UNIVERSITAS INDONESIA KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL SKRIPSI MUHAMMAD MEGAH

UNIVERSITAS INDONESIA

KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI

MUHAMMAD MEGAH 0706164012

FAKULTAS HUKUM PROGRAM ILMU HUKUM DEPOK JULI 2011

Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

UNIVERSITAS INDONESIA

KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

MUHAMMAD MEGAH 0706164012

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI REGULER KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL DEPOK JULI, 2011 i Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama NPM Tanda Tangan

: Muhammad Megah : 0706164012 :

Tanggal

: 11 Juli 2011

ii Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011


KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan berkahnya untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam saya juga haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam memahami makna hidup. Penulisan skripsi ini merupakan syarat yang harus saya tempuh untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Kekhususan VI, Hukum Tentang Hubungan Transnasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan inspirasi, moral, dan semangat hingga skripsi ini bisa selesai, diantaranya adalah: 1.

Kepada kedua orang tua saya, K. Agus Saputro dan Sri Hermani Kusuma yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya untuk menentukan masa depan dan selalu mengajarkan saya untuk menjadi manusia yang selalu berguna bagi nusa, bangsa, dan agama.

2.

Untuk kedua kakak saya: Mba Diah Utami dan Mba Tyas Palupi yang dengan sangat ikhlas serta baik hati membantu saya dalam kelancaran penulisan skripsi ini. I always try to be you’re better little brother.

3.

Bibi Tumini, yang tidak kenal lelah telah mengurus saya sedari saya lahir. Terima kasih untuk semua dukunganya, Bi, khususnya saat saya sedang patah semangat dalam penulisan skripsi ini dan terus meyakinkan saya kalau saya bisa.

4.

Untuk kedua pembimbing skripsi saya, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D dan Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M., yang pada setiap bimbingan selalu memberikan masukan-masukan yang begitu berharga dan dengan

tulus

mencurahkan

perhatiannya

untuk

keberhasilan

serta

penyelesaian skripsi saya. 5.

Kepada Bapak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M., sebagai ketua jurusan Program Kekhususan VI, Hukum Tentang Hubungan Transnasional, yang dengan baiknya memberikan revisi-revisi untuk skripsi saya supaya semakin mendekati sempurna.

6.

Dosen-dosen PK VI yang telah membantu saya hingga mencapai tahap ini. iv


7.

Bapak Dr. Andhika Danesjvara S.H., M.Si., sebagai penasihat akademis yang membantu saya saat kesulitan dengan pilihan mata kuliah.

8.

Teman yang memberikan inspirasi untuk menulis topik skripsi ini, Anita Permatasari dan Riani Atika Nanda Lubis.

9.

Lingkar pertemanan selama empat tahun berkuliah di Fakultas Hukum UI, Lulu Latifa Mubarak, Agung Dian Prabowo, Desy Nurhayati, Yulianti Sribudi Utami, dan Dita Rahmasari untuk semua makan-makannya, karaokean, dan hal-hal seru lainnya yang membuat saya selalu terinspirasi dan terhibur saat dengan kalian.

10.

Dua sahabat karib yang menyediakan waktunya untuk saya atas semua keluh kesah dan cerita-cerita yang tidak pernah ada habisnya, Silvia Age Gideon dan Audy Miranti. You girls rock!

11.

Mba Monica Nilasari dari Jurusan Air and Space Law, University of Leiden, Belanda, yang membantu saya untuk melakukan penelitian selama di sana dan menyediakan waktu luangnya untuk memberikan masukan atas skripsi saya.

12.

Teman-teman di Program Kekhususan VI 2007 yang selalu memberi infoinfo penting selama perkuliahan dan penulisan skripsi.

13.

Seluruh kolega RTC UI FM, terutama ‘Announcer 08’, yang menjadi tempat saya melarikan diri dari rutinitas kehidupan kampus yang mencekik. Special for Alyn Grisya, Bani Biru, Agata Azzura, Sasya Kuro, Silmy Arany, Tiara Rouge, Nanien Gulabi, Gisela Gelbi, Inta Brunet, Echo Fuego, dan Nana Rosy.

14.

For Basile and Adrien, thank you for letting me stayed at your flat when I had to do research at International Space University, Strasbourg, France. Guys, you really make me think to always be myself. Hopefully, someday we can meet again and I’ll make you another Indonesian food. Merci Beaucoup!

15.

Team EUROMUN 2011, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat ikut dalam simulasi sidang MUN dan kemudian, saya bisa melakukan penelitian lebih lanjut di Belanda dan Perancis untuk penyelesaian skripsi ini. v


16.

Kepada Ibu Vivid, Mba Diba, Mba Immey, Mba Eno, dan Mba Mini, bos serta editor kreatif di Aneka Yess, yang memberikan kebebasan untuk saya mengekspresikan apa yang ada di otak saya untuk bisa dipublikasikan di majalah tersebut. Saya juga berterima kasih sekali atas penghargaan kepada saya sebagai ‘Inspiring Teens.’ It so my pleasure. Thank you. Saya juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, saya bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak atas skripsi ini. Saya berharap, skripsi ini bisa bermanfaat dan menjadi bukti nyata serta kontribusi saya untuk negara kelahiran saya, Indonesia. Terima kasih. Depok, Juli 2011

Muhammad Megah

vi Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama NPM Program Studi Program Kekhususan Fakultas Jenis Karya

: Muhammad Megah : 0706164012 : Ilmu Hukum : VI (Hukum Tentang Hubungan Transnasional) : Hukum : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Ditinjau dari Hukum Internasional” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikan pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya. Dibuat di Pada tanggal

: Depok : 11 Juli 2011

Yang Menyatakan

(Muhammad Megah)

vii Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

ABSTRAK Nama Program Studi Judul

: Muhammad Megah : Ilmu Hukum : Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Ditinjau dari Hukum Internasional

Kegiatan wisata ruang angkasa merupakan salah satu contoh dari kegiatan komersialisasi di ruang angkasa. Saat ini, kegiatan tersebut masih dalam tahap pengembangan menuju bisnis masa depan yang sangat baik dari segi keuntungan. Sehingga, penjelasan seputar kegiatan wisata ruang angkasa adalah sebuah hal yang patut diketahui seluk-beluknya, terkait pula dengan aspek-aspek hukum internasional dan hukum nasional. Selain itu, sejauh ini sudah ada tujuh wisatawan ruang angkasa yang berangkat dalam kegiatan berwisata di ruang angkasa. Dari tujuh orang, akan dibahas tiga orang berdasarkan isu hukum penting menyangkut keberangkatan mereka dalam hal berwisata ke ruang angkasa. Dengan demikian, kegiatan wisata ruang angkasa adalah kegiatan yang paling mungkin dilakukan secara rutin di masa yang akan datang, sehingga pengaturannya secara internasional dan nasional harus ditata dengan baik, adil, dan bertanggung jawab. Kata Kunci: Kegiatan Wisata Ruang Angkasa, Wisatawan Ruang Angkasa, Hukum Internasional

viii Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

ABSTRACT Name Study Program Title

: Muhammad Megah : Legal Studies : Space Tourism Activities in terms of International Law

Space tourism activities are one of example of commercialization activities in outer space. Currently, these activities are still in development progress to a future good business in terms of profit. Thus, the explanation about space tourism activities is thing to know the ropes and also related to aspects of international law and national law. Moreover, so far there are seven-space tourists who depart for tour to outer space. Of the seven people, will be discussed three people based on the most important legal issue in terms of their space tourism activities. Therefore, space tourism activities are activities that are most likely to be carried out routinely in the future, so that from internationally and nationally have arrangements good law with fair and responsible. Keywords: Space Tourism Activities, Space Tourist, International Law

ix Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..................................................................................................i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .......................................................ii HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................................iii KATA PENGANTAR ...............................................................................................iv LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..................................vii ABSTRAK .................................................................................................................viii DAFTAR ISI ..............................................................................................................x DAFTAR GAMBAR .................................................................................................xiv DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. DAFTAR SINGKATAN ...........................................................................................xv BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................1 1.1

Latar Belakang ........................................................................................1

1.2

Pokok-Pokok Masalah.............................................................................7

1.3

Tujuan Penelitian.....................................................................................7

1.4

Kerangka Konsepsional...........................................................................8

1.5

Metode Penelitian ....................................................................................12

1.6

Sistematika Penulisan ..............................................................................15

BAB II KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA ...........................................17 2.1

Sejarah Kegiatan Wisata Ruang Angkasa ..............................................17 2.1.1 Masa Awal Kegiatan Wisata Ruang Angkasa................................17 2.1.2 Masa Transisi Menuju Kegiatan Wisata Ruang Angkasa ..............19 2.1.3 Masa Kegiatan Wisata Ruang Angkasa .........................................24 2.1.4 Analisis Ekonomi pada Kegiatan Wisata Ruang Angkasa di Masa Depan ...................................................................................27

2.2

Jenis-Jenis Kegiatan Wisata Ruang Angkasa .........................................29 2.2.1 Orbital Spaceflight .........................................................................30 2.2.2 Sub-orbital Spaceflight ...................................................................35

2.3

Pihak Swasta Pelaku Kegiatan Wisata Ruang Angkasa .........................39 x


2.3.1 Space Adventures ...........................................................................40 2.3.2 Virgin Galactic ...............................................................................41 2.4

Wisatawan Ruang Angkasa ....................................................................43 2.4.1 Perbedaan Wisatawan Ruang Angkasa dengan Astronot ..............44 2.4.2 Persyaratan Wisatawan Ruang Angkasa ........................................47 2.4.2.1 Usia ....................................................................................47 2.4.2.2 Kesehatan ...........................................................................48 2.4.2.3 Biaya .................................................................................49 2.4.2.4 Kewarganegaraan...............................................................50

BAB III ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL TERKAIT KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA...............51 3.1

Aspek-Aspek Hukum Internasional Terkait Kegiatan Wisata Ruang Angkasa ...................................................................................................54 3.1.1 Isu Pembatasan Rezim Hukum Udara dan Hukum Angkasa Terkait Kegiatan Wisata Ruang Angkasa ......................................54 3.1.2 Status Hukum Wisatawan Ruang Angkasa ...................................58 3.1.3 Pendaftaran dan Yurisdiksi Pesawat Ruang Angkasa Terkait Kegiatan Wisata Ruang Angkasa ..................................................64 3.1.4 Pertanggungjawaban dan Asuransi dalam Kegiatan Wisata Ruang Angkasa ..............................................................................67 3.1.4.1 Pertanggungjawaban Terkait Wisatawan Ruang Angkasa dan Pihak Ketiga ................................................................71 3.1.4.1.1 Pertanggungjawaban secara Perdata (Civil Liability) ............................................................72 3.1.4.1.2 Pertanggungjawaban pada Tindakan Kriminal (Criminal Liability) ...........................................76 3.1.4.2 Asuransi Terkait Wisatawan Ruang Angkasa dan Pihak Ketiga .................................................................................77 3.1.4.3 Pertanggungjawaban Terkait Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Berdasarkan The International Space Station Intergovernmental Agreement (IGA 1998) ........................79 xi


3.1.5 Penggunaan International Space Station (ISS) untuk Kegiatan Wisata Ruang Angkasa ..................................................................81 3.1.6 Hak Kekayaan Intelektual dalam Kegiatan Wisata Ruang Angkasa .........................................................................................85 3.2

Aspek Hukum Nasional terkait Kegiatan Wisata Ruang Angkasa .........87 3.2.1 Wisatawan Ruang Angkasa Berdasarkan Hukum Nasional Amerika Serikat .............................................................................89 3.2.2 Pertanggungjawaban

Kegiatan

Wisata

Ruang

Angkasa

Berdasarkan Hukum Nasional Amerika Serikat ............................90 BAB IV STUDI KASUS KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA ..............97 4.1

Studi Kasus Wisatawan Ruang Angkasa I: Dennis Tito .........................99 4.1.1 Profil Dennis Tito Sebagai Wisatawan Ruang Angkasa I..............99 4.1.2 Analisis Hukum Mekanisme Keberangkatan Dennis Tito .............102 4.1.2.1 Perizinan Penggunaan International Space Station (ISS) untuk Kegiatan Wisata Ruang Angkasa bagi Dennis Tito Sebagai Wisatawan Ruang Angkasa I ...............................104 4.1.2.2 Pertanggungjawaban dan Asuransi pada Dennis Tito .......106

4.2 Studi Kasus Wisatawan Ruang Angkasa II: Mark Shuttleworth .............108 4.2.1 Profil Mark Shuttleworth Sebagai Wisatawan Ruang Angkasa Asal Afrika I ..................................................................................108 4.2.2 Analisis Hukum Mekanisme Keberangkatan Mark Shuttleworth..111 4.2.2.1 Hak Kekayaan Intelektual Terkait Mark Shuttleworth ......111 4.2.2.2

Pertanggungjawaban

dan

Asuransi

pada

Mark

Shuttleworth.....................................................................113 4.3

Studi Kasus Wisatawan Ruang Angkasa III: Anousheh Ansari .............114 4.3.1 Profil Anousheh Ansari Sebagai Wisatawan Perempuan Ruang Angkasa I .....................................................................................114 4.3.2 Analisis Hukum Mekanisme Keberangkatan Anousheh Ansari ....117 4.3.2.3 Pertanggungjawaban dan Asuransi Anousheh Ansari .......118 4.3.2.4 Hak Kekayaan Intelektual Terkait Anousheh Ansari ........120 xii


BAB V PENUTUP ....................................................................................................122 5.1 Kesimpulan ..............................................................................................122 5.2 Saran ........................................................................................................130 DAFTAR REFERENSI ...........................................................................................131 LAMPIRAN

xiii Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

DAFTAR GAMBAR Kurva I Permintaan Kegiatan Wisata Ruang Angkasa di Jepang ..............................28 Kurva II Permintaan Kegiatan Wisata Ruang Angkasa di Amerika Serikat .............28 Destinasi Jenis Wisata Orbital Spaceflight: International Space Station ..................35 Lintasan Orbit Jenis Wisata Sub-orbital Spaceflight .................................................39

xiv Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

DAFTAR LAMPIRAN 1.

Treaty Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty 1967)

2.

Commercial Space Launch Amendment Act 2004

3.

The International Space Station Intergovernmental Agreement (IGA 1998)

4.

Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention 1975)

5.

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Liability Convention 1972)

6.

Decision Paper on Russian Aviation and Space Agency (Rosaviakosmos) request for MCB approval of exemption to fly Mr. Dennis Tito aboard the April 2001 Soyuz 2 taxi flight to the International Space Station (ISS)

7.

Principles Regarding Process and Criteria for Selection, Assignment, Training, and Certification of ISS (Expedition and Visiting) Crewmembers

8.

The Final Rule Human Space Flight Requirements for Crew and Space Flight Participants

xv Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

DAFTAR SINGKATAN AIAA

: American Institute of Aeronautics and Astronautics

CSLA

: Commercial Space Launch Act (1984)

CSLAA

: Commercial Space Launch Amendment Act (2004)

CFR

: Code of Federal Regulation

CSTS

: Commercial Space Transportation Study

ESA

: European Space Agency

FAA

: Federal Aviation Administration

FAI

: Fédération Aéronautique Internationale

IAF

: International Astronautical Federation

IGA

: Intergovernmental Agreement

ISS

: International Space Station

JRS

: Japanese Rocket Society

MCB

: Multilateral Coordination Board

MCOP

: Multilateral Crew Operational Panel

NASA

: National Aeronautics and Space Administration

PBB

: Perserikatan Bangsa-Bangsa

RLV

: Reusable Launch Vehicle

Rosaviakosmos: Russian Aviation and Space Agency SS2

: SpaceShipTwo

STA

: Space Transportation Association

UN

: United Nations

UNOOSA

: United Nations Office for Outer Space Affairs

UNCOPOUS : United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space WK2

: WhiteKnightTwo

xvi Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pemanfaatan ruang angkasa saat ini sebagai salah satu faktor untuk menunjang perekonomian suatu negara sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Sesuai dengan Treaty Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty 1967) bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa harus sesuai dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta harus selalu memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan memajukan kerja sama dan saling pengertian internasional.1 Dengan begitu, sekalipun saat ini sudah memasuki era komersialisasi ruang angkasa,

pemanfaatannya

perlu

memperhatikan

faktor

perdamaian

dan

keamananan internasional. Selain itu, ruang angkasa pun kini telah pula dijadikan jawaban terhadap tantangan eksplorasi dan eksploitasi yang kemudian melahirkan berbagai teknologi baru serta menciptakan investasi ruang angkasa. Transportasi ruang angkasa dengan teknologi roket maupun pesawat ulang-alik (space shuttle) dan bisnis satelit terutama satelit telekomunikasi merupakan dua contoh paling nyata dari investasi ruang angkasa yang bernilai triliunan dollar Amerika Serikat (“US $”). Pencarian keuntungan atau berorientasi pada laba (profit-oriented) menjadi tujuan kegiatan ruang angkasa yang terus berkembang. Bergesernya tujuan pemanfaatan ruang angkasa dan bertambahnya pelaku dalam kegiatan ruang angkasa2, menunjukkan bahwa manusia dan ruang angkasa telah memasuki tahap komersialisasi ruang angkasa (space commerce). Perkembangan kegiatan komersial di ruang angkasa menjadi penting bagi banyak 1

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Treaty Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967, Pasal III. 2

Selain negara dan organisasi internasional, perusahaan swasata turut pula berpartisipasi dalam kegiatan di ruang angkasa dalam jumlah yang tidak sedikit. Hikmahanto Juwana, “Perluasaan Ruang Lingkup Hukum Angkasa”, Hukum Angkasa: Modul, Bahan Bacaan dan Dokumen, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 16-17.

Universitas Indonesia Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

2

pihak karena mampu merangsang pertumbuhan perekonomian dan memperbaiki kehidupan di bumi, mengingat: “Space technology has progressively developed into an imperative global economic concern. Space assets are an inherent element of modern 3 economies.”

Sebenarnya, pemanfaatan ruang angkasa telah dimulai sejak peluncuran satelit artifisial pertama, Sputnik I milik Uni Soviet pada 4 Oktober 1957. 4 Satelit yang diluncurkan dari Baikonur, Cosmodrome, Kazakhstan itu, menjadi penanda supremasi Uni Soviet dalam hal persaingan ruang angkasa dengan Amerika Serikat. Menurut sumber dari wartawan BBC, Richard Galpin, di Moskow saat berada dalam perayaan 50 tahun peluncuran satelit Sputnik I pada tahun 2007 lalu, mengatakan bahwa peluncuran itu merupakan suatu lompatan raksasa bagi umat manusia dan keberhasilan propaganda Uni Soviet di tengah perang dingin dengan Amerika Serikat.5 Sejak saat itu, muncul kemudian berbagai kegiatan manusia lainnya di ruang angkasa yang secara potensial mampu memberikan keuntungan secara ekonomis yang pada akhirnya dikenal sebagai era komersialisasi ruang angkasa. Banyak pengertian yang diberikan atas istilah komersialisasi ruang angkasa, salah satunya adalah pendapat dari Wahyuni Bahar, yaitu “Komersialisasi ruang angkasa meliputi segala macam kegiatan yang berhubungan dengan ruang angkasa untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Kegiatan komersial ini dilakukan baik oleh badan-badan pemerintah atau pun swasta, nasional, maupun internasional.”6

3

Gerardine Meishan Goh, Dispute Settlement in International Space Law: A MultiDoor Courthouse for Outer Space, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hal. 158. 4

Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, (Bandung: CV. Rajawali, 1991), hal. 119. 5

Wijayandaru, “50 tahun Peluncuran Sputnik”, http://www.shvoong.com/exactsciences/1704686-50-tahun-peluncuran-sputnik/, diterjemahkan oleh BBC Indonesia, diakses pada 20 Maret 2011 pada pukul 19.38 WIB. 6

Wahyuni Bahar, Pertanggugjawaban Negara Terhadap Kegiatan Komersial di Ruang Angkasa, dalam Hukum Angkasa dan Perkembangannya, edisi E. Saefullah Wirapradja, et. al., (Bandung: Remadja Karya CV, 1998), hal. 165.


3

Dari segi praktis, Amerika serikat sebagai salah satu pelaku komersialisasi ruang angkasa yang paling aktif, bahkan telah menghabiskan dana untuk pemanfaatan ruang angkasa sebesar US $15 milliar di tahun 2000 dengan kenaikan menjadi US $22 miliar di tahun 2005. Diperhitungkan pada tahun 2010 sudah mencapai US $28 milliar. Tentunya nilai tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satunya adalah keterlibatan pihak swasta. Selain itu, perubahan dana yang semakin besar setiap tahunnya untuk kegiatan komersial di ruang angkasa dipengaruhi pula dengan adanya permintaan publik untuk eksplorasi lebih jauh di ruang angkasa yang selalu berubah7 dan semakin meningkat setiap tahunnya. Kegiatan komersialisasi ruang angkasa itu sendiri, terdiri dari ruang lingkup yang cukup luas, yaitu bumi, wilayah ruang angkasa, maupun bendabenda langit itu sendiri. Praktiknya, kegiatan komersial di ruang angkasa bisa berupa aplikasi satelit penginderaan jarak jauh (remote sensing), satelit telekomunikasi bagi transmisi televisi, penyiaran radio, pembicaraan telepon dan korespondensi elektronik lainnya, hingga kegiatan komersialisasi berupa pengeksploitasian benda-benda langit, seperti penambangan benda langit (celestial mining). Melihat begitu progresifnya kegiatan komersialisasi di ruang angkasa, tentunya juga membuat pihak swasta harus berpikir semakin cerdas dalam hal eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa yang lebih mendunia serta menghibur.8 Salah satu kegiatan komersialisasi ruang angkasa yang sedang berkembang saat ini dan diminati banyak orang9 adalah kegiatan wisata ruang angkasa. Kegiatan wisata ruang angkasa merupakan kegiatan yang bertujuan 7

Gerardine Meishan Goh, Dispute Settlement in International Space Law…, hal.

159. 8

Gene J. Koprowski, “Commercial travel to outer space a reality by 2012”, http://www.eturbonews.com/12628/commercial-travel-outer-space-reality-2012, diakses pada 14 Februari 2011 pukul 21.45 WIB. 9

Andre James, “Spaceflights now for sale: scary part is price”, http://www.seattlepi.com/business/339535_spacetourism14.html, diakses pada 16 Maret 2011 pukul 20.30 WIB. Terbukti dari Perusahaan pengembang bisnis wisata ruang angkasa, Virgin Galactic yang berhasil menjual 200 kursi wisata ruang angkasa untuk penerbangan sub-orbital yang diperkirakan akan dimulai pada tahun 2012 serta memegang deposit dari pelanggan sebesar US $26 milliar.


4

untuk berekreasi, dengan sebelumnya seseorang membeli tiket untuk melakukan perjalanan pulang-pergi ke ruang angkasa. Beberapa tahun belakangan ini, kegiatan wisata ruang angkasa menjadi suatu kegiatan baru yang sejak lama sudah diimpi-impikan banyak orang. Tanpa harus bersusah payah menjadi astronaut, orang umum dengan beragam profesi seperti teknisi atau pebisnis 10 bisa mengujungi dan melakukan petualangan di ruang angkasa untuk lima hingga empat belas hari lamanya. Berawal dari sekedar film yang memajang nuansa ruang angkasa, kini semua orang punya kesempatan untuk ikut langsung merasakan ruang angkasa yang sejak pertama kali kemunculannya dikuasai oleh perusahaan Space Adventures yang bekerja sama dengan The Russian Federal Space Agency11 dengan menggunakan pesawat Soyuz menuju International Space Station. Di samping itu, dengan semakin bertambahnya keinginan banyak orang untuk mendapatkan hiburan yang berbeda, kegiatan wisata ruang angkasa menjadi ajang yang tepat untuk mengeksplorasi jiwa petualang manusia ke tempat yang lebih menantang. Apabila mendaki gunung tertinggi di dunia dan menyelam laut paling dalam telah tuntas dijelajahi, tantangan berikutnya adalah penjelajahan ke ruang angkasa. Kegiatan tersebut jelas menjadi ajang pembuktian diri sendiri demi mendapatkan sensasi yang luar biasa. Kegiatan wisata ruang angkasa ini dapat dikatakan mulai populer sejak pertama kali meluncurkan seorang pebisnis asal Amerika Serikat bernama Dennis Tito yang membayar US $20 miliar untuk merasakan sensasi ruang angkasa sebagai seorang wisatawan pada April 2001.12 Seiring berjalannya waktu, semakin banyak minat masyarakat umum untuk ikut serta dalam perjalanan yang sebelumnya hanya bisa disaksikan dalam sebuah layar kaca. Total keseluruhan

10

Erik Seedhouse, Tourist in Space: A Practical Guide, (New York: Praxis Publishing Ltd, 2008), hal. 2. 11

Raras Cahyafitri, “Wisata luar angkasa akan kembali dibuka”, http://nationalgeographic.co.id/lihat/berita/409/wisata-luar-angkasa-akan-kembali-dibuka, diakses pada 14 Maret 2011 pukul 22.05 WIB. 12

“Space Tourist: Dennis Tito”, http://www.space-tourism.ws/dennis-tito.htm, diakses pada 2 Maret 2011 pukul 22.00 WIB.


5

sudah ada tujuh orang dengan beragam profesi

13

yang telah berhasil

diberangkatkan dan kembali dengan selamat dalam kegiatan wisata ruang angkasa ini. Akhirnya, banyak pihak swasta14 yang tertarik akan kegiatan wisata ruang angksa sebagai peluang bisnis yang sangat menguntungkan dan realistis.15 Walaupun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan ini akan sangat sulit dikembangkan karena memerlukan waktu dan biaya yang mahal16, tetapi pendapat tersebut terbantahkan dengan semakin genjarnya pihak-pihak swasta dalam melihat konsep wisata ruang angkasa yang sangat atraktif dan ekslusif serta diprediksi akan mampu menjadi peluang bisnis dengan penghasilan triliunan dollar Amerika Serikat.17 Jika sebelumnya untuk sekali penerbangan ke ruang angkasa, seorang wisatawan dikenakan biaya yang cukup fantastis, kira-kira sekitar US $20 juta, maka kini sudah ada beberapa perusahaan swasta yang menawarkan wisata ruang angkasa dengan biaya yang lebih murah.18 Dengan menggunakan jenis wisata sub-orbital spaceflight dan berbasis pada reusable

13

Ke tujuh orang tersebut, diantaranya adalah Dennis Tito (asal Amerika Serikat di tahun 2001), Mark Shuttleworth (asal Afrika Selatan di tahun 2002), Gregory Olsen (asal Amerika Serikat di tahun 2005), Anousheh Ansari (asal Iran/Amerika Serikat, diperkenalkan publik sebagai perempuan pertama yang melakukan kegiatan wisata ruang angkasa di tahun 2006), Charles Simonyi (asal Hungaria/Amerika Serikat di tahun 2007 dan 2009), Richard Garriot (asal Inggris di tahun 2008), Guy Laliberte (asal Kanada di tahun 2009), http://www.space-tourism.ws, diakses pada 2 Maret 2011, pukul 21.55 WIB. 14

Article VI Space Treaty 1967, “…The activities of non-governmental entities in outer space, including the moon and other celestial bodies, shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to the Treaty.” Also, “These private and commercial space activities should conform to the same rights and obligations that public space activities are obliged to comply with under international law.” (Gerardine Meishan Goh, Dispute Settlement in International Space Law: A Multi-Door Courthouse for Outer Space. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, hal. 158). 15

“Introduction: What is Space Tourism?”, http://www.spacefuture.com/tourism/introduction.shtml, diakses pada 4 Maret 2011, pukul 22.15 WIB). 16

Ibid.

17

Erik Seedhouse, Tourist in Space: A Practical Guide, hal. 2.

18

Contoh perusahaan swasta yang mengembangkan kegiatan wisata ruang angkasa dengan biaya lebih murah, diantaranya adalah Virgin Galactic, Rocketplane, dan SpaceDev.


6

launch vehicles19, orang umum cukup membayar sekitar US $100 ribu hingga US $200 ribu20 dan dapat menikmati kegiatan wisata ruang angkasa. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kegiatan wisata ruang angkasa dan perkembanganya itulah, maka penulis merasa perlu untuk membahas kegiatan ini ditinjau dari hukum angkasa internasional. Perkembangan kegiatan di ruang angkasa tentunya juga harus didukung dengan hukum angkasa yang lebih memadai dan kondusif. Berkaitan dengan kegiatan wisata ruang angkasa ini adalah dengan masalah jurisdiksi, pertanggungjawaban dan asuransi serta sedikit menyinggung hak kekayaan intelektual. Hal-hal tersebut sebenarnya sudah diatur di beberapa konvensi internasional, tetapi hingga kini belum ada satu konvensi yang menjelaskan secara eksplisit seputar kegiatan wisata ruang angkasa. Seharusnya, dengan merujuk pada semakin pesatnya kegiatan ini dari segi ekonomi, United Nations Office for Outer Space Affair (“UNOOSA”) 21 harus mampu memahami fakta-fakta tersebut di atas. Lebih jelasnya diketahui bahwa sekalipun telah banyak seminar dan pembicaraan seputar kegiatan wisata ruang angkasa pada lingkup UNOOSA melalui United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space22, tentunya juga harus segera diambil langkah nyata, seperti merumuskan atau mengamandemen konvensi ruang angkasa terkait, untuk melindungi pelaku swasta dan pelanggan kegiatan wisata ruang angkasa ini. Dengan demikian, penelitian ini akan berusaha memaparkan seputar aspek hukum internasional dan hukum nasional terkait kegiatan wisata ruang angkasa serta wisatawan ruang angkasa, yang semakin berkembang setiap waktunya. 19

Reusable launch vechicle merupakan penggunaan ulang pesawat-pesawat ruang angkasa secara berkali-kali. 20

Gene J. Koprowski, “Commercial travel to outer space a reality by 2012”, http://www.eturbonews.com/12628/commercial-travel-outer-space-reality-2012. 21

UNOOSA merupakan organisasi PBB yang bertanggung jawab untuk mempromosikan kerja sama internasional dalam hal penggunaan ruang angkasa secara damai 22

Komite yang didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 1959 melalui Resolusi 1472 (XIV), yang secara khusus bertanggung jawab pada penggunaan dan pemanfaatan ruang angkasa secara damai untuk ikut meninjau ruang lingkup kerja sama internasional, menyusun program di bidang ini yang dilakukan di bawah naungan PBB, mendorong penelitian lanjutan dan penyebaran informasi mengenai hal-hal di ruang angkasa, serta mempelajari masalah-masalah hukum yang timbul dari eksplorasi ruang angkasa, http://www.oosa.unvienna.org/oosa/COPUOS/copuos.html, diakses pada 17 Maret 2011, pukul 20.45 WIB.


7

1.2 POKOK-POKOK MASALAH Berdasarkan topik yang dipilih ada beberapa hal terkait masalah yang perlu dibahas, yaitu: 1.

Bagaimana kegiatan wisata ruang angkasa berlangsung, sebagai salah satu bentuk dari kegiatan komersialisasi ruang angkasa?

2.

Bagaimanakah aspek-aspek hukum internasional dan hukum nasional terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa?

3.

Bagaimana analisis mengenai kegiatan wisata ruang angkasa yang sudah pernah terjadi ditinjau dari hukum internasional?

1.3 TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut: 1.

Tujuan Umum: Memberikan penjelasan umum tentang kegiatan wisata ruang angkasa dan menganalisis kegiatan wisata ruang angksa yang pernah terjadi sebelumnya ditinjau dari hukum angkasa internasional. Diharapkan pula nantinya, penelitian ini akan berguna dalam hal pengembangan kegiatan wisata ruang angkasa di masa mendatang, termasuk di Indonesia.

2.

Tujuan Khusus a. Mengetahui sejarah, jenis-jenis kegiatan wisata ruang angkasa, contoh pihak swasta pelaku kegiatan wisata ruang angkasa, dan penjelasan umum mengenai wisatawan ruang angkasa; b. Menjelaskan aspek-aspek hukum internasional dan hukum nasional terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa; c. Menganalisis contoh kasus seputar kegiatan wisata ruang angkasa yang sudah pernah terjadi berdasarkan hukum internasional.


8

1.4 KERANGKA KONSEPSIONAL Kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.23 Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut: 1.

Komersialisasi Ruang Angkasa Banyak pendapat yang memberikan definisi atau penafsiran mengenai

perihal komersialisasi ruang angkasa. Pendapat-pendapat tersebut diantaranya, yaitu: a.

Menurut Priyatna Abdurrasyid dalam artikelnya yang berjudul “The Legal Aspects of Space Commercialization”, komersialisasi ruang angkasa adalah “In the meantime, the term ‘commercialization’ may be interpreted to mean to put at one’s disposal merchandise or services for exchange between traders in different states or lands with payment.”

b.

Sementara itu lebih luas dijelaskan oleh Nathan C. Goldman dalam bukunya yang berjudul “Space Commerce: Free Enterprise on the Higher Frontier” (1985), komersialisasi ruang angkasa dinyatakan sebagai “Space commerce will refer to the market for space goods and services including space transportation, communications, and remote sensing satellites, manufacturing in space, and eventually the transmission of solar energy back to the earth by satellite and the mining of celestial bodies.”

c.

Pendapat lainnya lagi, yaitu Kunihiko Tatsuzawa, Dosen di Univeritas Chuo Gakuin, Jepang dalam jurnalnya yang berjudul “The Regulation of Commercial Space Activities by the Non-Governmental Entities in Space Law”, menyatakan bahwa: “Space commercialization is the logical consequence of the progress of space activities. As space exploitative activities are developed, it is

23

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: UI Press, 1996),

hal. 132.


9

recognized that such activities contribute to the social welfare of all mankind if the benefits derived there from are used to raise the standard of living. The commercialization on a competitive basis is necessary for generalizing the products of space activities at a reasonable price. According to the liberalistic legal policy, the internal law rules relating to commercial space activities are limited to secure compliance with international obligations, public health and security, safety or property, national security interests, and foreign interests.”24

d.

Berdasarkan jurnal lainnya berjudul “Government Incentives to the Commercial Space Launch Industry” oleh Eric A. Lund, dijelaskan mengenai komersialisasi ruang angkasa, yaitu: “The commercialization of space is currently and is expected to continue to be a very profitable business and contribute hundreds of billions of dollars to the U.S. economy during the next decade. Claiming that government investment will ensure U.S. leadership in space is not advised due to the dismal record of past projects that were sold on the same platform. Industry has continually proven to be motivated and best able to express U.S. technical leadership.”25

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik beberapa hal mengenai definisi komersialisasi ruang angkasa, antara lain: a.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (profit-oriented). Komersialisasi tidak harus berarti bahwa tiap kegiatan ruang angkasa segera memberikan suatu keuntungan. Dalam komersialisasi, keuntungan atau laba mungkin saja baru akan diperoleh pada tahap lanjut setelah melampaui suatu periode panjang atas kegiatan-kegiatan bersifat komersial tersebut.

b.

Pelaku kegiatan komersialisasi ruang angkasa tidak hanya negara, melainkan juga organisasi internasional, organisasi regional, dan tentunya pihak-pihak swasta (private entities). Dapat dikatakan, pihak-pihak swastalah yang kini menjalankan sebagian

besar kegiatan-kegiatan komersialisasi ruang angkasa, baik secara 24

Kunihiko Tatsuzawa, “The Regulation of Commercial Space Activities by the Non-Governmental Entities in Space Law”, Jepang: 1998 http://www.spacefuture.com/archive/the_regulation_of_commercial_space_activities_by_the_non _governmental_entities_in_space_law.shtml, diakses pada 20 Maret 2011, pukul 22.30 WIB. 25

Eric A. Lund, Government Incentives to the Commercial Space Launch Industry: Analysis and Recommendations, (Florida: Embry-riddle Aeronautical University, 1999), hal. 18.


10

perseorangan maupun dalam kerja samanya dengan pihak-pihak lain, misalnya swasta sebagai kontraktor pemerintah. c.

Pasar yang timbul dari kegiatan komersialisasi ruang angkasa tersebut mencakup materi dan jasa. Hingga saat ini, bisnis ruang angkasa yang paling banyak dijalankan dan menguntungkan adalah transportasi ruang angkasa termasuk jasa peluncuran instrumen ruang angkasa serta bisnis satelit. Tak ketinggalan adalah bisnis wisata yang sekarang semakin diminati oleh pihak swasta karena keuntungannya yang diprediksi akan sangat besar.

d.

Ruang lingkup kegiatan komersialisasi ruang angkasa dibedakan atas penggunaan militer dan sipil. Lingkup kegiatan komersialisasi ruang angkasa setiap waktu selalu bertambah luas sesuai kebutuhan masyarakat, tetapi secara garis besar penggunaan ruang angkasa saat ini dibedakan atas penggunaan militer dan penggunaan sipil.

Tentunya, kegiatan wisata ruang angkasa sendiri

merupakan bagian dari penggunaan ruang angkasa secara sipil, sehingga pembahasan akan difokuskan pada tujuan tersebut. 2.

Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space Tourism)

Adalah suatu istilah yang secara luas diterapkan pada konsep pelanggan yang membayar suatu harga tertentu untuk melakukan perjalanan luar atmosfer bumi.26 Selain itu, kegiatan ini juga menyediakan suatu layanan bagi setiap orang untuk merasakan pengalaman berpetualang di ruang angkasa sebagai bagian dari sebuah rekreasi.27 Istilah ini juga sama pengertiannya dengan istilah ‘taxi flight mission’, yang digunakan dalam kegiatan wisata ruang angkasa pertama kali pada wisatawan ruang angkasa pertama, Dennis Tito.28 26

Robert Alexander Goehlich, Space Tourism: Lecture Series, Yokohama: Department of System Design Engineering Keio University, 2003, Part 1: Introduction. 27

Shuxing Feng et. all, “Space Tourism from Dream to Reality”, Final Report International Space University Summes Session Program, (Strasbourg: International Space University, 2000), hal. 9. 28

“Decision Paper on Russian Aviation and Space Agency (Rosaviakosmos) request for MCB approval of exemption to fly Mr. Dennis Tito abord the April 2001 Soyuz 2 taxi flight to the International Space Statio (ISS)”, dapat diakses pada:


11

3.

Wisatawan Ruang Angkasa (Space Tourist)

Adalah seseorang yang melakukan perjalanan dalam kegiatan wisata ruang angkasa untuk tujuan petualangan dan rekreasi. Istilah ini juga sama dengan space traveller, space client, space passenger, atau spaceflight participants.29 4.

Orbital Spaceflight

Adalah peluncuran ke ruang angkasa dengan sebuah pesawat ruang angkasa yang membawa wisatawan ruang angkasa hingga berada di suatu lintasan orbit pada ketinggian tertentu, kemudian wisatawan tersebut bisa merasakan suasana ruang angkasa dalam waktu yang relatif lama sehingga bisa berkali-kali mengitari bumi karena pesawat yang ditumpanginya bisa berevolusi mengelilingi bumi. 30 Biasanya, jenis wisata ruang angkasa ini akan membawa penumpangnya menuju ISS sebagai destinasi wisata mereka. 5.

Sub-orbital Spaceflight

Adalah peluncuran ke ruang angkasa dengan sebuah pesawat ruang angkasa yang membawa wisatawan pada suatu lintasan orbit yang memotong bumi sehingga orang tersebut hanya merasakan ruang angkasa pada suatu ketinggian tertentu di atas permukaan bumi lalu setelah waktu yang relatif singkat akan kembali lagi ke bumi dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi.31 6.

Spaceport

Adalah situs untuk meluncurkan pesawat ruang angkasa dan biasanya meliputi beberapa komplek peluncuran dan landasan pacu untuk lepas landas serta mendarat.32 ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/2001/tito_decision.pdf, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 16.30 WIB. 29

Ibid., hal.9.

30

Erik Seedhouse, Tourist in Space: A Practical Guide, hal. 81-83.

31

Ibid., hal. 21-24.

32

Ibid., hal. 26.


12

7.

Reusable Launch Vehicle (“RLV”)

Adalah penggunaan pesawat ruang angkasa untuk diluncurkan berkali-kali. Istilah ini muncul karena banyak perusahaan swasta yang membeli pesawat ruang angkasa pada negara atau organisasi internasional untuk menekan biaya produksi pesawat ruang angkasa yang nilainya sangat mahal. 8.

International Space Station (“ISS”)

Adalah sebuah program kerja sama antara negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Rusia, Kanada, dan Jepang untuk beroperasi dalam hal pengembangan dan pemanfaatan bersama dari stasiun antariksa yang dihuni secara permanen dan terletak di orbit bumi paling rendah.33 Dari program tersebut dihasilkan suatu perjanjian kerja sama diantara negara-negara terkait berupa The International Space Station Intergovernmental Agreement (“IGA 1998”).34 1.5 METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan untuk mejawab pokok-pokok masalah terkait, mencakup hal-hal sebagai berikut: 1.

Bentuk Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berbentuk penelitian

yuridis-normatif (penelitian kepustakaan) yang dilakukan berdasarkan pada studi dan telaah bahan kepustakaan atau literatur. Dengan berfokus pada topik kegiatan wisata ruang angkasa dan melihat kenyataan bahwa di Indonesia sendiri masih belum ada yang pernah ikut dalam kegiatan tersebut, maka penelitiannya akan difokuskan pada bahan kepustakaan terkait kegiatan wisata ruang angkasa di luar Indonesia. 33

European Space Agency, “International Space Station Legal Framework”, http://www.esa.int/esaHS/ESAH7O0VMOC_iss_0.html, 2008, diakses pada Rabu, 16 Februari 2011 pukul 23.23 WIB. 34

Perjanjian ini ditandatangani oleh 15 negara yang tergabung dalam Space Station project pada 29 Januari 1998. Berdasarkan Article 1 IGA 1998, perjanjian kerja sama ini merupakan “a long term international co-operative frame-work on the basis of genuine partnership, for the detailed design, development, operation, and utilization of a permanently inhabited civil Space Station for peaceful purposes, in accordance with international law”, http://www.esa.int/esaHS/ESAH7O0VMOC_iss_0.html, diakses pada 16 Februari 2011 pukul 23.23 WIB.


13

2.

Tipologi Penelitian Penelitian yang dilakukan peneliti mengenai tinjauan kegiatan wisata

ruang angkasa terhadap hukum internasional, yaitu penelitian bersifat eksplanatoris. 35 Karena kegiatan wisata ruang angkasa masih dalam tahap pengembangan, sekalipun sudah ada yang pernah ikut dalam kegiatan ini, maka penelitiannya akan bersifat menjelaskan hal-hal terkait dengan latar belakang kegiatan wisata ruang angkasa, aspek-aspek hukum internasional dan hukum nasional terkait kegiatan tersebut serta analisis kegiatan wisata ruang angkasa yang pernah terjadi dikaitkan dengan aspek hukum internasional yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga, nantinya akan didapatkan suatu gambaran yang lengkap dan sistematis mengenai kegiatan wisata ruang angkasa yang saat ini menjadi kegiatan komersialisasi ruang angkasa yang sedang diminati. 3.

Data Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder36,

yakni data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini sebagian besar bahan-bahan didapatkan dari jurnal-jurnal internasional mengenai kegiatan wisata ruang angkasa. Seperti yang telah dijelaskan bahwa di Indonesia kegiatan ini belum terkenal, maka peneliti berusaha untuk menjelaskan kegiatan wisata ruang angkasa ini melalui bahan-bahan kepusatakaan terkait yang nantinya dapat diterapkan di Indonesia karena sudah ada beberapa negara maju di dunia yang sudah terlebih dahulu melakukan kegiatan ini. 4.

Bahan Hukum Penelitian Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer yaitu

ketentuan hukum internasional dan ketentuan hukum nasional dari suatu negara terkait kegiatan wisata ruang angkasa. Untuk menjelaskan bahan hukum primer tersebut digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, tesis, 35

Berdasarkan buku Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan dalam suatu gejala. 36

Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet.1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 31.


14

dan artikel-artikel dari surat kabar dan internet. Sedangkan penunjang digunakan bahan hukum tersier berupa kamus. Buku-buku serta jurnal-jurnal lebih banyak dipublikasikan oleh negara-negara maju yang telah melakukan kegiatan wisata ruang angkasa ini karena didukung oleh industri bisnis mereka yang sangat berkembang dan kompetitif. 5.

Alat Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data

berupa studi dokumen, mengenai tinjauan kegiatan wisata ruang angkasa terhadap hukum internasional. Wawancara sangat sulit dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan data penelitian karena wisatawan ruang angkasa yang pernah ikut kegiatan wisata ruang angkasa tersebut tinggal jauh dari Indonesia. Dengan demikian, hal tersebut dianggap bisa digantikan dengan studi dokumen secara mendalam atas kegiatan wisata ruang angkasa tersebut. 6.

Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini

adalah, analisis data secara kualitatif 37 , yakni usaha-usaha untuk memahami makna di balik tindakan atau kenyataan atau temuan-temuan yang ada. Sehingga, temuan-temuan mengenai kegiatan wisata ruang angkasa di negara-negara maju sangatlah mengesankan dan representatif. Hal tersebut bisa dikatakan, mengingat semakin berkembangnya industri bisinis di kegiatan ini. 7.

