakkan kebenaran. Untuk mencapai hal ini harus ada keserasian antara hati dan akal/rasio (antara hati nurani dan rasionalitas, antara perasaan dan pemikiran), sebagaimana terkandung dalam pepatah sing katepi ku ati, sing kahontal ku akal (harus tercapai oleh hati, terus tergapai oleh akal). Pepatah ini bermakna bahwa sebelum melakukan suatu tindakan haruslah lebih dulu ditimbang dalam hati dan dipikirkan secara seksama.


BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil 5.1.1 Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Dari hasil pengolahan data sekunder, didapatkan struktur wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari karakteristik wilayah perkotaan (urban) meliputi 130 desa/kelurahan, wilayah peralihan (sub-urban) meliputi 235 desa/kelurahan, dan wilayah pedesaan (rural) meliputi 63 desa/kelurahan yang dapat dilihat dalam pada lampiran 5 klasifikasi desa/kelurahan berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui bagaimana persebaran usia perkawinan pertama wanita berdasarkan struktur wilayah di Kabupaten Bogor, maka diambil titik sampel sebanyak 30 desa/kelurahan yang dianggap mewakili masing-masing karakteristik wilayah di Kabupaten Bogor, dapat dilihat pada lampiran 6 daerah survei pada desa/kelurahan berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Bogor. Pada lampiran Peta 6, struktur wilayah Kabupaten Bogor, berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, didapatkan gambaran dominansi persebaran karakteristik wilayah Kabupaten Bogor yaitu karakteristik wilayah peralihan (sub-urban). Karakteristik wilayah perkotaan (urban) dari lampiran Peta 6 terlihat mendominansi bagian tengah menuju perbatasan bagian utara Kabupaten Bogor dimana wilayah perkotaan (urban) ini berbatasan antara lain dengan Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Tangerang. Karakteristik wilayah pedesaan (rural) terlihat mendominansi bagian selatan, sedikit bagian tengah barat dan timur Kabupaten Bogor. Karakteristik wilayah pedesaan (rural) antara lain berbatasan dengan Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Karawang.


Dari hasil survei, didapatkan gambaran karakteristik wilayah yang menyusun struktur wilayah Kabupaten Bogor, yaitu: 1. Wilayah Perkotaan (Urban) Wilayah perkotaan yang dijadikan daerah penelitian meliputi 10 desa/kelurahan yang terdiri dari desa/kelurahan Padasuka, Pasir Jambu, Pabuaran, Parung Panjang, Citayam, Babakan Sadeng, Pasir Angin, Kopo, Sukaraja, dan Sukamaju. Aksesibilitas yang melintasi wilayah perkotaan di daerah penelitian berupa jalan provinsi dan jalan kabupaten. Dominansi penggunaan tanah di wilayah perkotaan daerah penelitian yaitu penggunaan tanah terbangun berupa pemukiman baik teratur maupun tidak. Wilayah perkotaan pada daerah penelitian berbatasan dengan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bekasi.

Gambar 5.1 Aksesibilitas Jaringan Jalan Kabupaten Kabupaten Bogor dari Kecamatan Parung Panjang Menuju Kabupaten Tangerang

2. Wilayah Peralihan (Sub-urban) Wilayah peralihan (sub-urban) yang dijadikan daerah penelitian meliputi 10 desa/kelurahan yang terdiri dari desa/kelurahan Bojong,Gobang, Cipenjo, Sukanegara, Cimanggis, Sukaharja, Tugu Utara, Rawa Kalong, Sukaluyu, dan


Antajaya. Dominansi Aksesibilitas yang melintasi wilayah perkotaan di daerah penelitian yaitu jalan kabupaten. Dominansi penggunaan tanah

di wilayah

perkotaan daerah penelitian yaitu penggunaan tanah non-terbangun berupa sawah irigasi, sawah tadah hujan, perkebunan jati (desa/kelurahan Gobang), perkebunan teh, perkebunan anggrek (desa/kelurahan Rawa Kalong).

Gambar 5.2 Perkebunan Anggrek Desa/Kelurahan Rawa Kalong

Gambar 5.3 Jalan Kabupaten di Kecamatan Jonggol Menuju Desa/Kelurahan Sukanegar


3. Wilayah Pedesaan (Rural) Wilayah pedesaan (rural) yang dijadikan daerah penelitian meliputi 10 desa/kelurahan yang terdiri dari desa/kelurahan Curug, Purasari, Kuta Mekar, Bojong Murni, Warga Jaya, Banyu Asih, Kalong I, Situ Udik, Hambalang, dan Singasari. Aksesibilitas yang melintasi wilayah perkotaan di daerah penelitian berupa jalan provinsi dan jalan kabupaten. Dominansi penggunaan tanah

di

wilayah perkotaan daerah penelitian yaitu penggunaan non-terbangun khususnya untuk pertanian padi sawah.

Gambar 4.5 Pertanian Padi Sawah Desa/Kelurahan Kuta Mekar


5.1.2 Usia Perkawinan Pertama Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan lampiran Peta 8, didapatkan hasil pengolahan data sebagai berikut: Tabel 5.1 Usia Kawin Pertama Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor

Struktur Wilayah

Usia Kawin Pertama Wanita <18 18-22 >22 tahun tahun tahun

urban

1,67%

16,11%

15,56%

sub-urban

3,33%

22,78%

7,22%

rural

8,89%

22,22%

2,22%

Jumlah

13,89%

61,11%

25%

[Sumber : Pengolahan Data Survei Lapang, 2011]

Pada Tabel 5.1, dari 180 wanita menikah, usia kawin pertama wanita < 18 tahun, paling banyak terjadi di wilayah pedesaan (rural) dengan persentase sebesar 8,89%, dimana usia kawin pertama wanita terendah yaitu 14 tahun, terdapat pada desa/kelurahan Purasari, Kecamatan Leuwiliang. Usia perkawinan pertama wanita 18 – 22 tahun paling banyak terjadi pada wilayah peralihan (sub-urban) dengan dominansi usia perkawinan pertama wanita pada usia 19 – 21 tahun yang hampir terdapat pada seluruh desa/kelurahan di wilayah pedesaan. Usia perkawinan pertama wanita > 22 tahun dengan persentase tertinggi terdapat pada wilayah perkotaan (urban) sebesar 15,56% dari 180 wanita menikah, dimana usia kawin tertinggi yaitu 30 tahun. Di wilayah perkotaan (urban) masih terdapat usia kawin pertama wanita < 18 tahun yaitu 15 tahun yang terdapat pada desa/kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja. Pada wilayah peralihan (sub-urban), dominansi usia perkawinan pertama wanita yaitu usia perkawinan pertama < 18 tahun dimana usia kawin pertama wanita terendah yaitu 16-17 tahun yang terdapat antara lain pada desa/kelurahan Bojong, Gobang, Cipenjo, dan Sukanegara.


5.1.3 Tingkat Pendidikan Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan lampiran Peta 9, didapatkan hasil pengolahan data sebagai berikut: Tabel 5.2 Tingkat Pendidikan Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Tingkat Pendidikan Struktur Wilayah urban sub-urban rural Jumlah

Tidak Tamat SD 0% 1,11% 0% 1,11%

Tamat SDSLTP 17,78% 18,89% 26,11% 62,78%

Tamat SLTA 13,89% 12,78% 7,22% 33,89%

Tamat Perguruan Tinggi 1,67% 0,56% 0% 2,23%


Pada Tabel 5.2, terlihat bahwa tingkat pendidikan Tidak Tamat SD terdapat di wilayah pinggiran (sub-urban) sebesar 1,11%. Tingkat Pendidikan Tamat SD-SLTP dengan persentase tertinggi terdapat di wilayah pedesaan (rural) sebesar 26,11% dan terendah berada di wilayah perkotaan (urban) sebesar 17,78%. Tingkat Pendidikan Tamat SLTA dengan persentase tertinggi terdapat pada wilayah perkotaan (urban) sebesar 13,89% dan persentase terendah terdapat di wilayah pedesaan (rural) sebesar 7,22%. Tingkat pendidikan Tamat Perguruan Tinggi (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) dengan persentase tertinggi berada pada wilayah perkotaan (urban) sebesar 1,67% dan persentase terendah terdapat pada wilayah pedesaan (rural). Berdasarkan struktur wilayah Kabupaten Bogor pada Tabel 5.2 di atas, dapat diketahui bahwa dominansi tingkat pendidikan di wilayah perkotaan (urban) yaitu tingkat pendidikan Tamat SDSLTP, dominansi tingkat pendidikan di wilayah peralihan (sub-urban) yaitu tingkat pendidikan Tamat SD-SLTP, dan dominansi di wilayah pedesaan (rural) yaitu tingkat pendidikan Tamat SD-SLTP. Jadi, tingkat pendidikan wanita dari 180 wanita menikah, yang sangat mendominansi adalah tingkat pendidikan Tamat SD-SLTP


5.1.4 Mata Pencaharian Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan lampiran Peta 10, didapatkan hasil pengolahan data sebagai berikut: Tabel 5.3 Mata Pencaharian Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor

Struktur Wilayah urban sub-urban rural Jumlah

Mata Pencaharian Tidak NonBuruh Bekerja Buruh 16,11% 7,22% 10% 16,11% 10,56% 6,67% 13,33% 7,78% 12,22% 45,55% 25,56% 28,89%


Pada Tabel 5.3, terlihat bahwa wanita yang tidak bekerja (memiliki mata pencaharian) dengan persentase tertinggi terdapat di wilayah perkotaan (urban) dan peralihan (sub-urban) sebesar 16,11%. Wanita yang memiliki mata pencaharian sebagai buruh dengan persentase tertinggi terdapat di wilayah peralihan (sub-urban) sebesar 10,56% dan persentase terendah berada di wilayah perkotaan (urban) sebesar 7,22%. Wanita yang memiliki mata pencaharian non-buruh (wiraswasta, karyawati, dsb) dengan nilai persentase tertinggi terdapat pada wilayah pedesaan (rural) sebesar 12,22% dan persentase terendah terdapat di wilayah peralihan (sub-urban) sebesar 6,67%. Berdasarkan struktur wilayah Kabupaten Bogor, dilihat pada tabel 5.3 di atas, dapat diketahui bahwa pada ketiga karakteristik wilayah (urban, sub-urban, dan rural), wanita yang tidak bekerja (tidak memiliki mata pencaharian) sangat mendominansi.


5.1.5

Keluarga Miskin Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan lampiran Peta 11, didapatkan hasil pengolahan data sebagai berikut: Tabel 5.4 Keluarga Miskin Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Struktur Wilayah urban sub-urban rural Jumlah

Keluarga Miskin Miskin Tidak Miskin 13,33% 20% 17,22% 16,11% 20% 13,33% 50,55% 49,44%


Pada Tabel 5.4, terlihat bahwa wanita yang termasuk ke dalam keluarga miskin berdasarkan pendapatan orang tua mereka yang berada di bawah UMR (Upah Minimum Regional) yaitu < Rp 1.000.000,00 dengan persentase tertinggi berada pada wilayah pedesaan (rural) sebesar 20% dan persentase terendah berada pada wilayah perkotaan (urban) sebesar 13,33%. Berdasarkan struktur wilayah, dilihat pada Tabel 5.4 di atas, di wilayah urban di dominansi oleh wanita yang termasuk keluarga tidak miskin sebesar 20%. Di wilayah sub-urban, di dominansi oleh wanita yang termasuk ke dalam keluarga miskin sebesar 17,22%. Di wilayah rural, di dominansi oleh wanita yang termasuk ke dalam keluarga miskin sebesar 20% ,. Dari tabel 5.4 di atas, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa wanita yang termasuk ke dalam keluarga miskin dan tidak memiliki persentase hampir seimbang, dimana wanita yang termasuk ke dalam keluarga miskin berdasarkan penghasilan orang tua yaitu < Rp 1.000.000,00 memiliki persentase sebesar 50,55% dan wanita yang tidak termasuk ke dalam keluarga miskin berdasarkan penghasilan orang tua yaitu Rp 1.000.000,00- Rp 2.500.000,00 memiliki persentase sebesar 49.44%.