Bentuk Hasil Peneltian Laporan yang dihasilkan dalam penelitian mengenai analisis kasus

yang dijadikan sumber pokok masalah dan cara penerapannya. Analisis akan difokuskan pada tiga wisatawan ruang angkasa yang telah mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa tersebut, diantaranya adalah Dennis Tito, Mark Shuttleworth, dan Anousheh Ansari. Nantinya, analisis akan dikaitkan dengan aspek-aspek hukum internasional dan hukum nasional yang telah dijelaskan terlebih dahulu pada Bab sebelumnya (Bab III). 37

Ibid., hal. 67.


15

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN Bab I Pendahuluan Bab I terdiri dari penjelasan mengenai latar belakang dari tema penelitian, termasuk pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, kerangka konsepsional dari istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, dan metode penelitian yang digunakan. Bab II Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Bab II membahas mengenai sejarah yang melatarbelakangi kegiatan wisata ruang angkasa, jenis-jenis kegiatan wisata ruang angkasa yang ada pada saat ini, contoh dari pihak-pihak swasta pelaku kegiatan wisata ruang angkasa, dan penjelasan seputar wisatawan ruang angkasa serta persyaratan terkait dengan wisatawan ruang angkasa. Bab III Aspek-Aspek Hukum Internasional dan Hukum Nasional Terkait Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Bab III menjelaskan aspek-aspek hukum internasional dan hukum nasional terkait kegiatan wisata ruang angkasa yang dilakukan oleh pihak swasta. Aspek-aspek hukum internasional yang terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa, yaitu isu pembatasan rezim udara dan angkasa untuk menentukan hukum mana yang lebih sesuai dengan kegiatan wisata ruang angkasa, status hukum dari wisatawan ruang angkasa sebagai individu yang ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa, masalah pendaftaran dan yurisdiksi dari pesawat ruang angkasa yang digunakan dalam kegiatan wisata, aspek pertanggungjawaban dan asuransi terkait pada wisatawan ruang angkasa dan pihak ketiga (third-party liability), penggunaan ISS untuk kegiatan wisata ruang angkasa, khususnya jenis wisata orbital spaceflight, dan hak kekayaan intelektual. Sedangkan aspek-aspek hukum nasional terkait kegiatan wisata ruang angkasa diambil contoh dari hukum di negara Amerika Serikat melalui United States Federal Aviation Administration, yaitu Commercial Space Launch Amendment Act 2004, karena Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki pengaturan yang baik seputar kegiatan wisata


16

ruang angkasa. Untuk pembahasan aspek hukum nasional terkait kegiatan wisata ruang angkasa dari ketentuan tersebut terbagi atas status hukum dan pelatihan bagi wisatawan ruang angkasa serta pertanggungjawaban bagi wisatawan ruang angkasa melalui adanya sebuah pernyataan ‘informed consent’ dari calon wisatawan yang akan berangkat. Bab IV Studi Kasus Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Bab IV memaparkan mengenai kegiatan wisata ruang angkasa yang pernah diikuti oleh wisatawan ruang angkasa berdasarkan profil masing-masing wisatawan dan analisis mekanisme keberangkatan wisatawan tersebut ditinjau dari hukum internasional. Wisatawan-wisatawan ruang

angkasa

yang

akan

dibahas,

diantaranya adalah Dennis Tito sebagai wisatawan ruang angkasa pertama di dunia, Mark Shuttleworth sebagai wisatawan ruang angkasa asal Afrika pertama, dan Anousheh Ansari sebagai wisatawan perempuan ruang angkasa pertama. Nantinya penjelasan mengenai mereka akan dihubungkan dengan aspek-aspek hukum internasional dan aspek hukum nasional terkait. Bab V Penutup Bab V berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan kegiatan wisata ruang angaksa yang ditinjau hukum internasional.


17

BAB II KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA 2.1 SEJARAH KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA 2.1.1 Masa Awal Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Wisata ruang angkasa merupakan kegiatan yang terbilang masih baru dalam hal pemanfaatan wilayah ruang angkasa. 38 Namun, saat ini telah mengerucut pada sebuah kenyataan dan peluang bisnis. Menurut Dr. Ing. Robert Alexander Goehlich, seorang dosen dari Keio University pada Department of System Design Engineering menjelaskan bahwa impian untuk bisa merasakan wisata ruang angkasa diasumsikan telah berlangsung saat manusia pertama lahir ke dunia. Menurutnya, “When humans observed the sky, they wanted to explore the universe in the same way as they wished to fly when they observed birds.39” Dengan kata lain, manusia memiliki keingintahuan yang tinggi atas suatu hal, termasuk saat melihat udara dan angkasa, maka akan muncul keinginan untuk mengobservasinya lebih jauh. Pada abad kedua, seorang pengarang bernama Lucian of Samosata40 menghasilkan sebuah cerita mengenai wisata ruang angkasa yang diklaim sebagai cerita pertama di dunia yang menulis tentang keinginan manusia untuk ikut dalam wisata ruang angkasa. Cerita yang diberi judul Vera Historia tersebut menceritakan mengenai perjalanan ke bulan mengunakan kapal yang diangkat melalui udara dengan adanya badai besar.41 Cerita mengenai wisata ke bulan juga

38

Lesley Jane Smith dan Kay-Uwe Horl, Legal Parameters of Space Tourism, (Madison: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 2003), hal. 1. 39

Robert Alexander Goehlich, Space Tourism: Lecture Series, (Yokohama: Department of System Design Engineering Keio University, 2003), Part 4: History, Present, and Future of Space Tourism, slide no. 9. 40

Lucian of Samosata atau Lucianus Samosatensis adalah seorang pengarang satire asal Yunani yang sering menuliskan cerita dengan gaya yang jenaka dan mengejek. Dia hidup di tahun 125 – 180. 41

Robert Alexander Goehlich, Space Tourism: Lecture Series, slide no. 11.


18

diikuti oleh pengarang di abad ke-19, yaitu Jules Verne42 yang menghasilkan banyak cerita fiksi-ilmiah, diantaranya berjudul “From the Earth to the Moon” dan “A Trip Around the Moon.” Cerita-cerita bertema wisata ruang angkasa atau wisata ke bulan itulah yang pada akhirnya menginspirasi banyak ahli untuk benarbenar mewujudkan kegiatan tersebut. Perkembangan wisata ruang angkasa berikutnya adalah di abad ke-20, tepatnya selama berlangsung Perang Dunia II43, yaitu telah ada beberapa negara yang memikirkan mengenai kegiatan wisata ruang angkasa karena telah secara teknis diperkenalkan mengenai peluncuran roket ke ruang angkasa.44 Setelah itu, di tahun 1950, bermunculanlah perusahaan-perusahaan swasta yang telah mencoba membangun optimisme atas pembuatan desain roket untuk stasiun ruang angkasa, bulan, dan sekitarnya. Namun, karena kurangnya peluang dan tidak adanya respon positif dari konsumen, maka perusahaan-perusahaan tersebut bangkrut. Dengan semakin perkembangnya teknologi ruang angkasa, maka di tahun 1960-an mulai banyak ahli-ahli yang membuat penelitian mengenai kegiatan wisata ruang angkasa. Diantaranya adalah Barron Hilton45 dan Krafft Ehricke46 yang mempublikasikan jurnal mengenai kegiatan wisata ruang angaksa di tahun 1967, tetapi tidak ada tindak lanjut secara kongkrit dari jurnal tersebut. Masuk ke era 1970-an, tepatnya pada tahun 1971, Dietrich Koelle menunjukkan

42

Jules Verne atau Jules Gabriela Verne adalah seorang penulis asal Perancis yang boleh dibilang pionir penulis di cerita-cerita fiksi-ilmiah. Dia hidup di tahun 1828 – 1905. 43

Perang Dunia II berlangsung antara 1 September 1939 – 2 September 1945 yang berlokasi di Eropa, Pasifik, Asia Tenggara, Timur Tengah, Mediterania, dan Afrika. Dari Perang Dunia II tersebut muncullah Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya hingga terbentuk blok-blok yang menjurus pada Perang Dingin hingga mulai lepasnya negara-negara jajahan Eropa. 44

Robert Alexander Goehlich, Space Tourism: Lecture Series, slide no. 17.

45

Barron Hilton atau William Barron Hilton I (1927 – Sekarang) adalah seorang sosialita Amerika Serikat dan salah satu pendiri dari Hotel Hilton yang terkenal di seluruh dunia. 46

Krafft Arnold Ehricke merupakan seorang insiyur dalam bidang roket pendorong dan salah satu tokoh advokasi dalam hal koloniasasi ruang angkasa yang hidup di tahun 1927 hingga 1984.


19

desain pesawat berjenis reusable launch vehicle (“RLV”) 47 pada pertemuan tahunan International Astronautical Federation (“IAF”). 48 Di era 1980-an, Amerika Serikat sebagai salah satu pionir dari kegiatan komersialisasi ruang angkasa mengeluarkan Commercial Space Launch Act 198449 yang merupakan ketentuan yang mengatur mengenai roket-roket komersial yang akan diluncurkan oleh pihak swasta sehingga mereka harus mematuhi ketentuan tersebut. 2.1.2 Masa Transisi Menuju Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Perkembangan

berikutnya

adalah

masa

ketika

perkembangan

teknologi ruang angkasa, dari yang hanya dilakukan untuk kepentingan negara, mulai dirasakan geliatnya dapat dilakukan oleh pihak lain selain negara, misalnya pihak swasta50, dalam rangka menuju komersialisasi ruang angkasa, khususnya kegiatan wisata ruang angkasa. Misalnya dalam pertemuan tahunan IAF 1986, dipresentasikan

sebuah

penelitian

yang

berjudul

“Potential

Economic

Implications of the Development of Space Tourism”, termasuk dijelaskan pula mengenai perhitungan estimasi pemasaran dari kegiatan itu. Kemudian, di tahun yang sama, seorang pemerhati kegiatan komersialisasi ruang angkasa asal Jepang, Makoto Nagatomo mengeluarkan buku yang diklaim pertama kali menjelaskan mengenai kegiatan wisata ruang angkasa. Di penghujung era 1980-an, pada pertemuan tahunan IAF 1989 dipresentasikan lebih jauh sebuah desain hotel di orbital dalam jurnal berjudul “Feasibility of Space Tourism – Cost Study for 47

Jenis pesawat yang dimaksud adalah Single State to Orbit (“SSTO”), Vertical Take-off and Landing Aircraft (“VTOL”), dan BETA. 48

International Astronautical Federation (“IAF”) merupakan suatu organisasi nonpemerintah yang berdiri pada 1951 dan berlokasi di Paris. Organisasi ini berhubungan dengan International Academy of Astronautics dan International Institute of Space Law, yang pada akhirnya bekerja sama mengadakan pertemuan seputar ruang angkasa setiap tahun. Saat ini, organisasi tersebut terdiri dari 206 anggota dari 58 negara dan mewakili sekitar 95% dari anggaran ruang angkasa nasional suatu negara di seluruh dunia. 49

Ketentuan ini dikeluarkan pada tahun 1984, karena banyaknya desakan dari pihak swasta di Amerika Serikat untuk mengatur mengenai kegiatan komersialisasi ruang angkasa oleh pihak-pihak swasta tersebut. Sehingga diharapkan, dengan adanya ketentuan itu mampu memajukan kreativitas dan menjamin rasa aman bagi pihak swasta yang menjalankan kegiatan komersialisasi ruang angkasa. 50

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Treaty Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967, Pasal VI.


20

Space Tour” oleh Shimizu Corporation, sebuah perusahaan asal Jepang yang hingga saat ini tertarik dan sedang mengembangkan kegiatan wisata ruang angkasa. Era 1990-an dimulai dengan publikasi tulisan berjudul “Your Spaceflight Manual: How you could be a Tourist in Space within 20 years” karya David Ashford dan Patrick Collins yang jelas semakin menguatkan tekad swasta untuk mewujudkan kegiatan wisata ruang angksa sebagai peluang bisnis dengan pendapatan paling menguntungkan. Terbukti dari semakin genjarnya isu kegiatan wisata ruang angkasa diangkat dalam pertemuan tahunan IAF di tahun 1991 dan 1992. Pada 14 April 1993, Japanese Rocket Society (“JRS”) memulai uji coba pengaturan teknologi lebih mendalam terkait dengan langkah pengembangan kegiatan wisata ruang angkasa berdasarkan aspek binis serta mendirikan Transportation Research Committee sambil berusaha membentuk desain peluncuran yang akan ditujukan bagi kendaraan penumpang berbayar ke ruang angkasa. Atas uji cobanya tersebut, JRS mengeluarkan jurnal pertamanya berjudul “Special Issue on Space Tourism of its Journal of Space Techonology and Science.” Kemudian pada Maret 1994, American Society of Civil Engineers menggelar konferensi mengenai kemungkinan komersialisasi ruang angkasa sebagai lahan bisnis, yang bertempat di Albuquerque. Pada bulan Mei di tahun yang sama, sebuah kelompok penelitian yang bernama Commercial Space Transportation Study (“CSTS”) memberikan pendapatnya mengenai kegiatan wisata ruang angkasa yang dianggap mustahil karena melihat prospeknya yang tidak merata. Namun, anggapan mereka terbantahkan oleh uji coba ulang yang mereka lakukan sendiri. Jika sebelumnya isu kegiatan wisata ruang angkasa hanya terdengar di kalangan pebisnis dan ahli-ahli teknologi, maka di bulan Maret/April 1996, sebuah majalah Amerika Serikat yang bertema ruang angkasa membahas tentang space tourism untuk pertama kalinya di kalangan media. 51 Hal tersebut jelas 51

Majalah tersebut bernama Ad Astra (“To The Stars”), sebuah majalah non-profit yang fokus pada kegiatan ruang angkasa dan pernah memenangkan penghargaan dari National Space Society dengan selalu menampilkan berita terbaru dalam eksplorasi ruang angkasa dan fotografi penuh warna yang menakjubkan. Majalah ini diterbitkan triwulan (tiga bulan sekali) dan dikirim ke semua anggota National Space Society sebagai bagian dari keuntungan keanggotaan mereka, ke perpustakaan, sekolah, dan ke pada para pebisnis.


21

membuat banyak kalangan terutama para pebisnis mulai memikirkan secara lebih serius mengenai kegiatan wisata ruang angkasa sebagai salah satu peluang bisnis yang bernilai triliunan. Pada 15 Mei 1996 dalam Pertemuan kesembilan European Aerospace Convention, kegiatan wisata ruang angkasa dibahas berdasarkan sebuah jurnal dengan mengangkat judul “Prospects of Space Tourism“ oleh Sven Abitzsch yang intinya membahas mengenai kegiatan wisata ruang angkasa yang bisa menjadi peluang bisnis alternatif. Selanjutnya pada 28 Mei 1996, JRS mengadakan simposium pertama mereka tentang pelajaran seputar desain roket yang baik digunakan oleh sebuah perusahaan yang akan melakukan kegiatan wisata ruang angkasa. Pada September 1996, Space Transportation Association (“STA”) dan National Aeronautics and Space Administration (“NASA”) mengadakan pertemuan terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa. Kesimpulan yang didapat dari pertemuan tersebut adalah hambatan yang terdapat dalam kegiatan wisata ruang angkasa, terutama masalah teknis seputar penggunaan teknologi bisa diatasi dalam kurun waktu 15 tahun. Selanjutnya

pada

Februari

1997,

National Space Society

52

menambahkan satu promosi mengenai kegiatan wisata ruang angkasa sebagai salah satu kegiatan yang penting. Sebulan kemudian, diadakanlah simposium bertaraf internasional pertama di bidang kegiatan wisata ruang angkasa di Bremen yang diselenggarakan oleh Space Tours GMBH. Simposium tersebut dihadiri oleh 80 negara dengan 20 jurnal yang dipresentasikan. Hasil dari pertemuan tersebut adalah semua pihak dalam pertemuan tersebut merasa, ide kegiatan wisata ruang angkasa merupakan suatu gagasan yang positif dan bisa terealisasikan dengan baik di masa yang akan datang. Pada 5 Oktober 1997, Presiden IAF, Karl Doetsch, yang memberikan pidato pembuka pada kongres IAF di Torino, Italia, menyatakan bahwa kegiatan wisata ruang angkasa merupakan salah satu jenis bisnis yang bisa berkembang secara positif dan signifikan. Pernyataan itu menjadikan banyak pihak swasta tertarik untuk mencoba bisnis wisata ruang angkasa. Buktinya, pada 1 Januari 1998, di Jepang 52

National Space Society merupakan organisasi internasional non-profit yang bersifat pendidikan dan keilmuan yang khusus bergerak dalam hal space advocacy. Didirikan pada 28 Maret 1987, National Space Society adalah bagian dari the Independent Charities of America dan partisipan tahunan dalam Combined Federal Campaign.


22

ada sebuah perusahaan wisata ruang angkasa pertama yang didirikan, yaitu Spacetopia Inc, dengan tagline mereka “dedicated to realizing the new era of popular space travel.” Selanjutnya, STA dan NASA untuk pertama kalinya mengumumkan sebuah laporan akhir yang berjudul “General Public Space Travel and Tourism” yang digelar di Capitol Hill pada 25 Maret 1998. Dalam laporan akhir tersebut dinyatakan bahwa NASA menerima dan meyakini bahwa kegiatan wisata ruang angkasa merupakan suatu kegiatan bisnis yang memungkinkan untuk dilaksanakan dan bernilai ekonomi tinggi. Di bulan Juli 1998, diadankalah 1st Space Tourism Fair berlokasi di pelabuhan Queen Mary, Long Beach California, yang diselenggarakan oleh Space Tourism Society.53 Space Tourism Fair itu pun di gelar pada tahun berikutnya (1999), dengan jumlah dukungan yang lebih besar dan pengaturan yang lebih baik. Di tahun 1998 pula, kegiatan wisata ruang angkasa mulai banyak didefinisikan secara ekonomi oleh beberapa organisasi internasional dan negara. Seperti misalnya American Institute of Aeronautics and Astronautics (“AIAA”), yang menghasilkan laporan dalam sebuah workshop mengenai kerja sama internasional di bidang kegiatan ruang angkasa, yaitu kelompok tersebut lebih menyarankan kegiatan wisata ruang angkasa sebagai sebuah potensi bisnis yang akan diminati orang umum. Kesimpulan itu diperoleh dari sebuah pernyataan, yaitu “In lights of its great potential, public space travel should be viewed as the next large, new area of commercial space activity.”54 Selain itu, Presiden United States of Space Transportation Association, Tom Rogers, menyatakan di dalam jurnal kebijakan ruang angkasa yang dipublikasikannya bahwa, “Space tourism is a response to continuing decay in US civil space financial support.” JRS juga melakukan

hal

yang

sama,

sekitar

akhir

September

1998,

mereka

mempublikasikan Report of Space Tourism Business Research Committee, yang menyatakan bahwa “space tourism is expected to give a strong impetus toward 53

Space Tourism Society adalah organisasi yang bergerak pada kegiatan wisata ruang angkasa yang pertama di dunia. Didirikan pada 1996, organisasi yang sudah memiliki cabang di Jepang, Norwegia, dan Inggris ini pun memiliki tagline: “To conduct the research build public desire and acquire the financial and political power, to make space tourism available to as many people as possible as soon as possible.” 54

Report of Working Group No. 4 of the AIAA/CEAS/CASI, Workshop on International Cooperation in Space, 1998.


23

the commercialization of space activities.” Sementara itu, Administrator NASA di tahun 1998, Mr. Goldin, dalam sebuah acara makan malam yang digelar dalam rangka 40th Anniversary of NASA memberikan pendapatnya tentang kegiatan wisata ruang angkasa bahwa “…in a few decades there will be a thriving tourist industry on the moon.” Memasuki tahun 1999, perhatian banyak pihak mengenai kegiatan wisata ruang angkasa dimulai dengan adanya publikasi NASA mengenai 2nd Volume of Joint NASA-STA Report berjudul “General Public Space Travel and Tourism” pada Februari 1999. Kemudian di tahun itu pula, perusahaan swasta yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai pihak pengembang kegiatan wisata ruang angkasa mulai menunjukkan eksistensinya. Terbukti dengan kemunculan Bigelow Aerospace dan Virgin Galactic Airways dibulan April 1999. Meskipun ada optimisime dari beberapa pihak mengenai kegiatan wisata ruang angkasa yang dianggap bernilai ekonomi tinggi, NASA merasa tidak percaya dengan misi wisata ruang angkasa itu karena dianggap tidak dapat membantu mengurangi pajak nasional terkait kegiatan di ruang angkasa.55 Ketika memasuki tahun 2000, yang dianggap banyak orang sebagai era millennium, karena kecanggihan teknologi yang semakin pesat, maka kegiatan wisata ruang angkasa menjadi semakin terkenal di negara-negara maju dan seakan bisa direalisasikan dalam hitungan bulan. Terbukti dengan masuknya tema Space Tourism pada salah satu artikel di majalah Forbes yang mengangkat judul “Space Tourism: The Ultimate Trip” yang dipublikasikan pada 7 Februari 2000. Menjelang akhir Mei 2000, tepatnya pada 24 hingga 26 Mei 2000, diselenggarakanlah International Symposium on the Space Transportation Market di Strasbourg, Perancis. Dari pertemuan tersebut diperoleh sebuah kesimpulan bahwa kegiatan wisata ruang angkasa merupakan satu-satunya solusi yang paling tepat untuk mengatasi kelebihan pemasukkan pesawat ruang angkasa pada suatu peluncuran tertentu. Sehingga nantinya diharapkan, pesawat ruang angkasa yang baru atau sudah terpakai bisa digunakan dalam kegiatan wisata ruang angkasa oleh perusahaan swasta yang saat itu sudah banyak tertarik untuk melakukan pengembangan lebih jauh. Dalam hal ini, perusahaan swasta akan membeli 55

San Fransisco Chronicles Magazine, Space Tourism from NASA, 18 Oktober

1999.


24

pesawat ruang angkasa dari suatu peluncuran tertentu kepada negara atau organisasi internasional kemudian biaya tersebut akan bisa digunakan pihak terkait untuk kembali memanfaatkan ruang angkasa untuk kepentingan publik dan dunia. 2.1.3 Masa Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Memasuki bulan Juni 2000, kegiatan wisata ruang angkasa semakin terlihat perkembangannya, setelah MirCorp salah satu perusahaan swasta yang mengurus jasa wisata ruang angkasa, mengumumkan wisatawan ruang angkasa pertama56, Dennis Tito, seorang pendiri Wilshire Associates. Pada 2nd Annual Conference of the Space Travel and Tourism Division di Washington DC, STA banyak mendapat masukkan mengenai langkah lanjutan serta hambatan seputar kegiatan wisata ruang angkasa. Dalam kesempatan itu pula, Tom Rogers menyatakan pendapatnya bahwa RLV tidak dapat mengurangi biaya peluncuran, kecuali membawa penumpang komersial atau wisatawan ke ruang angkasa. Di samping itu, pada musim panas tahun 2000 juga digelar sebuah summer session oleh International Space University, yang menjadikan kegiatan wisata ruang angkasa sebagai bahasan utama mereka. Di tahun berikutnya, tepatnya pada 28 April 2001, Dennis Tito, yang diklaim sebagai wisatawan ruang angkasa pertama, berangkat menuju ISS melalui peluncuran yang bertempat di Baikonur, Kazakhstan, dengan menaiki pesawat Russian Soyuz. Dalam kegiatan wisata ruang angkasa tersebut, perusahaan Space Adventures yang membantu mengurus perjalanan Dennis Tito bekerja sama dengan Russian Aviation and Space Agency (“Rosaviakosmos”) dan Rocket Space Corporation Energia (“RSC Energia”) untuk membentuk suatu kontrak kerja sama dalam rangka memberangkatkan orang umum pertama ke ruang angkasa. Dennis Tito dengan ditemani dua kosmonaut 57 , masing-masing berasal dari Rusia (Rosaviakosmos) dan Amerika Serikat (NASA), menikmati wisata tersebut untuk delapan hari penjelajahan. Berdasarkan perjalanan Dennis Tito tersebut, 56

Saat itu (tahun 2000) disebut sebagai the first fare-paying guest untuk mengunjungi MIR (sebuah stasiun ruang angkasa milik Rusia). 57

Salah satu istilah untuk astronaut di Rusia.


25

menjadikan pernyataan Buzz Aldrin dan Arthur C. Clarke bahwa “space tourism is crucial to the future of space travel”58, adalah suatu hal yang benar adanya dan bisa segera diwujudkan. Kemudian, pada 10 Juli 2001, Nick Lampson, U.S. House of Representatives from Texas’s 22nd District, memperkenalkan House Resolution 2443, yaitu berupa the Space Tourism Promotion Act of 2001. Ketentuan tersebut merujuk pada the Committee on Science and the Committee on Ways and Means di Amerika Serikat. Pada 5 Oktober 2001, Space.com mengeluarkan berita utama berjudul “Space Tourism: Feasible or Flights of Fancy?” Berita tersebut ditulis oleh Leonard David, dengan mewawancarai dua orang sarjana di bidang ekonomi yang sekiranya memahami bisnis wisata ruang angkasa, yaitu Geoffrey Couch dan Jordan Louviere. Dari dua akademis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa “Governments, regulators, insurance industries, and financial markets need to join forces to pave the way for the new industry.” Di akhir tahun 2001, tepatnya pada 4 Desember 2001, seorang pebisnis asal Afrika Selatan, Mark Shuttleworth, menandatangani kontrak dengan Space Adventures yang membantu mengurus perjalanannya yang bekerja sama dengan Rosaviakosmos dan RSC Energia untuk menjadi wisatawan ruang angkasa kedua menuju ISS. Dia diluncurkan menggunakan pesawat Soyuz TM-34 pada 25 April 2002. 59 Tak hanya dari kalangan pebisnis atau konglomerat dunia saja, keinginan untuk menjadi wisatawan ruang angkasa juga muncul dari seorang penyanyi Lance Bass yang sebelumnya diumumkan telah menandatangani kontrak dengan Rosaviakosmos, tetapi karena alasan finansial dan sponsorship, keberangkatannya dibatalkan.60 Di tahun 2003, Space Tourism Society mempersembahkan sebuah penghargaan pertama dalam ajang Space Tourism Pioneer Awards.61 Selanjutnya, 58

Dayan Candappa, Reuters, “Money Could Buy Next Giant Leap in Space”, 2001.

59

“Space Adventures Client Mark Shuttleworth to Launch to the International Space Station”, http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=8130, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 23.00 WIB. 60

“US $ 20 million buys a seightseeing trip in orbit: Tourist Visit the International Space Station”, http://www.spacetoday.org/Astronauts/SpaceTourists.html, diakses pada Rabu, 6 April 2011 pukul 23.39 WIB. 61

Acara penghargaan di bidang wisata ruang angkasa tersebut baru kembali dilanjutkan pada 4 Mei 2006.


26

pada 17 Desember 2003, SpaceShipOne62 menjadi pesawat komersial pertama yang dikabarkan akan mampu membawa wisatawan ke ruang angkasa. Dengan semakin berkembangnya industri wisata ruang angkasa ini, Amerika Serikat pada 4 Maret 2004 mengeluarkan amandemen atas ketentuan di negaranya mengenai kegiatan di ruang angkasa melalui H.R. 3752 Commercial Space Launch Ammendments Act 2004 (“CSLAA”).63 Amandemen tersebut bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi industri komersial ruang angkasa yang harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang lebih mumpuni. Pada 1 Oktober 2005, wisatawan ruang angkasa ketiga, Dr. Greg Olsen diluncurkan menuju ISS. Sementara itu, Virgin Galactic sebagai perusahaan swasta yang bergerak di bidang wisata ruang angkasa mulai membuka kesempatan bagi orang umum untuk menikmati wisata ruang angkasa melalui reservasi jenis wisata ruang angkasa dengan sub-orbital spaceflights pada 17 Oktober 2004. Selanjutnya, wisatawan ruang angkasa keempat yang semestinya dijadwalkan akan melakukan penjelajahan adalah Daisuke Enomoto, tetapi karena alasan kesehatan, perjalanannya mesti dibatalkan. Namun, akhirnya yang dipastikan berangkat menuju ISS adalah seorang perempuan asal Iran berkewarganegaraan Amerika Serikat, Anousheh Ansari. Dia pun diklaim sebagai perempuan pertama yang menikmati kegiatan wsiata ruang angkasa dan wisatawan ruang angkasa keempat di dunia. Pada tahun 2007, Virgin Galactic menyepakati pembayaran sebesar US $ 27,5 milliar selama 20 tahun untuk dapat menggunakan fasilitas di Mojave Spaceport America yang berlokasi dekat Las Cruces, New Mexico. Di tahun itu pula, seseorang bernama Dr. Charles Simonyi menjadi wisatawan ruang angkasa kelima dan lika-liku keberangkatannya dituliskan di dalam blog pribadinya.64 62

SpaceShipOne merupakan salah satu jenis pesawat ruang angkasa yang difungsikan dalam kegiatan wisata ruang angkasa. “SpaceShipOne is a three-place, high-altitude research rocket, designed for sub-orbital flights to 100 km altitude”, http://www.scaled.com/projects/tierone/, diakses pada Kamis, 7 April 2011 pukul 00.59 WIB. 63

Ketentuan yang diamandemen ini berjudul “Human Space Flight Requirements for Crew and Space Flight Participants”. Erik Seedhouse, Tourist in Space: A Practical Guide, New York: Praxis Publishing Ltd, 2008, hal. 7. 64

“Charles Simonyi Returns to Space”, http://www.charlesinspace.com/, diakses pada Kamis, 7 April 2011 pukul 01.04 WIB.


27

Lalu, pada 26 Juli 2007, diketahui ada tiga orang pekerja yang tewas selama uji coba fasilitas di Mojave Spaceport dari peralatan yang dimiliki perusahaan Virgin Galactic. Kemudian, pada 12 Oktober 2008, seorang pebisnis di bidang video game, Richard Garriott, yang merupakan anak dari astronaut Owen Garriot menjadi wisatawan ruang angkasa keenam yang diluncurkan menuju ISS. Setelah itu, barulah giliran Guy Liberte, seorang pengusaha Cirque du Soleil yang diluncurkan ke ISS dan menjadi wisatawan ruang angkasa ketujuh pada tahun 2009. 2.1.4 Analisis Ekonomi pada Kegiatan Wisata Ruang Angkasa di Masa Depan Berdasarkan sejarah kegiatan wisata ruang tersebut, maka dapat dipastikan prospek kegiatan wisata ini secara ekonomi bernilai sangat tinggi. Dengan begitu, perusahaan swasta yang secara khusus bergelut pada jasa wisata ruang angkasa perlu memperhatikan permintaan pasar yang semakin tinggi. Kurva berikut bisa dijadikan pemahaman atas permintaan pasar akan keinginan seseorang menikmati kegiatan wisata ruang angkasa. Survey ini diperoleh dari negara Jepang dan Amerika Serikat.65

65

Lihat kurva permintaan orang umum akan kegiatan wisata ruang angkasa yang ditinjau dari negara Jepang dan Amerika Serikat. Survey dilakukan berdasarkan usia dari masingmasing orang yang ingin menikmati sensasi wisata ruang angkasa. Patrick Collins, “Space Tourism Market Demand and the Transportation Infrastructure, Invited speech to the AIAA/ICAS Symposium 'The Next 100 Years' in honour of the Wright Brothers' first flight, 2003, http://www.spacefuture.com/archive/space_tourism_market_demand_and_the_transportation_infr astructure.shtml, diakses pada Kamis, 7 April 2011 pukul 01.25 WIB.


28

Kurva I: Permintaan Kegiatan Wisata Ruang Angkasa di negara Jepang. (Patrick Collins, “Space Tourism Market Demand and the Transportation Infrastructure, Invited speech to the AIAA/ICAS Symposium 'The Next 100 Years' in honour of the Wright Brothers' first flight”, 2003).66

66

Ibid.


29

Kurva II: Permintaan Kegiatan Wisata Ruang Angkasa di negara Amerika Serikat. (Patrick Collins, “Space Tourism Market Demand and the Transportation Infrastructure, Invited speech to the AIAA/ICAS Symposium 'The Next 100 Years' in honour of the Wright Brothers' first flight”, 2003).67 Dari kedua kurva tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa pada usia produktif, yaitu usia 20-an tahun, seseorang jelas lebih bersemangat untuk ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa. Sekalipun mahal, tetap saja permintaan pasar akan kegiatan wisata ruang angkasa pada orang umum berusia 20-an tahun, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, sangat tinggi bila di bandingkan dengan usia 50 tahun ke atas. Dengan demikian, perlu ada komitmen sungguh-sungguh dari perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak pada jasa wisata ruang angkasa untuk selalu meningkatkan kinerja dan teknologi yang digunakan dalam hal peluncuran wisatawan ke ruang angkasa. 2.2 JENIS-JENIS KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA Kegiatan wisata ruang angkasa bila didasarkan pada jarak dan harga tiket dapat dibedakan menjadi dua jenis kegiatan wisata. Jenis yang pertama dinamakan orbital spaceflight dan yang kedua disebut sebagai sub-orbital spaceflight. Pada bagian ini akan dibahas mengenai dua jenis kegiatan wisata ruang angkasa tersebut yang nyatanya untuk jenis orbital spaceflight sudah diterapkan pada tujuh wisatawan ruang angkasa yang berangkat menuju ISS. Sedangkan jenis sub-orbital spaceflight, hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan dengan menggunakan RLV. Jenis ini diperkirakan akan dibuka peluncurannya setelah tahun 2017 oleh beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang ini, diantaranya adalah Virgin Galactic dan Space Adventures.68

67

Ibid.

68

“Space Tourism for All”, http://rt.com/news/space-tourism-perminov-program/, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 16.45.


30

2.2.1 Orbital Spaceflight Jenis kegiatan wisata ruang angkasa ini merupakan yang paling pertama diperkenalkan dan diujicobakan dalam kegiatan membawa penumpang komersial ke ruang angkasa. Orbital spaceflight merupakan suatu peluncuran menggunakan pesawat ruang angkasa yang membawa seseorang hingga berada di suatu lintasan orbit pada ketinggian tertentu sehingga orang tersebut bisa benarbenar merasakan suasana ruang angkasa dalam waktu yang lama bahkan bisa berkali-kali mengitari bumi karena pesawat yang ditumpanginya bisa berevolusi mengelilingi bumi. Ketinggian yang dimaksud adalah 100 km di atas permukaan bumi69 dan merupakan ketinggian pada pendekatan terdekat (perigee70) sehingga bisa dikatakan pada ketinggian ini seseorang telah mencapai ruang angkasa. Selanjutnya, bila pesawat sudah berada pada ketinggian tersebut dan terletak pada lintasan orbit, maka pesawat hanya membutuhkan kecepatan orbital sebesar ~ 7.8 km / s. Nantinya, pesawat yang sudah terletak pada lintasan orbit dan semakin tinggi pada orbitnya, kecepatannya akan semakin kecil.71 Kenyataan itu terjadi karena lemahnya gaya gravitasi bumi ketika pesawat berada jauh atau tinggi pada orbitnya, menyebabkan pesawat akan berputar semakin lambat dan pada kondisi ini pesawat tidak membutuhkan bahan bakar sama sekali. Jenis wisata ruang angkasa ini jelas menghadapi banyak hambatan untuk terus dilakukan berulang kali, salah satunya menurut banyak pengusaha adalah biaya mahal yang mesti ditanggung oleh seseorang yang ingin merasakan sensasi berevolusi mengelilingi bumi. Dari tujuh orang yang sudah merasakan jenis wisata ini, rata-rata mereka mengeluarkan dana sebesar US $ 20 juta. Meskipun demikian, harga itu sepadan dengan sensasi yang akan didapatkan. 69

Berdasarkan Fédération Aéronautique Internationale (“FAI”) yang merupakan organisasi internasional yang mengurus kegiatan air sports, aeronautics, dan astronautics, yang memberikan batasan untuk ruang angkasa adalah ketika telah mencapai ketinggian100 km (62 mil) di atas permukaan bumi. 70

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on Registration of Objects Launhced into Outer Space, 1975, Pasal IV (1). 71

Hal tersebut berkaitan dengan delta-v dari sebuah pesawat ruang angkasa, yaitu delta-v diasumsikan sebanding dengan bahan bakar, sehingga bila pesawat ruang angkasa berada makin jauh atau makin tinggi dari bumi membutuhkan delta-v yang makin besar untuk mendorong pesawat lebih tinggi supaya bisa mengelilingi lintasan orbitnya, sekalipun berada jauh dari bumi. Karena dalam hal ini, gravitasi bumi makin kecil karena pesawat makin jauh dari bumi, maka membutuhkan delta-v yang lebih besar.


31

Sebelum melakukan peluncuran, seorang wisatawan diharuskan untuk mengikuti sesi latihan yang hampir sama dengan sesi latihan para astronaut profesional. Bedanya, sesi latihan akan dipersingkat menjadi beberapa bulan dengan beberapa tahapan pelatihan 72 dan disesuaikan pada kapasitas dirinya sebagai seorang wisatawan, diantaranya: 1.

Pengenalan terhadap ruang angkasa73, yaitu modul pertama yang diberikan dari serangkaian tahapan pelatihan, yang memperkenalkan secara utuh mengenai ruang angkasa hingga seluk-beluknya termasuk cardiovascular system, pusat bumi, low earth orbit environment, space radiation, dan efeknya bagi kesehatan;

2.

Survival training74 , terdiri dari beberapa pelatihan keadaan seperti cold weather survival, dessert survival, sea survival, dan tropical survival. Pada masing-masing keadaan akan dijelaskan terlebih dahulu lingkungan dan kondisi yang terjadi, bahaya-bahaya yang mungkin terjadi serta bagaimana menangani masalah kesehatan yang terjadi dari keadaan yang paling berbahaya tersebut;

3.

Medical

training

75

merupakan

modul

pelatihan

selanjutnya

yang

mengajarkan seputar pertolongan pertama bila menghadapi permasalahan yang bisa ditangani sendiri di ruang angkasa serta prosedur-prosedur kesahatan lainnya yang mungkin dilakukan ketika berada di ruang angkasa; 4.

G tolerance dan high-altitude indoctrination training 76 adalah pelatihan yang dikhususkan untuk mempelajari ketinggian-ketinggian tertentu hingga ketinggian yang dikategorikan ruang angkasa, untuk mempelajari langkah antisipasi seperti apa yang bisa dilakukan bila terjadi sesuatu pada suatu ketinggian dengan kondisi tertentu;

72

Jadwal lihat di tabel I pada lampiran, berupa Orbital Training Syllabus yang sudah ditetapkan untuk wisatawan ruang angkasa yang memilih jenis wisata orbital spaceflight. 73


74

Ibid., hal. 187-213.

75

Ibid., hal 215-228.

76

Ibid., hal 223-249.


32

5.

Space motion dan zero-G theory77 adalah pelatihan atas sebuah situasi tanpa adanya oksigen sama sekali karena pesawat ruang angkasa telah sampai di keadaan zero-gravity, sehingga perlu ada langkah antisipasi bila terjadi sesuatu yang tidak terduga;

6.

Onboard systems orientation dan generic vehicle orientation 78 adalah pelatihan ketika pesawat yang membawa seseorang telah mencapai lintasan orbit yang tetap dan bagaimana diajarkan untuk mampu bertahan hidup di sana dengan persediaan makanan yang cukup, baju yang memadai, waktu tidur yang tetap dijaga, kebersihan pribadi dan pesawat ruang angkasa, peralatan fotografi yang dibutuhkan untuk mengabadikan momen-momen tertentu, persediaan air, masalah pembuangan (sampah dari pesawat ruang angkasa), dan kegiatan-kegiatan lain yang biasa dilakukan di bumi, tetapi perlu pelatihan khusus untuk dilakukan ketika berada di ruang angkasa;

7.

Flight dan emergency procedures79 merupakan pelatihan tambahan yang ditujukan sebelum beberapa hari keberangkatan serta nantinya kepulangan dari ruang angkasa, yang mempelajari hal-hal teknis mengenai prosedur keberangkatan. Sebagai permulaan untuk mengikuti jenis wisata ini, maka perlu

diketahui enam tahapan sebelum melakukan peluncuran dengan orbital spaceflight, yaitu: 1.

Tahap pertama adalah tahap untuk mencari perusahaan apakah yang sebaiknya digunakan untuk membantu kelancaran kegiatan wisata ruang angkasa. Salah satu pinonir jenis wisata ruang angkasa ini adalah perusahaan Space Adventures yang sudah berpengalaman cukup lama dengan menjadi perusahaan pertama pada 2001, yang membantu peluncuran wisatawan ruang angkasa pertama, yaitu Dennis Tito. Perusahaan yang didirkan pada 1998 ini, jelas menjadi perusahaan dengan perencanaan cukup baik dalam hal membantu seseorang dalam kegiatan wisata ruang angkasa;

77

Ibid., hal 251-261.

78

Ibid., hal 265-273.

79

Ibid., hal 275.


33

2.

Tahap kedua adalah menentukan spaceport, yaitu tempat peluncuran dilakukan. Biasanya akan disesuaikan dengan perusahaan mana yang dipilih dalam membantu kegiatan wisata ruang angkasa. Karena pastinya perusahaan tersebut sudah memiliki spaceport yang menjadi tempat peluncuran dan kepulangan seseorang yang pergi ke ruang angkasa atau apabila ternyata perusahaan tersebut tidak mempunyai spaceport yang memadai atas jenis wisata ruang angkasa ini, maka akan ada kontrak kerja sama yang dibuatnya dengan negara peluncur atau perusahaan di negara peluncur untuk membantu peluncuran wisatawan ke ruang angkasa;

3.

Jika sudah menentukan perusahaan dan tempat peluncuran, maka tahap ketiga adalah menentukan apa saja yang akan dilakukan ketika sudah di ruang angkasa dalam beberapa hari. Ini termasuk bagian dari tipe orbital spaceflight apa yang dipilih, misalnya pemilihan orbital parameters, pertemuan di orbital habitat, atau hanya memilih mengunjungi ISS. Pemilihan ini disesuaikan dengan keinginan seseorang agar dapat memilih sendiri sensasi mana yang ingin dirasakan selama mengunjungi ruang angkasa. Namun biasanya, sebuah perusahaan wisata ruang angkasa sudah memiliki penawaran80 tersendiri kepada calon wisatawannya;

4.

Tahap berikutnya adalah pembayaran uang muka dari keseluruhan harga dari jenis wisata ini. Biasanya sekitar 10% deposit yang diminta oleh sebuah perusahaan jasa wisata ruang angkasa dari harga yang ada. Sehingga nantinya, seseorang bisa mengikuti tes kesehatan yang memang dibutuhkan untuk mengetahui apakah orang tersebut bisa atau tidak mengunjungi ruang angkasa. Tes kesehatan ini diperlukan karena mengingat ruang angkasa adalah ruang hampa udara yang membutuhkan stamina tubuh yang kuat, maka seseorang yang akan mengunjunginya diharuskan mempunyai kesehatan yang memadai sehingga bisa merasakan secara penuh kegiatan wisatanya;

5.

Tahap kelima berkaitan dengan jadwal pelatihan yang akan dihadapi mereka yang sudah lulus tes kesehatan. Seseorang yang akan mengunjungi ruang

angkasa diharuskan mengikuti sesi latihan bertahan hidup di ruang angkasa 80

Penawaran ini bermacam-macam paketnya tergantung dari perusahaan swasta tersebut dalam membuat perencanaan perjalanan seorang wisatawan ruang angkasa.


34

selama kurun waktu enam bulan.81 Dalam sesi latihan ini akan benar-benar ditunjukkan bagaimana seorang astronaut profesional menjelajah di ruang angkasa. Di pelatihan ini pula, seseorang akan sudah menggunakan baju astronaut dan helmnya yang diperkirakan berharga US $ 1 juta; 6.

Tahap terakhir sebelum keberangkatan ke ruang angkasa, kira-kira selama empat hingga lima hari, seluruh keluarga dari calon wisatawan ruang angkasa akan berkumpul dengan datang ke spaceport. Hal itu dilakukan karena nantinya dalam waktu 96 jam, orang yang ikut dalam wisata ruang angkasa akan dikarantina sebelum akhirnya diluncurkan. Masalah lainnya yang dihadapi dalam setiap wisata ruang angkasa

adalah seberapa besar level dari sebuah bahaya yang bisa dikatakan diterima oleh seorang wisatawan ruang angkasa dengan jenis wisata ini. Dengan sudah adanya tujuh orang yang melakukan penjelajahan ke ruang angkasa dengan menggunakan jenis wisata ini, maka yang bisa disimpulkan adalah penilaian risiko itu perlu dicermati oleh perusahaan yang mengatur perjalanan ke ruang angkasa tersebut. Bisa dikatakan, setiap orang yang mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa sudah mengambil sebuah risiko, terlebih jenis wisata ruang angkasa yang dipilih adalah orbital spaceflight. Namun, sesungguhnya segala tindakan pencegahan perlu dilakukan, sehingga pelatihan jelas merupakan suatu hal yang penting diikuti selain biaya yang pastinya harus dikeluarkan. Nantinya, faktor-faktor risiko bisa diminimalisasikan sedemikian rupa tanpa harus ada yang mengalami kecelakaan teramat serius. Dengan demikian, setiap perusahaan swasta apalagi yang berfokus pada jenis wisata ruang angkasa ini, perlu memperhatikan asuransi keselamatan yang harus dibuat oleh calon wisatawannya, sekalipun sudah melakukan pelatihan yang sesuai dengan standar astronaut profesional. Asuransi tersebut perlu dinyatakan dengan tepat dan dibedakan antara asuransi yang dimiliki oleh perusahaan dan dari wisatawan tersebut. Dengan demikian, jenis wisata orbital spaceflight merupakan jenis wisata yang paling mahal karena destinasi yang dikunjunginya adalah ISS, maka perlu diperhatikan secara serius dan mengikuti tahap pelatihan sebaik-baiknya. 81

Carol Pinchefsky, “Interview with Anousheh Ansari: A Space Future Exclusive”, 1995, http://www.spacefuture.com/journal/journal.cgi?art=2006.09.30.ansari_returns_to_earth, diakses pada 22 Maret 2011, pukul 15.37 WIB.


35

ISS dijadikan destinasi wisata karena merupakan tempat yang paling memadai untuk menampung wisatawan ruang angkasa selama mengikuti kegiatan wisata di ruang angkasa. 82 Berikut adalah gambar ISS yang merupakan bagian paling penting dari jenis wisata orbital spaceflight.

International Space Station (ISS) yang dijadikan destinasi dalam kegiatan wisata ruang angkasa dengan jenis orbital spaceflight.83 (http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-105/html/sts105-707022.html, diakses pada 19 Juni 2011, pukul 10.00 WIB) 2.2.2 Sub-orbital Spaceflight Jenis kegiatan wisata ruang angkasa kedua, yang saat ini tengah populer di masyarakat umum karena dikabarkan berharga lebih murah dibanding orbital spaceflight adalah sub-orbital spaceflight. Sub-orbital spaceflight merupakan peluncuran dengan menggunakan pesawat ruang angkasa yang membawa seseorang pada suatu lintasan orbit yang memotong bumi sehingga orang tersebut hanya merasakan ruang angkasa pada suatu ketinggian tertentu di atas permukaan bumi, lalu dalam waktu yang relatif singkat akan kembali lagi ke bumi memanfaatkan gaya gravitasi bumi. Jenis wisata ruang angkasa ini hanya 82

Lesley Jane Smith dan Kay-Uwe Horl, Legal Parameters of Space Tourism, hal.

2. 83

http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-105/html/sts105-707022.html, diakses pada 19 Juni 2011, pukul 10.00 WIB


36

bertujuan untuk membawa seseorang merasakan sensasi zero-gravity dan pemandangan ruang angkasa dalam waktu yang lebih singkat, sehingga bila sudah mencapai ketinggian tertentu84, maka pesawat ruang angkasa yang membawanya akan kembali lagi ke bumi. Mekanisme dari jenis wisata yang masih baru diperkenalkan oleh beberapa perusahaan ini adalah bahwa sebuah perusahaan jasa wisata ruang angkasa dibantu oleh perusahaan yang secara teknis mengetahui seluk beluk ruang angkasa85, akan membuat orbit yang relatif kecil dibanding orbital spaceflight. Lintasan orbitnya akan memotong bumi sehingga pesawatnya tidak bisa berputar mengelilingi bumi. Sehingga, yang paling penting dari jenis wisata ini adalah ingin membawa calon wisatawannya merasakan sensasi ruang angkasa dalam keadaan zero-gravity dan dapat melihat bumi dari ruang angkasa tanpa perlu mengelilingi bumi atau menginap di ISS sebagai bagian dari wisata ruang angkasa yang ditawarkan. Maka dari itulah, jenis wisata ruang angkasa ini bisa dijadikan alasan untuk memanfaatkan RLV untuk pemakaian berulang kali. Selain hemat, RLV juga mampu menekan biaya produksi pesawat ruang angkasa karena sebuah perusahaan hanya tinggal membeli RLV tersebut dan kemudian memanfaatkannya untuk kegiatan wisata ruang angkasa berjenis sub-orbital spaceflight. Hal tersebut telah dilakukan beberapa perusahaan swasta yang menggunakan teknologi seperti itu sehingga tidak heran bila harga perjalanan ke ruang angkasa dengan suborbital spaceflight jauh lebih murah dibandingkan dengan orbital spaceflight. Perusahaan swasta, seperti Virgin Galactic dan Starchaser Industries mematok harga US $ 200.000 hingga US $ 500.000 untuk sekali perjalanan ke ruang angkasa.86 Namun, bagi calon wisatawan yang tertarik dengan jenis wisata ruang angkasa ini harus lebih teliti dalam memilih perusahaan swasta mana yang dijadikan sarana untuk membantu kegiatan wisata ruang angkasa. Karena ada 84

Ketinggian yang dimaksud adalah 100 km di atas permukaan bumi, maka setelah ketinggian tersebut seseorang telah memasuki wilayah ruang angkasa. Hal itu didasarkan pada ketentuan FAI. 85

Misalnya persuhaan Virgin Galactic yang bekerja sama dengan Scaled Composition, sebuah perusahaan yang fokus pada penggunaan teknologi ruang angkasa. 86

http://www.virgingalactic.com/overview/, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 18.30

WIB.


37

kemungkinan, harga yang ditawarkan untuk sekali perjalanan, belum termasuk biaya pelatihan sebelum kegiatan wisata ruang angkasa dan ketika wisata berlangsung, baju lengkap astronaut, dan biaya lainnya yang jelas-jelas merupakan bagian dari persiapan untuk berwisata ke ruang angkasa. Mengingat jenis wisata ini masih belum dimulai, baru sebatas uji coba, maka pelatihan menjadi suatu bagian penting yang harus diperhatikan oleh setiap calon wisatawan. Sebenarnya, pada sesi latihan untuk jenis wisata ruang angkasa dengan sub-orbital spaceflight tidak banyak perbedaan dengan jenis orbital spaceflight. Hanya saja, waktu pelatihan jauh lebih singkat, kurang lebih 5 hari.87 Perbedaan lainnya, terletak pada adanya jenis pelatihan yang ditiadakan, seperti onboard systems orientation dan generic vehicle orientation, mengingat jenis wisata ini hanya bertujuan untuk membuat seseorang merasakan sensasi zero-gravity pada suatu ketinggian tertentu dan dalam waktu yang singkat, lalu kembali lagi ke bumi setelah tujuannya tercapai. Sama halnya dengan jenis wisata ruang angkasa dengan orbital spaceflight bahwa perlu ada penilaian risiko dari perusahaan swasta yang lebih bertanggung jawab atas kegiatan wisata ruang angkasa. Hal tersebut salah satunya terkait dengan asuransi yang dimiliki oleh wisatawannya. Asuransi dibuat karena atas kegiatan wisata yang menantang ini, wisatawan secara sukarela mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa dengan sebelumnya telah mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapinya. Sebagai contoh adalah adanya prinsip informed consent pada CSLAA, ketentuan nasional Amerika Serikat terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa. 88 Melalui informed consent, seorang calon wisatawan ruang angkasa harus membuat sebuah pernyataan diri atas risiko-risiko yang akan dihadapi dirinya selama menjalani kegiatan wisata dan oleh karenya masalah pertanggungjawaban atas dirinya sebagai wisatawan menjadi urusan pribadi

87

Lihat tabel II pada lampiran, sesi latihan untuk jenis wisata sub-orbital

spaceflight. 88

Randy Repcheck, FAA Orbital Human Space Flight – Statutory and Regulatory Background, Slide No. 20, dapat diakses pada: www.faa.gov/.../FAAOrbitalHumanSpaceFlightStatutoryandRegulatoryBackground.ppt,10 Juni 2011, pukul 21.05 WIB.


38

dirinya sendiri. 89 Sehingga, tidak mengherankan bahwa asuransi jiwa yang menjamin keselamatan atau perlindungan diri pada wisatawan menjadi sangat penting. Dengan demikian, jenis wisata ruang angkasa dengan sub-orbital spaceflight merupakan suatu hal yang baru dalam kegiatan wisata ruang angkasa. Perusahaan-perusahaan swasta yang berfokus pada pengembangan jenis wisata ini pun masih terus melakukan ujicoba dari segi teknis. Dijadwalkan setelah tahun 2017 90 , jenis wisata ruang angkasa ini akan segera beroperasi di beberapa spaceport dari beberapa perusahaan yang telah secara serius mengembangkan jenis wisata ini. Misalnya, Virgin Galactic, XCOR Aerospace91, Orbital Sciences Corporation, dan Interorbital Systems yang memilih Mojave Airport di California sebagai spaceport. Perusahaan lainnya adalah Rocketplane Kistler, yang merupakan gabungan perusahaan Rocketplane Limited Inc., dan Kistler Aerospace memilih Clinton-Sherman Industrial Airpark atau dikenal dengan nama Oklahoma Spaceport sebagai tempat peluncuran. Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan mengenai keberlangsungan jenis wisata sub-orbital spaceflight.

89

Rob Coppinger, “Space Tourism: Fly at Your Own http://www.flightglobal.com/articles/2009/04/11/324978/space-tourism-fly-at-your-ownperil.html, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 21.20 WIB. 90

Peril,

“Space Tourism for All”, http://rt.com/news/space-tourism-perminov-program/.

91

“Company overview”, http://www.xcor.com/about_us/index.html, diakses pada Kamis, 7 April 2011 pukul 06.23 WIB.


39

Gambar ini merupakan lintasan orbit yang sekiranya terjadi dalam sub-orbital spaceflight bahwa jenis ini tidak mengunjungi ISS dan hanya berputar hingga sampai pada ketinggian ruang hampa udara dan telah dirasakan.92 (http://www.search.com/reference/Sub-orbital_spaceflight, diakses pada 19 Juni 2011, pukul 10.30 WIB) 2.3 PIHAK SWASTA PELAKU KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA Pihak swasta jelas menjadi pionir terlaksananya kegiatan wisata ruang angkasa yang sedang berkembang saat ini. Dengan adanya pihak swasta, invovasi harus selalu ditawarkan dari kegiatan ini supaya banyak orang umum bisa menikmati kegiatan wisata ruang angkasa. Berikut akan dijelaskan mengenai beberapa perusahaan swasta yang memfokuskan diri pada jasa wisata ruang angkasa, yaitu Space Adventures dan Virgin Galactic. Selain itu, perlu diketahui bahwa untuk jenis wisata orbital spaceflight, baru Rusia yang mampu dari segi penggunaan pesawat ruang angkasa dan peluncurannya untuk membawa wisatawan ruang angkasa menuju ISS dan merasakan suasana ruang angkasa dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar delapan hingga sepuluh hari perjalanan.93 Sehingga, antara perusahaan yang mengurus perjalanan wisatawan ruang angkasa harus dibuat kontrak kerja sama dengan operator di negara peluncur dan badan yang membantu peluncuran wisatawan ke ruang angkasa. 92

http://www.search.com/reference/Sub-orbital_spaceflight, diakses pada 19 Juni 2011, pukul 10.30 WIB 93

Tanja Masson-Zwaan dan Steven Freeland, Between Heaven and Earth: The Legal Challenges of Human Space Travel, (London: Elsevier Ltd., 2010), hal. 1599.


40

2.3.1 Space Adventures Space Adventures, Ltd. merupakan perusahaan swasta asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang jasa wisata ke ruang angkasa yang berkantor pusat di Vienna, Virginia, Amerika Serikat. Perusahaan ini berbentuk kemitraan dari beberapa perusahaan, yaitu Omega Travel dan Quark Expeditions yang didirikan pada tahun 1998 oleh sekelompok ahli ruang angkasa, termasuk beberapa astronaut NASA dengan menawarkan serangkaian program pariwisata yang dikhususkan untuk masyarakat umum. Selain telah mempersiapkan perwakilan perusahaan di Inggris dengan nama WildWings Space Travel, Space Adventures juga sudah memiliki perjanjian dengan beberapa perusahaan pesawat ruang angkasa untuk mengembangkan operator transportasi. Saat ini, presiden sekaligus CEO Space Adventures adalah Eric C. Adventures. Hingga tahun 2010, Space Adventures telah memperkenalkan beberapa penawaran dari kegiatan wisata ruang angkasa, salah satunya yang terkenal dan menjadi andalan mereka adalah jenis wisata ruang angkasa dengan orbital spaceflight. Space Adventures mengumumkan rencananya untuk mencakup pula jenis wisata ruang angkasa dengan sub-orbital spaceflight. Sampai dengan Oktober 2009, tercatat sudah ada tujuh wisatawan ruang angkasa yang diluncurkan menuju ISS melalui jasa perusahaan ini. Ketujuh wisatawan ruang angkasa itu menyerahkan pengaturan kegiatan wisata ruang angkasa mereka kepada Space Adventures, termasuk dalam memilih spaceport. Karena Space Adventures sendiri tidak mempunyai spaceport untuk meluncurkan wisatawan ruang angkasanya, maka perlu diadakan kontrak kerja sama dengan negara peluncurnya sekaligus mengatur mengenai destinasi wisata dari orbital spaceflight yang diikuti oleh seorang wisatawan. Kemudian, diketahui bahwa negara peluncurnya adalah Rusia yang memiliki spaceport di Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, maka dibuatlah kontrak kerja sama antara pihak Space Adventures dengan badan peluncurnya, yaitu Rosaviakosmos dan operator di Rusia melalui perusahaan RSC Energia. 94 Kontrak kerja sama yang dibuat diantara mereka berbentuk a joint commercial venture yang membahas mengenai 94

International Academy of Astronautics Study Group, “Medical Safety Considerations for Passengers on Short-Duration Commercial Orbital Space Flight”, http://iaaweb.org/iaa/Studies/sg26finalreport.pdf, diakses pada 16 Juni 2011, pukul 23.45 WIB.


41

masalah pertanggungjawaban dan hal-hal terkait kegiatan wisata ruang angkasa lainnya. Selain itu, dengan visi dari Space Adventures adalah “to open spaceflight and the space frontier to private citizens”95, merupakan visi yang cukup menggebrak dunia pemanfataan ruang angkasa. Dengan terus memberikan pengalaman ruang angkasa yang baru bagi setiap pelangganya, Space Adventures merupakan salah satu perusahaan swasta yang bisa dibilang pelopor dari kegiatan wisata ruang angkasa yang saat ini mulai digandrungi banyak orang umum. Dengan demikian, diharapkan prospeknya ke depannya akan lebih baik. 2.3.2 Virgin Galactic Pada Juli 2005, Burt Rutan dari Perusahaan Scaled Composites96 dan Richard Branson dari Perusahaan Virgin Group97 saling melakukan perjanjian kerja sama dengan membentuk sebuah perusahaan manufaktur pesawat ruang angkasa yang dikenal dengan nama The Spaceship Company.98 Perusahaan The Spaceship Company menjalin sebuah kerja sama dengan perusahaan Scaled Composition yang memiliki teknologi penciptaan pesawat ruang angkasa, yang nantinya akan digunakan oleh Virgin Galactic99 dalam kegiatan wisata ruang angkasa yang akan dijalankannya. Pada dasarnya, The Spaceship Company akan bertanggung jawab dalam hal memproduksi pesawat ruang angkasa yang akan 95

“Our http://www.spaceadventures.com/index.cfm?fuseaction=Our_Vision.welcome, Kamis, 7 April 2011 pukul 06.46 WIB.

Vission”, diakses pada

96

Scaled Composisition adalah perusahaan yang bergerak di bidang aerospace yang berkantor pusat di Mojave, California yang memfokuskan pekerjaan dalam hal penggunaan teknologi-teknologi ruang angkasa. 97

Virgin Group merupakan grup perusahaan asal Inggris yang dimiliki oleh seorang konglomerat dalam bidang bisnis, Richard Branson. Anak perusahaan Virgin Group tersebar dalam berbagai bidang, salah satunya yang terkenal adalah dalam bidang music, yaitu Virgin Record. 98

An aerospace company with the sole purpose of constructing a fleet of sub-orbital spaceships. The Spaceship Company has contracted Scaled Composites for the research, development, testing, and certification of SpaceShipTwo (SS2), which will be the first of five such spacecraft that will take four passengers at a time to the edge of space. 99

Sebuah perusahaan yang bergerak dalam jasa wisata ruang angkasa yang cukup serius dikembangkan dengan memilihi jenis wisata sub-orbital spaceflight.


42

digunakan Virgin Galactic, sebagai salah satu pelanggan mereka, dan akan menjual pesawat ruang angkasa tersebut ke perusahaan lainnya juga. Pesawat ruang angkasa yang digunakan adalah SpaceShipTwo (“SS2”)

100

dan

WhiteKnightTwo (“WK2”). 101 Saat ini, perusahaan tersebut dalam progress pembangunan tiga pesawat WK2 dan lima SS2. Berbicara tentang Virgin Galactic, perusahaan yang bergerak di bidang wisata ruang angkasa ini sudah memulai kegiatannya sejak peluncuran pertama kali dengan pesawat ruang angksa SpaceShipOne. Virgin Galactic sendiri merupakan salah satu perusahaan dari Virgin Group milik Richard Branson yang mengambil peran sebagai perusahaan yang akan menyediakan jasa peluncuran sub-orbital spaceflight untuk wisatawan ruang angkasa bersama dengan suborbital space science missions dan orbital launches of small satellites. Bisa dikatakan bahwa Virgin Galactic merupakan sebuah perusahaan pionir 102 di bidang jasa wisata ruang angkasa khususnya pada peluncuran dengan sub-orbital spaceflight yang dengan serius mempersiapkan peluncuran orang-orang umum ke ruang angkasa dengan harga tiket sekitar US $ 200.000. Namun beberapa waktu yang lalu, Virgin Galactic menghadapi beberapa hambatan terkait pengembangan kegiatan wisata ruang angkasa ini yang awalnya dijadwalkan akan melakukan peluncuran pertama kali pada tahun 2009. Hambatan yang dirasakan adalah adanya pemenuhan syarat administrasi sesuai dengan peraturan The United States Federal Aviation Administration’s Office of Commercial Space Transpostation (FAA), melalui CSLAA yang belum dilengkapi secara tepat, ditambah pula dengan adanya kecelakaan yang berakibat kematian pada tiga pekerja Virgin Galactic di bulan Juli 2007, dan perusahaan ini masih berkutat dengan hal-hal kompleks dari teknologi ruang angkasa untuk kelangsungan jenis wisata sub-orbital spaceflight. 100

“A sub-orbital horizontal-takeoff, horizontal-landing (HTHL),[1] spaceplane for carrying space tourists, under development by The Spaceship Company, a joint venture between Scaled Composites and Sir Richard Branson's Virgin Group, as part of the Tier 1b program.” 101

“A jet-powered cargo aircraft which will be used to launch the SpaceShipTwo

102


spacecraft.”


43

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa Virgin Galactic menjual tiket pesawatnya seharga US $ 200.000 dan saat ini telah berhasil menjual kepada 200 orang umum yang tertarik dengan kegiatan wisata ruang angkasa berjenis sub-orbital spaceflight. Peluncurannya sendiri akan dilakukan melalui spaceport di Mojave Spaceport, California.103 Spaceport tersebut terletak di pegunungan terpencil dengan lanskap yang baik tidak jauh dari White Sands Missile Range, sebuah pelabuhan antariksa yang banyak menampilkan fasilitas bawah tanah. Selain itu, pemilihan spaceport ini juga bertujuan untuk melestarikan lanskap gurun serta untuk menghemat air dan energi.104 Kemungkinan peluncuran sebuah pesawat ruang angkasa ditunda karena cuaca adalah mustahil, karena daerah tersebut memiliki 340 hari dengan cuaca yang ramah setiap tahunnya. 2.4 WISATAWAN RUANG ANGKASA Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sejarah kegiatan wisata ruang angkasa bahwa manusia sejak dari sebelum masehi sudah berpikir untuk mengobservasi ruang angkasa lebih jauh, maka pernyataan Socrates berikut semakin memperkuat keinginan tersebut. Socrates menyatakan bahwa “Man must rise above Earth to the top of the atmosphere and beyond, for only then will he fully understand the world in which he lives.”105

(Socrates, 400 Sebelum Masehi). Kemudian, dipertegas dengan sebuah pertanyaan di sebuah majalah di Jepang, yaitu: “What would you most like to do before you die?” Jawaban terpopuler untuk pertanyaan tersebut adalah “To travel to space.”

(New Type – Jepang, November 1997).

103

http://www.virgingalactic.com/overview/spaceport/, diakses pada 18 Juni 2011, pukul 21.38 WIB. 104

Ibid., hal 29.

105



44

Kedua pernyataan itu jelas semakin memperkuat akan adanya satu istilah baru dalam konsep ruang angkasa, yaitu space tourist atau wisatawan ruang angkasa. Wisatawan ruang angkasa sendiri harus dibedakan dengan astronaut profesional, maka dalam sub-bab ini akan dibahas mengenai penggunaan istilah wisatawan ruang angkasa dan persyaratan terkait dengan wisatawan ruang angkasa. 2.4.1 Perbedaan Wisatawan Ruang Angkasa dengan Astronaut Penjelasan mengenai astronaut 106 , kosmonaut 107 , taikonot 108 , dan angkasawan109 (kemudian akan disebut astronaut) merupakan istilah yang lazim digunakan bagi orang yang secara profesional mengunjungi ruang angkasa untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah dan penelitian untuk tujuan damai serta untuk kepentingan negara yang mengutusnya. Orang-orang tersebut direkrut oleh negaranya masing-masing dan kemudian dilatih, sehingga nantinya dapat menjadi duta bagi umat manusia di dunia, terutama dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa, baik untuk negaranya masing-masing maupun untuk perkembangan pemanfatan ruang angkasa di dunia. Kemudian lebih jauh dijelaskan bahwa astronaut merupakan orang yang diakui keberadaanya di ruang angkasa berdasarkan konvensi internasional tentang hukum angkasa. Berdasarkan Pasal V Outer Space Treaty 1967 dijelaskan bahwa: “States Parties to the Treaty shall regard astronauts as envoys of mankind in outer space and shall render to them all possible assistance in the event of accident, distress, or emergency landing on the territory of another State party or on the high seas. When astronauts make such a landing, they shall be safely and promptly returned to the State of registry of their space vehicle.

106

Istilah yang digunakan di Amerika Serikat, untuk menyebut utusan umat manusia (envoy of mankind) pada NASA. 107

Istilah yang digunakan di Rusia, melalui Rosaviakosmos.

108

Istilah yang digunakan di Cina atas orang yang dilatih secara profesional untuk menjadi utusan umat manusia di ruang angkasa. 109

Istilah yang digunakan di Malaysia terkiat dengan astronaut profesional.


45

States Parties to the Treaty shall immediately inform the other States Parties to the Treaty or the Secretary-General of the United Nations of any phenomena they discover in outer space, including the moon and other celestial bodies, which could constitute a danger to the life or health of astronauts.”

Selain itu, istilah astronaut kemudian dirujuk menjadi ‘personnel of a spacecraft’ dalam Pasal I Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the Return of Objects Launched into Outer Space (Rescue Agreement 1968) bahwa: “Each contracting party which receives information or discovers that the personnel of a spacecraft have suffered accident or are experiencing conditions of distress or have made an emergency or unintended landing in territory under its jurisdiction or the high seas or in any other place not under the jurisdiction of any State…”

Kemudian di dalam Pasal 10 (1) Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (Moon Agreement 1984), dijelaskan pula mengenai astronaut dengan pertanyaan: “States Parties shall adopt all practicable measures to safeguard the life and health of persons on the moon. For this purpose they shall regard any person on the moon as an astronauts within the meaning of article V of the Treaty Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies…”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian astronaut adalah seorang duta bagi umat manusia di ruang angkasa terutama dalam hal penelitian secara ilmiah mengenai pemanfaatan ruang angkasa dengan sebelumnya mendapatkan pelatihan secara khusus dan intensif110 agar menjadi astronaut yang profesional. Nantinya, astronaut bisa dikatakan sebagai sebuah profesi yang mulia111 dan tidak sembarangan orang dapat menjadi bagian dari ‘crew-member of spacecraft’ sebuah negara. 110

Trained by a human spaceflight program provided by a government space agency such as Rosaviakosmos, NASA, or ESA, to serve as a crewmember of a spacecraft. 111

Terkait dengan “officium nobile”, profesi yang dikatakan luhur yang memiliki dua unsur penting dilakukan, yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan mengabdi pada tuntuan luhur profesi.


46

Sampai akhirnya, muncul industri bisnis wisata ruang angkasa yang pertama kali mengambil jenis orbital spaceflight pada tahun 2001. Orang pertama yang dianggap sebagai wisatawan ruang angkasa adalah Dennis Tito, seorang pebisnis asal Amerika Serikat yang membayar US $ 20 juta untuk melakukan peluncuran ke ruang angkasa tanpa maksud penelitian atau hanya ingin sekedar merasakan sensasi berkegiatan di ruang angkasa. Dengan begitu, Dennis Tito kemudian dianggap sebagai a commercial astronaut, a space tourist, a civilian astronaut, a pseudo-astronaut, a private space explorer, dan a spaceflight participant. Istilah-istilah tersebut yang banyak digunakan beberapa perusahaan swasta dalam menggambarkan orang yang membayar dengan jumlah tertentu untuk tiket perjalanan ke ruang angkasa dalam wisata ruang angkasa. Istilah spaceflight participant

kemudian

menjadi

istilah

yang

paling

banyak

pengunaanya untuk menggambarkan orang umum yang membayar bagi terlaksananya wisata ruang angkasa. Istilah tersebut secara resmi digunakan oleh Rosaviakosmos untuk membedakannya dengan astronaut. Selain itu, spaceflight participant juga merupakan istilah yang diadopsi oleh FAA, Amerika Serikat dalam pengaturannya mengenai kegiatan komersialisasi ruang angkasa. Dengan demikian, jelas ada beberapa perbedaan antara astronaut dengan wisatawan ruang angkasa yang membedakanya dalam kegiatan wisata ruang angkasa ini, diantaranya adalah: 1.

Wisatawan ruang angkasa hanya bertujuan untuk menikmati penjelajahan ruang angkasa, bila dia memperoleh sesuatu hal yang bersifat ilmiah itu merupakan bagian dari penjelajahan tersebut. Sedangkan astronaut yang merupakan duta umat manusia di ruang angkasa, jelas memiliki misi khusus setiap peluncurannya. Bisa berupa penelitian mengenai pemanfaatan yang masih mungkin dilakukan di ruang angkasa atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dari negaranya untuk nantinya dibagikan hasilnya ke seluruh negara di dunia;

2.

Untuk menjadi wisatawan ruang angkasa, seseorang cukup membayar sejumlah dana tertentu untuk tiket perjalanan ke ruang angkasa selama beberapa hari. Sedangkan menjadi astronaut yang profesional merupakan


47

sebuah amanat yang dipercayakan oleh negara atau organisasi internasional kepada seseorang untuk kemajuan negaranya dan dunia internasional; 3.

Baik wisatawan ruang angkasa maupun astronaut menjalani sesi latihan sebelum nantinya diluncurkan ke ruang angkasa. Namun, sesi latihan yang dijalankan seorang astronaut tentu jauh lebih mendalam dan ilmiah karena dia mengemban misi khusus untuk kesejahteraan umat di dunia. Sedangkan wisatawan ruang angkasa hanya menjalani sesi latihan untuk keperluannya melakukan penjelajahan di ruang angkasa dan bagaimana dia bertahan hidup selama beberapa hari di ruang angkasa.

2.4.2 Persyaratan Wisatawan Ruang Angkasa Sebenarnya tidak ada persyaratan khusus bagi seseorang yang ingin menjadi wisatawan ruang angkasa. Setiap orang jelas bisa menjadi wisatawan ruang angkasa asalkan memiliki sejumlah dana tertentu untuk menikmati wisata ruang angkasa yang ditawarkan beberapa perusahaan swasta. Untuk lebih memahami, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mendaftarkan diri menjadi wisatawan ruang angkasa, yaitu berkaitan dengan usia, kesehatan, biaya, dan warganegara. 2.4.2.1 Usia Berdasarkan tujuh wisatawan ruang angkasa yang telah terlebih dahulu melakukan kegiatan wisata ruang angkasa, Mark Shuttleworth adalah wisatawan ruang angkasa termuda yang melakukan penjalahan tersebut. Ketika tahun 2002 dia melakukan penjelajahan ke ruang angkasa, saat itu dia berusia 29 tahun dan bisa dikatakan sebagai wisatawan ruang angkasa termuda dari tujuh orang wisatawan yang telah melakukan kegiatan wisata ruang angkasa. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa usia seharusnya bukan merupakan halangan untuk bisa menikmati wisata ruang angkasa ini. Asalkan telah dianggap dewasa oleh negara asalnya, maka seseorang bisa ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa dan memperoleh pengalaman yang luar biasa. Misalnya, Amerika Serikat yang memberi gambaran bahwa usia yang ideal untuk mengikuti kegiatan wisata


48

ruang angkasa adalah 18 tahun ke atas.112 Karena usia tersebut dianggap telah dewasa dalam mengambil keputusan untuk mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa yang menantang ini. Pada usia tersebut, seseorang juga telah dianggap mampu memahami segala risiko, khususnya yang terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa. 2.4.2.2 Kesehatan Persyaratan ini jelas merupakan suatu syarat penting yang tidak boleh dilupakan oleh perusahaan swasta yang akan memberangkatkan seseorang ke ruang angkasa. Kesehatan dari calon wisatawan ruang angkasa perlu diperhatikan oleh masing-masing perusahaan swasta dalam kegiatan wisata ruang angkasa tersebut. Seperti misalnya, pada 3 November 2005 lalu, seorang calon wisatawan ruang angkasa bernama Daisuke Enomoto asal Jepang, gagal berangkat dalam wisata ruang angkasa karena alasan kesehatan.113 Sehingga, sebelum keberangkatan, yaitu ketika sebelum masuk ke sesi latihan sebagai tahapan dalam wisata ruang angkasa, tes kesehatan menjadi aspek yang sangat menentukan bagi keberangkatan calon wisatawan ruang angkasa. Pemeriksaan kesehatan juga harus dibedakan antara wisatawan untuk orbital spaceflight114 dengan sub-orbital spaceflight.115 Namun, pada dasarnya beberapa tes kesehatan terkait yang perlu dan penting dilaksanakan bagi calon wisatawan ruang angkasa adalah distant vision, near vision, intermediate vision, color vision, hearing, audiology (must pass either test), ear, nose, throat (ENT), pulse, electrocardiogram, blood pressure, psychiatric, substance dependence or 112

Brienna Henwood dan Richard Hamilton MD, National Aerospace Training and Research Center, dapat diakses pada: http://www.aiaa.org/pdf/industry/presentations/Hamilton_and_Henwood_NASTAR.pdf, 13 Juni 2011, pukul 00.00 WIB. 113

“Daisuke Enomoto sues Space Adventures for $21M over canceled trip to International Space Station”, http://articles.nydailynews.com/2008-0925/news/17905575_1_space-adventures-international-space-station-anousheh-ansari, diakses pada 9 Juni 2011, pukul 06.00 WIB. 114

Lihat tabel III pada lampiran, tes kesehatan wisatawan ruang angkasa dengan jenis wisata orbital spaceflight. 115

Lihat tabel IV pada lampiran, tes kesehatan wisatawan ruang angkasa dengan jenis wisata sub-orbital spaceflight.


49

substance abuse, disqualifying conditions, dental examination, psychiatric and psychological evaluation, dan tes-tes penting lainnya, seperti drug screen, microbiologic, fungal, viral test, pregnancy test, screen for sexually transmitted disease, dan abdominal ultrasound. 116 Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel tes kesehatan agar terlihat perbedaan wisatawan ruang angkasa dengan jenis orbital spaceflight dan jenis sub-orbital spaceflight. 2.4.2.3 Biaya Hal ini merupakan syarat mutlak terlaksananya kegiatan wisata ruang angkasa. Tanpa adanya biaya dari seorang calon wisatawan ruang angkasa, maka melakukan penjelajahan di ruang angkasa tetap hanya sebuah impian. Dengan adanya perbedaan jenis kegiatan wisata ruang angkasa, maka berbeda pulalah biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang calon wisatawan ruang angkasa. Untuk jenis wisata ruang angkasa dengan orbital spaceflight, seorang calon wisatawan ruang angkasa diharuskan membayar minimal US $ 20 juta. Hal itu terkait dengan teknologi, sesi latihan yang diberikan, dan hal-hal teknis lainnya yang lebih krusial pada jenis wisata ruang angkasa ini. Dengan begitu, seorang calon wisatawan ruang angkasa dengan jenis wisata ini mau tidak mau harus membayar dengan harga tiket semahal itu. Lain halnya dengan jenis wisata ruang angkasa, sub-orbital spaceflight, beberapa perusahaan swasta yang tertarik dengan bisnis ini kemudian membuat jenis wisata ini dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu sekitar US $ 200.000. Bukan juga harga yang murah, tetapi setidaknya bisa menekan biaya yang mesti dikeluarkan dan tentunya dapat menikmati kegiatan wisata ruang angkasa. Seorang penyanyi, Lance Bass, pernah dikabarkan akan menjadi salah satu wisatawan ruang angkasa di tahun 2002. Sebenarnya, dia pun sudah menjalani sesi latihan selama dua bulan di Moskow, Rusia dengan sebelumnya menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan Space Adventures untuk kegiatan wisata ruang angkasa. Namun, karena masalah sponsorship sehingga dia tidak bisa memenuhi dana yang dimintakan, akhirnya dia harus membatalkan

116



50

keberangkatannya.117 Dengan demikian, dapat dikatakan, biaya merupakan syarat mutlak terlaksananya kegiatan wisata ruang angkasa. Tanpa adanya dana yang cukup, mustahil seseorang bisa ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa. 2.4.2.4 Kewarganegaraan Pada dasarnya, semua orang di berbagai dunia bisa ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa ini. Hal yang penting diperhatikan adalah jenis wisata mana yang dipilih oleh orang umum tersebut. Karena untuk jenis wisata orbital spaceflight, baru Rusia dari segi teknologi yang mampu mewujudkan impian para wisatawan, sehingga bila wisatawan bukan berasal dari Rusia, maka harus membuat visa Rusia untuk dapat mengikuti kegiatan wisata dengan jenis itu. Untuk jenis wisata sub-orbital spaceflight, negara yang mampu dari segi teknologi untuk mewujudkan kegiatan wisata dengan jenis ini adalah Amerika Serikat dan Rusia. Dengan demikian, bila seorang calon wisatawan bukan berasal dari kedua negara tersebut, diwajibkan membuat visa untuk masuk ke negara tersebut dan ikut dalam jenis wisata sub-orbital spaceflight. Oleh karenya, masalah kewarganegaraan ini juga akan berkaitan dengan kontrak kerja sama yang akan ditandatangani wisatawan ruang angkasa pada perusahaan yang membantu perjalanan wisatanya ke ruang angkasa. Bila antara perusahaan yang mengatur perjalanan wisatawan berbeda dengan negara peluncurnya, maka dibutuhkan kontrak kerja sama yang dibuat antara perusahaan yang mengatur perjalanan wisatawan dengan badan yang mengurusi peluncuran dan operator di negara peluncur. Dengan demikian, masalah kewarganegaraan ini menjadi titik taut lainnya dalam kegiatan wisata ruang angkasa.

117

“No Space for Lance Bass”, http://www.hollywood.com/news/No_Space_for_Lance_Bass_/1113310, diakses pada 19 Juni 2011, pukul 11.15 WIB.


51

BAB III ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL TERKAIT KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA Kegiatan wisata ruang angkasa adalah sebuah bisnis dengan potensi besar. 118 Sekalipun merupakan salah satu jenis kegiatan komersial di ruang angkasa yang semakin berkembang dan diperkirakan akan menjadi industri bisnis dengan keuntungan yang tinggi, tetap saja kegiatan ini masih dalam tahap pengembangan. 119 Terlepas dari masalah teknis manufaktur dan pihak swasta yang mengatur pesawat ruang angkasa bagi penumpangnya yang harus diselesaikan, hambatan besar akan ketentuan yang mengatur kegiatan wisata ruang angkasa menjadi sesuatu yang juga harus segera diatasi. 120 Walaupun kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2001121, tapi hingga saat ini belum ada ketentuan internasional yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan wisata ruang angkasa tersebut.122 Padahal, sebagai salah satu kegiatan rutin yang akan paling mungkin dilakukan oleh umat manusia di masa depan, proyek wisata ruang angkasa tentunya akan berakibat besar di bidang pemanfaatan ruang angkasa internasional dan hukum yang mengaturnya. Selain itu, kegiatan wisata ruang angkasa adalah kegiatan komersial lainnya di ruang angkasa, di samping kegiatan transportasi ruang angkasa atau satelit telekomunikasi, yang dimulai sebagai suatu latihan di antara negara-negara 118

David T. Duval, “Space Tourism: Small Steps, Giant Leaps: Space as the Destination of the Future”, http://mendedreality.com/docs/spacetourism/nichetourism.pdf, diakses pada 14 Juni 2011, pukul 21.00 WIB. 119


120

Kai-Uwe Schrogl, Space Law: Current Problems and Perspective for Future Regulation, (Boom: Eleven International Publishing, 2005), hal. 191. 121

Dinyatakan bahwa Pada April 2001, seorang warga negara Amerika Serikat bernama Dennis Tito menghabiskan enam hari di ruang angkasa pada International Space Station (ISS), setelah melakukan latihan yang cukup intensif terkait keberangkatannya. Dia merupakan penumpang berbayar (wisatawan ruang angkasa) pertama yang ikut dalam kegiatan ruang angkasa serta menginap di International Space Station (ISS) dengan jenis wisata, orbital spaceflight. Antonio Carlos Morato, Private Enterprise Liability for Space Servicing, (Madison: The American Institute, Inc., 2008), hal. 156. 122

Derek Webber, Space Tourism – A New Field for Space Law, (Los Angeles: CLE Space Law Conference, 2007), hal. 4.


52

untuk mengatur kegiatan di ruang angkasa yang digunakan hanya untuk tujuan damai dan bukan diperuntukkan bagi suatu negara manapun di bawah UNCOPOUS. 123 Di waktu yang bersamaan, perjalanan wisata ini membuka potensi baru bagi pihak swasta untuk menempatkan kegiatan wisata ruang angkasa sebagai salah satu sumber subsidi baru bagi program ruang angkasa nasional suatu negara.124 Dalam proses pengembangan inilah seharusnya kegiatan wisata ruang angkasa bisa diatur dengan lebih komprehensif, baik secara internasional maupun nasional. Dengan demikian, dalam Bab ini akan dibahas kegiatan wisata ruang angkasa, baik dari aspek hukum internasional maupun hukum nasional atas beberapa konvensi internasional mengenai kegiatan di ruang angkasa, khususnya yang ditujukan untuk kegiatan komersial di ruang angkasa. 125 Aspek-aspek hukum internasional yang akan dibahas, diantaranya adalah isu pembatasan rezim udara dan angkasa untuk menentukan hukum mana yang lebih sesuai dengan kegiatan wisata ruang angkasa126, status hukum dari wisatawan ruang angkasa sebagai individu yang ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa127, masalah pendaftaran dan yurisdiksi dari pesawat ruang angkasa yang digunakan dalam kegiatan wisata, aspek pertanggungjawaban 128 dan asuransi 129 terkait pada wisatawan ruang angkasa dan pihak ketiga (third-party liability), penggunaan ISS 123


124

Ibid., hal. 2.

2.

125

Atsuyo Ito, The Advent of a New Era of Commercial Space Tourism and Associated Legal Issues, (Madison: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 2009), hal. 312. 126

Steven Freeland, The Impact of Space Tourism on the International Law of Outer Space, (Madison: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 2005), hal. 179. 127

Ibid., hal. 180.

128

Stephan Hobe, Legal Aspects of Space Tourism, (Nebraska: Law Review, 2007),

hal. 448-453. 129

Masalah asuransi masuk dalam salah satu aspek hukum internasional dalam kegiatan wisata ruang angkasa karena masalah tersebut merupakan suatu hal yang perlu dipahami oleh wisatawan dalam kegiatan wisata ruang angkasa yang diikutinya. Pembahasan asuransi terkait wisatawan ruang angkasa akan diarahkan pada fungsi asuransi dalam kegiatan wisata ruang angkasa secara umum dan bukan pada isi atau hal-hal perdata mengenai asuransinya. Lesley Jane Smith dan Kay-Uwe Horl, Legal Parameters of Space Tourism, hal. 6-7.


53

untuk kegiatan wisata ruang angkasa, khususnya jenis wisata orbital space flight130, dan hak kekayaan intelektual.131 Selanjutnya, dari aspek hukum nasional, hanya akan dibahas hukum nasional dari Amerika Serikat sebagai negara maju yang bisa dikatakan cepat merespon dari suksesnya kegiatan-kegiatan komersial di ruang angkasa, misalnya pada saat peluncuran SpaceshipOne, sehingga dibentuklah hukum nasional yang mengatur mengenai kegiatan komersialisasi di ruang angkasa. 132 Melalui FAAdengan ketentuan Commercial Space Launch Amendment Act 2004 (“CSLAA”) 133 , Amerika Serikat mengatur mengenai kegiatan komersialisasi ruang angkasa, termasuk kegiatan wisata ruang angkasa. Pengaturan mengenai kegiatan wisata ruang angkasa, tercermin dari dibentuknya ketentuan The Final Rule Human Space Flight Requirements for Crew and Space Flight Participants pada tahun 2006 dan mulai berlaku efektif pada tahun 2007.134 Oleh karena itu, aspek hukum nasional terkait kegiatan wisata ruang angkasa dari ketentuan tersebut terbagi atas status hukum dan pelatihan bagi wisatawan ruang angkasa serta pertanggungjawaban bagi wisatawan ruang angkasa melalui adanya sebuah pernyataan ‘informed consent’ dari calon wisatawan yang akan berangkat.135

130

Karena hingga saat ini, International Space Station (ISS) merupakan satusatunya destinasi ruang angkasa yang menyokong kegiatan manusia di ruang angkasa, sehingga penggunaan ISS secara komersial, khususnya untuk kegiatan wisata ruang angkasa perlu dibahas lebih lanjut. Lesley Jane Smith dan Kay-Uwe Horl, Legal Parameters of Space Tourism, hal. 2. 8.

131


132

Atsuyo Ito, The Advent of a New Era of Commercial Space Tourism…, hal. 315.

133

Sebelumnya adalah Commercial Space Launch Activities 1984 (CSLA), hingga akhirnya diamandemen karena pemerintah Amerika Serikat merasa perlu memperluas ketentuan yang mengatur seputar kegiatan komersialisasi ruang angkasa, sehingga kegiatan wisata ruang angkasa dapat masuk dalam ketentuan yang telah diamandemen. Zeldine Niamh O’Brien, Equity and the Space Tourist, (Madison: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 2007), hal. 321. 134 135

Atsuyo Ito, The Advent of a New Era of Commercial Space Tourism…, hal. 315. Ibid., hal. 316-317.


54

3.1 ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA 3.1.1 Isu Pembatasan Rezim Hukum Udara dan Hukum Angkasa Terkait Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Terminologi dari kegiatan wisata ruang angkasa (space tourism) diartikan sebagai segala kegiatan komersial yang menawarkan kepada orang biasa sebagai pelanggan secara langsung atau tidak langsung, memberikan pengalaman berupa perjalanan wisata di ruang angkasa. Sedangkan wisatawan ruang angkasa (space tourist) adalah orang biasa yang ikut dalam perjalanan wisata ke ruang angkasa dengan tujuan bersenang-senang atau berekreasi.136 Atas definisi-definisi tersebut, kemudian muncul suatu pertanyaan mengenai definisi terkait dengan ruang angkasa atau perbedaan kondisi ruang udara dan memasuki ruang angkasa.137 Sementara kegiatan di ruang angkasa terus berkembang di bawah ketidakpastian pembatasan rezim antara ruang udara dengan ruang angkasa, alasan praktis yang penting atas perbedaan hukum yang jelas antara kegiatan penerbangan komersial (commercial aviation flights) dengan kegiatan komersial di ruang angkasa (commercial space flights) harus semakin ditekankan, terutama bila dikaitkan dengan kegiatan wisata ruang angkasa. Apalagi bila terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa lebih lanjut, yaitu jenis wisata sub-orbital spaceflights.138 Dengan begitu, perbedaan yang tepat antara ruang udara dengan ruang angkasa sangatlah diperlukan. Dalam Pasal II Outer Space Treaty 1967 dijelaskan mengenai adanya prinsip non-appropriation, yaitu bahwa ruang angkasa termasuk bulan dan bendabenda langit lainnya tidak dapat dijadikan hak milik nasional, baik melalui pernyataan kedaulatan, penggunaan ataupun pendudukan maupun melalui cara lain apapun. 139 Namun, pelaksaan prinsip tersebut kelihatannya tidak begitu

1602.