5.1.6

Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan

Struktur Wilayah Kabupaten Bogor 5.1.6.1 Hasil Kuisioner Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan pengolahan data kuisioner, didapatkan hasil sebagai berikut: Tabel 5.5 Hasil Kuisioner Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor

Jawaban

Struktur Wilayah

Sangat Setuju

Setuju

Raguragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Urban

1,16%

21,06% 1,16%

9,90%

0,05%

Sub-urban

1,97%

20,86% 1,26%

9,24%

0%

Rural

0,40%

18,94% 1,26% 12,63%

0%

Jumlah

3,53%

60,86% 3,68% 31,77%

0,05%


Pada Tabel 5.5, pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda dapat dilihat dari hasil kuisioner yang disebarkan yang terdiri dari 5 klasifikasi nilai yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Hipotesis awal yang dikemukakan yaitu semakin besar persentase seorang wanita menjawab sangat setuju dan setuju terhadap butir pernyataan yang diajukan dalam kuisioner, maka wanita tersebut tidak setuju terhadap pernikahan di usia muda. Semakin besar persentase seorang wanita menjawab ragu-ragu,tidak setuju,dan sangat tidak setuju terhadap butir pernyataan yang diajukan dalam kuisioner, maka wanita tersebut setuju terhadap pernikahan di usia muda. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda yakni tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda yang ditunjukkan dengan persentase pilihan jawaban setuju sebesar 60,86 % . Di wilayah urban pendapat


wanita yang tidak menyetujui pernikahan pada usia muda merupakan persentase terbesar dengan nilai persentase pilihan jawaban setuju sebesar 21,06% sedangkan pendapat wanita yang setuju terhadap pernikahan pada usia muda dengan persentase terbesar berada pada wilayah rural dengan nilai persentase pilihan jawaban tidak setuju sebesar 12,63%. 5.1.6.2 Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Berdasarkan kuisioner yang telah dikumpulkan dari survei lapang, didapatkan hasil pengolahan data sebagai berikut: 1. Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Menikah Pada Usia Muda Berdasarkan pengolahan jawaban kuisioner, didapatkan hasil sebagai berikut: Tabel 5.6 Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Menikah di Usia Muda

Item Pernyataan

Pendapat

Total

Tidak Setuju

Setuju

78,3%

21,7%

100%

97,8%

2,2%

100%

Menikah harus di atas usia 16 tahun (1) Setiap pernikahan harus di daftarkan pada kantor urusan agama atau lembaga pernikahan yang resmi (11)


Dari hasil pengolahan data pada Tabel 5.6, didapatkan hasil bahwa pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda berdasarkan indikator menikah pada usia muda di dominansi oleh pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda dengan persentase sebear

97,8% pada item pernyataan 11. Hal ini

menunjukkan bahwa hampir seluruh responden wanita memahami bahwa pernikahan


harus dilakukan secara legal berdasarkan hukum dan sesuai ketentuan umur yang berlaku sehingga pada item pertanyaan 1, dominansi pendapat wanita yaitu tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda sebesar 78,3%.

Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa hampir seluruh responden wanita berpendapat tidak menyetujui adanya pernikahan di usia muda karena harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 2. Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Pendidikan dan Pengetahuan Wanita Terhadap Pernikahan Berdasarkan pengolahan jawaban kuisioner, didapatkan hasil sebagai berikut: Tabel 5.7 Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Pendidikan dan Pengetahuan Wanita Terhadap Pernikahan

Item Pernyataan Sebelum menikah harus memiliki persiapan mental dan materi (3) Sebelum menikah harus mengenal lebih dalam ( > 2 tahun ) calon suami (5) Anak merupakan hal yang sangat penting setelah menikah (6) Sebaiknya usia anak tidak terpaut terlalu jauh ( > 30 tahun) dengan orang tua (7)

Pendapat Tidak Setuju Setuju

Total

99,4%

0,6%

100%

76,1%

23,9%

100%

92,2%

7,8%

100%

67,8%

32,2%

100%


Dari hasil pengolahan data pada Tabel 5.7, didapatkan hasil bahwa pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda berdasarkan indikator pendidikan dan pengetahuan wanita terhadap pernikahan di dominansi oleh


pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda dengan persentase sebear 99,4% pada item pernyataan 3 kemudian item pernyataan 6 dengan persentase sebesar 92,2%, item pernyataan 5 dengan persentase sebesar 76,1%, dan item pernyataan 7 dengan persentase sebesar 67,8%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden wanita memiliki pengetahuan yang baik tentang pernikahan dan berpendapat bahwa pernikahan merupakan hal yang membutuhkan persiapan matang sehingga mereka tidak menyetujui adanya pernikahan di usia muda 3. Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Memiliki Pekerjaan Sebelum Menikah Berdasarkan pengolahan jawaban kuisioner, didapatkan hasil sebagai berikut: Tabel 5.8 Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Memiliki Pekerjaan Sebelum Menikah Pendapat Item Pernyataan Sebelum menikah harus memiliki pekerjaan (4)

Tidak Setuju

Setuju

66,1%

33,9%

Total 100%


Dari hasil pengolahan data pada Tabel 5.8, didapatkan hasil bahwa pendapat wanita terhadap pernikahan berdasarkan memiliki pekerjaan sebelum menikah di dominansi oleh pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda dengan persentase sebear 66,1% pada item pernyataan 4. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden wanita mengutamakan untuk memiliki pekerjaan sebelum menikah sehingga sebagian besar berpendapat tidak menyetujui adanya pernikahan di usia muda karena belum adanya pekerjaan yang dapat menjamin kehidupan mereka setelah menikah.


4. Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Keluarga Miskin Berdasarkan pengolahan jawaban hasil kuisioner, didapatkan hasil sebagai berikut: Tabel 5.9 Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Keluarga Miskin

Item Pernyataan Menikah dilakukan untuk memajukan perekonomian keluarga (2) Menikah dilakukan karena perjodohan (10)


Total

68,3%

31,7%

100%

90,6%

9,4%

100%


Dari hasil pengolahan data pada Tabel 5.9, didapatkan hasil bahwa pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda berdasarkan indikator keluarga miskin di dominansi oleh pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda dengan persentase sebear

68,3% pada item pernyataan 10 dan item pernyataan 2

dengan persentase 68,3% . Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden wanita berpendapat tidak menyetujui pernikahan pada usia muda dengan alasan perjodohan walaupun sebagian besar wanita masih memaklumi alasan menikah untuk memajukan perekonomian keluarga 5. Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Informasi dan Teknologi Berdasarkan pengolahan jawaban hasil kuisioner, didapatkan hasil sebagai berikut:


Tabel 5.10 Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Indikator Informasi dan Teknologi

Item Pernyataan Kemajuan teknologi mendorong terjadinya penundaan pernikahan Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga membuat seorang wanita menunda pernikahannya


Total

100%

0%

100%

100%

0%

100%


Dari hasil pengolahan data pada Tabel 5.10, didapatkan hasil bahwa pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda berdasarkan indikator informasi dan teknologi di dominansi oleh pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda dengan persentase sebesar

100% pada item

pernyataan 8 dan 9. Hal ini menunjukkan bahwa informasi-informasi yang di dapatkan dari berbagai sumber mempengaruhi pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda, sehingga mereka berpendapat tidak menyetujui pernikahan pada usia muda 6. Total Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan pengolahan jawaban hasil kuisioner, didapatkan hasil sebagai berikut:


Tabel 5.11 Total Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda

Indikator Menikah Pada Usia Muda Pendidikan dan Pengetahuan Wanita Terhadap Pernikahan Memiliki Pekerjaan Sebelum Menikah Keluarga Miskin Informasi Dan Teknologi

Pendapat Tidak Setuju Setuju 88,05% 11,95%

Total 100%

80%

20%

100%

66,1%

33.9%

100%

38,85% 100%

61.15% 0%

100% 100%


Dari hasil pengolahan data pada Tabel 5.11, didapatkan hasil bahwa pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda di dominansi oleh pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda dengan persentase sebesar 100% pada indikator informasi dan teknologi, kemudian indikator menikah pada usia muda dengan persentase sebesar 88,05%, indikator pendidikan dan pengetahuan wanita terhadap pernikahan dengan persentase sebesar 80%, indikator memiliki pekerjaan sebelum menikah dengan persentase sebesar 66,1% dan indikator keluarga miskin dengan persentase sebesar 38,85% . Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator membentuk pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda sehingga hampir seluruh responden wanita berpendapat tidak menyetujui adanya pernikahan pada usia muda, yang menurut mereka dapat merugikan seorang wanita yang melakukannya.


5.1.6.3 Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan lampiran Peta 12, didapatkan hasil pengolahan data sebagai berikut: Tabel 5.12 Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor

Struktur Wilayah Urban Sub-Urban Rural Jumlah

Pendapat Tidak Setuju Setuju 19,44% 13,89% 20,56% 12,78% 14,44% 18,89% 54,44% 45,56%


Pada Tabel 5.12 terlihat bahwa pendapat wanita yang mendominansi struktur wilayah yaitu pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda pada wilayah sub-urban dengan persentase sebesar 20,56% dibandingkan dengan wilayah urban dengan persentase sebesar 19,44% dan rural dengan persentase sebesar 14,44%. Sedangkan untuk pendapat wanita yang setuju terhadap pernikahan pada usia muda dominansinya berada pada wilayah rural dengan persentase sebesar 18,89% dibandingkan dengan wilayah urban dengan persentase sebesar 13,89% dan sub-urban dengan persentase sebesar 12,78%. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada struktur wilayah Kabupaten Bogor, pendapat yang mendominansi yaitu pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda dengan total persentase sebesar 54,44% yang tercermin pada hasil jawaban kuisioner yang didominansi oleh pilihan jawaban setuju sehingga dapat dikatakan sebagian besar responden wanita memiliki pendapat yaitu tidak menyetujui adanya pernikahan di usia muda.


5.2 PEMBAHASAN 5.2.1 Hubungan Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Tingkat Pendidikan Wanita Usia kawin pertama wanita < 18 tahun di dominansi oleh tingkat pendidikan Tamat SD-SLTP sebesar 13,33%, kemudian Tamat SLTA sebesar 1,11%. Usia kawin pertama wanita < 18 dengan dominansi tingkat pendidikan Tamat SD-SLTP lebih terkonsentrasi pada wilayah rural dengan persentase sebesar 8,33% dibandingkan dengan wilayah sub-urban sebesar 3.33% dan wilayah urban sebesar 1,67%. Usia kawin pertama wanita < 18 tahun dengan tingkat pendidikan Tamat SLTA lebih terkonsentrasi pada wilayah sub-urban dan rural dengan persentase sebesar 0,56%. Usia kawin pertama wanita 18-22 tahun di dominansi oleh tingkat pendidikan Tamat SD-SLTP dengan persentase sebesar 41,11%, kemudian Tamat SLTA sebesar 21,11%, Tamat Perguruan Tinggi dan Tidak Tamat SD masing-masing sebesar 0,56%. Usia kawin pertama wanita 18-22 tahun dengan tingkat pendidikan Tamat SD-SLTP lebih terkonsentrasi pada wilayah rural dengan persentase 17,22% dibandingkan dengan wilayah sub-urban sebesar 12,78% dan wilayah urban sebesar 10,56%. Usia kawin pertama wanita 18-22 tahun dengan tingkat pendidikan Tamat SLTA lebih terkonsentrasi pada wilayah sub-urban dengan persentase sebesar 8.33% dibandingkan dengan wilayah urban sebesar 7,78% dan wilayah rural sebear 5%. Usia kawin pertama wanita 18-22 tahun dengan tingkat pendidikan Tamat Perguruan Tinggi lebih terkonsentrasi pada wilayah sub-urban dengan persentase 0,56% dan usia kawin pertama wanita 18-22 tahun dengan tingkat pendidikan Tidak Tamat SD terkonsentrasi di wilayah sub-urban dengan persentase 0,56%. Usia kawin pertama wanita > 22 tahun di dominansi oleh tingkat pendidikan Tamat SLTA sebesar 13,33%, kemudian Tamat SD-SLTP sebesar 7,22% dan Tamat Perguruan Tinggi sebesar 1,67%. Usia kawin pertama wanita > 22 tahun dengan tingkat pendidikan Tamat SLTA lebih terkonsentrasi pada wilayah urban dengan persentase sebesar 6,11% dibandingkan dengan wilayah sub-urban sebesar 5,56% dan wilayah rural.


Berdasarkan hasil overlay antara peta usia perkawinan pertama wanita (lampiran Peta 8) dengan peta tingkat pendidikan wanita (lampiran Peta 9), usia perkawinan pertama wanita 18-22 tahun dengan tingkat pendidikan Tamat SD-SLTP yang paling mendominansi pada struktur wilayah Kabupaten Bogor dengan persentase sebesar 41,11%. Tingkat pendidikan Tidak Tamat SD di dominansi oleh usia perkawinan pertama 18-22 tahun dengan persentase sebesar 0,56% dibandingkan usia perkawinan pertama < 18 tahun dan > 22 tahun. Tingkat pendidikan Tamat SD-SLTP di dominansi oleh usia kawin pertama wanita 18-22 tahun dibandingkan dengan usia perkawinan pertama wanita < 18 tahun sebesar 41,11% dan > 22 tahun sebesar 7,22%. Tingkat pendidikan Tamat SLTA mendominansi usia perkawinan pertama wanita 18-22 tahun dengan persentase sebesar 21,11% dibandingkan dengan usia perkawinan pertama wanita < 18 tahun sebesar 1,11% dan > 22 tahun sebesar 13,33%. Tingkat pendidikan Tamat Perguruan Tinggi mendominansi usia perkawinan pertama wanita > 22 tahun dengan persentase 1,67% dibandingkan dengan usia perkawinan pertama wanita 18-22 tahun sebesar 0,56% dan < 18 tahun. Pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai usia perkawinan pertama wanita telah dijelaskan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi usia kawin pertama seorang wanita. Hasil uji statistik menggunakan uji chi square dan koefisien kontingensi antara usia kawin pertama wanita dengan tingkat pendidikan wanita pada struktur wilayah Kabupaten Bogor, didapatkan nilai X2 (Pearson Chi Square) yaitu 29.328 dan signifikansi = 0.000. Nilai X2 tabel dengan df =6 yaitu 12.592, yang berarti bahwa nilai X2 hitung > X2 tabel dan signifikansi < 0.05 sehingga ada korelasi (hubungan) antara usia kawin pertama wanita dengan tingkat pendidikan wanita dan nilai koefisien kontingensi 0.374. Dari hasil uji chi square dan koefisien kontingensi menunjukkan bahwa usia kawin pertama wanita dengan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dimana semakin rendah usia perkawinan pertama wanita maka semakin rendah tingkat pendidikannya dan sebaliknya.