136

Steven Freeland, The Impact of Space Tourism…, hal. 179.

137

Ibid., hal. 179

138

Tanja Masson-Zwaan dan Steven Freeland, Between Heaven and Earth…, hal.

139

Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, (Bandung: PT. Alumni, ed. 2, 2005), hal 445.


55

mudah karena tidak adanya batasan yang pasti antara ruang udara dengan ruang angkasa. Sedangkan di sisi lain, berdasarkan hukum udara, ruang udara merupakan bagian dari wilayah suatu negara. Pernyataan itu berdasarkan Pasal 1 Convention on International Civil Aviation 1944 (Chicago Convention 1944) yang dinyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang penuh dan ekslusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa, maka setiap kegiatan wisatawan ruang angkasa yang membutuhkan peluncuran dari bumi dan kembali lagi ke bumi setelah kegiatan wisatanya selesai akan melibatkan juga penggunaan ruang udara. Sehingga, bisa dikatakan hukum udara relevan atas keadaan seperti itu.140 Pernyataan di atas sebenarnya telah menjadi sebuah hal yang kontroversial, terutama mengenai sejauh mana ruang udara meluas di atas permukaan bumi, dengan tidak ada metodologi yang disarankan telah diterima sebagai definisi hukum melalui proses yang dilakukan oleh UNCOPUOS. 141 Dengan semakin berkembangnya ketentuan nasional mengenai kegiatan di ruang angkasa, maka dibutuhkan perluasan dari ruang angkasa. 142 Untuk perluasan ruang angkasa ini, berdasarkan ketentuan dari Fédération Aéronautique Internationale (“FAI”), ruang angkasa dimulai dari ketinggian 100 km di atas permukaan laut. 143 Sehingga, terlepas dari masalah perluasan ruang angkasa tersebut, sebaiknya ditentukan hukum mana yang seharusnya berlaku pada kegiatan wisata ruang angkasa. Kemudian, muncul pertanyaan: apakah seharusnya hukum udara berlaku dalam hal peluncuran dan saat kembali ke bumi serta hukum angkasa berlaku ketika kegiatan wisata ruang angkasa telah mencapai ketinggian tertentu? 144 Tentunya, hal itu bukan merupakan solusi yang paling baik dan praktis untuk dijadikan rezim hukum dalam kegiatan wisata ruang angkasa. Dengan demikian, idealnya, perkembangan rezim hukum yang komprehensif dan seragam atas peluncuran, kegiatan wisata di ruang angkasa, dan 1603.

140


141


142

Ibid., hal. 180.

143


144



56

saat kembali ke bumi harus segera dibentuk untuk menyokong perjalanan seorang wisatawan ruang angkasa. 145 Namun, mengingat lamanya suatu perjanjian multilateral baru dibentuk, maka dibutuhkanlah respon yang realistis, praktis, dan segera untuk menyelesaikan masalah bisnis wisata ruang angkasa. Oleh karena itulah, sebagai sebuah alternatif, menurut Tanja Masson-Zwaan seorang Deputy Director dari Fakultas Hukum Udara dan Hukum Angkasa, Universitas Leiden di Belanda, yang bekerja sama dengan Steven Freeland, seorang Professor di bidang Hukum Internasional dari University of Western Sydney, Australia menyimpulkan bahwa: “We believe that the best approach would be to apply space law to the entire orbital or sub-orbital international flight, simply on the basis of the proposed function of the vehicle, namely that it involves a flight into outer space.”146

Namun, agar lebih baik, hukum angkasa terkait kegiatan wisata ruang angkasa tersebut perlu berada di bawah naungan UNCOPUOS berupa pedoman yang khusus membahas kegiatan wisata ruang angkasa. Badan tersebut nantinya akan berusaha untuk menyelaraskan peraturan yang mengatur kewajiban pihak swasta atau operator terhadap penumpang dan pihak ketiga (third party), termasuk batasan

dari

pertanggungjawaban,

penjaminan

keselamatan,

dan

model

peraturannya disamakan dengan peraturan dalam hukum udara karena memiliki peraturan yang komprehensif seputar kegiatan komersial yang berhubungan dengan manusia.147 Selain itu perlu diperhatikan bahwa rezim kegiatan wisata ruang angkasa, masuk dalam lingkup hukum angkasa yang merupakan bagian dari lingkup hukum internasional. Hal tersebut dapat dibenarkan dengan beberapa pernyataan yang salah satunya menyatakan bahwa hukum internasional adalah

1603.

145


146

Ibid., hal. 1603.

147

Ibid., hal 1603.


57

hukum yang dinamis. 148 Kedinamisan hukum internasional disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perkembangan teknologi, pertumbuhan manusia, dan faktor-faktor komersial yang dibawa oleh subjek-subjek hukum, khususnya pihak swasta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan wisata ruang angkasa masuk dalam lingkup hukum internasional karena perkembangannya yang dinamis.149 Kegiatan wisata ruang angkasa yang disokong oleh hukum angkasa, sebenarnya secara implisit telah diatur dalam Pasal VI Outer Space Treaty 1967150 yang menyatakan bahwa: “States parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty. The activities of non-governmental entities in outer space, including the moon and other celestial bodies, shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to the Treaty. When activities are carried on in outer space, including the moon and other celestial bodies, by an international organization, responsibility for compliance with his treaty shall be borne both by the international organization and by the states parties to the treaty participating in such organization.”

Hal ini dikarenakan, kegiatan wisata ruang angkasa yang dijalankan oleh pihak swasta membutuhkan penyesuaian rezim hukum yang saat ini digunakan untuk mengakomodasi unsur-unsur hukum terkait pihak swasta dengan meningkatnya kepentingan pribadi di dalam kegiatan wisata ruang angkasa.151 Proses adaptasi tersebut harus diperluas hingga berhubungan dengan prosedur yang mencakup pihak swasta yang mengatur kegiatan wisata ruang angkasa dan wisatawan ruang angkasa itu sendiri. Selain itu, sebagai suatu kewajiban tertentu, 148

Mocthar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: PT. Alumni, cet. 2, 2003), hal 53. 149

Hal itu disebabkan oleh desakan publik dan perkembangan proyek-proyek yang terjadi di ruang angkasa, yang salah satunya adalah kegiatan wisata ruang angkasa yang semakin gencar dilakukan oleh banyak pihak swasta. 150

Antonio Carlos Morato, Private Enterprise Liability for Space Servicing, hal.

151


157. 4.


58

suatu negara dapat melakukan konsultasi internasional dengan negara lain dalam hal adanya potensi merugikan dari suatu kegiatan di ruang angkasa yang sangat relevan dengan kegiatan wisata ruang angkasa, sebagai tempat peluncuran dan operasi dari sebuah orbital spaceflights atau hotel di ruang angkasa yang dapat memengaruhi satelit negara lain termasuk dengan ISS.152 Konsultasi internasional tersebut terkait dengan Pasal IX Outer Space Treaty 1967 yang banyak membahas mengenai kerja sama antar negara dalam kegiatan di ruang angkasa. Salah satu kerja sama yang terkenal secara internasional adalah kerja sama dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ISS dalam sebuah perjanjian, yaitu The International Space Station Intergovernmental Agreement (“IGA 1998”). Salah satu pemanfaatan ISS adalah sebagai destinasi dari kegiatan wisata ruang angkasa. Hal tersebut bermula dari tahun 2001, ketika wisatawan ruang angkasa pertama, Dennis Tito akan mengunjungi ruang angkasa, yaitu ISS dan akhirnya diadakan pertemuan oleh Multilateral Coordination Board (“MCB”) yang terkait pula dengan Multilateral Crew Operational Panel (“MCOP”) 153 , yang intinya memperbolehkan wisatawan ruang angkasa untuk mengunjungi ISS. Dengan demikian, isu pembatasan ruang udara dan ruang angkasa terkait kegiatan wisata ruang angkasa, menempatkan kegiatan wisata masuk dalam rezim hukum angkasa, mengingat bahwa semua unsur-unsur yang berhubungan dengan kegiatan ini lebih banyak berhubungan dengan teknologi untuk ruang angkasa. Sehingga, terkait dengan pihak swasta sebagai pengembang kegiatan ini akan didasarkan pada Pasal VI Outer Space Treaty 1967 serta kerja sama yang terjalin antar negara untuk mendukung kegiatan wisata ini didasarkan pada Pasal IX Outer Space Treaty 1967. 3.1.2 Status Hukum Wisatawan di Ruang Angkasa Berdasarkan hukum angkasa yang berlaku saat ini, tidak ada satu pun konvensi yang merujuk pada istilah wisatawan ruang angkasa (space tourist), melainkan hanya diketahui perjalanan di ruang angkasa dilakukan oleh seorang 152


153

Lesley Jane Smith dan Kay-Uwe Horl, Legal Parameters of SpaceTourism, hal.

4.


59

astronaut dan anggota dari pesawat ruang angkasa (personnel of a spacecraft). Bisa dikatakan, Outer Space Treaty 1967 tidak menjelaskan secara detail mengenai astronaut154, tetapi hanya mengatur bahwa astronaut merupakan utusanutusan umat manusia di ruang angkasa155 (envoys of mankind) dan oleh karena itu harus mendapatkan segala kemungkinan bantuan (all possible assistance), bila terjadi kecelakaan dalam keadaan bahaya atau melakukan pendaratan darurat di wilayah suatu negara atau di laut lepas.156 Kewajiban tersebut berlanjut pada Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the Return of Objects Launched into Outer Space (Rescue Agreement 1968). Meskipun dalam judul dan preambule perjanjian tersebut menggunakan istilah ‘astronaut’, tetapi mengacu pada ketentuan-ketentuan substantif dalam hal penyelamatan dan kembali ke bumi, perjanjian tersebut merujuk pada istilah ‘personnel of a spacecraft.’157 Selain itu, di dalam Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (Moon Agreement 1984) menyatakan bahwa setiap orang (any person) di bulan harus dirujuk, setidaknya oleh negaranegara dalam perjanjian tersebut, sebagai seorang astronaut.158 Ketentuan-ketentuan tersebut masih merupakan suatu ketidakjelasan, terutama mengenai wisatawan ruang angkasa akan atau harus masuk dan merujuk pada utusan umat manusia (envoy of mankind) sebagai status yang ditujukan kepada astronaut. Walaupun demikian, kemungkinan untuk memasukkan istilah wisatawan ruang angkasa sebagaimana yang diatur mengenai ‘personnel of spacecraft’, setelah sebelumnya seorang wisatawan melakukan serangkaian pelatihan yang menunjang perjalanannya ke ruang angkasa, membawa wisatawan dalam hal penyelamatan dan kembali lagi ke bumi merupakan kewajiban dari 154


155

Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, hal 451. 156

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Treaty Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967, Pasal V. 157

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the Return of Objects Launched into Outer Space, 1968, Pasal I-IV. 158

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 1984, Pasal 10.


60

Rescue Agreement 1968.159 Kondisi tersebut diindikasikan bahwa apabila telah terjadi kecelakaan terhadap wisatawan ruang angkasa, penyelamatannya dilakukan karena alasan kemanusiaan. Hal itu perlu dilakukan karena sulit dibayangkan bila mengembalikan astronaut ke bumi, sementara meninggalkan wisatawan tetap di ruang angkasa. Sehingga, atas dasar kemanusiaan (prompted by sentiments of humanity) yang diatur dalam preambule Rescue Agreement 1968, seharusnya diinterpretasikan untuk menerapkan semua orang, termasuk wisatawan di kegiatan wisata ruang angkasa ke dalam perjanjian tersebut.160 Namun, untuk menunjang kepastian hukum, status hukum wisatawan ruang angkasa perlu diperjelas. Sebenarnya, di tahun 2001, diantara para negara anggota IGA 1998 yang menggunakan ISS sebagai sarana untuk pengembangan dan pemanfaatan ruang angkasa, telah membuat suatu perjanjian mengenai siapa saja yang boleh mengunjungi ISS. Perjanjian tersebut memasukkan istilah astronaut/kosmonaut dan orang yang berpartisipasi dalam kegiatan di ruang angkasa (space flight participants161), termasuk di dalamnya adalah commercial, scientific, and other programmes, crew-members dari negara yang bukan termasuk anggota dalam IGA 1998, teknisi, ilmuwan, guru, jurnalis, sutradara, maupun wisatawan.162 Tentunya, perjanjian tersebut bisa dijadikan model hukum berskala internasional untuk kegiatan wisata ruang angkasa, khususnya atas istilah wisatawan ruang angkasa, di masa yang akan datang.163

159


160


1604.

161

Istilah ‘space flight participant’ digunakan oleh NASA dan Russian Space Agency serta beberapa negara Eropa lainnya, dalam menunjukkan orang yang membayar sejumlah dana untuk ikut dalam perjalanan wisata ke ruang angkasa. Erik Seedhouse, Tourist in Space: A Practical Guide, hal. 1. 162

Perjanjian yang dimaksud adalah Priniciples Regarding Processes and Criteria for Selection, Assignment, Training, and Certification of ISS (Expedition and Visiting) yang dipersiapkan oleh Multilateral Crew Operations Panel (MCOP) yang merupakan bagian dari Multilateral Coordination Board (MCB), http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?%20pid=4578, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 17.15 WIB. 163


1604.


61

Kemudian, untuk masalah yurisdiksi dari seorang wisatawan ruang angkasa, yang nantinya terkait dengan masalah pertanggungjawaban (liability), dapat merujuk pada Pasal 5 ayat (2) IGA 1998 yang menyatakan bahwa: “…each Partner shall retain jurisdiction and control over the elements it registers in accordance with paragraph (1) above and over personnel in or on the Space Station who are its nationals…”

Sehingga, berdasarkan rezim ISS, suatu negara anggota IGA 1998 dapat memperluas penerapan ketentuan nasionalnya terkait kegiatan warga negaranya di ruang angkasa, termasuk crew/personnel atau hanya mencakup yurisdiksi bagi wisatawan ruang angkasa (space flight participants/passengers).164 Dengan demikian, yurisdiski bagi wisatawan ruang angkasa yang ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa menjadi tanggung jawab dari negara asalnya berdasarkan hukum nasional mengenai ruang angkasa yang mengatur mengenai hal tersebut. Kesimpulan tersebut, selain dapat diterapkan bagi negara-negara yang masuk dalam rezim ISS, juga dapat dijadikan acuan pada negara-negara yang bukan negara anggota dalam rezim ISS.165 Selanjutnya, terkait dengan kebutuhan visa bagi seorang wisatawan ruang angkasa, maka hal ini berhubungan dengan jenis wisata ruang angkasa mana yang akan diikuti olehnya. Untuk jenis wisata orbital spaceflight, saat ini, baru Rusia yang mampu dari segi penggunaan pesawat ruang angkasa untuk menampung wisatawan ruang angkasa ikut dalam suatu peluncuran yang membawa dirinya menuju ISS dan merasakan suasana ruang angkasa dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar delapan hingga sepuluh hari perjalanan.166 Pesawat milik Rusia yang dimaksud adalah Soyuz, yang dapat dikatakan sebagai pesawat yang memenuhi kriteria membawa penumpang untuk kegiatan wisata 164


5. 165

Negara-negara yang masuk dalam rezim ISS, diantaranya adalah negara-negara Eropa , yang terdiri dari Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris, lalu Amerika Serikat, Rusia, Kanada, dan Jepang. Lihat Preambule dan Pasal 1 The International Space Station Intergovernmental Agreement, 1998. 166


1599.


62

ruang angkasa.167 Dengan begitu, bila seorang wisatawan yang bukan berasal dari Rusia dan ingin mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa dengan jenis ini, maka diharuskan untuk membuat visa Rusia yang mendukung kegiatan wisatawan tersebut selama mengikuti jenis wisata ini.168 Perlu diperhatikan bahwa pada jenis wisata orbital spaceflight, seorang wisatawan ruang angkasa membutuhkan persiapan atau pelatihan sebelum meluncur ke ruang angkasa selama enam hingga 12 bulan, termasuk keberlangsungan kegiatan wisata ruang angkasa tersebut.169 Sehingga, perlu adanya perusahaan yang mengatur perjalanan wisata tersebut, termasuk masalah jenis visa yang seharusnya digunakan untuk jenis wisata ruang angkasa ini.170 Sedangkan, untuk jenis wisata sub-orbital spaceflight, saat ini telah dikembangkan oleh beberapa perusahaan, baik di Amerika Serikat171 maupun Rusia.172 Dengan begitu, terkait dengan kebutuhan visa, calon wisatawan ruang angkasa dapat mengajukan pembuatan visa pada negara-negara yang telah mengembangkan jenis wisata ini, seperti Amerika Serikat dan Rusia. Namun, perlu diketahui bahwa jenis wisata sub-orbital spaceflight hingga sekarang belum mulai dilaksanakan karena menurut beberapa negara, masih dilakukan terus

167


2. 168

“Russian Visa Requirements”, http://www.russianvisa.org/requirements.html, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 17.30 WIB. 169

Dennis Tito, “Hearing on Space Tourism: Testimony by Dennis Tito Expanding The Dream of Human Space Flight”, yang disampaikan kepada The United States House of Representatives Committee on Science, Subcommittee on Space and Aeronautics, pada tanggal 26 Juni 2001, http://www.spacefuture.com/archive/hearing_on_space_tourism_testimony_by_dennis_tito.shtml, diakses pada 6 April 2011 pukul 14.00 WIB. 170

“Space Adventures”, http://www.bestrussiantour.com/space, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 18.15 WIB. 171

Untuk Amerika Serikat, salah satu perusahaan swasta yang terkenal dalam keseriusannya mengembangkan kegiatan wisata ruang angkasa adalah Virgin Galactic, http://www.virgingalactic.com/overview/, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 18.30 WIB. 172

Rusia juga masih dalam tahap pengembangan yang diperkirakan baru akan mengirim wisatawan ke ruang angkasa, khsusunya dengan jenis wisata sub-orbital spaceflight, setelah tahun 2017, http://rt.com/news/space-tourism-perminov-program/, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 19.00 WIB.


63

pengembangan dan penyempurnaan pesawat ruang angkasa yang cocok untuk jenis wisata ini.173 Status hukum wisatawan ruang angkasa yang telah dibahas di atas menjadi suatu hal yang penting untuk kelanjutan kegiatan wisata ruang angkasa di masa depan. Sebagai pelanggan dari kegiatan wisata tersebut, calon wisatawan ruang angkasa perlu memahami status hukum akan dirinya pada saat mengikuti kegiatan wisata. Karena status hukum wisatawan ruang angkasa akan sangat berhubungan dengan pertanggungjawaban atas dirinya dalam kegiatan wisata. Pasal VII (b) Liability Convention 1972 mengatur bahwa: “Foreign nationals during such time as they are participating in the operation of that space object from the time of its launching or at any stage thereafter until its descent, or during such time as they are in the immediate vicinity of a planned launching or recovery area as a result of an invitation by that launching State.”

Atas

pengaturan

mengenai

adanya

pengecualian

dari

pertanggungjawaban ini pun dari seorang warga negara asing atas adanya undangan dari negara peluncur, wisatawan ruang angkasa tidak masuk dalam pengecualian yang diatur, karena wisatawan ruang angkasa biasanya hanya bertujuan untuk ikut dalam tujuan wisata bukan ikut dalam kegiatan penelitian dari suatu negara. Namun, hal ini bergantung dari fungsi tertentu dari seorang wisatawan ruang angkasa. Karena, ada kalanya seorang wisatawan ruang angkasa, selain bertujuan untuk rekreasi di ruang angkasa, juga ikut dalam suatu penelitian, seperti yang pernah dilakukan Mark Shuttleworth atas perjalanan wisatanya ke ruang angkasa juga dibarengi dengan adanya penelitian seputar penyakit AIDS dan human genome yang dilakukannya, mengingat Afrika Selatan, negara

173

Seperti yang dikutip dari pernyataan Anatoly Perminow, pemimpin dari Russian Space Agency, dalam sebuah sesi wawancara mengenai “Space Tourism for All”. Dia mengatakan bahwa: “We would like to resume the space tourism program. Unfortunately we’re unable to do it now and we won’t be until space shuttles or other spacecraft resume delivering space crews to the ISS, which won’t happen until 2015 or even 2017, according to NASA experts. The only other possibility is if we build a new spacecraft within the next two years – then we’ll be able to take space tourists to the ISS”, Ibid.


64

kelahirannya, membutuhkan hasil penelitian yang dia lakukan. 174 Mengenai pertanggungjawaban, akan dijelaskan lebih dalam pada sub-bab tersendiri. 3.1.3 Pendaftaran dan Yurisdiksi Terkait Pesawat Ruang Angkasa dalam Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Seperti yang diatur dalam Outer Space Treaty 1967 bahwa pengaruh pemerintah dalam setiap kegiatan di ruang angkasa masih sangat besar dan penting. Salah satunya adalah terkait dengan registrasi dari objek yang akan diluncurkan ke ruang angkasa. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention 1975) merupakan penjabaran dari Pasal VIII Outer Space Treaty 1967 yang menyatakan bahwa: “A State Party to the Treaty on whose registry an object launched into outer space is carried shall retain jurisdiction and control over such object and over any personnel there of, while in outer space or on a celestial body. Ownership of objects launched into outer space, including objects landed or constructed on a celestial body, and of their component parts, is not affected by their presence in outer space or on a celestial body or by their return to the earth. Such objects or component parts found beyond the limits of the state party to the treaty on whose registry they are carried shall be returned to that state party, which shall, upon request, furnish identifying data prior to their return.”

Berdasarkan ketentuan tersebut konvensi ini dibentuk untuk memudahkan mekanisme terhadap registrasi objek ruang angkasa 175 , berupa satelit dan benda-benda ruang angkasa yang dimiliki oleh suatu negara tertentu. Dalam Pasal II Registration Convention 1975 dinyatakan mengenai ketentuan suatu negara dalam meluncurkan objek-objeknya ke ruang angkasa. Dalam Pasal II Registration Convention 1975 dijelaskan bahwa (1)

“When a space object is launched into earth orbit or beyond, the launching state shall register the space object by means of an entry in an appropriate registry, which it shall maintain. Each launching state

174

Steven Freeland, The Impact of Space Tourism …, hal. 181.

175

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, 1975, Pasal I, hanya menyebutkan bahwa istilah-istilah objek ruang angkasa mencakup pula bagian-bagian komponen suatu objek ruang angkasa dan wahana peluncurnya beserta bagian-bagiannya.


65

(2)

(3)

shall inform the Secretary-General of the United Nations of the establishment of such a registry. Where there are two or more launching states in respect of any such space object, they shall jointly determine which one of them shall register the object in accordance with paragraph (1) of this article, bearing in mind the provisions of article VIII of the treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, and without prejudice to appropriate agreements concluded or to be concluded among the launching states on jurisdiction and control over the space object and over any personnel thereof. The contents of each registry and the conditions under which it is maintained shall be determined by the State of registry concerned.”

Berdasarkan Pasal II Registration Convention 1975 tersebut dapat disimpulkan bahwa negara peluncur (launching state) yang akan meluncurkan objeknya ke ruang angkasa perlu mendaftarkan objeknya 176 tersebut untuk mendapat pengakuan dari dunia internasional dan memberitahukannya kepada Sekretariat Jenderal PBB. Selain itu, di dalam pasal tersebut diatur pula mengenai pendaftaran objek ruang angkasa yang melibatkan banyak negara dan harus didaftarkan pada salah satu negara saja. Kemudian, negara-negara tersebut boleh membuat suatu persetujuan bersama (appropriate agreement) antara mereka yang mengatur tentang yurisdiksi dan kontrol atas objek ruang angkasa serta personel yang berada di dalamnya. Pasal IV Registration Convention 1975 juga menjadi suatu ketentuan yang penting terkait dengan pendaftaran objek ruang angkasa. Secara garis besar, pasal tersebut memberikan persyaratan bagi negara yang akan mendaftarkan objek ruang angkasanya. 177 Kewajiban pendaftaran bagi objek 176

Pendaftaran objek ruang angkasa merupakan hal yang penting sebagai tanda kebangsaan negara yang mendaftarkannya atas objek ruang angkasa tersebut. 177

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, 1975, Pasal IV (1), dijelaskan mengenai persyaratan pendaftaran objek ruang angkasa bahwa: “Each State of registry shall furnish to the Secretary-General of the United Nations, as soon as practicable, the following information concerning each space object carried on its registry: a. Name of lauching State or States b. An appropriate designator of the space object or its registration number c. Date and territory or location of launch d. Basic orbital parameters, including: (i) Nodal period (ii) Inclination (iii) Apogee (iv) Perigee (v) General function of the space object


66

ruang angkasa mempunyai arti penting karena registrasi, selain memberikan tanda kebangsaan bagi objek ruang angkasa, juga menimbulkan ikatan yuridis dengan negara tempatnya terdaftar dan merupakan titik taut antara tanggung jawab negara dengan objek ruang angkasa. Dikaitan dengan kegiatan wisata ruang angkasa, berarti pihak swasta yang akan meluncurkan pesawat ruang angkasa untuk tujuan wisata, harus melalui prosedur yang sama, atas semua objek yang akan diluncurkan ke ruang angkasa.178 Hal tersebut terkait dengan pesawat ruang angkasa yang menjadi pesawat penumpang bagi wisatawan ruang angkasa yang akan diluncurkan ke ruang angkasa. Masalah registrasi ini juga mencakup jenis wisata orbital spaceflight maupun sub-orbital spaceflight. Karena berdasarkan persamaan pengertian dari dua jenis wisata ruang angkasa tersebut, yaitu kedua jenis wisata sama-sama menyatakan akan membawa penumpang dengan menggunakan pesawat ruang angkasa menuju ruang angkasa, maka jelas bahwa pesawat ruang angkasa yang digunakan dalam kedua jenis wisata ruang angkasa tersebut harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Registration Convention 1975. Objek lainnya yang mungkin ada dalam kaitan dengan kegiatan wisata ruang angkasa adalah hal-hal pendukung179 bagi keberlangsungan bisnis kegiatan wisata ruang angkasa. Hal-hal pendukung tersebut turut menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan agar tidak ada tumpang tindih atas kepemilikan dari objek ruang angkasa itu. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pendaftaran objek ruang angkasa berhubungan dengan masalah yuridsiksi dari objek tersebut yang berkaitan dengan Pasal VIII Outer Space Treaty 1967.180 Di dalam IGA 1998, e.

General function of the space object.” 178

Elisa Gonzales Ferreiro dan Alvaro Azcarraga, “Orbital Space Ports: Their Operating Procedures and Legal Frame”, 58th International Astronautical Congress 2007, 50th International Colloquium on the Law of Outer Space (IISL) (E6.) (IAC-07-E6.2.06) Legal Issue of Private Spaceflight and Space Tourism (2.), (Madison: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2007), hal. 162. 179

Hal-hal pendukung yang dimaksud adalah terkait dengan satelit komunikasi dan pengembangan pendukung wisata lainnya, seperti hotel yang dibuat di ISS. 180

Bahwa atas objek ruang angkasa yang telah didaftarkan, berpengaruh pada yurisdiksi negara atas objek tersebut.


67

juga diatur mengenai masalah pendaftaran dan yuridiksi ini. Pasal 5 ayat (1) IGA 1998 mengatur bahwa: “In accordance with Article II of the Registration Convention, each Partner shall register as space objects the flight elements listed in the Annex which it provides, the European Partner having delegated this responsibility to ESA, acting in its name and on its behalf.”

Kemudian pada Pasal 5 ayat (2) IGA 1998 semakin ditegaskan masalah yurisdiksi seperti yang diatur dalam Pasal VIII Outer Space Treaty 1967 yang berhubungan dengan Pasal II Registration Convention 1975 bahwa menjadi kewajiban masing-masing negara anggota IGA untuk menjaga objek ruang angkasa yang telah didaftarkannya dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya bila terjadi kerusakaan atau kecelakaan.181 Selain itu, berdasarkan ketentuan ini pula atas objek ruang angkasanya, negara anggota juga harus menyesuaikannya dengan hukum nasional negara masing-masing 182 , sebagai bagian dari kepemilikan negaranya dan agar tidak tercampur dengan objek ruang angkasa negara anggota lainnya. Dengan demikian, terkait dengan masalah registrasi dan yurisdiksi menjadi masalah nasional masing-masing negara anggota IGA dalam hal penyelesainnya, bila salah satu dari objek negara mereka ada permasalahan. Tentunya penegakkan hukum nasional tersebut tetap harus dibarengi dengan ketentuan hukum internasional atas kegiatan di ruang angkasa. 3.1.4 Pertanggungjawaban dan Asuransi dalam Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Liability Convention 1972) merupakan elaborasi dari Pasal VII Outer Space Treaty 1967 yang menjelaskan mengenai kewenangan dari negara atas

181

Elisa Gonzales Ferreiro dan Alvaro Azcarraga, “Orbital Space Ports: Their Operating Procedures and Legal Frame”, hal. 162. 182

Pasal 5 (2) IGA 1998 dinyatakan bahwa “…each Partner shall retain jurisdiction and control over the elements it registers in accordance with paragraph (1) above and over personnel in or on the Space Station who are its nationals…” Sehingga, hukum nasional dari masing-masing negara anggota masih menjadi pertimbangan atas objek ruang angkasa tersebut karena menyangkut masalah yurisdiksi.


68

objek 183 yang diluncurkan ke ruang angkasa atau negara yang melakukan peluncuran di negara lain 184 dan bila terjadi kecelakaan atau jatuh sehingga menyebabkan kerusakaan di negara lainnya, maka negara pemilik objek yang diluncurkan tersebut harus bertanggung jawab atas kerusakaan yang ada. Liability Convention 1972 adalah acuan internasional terkait dengan pertanggungjawaban atas hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan atau kerusakan dari objek-objek yang diluncurkan ke ruang angkasa oleh setiap negara anggota dan terkait pula dengan kegiatan-kegiatan di ruang angkasa, baik yang bersifat publik maupun komersial. Dalam Liability Convention 1972 dijelaskan mengenai yang dimaksud dengan terminologi ‘damage’ (selanjutnya disebut kerusakaan), yaitu “loss of life, personal injury or other impairment of health or loss or damage to property of States or of persons, natural or juridical or property of international intergovernmental organizations.”185 Di samping itu, yang bertanggung jawab atas kerusakaan yang terjadi pada suatu wilayah negara anggota adalah negara peluncur atau ‘launching state.’ Terminologi launching state yang digunakan ada dua, yaitu negara yang meluncurkan dan ikut serta meluncurkan sebuah objek ke ruang angkasa186 serta negara yang wilayah atau fasilitasnya digunakan sebagai tempat untuk melakukan peluncuran objek ke ruang angkasa.187 Misalnya, negara A meminta negara B untuk meluncurkan objek ruang angkasanya dari fasilitas milik negara C yang terletak di wilayah negara D. Bagi peluncuran objek ruang angkasa tersebut keempat negara merupakan launching state(s) dan secara 183

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972, Pasal I (d), menjelaskan mengenai terminologi “space object” bahwa “The term “space object” includes component parts of a space objects as well as its launch vehicle and parts thereof. 184

Ibid., Pasal I (c), dijelaskan mengenai terminologi “launching state” bahwa: The term “launching state” means: (i) A State which launches or procures the launching of a space object; (ii) A State from whose territory or facility a space object is launched. 185

Ibid., Pasal I (a), atas terminologi “damage” dalam konvensi ini.

186

Ibid., Pasal I (c) (i).

187

Ibid., Pasal I (c) (ii), misalnya adalah Rusia yang melakukan peluncuran di Baikonur, Kazakhstan. Untuk itu, keduanya melakukan kontrak kerja sama peluncuran objekobjek ruang angkasa Rusia di wilayah Kazakhstan.


69

bersama-sama bertanggung jawab atas tiap kerusakan yang disebabkan objek ruang angkasa itu.188 Dalam Liability Convention 1972, negara menjadi pihak utama yang berurusan dengan pihak lain, yang juga negara, bila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh objek ruang angkasa dari suatu negara di negara lain. Berdasarkan konvensi ini, terdapat dua jenis pertanggungjawaban (liability). Pertama adalah yang dinyatakan dalam Pasal II Liability Convention 1972, yaitu: “A launching state shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the earth or to aircraft in flight.”

Pertanggungjawaban ini disebut sebagai absolute liability, yaitu suatu negara jelas bersalah atas kerusakan objek ruang angkasa yang jatuh atau menimbulkan kerusakan pada suatu permukaan bumi yang berakibat pada kerusakan di suatu negara. Terminologi absolute liability jelas berbeda dengan terminologi strict liability. Perbedaanya terletak pada adanya elemen pembuktian yang dibutuhkan dari pertanggungjawaban yang menggunakan model strict liability. Maksudnya adalah pada strict liability, seorang penuntut dari suatu peristiwa hukum harus membuktikan akibat-akibat yang timbul dari kesalahan yang dilakukan oleh tersangka. 189 Perlu diperhatikan bahwa bukan unsur kesalahan yang harus dibuktikan penuntut, tetapi akibat-akibat yang timbul dari kesalahan yang dilakukan oleh tersangka, yang perlu ditunjukkan oleh penuntut untuk memperkuat tuntutannya. Hal tersebut didasarkan pada adanya elemen lain dari actus reus atas sebuah kesalahan yang dibuat berdasarkan strict liability.190 Biasanya pertanggungjawaban dengan model strict liability digunakan dalam 188

Contoh tersebut terkait dengan “joint liability” seperti yang diatur dalam Pasal V Liability Convention 1972 bahwa “Whenever two or more States jointly launch a space object, they shall be jointly and severally liable for any damage caused.” Sehingga, perlu ada perjanjian kerja sama diantara mereka secara terpisah yang mengatur tentang masalah pertanggungjawaban bila terjadi kerusakaan dari objek ruang angkasa yang diluncurkan. 189

“Difference Between Absolute Liability and Strict Liability”, http://wiki.answers.com/Q/Difference_btween_Absolute_Liability_and_strict_liability, diakses pada 22 Juni 2011, pukul 23.00 WIB. 190

“Criminal Law Directions”, http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199564712/01student/04selftestguidance/selftestqs_ch04.pdf, diakses pada 22 Juni 2011, pukul 23.30 WIB.


70

peristiwa hukum yang menyangkut tentang lingkungan191, misalnya atas sebuah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pada sumber mata air warga di sekitar perusahaan itu berada. Maka, penuntut yang terdiri dari para warga harus membuktikan dulu pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan mengajukan bukti-bukti berupa akibat yang timbulkan dari perusahaan

pencemar

di

dalam

warga

sekitar.

Dengan

begitu,

pertanggungjawaban seperti itu dapat dikatakan sebagai strict liability. Sedangkan, pertanggungjawaban yang digunakan dalam konteks hukum angkasa adalah absolute liability. Maka, kesalahan yang sudah ada, misalnya berupa kerusakaan pada negara lain akibat objek ruang angkasa yang diluncurkan suatu negara, tidak perlu dibuktikan lagi kesalahannya karena kerusakan tersebut jelasjelas ditimbulkan oleh negara yang meluncurkan objek ruang angkasa. 192 Sehingga, suatu negara berkewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban193 atas kerusakan tersebut. Pertanggungjawaban yang kedua dinyatakan dalam Pasal III Liability Convention 1972, yaitu: “In the event of damage being caused elsewhere than on the surface of the earth to a space object of one launching state or to persons or property on board such a space object by a space object of another launching state, the latter shall be liable only if the damage is due to its fault or the fault of persons for whom it is responsible.”

Pertanggungjawaban jenis ini disebut sebagai fault, yaitu bila sebuah benda yang diluncurkan ke ruang angkasa oleh sebuah negara dan jatuh di permukaan lain dari bumi, maka perlu dibuktikan dari akibat-akibat yang ditimbulkan dari jatuhnya benda ruang angkasa itu, sehingga nantinya sebuah negara bisa melakukan pertanggungjawaban. Dengan adanya perbedaan 191

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009, Pasal 88. Di dalam Pasal tersebut, strict liability disebut sebagai tanggung jawab mutlak. 192

“Criminal Law Directions”, http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199564712/01student/04selftestguidance/selftestqs_ch04.pdf, Ibid. 193

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah liability, berupa kompensasi atau ganti rugi yang sesuai dengan standar internasional, yaitu


71

pertanggungjawaban tersebut menjadikan banyak negara akan lebih terlindungi dan lebih terwaspadai dari kecelakaan yang diakibatkan oleh benda-benda yang diluncurkan ke ruang angkasa. Selain itu, dimungkin pula adanya joint liability agreement diantara negara-negara atas suatu kerusakaan yang mungkin terjadi atas suatu objek yang diluncurkan. Hal tersebut diatur di dalam Pasal V Liability Convention 1972. Sehingga, pertanggungjawabannya akan bergantung pada perjanjian yang dibuat antara negara-negara tersebut. Dengan demikian, melalui penjelasan mengenai pertanggungjawaban secara umum di atas perlu dikhususkan dalam kegiatan wisata ruang angkasa mencakup pertanggungjawaban pada wisatawan ruang angkasa dan pihak ketiga. Pertanggungjawaban tersebut juga akan terkait dengan adanya asuransi yang harus dimiliki wisatawan ruang angkasa yang akan melindungi seluruh kegiatan wisata ruang angkasa, dimulai dari tahap pelatihan, peluncuran pesawat ruang angkasa, kegiatan wisata di ruang angkasa, dan hingga kembali lagi ke bumi setelah selesai mengikuti wisata tersebut. Selain itu, juga akan dibahas pertanggungjawaban kegiatan wisata ruang angkasa berdasarkan IGA 1998, sebagai bagian dari bentuk kerja sama di antara negara-negara di dunia dalam kegiatan di ruang angkasa. 3.1.4.1 Pertanggungjawaban Terkait Wisatawan Ruang Angkasa dan Pihak Ketiga Dalam kegiatan wisata ruang angkasa, segala kecelakaan/cedera/ kerugian bahkan kematian dalam perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan ruang angkasa, mungkin saja terjadi. Sehingga, selain harus ada standar keamanan atas desain, konstruksi, dan operasi dari pesawat ruang angkasa dalam kegiatan wisata itu, maka harus juga ditunjang dengan adanya sistem pertanggungjawaban yang ditetapkan secara internasional. Untuk itu, terkait adanya kemungkinan kecelakaan dalam kegiatan wisata di ruang angkasa pada wisatawan, maka terdapat dua jenis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban secara perdata (civil liability) dan pertanggungjawaban bila terjadi tindakan kriminal di ruang angkasa (criminal liability).194 Pertanggungjawaban secara perdata menempatkan 194

Ram S. Jakhu, “Space Tourism in India”, A Report of an Interdisciplinary


72

posisi pada pembagian alokasi kewajiban dan kompensasi atas segala kecelakaan/cedera/kerugian yang terjadi dalam perjalanan wisata berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku. Sedangkan criminal liability, jelas terlibat bila terjadi suatu tindakan kriminal di ruang angkasa dalam suatu kegiatan wisata ruang angkasa dan tindakan itu jelas telah melanggar hukum. 3.1.4.1.1 Pertanggungjawaban Secara Perdata (Civil Liability) Pada pertanggungjawaban secara perdata, dua konvensi internasional yang penting adalah Outer Space Treaty 1967 dan Liability Convention 1972. Keduanya dijadikan rujukan bila dalam suatu kegiatan wisata ruang angkasa terjadi kecelakaan/kerusakaan atas suatu percobaan peluncuran (attempted launching) atau peluncuran objek ke ruang angkasa. Wisatawan ruang angkasa sendiri tidak dapat mengajukan klaim atas kompensasi bila terjadi kecelakaan pada dirinya berdasarkan ketentuan di dalam Liability Convention 1972. Ada kemungkinan, seorang wisatawan ruang angkasa nantinya akan mengajukan suatu tuntutan hukum/klaim berdasarkan ketentuan hukum nasionalnya, tetapi dia akan terbentrok oleh adanya sovereign immunity, maka seorang individu tidak dapat menuntut negara lain bila terjadi masalah diantaranya, karena adanya perbedaan kedudukan antara keduanya.195 Sehingga, hal tersebut perlu merujuk pada hukum nasional

dari

wisatawan

ruang

angkasa

apabila

terjadi

kecelakaan/cedera/kerugian. Selain itu perlu diperhatikan pula negara peluncur dari kegiatan wisata ruang angkasa yang bergantung pada jenis wisata yang diikuti oleh seorang wisatawan. Bila seorang wisatawan mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa dengan jenis orbital spaceflight, maka seperti yang telah disebutkan pada bagian status hukum wisatawan di ruang angkasa bahwa baru Rusia yang mampu dari Research Study by the University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun, India, dapat diakses pada http://www.upes.ac.in/pdf/Space%20Tourism%20Book.pdf, pada 16 Juni 2011, pukul 23.00 WIB. 195

Lauren S.-B. Bornemann, This is Ground Control to Major Tom Your Wife Would Like to Sue but There’s Nothing We Can Doy The Unlikelihood that the FTCA Waives Sovereign Immunity for Torts Committed by United States Employees in Outer Space: A Call for Preemptive Legislation, (Dallas: 63 Journal of Air Law and Commerce 517, 1998), hal. 1.


73

segi penggunaan pesawat ruang angkasa untuk menampung wisatawan ikut dalam suatu peluncuran ke ruang angkasa. Sehingga, bila seorang wisatawan bukan berasal dari Rusia, maka masalah pertanggungjawaban pada diri wisatawan sepenuhnya menjadi pertanggungjawaban dirinya sendiri dengan dibuatnya sebuah kontrak kerja sama antara perusahaan yang mengatur perjalanan wisatanya dengan perusahaan swasta di negara peluncur sekaligus dengan badan dari negara peluncur yang mengurusi masalah peluncuran. Hal inilah yang kemudian diterapkan pada wisatawan ruang angkasa yang sudah berangkat dalam suatu perjalanan wisata ke ruang angkasa. Misalnya adalah pada saat peluncuran wisatawan ruang angkasa, seperti Dennis Tito (April 2001), Mark Shuttleworth (April 2002), Greg Olsen (Oktober 2005), Anousheh Ansari (September 2006), dan Charles Simony (April 2007). Perusahaan swasta yang mengatur perjalanan wisata mereka, yaitu Space Adventures membuat suatu a joint commercial venture dengan The Russian Aviation and Space Agency (Rosaviakosmos) dan Rocket Space Corporation Energia (RSC Energia) yang isinya memuat seputar pertanggungjawaban dan masalah lain menyakut kegiatan wisata ruang angkasa yang harus disetujui oleh para wisatawan.

196

Sehingga, terkait dengan pertanggungjawaban, maka

wisatawan tersebut diharuskan untuk membuat asuransi jiwa yang menjamin perlindungan pada dirinya, selama mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa, yaitu pada tahap pelatihan, peluncuran, kegiatan wisata di ruang angkasa, dan peluncuran kembali ke bumi. Perjanjian asuransi dibuat di negara peluncurnya karena akan lebih menjamin perlindungan sepenuhnya pada diri wisatawan, mengingat semua kegiatan wisata ruang angkasa akan dilakukan pada negara peluncur. Contohnya adalah asuransi yang dibuat oleh Dennis Tito pada sebuah perusahaan asuransi, yaitu Avikos di negara peluncurnya di Rusia.197

196

International Academy of Astronautics Study Group, “Medical Safety Considerations for Passengers on Short-Duration Commercial Orbital Space Flight”, http://iaaweb.org/iaa/Studies/sg26finalreport.pdf. 197

Frans G. von Der Dunk, Conference on Security and Risk Management in a New Space Era: Military, Commercial, and Tourism Dimensions – Passing the Buck to Rogers: International Liabilitty Issues in Private Spaceflight, (Nebraska: University of Nebraska, 2007), hal. 413-414.


74

Di samping itu, bila seorang wisatawan ruang angkasa mengikuti kegiatan wisata dengan jenis sub-orbital spaceflight, maka bergantung pada wisatawan tersebut akan mengikuti jenis wisata ini melalui negara peluncur yang mana. Bila, baik wisatawan, perusahaan yang mengatur perjalanan wisata suborbital spaceflight, maupun negara peluncurnya berasal dari satu negara yang sama, maka hukum yang berlaku pada kegiatan wisata tersebut merujuk pada ketentuan

nasional

dari

negara

itu.