Tabel 5.13 Korelasi Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Tingkat Pendidikan Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Menggunakan Uji Chi Square dan Koefisien Kontingensi Chi-Square Tests

6

Asymp. Sig. (2sided) .000

30.741

6

.000

Linear-by-Linear Association

26.291

1

.000

N of Valid Cases

180

Pearson ChiSquare Likelihood Ratio

Value a 29.328

df

a. 6 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .14.

Symmetric Measures Value Nominal by Nominal

Contingency Coefficient

N of Valid Cases

.374

Approx. Sig. .000

180

5.2.2 Hubungan Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Mata Pencaharian Wanita Pada usia perkawinan pertama wanita < 18 tahun mata pencaharian yang mendominansi adalah wanita yang tidak memiliki pekerjaan (mata pencaharian) dengan persentase sebesar 10,56%, kemudian wanita yang memiliki mata pencaharian sebagai buruh sebesar 1,67% dan non-buruh sebesar 2,22%. Usia kawin pertama < 18 tahun dengan wanita yang tidak memiliki pekerjaan (mata pencaharian) lebih terkonsentrasi pada wilayah rural dengan persentase sebesar 5,56% dibandingkan dengan wilayah suburban sebesar 3,89% dan wilayah urban sebesar 1,67%. Usia kawin pertama wanita < 18 tahun dengan wanita yang memiliki mata pencaharian sebagai buruh lebih terkonsentrasi pada wilayah rural dengan persentase sebesar 1,1%. Usia kawin pertama wanita < 18 tahun dengan wanita yang memiliki mata pencaharian atau pekerjaan nonburuh lebih terkonsentrasi pada wilayah rural sebesar 2,22% dibandingkan dengan wilayah urban dan sub-urban.


Usia perkawinan pertama wanita 18 – 22 tahun di dominansi oleh wanita yang tidak memiliki pekerjaan (mata pencaharian) dengan persentase sebesar 26,67%, kemudian buruh sebesar 26,11%, dan non-buruh sebesar 10,56%. Usia kawin pertama 18-22 tahun dengan wanita yang tidak memiliki mata pencaharian lebih terkonsentrasi pada wilayah sub-urban dengan persentase sebesar 11,67% dibandingkan wilayah urban sebesar 10,56%, dan wilayah rural sebesar 5,56%. Usia kawin pertama 18-22 tahun dengan wanita yang bekerja sebagai buruh lebih terkonsentrasi pada wilayah rural dengan persentase 13,89% dibandingkan dengan wilayah sub-urban sebesar 5,56% dan wilayah urban sebesar 5%. Usia kawin pertama 18-22 tahun dengan wanita yang memiliki mata pencaharian non-buruh lebih terkonsentrasi pada wilayah suburban dengan persentase sebesar 5% dibandingkan wilayah urban sebesar 3,89% dan rural 2,78% Usia perkawinan pertama wanita > 22 tahun di dominansi oleh wanita yang tidak bekerja (memiliki mata pencaharian) sebesar 8,33%, kemudian wanita yang bekerja sebagai buruh sebesar 7,22%, dan wanita yang memiliki mata pencaharian nonburuh sebesar 6,67%. Usia kawin pertama > 22 tahun dengan wanita yang tidak bekerja lebih terkonsentrasi pada wilayah urban dengan persentase 3,89% dibandingkan dengan wilayah sub-urban sebesar 2,78% dan wilayah rural sebesar 2,22%. Usia kawin pertama > 22 tahun dengan wanita yang bekerja sebagai buruh lebih terkonsentrasi pada wilayah sub-urban dengan persentase 3,89% dibandingkan dengan wilayah urban sebesar 2,22% dan wilayah rural sebesar 1,11%. Usia kawin pertama wanita > 22 tahun dengan wanita yang memiliki mata pencaharian non-buruh lebih terkonsentrasi pada wilayah urban dengan persentase sebesar 6,11% dibandingkan dengan wilayah suburban sebesar 0,56% dan wilayah rural. Berdasarkan hasil overlay antara peta usia perkawinan pertama wanita (lampiran Peta 8) dengan peta mata pencaharian wanita (lampiran Peta 10), usia kawin pertama wanita < 18 tahun, 18 – 22 tahun, dan > 22 tahun di dominansi oleh wanita yang tidak memiliki pekerjaan (mata pencaharian). Wanita yang tidak memiliki pekerjaan lebih mendominansi pada usia perkawinan pertama wanita 18 – 22 tahun dibandingkan dengan usia perkawinan pertama wanita < 18 tahun dan > 22 tahun. Wanita yang


memiliki pekerjaan sebagai buruh lebih mendominansi usia 18-22 tahun dibandingkan usia perkawinan pertama wanita < 18 tahun dan > 22 tahun. Wanita yang memiliki pekerjaan non-buruh lebih mendominansi usia 18-22 tahun dibandingkan usia perkawinan pertama wanita < 18 tahun dan > 22 tahun Dari hasil uji statistik menggunakan uji chi square dan koefisien kontingensi antara usia kawin pertama wanita dengan mata pencaharian wanita pada struktur wilayah Kabupaten Bogor, didapatkan nilai X2 (Pearson Chi Square) yaitu 13.579 dan signifikansi = 0.009. Nilai X2 tabel dengan df = 4 yaitu 9.488, yang berarti bahwa nilai X2 hitung > X2 tabel dan signifikansi < 0.05 sehingga ada korelasi (hubungan) antara usia kawin pertama wanita dengan mata pencaharian wanita yang meliputi tidak memiliki mata pencaharian (bekerja), mata pencaharian buruh, dan mata pencaharian non-buruh, dimana semakin rendah usia perkawinan pertama wanita maka wanita tersebut tidak memiliki mata pencaharian (tidak bekerja). Nilai koefisien kontingensi yang didapatkan dari hasil uji koefisien kontingensi yaitu 0.265 Tabel 5.14 Korelasi Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Mata Pencaharian Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Menggunakan Uji Chi Square dan Koefisien Kontingensi Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Value a 13.579

df

Asymp. Sig. (2-sided) 4

.009

Likelihood Ratio

14.045

4

.007


6.454

1

.011

N of Valid Cases

180

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.06.

Symmetric Measures Nominal by Nominal N of Valid Cases


Value .265

Approx. Sig.

180


.009

5.2.3 Hubungan Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Keluarga Miskin Usia perkawinan pertama wanita 18 tahun di dominansi oleh keluarga miskin sebesar 12% kemudian keluarga tidak miskin sebesar 2%. Usia perkawinan pertama < 18 tahun lebih terkonsentrasi pada wilayah rural dengan persentase sebesar 7,22% dibandingkan dengan wilayah sub-urban sebesar 3,33% dan wilayah urban sebesar 1,11%. Usia perkawinan pertama wanita <18 tahun dengan keluarga tidak miskin lebih terkonsentrasi pada wilayah rural dengan persentase sebesar 1,67% dibandingkan dengan wilayah urban dan sub-urban masing-masing sebesar 0,56%. Usia perkawinan pertama wanita 18-22 tahun didominansi oleh keluarga miskin sebesar 33% kemudian keluarga tidak miskin sebesar 31%. Usia perkawinan pertama wanita 18-22 tahun dengan keluarga miskin lebih terkonsentrasi pada wilayah suburban dan rural dengan persentase masing-masing sebesar 11,67% dibandingkan dengan wilayah urban sebesar 8,89%. Usia perkawinan pertama wanita 18-22 tahun dengan keluarga tidak miskin lebih terkonsentrasi pada wilayah sub-urban dengan rural dengan persentase masing-masing sebesar 10,56% dibandingkan dengan wilayah urban sebesar 7,78% Usia perkawinan pertama wanita > 22 tahun didominansi oleh keluarga tidak miskin sebesar 14% kemudian keluarga miskin sebesar 8%. Usia perkawinan pertama wanita dengan keluarga miskin lebih terkonsentrasi pada wilayah urban dengan persentase sebesar 3,89% dibandingkan dengan wilayah rural sebesar 2,22% dan wilayah sub-urban sebesar 1,67%. Usia perkawinan pertama wanita > 22 tahun dengan keluarga tidak miskin lebih terkonsentrasi pada wilayah urban dengan persentase sebesar 11,11% dibandingkan dengan wilayah sub-urban sebesar 5,56% dan wilayah rural sebesar 0%. Berdasarkan hasil overlay antara peta usia perkawinana pertama wanita (lampiran Peta 8) dengan peta keluarga miskin (lampiran Peta 11), keluarga miskin paling mendominansi usia perkawinan pertama wanita 18-22 tahun pada struktur wilayah Kabupaten Bogor dengan persentase sebesar 33%, kemudian usia perkawinan


pertama wanita < 18 tahun dan usia perkawinan pertama wanita > 22 tahun sebesar 8%. Keluarga tidak miskin juga mendominansi usia perkawinan pertama wanita 18-22 tahun dengan persentase sebesar 31%, kemudian usia perkawinan pertama wanita > 22 tahun sebesar 14% dan usia perkawinan pertama wanita < 18 tahun sebesar 2%. Dari hasil uji statistik menggunakan uji chi square dan koefisien kontingensi antara usia kawin pertama wanita dengan keluarga miskin pada struktur wilayah Kabupaten Bogor, didapatkan nilai X2 (Pearson Chi Square) yaitu 13.905 dan signifikansi = 0.008. Nilai X2 tabel dengan df = 4 yaitu 9.488, yang berarti bahwa nilai X2 hitung > X2 tabel dan signifikansi < 0.05 sehingga ada korelasi (hubungan) antara usia kawin pertama wanita dengan keluarga miskin dimana semakin rendah usia kawin pertama wanita maka wanita tersebut temasuk ke dalam keluarga miskin. Dari hasi uji koefisien kontingensi didapatkan nilai koefisien kontingensi sebesar 0.268. Tabel 5.15 Korelasi Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Keluarga Miskin Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Menggunakan Uji Chi Square dan Koefisien Kontingensi Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Value a 13.905

df

Asymp. Sig. (2-sided) 4

.008

Likelihood Ratio

14.928

4

.005


11.899

1

.001

N of Valid Cases

180

a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .14.

Symmetric Measures

Nominal by Nominal N of Valid Cases


Value .268 180


Approx. Sig. .008

5.2.4 Hubungan Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Usia perkawinan pertama < 18 tahun di dominansi pendapat wanita yang setuju terhadap pernikahan pada usia muda sebesar 10% dan pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda sebesar 4%. Usia perkawinan pertama < 18 tahun dengan persentase pendapat wanita yang setuju terhadap pernikahan pada usia muda terkonsentrasi pada wilayah rural dengan persentase sebesar 8% dibandingkan dengan wilayah sub-urban sebesar 2% dan wilayah urban sebesar 1%. Usia perkawinan pertama < 18 tahun dengan pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda terkonsentrasi pada wilayah sub-urban dengan persentase sebesar 2% dibandingkan dengan wilayah urban dan rural, masing-masing sebesar 1% Usia perkawinan pertama 18-22 tahun di dominansi pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda sebesar 34% dan pendapat wanita yang setuju terhadap pernikahan pada usia muda sebesar 29%. Usia perkawinan pertama 1822 tahun dengan persentase pendapat wanita yang setuju terhadap pernikahan pada usia muda terkonsentrasi pada wilayah rural dengan persentase sebesar 12% dibandingkan dengan wilayah urban dengan persentase sebesar 9% dan sub-urban sebesar 8%. Usia perkawinan pertama 18-22 tahun dengan pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda terkonsentrasi pada wilayah sub-urban dengan persentase sebesar 14% dibandingkan dengan wilayah urban dan rural sebesar 10% Usia perkawinan pertama > 22 tahun di dominansi pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda sebesar 24% dan pendapat wanita yang setuju terhadap pernikahan pada usia muda sebesar 16%. Usia perkawinan pertama > 22 tahun dengan persentase pendapat wanita yang setuju terhadap pernikahan pada usia muda terkonsentrasi pada wilayah urban dengan persentase sebesar 4% dibandingkan dengan wilayah sub-urban sebesar 3% dan wilayah rural sebesar 1%. Usia perkawinan pertama > 22 tahun dengan pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda terkonsentrasi pada wilayah urban dengan persentase sebesar 8% dibandingkan dengan wilayah sub-urban sebesar 4% dan wilayah rural sebesar 1%.


Berdasarkan hasil overlay antara peta usia kawin pertama wanita (lampiran peta 8) dengan peta pendapat wanita terhadapa pernikahan pada usia muda (lampiran peta 12), pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda mendominansi dengan persentase sebesar 52% dibandingkan dengan pendapat wanita yang setuju terhadap pernikahan pada usia muda dengan persentase sebesar 48%. Pendapat wanita

yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda,

menggambarkan bahwa pandangan wanita terhadap pernikahan pada usia muda semakin baik dalam hal pemahaman akan usia yang ideal untuk menikah dan persiapan apa saja yang diperlukan sebelum menikah. Hal ini tampak dalam jawaban-jawaban yang dikemukakan mereka ketika dilakukan wawancara dengan kuisioner untuk mendapatkan gambaran pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda bagi penelitian ini. Dari seluruh pernyataan yang diajukan pada kuisioner, mayoritas responden wanita dari semua klasifikasi usia perkawinan pertama wanita menjawab setuju dengan persentase sebesar 60,91%, tidak setuju dengan persentase sebesar 34,66%, ragu-ragu dengan persentase sebesar 4,39%, sangat setuju dengan persentase 3,08%, dan sangat tidak setuju 0,05%. Dengan dominansi jawaban setuju, dapat diketahui bahwa hampir setengah dari responden wanita memiliki pendapat bahwa pada zaman sekarang ini, menikah merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Hasil wawancara untuk mengetahui bagaimana pendapat wanita terhadap pernikahan pada zaman sekarang, menunjukkan bahwa secara umum seluruh responden wanita mengetahui usia ideal seorang wanita menikah dan dampak buruk bagi wanita yang menikah di usia muda. Ketika ditanya pendapat mereka tentang berapa usia ideal seorang wanita menikah, hampir seluruh wanita menjawab usia ideal seorang wanita menikah berada pada usia antara 20-21 tahun. Pendapat mereka bila ada seorang wanita yang menikah di usia muda ( < 17 tahun), hampir seluruhnya menjawab tidak setuju, karena hal tersebut akan membawa kerugian bagi wanita tersebut. Mereka berpendapat, dari segi usia, para responden wanita berpendapat bahwa wanita yang menikah di usia muda belum siap mental memasuki dunia rumah tangga dan belum siap secara fisik untuk mengandung dan melahirkan. Pada kenyataannya, di Kabupaten Bogor masih terdapat wanita yang


menikah di usia muda yang terkonsentrasi di wilayah rural. Walaupun sebetulnya mereka mengetahui usia menikah yang ideal, tetapi faktor-faktor seperti ekonomi dan budaya (kebiasaan lama) masih mempengaruhi mereka untuk melakukan pernikahan di usia muda. Dari hasil uji statistik menggunakan uji chi square dan koefisien kontingensi antara usia kawin pertama wanita dengan pendapat wanita terhadap pernikahan pada struktur wilayah Kabupaten Bogor, didapatkan nilai X2 (Pearson Chi Square) yaitu 7.191 dan signifikansi = 0,027. Nilai X2 tabel dengan df = 2 yaitu 5.991, yang berarti bahwa nilai X2 hitung > X2 tabel dan signifikansi < 0.05 sehingga ada korelasi antara usia kawin pertama wanita dengan pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda dan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,196. Tabel 5.16 Korelasi Antara Usia Kawin Pertama Wanita dengan Pendapat Wanita Terhadap Pernikahan Pada Usia Muda Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Menggunakan Uji Chi Square dan Koefisien Kontingensi Chi-Square Tests Asymp. Sig. (2sided) .027

Value df a Pearson Chi7.191 2 Square Likelihood Ratio 7.117 2 .028 N of Valid Cases 180 a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.83.

Symmetric Measures Value Nominal by Nominal N of Valid Cases


.196 180


Approx. Sig. .027

BAB VI KESIMPULAN

Usia perkawinan pertama wanita berdasarkan struktur wilayah di Kabupaten Bogor memberikan gambaran bahwa usia perkawinan pertama wanita < 18 tahun lebih terkonsentrasi pada wilayah rural dengan dominansi tingkat pendidikan wanita Tamat SD-SLTP, wanita yang tidak memiliki mata pencaharian, keluarga miskin, dan pendapat wanita yang setuju terhadap pernikahan pada usia muda. Usia perkawinan pertama wanita > 22 tahun lebih terkonsentrasi pada wilayah urban dengan dominansi tingkat pendidikan Tamat SLTA, wanita yang tidak memiliki mata pencaharian (pekerjaan), keluarga tidak miskin, dan pendapat wanita yang tidak setuju terhadap pernikahan pada usia muda. Terdapat korelasi antara usia perkawinan pertama wanita dengan tingkat pendidikan, mata pencaharian wanita, keluarga miskin, dan pendapat wanita terhadap pernikahan pada usia muda.


DAFTAR PUSTAKA

Ackerman, Edward. (1970). Geography and Demography. New York : McGraw Hill Book

Ahmadi, H. Abu (2003). Psikologi Umum. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Aronson, Elliot. (1988). The Social Animal (5th ed.). New York: Freeman and Company

Badan Pusat Statistik. (2010). Jawa Barat Dalam Angka 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. (2008). Statistik Kesejahteraan Rakyat (Welfare Statistic) 2008. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2005). Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesian Projetion Population) 2000 – 2005. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Garnier, J. Beajeau. (1966). Geography of Population. New York : St. Martin’s Press

Bintarto, R. & Surastopo Hadisumarno. Metode Analisa Geografi. Jakarta: LP3ES

Bogue, Donald J .(1969). Principles Of Demography. New York: John Wiley & Sons Inc.

Clarke, John. (1965). Population Geography. Oxford: Pergamon Press


Daldjoeni, N. (2003). Geografi Kota Dan Desa. Bandung: PT ALUMNI

Davis, Kingsley., & Blake, Judith. (1974). Struktur Sosial Dan Fertilitas. Lembaga Kependudukan Universitas Gajah Mada.

Guilford, J.P & Benjamin Fruchter. 1981. Fundamental Statistics In Psychology and Education. Singapore: McGraw-Hill Book Co.

Hagget, Peter. (2001). Geography: A Global Synthesis. London: Prentice Hall

Hanum, Sri Handayani. (1997). Perkawinan Usia Belia. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada

Hartshorne, R. (1959). Perspective on the Nature of Geography. Chicago: Rand Mc Nally & Company

Hasan, Iqbal. (2001). Pokok-Pokok materi Statistik 2 ( Statistik Inferensif) Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara

Hasbullah, M. Sairi., dan Darwis, Rudi Saprudin. (2001). Profil Statistik Dan Indikator Gender Di Provinsi Jawa Barat. Jakarta: Badan Pusat Statistik Hilgard, E.R & R.L Atkinson., et al. (1990). Introduction to Psychology (10th ed.). New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

Husein, Umar. (2003). Metode Penelitian Skripsi dan Tesis. Jakarta: Raja Grafindo Persada Jalalludin, Rakhmat. (1998). Psikologi Komunikasi. Bandung: Rosdakarya


PT Remaja

Jayadinata, Johara T. (1999). Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah. Bandung: ITB

Jones, Gavin W. & Bina Gubhaju. (2008). Trend at Age Marriage in the Provinces of Indonesia.Asia Research Institute Working Paper No.105

Kasali, Rhenald. (1994). Manajemen Public Relation. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Kusuma, Sutarsih Mulia. (1976). Berbagai Aspek Perbedaan Pola Perkawinan Di Indonesia Dewasa Ini. Jakarta: Lembaga Demografi FE UI

Lane, Robert E. & David D. Sears. (1965). Public Opinion. New Delhi: Prentice Hall of India Ltd

Lembaga Demografi FE UI. (2007). Dasar-Dasar Demografi. Jakarta:Lembaga Demografi FE UI. Nasution, Zulkarnaen. (1990). Komunikasi Politik Suatu Pengantar. Jakarta: Yudhistira Nurwati, Nunung. (2003). Review: Hasil Studi Tentang Perkawinan dan Perceraian Pada Masyarakat Jawa Barat. Jurnal Kependudukan Padjadjaran Vol. 6 No.2 , Juli 2003:59-67 Puspitasari, Fitria. (2006). Perkawinan Muda: Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Semarang Sandy, I Made. (1989). Esensi Pembangunan Wilayah dan Penggunaan Tanah Berencana. Depok: Geografi UI Silaen, Bintang. (1995). Usia Kawin Muda Di Sekitar Kotamadya Sukabumi. FMIPA UI. Depok


Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi.(1989). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES Sinulingga, Budi. D.(1999). Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R&D. Bandung: ALFABETA Sunarjo, Djonaesih S. (1984). Opini Publik. Yogyakarta: Liberty Toersilaningsih, Rani dan Nargis. (2005). Perkawian Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Dampaknya Bagi Perempuan Dan Anak-anak. Warta Demografi

Vol. 35 No.3: 29-36

Young, K. (1978). Social Psychology (3rd ed.). New York: Appleton Century Crifts Inc. Yunus, Hadi. (2010). Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Yunus, Hadi. (2002). Struktur Tata Ruang Kota. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Widyastutik, Retno. 2005. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Usia Kawin Di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Fakultas Ilmu Sosial UNNES. Semarang Zelinsky, Wilbur. (1966). A Prologue to Population Geography. London: Prentice Hall


PETA














LAMPIRAN


KUISIONER PENELITIAN USIA PERKAWINAN PERTAMA WANITA BERDASARKAN STRUKTUR WILAYAH KABUPATEN BOGOR

Pewawancara : Dini Risya P NPM

: 0606071355

DEPARTEMEN GEOGRAFI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA 2011


RESPONDEN NO

:

KELURAHAN

:

KECAMATAN

:

KOORDINAT LOKASI

:

I. DATA RESPONDEN WANITA Nama Responden

:

Tempat/Tanggal Lahir

:

Umur Responden

:

Umur Suami

:

Umur Menikah Pertama

:

Tahun Menikah Pertama

:

Alamat

:

Jumlah Anak

:

Umur Anak

:


II. TINGKAT PENDIDIKAN Pendidikan Terakhir

: (1) Tidak Tamat SD (2) Tamat SD (3) Tamat SLTP

(4) Tamat SMA

(5) Tamat PT Pendidikan Terakhir Ayah/Ibu

: (1) Tidak Tamat SD (2) Tamat SD (3) Tamat SLTP

(4) Tamat SMA

(5) Tamat PT

Pendidikan Terakhir Suami

:(1) Tidak Tamat SD (2) Tamat SD (3) Tamat SLTP

(4) Tamat SMA

(5) Tamat PT

III. MATA PENCAHARIAN 1. Mata Pencaharian/Pekerjaan : (1) Tidak Bekerja (2) Pertanian (3) Non-Pertanian (………………………….)

2. Mata Pencaharian/Pekerjaan Suami : (1) Tidak Bekerja (2) Pertanian (3) Non-Pertanian m (……………………)


3. Mata Pencaharian/Pekerjaan Orang Tua : (1) Tidak Bekerja (2) Pertanian (3) Non-Pertanian (………………)

4. Pendapatan Responden(per bulan)

: (1) < Rp 1.000.000,(2) Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000,(3) Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000,-

4. Pendapatan Orang Tua (per bulan)

: (1) < Rp 1.000.000,(2) Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000,(3) Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000,-

4. Pendapatan Suami (per bulan)

: (1) < Rp 1.000.000,(2) Rp 1.000.000 – Rp2.500.000,(3) Rp 2.500.000 – Rp5.000.000,-

6. Pengeluaran: (per hari)

: (1) < Rp 50.000 (2) Rp 50.000 – Rp100.000 (3) > Rp 100.000

7. Saat ini anda tinggal dirumah:

(1) Orang tua

(2) Sendiri

(3) Mengontrak


8. Jika anda mengontrak rumah, biaya sewa per bulannya: (1) < Rp 500.000,(2) Rp 500.000, - Rp 1.000.000 (3) > Rp. 1000.000,-

IV. Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom yang tersedia Jawaban No Pertanyaan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SS

Menikah harus di atas usia 16 tahun

Menikah dilakukan untuk memajukan perekonomian keluarga Sebelum menikah harus memiliki persiapan mental dan materi Sebelum menikah harus memiliki pekerjaan Sebelum menikah harus mengenal lebih dalam ( > 2 tahun ) calon suami Anak merupakan hal yang sangat penting setelah menikah Sebaiknya usia anak tidak terpaut terlalu jauh ( > 30 tahun) dengan orang tua


ST

RG

TS

STS

Kemajuan

8.

teknologi

mendorong

terjadinya

penundaan pernikahan Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga

9.

membuat seorang wanita menunda pernikahannya

10. Menikah dilakukan karena perjodohan

11.