Misalnya,

seorang

wisatawan

berkewarganegaraan Amerika Serikat ikut dalam jenis wisata sub-orbital spaceflight melalui perusahaan Virgin Galactic yang memiliki spaceport di Mojave Spaceport, California, Amerika Serikat198, maka hukum nasional Amerika Serikatlah yang berlaku pada kegiatan wisata ruang angkasa tersebut, yaitu CSLAA yang ketentuannya merujuk pada hukum angkasa internasional. Namun, perlu diketahui bahwa hingga saat ini, jenis wisata sub-orbital spaceflight belum mulai dilakukan karena masih terus melakukan pengembangan dan perbaikan atas teknologi yang digunakan dalam jenis wisata tersebut. Berikutnya, bila di tahun 1999, terdapat suatu pendapat mengenai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan wisata ruang angkasa yang seharusnya bisa mencontoh pada model pertanggungjawaban pada industri penerbangan199, maka hal tersebut rasanya kurang relevan dengan kegiatan wisata ruang angkasa yang unik dengan diharuskan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengikutinya. Sehingga, di samping harus memikirkan permasalahan terkait kewajiban mutlak yang perlu dibentuk dalam rangka kegiatan wisata atau adanya suatu batasan kewajiban oleh pihak swasta terhadap wisatawan ruang angkasa yang merujuk pada Montreal Convention 1999, seharusnya perlu dibentuk suatu rekomendasi baru yang menunjang segala aspek terkait kegiatan wisata ruang angkasa yang cukup menantang ini. 200 Karena perlu diperhatikan bahwa atas 198

http://www.virgingalactic.com/overview/spaceport/, diakses pada 18 Juni 2011, pukul 21.38 WIB. 199

Michael Wollersheim, “Consideration Towards the Legal Framework of Space Tourism”, 2 International Symposium on Space Tourism, Bremen: 21-23 April 1999, http://www.spacefuture.com/archive/considerations_towards_the_legal_framework_of_space_tou rism.shtml, diakses pada 8 Maret 2011, pukul 21.00 WIB. nd

200


1605.


75

kecelakaan/cedera/kerugian bahkan kematian pada diri wisatawan ruang angkasa tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, mengingat kegiatan tersebut benar-benar dibuat untuk menyokong bisnis bagi pihak swasta dalam rangka kegiatan komersialisasi di ruang angkasa. Salah

satu

rekomendasi

yang

ditawarkan

dalam

rangka

pertanggungjawaban dalam kegiatan wisata ruang angkasa adalah dengan membentuk sebuh perjanjian berskala internasional yang baru untuk kegiatan wisata ini. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh beberapa sarjana terkemuka yang memang fokus dalam bidang komersialisasi di ruang angkasa, khususnya kegiatan wisata ruang angkasa. Salah satunya adalah Dr. Stephan Hobe, LL.M., seorang Professor di bidang Hukum Udara dan Angkasa, sekaligus Direktur dari Institue of Air and Space Law, University of Cologne, Jerman. Dalam tulisan yang berjudul “Legal Aspects of Space Tourism”, dia menyatakan bahwa: “So far, international space law does not contain adequate regulation concerning liability for damages of space flight participants. Since the Montreal Convention (1999) may not be applicable to the second part of the journey and the Registration Convention has its deficiencies, amendments to existing instriments, or even a new instrument altogether, may become necessary in the future.”201

Selain itu, Dr. Stephan Hobe juga menambahkan bahwa Liability Convention 1972 dapat dikatakan tidak berlaku pada pertanggungjawaban untuk wisatawan ruang angkasa. Sebaiknya, pertanggungjawaban untuk wisatawan ruang angkasa dibentuk dalam suatu kontrak terpisah yang di dalamnya mengatur pula mengenai tindakan kriminal atau perbuatan melawan hukum yang pembentukannya berdasarkan hukum nasional dari wisatawan ruang angkasa tersebut.202 Pernyataan lain mengenai rekomendasi adanya suatu perjanjian internasional baru terkait kegiatan wisata ruang angkasa adalah yang disampaikan oleh Steven Freeland, seorang Professor di bidang Hukum Internasional dari University of Western Sydney, Australia dan Tanja Masson-Zwaan seorang 201

Stephan Hobe, Legal Aspects of Space Tourism, hal. 450.

202

Ibid., hal. 453.


76

Deputy Director dari Fakultas Hukum Udara dan Hukum Angkasa, Universitas Leiden di Belanda. Dalam tulisan yang berjudul “Between Heaven and Earth: The Legal Challenges of Human Space Travel”, mereka menyatakan bahwa: “A new multilateral treaty should be developed to establish a system of liability that attaches to those private operators conducting space tourism activities. This new regime must also address third party liability. This will also necessitate the development of an adequate space tourism insurance market.”203

Dengan demikian, terkait dengan masalah pertanggungjawaban bagi wisatawan dan pihak ketiga dalam kegiatan wisata ruang angkasa masih merupakan suatu hal yang belum jelas pengaturannya dari skala internasional. Namun, pada beberapa ketentuan nasional suatu negara telah ditetapkan mengenai pertanggungjawaban dalam kegiatan wisata ruang angkasa. Salah satunya adalah Amerika Serikat dengan prinsip informed consent atau suatu pernyataan berisi kesukarelaan dari seorang wisatawan yang mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa, bahwa dirinya telah mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapi dalam kegiatan menantang tersebut. Sehingga dibuatlah suatu pernyataan kesiapan calon wisatawan ruang angkasa atas bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dari kegiatan wisata yang dia ikuti. Selain itu, dalam beberapa perjanjian kerja sama antara negara, juga terdapat pembahasan mengenai pertanggungjawaban bagi negara anggota dalam perjanjian kerja sama yang mencakup pula pihak swasta serta wisatawan ruang angkasanya. Perjanjian kerja sama yang dimaksud adalah IGA 1998. 3.1.4.1.2 Pertanggungjawaban pada Tindakan Kriminal (Criminal Liability) Dalam kegiatan wisata ruang angkasa, pertanggungjawaban pada tindakan kriminal (criminal liability) mungkin timbul pada dua keadaan, yaitu ketika wisatawan/penumpang sedang meluncur ke ruang angkasa dengan pesawat ruang angkasa yang dia tumpangi atau ketika wisatawan/penumpang telah berada 203


1605.


77

pada ISS. 204 Untuk masalah ini yang tentunya lebih terkait antara wisatawan dengan pesawat ruang angkasa yang dia tumpangi, maka dapat merujuk pada ketentuan di dalam IGA 1998, khususnya Pasal 22 IGA 1998. Dalam Pasal 22 IGA 1998, permasalahan tersebut dibahas dan diatur bahwa masing-masing negara anggota punya kebijakan atas dasar hukum nasionalnya masing-masing bila terjadi kriminalitas di ruang angkasa, seperti yang diatur berikut ini: “Canada, the European Partner States, Japan, Rusia, and the United States may exercise criminal jurisdiction over personnel in or on any flight element who are their respective nationals.”

Sehingga, bila terjadi tindakan kriminal, baik pada jenis wisata orbital spaceflight maupun pada jenis sub-orbital spaceflight, bergantung hukum asal pesawat ruang angkasa yang ditumpangi wisatawan tersebut, didaftarkan. Misalnya, bila seorang wisatawan menumpangi pesawat Soyuz milik Rusia pada suatu kegiatan wisata ke ruang angkasa. Rusia jelas memiliki yuridiksi dan pengawasan atas pesawat Soyuz yang membawa crew-members beserta wisatawan menuju ke ruang angkasa. Dengan demikian, apabila terjadi suatu tindak kriminal pada pesawat tersebut dapat dituntut dengan menggunakan hukum nasional dari Rusia atas suatu tindakan kriminal yang mengancam bahaya pada crew-members dan wisatawan ruang angkasa itu.205 3.1.4.2 Asuransi Terkait Wisatawan Ruang Angkasa dan Pihak Ketiga Masalah asuransi menjadi penting karena wisatawan yang mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa yang menantang adalah atas kehendak dirinya sendiri. Dalam hal ini, negara peluncur hanyalah sebagai perantara bagi wisatawan untuk dapat meluncurkan wisatawan dengan pesawat ruang angkasa dan menikmati sensasi di sana. Untuk asuransi yang dibuat oleh wisatawan ruang 204

Ram S. Jakhu, “Space Tourism in India”, A Report of an Interdisciplinary Research Study by the University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun, India, dapat diakses pada http://www.upes.ac.in/pdf/Space%20Tourism%20Book.pdf. 205


5.


78

angkasa, tentunya mengikuti hukum nasional dari negara peluncurnya. 206 Hal tersebut dikarenakan, wisatawan tersebut akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melalui tahap pelatihan, peluncuran, kegiatan wisata di ruang angkasa, dan peluncuran kembali ke bumi di negara peluncurnya. Kenyataan itu di dasarkan pada Pasal I (c) Liability Convention 1972 mengenai pengertian negara peluncur atau launching state.207 Misal negara peluncurnya adalah Amerika Serikat, maka dengan adanya prinsip informed consent di negara tersebut, yaitu seorang calon wisatawan ruang angkasa harus membuat pernyataan kesiapan mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa dengan mengetahui semua risiko-risiko yang mungkin terjadi,

karena

bukan

menjadi

tanggung

jawab

Amerika

Serikat

dan

operator/pihak swasta bila terjadi kecelakaan/cedera/kerugian bahkan kematian pada diri wisatawan, kecuali bila hal tersebut terjadi karena adanya kelalaian dari Amerika Serikat atau operator/pihak swasta. Asuransi jelas menjadi aspek penting untuk menjamin perlindungan pada diri wisatawan tersebut. Dari tujuh wisatawan ruang angkasa yang sudah berangkat, kesemuanya diharuskan membuat asuransi jiwa atas diri mereka dan pernyataan dari orang terdekat mereka, yaitu keluarga, berupa ketidakbolehan adanya penuntutan bila terjadi kecelakaan/cedera/kerugian bahkan kematian pada diri wisatawan kepada negara peluncur atau operator/pihak swasta, kecuali bila tejadi kesalahan/kelalaian pada proses perjalanan wisata terkait dengan pesawat ruang angkasa yang digunakan. Contohnya adalah Dennis Tito yang membuat asuransi melalui perusahaan Avikos (Rusia) karena negara peluncurnya adalah Rusia, maka asuransi tersebut dibuat untuk melindungi dirinya dari kemungkinan kecelakaan/cedera/kerugian bahkan kematian.208 Begitu juga yang dilakukan oleh Mark Shuttleworth, sebagai wisatawan ruang angkasa 206

Ram S. Jakhu, “Space Tourism in India”, A Report of an Interdisciplinary Research Study by the University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun, India, dapat diakses pada http://www.upes.ac.in/pdf/Space%20Tourism%20Book.pdf. 207

Frans G. von Der Dunk, Conference on Security and Risk Management in a New Space Era: Military, Commercial, and Tourism…, hal. 413-414. 208

“#14 Million and a Global Stand-off Later, Mr. Tito Finally Gets His”, http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4156/is_20010422/ai_n13959083/, diakses pada 16 Juni 2011, pukul 21.45 WIB.


79

kedua, Shuttleworth juga membuat asuransi jiwa atas keikutsertaannya pada kegiatan wisata ruang angkasa.209 Dengan demikian, masalah asuransi menjadi masalah yang sangat penting terkait kegiatan wisata ruang angkasa pada diri wisatawan. Asuransi juga penting bagi pihak ketiga, bila dalam suatu kegiatan wisata ruang angkasa telah terjadi suatu kerusakaan yang diakibatkan oleh suatu objek ruang angkasa dan negara peluncur telah mengambil dana tersebut dari wisatawan ruang angkasa, bila diketahui wisatawan tersebutlah yang membuat kerusakaan itu. Bila bukan, maka masalah pertanggungjawabannya menjadi urusan negara peluncur dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan di dalam Liability Convention 1972. 3.1.4.3 Pertanggungjawaban Terkait Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Berdasarkan The International Space Station Intergovernmental Agreement (IGA 1998) Mengingat pada mahalnya biaya berwisata ke ruang angkasa dan tingkat kesesuaian dengan pertanggungjawaban ketika terjadi kecelakaan, maka perlu ada keringanan cakupan pertanggungjawaban 210 melalui asurasi dalam kegiatan wisata ruang angkasa ini. Dalam Pasal 16 IGA 1998 diatur bahwa: “The objective of this Article is to establish a cross-waiver of liability by the Partner States and related in the interest of encouraging participation in the exploration, exploitation, and use of outer space through the Space Station. This cross-waiver of liability shall be broadly construed to achieve this objective.”

Atas dasar itulah, adanya keringanan silang atas pertanggungjawaban di antara para negara-negara anggota di dalam IGA 1998. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mendorong partisipasi dalam eksplorasi, eksploitasi, dan penggunaan ruang angkasa melalui ISS. Asuransi sendiri hanya diperlukan untuk kegiatan komersial dalam bidang-bidang, saat ‘cross-waiver liability’ tidak 209

“South African Space Tourist to Insure His Flight in Russia”, http://lindageocomputations.blogspot.com/2007/03/space-craft.html, diakses pada 16 Juni 2011, pukul 22.45 WIB. 210

Hal ini berkaitan dengan waivers of liability yang dimungkinkan dilakukan oleh negara bila terjadinya kecelakaan. Negara dalam hal ini bekerja sama dengan pihak swasta dari kegiatan komersial yang dilakukan di ruang angkasa.


80

berlaku. ‘Cross-waiver liability’ berlaku untuk negara anggota yang terlibat dalam kegiatan ruang angkasa yang harus dilindungi saat berhadapan dengan negara anggota lainnya, pihak swasta terkait negara anggota, dan pegawai dari salah satu entitas atau swasta dari negara anggota lainnya. Efektinya, setiap negara anggota dapat memperpanjang ‘cross-waiver liability’ mereka kepada entitas terkait dengan mewajibkan keringanan berikutnya untuk semua klaim dari orang, badan, atau swasta terkait. Asuransi diperlukan untuk area yang keluar dari ‘cross-waiver liability’211, diantaranya adalah: 1.

klaim antara negara anggota dengan pihak swastanya sendiri

2.

klaim dari masyarakat karena kerusakan, kematian atas lahan mereka atau gangguan kesehatan

3.

klaim atas kerusakan yang disebabkan oleh perilaku di sengaja212

4.

hak kekayaan intelektual

5.

klaim atas kerusakan yang timbul dari kegagalan dari negara anggota untuk memperluas ‘cross-waiver of liability’ kepada entitas terkait. Dengan demikian, kegiatan komersialisasi ruang angkasa, terkait

kegiatan wisata ruang angkasa dapat dibebaskan dari biaya asuransi yang tinggi dari adanya ‘cross-waiver of liability.’ Namun, tentang pertanggungjawaban untuk kerugian dari orang dan pihak ketiga tetap menjadi isu yang harus ditangani oleh negara. Tentu saja, ada kemungkinan untuk mengembangkan konsorsium asuransi

dengan

ketentuan

asuransi

lebih

umum

untuk

menutupi

pertanggungjawaban tersebut. Perlu diperhatikan bahwa dalam asuransi berbagai hal turut serta akan ikut terlibat. Dimulai dari polis asuransi terkait untuk hidup, perawatan medis atau asuransi kecelakaan, kehilangan pendapatan, dan hal lainnya yang mencakup kegiatan wisata ruang angkasa. Selanjutnya, asuransi

211


7. 212

Dalam bahasa inggris dikatakan sebagai willful misconduct, yaitu asuransi yang dikecualikan karena dapat meningkatkan premi asuransinya.


81

tidak hanya mencakup wisatawan ruang angkasa, tetapi juga pihak ketiga213 yang terlibat dalam pertanggungjawaban tersebut. 3.1.5 Penggunaan International Space Station untuk Kegiatan Wisata Ruang Angkasa IGA 1998 merupakan perjanjian internasional yang dimulai dengan adanya sebuah program kerja sama mengenai pengembangan dan pemanfaatan bersama International Space Station (“ISS”) yang sebelumnya dibangun dan dimiliki oleh Rusia. 214 Negara-negara yang ikut dalam program kerja sama tersebut diantaranya adalah negara-negara Eropa215, Amerika Serikat216, Rusia217, Kanada218, dan Jepang.219 Seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 1 IGA 1998 mengenai ruang lingkup dari perjanjian kerja sama tersebut, yaitu: 213

Pihak ketiga yang dimaksud adalah entitas yang terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (2) mengenai terminologi dari “related entities” bahwa mencakup 1. a contractor or subcontractor of a Partner State at any tier 2. a user or customer of a Partner State any tier 3. a contractor or subcontractor of a user or custumer of a Partner State any tier. 214

Rusia dapat dikatakan sebagai pelopor dari dibentuknya International Space Station (ISS) yang boleh dikunjungi negara mana pun di dunia. 215

Negara-negara Eropa yang terlibat dalam IGA 1998 diantaranya adalah Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris. Negara-negara Eropa tersebut di dalam IGA 1998 diwakili melalui European Space Agency (ESA) yang disebut sebagai partner dari perjanjian tersebut. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) IGA 1998. 216

Amerika Serikat di dalam IGA 1998 dapat dikatakan sebagai pemimpin dari negara-negara lainnya. Hal tersebut seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (2) IGA 1998 bahwa “The Partners will join their efforts, under the lead role of the United States for overall management and coordination, to create an integrated international Space Station…” Dalam IGA 1998, Amerika Serikat sebagai partner diwakili oleh NASA. 217

Seperti yang tercantum di dalam Pembukaan IGA 1998, yang salah satu poinnya menyatakan bahwa: “Recalling the arrangements between the Chairman of the Government of the Russian Federation and the Vice President of the United States to promote cooperation on important human spaceflight activities, including the Russian-U.S. Mir-Shuttle program, to prepare for building the International Space Station.” Dengan demikian, bisa dikatakan Rusia memang telah mempelopori dibentuknya stasiun ruang angkasa yang dapat digunakan secara internasional sehingga segala kegiatan yang dilakukan manusia di ruang angkasa dapat dimantau secara lebih leluasa dan optimal. Dalam IGA 1998, Rusia diwakili oleh Russian Space Agency (RSA). 218

Kanada sebagai salah negara maju yang juga fokus terhadap pengembangan wilayah ruang angkasa beberapa telah ikut dalam konferensi mengenai kegiatan komersial di ruang angkasa. Salah satunya yang terkenal adalah Quebec Summit 1985 dengan Presiden


82

“a long term international co-operative frame-work on the basis of genuine partnership, for the detailed design, development, operation, and utilization of a permanently inhabited civil Space Station for peaceful purposes, in accordance with international law. This civil international Space Station will enhance the scientific, technological, and commercial use of outer space.”220

Melalui IGA 1998 ini, negara-negara yang ikut menjadi anggotanya221 diharapkan dapat melakukan kerja sama yang positif terkait dengan pemanfaatan ruang angkasa dan tetap merujuk pada hukum angkasa internasional, seperti yang telah tercantum pada konvensi-konvesi terkait. 222 Selain itu, negara-negara tersebut akan bekerja sama di bawah pimpinan Amerika Serikat223 yang mendapat tugas untuk melakukan manajemen kegiatan ruang angkasa dan koordinasi dengan negara terkait lainnya untuk membentuk suatu integrasi yang tepat di ISS. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) IGA 1998 bawah: “…The United States and Rusia, drawing on their extensive experience in human space flight, will produce elements which serve as the foundation for the international Space Station. The European Partner and Japan will produce elements that will significantly enhance the Space Station’s

Amerika Serikat pada saat itu dan kerja sama di bidang komersialisasi ruang angkasa di tahun 1986 dengan Amerika Serikat yang disepakati dalam acara Washington D.C summit meeting. Dalam IGA 1998, Kanada diwakili oleh Cannadian Space Agency (CSA). 219

Sebagi satu-satunya perwakilan dari Asia, Jepang cukup berperan besar dalam usaha pembuatan perjanjian internasional ini, IGA 1998. Di dalam IGA 1998, Jepang sebagai partners terwakili melalui the Government of Japan’s Cooeperting Agency, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) IGA 1998 bahwa “The Government of Japan’s Cooperting Agency designation for implementing Space Station cooperation shall be made in the Memorandum of Understanding between NASA and the Government of Japan.” 220

Pasal 1 ayat (1) The International Space Station Intergovernmental Agreement

(IGA 1998). 221

Negara-negara yang menjadi anggota IGA 1998, dalam perjanjian ini disebut sebagai partners yang memiliki tugas mereka masing-masing dalam pengembangan dan pemanfaatan ISS, baik yang tercantum di dalam perjanjian utamanya maupun annexnya. 222

Berdasarkan Pasal 2 (1) IGA 1998 menyatakan bahwa “The Space Station shall be developed, operated, and utilized in accordance with international law, including the Space Treaty, the Rescue Agreement, the Liability Convention, and the Registration Convention.” 223

Hal tersebut sesuai dengan peran yang dimiliki Amerika Serikat sendiri sebagai pimpinan, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) IGA 1998 yang mengatur bahwa “The Partners will join their efforts, under the lead role of the United States for overall management and coordination, to create an integrated international Space Station…”


83

capabilities. Canada’s contribution will be an essential part of the Space 224 Station…”

Selain itu, ISS yang dijadikan bahan pembicaraan utama pada perjanjian kerja sama ini akan dijadikan fasilitas multi-fungsi225yang elemenelemen pembangunannya diperoleh dari masing-masing negara anggota sesuai dengan tugas mereka masing-masing seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) IGA 1998 dan Annex perjanjian ini. Dengan begitu, dapat dikatakan IGA 1998 ini cukup modern dan kekinian dalam membahas masalah-masalah terkait kegiatan komersialisasi ruang angkasa, termasuk kaitannya dengan kegiatan wisata ruang angkasa. Berdasarkan pernyataan Pasal 1 IGA 1998 dapat dikatakan bahwa ISS selain digunakan untuk kegiatan ilmiah dan teknologi, ISS juga digunakan untuk tujuan komersial dan salah satunya adalah melalui kegiatan wisata ruang angkasa. Kegiatan wisata ruang angkasa yang dimaksud adalah jenis wisata orbital spaceflight, yang menjadikan ISS sebagai tempat menginap para wisatawan selama kegiatan wisata di ruang angkasa. Oleh karena itu, sekalipun diperuntukan untuk kegiatan komersial, tetapi sebagai destinasi wisata, ISS masih perlu membutuhkan persetujuan dari seluruh negara anggota yang masuk dalam rezim ISS. ISS sebagai destinasi wisata terjadi pertama kali pada April 2001, ketika Dennis Tito yang berkeinginan untuk mengunjungi ruang angkasa dan disarankan oleh Rosaviakosmos untuk menjadikan ISS sebagai tempat kegiatan wisatanya berlangsung.226 Penggunaan ISS sebagai tujuan wisata memerlukan persetujuan dari semua negara anggota dalam rezim ISS melalui Multilateral Coordination Board (MCB). 227 Dalam persetujuan tersebut, selain memberikan kebebasan 224

Selain yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) IGA 1998, untuk pembagian tugas lebih lanjut dijelaskan dalam Annex dari perjanjian kerja sama tersebut. 225

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) IGA 1998, penggunaan multifungsi dari ISS diantaranya adalah untuk kegiatan komersial dari masing-masing partners, seperti transportasi ruang angkasa, satelit komunikasi dan satelit peginderaan jauh, dan tentunya kegiatan wisata ruang angkasa. 226

“International Space Station Partnership Grants Flight Exemption for Dennis Tito”, http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=4603, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 18.45 WIB. 227

Ibid.


84

kepada wisatawan/astronaut non-profesional untuk mengunjungi ISS, melalui Multilateral Crew Operations Panel (MCOP) dibentuk pula ketentuan mengenai kriteria terhadap seleksi, pelatihan, tugas, dan sertifikasi terkait orang-orang yang akan mengunjungi ISS, termasuk semua penumpang yang merupakan astronaut non-profesional atau wisatawan ruang angkasa yang disetujui pada Juni 2001. Ketentuan yang dimaksud adalah Principles Regarding Process and Criteria for Selection, Assignment, Training, and Certification of ISS (Expedition and Visiting) Crewmembers. 228 Berkaitan dengan penggunaan ISS sebagai destinasi utama dalam kegiatan wisata ruang angkasa, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kemungkinan adanya polusi di lingkungan ruang angkasa dan perlindungan terhadap situs-situs penting yang ada di ruang angkasa.229 Perlindungan terhadap lingkungan di ruang angkasa merupakan suatu hal yang penting sebagai dasar dari prinsip 'common heritage of mankind.’230 Oleh karenanya, atas kegiatan wisata ruang angkasa yang dapat dipastikan bisa menghasilkan tekanan yang lebih besar pada lingkungan di bumi, maka ada kemungkinan pesawat ruang angkasa yang digunakan dalam kegiatan wisata ruang angkasa, apalagi jika kegiatan ini terjadi secara rutin, akan menjadi sumber utama dunia dalam hal emisi karbon dioksida. 231 Sehingga, akan mungkin terjadi banyak klaim atas penyelamatan lingkungan di bumi karena adanya pencemaran di daerah yang sebelumnya murni tanpa polusi. Apalagi, bila nantinya perkembangan kegiatan wisata ruang angkasa sudah mencapai pada adanya infrasturktur lain, seperti hotel dan hal-hal pendukung lainnya yang bersifat sangat canggih. Termasuk bila kegiatan tersebut dilakukan di bulan atau benda-benda angkasa lainnya. Sehingga, perlu dibentuk ketentuan khusus pula mengenai hal tersebut supaya polusi yang mungkin terjadi 228

“Principles Regarding Process and Criteria for Selection, Assignment, Training, and Certification of ISS (Expedition and Visiting) Crewmembers”, http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?%20pid=4578, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 19.45 WIB. 229

Steven Freeland, The Impact of Space Tourism…, hal. 184-186.

230

Ibid., hal. 185.

231


1606.


85

bisa diatasi dengan baik, atas berlangsungnya kegiatan wisata ruang angkasa secara rutin di masa mendatang.232 Masalah lain terkait penggunaan ISS atau ruang angkasa secara umum adalah perlindungan terhadap situs-situs penting di ruang angkasa. Sebenarnya, kesimpulannya hampir sama dengan perlindungan lingkungan ruang angkasa dari polusi, yaitu perlu ada peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi situs-situs penting dari kemungkinan kerusakaan yang mungkin saja dilakukan oleh wisatawan ruang angkasa. 233 Dengan demikian, dua masalah terkait penggunaan ISS atau ruang angkasa secara umum tersebut merupakan masalah lainnya dari kegiatan wisata ruang angkasa yang akan berlangsung secara rutin di masa yang akan datang yang harus dipertimbangkan.234 3.1.6 Hak Kekayaan Intelektual dalam Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Ada kalanya, wisatawan ruang angkasa yang ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa, juga ikut dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh crew-members lainnya, untuk nanti akhirnya dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan terkait wisatawan.235 Berkaitan dengan hal tersebut adalah dengan adanya hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian yang sebenarnya dimiliki crew-members, tetapi wisatawan ruang angkasa juga dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Atas permasalahan tersebut, IGA 1998 memberikan penjelasan aturannya dalam Pasal 21 ayat (2) IGA 1998236, yaitu: “Subject to the provisions of this Article, for purpose of intellectual property law, an activity occurring in or on Space Station flight element shall be

232


233

Ibid., hal. 185

234


1606. 235

Catherine Doldirina, A Rightly Balanced Intellectual Property Rights Regime As a Mechanism to Echance Commercial Earth Observation Activities, (Madison: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 2010), hal. 307-309. 236


8.


86

deemed to have occurred only in the territory of the Partner State of that element’s registry, except that for ESA-registered elements any European Partner State may deem the activity to have occurred within its territory. For avoidance of doubt, participation by a Partner State, its Cooperating Agency, or its related entities in an activity occurring in or on any other Partner’s Space Station flight element shall not in and of itself alter or affect the jurisdiction over such activity provided for in the previous sentence.”

Ketentuan ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan duplikasi yang akhirnya akan mengakibatkan kerugian bagi pihak pertama yang melakukan suatu kegiatan. Selain itu, perlu diingat bahwa dalam kerangka IGA 1998 pula, negara anggota dapat menjual atau melakukan barter atas salah satu alokasi mereka dibawah ketentuan Pasal 9 ayat (2) IGA 1998. Hal tersebut secara efektif dilakukan untuk dapat memberikan hak pertukaran pemanfaatan ruang angkasa dengan adanya penambahan eksperimen. Ketentuan ini menjadi penting untuk diperhatikan karena ada beberapa wisatawan ruang angkasa, selain melakukan rekreasi ke ruang angkasa, mereka juga ikut dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh crew-members. Contohnya adalah Mark Shuttleworth yang selain bertujuan untuk berekreasi di ruang angkasa, dia juga ikut kegiatan penelitian mengenai AIDS dan human genome yang banyak menjangkiti masyarakat dari negara kelahirannya, Afrika Selatan.237 Hasil dari penelitian di ruang angkasa tersebut, Shuttleworth gunakan untuk kepentingan penelitian lebih lanjut mengenai

kemungkinan

ditemukannya

obat

penyakit

HIV/AIDS

untuk

masyarakat Afrika Selatan. Di samping itu, Anousheh Ansari yang menjadi wisatawan ruang angkasa keempat, juga ikut dalam penelitian yang dilakukan oleh European Space Agency (“ESA”), selain berwisata. Diantara Ansari dengan ESA terdapat perjanjian tambahan mengenai keikutsertaan Anousheh Ansari dalam penelitian yang dilakukan ESA mengenai terjadinya anemia, pengaruh perubahan otot sakit punggung bagian bawah, dan konsekuensi mengenai adanya radiasi di ruang angkasa. 238 Dengan demikian, untuk menghindari adanya 237

“About Mark Shuttleworth”, http://www.africaninspace.com/home/aboutmark/index.shtml, diakses pada 7 April 2011, pukul 15.00 WIB. 238

Perjanjian tambahan yang dibuat antara Anousheh Ansari dengan ESA adalah a scientific agreement between European Space Agency dengan Anousheh Ansari. “Space Adventures’ Client, Anousheh Ansari, to Perform Research on the ISS for the European Space Agency”, dapat diakses pada


87

tindakan duplikasi atas sebuah hak kekayaan intelektual, maka diantara wisatawan dengan pihak utama yang melakukan penelitian telah dilakukan tindakan yang saling menguntungkan, yang pada akhirnya memperbolehkan wisatawan ikut dalam penelitian dan kemudian mengetahui hasil penelitiannya. 3.2 ASPEK HUKUM NASIONAL TERKAIT KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA Dalam sub-bab ini hanya akan dibahas hukum nasional dari negara Amerika Serikat, dibanding negara maju lainnya, seperti Rusia atau negara-negara Eropa. Alasannya adalah karena Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang paling maju dengan urusan kegiatan komersial di ruang angkasa. Sejak tahun 1984, dengan dikeluarkannya Commercial Space Launch Act 1984 (CSLA), Amerika Serikat telah melihat peluang yang besar dari segi bisnis di ruang angkasa sehingga dikeluarkanlah ketentuan nasional mengenai kegiatan komersial di ruang angkasa. Apalagi, ketentuan tersebut kemudian di amandemen pada tahun 2004 sehingga menjadikan Amerika Serikat paling maju dalam hal kegiatan komersial ruang angkasa dari segi hukum. Selain itu, dalam IGA 1998 saja, Amerika Serikat ditunjuk sebagai “leader”239 dari perjanjian kerja sama yang melibatkan negara-negara Eropa, Jepang, Rusia, dan Kanada tersebut. Sedangkan, negara-negara Eropa dan Rusia hingga saat ini belum memiliki ketentuan nasional yang khusus mengatur mengenai kegiatan komersialisasi ruang angkasa, terutama kegiatan wisata ruang angkasa.240 Oleh karenanya, dalam sub-bab ini hanya akan http://www.anoushehansari.com/press/AA%20ESA%209%2015%2006.pdf, pada 13 Juni 2011, pukul 23.00 WIB. 239

Amerika Serikat di dalam IGA 1998 dapat dikatakan sebagai pemimpin dari negara-negara lainnya. Hal tersebut seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (2) IGA 1998 bahwa “The Partners will join their efforts, under the lead role of the United States for overall management and coordination, to create an integrated international Space Station…” Dalam IGA 1998, Amerika Serikat sebagai partner diwakili oleh NASA. 240

Rusia hanya memiliki hukum nasional yang mengatur secara umum seputar kegiatan di ruang angkasa, yaitu “Law of the Russian Federation About Space Activity: Decree No. 5663-1 of the Russian House of Soviets”, http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/national/russian_federation/decree_5663-1_E.html, diakses pada 9 Juni 2011, pukul 05.20 WIB. Sedangkan, masing-masing negara Eropa memiliki ketentuan nasionalnya masing-masing yang mengatur secara umum seputar kegiatan di ruang angkasa. Bahkan, ada beberapa negara Eropa yang hanya memiliki hukum nasional yang meratifikasi konvensi internasional seputar kegiatan di ruang angkasa,


88

dibahas aspek hukum nasional Amerika Serikat terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa. Seperti sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa sudah ada tujuh wisatawan ruang angkasa yang berangkat mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa dan pihak swasta yang mengatur perjalanan mereka adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Rusia dalam hal pesawat ruang angkasa,

pelatihan, 242

transportasi

dan

peluncurannya.

241

Melalui

FAA

pada

bagian

yang memperoleh tanggung jawab untuk membuat kebijakan dan

pengawasan terkait kegiatan komersial di ruang angkasa, maka dibentuklah ketentuan nasional mengenai hal itu, yaitu CSLA. Selanjutnya, CSLA diamandemenkan di tahun 2004 melalui Commercial Space Launch Amendment Act 2004 (“CSLAA”), termasuk dikeluarkan pula ketentuan mengenai terkait kegiatan manusia di ruang angkasa yang mencakup pula wisatawan ruang angkasa melalui The Final Rule Human Space Flight Requirements for Crew and Space Flight Participants pada tahun 2006, yang diperkirakan keberlakukan ketentuan tersebut hanya sampai tahun 2012.243 Dalam undang-undang Amerika Serikat yang memengaruhi industri ruang angkasa itu, maka alasan CSLA 1984 diamandemen pada tahun 2004, diantaranya adalah244: 1.

Industri swasta telah mulai mengembangkan kendaraan peluncur komersial yang mampu membawa manusia biasa ke ruang angkasa dan investasi swasta yang lebih besar dalam upaya ini akan merangsang kegiatan komersialisasi ruang angkasa atas industri transportasi secara keseluruhan di Amerika Serikat;

http://www.esa.int/SPECIALS/ECSL/SEMPVTOR9HG_0.html, diakses pada 9 Juni 2011, pukul 05.20 WIB. 241

Perusahaan yang dimaksud adalah Space Adventures, Ltd. merupakan perusahaan swasta asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang jasa wisata ruang angkasa yang berkantor pusat di Vienna, Virginia, Amerika Serikat. 242

Bagian transportasi ini merupakan bagian yang mengurusi kegiatan terkait dengan kendaraan yang terbang/meluncur yang berasal dari Amerika Serikat. 243

Ibid., hal. 322.

244

Rachel A. Yates, "Minimizing Regulation of Space Tourism to Stimulate Commercial, Private Launch Capabilities”, hal 2.


89

2.

Transportasi ruang angkasa secara inheren berisiko dan masa depan industri peluncuran komersial manusia ke ruang angkasa akan bergantung pada kemampuannya

untuk

terus

meningkatkan

kinerja

keselamatan

perusahaan/pihak swasta lainnya; 3.

Area kritis tanggung jawab untuk FAA pada bagian transportasi adalah mengatur operasi dan keselamatan industri peluncuran komersial manusia ke ruang angkasa;

4.

Kepentingan umum harus dilayani dengan menciptakan sebuah rezim yang jelas, berupa hukum, peraturan, dan keamanan untuk peluncuran komersial manusia ke ruang angkasa;

5.

Standar peraturan yang mengatur peluncuran komersial manusia ke ruang angkasa harus dikembangkan, karena industri ini terus tumbuh sehingga peraturan yang ada tidak boleh menghambat perkembangan teknologi atau dapat menghindari risiko yang akan dihadapi oleh crew-members dan wisatawan ruang angkasa yang pada akhirnya mengharapkan keamanan yang lebih besar.

3.2.1 Wisatawan Ruang Angkasa Berdasarkan Hukum Nasional Amerika Serikat Istilah ‘space tourist’ yang kemudian diterjemahkan sebagai ‘wisatawan ruang angkasa’, dalam The Final Rule Human Space Flight Requirements for Crew and Space Flight Participants (FAA’s Final Rule on Space Flight), diistilahkan sebagai ‘space flight participant’. Space flight participant/wisatawan ruang angkasa/penumpang biasa dari suatu peluncuran komersial dengan pesawat ruang angkasa didefinisikan sebagai seorang individu yang bukan merupakan bagian dari crew, dibawa untuk ikut meluncur dengan pesawat ruang angkasa dan kemudian kembali lagi ke bumi, untuk ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa.245 Penggunaan istilah ‘space flight participant’, menurut FAA lebih tepat, mengingat mereka perlu membayar sejumlah dana untuk ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa.246 Penumpang/wisatawan/space 245

Zeldine Niamh O’Brien, Equity and The Space Tourist, hal. 321-322.

246



90

flight participant tersebut, nantinya diharuskan menjalani tes fisik sebelum akhirnya diluncurkan atau kembali lagi setelah peluncuran (an appropriate physical examination prior to a launch or re-entry), lalu akan mengikuti beberapa persyaratan terkait keberangkatannya, seperti adanya persyaratan kesehatan dan pelatihan bagi mereka yang telah ditetapkan oleh peraturan yang dibuat oleh FAA.247 CSLAA menyatakan bahwa ketentuan standar yang mengatur mengenai peluncuran manusia ke ruang angkasa (human space flight) masih terus berkembang sehingga diharapkan industri yang maju saat ini dengan perkembangan teknologi tidak terhambat oleh adanya peraturan atau mengekspos crew serta space flight participant agar dapat dihindari karena masyarakat mengharapkan adanya keamanan yang lebih atas industri tersebut, dalam hal ini adalah industri wisata ruang angkasa. 248 Dengan demikian, terkait dengan wisatawan ruang angkasa ini, maka berdasarkan ketentuan nasional Amerika Serikat, wisatawan ruang angkasa dapat melakukan kegiatan wisata ruang angkasanya tanpa harus mengkhawatirkan status hukumnya. Sehingga, atas wisatawan ruang angkasa yang berada di bawah yurisdisksi Amerika Serikat, apabila calon wisatawan ruang angkasa merupakan warga negara Amerika Serikat, maka ketentuannya merujuk pada The Final Rule Human Space Flight Requirements for Crew and Space Flight Participants. 3.2.2 Pertanggungjawaban Kegiatan Wisata Ruang Angkasa berdasarkan Hukum Nasional Amerika Serikat Pada dasarnya, atas perihal pertanggungjawaban ini, menurut FAA Final Rule on Space Flight memuat tigal hal penting249, yaitu: 1.

untuk mengatur orang-orang yang terlibat dalam kegiatan wisata ruang angkasa di bawah yurisdiksi Amerika Serikat;

2.

untuk memperjelas tanggung jawab yang ditanggung oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan wisata ruang angkasa;

247


248

Ibid., hal. 321.

249



91

3.

menerapkan pembebasan tanggung jawab timbal balik dan batasan pihak terkait250 untuk menuntut pihak lain. FAA’s Rule on Space Flight ini mengatur mengenai kegiatan

komersial di ruang angkasa oleh para pihak swasta atau operator yang saling berhubungan dengan adanya perizinan dan lisensi serta membebankan kepada para penerima lisensi/penerima izin atas beberapa kewajiban, terutama kewajiban mengenai pendanaan. Khususnya terkait dengan klarifikasi adanya alokasi dana terhadap terjadinya risiko atas kegiatan komersial yang dilakukan, dalam hal ini kegiatan wisata ruang angkasa, diantara para negara atas klaim dilakukan dengan tipe pertanggungjawaban yang berbeda-beda. 251 Operator/pihak swasta yang melakukan kegiatan komersial di ruang angkasa tersebut harus mematuhi aturan mengenai asuransi atau harus menunjukkan kapasitas pendanaan yang memadai252, seperti pertanggungjawaban untuk adanya potensi klaim kematian dari pihak ketiga, cedera, atau kerusakan objek-objek ruang angkasa, penerima lisensi

harus

bertanggung

jawab

sebesar

US

$

500

juta

atau

atas

pertanggungjawaban asuransi maksimum yang berlaku pada pasar dunia dengan biaya yang masuk akal.253 Mengenai adanya potensial klaim oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri, maka penerima lisensi atau pihak swasta harus menunjukkan asuransi atau pertanggungjawabaan pendanaan sebesar US $ 100 juta. 254 Sementara itu, bila terjadi klaim dari pihak ketiga, maka pemerintah Amerika Serikat yang harus menghadapinya dengan membayar sejumlah US $ 1,5 milliar.255 Selain itu, terkait dengan pertanggungjawaban pada wisatawan ruang angkasa, the FAA’s Rule on Space Flight tidak memberikan suatu bentuk 250

Pihak yang terkait dalam hal pertanggungjawaban ini adalah pihak swasta dan wisatawan ruang angkasa. 251


252

Seperti yang banyak dilakukan pihak swasta dalam hal peluncuran satelit-satelit.

Ibid., hal. 315. 253

The US Federal Aviation Administration, Commercial Space Launch Amendment Act, 2004, Pasal 14 CFR bagian 440.9 (b) (3) 254

Ibid., Pasal 14 CFR bagian 440.9 (b) (3)

255

Ibid., Pasal 14 CFR bagian 440.19 (a)


92

asuransi/klaim bila terjadi kecelakaan pada diri wisatawan ruang angkasa/space flight participants, termasuk dalam kondisi meninggal dunia. Sehingga, dapat dikatakan baik pihak swasta/operator maupun pemerintah Amerika Serikat, tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap wisatawan ruang angkasa. Hal tersebut dikarenakan, wisatawan ruang angkasa sendirilah yang telah mengambil risiko terhadap dirinya untuk ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa.256 Atau dengan kata lain, kewajiban atau pertanggungjawaban terhadap wisatawan ruang angkasa dalam kegiatan wisata yang dijalankan, menjadi tangung jawabnya dirinya sendiri, berdasarkan ketentuan FAA’s Rule on Space Flight. Berdasarkan FAA’s Rule on Space Flight, untuk kategori space flight participant,

penerima

lisensi/penerima

izin,

yaitu

pihak

swasta

dapat

meluncurkan/mengembalikan lagi ke bumi seorang wisatawan ruang angkasa bila memenuhi persyaratan257, yaitu: 1.

Pihak swasta telah memberikan informasi kepada wisatawan ruang angkasa (space flight participant) untuk membuat sebuah pernyataan yang berisi: a.

Mengetahui risiko-risiko dari kegiatan wisata ruang angkasa yang dia ikuti

b.

Bahwa Pemerintah Amerika Serikat belum memiliki sertifikasi yang sempurna untuk memperbolehkan kegiatan wisata ruang angkasa dilaksanakan dalam rangka membawa crew-members

258

beserta

wisatawan ruang angkasa mengikuti perjalanan wisata ke ruang angkasa 2.

Wisatawan ruang angkasa harus memberikan suatu pernyataan tertulis dalam bentuk informed consent atas partisipasinya dalam kegiatan wisata ruang angkasa.

256

Atsuyo Ito, The Advent of a New Era of Commercial Space Tourism…, hal. 315-

316. 257

Randy Repcheck, FAA Orbital Human Space Flight – Statutory and Regulatory Background, Slide No. 20, dapat diakses pada: www.faa.gov/.../FAAOrbitalHumanSpaceFlightStatutoryandRegulatoryBackground.ppt. 258

Ibid., Slide No. 19.


93

Dua persyaratan tersebut, sesuai dengan Pasal 14 Code of Federal Regulation (“CFR”) bagian 460.45 (a) the FAA’s Rule on Space Flight yang dinyatakan bahwa: “…before receiving compensation or agreeing to fly a space flight participant, an operator must inform each space flight participant in writing about the risks of the launch and the reentry vehicle type.”

Pernyataan yang perlu dibuat oleh wisatawan ruang angkasa dalam kegiatan wisata ruang angkasa yang akan dijalankanya terkait dengan prinsip informed consent, yang merupakan prinsip dasar dalam CSLAA 2004. Informed consent ini perlu diketahui oleh wisatawan ruang angkasa (space flight participant) karena sangat penting dalam kegiatan wisata ruang angkasa, khususnya di Amerika Serikat. Informed consent sendiri adalah suatu frasa hukum untuk menunjukkan persetujuan seseorang dalam hal pemenuhan suatu standar tertentu dalam suatu tindakan hukum. Sebuah informed consent dapat berupa pernyataan verbal atau tertulis yang berisi suatu pernyataan yang jelas mengenai pemahaman tentang fakta-fakta, implikasi, dan konsekuensi dari suatu tindakan hukum di masa yang akan datang. Bila dikaitkan dengan istilah informed consent yang digunakan dalam FAA’s Rule on Space Flight ini, maka pihak swasta/operator yang mengatur kegiatan wisata ruang angkasa bagi seorang wisatawan ruang angkasa akan memberitahukan secara verbal dan kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen pernyataan kesiapan bagi calon wisatawan ruang angkasa dalam memahami risiko-risiko yang akan dihadapinya saat ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa. Lalu, calon wisatawan ruang angkasa diwajibkan untuk menandatangani dokumen tersebut.259 Dokumen pernyataan kesiapan calon wisatawan ruang angkasa atas pilihannya ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa, yang oleh sebagian negara bagian di Amerika Serikata digolongkan sebagai suatu olahraga yang menantang260, diantaranya berisi261: 259

Rob Coppinger, “Space Tourism: Fly at Your Own http://www.flightglobal.com/articles/2009/04/11/324978/space-tourism-fly-at-your-ownperil.html. 260

Peril,

Ibid.