Setiap pernikahan harus di daftarkan pada kantor urusan agama atau lembaga pernikahan yang resmi

Keterangan: SS

= Sangat Setuju

TS

= Tidak Setuju

ST

= Setuju

STS

= Sangat Tidak Setuju

RG

= Ragu-Ragu

V. Makna dan Tujuan Pernikahan 1. Apa makna pernikahan bagi anda? 2. Apa alasan dan tujuan anda menikah? 3. Apa arti keluarga bagi anda? 4. Apa yang anda ketahui dari UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan? VI. Budaya Dalam Masyarakat Setempat 1. Apa yang anda ketahui mengenai budaya atau adat setempat yang berhubungan dengan pernikahan? ( bisa berupa cerita dari orang tua/ adat kebiasaan/mitos/ legenda) 2. Apakah seorang wanita harus memiliki pekerjaan sebelum menikah? 3. Apakah seorang wanita harus memiliki pendidikan hingga perguruan tinggi sebelum menikah?


4. Apakah anda menikah untuk meringankan beban orang tua? 5. Bagaimana pendapat anda terhadap wanita yang melakukan pernikahan secara siri (di bawah tangan)? 6. Menurut anda, apakah masih banyak terjadi kasus pernikahan karena di jodohkan oleh orang tua di lingkungan sekitar anda? 7. Apakah sebelum menikah anda berpacaran? Jika iya, apa arti pacaran bagi anda? 8. Berapa usia ideal seorang wanita menikah? 9. Apa pendapat anda mengenai pernikahan di usia muda (<16 tahun)? 10. Apa makna seorang anak bagi anda? 11. Apakah setelah menikah, memiliki seorang anak adalah hal yang terpenting?

-

SEKIAN DAN TERIMA KASIH -


Lampiran 1 Administrasi Desa/Kelurahan Kabupaten Bogor

NO. DESA/KELURAHAN

KELURAHAN

1

Cijayanti

2

Bojong Koneng

3

Karang Tengah

4

Sumur Batu

5

Babakan Madang

6

Citaringgul

7

Cipambuan

8

Kadumangu

9

Sentul

10

Cimanggis

11

Waringin Jaya

12

Kedung Waringin

13

Bojong Gede

14

Susukan

15

Bojong Baru

16

Rawa Panjang

17

Pabuaran

18

Ragajaya

19

Pasir Buncir

20

Cinagara

21

Tangkil

22

Pasir Muncang

23

Muara Jaya

24

Caringin

25

Lemah Duhur

26

Cimande

27

Pancawati

28

Ciderum

29

Ciherang Pondok

30

Cimande Hilir

31

Karya Mekar

32

Bantar Kuning

33

Cikutamahi

34

Cibatu Tiga

35

Mekarwangi

KECAMATAN

BABAKAN MADANG


BOJONG GEDE

CARINGIN

CARIU

NO. DESA/KELURAHAN

KELURAHAN

37

Cariu

38

Kuta Mekar

39

Sukajadi

40

Babakan Raden

41

Ciampea Udik

42

Cinangka

43

Cibuntu

44

Cicadas

45

Tegal Waru

46

Bojong Jengkol

47

Cihideung Udik

48

Cihideung Ilir

49

Cibanteng

50

Bojong Rangkas

51

Cibadak

52

Benteng

53

Ciampea

54

Cileungsi

55

Citapen

56

Cibedug

57

Bojong Murni

58

Jambu Luwuk

59

Banjar Sari

60

Banjar Wangi

61

Bitung Sari

62

Teluk Pinang

63

Banjar Waru

64

Ciawi

65

Bendungan

66

Pandan sari

67

Karadenan

68

Nanggewer

69

Nanggewer Mekar

70

Cibinong

71

Pakansari

72

Sukahati

73

Tengah

74

Pondok Rajeg


KECAMATAN

CIAMPEA

CIAWI

CIBINONG

NO. DESA/KELURAHAN

KELURAHAN

76

Pabuaran

77

Cirimekar

78

Ciriung

79

Situ Udik

80

Situ Ilir

81

Cibatok 2

82

Ciaruten Udik

83

Cibatok 1

84

Sukamaju

85

Cemplang

86

Galuga

87

Dukuh

88

Cimanggu 2

89

Cimanggu 1

90

Girimulya

91

Leuweung Kolot

92

Ciaruten Ilir

93

Cijujung

94

Tugu Jaya

95

Cigombong

96

Wates Jaya

97

Srogol

98

Ciburuy

99

Cisalada

100

Pasir Jaya

101

Ciburayut

102

Ciadeg

103

Sukaraksa

104

Sukamaju

105

Cigudeg

106

Banyu Resmi

107

Wargajaya

108

Bunar

109

Mekarjaya

110

Cintamanik

111

Banyu Wangi

112

Banyu Asih

113

Tegalega

KECAMATAN

CIBUNGBULANG


CIGOMBONG

CIGUDEG

NO. DESA/KELURAHAN

KELURAHAN

115

Rengasjajar

116

Bangunjaya

117

Argapura

118

Warung Menteng

119

Cijeruk

120

Cipelang

121

Cibalung

122

Cipicung

123

Tanjung Sari

124

Tajur Halang

125

Palasari

126

Sukaharja

127

Dayeuh

128

Mampir

129

Setu Sari

130

Cipeucang

131

Jati Sari

132

Gandoang

133

Mekar Sari

134

Cileungsi Kidul

135

Cileungsi

136

Limus Nunggal

137

Pasir Angin

138

Cipenjo

139

Kota Batu

140

Mekar Jaya

141

Parakan

142

Ciomas

143

Pagelaran

144

Sukamakmur

145

Ciapus

146

Sukaharja

147

Padasuka

148

Ciomas Rahayu

149

Laladon

150

Citeko

151

Cibeureum

152

Tugu Selatan


KECAMATAN

CIJERUK

CILEUNGSI

CIOMAS

CISARUA

NO. DESA/KELURAHAN

KELURAHAN

154

Batu Layang

155

Cisarua

156

Kopo

157

Leuwimalang

158

Jogjogan

159

Cilember

160

Karihkil

161

Cibeuteung Udik

162

Babakan

163

Putat Nutug

164

Cibeuteung Muara

165

Cibentang

166

Parigi Mekar

167

Ciseeng

168

Cihowe

169

Kuripan

170

Tangkil

171

Hambalang

172

Tajur

173

Pasir Mukti

174

Sukahati

175

Leuwinutug

176

Sanja

177

Karang Asem Barat

178

Karang Asem Timur

179

Tarikolot

180

Gunung Sari

181

Citeureup

182

Puspanegara

183

Puspasari

184

Purwasari

185

Petir

186

Sukadamai

187

Sukawening

188

Neglasari

189

Sinar Sari

190

Ciherang


KECAMATAN

CISEENG

CITEUREUP

DRAMAGA

NO. DESA/KELURAHAN

KELURAHAN

192

Babakan

193

Cikarawang

194

Karanggan

195

Gunung Putri

196

Tlajung Udik

197

Bojong Nangka

198

Cicadas

199

Wanaherang

200

Cikeas Udik

201

Nagrak

202

Ciangsana

203

Bojong Kulur

204

Jampang

205

Cibadung

206

Cibinong

207

Cidokom

208

Padurenan

209

Curug

210

Rawakalong

211

Pengasinan

212

Gunung Sindur

213

Pabuaran

214

Pangradin

215

Kalong Sawah

216

Sipak

217

Pamagersari

218

Jugala Jaya

219

Curug

220

Tegal Wangi

221

Koleang

222

Jasinga

223

Setu

224

Cikopomayak

225

Neglasari

226

Bagoang

227

Barengkok

228

Pangaur

KECAMATAN

GUNUNG PUTRI

GUNUNG SINDUR


JASINGA

NO. DESA/KELURAHAN

KELURAHAN

230

Sukajaya

231

Sukanegara

232

Cibodas

233

Singasari

234

Singajaya

235

Sukasirna

236

Balekembang

237

Bendungan

238

Sirnagalih

239

Jonggol

240

Sukamaju

241

Sukamanah

242

Weninggalih

243

Sukagalih

244

Semplak Barat

245

Atang Sanjaya

246

Parakan Jaya

247

Bojong

248

Kemang

249

Pabuaran

250

Tegal

251

Pondok Udik

252

Jampang

253

Leuwikaret

254

Lulut

255

Bantar Jati

256

Nambo

257

Kembang Kuning

258

Kelapa Nunggal

259

Ligarmukti

260

Bojong

261

Cikahuripan

262

Purasari

263

Puraseda

264

Karyasari

265

Pabangbon

266 267

Karacak Barengkok Cibeber II

268

KECAMATAN

JONGGOL

KEMANG

KLAPANUNGGAL


LEUWILIANG

NO. DESA/KELURAHAN

KELURAHAN

270

Leuwimekar

271

Leuwiliang

272

Karehkel

273

Wangun Jaya

274

Sadeng Kolot

275

Leuwisadeng

276

Sibanteng

277

Babakan Sadeng

278

Sadeng

279

Kalong II

280

Kalong I

281

Sukaresmi

282

Sukagalih

283

Kuta

284

Sukakarya

285

Sukamanah

286

Sukamaju

287

Sukamahi

288

Gadog

289

Cipayung Datar

290

Cipayung Girang

291

Megamendung

292

Malasari

293

Bantar Karet

294

Cisarua

295

Curug Bitung

296

Nanggung

297

Pangkal Jaya

298

Sukaluyu

299

Hambaro

300

Kalong Liud

301

Parakan Muncang

302

Cibunian

303

Purwabakti

304

Ciasmara

305

Ciasihan

306 307

Gunung Sari Gunung Bunder 2 Gunung Bunder 1

308

KECAMATAN

LEUWISADENG

MEGAMENDUNG


NANGGUNG

PAMIJAHAN

NO. DESA/KELURAHAN

KELURAHAN

310

Gunung Picung

311

Cibitung Kulon

312

Cibitung Wetan

313

Pamijahan

314

Pasarean

315

Gunung Menyan

316

Cimayang

317

Iwul

318

Jabon Mekar

319

Pamager Sari

320

Parung

321

Waru

322

Warujaya

323

Bojong Sempu

324

Bojong Indah

325

Cogreg

326

Jagabaya

327

Gorowong

328

Dago

329

Cikuda

330

Pingku

331

Lumpang

332

Gintung Cilejet

333

Jagabita

334

Cibunar

335

Parung Panjang

336

Kabasiran

337

Mekarsari

338

Ranca Bungur

339

Pasir Gaok

340

Bantar Jaya

341

Bantar Sari

342

Candali

343 344

Cimulang

345 346 347 348

KECAMATAN

PARUNG

PARUNG PANJANG

RANCABUNGUR

Leuwibatu Cidokom Gobang Rabak Cibodas


RUMPIN

NO. DESA/KELURAHAN

KELURAHAN

350

Rumpin

351

Cipinang

352

Sukasari

353

Kerta Jaya

354

Taman Sari

355

Sukamulya

356

Mekar Sari

357

Cisarua

358

Kiara Sari

359

Kiara Pandak

360

Harkat Jaya

361

Sukajaya

362

Sipayung

363

Suka Mulih

364

Pasir Madang

365

Cileuksa

366

Sukawangi

367

Sukaharja

368

Wargajaya

369

Sirnajaya

370

Sukamulya

371

Sukamakmur

372

Cibadak

373

Pabuaran

374

Sukadamai

375

Sukaresmi

376

Cibanon

377

Gunung Geulis

378

Nagrak

379

Sukatani

380

Sukaraja

381

Cikeas

382

Cadas Ngampar

383

Pasirlaja

384

Cijujung

385

Cimandala

386 387

Pasir Jambu Cilebut Timur Cilebut Barat

388


KECAMATAN

SUKAJAYA

SUKAMAKMUR

SUKARAJA

NO. DESA/KELURAHAN

KELURAHAN

390

Tajur Halang

391

Sukmajaya

392

Naggerang

393

Sasak Panjang

394

Kalisuren

395

Citayam

396

Sukajadi

397

Sukaluyu

398

Sukajaya

399

Sukaresmi

400

Pasir Eurih

401

Taman Sari

402

Sukamantri

403

Sirnagalih

404

Cibadak

405

Tanjung Sari

406

Sirnasari

407

Sirnarasa

408

Buanajaya

409

Antajaya

410

Pasir Tanjung

411

Tanjung Rasa

412

Sukarasa

413

Selawangi

414

Ciomas

415

Tapos

416

Batok

417

Babakan

418

Bojong

419

Singabraja

420

Tenjo

421

Cilaku

422

Singabangsa


KECAMATAN

TAMAN SARI

TANJUNG SARI

TENJO

NO. DESA/KELURAHAN

KELURAHAN

423

Tapos 1

424

Gunung Malang

425

Tapos 2

426 427

Situ Daun Cibitung Tengah Cinangneng

428

[Sumber: Administrasi Bappeda Kabupaten Bogor 2011]


KECAMATAN TENJOLAYA

Lampiran 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bogor Tahun 2010

No

Kecamatan

Laki-Laki

Perempuan

1

Babakan Madang

50669

47564

2

Bojong Gede

105885

112298

3

Caringin

56785

52928

4

Cariu

23881

23362

5

Ciampea

72228

67594

6

Ciawi

48310

45439

7

Cibinong

127746

124996

8

Cibungbulang

63833

59657

9

Cigombong

42835

40464

10

Cigudeg

59565

56251

11

Cijeruk

39345

36397

12

Cileungsi

93681

91563

13

Ciomas

66641

63703

14

Cisarua

57279

52761

15

Ciseeng

48912

45840

16

Citeureup

88723

85596

17

Dramaga

47434

44968

18

Gunung Putri

150311

150515

19

Gunung Sindur

44506

42165

20

Jasinga

50607

46651

21

Jonggol

57952

55754

22

Kemang

42489

40470

23

Klapanunggal

39260

37503

24

Leuwiliang

58327

54883

25

Leuwisadeng

37977

54883

26

Megamendung

47635

43883

27

Nanggung

45665

42402

28

Pamijahan

70910

68464

29

Parung

52572

49500

30

Parung Panjang

52412

49287


No

Kecamatan

Laki-Laki

Perempuan

31

Rancabungur

50026

47030

32

Rumpin

68406

63480

33

Sukajaya

32639

30354

34

Sukamakmur

38337

37317

35

Sukaraja

78702

74455

36

Tajur Halang

45909

43479

37

Taman Sari

43651

41411

38

Tanjung Sari

25032

23787

39

Tenjo

34375

31672

40

Tenjolaya

27564

27062

2.289.006

2.118.388

Jumlah



Lampiran 3 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2010

No

Kecamatan

Mata Pencaharian Non-Pertanian

Mata Pencaharian Pertanian

1

Babakan Madang

15829

6970

2

Bojong Gede

38018

2525

3

Caringin

21914

5215

4

Cariu

7410

7442

5

Ciampea

15712

12283

6

Ciawi

9888

8239

7

Cibinong

21216

1800

8

Cibungbulang

9941

5210

9

Cigombong

11111

9982

10

Cigudeg

5872

12008

11

Cijeruk

8490

13570

12

Cileungsi

50108

4859

13

Ciomas

28504

2312

14

Cisarua

22626

3586

15

Ciseeng

8736

12936

16

Citeureup

30550

10473

17

Dramaga

14287

6013

18

Gunung Putri

933

206

19

Gunung Sindur

16563

5001

20

Jasinga

8846

16502


No

Kecamatan


Mata Pencaharian Pertanian

21

Jonggol

18389

17179

22

Kemang

24824

5507

23

Klapanunggal

19895

2168

24

Leuwiliang

9622

15166

25

Leuwisadeng

6399

14197

26

Megamendung

6863

5107

27

Nanggung

2355

2860

28

Pamijahan

10498

8625

29

Parung

19385

5722

30

Parung Panjang

8597

6692

31

Rancabungur

6924

4323

32

Rumpin

19002

10075

33

Sukajaya

1447

8073

34

Sukamakmur

8831

9927

35

Sukaraja

32584

4526

36

Tajur Halang

22842

2622

37

Taman Sari

14653

5120

38

Tanjung Sari

5449

6800

39

Tenjo

7942

7291

40

Tenjolaya

3367

11399

Jumlah

596422

[Sumber: Pengolahan Data PODES Kabupaten Bogor 2010]


300511

Lampiran 4 Mata Pencaharian Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di

Kabupaten Bogor Tahun 2010 Mata Pencaharian Pertanian No


Kecamatan

1

Babakan Madang

2

Bojong Gede

3

Caringin

4

Cariu

5

Ciampea

6

Ciawi

7

Cibinong

8

Cibungbulang

9

Cigombong

10

Cigudeg

11

Cijeruk

12

Cileungsi

13

Ciomas

14

Cisarua

15

Ciseeng

16

Citeureup

17

Dramaga

18

Gunung Putri

19

Gunung Sindur

20

Jasinga

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki

Perempuan

4647

2323

10553

5276

1683

842

25345

12673

3477

1738

14609

7305

4961

2481

4940

2470

8189

4094

10475

5237

5493

2746

6592

3296

1200

600

14144

7072

3473

1737

6627

3314

6655

3327

7407

3704

8005

4003

3915

1957

9047

4523

5660

2830

3239

1620

33405

16703

1541

771

19003

9501

2391

1195

15084

7542

8624

4312

5824

2912

6982

3491

20367

10183

4009

2004

9525

4762

137

69

622

311

3334

1667

11042

5521

11001

5501

5897

2949


Mata Pencaharian Pertanian No

Kecamatan

21

Jonggol

22

Kemang

23

Klapanunggal

24

Leuwiliang

25

Leuwisadeng

26

Megamendung

27

Nanggung

28

Pamijahan

29

Parung

30

Parung Panjang

31

Rancabungur

32

Rumpin

33

Sukajaya

34

Sukamakmur

35

Sukaraja

36

Tajur Halang

37

Taman Sari

38

Tanjung Sari

39

Tenjo

40

Tenjolaya

Jumlah


Laki-laki

Perempuan

Laki-laki

Perempuan

11453

5726

12259

6130

3671

1836

16549

8275

1445

723

13263

6632

10111

5055

6415

3207

9465

4732

4266

2133

3405

1702

4575

2288

1907

953

1570

785

5750

2875

6999

3499

3815

1907

12923

6462

4461

2231

5731

2866

2882

1441

4616

2308

6717

3358

12668

6334

5382

2691

965

482

6618

3309

5887

2944

3017

1509

21723

10861

1748

874

15228

7614

3413

1707

9769

4884

4533

2267

3633

1816

4861

2430

5295

2647

7599

3800

2245

1122

200341

100170

397615

198807

[Sumber: Pengolahan Data PODES Kabupaten Bogor 2010]


Lampiran 5 Klasifikasi Desa/Kelurahan Berdasarkan Karakteristik Wilayah Penyusun Struktur Wilayah Kabupaten Bogor