94

1.

seorang wisatawan ruang angkasa yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan di ruang angkasa dapat mengakibatkan kematian

2.

atau cedera serius

3.

atau dapat kehilangan keseluruhan/sebagian dari fisik/mentalnya.

Perlu diperhatikan pula bahwa calon wisatawan angkasa yang diperbolehkan mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa dan berkewajiban menyetujui informed consent adalah mereka yang telah berusia di atas 18 tahun.262 Selain itu, perlu diketahui pula bahwa Pemerintah Amerika Serikat belum memiliki sertifikasi yang sempurna dalam rangka membawa crew-members beserta wisatawan ruang angkasa mengikuti perjalanan wisata ke ruang angkasa.263 Selain itu, seorang calon wisatawan ruang angkasa berhak mengajukan pertanyaan seputar kegiatan di ruang angkasa dan juga harus mengetahui fakta lainnya bahwa sekitar empat persen (4%) dari mereka yang meluncur atau ikut dalam kegiatan di ruang angkasa akan kehilangan nyawanya.

264

Dengan demikian, apabila telah

ditandatangani dokumen pernyataan kesiapan calon wisatawan ruang angkasa akan kemungkinan akibat yang diperolehnya dalam kegiatan wisata ruang angkasa dan mereka memahaminya, maka perlu ditegaskan pula bahwa mereka berusia 18 tahun ke atas dan telah sukarela dalam kegiatan yang sangat menantang dan membahayakan ini 265 , kemudian keseluruhan proses ini disebut sebagai informed consent.266 Konsep informed consent dalam kegiatan wisata ruang angkasa dalam hukum nasional Amerika Serikat tersebut, oleh beberapa ahli hukum dimasukkan 261


262

Brienna Henwood dan Richard Hamilton MD, National Aerospace Training and Research Center, dapat diakses pada: http://www.aiaa.org/pdf/industry/presentations/Hamilton_and_Henwood_NASTAR.pdf. 263

Randy Repcheck, FAA Orbital Human Space Flight – Statutory and Regulatory Background, Slide No. 20, dapat diakses pada: www.faa.gov/.../FAAOrbitalHumanSpaceFlightStatutoryandRegulatoryBackground.ppt. 264


265


266

Tracey Knutson, “What is “Informed Consent” for Spaceflight Participants in the Soon to Launch Space Tourism Industry?”, Journal of Space Law, vol. 33, (Mississippi: University of Mississipi, 2007), hal 109-116.


95

dalam bentuk penolakan pertanggungjawaban.

267

Namun demikian, atas

penolakan pertanggungjawaban ini, FAA’s Rule on Space Flight membentuk suatu ketentuan bahwa bagi pihak-pihak yang baik terlibat langsung maupun tidak dalam kegiatan komersial di ruang angkasa, khususnya kegiatan wisata ruang angkasa menerapkan adanya reciprocal waiver of liability.268 Reciprocal waiver of liability berlaku pada peluncuran objek ke ruang angkasa, dalam hal ini pesawat ruang angkasa yang membawa crew-members dan wisatawan ruang angkasa dalam suatu kegiatan wisata ruang angkasa atau kegiatan komersial lainnya di ruang angkasa.269 Rezim ‘reciprocal waiver of liability’ mencakup pada beberapa pihak seperti pemerintah Amerika Serikat itu sendiri, operator kegiatan wisata ruang angkasa/pihak swasta (penerima lisensi/penerima izin), crewmembers, dan tentunya wisatawan ruang angkasa (space flight participant). Penyertaan reciprocal waiver of liability merupakan suatu tindakan hukum biasa yang diperoleh dari upaya untuk meminimalkan biaya kecelakaan karena adanya gugatan

yang

mungkin

saja

diajukan

oleh

para

pihak,

bila

terjadi

kegagalan/kecelakaan/kerusakaan dalam hal peluncuran pesawat ruang angkasa dalam kegiatan wisata ruang angkasa.270 Satu-satunya pihak yang tidak terkait dengan adanya reciprocal waiver of liability adalah pihak ketiga, bila terjadi kerusakaan dalam hal peluncurun/ kembali lagi ke bumi. Tentunya, dalam ketentuan hukum nasional Amerika Serikat terkait dengan kegiatan komersial di ruang angkasa, khususnya kegiatan wisata ruang angkasa terdapat suatu celah dan ketidakpastian, sekalipun ketentuan tersebut sudah diatur dengan baik bagi keberlangsungan bisnis wisata ruang angkasa oleh pihak swasta/operator. Salah satu contoh atas celah dan ketidakpastian tersebut adalah

terletak

pada

informed

consent

yang

tidak

berlaku

pada

kecelakaan/kerusakaan yang timbul dari adanya kesalahan/kelalaian oleh pihak swasta/operator. Dengan begitu, bisa dipastikan tidak memberikan perlindungan bagi para pihak swasta/operator dalam menjalankan kegiatan wisata ruang 267


268

Ibid., hal. 317.

269


270



96

angkasa. Sehingga, hal itu tidak sesuai dengan prinsip informed consent yang dimaksudkan dalam FAA’s Rules on Space Flight, yaitu dalam kegiatan komersial di ruang angkasa bermaksud untuk membebaskan semua klaim dari segala keadaan, seperti yang telah dijelaskan mengenai isi dari informed consent bagi wisatawan ruang angkasa. Namun, dalam kenyataannya mungkin saja terjadi suatu kelalaian oleh pihak swasta/operator, misalnya terjadi kesalahan dalam desain pesawat ruang angkasa atau inspeksi yang tidak teliti terhadap pesawat ruang angkasa yang membawa crew-members dan wisatawan ruang angkasa dalam kegiatan wisata ruang angkasa atau adanya kesalahan dari pimpinan pesawat ruang angkasa (commander). Sehingga, jelaslah bahwa pihak swasta/operator harus bertanggung jawab bila terjadi kecelakaan/kerusakaan yang disebabkan oleh kelalaian mereka dalam suatu kegiatan wisata ruang angkasa.271 Sementara itu, mungkin saja terjadi kerusakan terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh ulah wisatawan ruang angkasa dan karenanya FAA’s Rule on Space Flight telah membentuk skema mengenai pertanggungjawaban untuk keadaan seperti itu. Dengan demikian, terkait dengan adanya prinsip informed consent ini, maka pemerintah Amerika Serikat menyarankan wisatawan ruang angkasa untuk membuat perjanjian terpisah seputar asuransi menyangkut keselamatannya saat ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa.272 Perjanjian asuransi yang dibuat oleh wisatawan ruang angkasa tersebut setidaknya dapat memberikan jaminan lebih baik bagi perlindungan dirinya agar dapat menjalankan perjalanan wisata di ruang angkasa dengan lebih aman.

271

Zeldine Niamh O’Brien, Equity and The Space Tourist, hal. 328.

272

Atsuyo Ito, The Advent of a New Era of Commercial Space Tourism…, hal. 318-

319.


97

BAB IV STUDI KASUS KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA Tahun 2001273 menjadi langkah awal kegiatan wisata ruang angkasa dilaksanakan di dunia. Pada 28 April 2001274 , Dennis Tito yang merupakan seorang warga biasa, berangkat ke ruang angkasa bukan untuk tujuan kenegaraan atau kepentingan ilmiah, melainkan untuk berekreasi di ruang angkasa. Awalnya, multimillioner ini sempat menolak dikatakan sebagai wisatawan ruang angkasa275, tetapi karena didasarkan pada kemampuannya membayar sejumlah uang untuk ikut dalam misi ke ruang angkasa, dia akhirnya diklaim sebagai wisatawan ruang angkasa pertama yang meluncur dengan pesawat “Soyuz TM-32”276 menuju ISS. Dalam kegiatan wisata ruang angkasa tersebut, dia dibantu oleh perusahaan Space Adventures, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang kegiatan komersialisasi ruang angkasa. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang yang merupakan warga biasa mulai mendaftar untuk bisa menjadi wisatawan ruang angkasa. Dimulai dari artis277, jurnalis278, dan tentunya pebisnis dunia dengan kekayaan yang sangat besar.279 Dengan adanya keinginan publik yang cukup besar untuk ikut dalam 273

Antonio Carlos Morato, Private Enterprise Liability For Space Servicing, hal

156. 274

“The History of http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=110998144.

Space

Tourism”,

275

Julukan “space tourist” merupakan istilah yang digunakan oleh media untuk membedakan antara astronaut yang sesungguhnya dengan orang biasa yang pergi ke ruang angkasa untuk tujuan berwisata dengan sebelumnya membayar sejumlah uang untuk kepentingannya. “Dennis Tito – Space Tourist”, http://www.space-tourism.ws/dennis-tito.htm. 276

Ibid.

277

Artis yang pernah hampir ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa adalah Lance Bass. Dia sudah sempat mengikuti pelatihan sebagai wisatawan ruang angkasa selama dua bulan di Rusia. Namun, karena kendala biaya dan tidak adanya sponsor yang akan membantu keberangkatannya ke ruang angkasa, maka perjalanannya pun dibatalkan. 278

Jurnalis yang pernah ikut dalam kegiatan ini adalah Toyohiro Akiyama di tahun 1990. Dia ikut dalam sebuah pelatihan kosmonaut di Rusia dan berangkat mengunjungi Mir station. 279 Hampir seluruh wisatawan ruang angkasa yang telah berangkat ke ruang angkasa merupakan seorang pebisnis dengan kekayaan yang sangat tinggi, termasuk Dennis Tito, Mark Shuttleworth, dan Anousheh Ansari.


98

kegiatan wisata ruang angkasa, pihak-pihak swasta yang fokus akan kegiatan ini mulai dibentuk dan menata diri agar bisa menarik masa sebanyak-banyaknya. Namun, dari sekian banyak perusahaan swasta yang menawarkan jasanya untuk membantu perjalanan wisata ruang angkasa, baru Space Adventures yang berhasil mengatur perjalanan tujuh wisatawan ruang angkasa yang telah berangkat dalam kegiatan ini. Dengan demikian, di dalam Bab ini akan dibahas mengenai tiga dari tujuh wisatawan ruang angkasa yang telah meluncur ke ruang angkasa dengan tujuan utama mereka adalah berwisata dan menikmati ruang angkasa sebagai “the last frontier.” Ketiga wisatawan yang akan dibahas adalah Dennis Tito sebagai wisatawan ruang angkasa pertama, Mark Shuttleworth sebagai wisatawan ruang angkasa yang berasal dari Afrika pertama, dan Anousheh Ansari yang merupakan wisatawan wanita pertama yang berhasil mengikuti kegiatan ini. Sisi yang akan dibahas adalah mengenai mekanisme keberangkatan mereka yang mencakup masalah pertanggungjawaban (liability) yang ada dalam kegiatan wisata ruang angkasa mereka beserta isu hukum utama yang terkait dengan masing-masing perjalanan wisata yang telah dilakukan. Sebagai catatan, hingga skripsi ini dibuat, belum ada satu pun kontrak antara wisatawan ruang angkasa dengan pihak swasta yang membantu perjalanan mereka yang dapat diakses untuk umum, termasuk untuk tujuan pendidikan.280 Selain itu, kontrak antara pihak swasta dengan negara peluncuran pun sulit untuk diperoleh, mengingat kegiatan wisata ruang angkasa, walaupun akan menuju kenyataan, tetap saja masih dalam tahap pengembangan yang dirahasiakan untuk publik. 281

280

Informasi tersebut penulis dapatkan dari hasil penelitian langsung di Fakultas Air and Space Law, Leiden University, pada 3 Mei 2011. 281

P. Collins, “Space Tourism Recent Progress and Future Prospects”, http://www.spacefuture.com/archive/space_tourism_recent_progress_and_future_prospects.shtml, diakses pada 6 April 2011, pukul 13.00 WIB.


99

4.1 STUDI KASUS WISATAWAN RUANG ANGKASA I: DENNIS TITO 4.1.1 Profil Dennis Tito Sebagai Wisatawan Ruang Angkasa I Dennis Tito merupakan wisatawan ruang angkasa pertama yang berhasil mengunjungi ISS sebagai bagian dari keinginannya untuk mengunjungi ruang angkasa. Tito merupakan seorang multimillioner asal Amerika Serikat yang tumbuh dalam keluarga Italia. Keinginannya untuk mengunjungi ruang angkasa sudah ada sejak remaja, sewaktu peluncuran Sputnik I.282 Ditambah pula dengan masa remaja yang dia habiskan dalam kehidupan Amerika Serikat-Uni Soviet283 yang saling bersaing dalam mewujudkan teknologi yang lebih baik di bidang ruang angkasa. 40 tahun sejak peluncuran pertama pesawat ke ruang angkasa, cita-citanya ternyata dapat terwujud. Menurut pengakuan Dennis Tito dalam “Hearing on Space Tourism: Testimony by Dennis Tito Expanding The Dream of Human Space Flight”, dia menceritakan bagaimana awal mulanya dia berhasil memperoleh kesempatan untuk ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa. Dia menceritakan bahwa: “Because it is currently impossible for the National Aeronautics and Space Administration (NASA) to fly civilians on the Space Shuttle, I was excited to learn last year 284 that the Russian government was receptive to citizens flying into space for a fee.”285

282

Satelit artifisial pertama di dunia, yaitu Sputnik I milik Uni Soviet diluncurkan pada 4 Oktober 1957. Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Bandung: CV. Rajawali, 1991, hal. 119. 283

Dennis Tito lahir pada 8 Agustus 1940 di Queens, New York. Sehingga dapat dipastikan, dia tumbuh bersama dalam persaingan adikuasa saat itu Amerika Serikat dengan Uni Soviet termasuk persaingan mereka dalam pemanfaatan ruang angkasa. 284

Tahun yang dimaksud Dennis Tito dalam pernyataan tersebut adalah 2000, saat dunia tengah memasuki tahun millennium yang semua orang sedang memimpikan segala hal berbau teknologi yang canggih. 285

Dennis Tito, “Hearing on Space Tourism: Testimony by Dennis Tito Expanding The Dream of Human Space Flight”, yang disampaikan kepada The United States House of Representatives Committee on Science, Subcommittee on Space and Aeronautics, pada tanggal 26 Juni 2001, http://www.spacefuture.com/archive/hearing_on_space_tourism_testimony_by_dennis_tito.shtml.


100

Awalnya, Tito merencakan untuk meluncur ke Mir286, tetapi rencana tersebut batal, karena pada saat itu, Mir tidak jadi diorbitkan oleh pemerintah Rusia. Sebagai gantinya, Rosaviakosmos dan perusahaan RSC Energia memberikan

kemungkinan

lain

kepada

Tito

untuk

mengubah

rencana

peluncurannya menuju ISS pada April 2001 dengan tujuan ‘taxi flight mission.’287 Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya dia menandatangani kontrak keberangkatannya pada bulan Januari 2000 dengan membayar uang sebesar US $ 20 juta. Peluncuran tersebut diatur pula oleh perusahaan Space Adventures, dengan perjalanan selama delapan hari di ISS. Sebelum keberangkatanya, Tito menjalani serangkaian pelatihan terkait dengan perjalanannya di ruang angkasa. Pelatihan tersebut berstandar internasional yang sesuai dengan yang dilatih kepada astronaut sesungguhnya. Dalam pelatihan tersebut, Dennis Tito harus meninggalkan bisnis, keluarga, dan rumahnya di California untuk melakukan serangkaian pelatihan astronaut dalam kegiatan wisata ruang angkasa yang akan di ikutinya. Tito diharuskan pindah ke sebuah flat dua kamar di Star City, sebuah barak militer Rusia yang terletak di luar Moscow.288 Secara keseluruhan, pelatihan yang dia ikuti sekitar 800 jam289, baik pelatihan teori maupun praktik. Termasuk pula pelatihan mengenai tindakantindakan pertama menghadapi bahaya, prosedur evakuasi diri sendiri, basic life support, dan juga hal-hal terknis mencakup ruang angkasa penting lainnya, seperti simulasi kenaikan dan penurunan suhu udara di ruang angkasa290 serta keadaan 286

Stasiun ruang angkasa milik Rusia.

287

Istilah “taxi flight mission” merupakan istilah yang digunakan Rusia untuk kegiatan wisata ruang angkasa, yang diharuskan membayar sejumlah dana untuk kepentingannya supaya dalam menumpang pesawat ruang angkasa milik Rusia dan merasakan sensasi ruang angkasa untuk kepentingan berekreasi. 288

Dennis Tito, “Hearing on Space Tourism: Testimony by Dennis Tito Expanding The Dream of Human Space Flight”, yang disampaikan kepada The United States House of Representatives Committee on Science, Subcommittee on Space and Aeronautics, pada tanggal 26 Juni 2001, http://www.spacefuture.com/archive/hearing_on_space_tourism_testimony_by_dennis_tito.shtml. 289

Dengan total keseluruhan pelatihan kurang lebih satu tahun.

290

Pelatihan yang dimaksud adalah “simulations of ascent and descent” berupa pelatihan yang dilakukan pada banyak keadaan. Jadi, seseorang yang akan melakukan kegiatan di ruang angkasa, diharuskan ikut dalam simulasi ini untuk merasakan kemungkinan kondisi terburuk di ruang angkasa.


101

zero gravity serta hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa Tito dilatih sesuai dengan standar astronaut internasional, tetapi dia juga mengatakan bahwa: “Of course, because of the nature of my flight, I would like to note that I was trained as a passenger, not as someone expected to take the controls of the Soyuz.”291

Pelatihan ini bisa dikatakan sebagai hal mutlak bagi seorang wisatawan ruang angkasa yang akan ikut serta dalam kegiatan wisata ruang angkasa. Alasannya tentu saja karena kondisi ruang angkasa yang sangat jauh berbeda dengan di bumi, yaitu berupa ruang hampa udara sehingga membutuhkan pelatihan yang sesuai dengan standar internasional untuk bertahan hidup di sana. Dennis Tito sendiri percaya bahwa melalui pelatihan yang memakan waktu berbulan-bulan ini membantunya untuk cepat beradaptasi dengan keadaan yang tidak ada berat/berbobot (weightlessness292) di ruang angkasa. Setelah pelatihan yang cukup panjang, barulah pada 28 April 2001 dia berangkat dalam misi berwisata ke ruang angkasa.293 Dalam perjalanan tersebut dia temani oleh tiga crew-members asal Rusia dengan menggunakan pesawat Soyuz TM-32.294 Tiga crew-members tersebut adalah Yuri Usachev, kosmonaut asal Rusia (Rosaviakosmos) sebagai pemimpin dalam misi tersebut, James Voss, astronaut asal Amerika Serikat (NASA), dan Susan Helms, astronaut asal Amerika Serikat (NASA). Melalui kegiatan wisata ruang angkasa tersebut, dia dapat melihat 16 kali matahari terbit dan terbenam setiap harinya.295

291

Sehingga, sekalipun pelatihannya mengikuti standar astronaut yang sesungguhnya, tetap pelatihan disesuaikan dengan kondisi Dennis Tito sebagai wisatawan ruang angkasa. 292

Keadaan tidak berbobot atau weightlessness merupakan keadaan yang akan terjadi bagi seseorang yang berada di ruang hampa udara, seperti di ruang angkasa. Pada keadaan tersebut, seseorang akan melayang ke sana-kemari karena tidak adanya gaya gravitasi bumi. 293

Ibid.

294

Ibid.

295

Ibid.


102

4.1.2 Analisis Hukum Mekanisme Keberangkatan Dennis Tito Dennis Tito dalam hal ini memilih jenis wisata ruang angkasa, yaitu orbital spaceflight dengan membayar sebesar US $ 20 juta. Dengan jenis wisata ini dia memerlukan banyak persiapan yang cukup matang. Pelatihan dimaksudkan untuk menunjang Dennis Tito agar bisa menghadapi medan ruang angkasa yang sulit. Tentunya, pelatihan ini merupakan syarat mutlak untuk keberangkatan ke ruang angkasa, di samping kewajiban membayar sejumlah uang. Berdasarkan persyaratan wisatawan ruang angkasa yang terdiri atas syarat usia, kesehatan, biaya, dan kewarganegaraan, Dennis Tito telah memenuhi semua persyaratan tersebut. Dari segi usia, Tito mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa pada saat dia berusia 61 tahun.296 Selanjutnya dari segi kesehatan, Dennis Tito juga telah lulus uji kesehatan yang terdiri dari distant vision near vision, intermediate vision, color vision, hearing, audiology (must pass either test), ear, nose, throat (ENT), pulse, electrocardiogram, blood pressure, psychiatric, substance dependence or substance abuse, disqualifying conditions, dental examination, psychiatric and psychological evaluation, dan tes-tes penting lainnya, seperti drug screen, microbiologic, fungal, viral test, pregnancy test, screen for sexually transmitted disease, dan abdominal ultrasound.297 Berikutnya,

dari

persyaratan

biaya,

Dennis

Tito

yang

keberangkatannya diatur oleh perusahaan Space Adventures, telah melakukan pembayaran sebesar US $ 20 juta yang bisa dikatakan sebagai syarat mutlak298 keikutsertaan diri pada kegiatan wisata ruang angkasa tersebut. Untuk masalah kewargnegaraan, Dennis Tito yang berkewarganegaraan Amerika Serikat 299 , diwajibkan untuk membuat visa Rusia, mengingat jenis wisata yang diikutinya 296

Dennis Tito, “Hearing on Space Tourism: Testimony by Dennis Tito Expanding The Dream of Human Space Flight”, yang disampaikan kepada The United States House of Representatives Committee on Science, Subcommittee on Space and Aeronautics, pada tanggal 26 Juni 2001 , http://www.spacefuture.com/archive/hearing_on_space_tourism_testimony_by_dennis_tito.shtml. 297

Kesemua tes kesehatan tersebut harus diikuti seorang wisatawan ruang angkasa agar dapat dinyatakan layak untuk ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa. 298

Tanpa adanya biaya yang cukup atau perusahaan yang mensponsori keberangkatan seorang calon wisatawan ruang angkasa, maka kegiatan wisata ruang angkasa tidak akan pernah terjadi. 299

Terkait dengan ketentuan di dalam Commercial Launch Space Activities 2004.


103

adalah orbital spaceflight dan Rusia merupakan negara yang baru mampu menampung jenis wisata itu, maka Rusia disebut sebagai negara peluncur dari kegiatan wisata ruang angkasa yang diikuti Dennis Tito. Kemudian, terkait dengan masalah perbedaan kewarganegaraan Tito dengan pesawat ruang angkasa yang ditumpanginya 300 , maka hal tersebut diatur dalam kontrak kerja sama terpisah yang dibuat antara perusahaan Space Adventures dengan Rosaviakosmos dan Rocket Space Corporation Energia (RSC Energia) dalam bentuk a joint commercial venture. Isi perjanjian tersebut memuat seputar pertanggungjawaban dan masalah lain menyangkut kegiatan wisata ruang angkasa yang harus disetujui oleh wisatawan. 301 Dengan demikian, melalui kontrak kerja sama tersebut dijelaskan bahwa untuk masalah keselamatan jiwa Tito adalah urusan pribadinya, sehingga dia perlu membuat asuransi jiwa yang memberikan perlindungan pada dirinya apabila dalam mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa tersebut, dia mengalami kecelakaan/cedera/kerugian besar bahkan kematian. Mengingat Dennis Tito merupakan wisatawan ruang angkasa pertama yang ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa atau taxi flight mission dengan tujuan keberangkatan ke ISS. Dengan begitu, bisa dikatakan pada April 2001 itulah awal mula penggunaan ISS untuk kegiatan wisata ruang angkasa, yang dikunjungi oleh seorang astronaut/kosmonaut non-profesional. 302

Dengan

demikian, isu hukum utama terkait dengan keberangkatan Dennis Tito sebagai wisatawan ruang angkasa pertama adalah mengenai perizinan penggunaan ISS yang pada saat itu pertama kali digunakan untuk kegiatan wisata ruang angkasa atau taxi flight mission.

300

Dennis Tito adalah warganegara Amerika Serikat, sedangkan pesawat ruang angkasa yang ditumpanginya memiliki tanda kebangsaan Rusia sebagai state registry. 301

International Academy of Astronautics Study Group, “Medical Safety Considerations for Passengers on Short-Duration Commercial Orbital Space Flight”, http://iaaweb.org/iaa/Studies/sg26finalreport.pdf. 302

“Decision Paper on Russian Aviation and Space Agency (Rosaviakosmos) request for MCB approval of exemption to fly Mr. Dennis Tito abord the April 2001 Soyuz 2 taxi flight to the International Space Statio (ISS)”, dapat diakses pada: ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/2001/tito_decision.pdf.


104

4.1.2.1 Perizinan Penggunaan International Space Station (ISS) untuk Kegiatan Wisata Ruang Angkasa bagi Dennis Tito Sebagai Wisatawan Ruang Angkasa I Dalam rangka adanya penggunaan ISS untuk kegiatan wisata (taxi flight mission) pertama kalinya, maka pada April 2001, Rosaviakosmos sebagai pihak yang membantu perjalanan wisata Dennis Tito, mengajukan permohonan persetujuan kepada MCB untuk memberi pembebasan bagi Dennis Tito, astronaut non-profesional, untuk dapat mengunjungi ISS dengan tujuan taxi flight mission atau yang kemudian dikenal saat ini sebagai kegiatan wisata ruang angkasa. Seperti diketahui, Dennis Tito diharuskan membayar sebesar US $ 20 juta untuk bisa ikut dalam kegiatan wisata dengan jenis orbital spaceflight. MCB sendiri merupakan suatu badan dalam perjanjian kerja sama IGA yang bertugas untuk mengkoordinasikan di antara para pihak dalam rangka kerja sama yang terjalin untuk usaha pengembangan dan pemanfaatan ISS.303 Selanjutnya, Rosaviakosmos mengajukan pertemuan kepada negara anggota ISS lainnya304, untuk membahas masalah perizinan penggunaan ISS terkait kegiatan wisata untuk pertama kalinya. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, disampaikan tiga alasan dari permohonan Rosaviakosmos terkait dengan masalah keselamatan crew-members dan ISS itu sendiri305, yaitu: 1.

crew-members yang tidak profesional tersebut (wisatawan ruang angkasa) tidak menyelesaikan keseluruhan pelatihan yang terdapat dalam the draft ISS Multilateral Crew Operations Panel (MCOP) guidelines;

2.

intensitas dari operasi orbit selama periode yang diajukan dalam suatu peluncuran membuat waktu yang kurang tepat bagi seorang kosmonaut yang tidak profesional (wisatawan ruang angkasa) saat berada di ISS;

303

http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=4604, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 17.35 WIB. 304

Negara anggota lainnya diwakilkan oleh: European Space Agency, Canadian Space Agency, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology/National Space Development Agency of Japan, Rosaviakosmos, NASA. 304 “Decision Paper on Russian Aviation and Space Agency (Rosaviakosmos) request for MCB approval of exemption to fly Mr. Dennis Tito abord the April 2001 Soyuz 2 taxi flight to the International Space Statio (ISS)”, dapat diakses pada: ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/2001/tito_decision.pdf, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 16.30 WIB. 305

Ibid., hal. 1.


105

3.

masalah hukum dan administrasi yang seharusnya ditujukan bagi wisatawan ruang angkasa belum ditangani dengan tepat. Atas tiga alasan tersebut, maka menyetujui dibukanya ISS untuk

kunjungan taxi flight mission. Persetujuan tersebut tercapai karena merujuk pada Pasal 1 IGA 1998 mengenai penggunaan ISS untuk kegiatan komersial, yang kemudian berhubungan dengan kontrak kerja sama yang dibuat antara Dennis Tito (seorang warga negara Amerika Serikat) dengan Rosaviakosmos.306 Selain itu, persetujuan ini juga membutuhkan pertimbangan dan rekomendasi dari MCOP.307 Karena Dennis Tito merupakan astronaut non-profesional pertama yang mengunjungi ISS, maka dipersyaratkan baginya untuk memberikan opini publik yang positif terkait kegiatan di ISS dan kerja sama di dalam ISS.308 Di samping itu, sebab Tito berasal dari Amerika Serikat dan pada saat itu lembaga yang menjadi perwakilan dari Amerika Serikat dalam kerja sama di ISS adalah National Aeronautics and Space Administration (NASA), maka NASA diharuskan untuk mengidentifikasi sendiri kesehatan para crew, terutama Dennis Tito sebagai wisatawan ruang angkasa pertama, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pemeliharaan ISS atas kunjungan dari astronaut non-profesional pertama kali ke ruang angkasa.309 Tindakan-tindakan yang dilakukan, baik dengan adanya pelatihan bagi Dennis Tito oleh Rosaviakosmos maupun identifikasi kelengkapan pesawat ruang angkasa dan perangkat lainnya terkait keselamatan serta kesehatan wisatawan ruang angkasa oleh NASA, diharapkan dapat mengurangi risiko-risiko yang mungkin

dihadapi

dari

peluncuran

Tito

ke

ruang

angkasa.

Sebagai

kesimpulannya, pembebasan penggunaan ISS bagi Dennis Tito pada bulan April 2001 yang menggunakan pesawat Soyuz TM-32 untuk peluncuran dalam kegiatan 306

http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=4604.

307

“International Space Station Partnership Grants Flight Exemption for Dennis Tito”, http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=4603, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 18.45 WIB. 308

“Decision Paper on Russian Aviation and Space Agency (Rosaviakosmos) request for MCB approval of exemption to fly Mr. Dennis Tito abord the April 2001 Soyuz 2 taxi flight to the International Space Statio (ISS)”, hal. 2, dapat diakses pada: ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/2001/tito_decision.pdf. 309

http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=4604.


106

wisata ruang angkasa (taxi flight mission), terdapat beberapa jaminan yang diberikan oleh negara anggota dalam perjanjian kerja sama ISS310, yaitu: 1.

Adanya klarifikasi dan adopsi terhadap sertifikasi dari crew-members yang berangkat bersama Tito berdasarkan ketentuan dari MCOP

2.

Keringanan atas pelatihan yang dilakukan oleh Dennis Tito sebagai seorang astronaut non-profesional (wisatawan ruang angkasa) dengan pertimbangan adanya batasan dari kegiatan Tito selama di ISS. Dalam hal ini hanya untuk kegiatan wisata ruang angkasa

3.

Penyempurnaan hukum-hukum terkait dan administrasi lainnya yang berguna untuk kelancaran perjalanan yang dilakukan oleh Tito ke ruang angkasa atau lebih khususnya mengunjungi ISS. Dengan demikian, MCB menyetujui keberangkatan astronaut non-

profesional ke ruang angkasa, yaitu mengunjungi ISS sebagai destinasi yang cukup memadai atas kedatangan wisatawan ruang angkasa. Selain itu, dari adanya kunjungan ISS oleh orang biasa untuk pertama kalinya itu, kemudian muncul suatu ketentuan baru oleh MCOP mengenai kriteria terhadap seleksi, pelatihan, tugas, dan sertifikasi terkait orang-orang yang akan mengunjungi ISS, termasuk semua penumpang yang merupakan astronaut non-profesional atau wisatawan ruang angkasa yang disetujui pada Juni 2001.311 Oleh karenanya, atas adanya ketentuan tersebut membuat banyak orang biasa yang akhirnya mendaftarkan dirinya untuk ikut dalam kegiatan serupa seperti Dennis Tito, yaitu kegiatan wisata ruang angkasa atau taxi flight mission, yang kemudian jenis wisata itu dikenal sebagai orbital spaceflight dengan ISS sebagai destinasi utamanya. 4.1.2.2 Pertanggungjawaban dan Asuransi pada Dennis Tito Masalah pertanggungjawaban terkait dengan Dennis Tito sebagai wisatawan ruang angkasa pertama, maka berdasarkan a joint commercial venture yang dibuat antara perusahaan Space Adventures sebagai perusahaan yang 310

Ibid., hal. 2.

311

“Principles Regarding Process and Criteria for Selection, Assignment, Training, and Certification of ISS (Expedition and Visiting) Crewmembers”, http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?%20pid=4578, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 19.45 WIB.


107

mengatur perjalanan wisata Tito dengan Rosaviakosmos dan RSC Energia mengatur bahwa untuk pertanggungjawaban pada diri Tito menjadi tanggung jawab dirinya bila dalam kegiatan wisata ke ruang angkasa tersebut dia mengalami kecelakaan/cedera/kerugian besar bahkan kematian. 312 Sehingga menyangkut hal tersebut, Dennis Tito membuat asuransi jiwa bagi dirinya melalui perusahaan asuransi asal Rusia, Aviakos. Asuransi jiwa tersebut berfungsi untuk menjamin perlindungan bagi dirinya selama masa pelatihan sebagai wisatawan ruang angkasa di Star City, Rusia, ketika peluncuran dengan menggunakan pesawat Soyuz TM-32, pada saat menjalani kegiatan wisata di ISS selama delapan hari, dan peluncuran kembali ke bumi dengan pesawat Soyuz TM-31.313 Selain itu, perusahaan asuransi yang dipilih Tito merupakan perusahaan asal Rusia karena kegiatan wisata yang dilakukannya lebih banyak dilakukan di Rusia, apalagi Rusia sendiri merupakan negara peluncur untuk membawa Tito melalui pesawat ruang angkasanya dalam perjalanan wisata itu. Hal itu sesuai dengan Pasal I (c) Liability Convention 1972, mengenai pengertian dari negara peluncur atau launching state. Asuransi yang dibuat Tito untuk mendukung kegiatan wisata ruang angkasanya adalah sebesar US $ 100.000.314 Tentunya hal tersebut diatur dalam kontrak kerja sama antara Tito dengan Rusia dalam hal membantu peluncuran ke ruang angkasa dengan pengaturan perjalanan oleh Space Adventures.315 Sehingga bila waktu itu terjadi kecelakaan/cedera/kerugian bahkan kematian yang menimpa Dennis Tito selama mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa, perusahaan asuransinya diharuskan membayarkan sejumlah dana terkait dengan masalah pertanggungjawaban pada diri Tito sebagai wisatawan ruang angkasa. Selain itu, perlu diketahui selain membuat asuransi untuk keadaan tersebut, Tito juga diwajibkan untuk membuat suatu pernyataan dari pihak keluarganya, agar tidak 312

Ibid.

313

“NASA Holds Press Conference on the Dennis Tito Issue”, http://www.spaceref.com/news/viewnews.html?id=304, diakses pada 16 Juni 2011, pukul 23.55 WIB. 314

Frans G. von Der Dunk, Conference on Security and Risk Management in a New Space Era: Military, Commercial, and Tourism…, hal. 413-414. 315

Ibid., hal. 414.


108

melakukan suatu tuntutan apapun bila terjadi kecelakaan/cedera/kerugian bahkan kematian dalam kegiatan wisata ruang angkasa yang diikuti Tito. 316 Namun, tuntutan bisa dilakukan apabila diketahui penyebab kecelakaan/cedera/kerugian bahkan kematian yang dialami Tito adalah kelalaian/kesalahan dari negara peluncurnya atau operator/pihak swasta yang mengatur perjalanan Dennis Tito tersebut. Pembayaran sejumlah dana dari asuransi Tito juga dilakukan apabila saat melakukan kegiatan wisata ruang angkasa, Tito dinyatakan telah membuat suatu kerusakaan, baik pada negara peluncurnya maupun pihak ketiga, maka melalui dana asuransinya Tito diharuskan membayar kompensasi terkait hal tersebut. Namun, hal itu tidak dilakukan bila yang terbukti melakukan kerusakaan adalah negara peluncurnya sendiri, sehingga Rusia sebagai negara peluncurnya mesti berhadapan dengan pihak ketiga yang terkena imbas kerusakaan. Selain itu, bila pertanggungjawaban untuk Dennis Tito sendiri, dikaitkan dengan IGA 1998, maka berdasarkan Pasal 16 IGA 1998 mengenai cross-waiver of liability, Dennis Tito diharuskan untuk membuat asuransi karena cross-waiver of liability tidak berlaku pada keadaan Tito sebagai wisatawan ruang angkasa. Dengan demikian, asuransi memang sangatlah penting dalam setiap perjalanan wisata ke ruang angkasa oleh seorang wisatawan karena dari situlah terjamin

perlindungan

pada

diri

seorang

wisatawan

apabila

terjadi

kecelakaan/cedera/kerugian besar bahkan kematian. 4.2 STUDI KASUS WISATAWAN RUANG ANGKASA II: MARK SHUTTLEWORTH 4.2.1 Profil Mark Shuttleworth Sebagai Wisatawan Ruang Angkasa Asal Afrika I Mark Shuttleworth pada tanggal 4 Desember 2001 menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan yang mengurusi perjalanan Dennis Tito ke

316

“NASA Holds Press Conference http://www.spaceref.com/news/viewnews.html?id=304.

on

the

Dennis

Tito

Issue”,


109

ruang angakasa dengan tujuan yang sama, yaitu untuk berwisata.317 Shuttleworth kemudian disebut sebagai wisatawan ruang angkasa kedua yang berkunjung ke ISS untuk tujuan berwisata, selain disebut juga sebagai wisatawan ruang angkasa asal Afrika pertama.318 Mark Shuttleworth sendiri merupakan seorang hartawan di bidang internet yang sukses besar sejak tahun 1990-an.319 Sesungguhnya, dia memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Afrika Selatan dan Inggris320, sehingga itulah alasan mengapa dia dikatakan sebagai wisatawan ruang angkasa asal Afrika pertama. Mark Shuttleworth lahir di Welkom, Free State, Afrika Selatan dan tumbuh dari keluarga yang berpendidikan. 321 Shuttleworth sendiri merupakan alumnus dari University of Cape Town pada fakultas Business Science yang mengambil pengkhususan pada bidang Finance and Information Systems.322 Selain itu, Mark Shuttleworth juga dikenal sebagai pendiri The Shuttleworth Foundation, yaitu sebuah organisasi non-profit yang menggalang dana untuk peningkatan pendidikan di seluruh Afrika. Keberhasilannya dia di usia muda, khususnya dalam bidang internet, dimulai sejak tahun 1995 dengan berbagai bisnis online yang dia jalankan. 323 Setelah menghasilkan banyak keuntungan, dia pun berkeinginan untuk mengikuti jejak Dennis Tito, untuk berwisata ke ruang angkasa dan menikmati ruang angkasa dari perspektifnya sendiri. Saat dia ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa, Mark Shuttleworth berumur 29 tahun dari tujuh wisatawan ruang angkasa yang sudah berangkat, dia merupakan wisatawan paling muda yang pernah ikut dalam kegiatan wisata ruang 317

“Mark Shuttleworth”, http://www.space-tourism.ws/Mark-Shuttleworth.html, diakses pada 6 April 2011, pukul 14.15 WIB. 318

“Space Tourist Lifts Off”, http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1945950.stm, diakses pada 14 Juni 2011, pukul 11.00 WIB. 319

Ibid.

320

“About Mark http://www.africaninspace.com/home/aboutmark/index.shtml. 321 322

Ibid.

“Space Tourist http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1945950.stm. 323

Shuttleworth”,

Lifts

Off”,

“Mark Shuttleworth”, http://www.space-tourism.ws/Mark-Shuttleworth.html.


110

angkasa. Dengan membayar sejumlah dana, yaitu sekitar US $ 20 juta324, dia berangkat ke ruang angkasa dengan menumpang pesawat Russian Soyuz TM34325 menuju ISS. Shuttleworth berangkat pada tanggal 25 April 2002 dengan sebelumnya menjalani sesi latihan yang disesuaikan dengan pelatihan untuk kosmonaut biasanya. 326 Perjalanannya tersebut memakan waktu sepuluh hari dengan peluncuran yang memakan waktu 2 hari perjalanan. Selain berwisata, Shuttleworth juga menghabiskan waktunya untuk ikut dalam kegiatan penelitian terkait AIDS dan human genome327, sebagai misi lain yang dilakukan dalam perjalanan wisata tersebut oleh crew-members lainnya. 328 Misi penelitian itu Shuttleworth lakukan karena hasil dari penelitiannya dibutuhkan oleh negara kelahirannya, Afrika Selatan, untuk keperluan lebih lanjut seputar obat bagi penyakit HAIV/AIDS yang banyak dialami masyarakat Afrika Selatan saat itu.329 Dalam perjalanan wisata yang dilakukannya sebagai wisatawan ruang angkasa kedua, Mark Shuttleworth ditemani oleh dua crew-members, yaitu Kolonel Yuri Gidzenko, kosmonaut asal Rusia (Rosaviakosmos) sebagai pemimpin dari taxi flight mission itu menuju ISS dan Letnan Kolonel Roberto

324

Ibid.

325

“Space Adventures Client Mark Shuttleworth to Launch to the International Space Station”, http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=8130, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 23.00 WIB. 326

Dia menjalani sesi latihan atau training selama kurang lebih satu tahun termasuk persiapan dan latihan selama tujuh bulan di Zvyozdny Gorodok, Rusia. 327

Kegiatan penelitian itu merupakan kegiatan lainnya yang dilakukan Mark Shuttleworth selain berwisata. Penelitian mengenai penyakit AIDS dan human genome dilakukan mengingat Afrika Selatan, negara kelahirnya, memang termasuk negara dengan tingkat penyakit AIDS tertinggi di dunia. Sehingga, penelitian tersebut dilakukannya untuk membantu mencari solusi dari penyakit AIDS yang telah meresahkan dan mengunci masa depan masyarakat di Afrika Selatan. 328

Sama seperti Dennis Tito, Mark Shuttleworth juga ditemani oleh dua crewmembers yang bertugas sebagai pemimpin kegiatan tersebut dan pengontrol pesawat ruang angkasa yang ditumpanginya. 329

“Mark Shuttleworth’s Crewmates”, http://www.africaninspace.com/home/mission/spacetravel/crew.shtml, diakses pada 7 April 2011 pukul 16.00 WIB.


111

Vittori yang merupakan seorang astronaut asal Italia yang tergabung dalam ESA.330 4.2.2 Analisis Hukum Mekanisme Keberangkatan Mark Shuttleworth Dalam kegiatan wisata ruang angkasa yang dilakukan oleh Mark Shuttleworth ada beberapa hal yang perlu dianalisis terkait mekanisme keberangkatannya sesuai dengan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan hukum angkasa. Sama halnya dengan Dennis Tito yang melakukan peluncuran dari Rusia, maka sebelum memasuki Rusia dia diharuskan membuat visa Rusia untuk keperluannya mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa. Selain itu, mengenai perbedaan kewarganegaraan itu pula perlu dibuat suatu kontrak kerja sama antara perusahaan swasta yang mengurusi Mark Shuttleworth dengan negara peluncurnya. Selain itu, karena dalam kegiatan wisata ruang angkasa tersebut Shuttleworth mengikuti pula misi terkait penyakit HIV/AIDS dan human genome, dan otomatis mengetahui hasil dari penelitian tersebut, maka perihal hak kekayaan intelektual juga akan dibahas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 IGA 1998. Atas adanya hak kekayaan intelektual dalam kegiatan wisata ruang angkasa yang diikuti Mark Shuttleworth, maka menjadi isu hukum penting dari keberangkatan dirinya ke ruang angkasa sebagai wisatawan ruang angkasa dari Afrika yang pertama. 4.2.2.1 Hak Kekayaan Intelektual Terkait Mark Shuttleworth Poin ini adalah isu hukum paling penting dari perjalanan Mark Shuttleworth. Karena selain melakukan kegiatan wisata ruang angkasa, dia juga ikut dalam penelitian terkait penyakit HIV/AIDS dan human genome. Sehingga, secara langsung dia pun mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukannya. Maksud utama dari keiikutsertaannya pada penelitian tersebut adalah mengingat begitu besarnya penyakit AIDS yang menjangkiti masyarakat Afrika Selatan sebagai negara kelahirannya, dengan begitu dia merasa harus menyumbang suatu 330

“Nelson Mandela Calls the Space Station”, http://www.esa.int/esaHS/ESAI0BG18ZC_astronauts_0.html, diakses pada 18 Juni 2011, pukul 23.05 WIB.


112

hal bagi negaranya di samping kegiatan wisata yang jadi fokus kegiatannya. Keberangkatan Mark Shuttleworth sendiri ke ruang angkasa merupakan suatu kebanggan bagi Afrika Selatan, sehingga dia harus memberikan kontribusi bagi negaranya, apalgi setelah mendapat motivasi dari Presiden Afrika Selatan terdahulu, Nelson Mandela. 331 Berdasarkan Pasal 21 IGA 1998, kegiatan penelitian yang dilakukan bukan oleh Shuttleworth sebagai pihak pertama, maka pihak yang sesungguhnya melakukan penelitian tersebut, yaitu crew-members lainnya332, dilindungi dari kemungkinan tindakan duplikasi yang dilakukan oleh Mark Shuttleworth, dari hasil penelitian yang didapat. Namun, karena penelitian tersebut juga merupakan suatu kegiatan yang sama-sama penting bagi Mark Shuttleworth, maka dimungkinkan Shuttleworth untuk ikut dalam penelitian, mengetahui hasilnya dan memberikannya kepada negara kelahirannya. Tindakan Shuttleworth sendiri diatur dalam Pasal 9 ayat (2) IGA 1998 yang menyatakan bahwa: “The Partners shall have the right to barter or sell any portion of their respective allocations. The terms and conditions of any barter or sale shall be determined on a case-by-case basis by the parties to transaction.”