KECAMATAN

BABAKAN MADANG

KELURAHAN

KEPADATAN PENDUDUK

MATA PENCAHARIAN NON-TANI

PENGGUNAAN TANAH TERBANGUN

KLASIFIKASI

Cijayanti

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Bojong Koneng

rendah

sedang

rendah

sub-urban

rendah

sedang

rendah

sub-urban

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Karang Tengah Sumur Batu

BOJONG GEDE

CARINGIN

Babakan Madang

tinggi

tinggi

rendah

urban

Citaringgul

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Cipambuan

tinggi

tinggi

rendah

urban

Kadumangu

tinggi

tinggi

rendah

urban

Sentul

tinggi

tinggi

rendah

urban

Cimanggis

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Waringin Jaya

tinggi

tinggi

rendah

urban

Kedung Waringin

tinggi

tinggi

tinggi

urban

Bojong Gede

tinggi

tinggi

tinggi

urban

Susukan

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Bojong Baru

tinggi

tinggi

sedang

urban

Rawa Panjang

tinggi

tinggi

sedang

urban

Pabuaran

tinggi

tinggi

rendah

urban

Ragajaya

tinggi

tinggi

rendah

urban

Pasir Buncir

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Cinagara

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Tangkil

rendah

rendah

rendah

rural

Pasir Muncang

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Muara Jaya

tinggi

rendah

sedang

sub-urban

Caringin

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Lemah Duhur

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Cimande

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Pancawati

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Ciderum

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Ciherang Pondok

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Cimande Hilir

tinggi

rendah

rendah

sub-urban


KECAMATAN CARIU

CIAMPEA

CIAWI

KELURAHAN

KEPADATAN PENDUDUK



KLASIFIKASI

Bantar Kuning

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Cikutamahi

rendah

rendah

rendah

rural

Cibatu Tiga

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Mekarwangi

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Tegal Panjang

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Cariu

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Kuta Mekar

rendah

rendah

rendah

rural

Sukajadi

rendah

sedang

sedang

sub-urban

Babakan Raden

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Ciampea Udik

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Cinangka

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Cibuntu

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Cicadas

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Tegal Waru

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Bojong Jengkol

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Cihideung Udik

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Cihideung Ilir

tinggi

sedang

sedang

urban

Cibanteng

tinggi

tinggi

rendah

urban

Bojong Rangkas

tinggi

tinggi

tinggi

urban

Cibadak

tinggi

tinggi

sedang

urban

Benteng

tinggi

tinggi

sedang

urban

Ciampea

tinggi

tinggi

rendah

urban

Cileungsi

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Citapen

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Cibedug

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Bojong Murni

rendah

rendah

rendah

rural

Jambu Luwuk

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Banjar Sari

tinggi

tinggi

sedang

urban

Banjar Wangi

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Bitung Sari

tinggi

rendah

sedang

sub-urban

Teluk Pinang

tinggi

tinggi

rendah

urban

Banjar Waru

rendah

urban

tinggi

tinggi

Ciawi

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Bendungan

tinggi

tinggi

sedang

urban

Pandan sari

tinggi

tinggi

sedang

urban


KECAMATAN CIBINONG

CIBUNGBULANG

CIGOMBONG

KELURAHAN

KEPADATAN PENDUDUK



KLASIFIKASI

Karadenan

tinggi

tinggi

rendah

urban

Nanggewer

tinggi

tinggi

rendah

urban

Nanggewer Mekar

rendah

tinggi

rendah

urban

Cibinong

tinggi

tinggi

sedang

urban

Pakansari

tinggi

tinggi

rendah

urban

Sukahati

tinggi

tinggi

rendah

urban

Tengah

tinggi

tinggi

rendah

urban

Pondok Rajeg

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Harapan Jaya

tinggi

tinggi

rendah

urban

Pabuaran

tinggi

tinggi

tinggi

urban

Cirimekar

rendah

tinggi

tinggi

urban

Ciriung

tinggi

tinggi

sedang

urban

Situ Udik

rendah

rendah

rendah

rural

Situ Ilir

rendah

rendah

rendah

rural

Cibatok 2

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Ciaruten Udik

rendah

rendah

rendah

rural

Cibatok 1

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Sukamaju

rendah

rendah

rendah

rural

Cemplang

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Galuga

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Dukuh

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Cimanggu 2

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Cimanggu 1

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Girimulya

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Leuweung Kolot

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Ciaruten Ilir

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Cijujung

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Tugu Jaya

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Cigombong

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Wates Jaya

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Srogol

rendah

rendah

rendah

rural

Ciburuy

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Cisalada

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Pasir Jaya

rendah tinggi

rendah rendah

rendah rendah

rural sub-urban

KEPADATAN

MATA

PENGGUNAAN

KLASIFIKASI

Ciburayut KECAMATAN


CIGUDEG

CIJERUK

CILEUNGSI

KELURAHAN

PENDUDUK

PENCAHARIAN NON-TANI

TANAH TERBANGUN

Ciadeg

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Sukaraksa

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Sukamaju

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Cigudeg

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Banyu Resmi

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Wargajaya

rendah

rendah

rendah

rural

Bunar

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Mekarjaya

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Cintamanik

rendah

rendah

rendah

rural

Banyu Wangi

rendah

rendah

rendah

rural

Banyu Asih

rendah

rendah

rendah

rural

Tegalega

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Batu Jajar

rendah

rendah

rendah

rural

Rengasjajar

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Bangunjaya

rendah

rendah

rendah

rural

Argapura

rendah

rendah

rendah

rural

Warung Menteng

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Cijeruk

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Cipelang

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Cibalung

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Cipicung

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Tanjung Sari

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Tajur Halang

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Palasari

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Sukaharja

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Dayeuh

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Mampir

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Setu Sari

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Cipeucang

tinggi

tinggi

rendah

urban

Jati Sari

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Gandoang

tinggi

tinggi

rendah

urban

Mekar Sari

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Cileungsi Kidul

tinggi

tinggi

sedang

urban

Cileungsi

tinggi

tinggi

sedang

urban

tinggi

tinggi

sedang

urban

Limus Nunggal


KECAMATAN

CIOMAS

CISARUA

CISEENG

CITEUREUP

KELURAHAN

KEPADATAN PENDUDUK



KLASIFIKASI

Pasir Angin

tinggi

tinggi

rendah

urban

Cipenjo

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Kota Batu

tinggi

tinggi

tinggi

urban

Mekar Jaya

tinggi

tinggi

sedang

urban

Parakan

tinggi

tinggi

tinggi

urban

Ciomas

sedang

tinggi

sedang

urban

Pagelaran

tinggi

tinggi

rendah

urban

Sukamakmur

tinggi

tinggi

rendah

urban

Ciapus

tinggi

tinggi

rendah

urban

Sukaharja

tinggi

sedang

tinggi

sub-urban

Padasuka

sedang

tinggi

tinggi

urban

Ciomas Rahayu

sedang

tinggi

tinggi

urban

Laladon

tinggi

tinggi

sedang

urban

Citeko

tinggi

tinggi

rendah

urban

Cibeureum

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Tugu Selatan

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Tugu Utara

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Batu Layang

tinggi

tinggi

sedang

urban

Cisarua

tinggi

tinggi

tinggi

urban

Kopo

tinggi

tinggi

rendah

urban

Leuwimalang

tinggi

tinggi

tinggi

urban

Jogjogan

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Cilember

tinggi

tinggi

rendah

urban

Karihkil

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Cibeuteung Udik

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Babakan

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Putat Nutug

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Cibeuteung Muara

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Cibentang

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Parigi Mekar

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Ciseeng

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Cihowe

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Kuripan

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Tangkil

rendah

rendah

rendah

rural

Hambalang

rendah

rendah

rendah

rural


KECAMATAN

DRAMAGA

GUNUNG PUTRI

GUNUNG SINDUR

KELURAHAN

KEPADATAN PENDUDUK



KLASIFIKASI

Tajur

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Pasir Mukti

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Sukahati

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Leuwinutug

tinggi

tinggi

rendah

urban

Sanja

tinggi

tinggi

rendah

urban

Karang Asem Barat

tinggi

tinggi

sedang

urban

Karang Asem Timur

tinggi

tinggi

rendah

urban

Tarikolot

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Gunung Sari

tinggi

tinggi

rendah

urban

Citeureup

tinggi

tinggi

tinggi

urban

Puspanegara

tinggi

tinggi

tinggi

urban

Puspasari

tinggi

tinggi

sedang

urban

Purwasari

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Petir

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Sukadamai

sedang

tinggi

rendah

urban

Sukawening

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Neglasari

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Sinar Sari

tinggi

tinggi

rendah

urban

Ciherang

tinggi

tinggi

sedang

urban

Dramaga

tinggi

tinggi

sedang

urban

Babakan

tinggi

tinggi

sedang

urban

Cikarawang

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Karanggan

tinggi

tinggi

rendah

urban

Gunung Putri

tinggi

tinggi

sedang

urban

Tlajung Udik

tinggi

tinggi

sedang

urban

Bojong Nangka

tinggi

tinggi

rendah

urban

Cicadas

tinggi

tinggi

sedang

urban

Wanaherang

tinggi

tinggi

sedang

urban

Cikeas Udik

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Nagrak

tinggi

tinggi

rendah

urban

Ciangsana

tinggi

tinggi

rendah

urban

Bojong Kulur

tinggi

tinggi

sedang

urban

Jampang

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Cibadung

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Cibinong

tinggi

tinggi

rendah

urban


KECAMATAN

JASINGA

JONGGOL

KELURAHAN

KEPADATAN PENDUDUK



KLASIFIKASI

Cidokom

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Padurenan

urban

tinggi

tinggi

rendah

Curug

tinggi

tinggi

rendah

urban

Rawakalong

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Pengasinan

tinggi

tinggi

rendah

urban

Gunung Sindur

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Pabuaran

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Pangradin

rendah

rendah

rendah

rural

Kalong Sawah

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Sipak

tinggi

tinggi

sedang

urban

Pamagersari

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Jugala Jaya

rendah

rendah

rendah

rural

Curug

rendah

rendah

rendah

rural

Tegal Wangi

rendah

rendah

rendah

rural

Koleang

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Jasinga

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Setu

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Cikopomayak

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Neglasari

rendah

rendah

rendah

rural

Bagoang

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Barengkok

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Pangaur

rendah

rendah

rendah

rural

Wirajaya

rendah

rendah

rendah

rural

Sukajaya

rendah

rendah

rendah

rural

Sukanegara

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Cibodas

rendah

rendah

rendah

rural

Singasari

rendah

rendah

rendah

rural

Singajaya

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Sukasirna

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Balekembang

rendah

rendah

rendah

rural

Bendungan

rendah

rendah

rendah

rural

Sirnagalih

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Jonggol

tinggi

tinggi

rendah

urban

Sukamaju

tinggi

tinggi

rendah

urban

Sukamanah

tinggi

rendah

rendah

sub-urban


KECAMATAN

KEMANG

KLAPANUNGGAL

LEUWILIANG

LEUWISADENG

KELURAHAN

KEPADATAN PENDUDUK



KLASIFIKASI

Weninggalih

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Sukagalih

rendah

rendah

rendah

rural

Semplak Barat

tinggi

tinggi

rendah

urban

Atang Sanjaya

sedang

tinggi

sedang

urban

Parakan Jaya

tinggi

tinggi

rendah

urban

Bojong

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Kemang

tinggi

tinggi

rendah

urban

Pabuaran

tinggi

tinggi

rendah

urban

Tegal

tinggi

tinggi

rendah

urban

Pondok Udik

tinggi

tinggi

rendah

urban

Jampang

tinggi

tinggi

rendah

urban

Leuwikaret

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Lulut

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Bantar Jati

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Nambo

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Kembang Kuning

tinggi

tinggi

sedang

urban

Kelapa Nunggal

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Ligarmukti

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Bojong

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Cikahuripan

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Purasari

rendah

rendah

rendah

rural

Puraseda

rendah

rendah

rendah

rural

Karyasari

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Pabangbon

rendah

rendah

rendah

rural

Karacak

rendah

rendah

rendah

rural

Barengkok

rendah

rendah

rendah

rural

Cibeber II

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Cibeber I

rendah

rendah

rendah

rural

Leuwimekar

rendah

tinggi

sedang

sub-urban

Leuwiliang

rendah

tinggi

sedang

sub-urban

Karehkel

rendah

rendah

sedang

sub-urban

Wangun Jaya

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Sadeng Kolot

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Leuwisadeng

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Sibanteng

sedang

rendah

rendah

sub-urban


KECAMATAN

MEGAMENDUNG

NANGGUNG

PAMIJAHAN

KEPADATAN PENDUDUK



KLASIFIKASI

Babakan Sadeng

tinggi

tinggi

rendah

urban

Sadeng

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Kalong II

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Kalong I

rendah

rendah

rendah

rural

Sukaresmi

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Sukagalih

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Kuta

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Sukakarya

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Sukamanah

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Sukamaju

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Sukamahi

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Gadog

tinggi

tinggi

sedang

urban

Cipayung Datar

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Cipayung Girang

tinggi

sedang

sedang

urban

Megamendung

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Malasari

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Bantar Karet

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Cisarua

rendah

rendah

rendah

rural

Curug Bitung

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Nanggung

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Pangkal Jaya

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Sukaluyu

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Hambaro

tinggi

rendah

sedang

sub-urban

Kalong Liud

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Parakan Muncang

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Cibunian

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Purwabakti

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Ciasmara

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Ciasihan

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Gunung Sari

rendah

rendah

rendah

rural

Gunung Bunder 2

rendah

rendah

rendah

rural

Gunung Bunder 1

rendah

rendah

rendah

rural

Cibening

tinggi

rendah

rendah

sub-urban

Gunung Picung

rendah

rendah

rendah

rural

Cibitung Kulon

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

KELURAHAN


KECAMATAN

PARUNG

PARUNG PANJANG

RANCABUNGUR

RUMPIN

KELURAHAN

KEPADATAN PENDUDUK



KLASIFIKASI

Cibitung Wetan

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Pamijahan

rendah

rendah

rendah

rural

Pasarean

rendah

rendah

rendah

rural

Gunung Menyan

rendah

rendah

rendah

rural

Cimayang

rendah

rendah

rendah

rural

Iwul

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Jabon Mekar

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Pamager Sari

tinggi

tinggi

rendah

urban

Parung

tinggi

tinggi

rendah

urban

Waru

tinggi

tinggi

sedang

urban

Warujaya

tinggi

tinggi

rendah

urban

Bojong Sempu

tinggi

tinggi

rendah

urban

Bojong Indah

tinggi

tinggi

rendah

urban

Cogreg

tinggi

tinggi

rendah

urban

Jagabaya

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Gorowong

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Dago

rendah

rendah

rendah

rural

Cikuda

sedang

rendah

sedang

sub-urban

Pingku

sedang

sedang

sedang

sub-urban

Lumpang

sedang

tinggi

sedang

urban

Gintung Cilejet

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Jagabita

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Cibunar

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Parung Panjang

tinggi

tinggi

sedang

urban

Kabasiran

tinggi

sedang

t

urban

Mekarsari

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Ranca Bungur

tinggi

tinggi

rendah

urban

Pasir Gaok

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Bantar Jaya

tinggi

sedang

sedang

urban

Bantar Sari

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Candali

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Cimulang

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Leuwibatu

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Cidokom

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Gobang

sedang

tinggi

rendah

sub-urban


KECAMATAN

SUKAJAYA

SUKAMAKMUR

SUKARAJA

KELURAHAN

KEPADATAN PENDUDUK



KLASIFIKASI

Rabak

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Cibodas

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Kampung Sawah

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Rumpin

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Cipinang

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Sukasari

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Kerta Jaya

sedang

tinggi

rendah

urban

Taman Sari

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Sukamulya

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Mekar Sari

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Cisarua

rendah

rendah

rendah

rural

Kiara Sari

rendah

rendah

rendah

rural

Kiara Pandak

rendah

rendah

rendah

rural

Harkat Jaya

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Sukajaya

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Sipayung

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Suka Mulih

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Pasir Madang

rendah

rendah

rendah

rural

Cileuksa

rendah

rendah

rendah

rural

Sukawangi

rendah

rendah

rendah

rural

Sukaharja

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Wargajaya

rendah

rendah

rendah

rural

Sirnajaya

rendah

rendah

rendah

rural

Sukamulya

rendah

rendah

rendah

rural

Sukamakmur

rendah

rendah

rendah

rural

Cibadak

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Pabuaran

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Sukadamai

rendah

tinggi

rendah

sub-urban

Sukaresmi

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Cibanon

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Gunung Geulis

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Nagrak

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Sukatani

tinggi

tinggi

rendah

urban

Sukaraja

tinggi

tinggi

rendah

urban

Cikeas

tinggi

tinggi

rendah

urban


KECAMATAN

TAJUR HALANG

TAMAN SARI

TANJUNG SARI

TENJO

KELURAHAN

KEPADATAN PENDUDUK



KLASIFIKASI

Cadas Ngampar

tinggi

tinggi

rendah

urban

Pasirlaja

tinggi

tinggi

sedang

urban

Cijujung

tinggi

tinggi

sedang

urban

Cimandala

tinggi

tinggi

sedang

urban

Pasir Jambu

tinggi

tinggi

sedang

urban

Cilebut Timur

tinggi

tinggi

rendah

urban

Cilebut Barat

tinggi

tinggi

rendah

urban

Tonjong

tinggi

tinggi

rendah

urban

Tajur Halang

tinggi

tinggi

sedang

urban

Sukmajaya

tinggi

tinggi

sedang

urban

Naggerang

tinggi

tinggi

rendah

urban

Sasak Panjang

tinggi

tinggi

sedang

urban

Kalisuren

tinggi

tinggi

rendah

urban

Citayam

tinggi

tinggi

sedang

urban

Sukajadi

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Sukaluyu

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Sukajaya

tinggi

sedang

rendah

sub-urban

Sukaresmi

tinggi

tinggi

rendah

urban

Pasir Eurih

tinggi

tinggi

sedang

urban

Taman Sari

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Sukamantri

tinggi

tinggi

sedang

urban

Sirnagalih

tinggi

tinggi

sedang

urban

Cibadak

rendah

rendah

rendah

rural

Tanjung Sari

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Sirnasari

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Sirnarasa

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Buanajaya

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Antajaya

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Pasir Tanjung

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Tanjung Rasa

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Sukarasa

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Selawangi

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Ciomas

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Tapos

sedang

sedang

rendah

sub-urban

Batok

sedang

sedang

rendah

sub-urban


KECAMATAN

TENJOLAYA

KELURAHAN

KEPADATAN PENDUDUK



KLASIFIKASI

Babakan

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Bojong

rendah

sub-urban

sedang

rendah

Singabraja

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Tenjo

sedang

tinggi

rendah

sub-urban

Cilaku

sedang

rendah

rendah

sub-urban

Singabangsa

sedang

sedang

sedang

sub-urban

Tapos 1

rendah

rendah

rendah

rural

Gunung Malang

rendah

rendah

rendah

rural

Tapos 2

rendah

rendah

sedang

sub-urban

Situ Daun

rendah

rendah

rendah

rural

Cibitung Tengah

rendah

sedang

rendah

sub-urban

Cinangneng

rendah

rendah

sedang

sub-urban

[Sumber: Pengolahan Data Survei Lapang, 2011]


Lampiran 6 Daerah Survei Pada Desa/Kelurahan Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kabupaten Bogor