Sehingga, antara pihak Mark Shuttleworth dengan Rusia sebagai negara peluncur sekaligus pihak dalam penelitian, telah terjadi simbiosis mutualisme yang baik. Rusia mendapatkan tambahan dana untuk proyek-proyek ruang angkasanya dengan adanya wisatawan ruang angkasa 333 dan Mark Shuttleworth mendapatkan kegiatan wisata ruang angkasa dan memperoleh hasil penelitian mengenai penyakit HIV/AIDS dan human genome yang kemudian

331

Ibid.

332

Crew-members yang dimaksud adalah Kolonel Yuri Gidzenko dan Letnan Kolonel Roberto Vittori. 333

Dennis Tito, “Hearing on Space Tourism: Testimony by Dennis Tito Expanding The Dream of Human Space Flight”, yang disampaikan kepada The United States House of Representatives Committee on Science, Subcommittee on Space and Aeronautics, pada tanggal 26 Juni 2001, http://www.spacefuture.com/archive/hearing_on_space_tourism_testimony_by_dennis_tito.shtml.


113

diberikannya kepada peneliti di negara kelahirannya, Afrika Selatan, agar dapat membantu proses penelitian terkait obat bagi HIV/AIDS di negara tersebut.334 4.2.2.2 Pertanggungjawaban dan Asuransi pada Mark Shuttleworth Dalam

hal

pertanggungjawaban

terkait

keberangkatan

Mark

Shuttleworth ke ruang angkasa, maka karena dia merupakan seorang wisatawan, masalah pertanggungjawaban menjadi masalah dirinya sendiri, sebagaimana yang diatur dalam a joint commercial venture antara perusahaan Space Adventures dengan Rosaviakosmos dan RSC Energia untuk Mark Shuttleworth. Sehingga, Shuttleworth diharuskan untuk membuat asuransi jiwa yang melindungi dirinya dari

kemungkinan

kecelakaan/cedera/kerugian

besar

bahkan

kematian.

Perlindungan tersebut dimulai sejak tahap pelatihan hingga Mark Shuttleworth kembali lagi ke bumi setelah mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa. Kontrak asuransi tersebut ditandatangani Shuttleworth di Zvyozdny Gorodok di luar Moskow, Rusia. 335 Perusahaan asuransi yang membantu Shuttelworth adalah perusahaan

asal

Rusia,

Megaruss,

karena

segala

kegiatan

sebelum

keberangkatannya ke ruang angkasa termasuk negara peluncurnya adalah di Rusia. 336 Hal tersebut didasarkan pada Pasal I (c) Liability Convention 1972 mengenai pengertian dari negara peluncur atau launching state sehingga tepat bila asuransi dibuat di negara peluncurnya, yaitu di Rusia. Asuransi yang diperoleh Mark Shuttleworth adalah meliputi selama masa pelatihan dirinya sebagai wisatawan ruang angkasa di Zvyozdny Gorodok, Rusia, ketika peluncuran menggunakan pesawat Soyuz TM-34, kegiatan wisata ruang angkasa selama delapan hari di ISS, dan peluncuran kembali ke bumi dengan menggunakan pesawat Soyuz TM-33.337 Untuk jumlah dari asuransi yang 334

“Space Adventures Client Mark Shuttleworth to Launch to the International Space Station”, http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=8130. 335

“South African Space Tourist to Insure His Flight in Russia”, http://lindageocomputations.blogspot.com/2007/03/space-craft.html, diakses pada 16 Juni 2011, pukul 22.45 WIB. 336


7. 337

“South African Space Tourist to Insure His Flight in Russia”, http://lindageocomputations.blogspot.com/2007/03/space-craft.html.


114

dari keberangkatan Mark Shuttleworth ke ruang angkasa, hingga saat ini belum diketahui nilai nominal pasti. 338 Namun demikian, asuransi tersebut juga melindungi pihak ketiga, bila pada saat itu Mark Shuttleworth diketahui telah melakukan kerusakaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga. Kecuali, kerusakaan tersebut ternyata dilakukan oleh negara peluncurnya sendiri. Selain itu, di dalam a joint commercial venture, dijelaskan pula bahwa bila terjadi kecelakaan/cedera/kerusakaan bahkan kematian pada diri Mark Shuttleworth, maka pihak keluarga dari Shuttleworth tidak dapat melakukan penuntutan pada negara

peluncur

atau

operator/pihak

kecelakaan/cedera/kerugian

besar

swasta.

bahkan

Tetapi,

kematian

apabila

yang

diketahui

dialami

Mark

Shuttleworth merupakan suatu akibat dari kelalaian/kesalahan negara peluncur atau operator/pihak swasata, maka pihak keluarga dari Shuttleworth dapat melakukan penuntutan. Dengan demikian, asuransi jiwa pada wisatawan ruang angkasa menjadi sangat penting karena mencakup masalah pertanggungjawaban pada diri wisatawan ruang angkasa itu sendiri. Bila ditinjau dari IGA 1998, maka pertanggungjawaban pada diri Mark Shuttleworth dapat merujuk pada Pasal 16 IGA 1998. Intinya adalah mengenai cross-waiver of liability dalam kegiatan wisata ruang angkasa yang diikuti Mark Shuttleworth, sehingga membutuhkan asuransi yang menjamin atas perlindungan dirinya selama kegiatan berlangsung, dimulai dari tahap pelatihan sebagai calon wisatawan ruang angkasa. Dengan demikian, dengan adanya asuransi, pertanggungjawaban menjadi kewajiban Shuttleworth sendiri. 4.3 STUDI KASUS WISATAWAN RUANG ANGKASA III: ANOUSHEH ANSARI 4.3.1 Profil Anousheh Ansari sebagai Wisatawan Perempuan Ruang Angkasa I Anousheh Ansari merupakan perempuan pertama asal Amerika Serikat keturunan Iran yang menjadi wisatawan ruang angkasa keempat yang mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa. Ansari dikenal sebagai seorang 338

Ibid.


115

pengusaha sukses sekaligus pendiri dan direktur utama dari perusahaan Prodea Systems. Bisnis sebelumnya yang juga sukses, yaitu bergerak di bidang telekomunikasi.339 Keluarga Ansari sendiri merupakan sponsor utama dari ajang Ansari X Prize, sebuah kompetisi pesawat ruang angkasa yang dibuat oleh X Prize Foundation340 yang menghadiahkan US $ 10 juta bagi pihak swasta atau nongovernmental organization yang berhasil meluncurkan pesawat ruang angkasanya ke ruang angkasa selama dua kali dalam kurun waktu dua minggu.341 Kompetisi tersebut dibuat oleh Anousheh Ansari bersama sang suami Amir Ansari. Menuju ISS merupakan tujuan dari kegiatan wisata ruang angkasanya tersebut. Anousheh Ansari mengatur perjalanannya melalui perusahaan Space Adventures dengan menumpang pesawat Russian Soyuz TMA-9. Peluncurannya sendiri berlangsung pada tanggal 9 September 2006 di Baikonur, Cosmodrome, Kazakhstan. 342 Dengan bermodalkan hasrat untuk bisa mengunjungi ruang angkasa sedari kecil, membawanya ingin ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa ini. Dia pun mengatakan, motivasi lainnya atas keberangkatanya berwisata ke ruang angkasa bahwa: “I hope to inspire everyone, especially young people, women, and young girls all over the world, and in Middle Eastern countries that do not provide women with the same opportunities as men, to not give up their dreams and to pursue them. It may seem impossible to the at times. But, I believe they can realize their dreams if they keep it in their hearts, nurture it, and look for opportunities and make those opportunities happen.”343

339

“Anousheh Ansari”, http://www.space-tourism.ws/Anousheh-Ansari.html, diakses pada 8 April 2011, pukul 10.00 WIB. 340

X Prize Foundation merupakan organisasi yang membuat sebuah kompetisi mengenai pesawat ruang angkasa yang dijalankan oleh Anousheh Ansari bersama suaminya, Amir Ansari. 341

Pesawat

ruang

angkasa

yang

memenangi

kompetisi

tersebut

adalah

SpaceshipOne. 342

Ibid.

343

Carol Pinchefsky, “Interview with Anousheh Ansari: A Space Future Exclusive”, 1995, http://www.spacefuture.com/journal/journal.cgi?art=2006.09.30.ansari_returns_to_earth.


116

Sama seperti wisatawan ruang angkasa sebelum dirinya, Anousheh Ansari harus mengikuti pelatihan yang memakan waktu enam bulan344, setelah dia menandatangani kontrak untuk pergi dalam misi berwisata tersebut. Dengan membayar US $ 20 juta, dia mempersiapkan dirinya untuk ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa selama delapan hari. 345 Sebenarnya, Ansari merupakan wisatawan ruang angkasa cadangan yang akhirnya jadi berangkat, setelah seorang pebisnis dari Jepang, Daisuke Enomoto tidak dimungkinkan untuk berangkat karena alasan kesehatan.346 Perempuan berumur 40 tahun ini, saat keberangkatan ke ruang angkasa ditemani oleh dua crew-members, yaitu Mikhail Tyurin, kosmonaut asal Rusia (Rosaviakosmos) dan Michael Lopez-Alegria, astronaut asal Amerika Serikat keturunan Spanyol (NASA) dalam sebuah misi Expedition 14 dengan menggunakan pesawat Soyuz TMA-9.347 Saat kembali ke bumi, Anousheh Ansari ditemani oleh crew-members yang berbeda dalam misi Expedition 13, yaitu Jeff Williams, seorang astronaut asal Amerika Serikat (NASA) dan Pavel Vinogradov, seorang kosmonaut asal Rusia (Rosaviakosmos) dengan menggunakan pesawat Russian Soyuz TMA-8.348 Dalam misi ke ruang angkasa tersebut, selain bertujuan untuk melakukan wisata ke ruang angkasa, Anousheh Ansari juga ikut dalam beberapa eksperimen, seperti penelitian lebih jauh mengenai terjadinya anemia, pengaruh perubahan otot sakit punggung bagian bawah, dan konsekuensi mengenai adanya radiasi di ruang angkasa. 349 Penelitian tersebut sebenarnya adalah proyek European Space Agency (ESA), sehingga diantara Anousheh 344

Ibid.

345

Ibid.

346

“Daisuke Enomoto sues Space Adventures for $21M over canceled trip to International Space Station”, http://articles.nydailynews.com/2008-0925/news/17905575_1_space-adventures-international-space-station-anousheh-ansari, diakses pada 9 Juni 2011, pukul 06.00 WIB. 347

“Expedition 14”, http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition14/index.html, diakses pada 9 Juni 2011, pukul 06.05 WIB. 348

Ker Than, “Ansari, Expedition 13 Crew Return to Earth”, http://www.space.com/2957-ansari-expedition-13-crew-return-earth.html, diakses pada 9 Juni 2011, pukul 06.05 WIB. 349

“Anousheh Ansari”, http://www.space-tourism.ws/Anousheh-Ansari.html.


117

Ansari dengan ESA terdapat perjanjian tambahan mengenai persetujuan keikutsertaan Anousheh Ansari dalam penelitian dan secara otomatis Ansari mengetahui hasil penelitiannya untuk kepentingan lain atas penelitian yang dilakukan.350 Dengan biaya yang cukup mahal, dia merasa juga puas dengan kegiatan wisata ruang angkasa yang telah dia alami. Atas pengalamannya tersebut, dia mencurahkan segala ceritanya dalam sebuah memoir yang ditulis oleh Homer Hickam dengan judul “My Dream of Stars”, yang dipublikasikan pada tahun 2010 lalu. Selain itu, pengalamannya juga dibuatkan dalam sebuah film dokumenter berjudul “Space Tourist”, yang menceritakan tentang kegiatan wisata ruang angkasa yang telah berlangsung di abad ke-21. Film tersebut disutradarai oleh Christian Fei dan benar-benar menggambarkan secara nyata mengenai kehidupan yang dijalani oleh Anousheh Ansari selama berada di ISS dalam perjalanan wisatanya. Di film tersebut, Anousheh Ansari mengatakan bahwa: “Sometimes people criticize me for spending a lot of money on the dream. 351 But, how do you put the prize on the dream? It is worth dying for.”

4.3.2 Analisis Hukum Mekanisme Keberangkatan Anousheh Ansari Sebagai wisatawan perempuan ruang angkasa pertama yang ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa, Anousheh Ansari mengalami beberapa hal yang tidak jauh berbeda dengan wisatawan ruang angkasa sebelumnya. Terkait dengan persyaratan wisatawan ruang angkasa, Anousheh Ansari juga sudah memenuhi persyaratan ini dengan baik. Saat ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa dia berusia 40 tahun. 352 Dari segi kesehatan dia telah lulus dan dinyatakan layak ikut dalam misi wisata ke ruang angkasa. Berikutnya adalah biaya, dia juga telah membayar dana yang telah ditentukan melalui kontrak kerja 350

“Space Adventures’ Client, Anousheh Ansari, to Perform Research on the ISS for the European Space Agency”, dapat diakses pada http://www.anoushehansari.com/press/AA%20ESA%209%2015%2006.pdf, pada 13 Juni 2011, pukul 23.00 WIB. 351

“Space Tourist – Trailer”, http://www.youtube.com/watch?v=TkThPwcb0IQ, diakses pada 5 Juni 2011, pukul 21.00 WIB. 352



118

sama yang dilakukannya dengan Space Adventures yang juga mengatur perjalanan wisatanya. Untuk masalah kewarganegaraan, Anousheh Ansari diwajibkan untuk membuat visa Rusia sebagai prosedur yang harus dia jalani sebelum masuk ke Rusia dan mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa dengan jenis orbital spaceflight. Dengan demikian, dibuatlah kontrak kerja sama antara perusahaan swasta yang mengurusi keberangkatan Anousheh Ansari, yaitu Space Adventures dengan Rosaviakosmos dan RSC Energia dalam bentuk a joint commercial venture. Isi perjanjian tersebut memuat seputar pertanggungjawaban dan masalah lain menyangkut kegiatan wisata ruang angkasa yang harus disetujui oleh Anousheh Ansari sebagai wisatawan.353 Selain itu, Ansari yang ikut dalam beberapa eksperimen dalam kegiatan wisata tersebut, terkait pula mengenai adanya hak kekayaan intelektual atas hasil yang diketahuinya dari penelitian tersebut. Perlu diperhatikan bahwa pada saat Anousheh Ansari berangkat ke ruang angkasa, Amerika Serikat telah membuat hukum nasional mengenai kegiatan komersial di ruang angkasa, berupa suatu peraturan mengenai pertanggungjawaban dari keikutsertaan orang biasa dalam kegiatan wisata ruang angkasa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dengan adanya prinsip informed consent, berisi persetujuan wisatawan ruang angkasa untuk dapat mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa yang cukup berbahaya dengan risikorisiko yang ditanggung secara sukarela oleh wisatawan tersebut. Sehingga, masalah pertanggungjawaban dengan berdasar pada ketentuan nasional Amerika Serikat dalam CSLAA menjadi isu hukum penting dari keberangkatan Anousheh Ansari ke ruang angkasa dalam suatu kegiatan wisata ruang angkasa. 4.3.2.1 Pertanggungjawaban dan Asuransi pada Anousheh Ansari Masalah pertanggungjawaban pada diri Anousheh Ansari bila dikaitkan dengan IGA 1998, maka merujuk pada Pasal 16 IGA 1998. Karena kegiatan ini bersifat komersial yang memungkinkan terjadinya klaim negara anggota dengan pihak swastanya, sehingga keluar dari batasan cross-waiver of 353

International Academy of Astronautics Study Group, “Medical Safety Considerations for Passengers on Short-Duration Commercial Orbital Space Flight”, http://iaaweb.org/iaa/Studies/sg26finalreport.pdf.


119

liability. Dengan demikian, perlu adanya asuransi yang menjadi kepentingan Anousheh Ansari selama ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa. Selain

merujuk

pada

Pasal

16

IGA

1998,

masalah

pertanggungjawaban terkait pula dengan hukum nasional dari Anousheh Ansari sendiri, yaitu hukum Amerika Serikat. Dalam perjalananya ke ruang angkasa di tahun 2006 lalu, Anousheh Ansari diharuskan menyetujui suatu pernyataan kesiapan berupa risiko-risiko yang akan dia hadapi saat ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa. Pernyataan tersebut masuk dalam suatu informed consent yang menjadi syarat utama bagi wisatawan ruang angkasa/spaceflight participant untuk mengikuti kegiatan wisata di ruang angkasa. Berdasarkan Pasal 14 bagian 460.45 (f) CSLAA, setiap orang biasa yang akan menjadi wisatawan ruang angkasa atau space flight participant, diharuskan menyetujui adanya informed consent yang terdiri atas354: 1.

Pengertian wisatawan ruang angkasa akan risiko-risiko yang akan dihadapi dari kegiatan wisata tersebut

2.

Keikutsertaannya tersebut merupakan suatu hal yang sukarela

3.

FAA tidak menganggap orang biasa di bawah usia 18 tahun dapat memberikan informed consent, sehingga tidak diizinkan untuk ikut kegiatan tersebut. Terkait dengan Anousheh Ansari, maka jelas dia merupakan orang

biasa yang dikategorikan kompeten karena usianya saat ikut kegiatan wisata ruang angkasa adalah 18 tahun. Kemudian, dalam beberapa wawancara, dia juga sering menyebutkan bahwa keikusertaanya dalam kegiatan wisata ruang angkasa merupakan keinginannya dari kecil dan dia juga sukarela serta mengetahui secara pasti risiko-risiko yang akan dihadapi dari kegiatan wisata ruang angkasa tersebut.355 Sehingga dia pun menandatangani informed consent dan dinyatakan siap mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban yang terjadi pada dirinya menjadi urusan pribadinya melalui 354

Brienna Henwood dan Richard Hamilton MD, National Aerospace Training and Research Center, dapat diakses pada: http://www.aiaa.org/pdf/industry/presentations/Hamilton_and_Henwood_NASTAR.pdf, 13 Juni 2011, pukul 00.00 WIB. 355



120

adanya asuransi jiwa sebelum masuk dalam pelatihan untuk kesiapannya mengikuti perjalanan wisata ke ruang angkasa. Asuransi yang dibuat oleh Anousheh Ansari, dapat dipastikan dibuat pada negara peluncurnya, yaitu Rusia. Hal tersebut didasarkan pada pengertian negara peluncur atau launching state pada Pasal I (c) Liability Convention 1972. Dengan begitu, asuransi jiwa yang dibuat Ansari adalah meliputi pada masa pelatihan Anousheh Ansari di Star City, Rusia, peluncuran Ansari dengan menggunakan pesawat Soyuz TMA-9 dalam sebuah misi yang bernama Expedition 14, kegiatan wisata ruang angkasa yang berlangsung selama delapan hari di ISS, dan peluncuran Anousheh Ansari kembali ke bumi dengan menumpang pesawat Soyuz TMA-8 dalam sebuah misi yang bernama Expedition 13. Sehingga, asuransi jiwa tersebut akan menjamin perlindungan keselamatan pada diri Anousheh Ansari dan apabila dia diketahui telah mengakibatkan kerusakaan pada pihak ketiga, maka dari asuransinya tersebut dia diharuskan untuk membayar sejumlah dana dari akibat kerusakaan yang ditimbulkan pada pihak ketiga. Pengecualiannya adalah jika ternyata yang menyebabkan kerusakaan adalah negara peluncurnya, maka Rusia yang nantinya harus bertanggung jawab pada pihak ketiga atas kerusakaan yang dibuatnya. 4.3.2.2 Hak Kekayaan Intelektual Terkait Anousheh Ansari Karena dalam kegiatan wisata ruang angkasa Anousheh Ansari juga ikut dalam kegiatan penelitian lebih jauh mengenai terjadinya anemia, pengaruh perubahan otot sakit punggung bagian bawah, dan konsekuensi mengenai adanya radiasi di ruang angkasa yang dipimpin oleh ESA, maka ketentuan seputar hak kekayaan intelektual juga menjadi sesuatu yang penting dibahas. Hak kekayaan intelektual ini terkait dengan adanya kemungkinan Anousheh Ansari mengambil tanpa izin hasil penelitian yang telah dilakukannya di ruang angkasa. Sama halnya dengan Mark Shuttleworth, maka hak kekayaan intelektual tersebut terkait dengan Pasal 21 IGA 1998 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota 356 yang melakukan penelitian dilindungi dari adanya tindakan duplikasi. 356

Negara anggota yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah negara-negara yang tergabung dalam ESA, yang melakukan a scientific agreement dengan Anousheh Ansari. “Space Adventures’ Client, Anousheh Ansari, to Perform Research on the ISS for the European


121

Sehingga, bagi Anousheh Ansari, dia terlindungi dengan adanya Pasal 9 ayat (2) IGA 1998 bahwa telah terjadi sebuah simbiosis saling menguntungkan antara dirinya dengan pihak ESA dalam kegiatan tersebut. Seperti yang telah disebutkan bahwa diantara ESA yang merupakan pimpinan dari kegiatan penelitian dengan Anousheh Ansari telah terjadi perjanjian ilmiah seputar keikutsertaan Anousheh Ansari dalam kegiatan penelitian. 357 Tentunya, hasil penelitiannya juga diketahui oleh Anousheh Ansari. Dengan demikian, antara Anousheh Ansari dengan pihak ESA telah terjadi simbiosis yang saling menguntungkan, karena pada penelitian tersebut, pihak dari ESA tidak ikut dalam peluncuran ke ruang angkasa, sedangakan mereka membutuhkan penelitian tersebut. Di sisi lain, Anousheh Ansari yang ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa, juga berkeinginan untuk ikut dalam suatu penelitian. Maka, simbiosis saling menguntungkan pun terjadi pada kontrak kerja sama penelitian antara Anousheh Ansari dengan pihak ESA.

Space Agency”, dapat diakses pada http://www.anoushehansari.com/press/AA%20ESA%209%2015%2006.pdf, pada 13 Juni 2011, pukul 23.00 WIB. 357 “Space Adventures’ Client, Anousheh Ansari, to Perform Research on the ISS for the European Space Agency”, dapat diakses pada http://www.anoushehansari.com/press/AA%20ESA%209%2015%2006.pdf.


122

BAB V PENUTUP 5.1 KESIMPULAN Kegiatan wisata ruang angkasa sekalipun dikategorikan sebagai kegiatan yang menantang, tetapi jelas merupakan suatu bisnis masa depan yang menguntungkan. Kegiatan wisata tersebut merupakan salah satu contoh dari kegiatan komersialisasi ruang angkasa yang semakin berkembang, sejak kemunculannya pertama kali pada tahun 2001. Atas alasan masih dalam tahap pengembangan, baik mencakup infrastruktur maupun hukum yang mengaturnya, sebagian orang yang berkecimpung di bidang kegiatan wisata ruang angkasa mengatakan bahwa akan menunda peluncuran wisatawan ruang angkasa berikutnya, hingga tahun 2015 atau 2017 mendatang. 358 Berikut ini adalah kesimpulan dari pembahasan mengenai kegiatan wisata ruang angkasa ditinjau dari hukum internasional: 1.

Kegiatan wisata ruang angkasa merupakan salah satu bentuk dari kegiatan komersialisasi ruang angkasa. Kegiatan wisata ruang angkasa (space tourism) merupakan suatu kegiatan mengunjungi ruang angkasa dengan tujuan utama untuk berwisata/berkreasi dengan sebelumnya membayar sejumlah dana tertentu untuk dapat mengikuti perjalanan tersebut. Ide dari adanya kegiatan wisata ini berasal dari pihak-pihak swasta yang merasa melihat peluang besar dari dibukanya kesempatan berkunjung ke ruang angkasa bagi orang-orang umum, tanpa harus bersusah payah menjadi seorang astronaut. Orang umum tersebut lantas disebut sebagai wisatawan ruang angkasa, yang dengan sukarela mengikuti perjalanan wisata ke ruang angkasa. Dengan demikian, atas adanya kesamaan unsur, terutama dari segi adanya keuntungan, maka kegiatan wisata ruang angkasa dapat digolongkan sebagai salah satu jenis kegiatan komersialisasi ruang angkasa terbaru, dibanding kegiatan komersialisasi yang sudah-sudah, seperti transportasi ruang angkasa atau satelit telekomunikasi.

358



123

Selain itu, dengan besarnya rasa keingintahuan manusia akan alam semesta, maka sejak pertama kali manusia muncul ke dunia sudah terbersit keinginan untuk dapat melakukan penjelajahan ke seluruh dunia, termasuk ke ruang angkasa. Dari yang hanya sebuah cerita klasik dalam literatur kuno, penjelajahan ke ruang angkasa kemudian semakin berkembang dengan adanya manusia-manusia yang menjadi utusan umat manusia atau dikatakan sebagai astronaut. Namun, karena besarnya keinginan manusia untuk dapat merasakan sendiri kegiatan di ruang angkasa, maka terciptalah suatu kegiatan wisata yang dapat membawa orang umum ke ruang angkasa untuk merasakan ruang angkasa sebagai ‘the last frontier.’ Diawali di tahun 2001, seorang warga biasa asal Amerika Serikat, Dennis Tito, menjadi orang umum pertama yang berhasil mengunjungi ruang angkasa, bukan untuk kepentingan ilmiah/penelitian, melainkan untuk tujuan rekreasi dan menikmati ruang angkasa dari perspektifnya sendiri. Hingga akhirnya, enam orang umum lainnya, yaitu Mark Shuttleworth, Greg Olsen, Anousheh Ansari, Charles Simonyi, Richard Garriot, dan Guy Laliberte, mengikuti jejak Dennis Tito dan banyak pihak swasta yang akhirnya tertarik untuk mengembangkan binis wisata ke ruang angkasa dengan lebih serius. Saat ini, kegiatan wisata ruang angkasa dapat digolongkan menjadi dua jenis wisata, yaitu orbital spaceflight dan sub-orbital spaceflight. Jenis wisata orbital spaceflight adalah peluncuran ke ruang angkasa dengan sebuah pesawat ruang angkasa yang membawa wisatawan ruang angkasa hingga berada di suatu lintasan orbit pada ketinggian tertentu, kemudian wisatawan tersebut bisa merasakan suasana ruang angkasa dalam waktu yang relatif lama sehingga bisa berkali-kali mengitari bumi karena pesawat yang ditumpanginya bisa berevolusi mengelilingi bumi. Sedangkan, jenis wisata sub-orbital spaceflight adalah peluncuran ke ruang angkasa dengan sebuah pesawat ruang angkasa yang membawa wisatawan pada suatu lintasan orbit yang memotong bumi sehingga orang tersebut hanya merasakan ruang angkasa pada suatu ketinggian tertentu di


124

atas permukaan bumi lalu akan kembali lagi ke bumi dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi. Masing-masing jenis wisata ruang angkasa tersebut memiliki tahap pelatihan tersendiri, yang secara garis besar hampir sama. Tahap penelitian harus dilakukan oleh seorang wisatawan ruang angkasa sebagai salah satu kewajibannya sebelum mengikuti kegiatan wisata di ruang angkasa. Tentunya, hal itu berhubungan dengan adaptasi diri yang jauh berbeda antara kehidupan di bumi dan di ruang angkasa. Tahap pelatihannya terdiri dari pengenalan terhadap ruang angkasa, survival training dari beberapa keadaan yang mungkin terjadi di ruang angkasa, medical training, G tolerance dan high altitude, space motion dan zero-G theory, onboard systems orientation dan generic vehicle orientation, dan flight and emergency procedures. Dengan prospek keuntungan yang sangat tinggi, maka banyak akhirnya pihak swasta yang mencoba peruntungannya dalam bisnis wisata ruang angkasa. Sebut saja Space Adventures, yang bisa dikatakan sebagai perusahaan pertama yang memulai binsis wisata ruang angkasa. Dari tujuh wisatawan ruang angkasa yang sudah melakukan perjalanannya ke ruang angkasa, kesemuanya menggunakan jasa Space Adventures untuk mengatur kegiatan wisata mereka di ruang angkasa mereka dengan jenis orbital spaceflight. Space Adventures sendiri saat ini belum ada rencana untuk melakukan peluncuran terhadap orang umum karena masih melakukan pengembangan terhadap jenis wisata ruang angkasa lainnya, yaitu suborbital spaceflight. Perusahaan swasta lainnya yang juga fokus dalam pengembangan bisnis wisata ruang angkasa adalah Virgin Galactic yang dimiliki oleh Richard Branson sebagai direktur utama dari perusahaan Virgin Group. Virgin Galactic sendiri lebih fokus pada jenis wisata suborbital spaceflight dan walaupun telah menjual habis tiket jenis wisata tersebut pada publik, pengembangan teknologi yang aman dan kondusif masih terus dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penumpangnya.


125

2.

Aspek-aspek hukum internasional dalam kegiatan wisata ruang angkasa adalah isu pembatasan rezim udara dan angkasa untuk menentukan hukum mana yang lebih sesuai dengan kegiatan wisata ruang angkasa, status hukum dari wisatawan ruang angkasa sebagai individu yang ikut dalam kegiatan wisata ruang angkasa, masalah pendaftaran dan yurisdiksi dari pesawat ruang angkasa yang digunakan dalam kegiatan wisata, aspek pertanggungjawaban dan asuransi terkait pada wisatawan ruang angkasa dan pihak ketiga (third-party liability), penggunaan ISS untuk kegiatan wisata ruang angkasa, khususnya jenis wisata orbital space flight, dan hak kekayaan intelektual. Selain itu, untuk aspek hukum nasional terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa hanya dibahas keterkaitannya dengan hukum nasional Amerika Serikat karena diantara negara di dunia, hanya Amerika Serikat yang memiliki ketentuan mengenai kegiatan wisata ruang angkasa yang cukup memadai. Dalam isu pembatasan ruang udara dengan ruang angkasa terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa, maka rezim hukum angkasa yang digunakan dengan alasan sederhana bahwa seluruh teknologi yang digunakan dalam kegiatan wisata tersebut banyak menggunakan teknologi untuk keperluan ruang angkasa. Selain itu, dalam bahasan status hukum terkait wisatawan ruang angkasa hingga saat ini masih menjadi suatu pembahasan angkasa/space

menyeluruh tourist

karena

belum

dapat

terminologi

wisatawan

dikategorikan

pada

ruang konvensi

internasional manapun. Namun yang pasti, bila terjadi kecelakaan terhadap dirinya, wisatawan ruang angkasa tetap harus dirujuk pada Rescue Agreement 1968, IGA 1998 dan yang paling penting adalah dengan melihat terlebih dahulu hukum nasional dari wisatawan ruang angkasa tersebut. Misalnya saja terkait dengan masalah pertanggungjawaban, ketentuan nasional dari suatu negara yang telah secara komprehensif memberi penjelasan tentang masalah tersebut adalah Amerika Serikat melalui CSLAA yang memberikan pengaturan mengenai wisatawan ruang angkasa yang diistilahkan sebagai ‘space flight participant.’ Melalui ketentuan lebih lanjut seputar space flight participant/wisatawan ruang angkasa, yaitu The


126

Final Rule Human Space Flight Requirements for Crew and Space Flight Participants, maka Amerika Serikat telah memberi pengaturan secara jelas mengenai status hukum dari wisatawan ruang angkasa. Bahwa dapat disimpulkan dari ketentuan tersebut, wisatawan ruang angkasa/space flight participant adalah diakui keadaanya. Selain itu, terkait dengan masalah pendaftaran dan yurisdiksi dari pesawat ruang angkasa yang digunakan dalam kegiatan wisata ruang angkasa, maka tetap merujuk pada ketentuan internasional, yaitu Registration Convention 1975.

Selanjutnya, terkait dengan masalah

pertanggungjawaban, maka perlu diperhatikan yurisdiksi antara wisatawan ruang angkasa dengan negara peluncurnya. Diantara mereka, melalui perusahaan swasta yang mengatur perjalanan wisatawan ruang angkasa dengan perusahaan swasta di negara peluncur sekaligus badan yang mengurusi peluncuran ke ruang angkasa, akan dibentuk suatu kontrak kerja sama yang membahas mengenai masalah pertanggungjawaban dan masalah terkait dengan kegiatan wisata ruang angkasa. Masalah pertanggungjawaban tersebut

masih

merujuk

pada

Liability

Convention

1972,

tetapi

pertanggungjawaban terhadap wisatawan ruang angkasa adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri melalui suatu asuransi jiwa yang menjamin perlindungan wisatawan tersebut. Asuransi jiwa tersebut akan melindungi keselamatan wisatawan ruang angkasa pada saat tahap pelatihan, peluncuran dengan menggunakan pesawat ruang angkasa, kegiatan wisata di ruang angkasa, dan peluncuran kembali ke bumi. Nantinya, asuransi tersebut dibuat pada perusahaan asuransi di negara peluncurannya. Terkait dengan pertanggungjawaban pada pihak ketiga, bila kerusakaan terjadi akibat perbuatan wisatawan ruang angkasa, maka melalui asuransi yang dimilikinya

wisatawan

tersebut

berkewajiban

untuk

memberikan

pertanggungjawaban. Sedangkan, bila diketahui yang mengakibatkan kerusakaan pada pihak ketiga adalah negara peluncur, maka menjadi kewenangan negara peluncur terhadap hal tersebut. Untuk penggunaan ISS sebagai destinasi wisata ruang angkasa merupakan suatu hal yang pada akhirnya dimungkinkan dengan


127

dibentuknya Principles Regarding Processes and Criteria for Selection, Assignment, Training, Certification of ISS (Expedition and Visiting) Crewmembers oleh Multilateral Coordination Board (MCB) yang bekerja sama dengan Multilateral Crew Operations Panel (MCOP). Ketentuan tersebut dibentuk sebagai amanat dari IGA 1998, yang pembahasan utamanya adalah mengenai pemanfaatan dan pengembangan ISS. Dengan begitu, seorang wisatawan ruang angkasa dengan jenis wisata orbital spaceflight, dapat mengunjungi ISS sebagai destinasi wisatanya dengan sebelumnya

melakukan

pelatihan

yang

khusus

diterapkan

pada

astronaut/kosmonaut profesional, tetapi disesuaikan dengan kapastitasnya sebagai wisatawan ruang angkasa. Berikutnya adalah mengenai hak kekayaan intelektual yang menjadi isu hukum lainnya terkait keberangkatan seorang wisatawan ruang angkasa. Perlu diketahui bahwa ada kalanya, seorang wisatawan yang berada dalam kegiatan wisata ruang angkasa juga ikut dalam hal penelitian yang digelar oleh sebuah lembaga, sehingga wisatawan tersebut akan mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan. Misalnya saja, wisatawan Mark Shuttleworth yang ikut dalam penelitian seputar penyakit HIV/AIDS dan human genome serta Anousheh Ansari yang bekerja sama dengan ESA dalam sebuah penelitian ilmiah seputar penelitian lebih jauh mengenai terjadinya anemia, pengaruh perubahan otot sakit punggung bagian bawah, dan konsekuensi mengenai adanya radiasi di ruang angkasa. Dengan demikian, merujuk pada IGA 1998, maka pihak utama dalam penelitian tersebut dilindungi dengan Pasal 16 IGA 1998 yang menyatakan bahwa adanya perlindungan terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh negara anggota IGA 1998 di ISS. Namun, di sisi lain, dimungkinkan untuk dilakukan barter dari hasil penelitian yang dilakukan oleh negara anggota, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) IGA 1998. Sehingga, memungkinkan seorang wisatawan ruang angkasa untuk ikut dalam penelitian dan mengetahui akan hasil penelitiannya, selain perjalanan wisata ruang angkasa yang menjadi tujuan utama mereka.


128

Berkaitan dengan aspek hukum nasional adalah hukum nasional Amerika Serikat, terutama masalah pertanggungjawaban dalam kegiatan wisata ruang angkasa yang menjadi kewajiban bagi wisatawan itu sendiri. Pengecualiannya adalah bila dalam kegiatan wisata ruang angkasa terjadi suatu kesalahan/kelalaian dari negara peluncur atau operator/pihak swasta atas pesawat ruang angkasa yang digunakan dalam kegiatan tersebut, berarti menjadi pertanggungjawaban negara peluncur atau operator/pihak swasta. Pertanggungjawaban pada diri wisatawan sendiri terkait dengan prinsip informed consent yang terdapat dalam Pasal 14 Bagian 460.45 CSLAA yang mengatur mengenai prinsip tersebut. Informed consent dibentuk atas kesukarelaan seorang calon wisatawan ruang angkasa untuk ikut dalam kegiatan wisata ke ruang angkasa. Dengan persyaratan utama, yaitu usia di atas 18 tahun, maka orang umum dapat menyetujui informed consent terkait keikutsertaannya dalam kegiatan wisata ruang angkasa. Di dalam pernyataan yang terdapat dalam informed consent secara garis besar terdiri dari kemungkinan risiko-risiko berupa kecelakaan/cedera/kematian dari suatu kegiatan di ruang angkasa, termasuk pula pernyataan tentang Pemerintah Amerika Serikat yang belum memiliki sertifikasi yang sempurna

untuk

memperbolehkan

kegiatan

wisata

ruang

angkasa

dilaksanakan dalam rangka membawa crew-members beserta wisatawan ruang angkasa mengikuti perjalanan wisata ke ruang angkasa. Kemudian, wisatawan ruang angkasa yang telah diterima pernyataan informed consentnya akan mengikuti pelatihan terkait adaptasi di ruang angkasa untuk menunjang perfomanya saat mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa. Untuk menjamin keselamatan diri wisatawan, maka dia diwajibkan untuk membuat asuransi jiwa yang menjamin perlindungan wisatawan selama mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa, dimulai dari tahap pelatihan, peluncuran, kegiatan di ruang angkasa, dan peluncuran kembali. 3.

Kegiatan wisata ruang angkasa telah dilaksanakan adalah tujuh kali dan yang dianalisis berdasarkan hukum internasional hanyalah tiga wisatawan


129

ruang angkasa, yaitu Dennis Tito, Mark Shuttleworth, dan Anousheh Ansari. Pada wisatawan ruang angkasa pertama, yaitu Dennis Tito, isu hukum yang penting adalah terkait dengan penggunaan ISS untuk kegiatan wisata ruang angkasa berjenis orbital spaceflight pertama kali dan masalah pertanggungjawaban serta asuransi atas keberangkatannya. Untuk isu hukum mengenai penggunaan ISS pertama kali untuk kegiatan wisata ruang angkasa dengan jenis orbital spaceflight, maka Rosaviakosmos sebagai pihak yang membantu kegiatan wisata ruang angkasa Tito, diajukan sebuah permohonan pembebasan ISS untuk wisatawan/astronaut non-profesional kepada MCB diantara negara-negara anggota dalam rezim ISS. Kemudian, berdasarkan Pasal 1 IGA 1998, perizinan penggunaan ISS untuk destinasi wisata tersebut diterima dan wisatawan ruang angkasa akhirnya diperbolehkan mengunjungi ISS sebagai destinasi wisata mereka. Untuk masalah pertanggungjawaban, Dennis Tito membuat asuransi jiwa bagi dirinya melalui perusahaan di negara peluncurnya, Rusia, yaitu Avikos. Pembuatan asuransi di negara peluncur di dasarkan pada Pasal I (c) Liability Convention 1972, mengenai pengertian negara peluncur (launching state). Karena segala kegiatan wisata ruang angkasa dilakukan di negara peluncurnya, di Rusia, maka Dennis Tito diharuskan membuat asuransi di negara tersebut. Selain itu, pada keberangkatan Mark Shuttleworth, yang menjadi isu hukum adalah mengenai hak kekayaan intelektual atas keikutsertaannya pada penelitian di ruang angkasa dan dengan begitu dia pun mengetahui hasil penelitian tersebut. Untuk menghindari dirinya dari kemungkinan tindakan duplikasi, maka menurut Pasal 9 ayat (2) IGA 1998, dia pun dapat melakukan simbiosis mutualisme dengan pihak pertama yang melakukan penelitian dengan pembayaran sejumlah dana tertentu termasuk dana untuk kegiatan wisata ruang angkasanya. Sehingga dia pun dengan leluasa dapat mengetahui hasil dari penelitian yang diikutinya. Untuk masalah pertanggungjawabannya, dia diharuskan membuat asuransi jiwa yang menjamin perlindungan keselamatannya selama kegiatan wisata ruang


130

angkasa, baik pada tahap pelatihan, peluncuran ke ruang angkasa, kegiatan wisata di ruang angkasa, dan peluncuran kembali ke bumi di negara peluncurnya, Rusia, berdasarkan Pasal I (c) Liability Convention 1972. Perusahaan yang membantu Mark Shuttleworth terkait asuransi adalah Megaruss. Terakhir, pada keberangkatan Anousheh Ansari, isu hukum terkait adalah mengenai pertanggungjawaban yang dibuatnya mengikuti hukum nasional Amerika Serikat. Berdasarkan Pasal 14 Bagian 460.45 CSLAA, dengan adanya prinsip informed consent yang harus dibuat oleh Ansari menjadikan harus membuat asuransi di negara peluncurnya, Rusia, untuk menjamin keselamatan selama mengikuti kegiatan wisata ruang angkasa. Selain itu, isu hukum terkait lainnya adalah hak kekayaan intelektual karena Ansari mengikuti penelitian dan mengetahui hasilnya. Penelitian tersebut diadakan oleh ESA sebagai pihak pertama dan dibuat dalam bentuk perjanjian ilmiah antara ESA dengan Anousheh Ansari sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) IGA 1998. 5.2

SARAN Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diperoleh beberapa saran terkait

dengan keberlangsungan kegiatan wisata ruang angkasa di masa depan, khususnya dari segi hukum yang berskala internasional, diantaranya adalah: 1.

Rekomendasi hukum berskala internasional perlu dibuat untuk menjamin secara utuh kegiatan wisata ruang angkasa, yang kemungkinan akan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh manusia, terutama orang biasa di banyak negara di dunia;

2.

Sehingga, bila hukum internasional yang pasti tersebut telah terbentuk, status akan wisatawan ruang angkasa akan semakin jelas dan tidak tumpang tindih dengan status hukum astronaut;

3.

Dengan demikian, masalah pertanggungjawaban, terutama terkait dengan wisatawan ruang angkasa dengan adanya hukum internasional tersebut, akan memudahkan dan memberi kepastian hukum yang tepat guna, sekalipun telah diatur dalam hukum nasional dari wisatawan ruang angkasa itu.


131

DAFTAR PUSTAKA BUKU: Adolf, Huala. Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional. Bandung: CV. Rajawali. 1991. B, Sandeepa Bhat. Space Law In the Era of Commercialization. New Delhi: Eastern Book Company. 2010. Feng, Shuxing. et. all. Space Tourism from Dream to Reality: Final Report International Space University Summes Session Program. Strasbourg: International Space University. 2000. Goh, Gerardine Meishan. Dispute Settlement in International Space Law: A Multi-Door Courthouse for Outer Space. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 2007 Goldman, Nathan C. Space Policy: An Introduction. Iowa: Iowa State University Press. 1992. Lyall, Francis and Paul B. Larsen. Space Law A Treatise. Farnham (Surrey): Ashgate Publishing Limited. 2009. Kayser, Valerie. Launching Space Objects: Issues of Liability and Future Prospects. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 2001. Kusumaatmadja, Mocthar dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Cet. 3. Bandung: PT. Alumni. 2003. Mamudji, Sri. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Cet.1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005. Mauna, Boer. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Ed. 2. Bandung: PT. Alumni. 2005. Sadeh, Eligar. The Politics of Space: A Survey. London: Routledge. 2011 Schrogl, Kai-Uwe. Space Law: Current Problems and Perspective for Future Regulation. Boom: Eleven International Publishing. 2005. Universitas Indonesia Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

132

Seedhouse, Erik. Tourist in Space: A Practical Guide. New York: Praxis Publishing Ltd. 2008. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet.3. Jakarta: UI Press. 1996. Tatsuzawa, K. Legal Aspects of Space Commercialization. Tokyo: CSP Japan Inc. 1992. JURNAL: Bahar, Wahyuni. Pertanggugjawaban Negara Terhadap Aktivitas Komersial di Ruang Angkasa, dalam Hukum Angkasa dan Perkembangannya. Bandung: Remadja Karya CV. 1998. Bornemann, Lauren S.-B. This is Ground Control to Major Tom Your Wife Would Like to Sue but There’s Nothing We Can Doy The Unlikelihood that the FTCA Waives Sovereign Immunity for Torts Committed by United States Employees in Outer Space: A Call for Preemptive Legislation. Dallas: 63 Journal of Air Law and Commerce 517. 1998. Collins, Patrick. “Space Tourism Market Demand and the Transportation Infrastructure, Invited speech to the AIAA/ICAS Symposium 'The Next 100 Years' in honour of the Wright Brothers' first flight.” 2003. http://www.spacefuture.com/archive/space_tourism_market_demand_ and_the_transportation_infrastructure.shtml. Diakses pada 7 April 2011 pukul 01.25 WIB. ____________. “Space Tourism Recent Progress and Future Prospects.” http://www.spacefuture.com/archive/space_tourism_recent_progress_ and_future_prospects.shtml. Diakses pada 6 April 2011, pukul 13.00 WIB. Doldirina, Catherine. A Rightly Balanced Intellectual Property Rights Regime As a Mechanism to Echance Commercial Earth Observation Activities. Madison: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. 2010. Dunk, Frans G. von Der. Conference on Security and Risk Management in a New Space Era: Military, Commercial, and Tourism Dimensions – Passing the Buck to Rogers: International Liabilitty Issues in Private Spaceflight. Nebraska: University of Nebraska. 2007.