No

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Struktur Wilayah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Padasuka Pasir Jambu Pabuaran Parung Panjang Citayam Babakan Sadeng Pasir Angin Kopo Sukaraja Sukamaju Bojong Gobang Cipenjo Sukanegara Cimanggis Sukaharja Tugu Utara Rawa Kalong Sukaluyu Antajaya Curug Purasari Kuta Mekar Bojong Murni Warga Jaya Banyu Asih Kalong I Situ Udik Hambalang Singasari

Ciomas Sukaraja Cibinong Parung Panjang Tajur Halang Leuwisadeng Cileungsi Cisarua Sukaraja Jonggol Tenjo Rumpin Cileungsi Jonggol Bojong Gede Cijeruk Cisarua Gunung Sindur Nanggung Tanjung Sari Jasinga Leuwiliang Cariu Ciawi Sukamakmur Cigudeg Leuwisadeng Cibungbulang Citeureup Jonggol

urban urban urban urban urban urban urban urban urban urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban rural rural rural rural rural rural rural rural rural rural

[Sumber: Pengolahan Data,2011]


Lampiran 7 Hasil Survei Lapang Usia Kawin Pertama Wanita Berdasarkan Struktur Wilayah Kabupaten Bogor Nomor Responden Wanita Menikah

Usia Kawin Pertama Wanita (tahun)

Desa/Kelurahan

Struktur Wilayah

Pendidikan Wanita

1

29

Padasuka

urban

SMA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25 24 25 22 30 19 25 21 20 23 22

Padasuka Padasuka Padasuka Padasuka Padasuka Pasir Jambu Pasir Jambu Pasir Jambu Pasir Jambu Pasir Jambu Pasir Jambu

urban urban urban urban urban urban urban urban urban urban urban

SLTP SD SMA SMA SD SD PT (S1) SD SMA SLTP SMA

13

23

Pabuaran

urban

PT (S1)

14 15

28 27

Pabuaran Pabuaran

urban urban

SMA SMA

16

23

Pabuaran

urban

PT (S1)

17

22

Pabuaran

urban

SMA

18

23

Pabuaran

urban

SMA

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

19 21 21 22 23 23 19 21 24 25 22 23 20 20 21 17 23 21 21 19

Parung Panjang Parung Panjang Parung Panjang Parung Panjang Parung Panjang Parung Panjang Citayam Citayam Citayam Citayam Citayam Citayam Babakan Sadeng Babakan Sadeng Babakan Sadeng Babakan Sadeng Babakan Sadeng Babakan Sadeng Pasir Angin Pasir Angin

urban urban urban urban urban urban urban urban urban urban urban urban urban urban urban urban urban urban urban urban

SD SMA SMA SLTP SLTP SLTP SD SLTP SMA SD SLTP SMA SD SD SLTP SD SLTP SD SD SMA

39

22

Pasir Angin

urban

SMA

40

21

Pasir Angin

urban

SD

Mata Pencaharian Wanita Penjahit Butik Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Pabrik Guru TK Tidak Bekerja Buruh Pabrik Buruh Pabrik Buruh Pabrik Pegawai Swasta Buruh Wiraswasta Karyawan Swasta Karyawan Swasta Karyawan Swasta Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Pabrik Buruh Jahit Buruh Pabrik Perawat Babysitter Tidak Bekerja SPG Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Tidak Bekerja Buruh Tidak Bekerja Buruh Pabrik Tidak Bekerja Karyawan Swasta Karyawan Swasta


Pendapatan Orang Tua Wanita (Rupiah) 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 0 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 < 1000000 0 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 0 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 0 1000000 - 2500000 0 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 < 1000000 < 1000000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500001 < 1000000 < 1000000 < 1000000 < 1000000 1000000 - 2500000 < 1000000 < 1000000 0 0 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000

41 42 43 44

Usia Kawin Pertama Wanita (tahun) 17 18 18 19

45

23

Kopo

urban

SMA

46 47 48 49 50

22 24 21 15 21

Kopo Kopo Kopo Sukaraja Sukaraja

urban urban urban urban urban

SMA SMA SLTP SD SMA

Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Karyawan Mini Market Buruh Tidak Bekerja Buruh Tidak Bekerja Tidak Bekerja

51

19

Sukaraja

urban

SD

Tidak Bekerja

0

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

26 20 24 19 22 21 19 19 24 21 21

Sukaraja Sukaraja Sukaraja Sukamaju Sukamaju Sukamaju Sukamaju Sukamaju Sukamaju Bojong Bojong

urban urban urban urban urban urban urban urban urban sub-urban sub-urban

21

Bojong

sub-urban

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

19 24 20 19 22 18 17 21 21 17 19 30 25 37 24 16 21 25

Bojong Bojong Bojong Gobang Gobang Gobang Gobang Gobang Gobang Cipenjo Cipenjo Cipenjo Cipenjo Cipenjo Cipenjo Sukanegara Sukanegara Sukanegara

sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban

82

18

Sukanegara

sub-urban

SLTP

83 84 85 86

25 22 23 28

Sukanegara Sukanegara Cimanggis Cimanggis

sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban

SD SD SD SMA

Tidak Bekerja Tidak Bekerja Karyawati Karyawati Karyawati Karyawati Karyawati Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Karyawan Swasta Wiraswasta Buruh Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Buruh Pabrik Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Buruh Buruh Buruh Tidak Bekerja Tidak Bekerja Karyawan PT Pegawai Swasta Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Pabrik Tidak Bekerja

< 1000000 < 1000000 < 1000000 0 1000000 - 2500000 0 0 0 < 1000000 < 1000000 1000000 - 2500000

63

SMA SLTP SMA SMA SMA SMA SMA SLTP SD SD SMA Tidak Tamat SD SLTP SMA SMA SMA SMA SLTP SD SD SLTP SD SD SMA SMA SMA SMA SLTP SD SMA

Nomor Responden Wanita Menikah

Desa/Kelurahan

Struktur Wilayah

Pendidikan Wanita

Pasir Angin Pasir Angin Kopo Kopo

urban urban urban urban

SLTP SLTP SLTP SLTP

Mata Pencaharian Wanita

Pendapatan Orang Tua Wanita (Rupiah) 0 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000

1000000 - 2500000 1000000 - 2500001 1000000 - 2500000 0 < 1000000


1000000 - 2500000

0 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 2500000 - 5000000 < 1000000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 < 1000000 1000000 - 2500000 0 0 1000000 - 2500000 0 1000000 - 2500000 0 1000000 - 2500000 < 1000000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 < 1000000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000

87 88 89 90 91 92

Usia Kawin Pertama Wanita (tahun) 17 21 19 21 28 18

93

21

Sukaharja

sub-urban

SD

94 95 96 97 98 99 100 101

18 21 19 19 25 23 19 22

Sukaharja Sukaharja Sukaharja Tugu Utara Tugu Utara Tugu Utara Tugu Utara Tugu Utara

sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban

SD SLTP SMA SD SMA SLTP SMA SMA

102

21

Tugu Utara

sub-urban

SMA

103 104

22 18

Rawa Kalong Rawa Kalong

sub-urban sub-urban

SLTP SMA

105

21

Rawa Kalong

sub-urban

SMA

106

18

Rawa Kalong

sub-urban

SD

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

16 23 18 20 18 19 16 21 18 19 21 20 16 22

Rawa Kalong Rawa Kalong Sukaluyu Sukaluyu Sukaluyu Sukaluyu Sukaluyu Sukaluyu Antajaya Antajaya Antajaya Antajaya Antajaya Antajaya

sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban

SLTP SMA SD SMA SD SLTP SD SD SLTP SD SMA SMA SD SMA

121

20

Curug

rural

SMA

122 123

21 21

Curug Curug

rural rural

SD SLTP

124

17

Curug

rural

SLTP

125

15

Curug

rural

SD

126

21

Curug

rural

SLTP

127

14

Purasari

rural

SD

128

19

Purasari

rural

SD


Desa/Kelurahan

Struktur Wilayah

Pendidikan Wanita

Cimanggis Cimanggis Cimanggis Cimanggis Sukaharja Sukaharja

sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban sub-urban

SMA SLTP PT (D1) SMA SMA SLTP

Mata Pencaharian Wanita

Pendapatan Orang Tua Wanita (Rupiah)

Tidak Bekerja Guru TK Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Pabrik Tidak Bekerja Karyawan Toko Tas Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Wiraswasta Karyawan Swasta Cashier Buruh Pabrik Buruh Konveksi Karyawati Flexi Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Buruh Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Buruh Buruh Tidak Bekerja Buruh Buruh Tani/Kebun Buruh Buruh Operator Tagihan Listrik Tidak Bekerja Buruh Tani/Kebun Tidak Bekerja Buruh Tani/Kebun

1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 < 1000000 1000000 - 2500000 0


0 < 1000000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 0 1000000 - 2500000 0 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 < 1000000 < 1000001 < 1000000 0 < 1000000 0 1000000 - 2500000 0 < 1000000 0 0 0 1000000 - 2500000 < 1000000 < 1000000 0 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 0 < 1000000 1000000 - 2500000 < 1000000 0



Desa/Kelurahan

Struktur Wilayah

Pendidikan Wanita

129

21

Purasari

rural

SD

130 131 132

19 15 17

Purasari Purasari Purasari

rural rural rural

SMA SD SMA

133

21

Kuta Mekar

rural

SD

134

20

Kuta Mekar

rural

SD

135

22

Kuta Mekar

rural

SD

136 137 138 139 140 141 142 143

17 20 21 17 20 21 21 19

Kuta Mekar Kuta Mekar Kuta Mekar Bojong Murni Bojong Murni Bojong Murni Bojong Murni Bojong Murni

rural rural rural rural rural rural rural rural

SLTP SD SMA SLTP SD SMA SMA SD

144

19

Bojong Murni

rural

SMA

145 146 147 148

17 15 18 17

Warga Jaya Warga Jaya Warga Jaya Warga Jaya

rural rural rural rural

SD SD SD SD

149

21

Warga Jaya

rural

SLTP

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

18 18 23 16 17 19 17 20 21 25 23 20 19 22 15 18 20

Warga Jaya Banyu Asih Banyu Asih Banyu Asih Banyu Asih Banyu Asih Banyu Asih Kalong I Kalong I Kalong I Kalong I Kalong I Kalong I Situ Udik Situ Udik Situ Udik Situ Udik

rural rural rural rural rural rural rural rural rural rural rural rural rural rural rural rural rural

SD SD SD SLTP SD SLTP SD SD SD SMA SMA SD SLTP SD SD SLTP SD

167

19

Situ Udik

rural

SD

168 169

18 19

Situ Udik Hambalang

rural rural

SD SD

170

20

Hambalang

rural

SD

171

17

Hambalang

rural

SD

Mata Pencaharian Wanita Buruh Tani/Kebun Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Pabrik Buruh Tani/Kebun Buruh Buruh Tani/Kebun Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Wiraswasta PRT PRT Buruh Pabrik Buruh Pabrik Karyawan toko Tidak Bekerja Pramusaji Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Tani/Kebun Buruh Tidak Bekerja Tidak Bekerja Wiraswasta Buruh Pabrik Buruh Tidak Bekerja Buruh Buruh Buruh Tidak Bekerja Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Buruh Tani/Kebun Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh Tani/Kebun Tidak Bekerja


Pendapatan Orang Tua Wanita (Rupiah) 1000000 - 2500000 < 1000000 0 1000000 - 2500000 < 1000000 < 1000000 < 1000000 < 1000000 1000000 - 2500000 0 0 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 < 1000000 1000000 - 2500000 < 1000000 < 1000000 < 1000000 < 1000000 < 1000000 1000000 - 2500000 < 1000000 < 1000000 < 1000000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 < 1000000 < 1000000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 < 1000000 < 1000000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 < 1000000 0 1000000 - 2500000 0 0 < 1000000 1000000 - 2500000 < 1000000



Desa/Kelurahan

Struktur Wilayah

Pendidikan Wanita

172

21

Hambalang

rural

SD

173 174 175 176 177 178 179 180

19 22 20 16 24 19 18 20

Hambalang Hambalang Singasari Singasari Singasari Singasari Singasari Singasari

rural rural rural rural rural rural rural rural

SD SMA SMA SD SMA SLTP SLTP SMA

Mata Pencaharian Wanita Buruh Tani/Kebun Tidak Bekerja Buruh Buruh Tidak Bekerja Buruh Tidak Bekerja Tidak Bekerja Buruh

[Sumber: Pengolahan Data Survei Lapang,2011]


Pendapatan Orang Tua Wanita (Rupiah) < 1000000 < 1000000 < 1000000 1000000 - 2500000 0 1000000 - 2500000 1000000 - 2500000 0 1000000 - 2500000

UNIVERSITAS INDONESIA USIA PERKAWINAN PERTAMA WANITA BERDASARKAN STRUKTUR WILAYAH KABUPATEN BOGOR SKRIPSI

Recommend Documents