133

___________________ dan M.M.T.A Brus. The International Space Station: Commercial Utilisation from a European Legal Perspective. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 2006. Ferreiro, Elisa Gonzales dan Alvaro Azcarraga. “Orbital Space Ports: Their Operating Procedures and Legal Frame.” 58th International Astronautical Congress 2007, 50th International Colloquium on the Law of Outer Space (IISL) (E6.) (IAC-07-E6.2.06) Legal Issue of Private Spaceflight and Space Tourism (2.). Madison: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. 2007. Freeland, Steven. The Impact of Space Tourism on the International Law of Outer Space. Madison: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. 2005. Goehlich, Robert Alexander. Space Tourism: Lecture Series. Yokohama: Department of System Design Engineering Keio University. 2003. Hall, Rex D. and David J. Shayler. Soyuz: A Universal Spacecraft. Chichester: Praxis Publishing. 2003. Henwood, Brienna dan Richard Hamilton MD. National Aerospace Training and Research Center. Dapat diakses pada: http://www.aiaa.org/pdf/industry/presentations/Hamilton_and_Henwo od_NASTAR.pdf, 13 Juni 2011, pukul 00.00 WIB. Hobe, Stephan. Legal Aspects of Space Tourism. Nebraska: Law Review. 2007. Ito, Atsuyo. The Advent of a New Era of Commercial Space Tourism and Associated Legal Issues. Madison: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. 2009. Juwana, Hikmahanto. “Perluasaan Ruang Lingkup Hukum Angkasa.” Hukum Angkasa: Modul, Bahan Bacaan dan Dokumen. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2000. Knutson, Tracey Knutson. “What is “Informed Consent” for Spaceflight Participants in the Soon to Launch Space Tourism Industry?” Journal of Space Law. Vol. 33. Mississippi: University of Mississipi. 2007.


134

Lund, Eric A. Government Incentives to the Commercial Space Launch Industry: Analysis and Recommendations. Florida: Embry-Riddle Aeronautical University. 1999. Marsh, Melvin S Marsh. Ethical Issues Regarding Informed Consent for Minors for Space Tourism. Dapat diakses pada: http://www.astrosociology.org/Library/PDF/SPESIF2010_Marsh_Info rmedConsent.pdf. Masson-Zwaan, Tanja dan Steven Freeland. Between Heaven and Earth: The Legal Challenges of Human Space Travel. London: Elsevier Ltd. 2010. Morato, Antonio Carlos Morato. Private Enterprise Liability for Space Servicing, Madison: The American Institute, Inc. 2008. O’Brien, Zeldine Niamh. Equity and the Space Tourist. Madison: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. 2007. Smith, Lesley Jane dan Kay-Uwe Horl. Legal Parameters of Space Tourism. Madison: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. 2003. Tatsuzawa, Kunihiko. “The Regulation of Commercial Space Activities by the Non-Governmental Entities in Space Law.” Jepang: 1998. http://www.spacefuture.com/archive/the_regulation_of_commercial_s pace_activities_by_the_non_governmental_entities_in_space_law.sht ml. diakses pada 20 Maret 2011 pukul 22.30 WIB. Webber, Derek. Space Tourism – A New Field for Space Law. Los Angeles: CLE Space Law Conference. 2007. Wollersheim, Michael Wollersheim. “Consideration Towards the Legal Framework of Space Tourism”, 2nd International Symposium on Space Tourism, Bremen: 21-23 April 1999. http://www.spacefuture.com/archive/considerations_towards_the_leg al_framework_of_space_tourism.shtml. Diakses pada 8 Maret 2011, pukul 21.00 WIB. Yates, Rachel A. "Minimizing Regulation of Space Tourism to Stimulate Commercial, Private Launch Capabilities.”


135

“Decision Paper on Russian Aviation and Space Agency (Rosaviakosmos) request for MCB approval of exemption to fly Mr. Dennis Tito abord the April 2001 Soyuz 2 taxi flight to the International Space Statio (ISS).” dapat diakses pada: ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/2001/tito_decision.pdf. Diakses pada 10 Juni 2011, pukul 16.30 WIB. PERATURAN: United Nations. Treaty Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies. 1967. ___________. Convention on Registration of Objects Launhced into Outer Space. 1975. __________. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the Return of Objects Launched into Outer Space. 1968. _________. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies. 1984. United States of Federal Aviation Administration. Commercial Space Launch Amendment Act. 2004. ARTIKEL/SITUS: Wijayandaru. “50 tahun Peluncuran Sputnik.” http://www.shvoong.com/exactsciences/1704686-50-tahun-peluncuran-sputnik/, diterjemahkan oleh BBC Indonesia. Diakses pada 20 Maret 2011 pada pukul 19.38 WIB. Gene J. Koprowski. “Commercial travel to outer space a reality by 2012.” http://www.eturbonews.com/12628/commercial-travel-outer-spacereality-2012. 2009. Diakses pada 14 Februari 2011 pukul 21.45 WIB. Andre

James. “Spaceflights now for sale: scary part is price.” http://www.seattlepi.com/business/339535_spacetourism14.html. 2007. diakses pada 16 Maret 2011 pukul 20.30 WIB.

Raras

Cahyafitri. “Wisata luar angkasa akan kembali dibuka.” http://nationalgeographic.co.id/lihat/berita/409/wisata-luar-angkasa-


136

akan-kembali-dibuka. 2011. Diakses pada 14 Maret 2011 pukul 22.05 WIB. “Space Tourist: Dennis Tito.” http://www.space-tourism.ws/dennis-tito.htm. Diakses pada 2 Maret 2011 pukul 22.00 WIB. http://www.space-tourism.ws. Diakses pada 2 Maret 2011 pukul 21.55 WIB. “Introduction: What is Space Tourism?” http://www.spacefuture.com/tourism/introduction.shtml. Diakses pada 4 Maret 2011 pukul 22.15 WIB. http://www.oosa.unvienna.org/oosa/COPUOS/copuos.html. Maret 2011, pukul 20.45 WIB.

Diakses

pada

17

European Space Agency. “International Space Station Legal Framework.” http://www.esa.int/esaHS/ESAH7O0VMOC_iss_0.html. Diakses pada 16 Februari 2011 pukul 23.23 WIB. http://www.esa.int/esaHS/ESAH7O0VMOC_iss_0.html. Diakses pada 16 Februari 2011 pukul 23.23 WIB. “US $ 20 million buys a seightseeing trip in orbit: Tourist Visit the International Space Station.” http://www.spacetoday.org/Astronauts/SpaceTourists.html. Diakses pada 6 April 2011 pukul 23.39 WIB. http://www.scaled.com/projects/tierone/. Diakses pada 7 April 2011 pukul 00.59 WIB. “Charles Simonyi Returns to Space.” http://www.charlesinspace.com/. Diakses pada 7 April 2011 pukul 01.04 WIB. Carol Pinchefsky. “Interview with Anousheh Ansari: A Space Future Exclusive.” 1995. http://www.spacefuture.com/journal/journal.cgi?art=2006.09.30.ansa ri_returns_to_earth. Diakses pada 22 Maret 2011, pukul 15.37 WIB. “Company Overview.” http://www.xcor.com/about_us/index.html. Diakses pada 7 April 2011 pukul 06.23 WIB.


137

“Our

Vission.” http://www.spaceadventures.com/index.cfm?fuseaction=Our_Vision.w elcome. Diakses pada 7 April 2011, pukul 06.46 WIB.

“Space Tourism for All.” http://rt.com/news/space-tourism-perminov-program/. Diakses pada 10 Juni 2011, pukul 23.00 WIB. http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?%20pid=4578. Diakses pada 10 Juni 2011, pukul 17.15 WIB. “Russian Visa Requirements.” http://www.russianvisa.org/requirements.html. Diakses pada 10 Juni 2011, pukul 17.30 WIB. “Space Adventures.” http://www.bestrussiantour.com/space. Diakses pada 10 Juni 2011, pukul 18.15 WIB. Kevin

Bonsor. “How Space Tourism Works.” http://science.howstuffworks.com/space-tourism.htm. Diakses pada 31 Mei 2011 pukul 05.52 WIB.

www.space.com/missionlaunches/shuttleworth_insurance_020208.html. pada 31 Mei 2011 pukul 09.00 WIB. “Mark

“About

Diakses

Shuttleworth.” http://www.space-tourism.ws/Mark-Shuttleworth.html. Diakses pada 6 April 2011, pukul 14.15 WIB. Mark Shuttleworth.” http://www.africaninspace.com/home/aboutmark/index.shtml. Diakses pada 7 April 2011, pukul 15.00 WIB.

“Space Adventures Client: Anousheh Ansari to Perform Research on the ISS for the European Space Agency.” Dapat diakses pada http://www.anoushehansari.com/press/AA%20ESA%209%2015%200 6.pdf, pada 13 Juni 2011, pukul 23.00 WIB. “Law of the Russian Federation About Space Activity: Decree No. 5663-1 of the Russian House of Soviets.” http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/national/russian_federation/d ecree_5663-1_E.html. Diakses pada 9 Juni 2011, pukul 05.20 WIB.


138

http://www.esa.int/SPECIALS/ECSL/SEMPVTOR9HG_0.html. Diakses pada 9 Juni 2011, pukul 05.20 WIB. Randy Repcheck. FAA Orbital Human Space Flight – Statutory and Regulatory Background. Dapat diakses pada: www.faa.gov/.../FAAOrbitalHumanSpaceFlightStatutoryandRegulator yBackground.ppt, 10 Juni 2011, pukul 21.05 WIB. Rob

Coppinger. “Space Tourism: Fly at Your Own Peril.” http://www.flightglobal.com/articles/2009/04/11/324978/spacetourism-fly-at-your-own-peril.html. Diakses pada 10 Juni 2011, pukul 21.20 WIB.

“The

History of Space Tourism.” http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=110998144. Diakses pada 6 April 2011, pukul 12.00 WIB.

“SpaceRef

Focus On: Dennis Tito’s Vacation.” http://www.spaceref.com/focuson/tito/. Diakses pada 10 Juni 2011, pukul 16.00 WIB.

“Decision Paper on Russian Aviation and Space Agency (Rosaviakosmos) request for MCB approval of exemption to fly Mr. Dennis Tito abord the April 2001 Soyuz 2 taxi flight to the International Space Statio (ISS).” Dapat diakses pada: ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/2001/tito_decision.pdf, diakses pada 10 Juni 2011, pukul 16.30 WIB. “International Space Station Partnership Grants Flight Exemption for Dennis Tito.” http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=4603. Diakses pada 10 Juni 2011, pukul 18.45 WIB. “Space Tourist Lifts Off.” http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1945950.stm. Diakses pada 14 Juni 2011, pukul 11.00 WIB. “Space Adventures Client Mark Shuttleworth to Launch to the International Space Station.” http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=8130. Diakses pada 10 Juni 2011, pukul 23.00 WIB. “Mark

Shuttleworth’s Crewmates.” http://www.africaninspace.com/home/mission/spacetravel/crew.shtml. Diakses pada 7 April 2011 pukul 16.00 WIB.


139

“Anousheh Ansari.” http://www.space-tourism.ws/Anousheh-Ansari.html. Diakses pada 8 April 2011, pukul 10.00 WIB. “Daisuke Enomoto sues Space Adventures for $21M over canceled trip to International Space Station.” http://articles.nydailynews.com/2008-0925/news/17905575_1_space-adventures-international-space-stationanousheh-ansari. Diakses pada 9 Juni 2011, pukul 06.00 WIB. Ker

Than. “Ansari Expedition 13 Crew Return to Earth.” http://www.space.com/2957-ansari-expedition-13-crew-returnearth.html. Diakses pada 9 Juni 2011, pukul 06.05 WIB.

“Space Tourist – Trailer.” http://www.youtube.com/watch?v=TkThPwcb0IQ. Diakses pada 5 Juni 2011, pukul 21.00 WIB.

















A. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the M oon and Other Celestial Bodies The States Parties to this Treaty, Inspired by the great prospects opening up before mankind as a result of man’s entry into outer space, Recognizing the common interest of all mankind in the progress of the exploration and use of outer space for peaceful purposes, Believing that the exploration and use of outer space should be carried on for the benefit of all peoples irrespective of the degree of their economic or scientific development, Desiring to contribute to broad international cooperation in the scientific as well as the legal aspects of the exploration and use of outer space for peaceful purposes, Believing that such cooperation will contribute to the development of mutual understanding and to the strengthening of friendly relations between States and peoples, Recalling resolution 1962 (XVIII), entitled “Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space”, which was adopted unanimously by the United Nations General Assembly on 13 December 1963, Recalling resolution 1884 (XVIII), calling upon States to refrain from placing in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction or from installing such weapons on celestial bodies, which was adopted unanimously by the United Nations General Assembly on 17 October 1963, Taking account of United Nations General Assembly resolution 110 (II) of 3 November 1947, which condemned propaganda designed or likely to provoke or encourage any threat to the peace, breach of the peace or act of aggression, and considering that the aforementioned resolution is applicable to outer space, Convinced that a Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, will further the purposes and principles of the Charter of the United Nations, Have agreed on the following: Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

3

Art icle I The exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind. Outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies. There shall be freedom of scientific investigation in outer space, including the Moon and other celestial bodies, and States shall facilitate and encourage international cooperation in such investigation.

Art icle II Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.

Art icle III States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and understanding.

Art icle IV States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner. The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration of the Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited.

Art icle V States Parties to the Treaty shall regard astronauts as envoys of mankind in outer space and shall render to them all possible assistance in the event of accident, 4


distress, or emergency landing on the territory of another State Party or on the high seas. When astronauts make such a landing, they shall be safely and promptly returned to the State of registry of their space vehicle. In carrying on activities in outer space and on celestial bodies, the astronauts of one State Party shall render all possible assistance to the astronauts of other States Parties. States Parties to the Treaty shall immediately inform the other States Parties to the Treaty or the Secretary-General of the United Nations of any phenomena they discover in outer space, including the Moon and other celestial bodies, which could constitute a danger to the life or health of astronauts.

Art icle VI States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty. The activities of non-governmental entities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to the Treaty. When activities are carried on in outer space, including the Moon and other celestial bodies, by an international organization, responsibility for compliance with this Treaty shall be borne both by the international organization and by the States Parties to the Treaty participating in such organization.

Art icle VII Each State Party to the Treaty that launches or procures the launching of an object into outer space, including the Moon and other celestial bodies, and each State Party from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable for damage to another State Party to the Treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component parts on the Earth, in air space or in outer space, including the Moon and other celestial bodies.

Art icle VIII A State Party to the Treaty on whose registry an object launched into outer space is carried shall retain jurisdiction and control over such object, and over any personnel thereof, while in outer space or on a celestial body. Ownership of objects launched into outer space, including objects landed or constructed on a celestial body, and of their component parts, is not affected by their presence in outer space or on a celestial body or by their return to the Earth. Such objects or component parts found beyond the limits of the State Party to the Treaty on whose registry they are carried shall be returned to that State Party, which shall, upon request, furnish identifying data prior to their return. Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

5

Art icle IX In the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, States Parties to the Treaty shall be guided by the principle of cooperation and mutual assistance and shall conduct all their activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, with due regard to the corresponding interests of all other States Parties to the Treaty. States Parties to the Treaty shall pursue studies of outer space, including the Moon and other celestial bodies, and conduct exploration of them so as to avoid their harmful contamination and also adverse changes in the environment of the Earth resulting from the introduction of extraterrestrial matter and, where necessary, shall adopt appropriate measures for this purpose. If a State Party to the Treaty has reason to believe that an activity or experiment planned by it or its nationals in outer space, including the Moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities of other States Parties in the peaceful exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, it shall undertake appropriate international consultations before proceeding with any such activity or experiment. A State Party to the Treaty which has reason to believe that an activity or experiment planned by another State Party in outer space, including the Moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities in the peaceful exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, may request consultation concerning the activity or experiment.

Art icle X In order to promote international cooperation in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, in conformity with the purposes of this Treaty, the States Parties to the Treaty shall consider on a basis of equality any requests by other States Parties to the Treaty to be afforded an opportunity to observe the flight of space objects launched by those States. The nature of such an opportunity for observation and the conditions under which it could be afforded shall be determined by agreement between the States concerned.

Art icle XI In order to promote international cooperation in the peaceful exploration and use of outer space, States Parties to the Treaty conducting activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, agree to inform the Secretary-General of the United Nations as well as the public and the international scientific community, to the greatest extent feasible and practicable, of the nature, conduct, locations and results of such activities. On receiving the said information, the SecretaryGeneral of the United Nations should be prepared to disseminate it immediately and effectively. 6


Art icle XII All stations, installations, equipment and space vehicles on the Moon and other celestial bodies shall be open to representatives of other States Parties to the Treaty on a basis of reciprocity. Such representatives shall give reasonable advance notice of a projected visit, in order that appropriate consultations may be held and that maximum precautions may be taken to assure safety and to avoid interference with normal operations in the facility to be visited.

Art icle XIII The provisions of this Treaty shall apply to the activities of States Parties to the Treaty in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by a single State Party to the Treaty or jointly with other States, including cases where they are carried on within the framework of international intergovernmental organizations. Any practical questions arising in connection with activities carried on by international intergovernmental organizations in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be resolved by the States Parties to the Treaty either with the appropriate international organization or with one or more States members of that international organization, which are Parties to this Treaty.

Art icle XIV 1.

This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign this Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time.

2.

This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America, which are hereby designated the Depositary Governments.

3.

This Treaty shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification by five Governments including the Governments designated as Depositary Governments under this Treaty.

4.

For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

5.

The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification of and accession to this Treaty, the date of its entry into force and other notices.

6.

This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations. Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

7

Art icle XV Any State Party to the Treaty may propose amendments to this Treaty. Amendments shall enter into force for each State Party to the Treaty accepting the amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the Treaty and thereafter for each remaining State Party to the Treaty on the date of acceptance by it.

Art icle XVI Any State Party to the Treaty may give notice of its withdrawal from the Treaty one year after its entry into force by written notification to the Depositary Governments. Such withdrawal shall take effect one year from the date of receipt of this notification.

Art icle XVII This Treaty, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty. DONE in triplicate, at the cities of London, Moscow and Washington, D.C., the twenty-seventh day of January, one thousand nine hundred and sixty-seven.

8


TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 12927 ________________________________________________________________________

SPACE STATION

Agreement Between the UNITED STATES OF AMERICA and OTHER GOVERNMENTS Signed at Washington January 29, 1998 with Annex and Arrangement Between the UNITED STATES OF AMERICA and OTHER GOVERNMENTS Signed at Washington January 29, 1998


NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966 (80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)— “. . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”


MULTILATERAL

Space Station Agreement signed at Washington January 29, 1998; Entered into force March 27, 2001. With annex. and Arrangement signed at Washington January 29, 1998; Entered into force January 29, 1998.


AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENT OF CANADA, GOVERNMENTS OF MEMBER STATES OF THE EUROPEAN SPACE AGENCY, THE GOVERNMENT OF JAPAN, THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING COOPERATION ON THE CIVIL INTERNATIONAL SPACE STATION


The Government of Canada (hereinafter also "Canada"), The Governments of the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the French Republic, the Federal Republic of Germany, the Italian Republic, the Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Spain, the Kingdom of Sweden, the Swiss Confederation, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, being Governments of Member States of the European Space Agency (hereinafter collectively "the European Governments" or "the European Partner"), The Government of Japan (hereinafter also "Japan"), The Government of the Russian Federation (hereinafter also "Russia"), and The Government of the United States of America (hereinafter "the Government of the United States" or "the United States"), Recalling that in January 1984 the President of the United States directed the National Aeronautics and Space Administration (NASA) to develop and place into orbit a permanently manned Space Station and invited friends and allies of the United States to participate in its development and use and to share in the benefits thereof, Recalling the acceptance of the aforementioned invitation by the Prime Minister of Canada at the March 1985 Quebec Summit meeting with the President of the United States and the mutual confirmation of interest on cooperation at the March 1986 Washington, D.C. Summit meeting, Recalling the terms of the relevant Resolutions adopted on 31 January 1985 and 20 October 1995 by the European Space Agency (ESA) Council meeting at the ministerial level, and that, within the framework of ESA, and in accordance with its purpose as defined in Article II of the Convention establishing it, the Columbus programme and the European participation in the international Space Station development programme have been undertaken to develop and will develop elements of the civil international Space Station, Recalling Japan's interest in the Space Station program manifested during the NASA Administrator's visits to Japan in 1984 and 1985 and Japan's participation in the U.S. space program through the First Materials Processing Test, Recalling ESA's and Canada's participation in the U.S. Space Transportation System through the European development of the first manned space laboratory, Spacelab, and the Canadian development of the Remote Manipulator System, Recalling the partnership created by the Agreement Among the Government of the United

States of America, Governments of Member States of the European Space Agency, the Government of Japan, and the Government of Canada on Cooperation in the Detailed Design, Development, Operation, and Utilization of the Permanently Manned Civil Space Station (hereinafter "the 1988 Agreement"), done at Washington on 29 September 1988 and related Memoranda of Understanding between NASA and the Ministry of State for Science and Technology (MOSST) of Canada, NASA and ESA, and NASA and the Government of Japan, Recognizing that the 1988 Agreement entered into force on 30 January 1992 between the United States and Japan,


-2Recalling that NASA, ESA, the Government of Japan and MOSST have been implementing cooperative activities to realize the partnership in the Space Station program in accordance with the 1988 Agreement and the related Memoranda of Understanding, and recognizing that upon its establishment on 1 March 1989, the Canadian Space Agency (CSA) assumed responsibility for the execution of the Canadian Space Station Program from MOSST, Convinced that, in view of the Russian Federation's unique experience and accomplishments in the area of human space flight and long-duration missions, including the successful longterm operation of the Russian Mir Space Station, its participation in the partnership will considerably enhance the capabilities of the Space Station to the benefit of all the Partners, Recalling the invitation extended on 6 December 1993 by the Government of Canada, the European Governments, the Government of Japan, and the Government of the United States to the Government of the Russian Federation to become a Partner in the detailed design, development, operation and utilization of the Space Station within the framework established by the Space Station Agreements, and the positive response of the Government of the Russian Federation on 17 December 1993 to that invitation, Recalling the arrangements between the Chairman of the Government of the Russian Federation and the Vice President of the United States to promote cooperation on important human spaceflight activities, including the Russian-U.S. Mir-Shuttle program, to prepare for building the International Space Station, Recalling the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (hereinafter "the Outer Space Treaty"), which entered into force on 10 October 1967, Recalling the Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the Return of Objects Launched into Outer Space (hereinafter "the Rescue Agreement"), which entered into force on 3 December 1968, Recalling the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (hereinafter "the Liability Convention"), which entered into force on 1 September 1972, Recalling the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (hereinafter "the Registration Convention"), which entered into force on 15 September 1976, Convinced that working together on the civil international Space Station will further expand cooperation through the establishment of a long-term and mutually beneficial relationship, and will further promote cooperation in the exploration and peaceful use of outer space, Recognizing that NASA and CSA, NASA and ESA, NASA and the Government of Japan, and NASA and the Russian Space Agency (RSA) have prepared Memoranda of Understanding (hereinafter "the MOUs") in conjunction with their Governments' negotiation of this Agreement, and that the MOUs provide detailed provisions in implementation of this Agreement, Recognizing, in light of the foregoing, that it is desirable to establish among the Government of Canada, the European Governments, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation, and the Government of the United States a framework for the design, development, operation, and utilization of the Space Station, Have agreed as follows:


-3Article 1 Object and Scope 1. The object of -this Agreement is to establish a long-term international cooperative framework among the Partners, on the basis of genuine partnership, for the detailed design, development, operation, and utilization of a permanently inhabited civil international Space Station for peaceful purposes, in accordance with international law. This civil international Space Station will enhance the scientific, technological, and commercial use of outer space. This Agreement specifically defines the civil international Space Station program and the nature of this partnership, including the respective rights and obligations of the Partners in this cooperation. This Agreement further provides for mechanisms and arrangements designed to ensure that its object is fulfilled. 2. The Partners will join their efforts, under the lead role of the United States for overall management and coordination, to create an integrated international Space Station. The United States and Russia, drawing on their extensive experience in human space flight, will produce elements which serve as the foundation for the international Space Station. The European Partner and Japan will produce elements that will significantly enhance the Space Station's capabilities. Canada's contribution will be an essential part of the Space Station. This Agreement lists in the Annex the elements to be provided by the Partners to form the international Space Station. 3. The permanently inhabited civil international Space Station (hereinafter "the Space Station") will be a multi-use facility in low-earth orbit, with flight elements and Space Station-unique ground elements provided by all the Partners. By providing Space Station flight elements, each Partner acquires certain rights to use the Space Station and participates in its management in accordance with this Agreement, the MOUs, and implementing arrangements. 4. The Space Station is conceived as having an evolutionary character. The Partner States' rights and obligations regarding evolution shall be subject to specific provisions in accordance with Article 14.

Article 2 International Rights and Obligations

1. The Space Station shall be developed, operated, and utilized in accordance with international law, including the Outer Space Treaty, the Rescue Agreement, the Liability Convention, and the Registration Convention. 2.

Nothing in this Agreement shall be interpreted as: (a) modifying the rights and obligations of the Partner States found in the treaties listed in paragraph 1 above, either toward each other or toward other States, except as otherwise provided in Article 16; (b) affecting the rights and obligations of the Partner States when exploring or using outer space, whether individually or in cooperation with other States, in activities unrelated to the Space Station; or (c) constituting a basis for asserting a claim to national appropriation over outer space or over any portion of outer space.


-4-

Article 3 Definitions

For the purposes of this Agreement, the following definitions shall apply: (a) "this Agreement": the present Agreement, including the Annex; (b) "the Partners" (or, where appropriate, "each Partner"): the Government of Canada; the European Governments listed in the Preamble which become parties to this Agreement, as well as any other European Government that may accede to this Agreement in accordance with Article 25(3), acting collectively as one Partner; the Government of Japan; the Government of the Russian Federation; and the Government of the United States; (c) "Partner State": each Contracting Party for which this Agreement has entered into force, in accordance with Article 25.

Article 4 Cooperating Agencies

1. The Partners agree that the Canadian Space Agency (hereinafter "CSA") for the Government of Canada, the European Space Agency (hereinafter "ESA") for the European Governments the Russian Space Agency (hereinafter "RSA") for Russia, and the National Aeronautics and Space Administration (hereinafter "NASA") for the United States shall be the Cooperating Agencies responsible for implementing Space Station cooperation. The Government of Japan's. Cooperating Agency designation for implementing Space Station cooperation shall be made in the Memorandum of Understanding between NASA and the Government of Japan referred to in paragraph 2 below. 2. The Cooperating Agencies s hall implement Space Station cooperation in accordance with the relevant provisions of this Agreement, the respective Memoranda of Understanding (MOUs) between NASA and CSA, NASA and ESA, NASA and the Government of Japan, and NASA and RSA concerning cooperation on the civil international Space Station, and arrangements between or among NASA and the other Cooperating Agencies implementing the MOUs (implementing arrangements). The MOUs shall be subject to this Agreement, and the implementing arrangements shall be consistent with and subject to the MOUs. 3. Where a provision of an MOU sets forth rights or obligations accepted by a Cooperating Agency (or, in the case of Japan, the Government of Japan) not a party to that MOU, such provision may not be amended without the written consent of that Cooperating Agency (or, in the case of Japan, the Government of Japan).


-5-

Article 5 Registration; Jurisdiction and Control 1. In accordance with Article II of the Registration Convention, each Partner shall register as space objects the flight elements listed in the Annex which it provides, the European Partner having delegated this responsibility to ESA, acting in its name and on its behalf. 2. Pursuant to Article VIII of the Outer Space Treaty and Article II of the Registration Convention, each Partner shall retain jurisdiction and control over the elements it registers in accordance with paragraph 1 above and over personnel in or on the Space Station who are its nationals. The exercise of such jurisdiction and control shall be subject to any relevant provisions of this Agreement, the MOUs, and implementing arrangements, including relevant procedural mechanisms established therein. Article 6 Ownership of Elements and Equipment 1. Canada, the European Partner, Russia, and the United States, through their respective Cooperating Agencies, and an entity designated by Japan at the time of the deposit of its instrument under Article 25(2), shall own the elements listed in the Annex that they respectively provide, except as otherwise provided for in this Agreement. The Partners, acting through their Cooperating Agencies, shall notify each other regarding the ownership of any equipment in or on the Space Station. 2. The European Partner shall entrust ESA, acting in its name and on its behalf, with ownership over the elements it provides, as well as over any other equipment developed and funded under an ESA programme as a contribution to the Space Station, its operation or 3. The transfer of ownership of the elements listed in the Annex or of equipment in or on the Space Station shall not affect the rights and obligations of the Partners under this Agreement, the MOUs, or implementing arrangements. 4. Equipment in or on the Space Station shall not be owned by, and ownership of elements listed in the Annex shall not be transferred to, any non-Partner or private entity under the jurisdiction of a non-Partner without the prior concurrence of the other Partners. Any transfer of ownership of any element listed in the Annex shall require prior notification of the other Partners. 5. The ownership of equipment or material provided by a user shall not be affected by the mere presence of such equipment or material in or on the Space Station. 6. The ownership or registration of elements or the ownership of equipment shall in no way be deemed to be an indication of ownership of material or data resulting from the conduct of activities in or on the Space Station. 7. The exercise of ownership of elements and equipment shall be subject to any relevant provisions of this Agreement, the MOUs, and implementing arrangements, including relevant procedural mechanisms established therein.


-6Article 7 Management

1. Management of the Space Station will be established on a multilateral basis and the Partners, acting through their Cooperating Agencies, will participate and discharge responsibilities in management bodies established in accordance with the MOUs and implementing arrangements as provided below. These management bodies shall plan and coordinate activities affecting the design and development of the Space Station and its safe, efficient, and effective operation and utilization, as provided in this Agreement and the MOUs. In these management bodies, decision-making by consensus shall be the goal. Mechanisms for decision-making within these management bodies where it is not possible for the Cooperating Agencies to reach consensus are specified in the MOUs. Decision-making responsibilities which the Partners and their Cooperating Agencies have with respect to the elements they provide are specified in this Agreement and the MOUs. 2. The United States, acting through NASA, and in accordance with the MOUs and implementing arrangements, shall be responsible for management of its own program, including its utilization activities. The United States, acting through NASA, and in accordance with the MOUs and implementing arrangements, shall also be responsible for: overall program management and coordination of the Space Station, except as otherwise provided in this Article and in the MOUs; overall system engineering and integration; establishment of overall safety requirements and plans; and overall planning for and coordination of the execution of the overall integrated operation of the Space Station. Canada, the European Partner, Japan and Russia, acting through their Cooperating Agencies, and in accordance with the MOUs and implementing arrangements, shall each be responsible for: management of their own programs, including their utilization activities; system engineering and integration of the elements they provide; development and implementation of detailed safety requirements and plans for the elements they provide; and, consistent with paragraph 2 above, supporting the United States in the performance of its overall responsibilities, including participating in planning for and coordination of the execution of the integrated operation of the Space Station. 4. To the extent that a design and development matter concerns only a Space Station element provided by Canada, the European Partner, Japan, or Russia and is not covered in the agreed program documentation provided for in the MOUs, that Partner, acting through its Cooperating Agency, may make decisions related to that element.

Article 8 Detailed Design and Development

In accordance with Article 7 and other relevant provisions of this Agreement, and in accordance with the MOUs and implementing arrangements, each Partner, acting through its Cooperating. Agency, shall design and develop the elements which it provides, including Space Station-unique ground elements adequate to support the continuing operation and full international utilization of the flight elements, and shall interact with the other Partners, through their Cooperating Agencies, to reach solutions on design and development of their respective elements.


-7Article 9 Utilization

1. Utilization rights are derived from Partner provision of user elements, infrastructure elements, or both. Any Partner that provides Space Station user elements shall retain use of those elements, except as otherwise provided in this paragraph. Partners which provide resources to operate and use the Space Station, which are derived from their Space Station infrastructure elements, shall receive in exchange a fixed share of the use of certain user elements. Partners' specific allocations of Space Station user elements and of resources derived from Space Station infrastructure are set forth in the MOUs and implementing arrangements.

The Partners shall have the right to barter or sell any portion of their respective allocations. The terms and conditions of any barter or sale shall be determined on a case-by-case basis by the parties to the transaction. 2.

3. Each Partner may use and select users for its allocations for any purpose consistent with the object of this Agreement and provisions set forth in the MOUs and implementing arrangements, except that: (a) any proposed use of a user element by a non-Partner or private entity under the jurisdiction of a non-Partner shall require the prior notification to and timely consensus among all Partners through their Cooperating Agencies; and (b) the Partner providing an element shall determine whether a contemplated use of that element is for peaceful purposes, except that this subparagraph shall not be invoked to prevent any Partner from using resources derived from the Space Station infrastructure. 4. In its use of the Space Station, each Partner, through its Cooperating Agency, shall seek through the mechanisms established in the MOUs to avoid causing serious adverse effects on the use of the Space Station by the other Partners. 5. Each Partner shall assure access to and use of its Space Station elements to the other Partners in accordance with their respective allocations. 6. For purposes of this Article, an ESA Member State shall not be considered a "non-Partner".

Article 10 Operation

The Partners, acting through their Cooperating Agencies, shall have responsibilities in the operation of the elements they respectively provide, in accordance with Article 7 and other relevant provisions of this Agreement, and in accordance with the MOUs and implementing arrangements. The Partners, acting through their Cooperating Agencies, shall develop and implement procedures for operating the Space Station in a manner that is safe, efficient, and effective for Space Station users and operators, in accordance with the MOUs and implementing arrangements. Further, each Partner, acting through its Cooperating Agency, shall be responsible for sustaining the functional performance of the elements it provides.


-8-

Article 11 Crew

1. Each Partner has the right to provide qualified personnel to serve on an equitable basis as Space Station crew members. Selections and decisions regarding the flight assignments of a Partner's crew members shall be made in accordance with procedures provided in the MOUs and implementing arrangements. 2. The Code of Conduct for the Space Station crew will be developed and approved by all the Partners in accordance with the individual Partner's internal procedures, and in accordance with the MOUs, A Partner must have approved the Code of Conduct before it provides Space Station crew. Each Partner, in exercising its right to provide crew, shall ensure that its crew members observe the Code of Conduct.

Article 12 Transportation

1. Each of the Partners shall have the right of access to the Space Station using its respective government and private sector space transportation systems, if they are compatible with the Space Station. The United States, Russia, the European Partner, and Japan, through their respective Cooperating Agencies, shall make available launch and return transportation services for the Space Station (using such space transportation systems as the U.S. Space Shuttle, the Russian Proton and Soyuz, the European Ariane-5, and the Japanese H-II). Initially, the U.S. and Russian space transportation systems will be used to provide launch and return transportation services for the Space Station and, in addition, the other space transportation systems will be used as those systems become available. Access and launch and return transportation services shall be in accordance with the provisions of the relevant MOUs and implementing arrangements. 2. Those Partners providing launch and return transportation services to other Partners and their respective users on a reimbursable or other basis shall provide such services consistent with conditions specified in the relevant MOUs and implementing arrangements. Those Partners providing launch and return transportation services on a reimbursable basis shall provide such services to another Partner or the users of that Partner, in comparable circumstances, on the same basis they provide such services to any other Partner or the users of such other Partner. Partners shall use their best efforts to accommodate proposed requirements and flight schedules of the other Partners. 3. The United States, through NASA, working with the other Partners' Cooperating Agencies in management bodies, shall plan and coordinate launch and return transportation services for the . Space Station in accordance with the integrated traffic planning process, as provided in the MOUs and implementing arrangements. 4. Each Partner shall respect the proprietary rights in and the confidentiality of appropriately marked data and goods to be transported on its space transportation system.


-9Article 13 Communications 1. The United States and Russia, through their Cooperating Agencies, shall provide the two primary data relay satellite system space and ground communications networks for command, control, and operations of Space Station elements and payloads, and other Space Station communication purposes. Other Partners may provide data relay satellite system space and ground communication networks, if they are compatible with the Space Station and with Space Station use of the two primary networks. The provision of Space Station communications shall be in accordance with provisions in the relevant MOUs and implementing arrangements. 2. On a reimbursable basis, the Cooperating Agencies shall use their best efforts to accommodate, with their respective communication systems, specific Space Station-related requirements of one another, consistent with conditions specified in the relevant MOUs and implementing arrangements. 3. The United States, through NASA, working with the other Partners' Cooperating Agencies in management bodies, shall plan and coordinate space and ground communications services for the Space Station in accordance with relevant program documentation, as provided in the MOUs and implementing arrangements. 4. Measures to ensure the confidentiality of utilization data passing through the Space Station Information System and other communication systems being used in connection with the Space Station may be implemented, as provided in the MOUs. Each Partner shall respect the proprietary rights in, and the confidentiality of, the utilization data passing through its communication systems, including its ground network and the communication systems of its contractors, when providing communication services to another Partner. Article 14 Evolution

1. The Partners intend that the Space Station shall evolve through the addition of capability and shall strive to maximize the likelihood that such evolution will be effected through contributions from all the Partners. To this end, it shall be the object of each Partner to provide, where appropriate, the opportunity to the other Partners to cooperate in its proposals for additions of evolutionary capability. The Space Station together with its additions of evolutionary capability shall remain a civil station, and its operation and utilization shall be for peaceful purposes, in accordance with international law. 2. This Agreement sets forth rights and obligations concerning only the elements listed in the Annex, except that this Article and Article 16 shall apply to any additions of evolutionary capability. This Agreement does not commit any Partner State to participate in, or otherwise grant any Partner rights in, the addition of evolutionary capability. 3. Procedures for the coordination of the Partners' respective evolution studies and for the review of specific proposals for the addition of evolutionary capability are provided in the MOUs.


- 10 -

4. Cooperation between or among Partners regarding the sharing of addition(s) of evolutionary capability shall require, following the coordination and review provided for in paragraph 3 above, either the amendment of this Agreement, or a separate agreement to which the United States, to ensure that any addition is consistent with the overall program, and any other Partner providing a Space Station element or space transportation system on which there is an operational or technical impact, shall be parties. 5. Following the coordination and review provided for in paragraph 3 above, the addition of evolutionary capability by one Partner shall require prior notification of the other Partners, and an agreement with the United States to ensure that any addition is consistent with the overall program, and with any other Partner providing a Space Station element or space transportation system on which there is an operational or technical impact. 6. A Partner which may be affected by the addition of evolutionary capability under paragraph 4 or 5 above may request consultations with the other Partners in accordance with Article 23. 7. The addition of evolutionary capability shall in no event modify the rights and obligations of any Partner State under this Agreement and the MOUs concerning the elements listed in the Annex, unless the affected Partner State otherwise agrees.

Article 15 Funding 1. Each Partner shall bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this Agreement, including sharing on an equitable basis the agreed common system operations costs or activities attributed to the operation of the Space Station as a whole, as provided in the MOUs and implementing arrangements. 2. Financial obligations of each. Partner pursuant to this Agreement are subject to its funding procedures and the availability of appropriated funds. Recognizing the importance of Space Station cooperation, each Partner undertakes to make its best efforts to obtain approval for funds to meet those obligations, consistent with its respective funding procedures. 3. In the event that funding problems arise that may affect a Partner's ability to fulfill its responsibilities in Space Station cooperation, that Partner, acting through its Cooperating Agency, shall notify and consult with the other Cooperating Agencies. If necessary, the Partners may also consult. 4. The Partners shall seek to minimize operations costs for the Space Station. In particular, the Partners, through their Cooperating Agencies, in accordance with the provisions of the MOUs, shall develop procedures intended to contain the common system operations costs and activities within approved estimated levels. 5. The Partners shall also seek to minimize the exchange of funds in the implementation of Space Station cooperation, including through the performance of specific operations activities as provided in the MOUs and implementing arrangements or, if the concerned Partners agree, through the use of barter.


Article 16 Cross-Waiver of Liability 1. The objective of this Article is to establish a cross-waiver of liability by the Partner States and related entities in the interest of encouraging participation in the exploration, exploitation, and use of outer space through the Space Station. This cross-waiver of liability shall be broadly construed to achieve this objective.

2.

For the purposes of this Article: (a) A "Partner State" includes its Cooperating Agency. It also includes any entity specified in the MOU between NASA and the Government of Japan to assist the Government of Japan's Cooperating Agency in the implementation of that MOU.

(b) The term "related entity" means.: (1) a contractor or subcontractor of a Partner State at any tier; (2) a user or customer of a Partner State at any tier; or (3) a contractor or subcontractor of a user or customer of a Partner State at any tier. This subparagraph may also apply to a State, or an agency or institution of a State, having the same relationship to a Partner State as described in subparagraphs 2(b)(1) through 2(b)(3) above or otherwise engaged in the implementation of Protected Space Operations as defined in subparagraph 2 (f) below. "Contractors" and "subcontractors" include suppliers of any kind.

(c) The term "damage" means: (1) bodily injury to, or other impairment of health of, or death of, any person; (2) damage to, loss of, or loss of use of any property; (3) loss of revenue or profits; or (4) other direct, indirect or consequential damage.

(d) The term "launch vehicle" means an object (or any part thereof) intended for launch, launched from Earth, or returning to Earth which carries payloads or persons, or both.

(e) The term "payload" means all property to be flown or used on or in a launch vehicle or the Space Station.


- 12 (f) The term "Protected Space Operations" means all launch vehicle activities, Space Station activities, and payload activities on Earth, in outer space, or in transit between Earth and outer space in implementation of this Agreement, the MOUs, and implementing arrangements. It includes, but is not limited to: (1) research, design, development, test, manufacture, assembly, integration, operation, or use of launch or transfer vehicles , the Space Station, or a payload, as well as related support equipment and facilities and services; and (2) all activities related to ground support, test, training, simulation, or guidance and control equipment and related facilities or services. "Protected Space Operations" also includes all activities related to evolution of the Space Station, as provided for in Article 14. "Protected Space Operations" excludes activities on Earth which are conducted on return from the Space Station to develop further a payload's product or process for use other than for Space Station related activities in implementation of this Agreement.

3. (a) Each Partner State agrees to a cross-waiver of liability pursuant to which each Partner State waives all claims against any of the entities or persons listed in subparagraphs 3(a)(1) through 3(a)(3) below based on damage arising out of Protected Space Operations. This cross-waiver shall apply only if the person, entity, or property causing the damage is involved in Protected Space Operations and the person, entity, or property damaged is damaged by virtue of its involvement in Protected Space Operations. The cross-waiver shall apply to any claims for damage, whatever the legal basis for such claims against: (1) another Partner State; (2) a related entity of another Partner State; (3) the employees of any of the entities identified in subparagraphs 3(a)(1) and 3(a)(2) above. (b) In addition, each Partner State shall, by contract or otherwise, extend the cross-waiver of liability as set forth in subparagraph 3(a) above to its related entities by requiring them to: (1) waive all claims against the entities or persons identified in subparagraphs 3(a)(1) through 3(a)(3) above; and (2) require that their related entities waive all claims against the entities or persons identified in subparagraphs 3(a)(1) through 3(a)(3) above.

(c) For avoidance of doubt, this cross-waiver of liability includes a cross-waiver of liability arising from the Liability Convention where the person, entity, or property causing the damage is involved in Protected Space Operations and the person, entity, or property damaged is damaged by virtue of its involvement in Protected Space Operations.

(d) Notwithstanding the other provisions of this Article, this cross-waiver of liability shall not be applicable to:


- 13 -

(1) claims between a Partner State and related entities;

its related entity or between its own

(2) claims made by a natural person, his/her estate, survivors or subrogees (except when a subrogee is a Partner State) for bodily injury to, or other impairment of health of, or death of such natural person; (3) claims for damage caused by willful misconduct; (4) intellectual property claims; (5) claims for damage resulting from a failure of a Partner State to extend the cross-waiver of liability to its related entities, pursuant to subparagraph 3(b) above. (e) With respect to subparagraph 3(d)(2) above, in the event that a subrogated claim of the Government of Japan is not based upon government employee accident compensation law, the Government of Japan shall fulfill its obligation to waive such subrogated claim by ensuring that any assisting entity specified pursuant to subparagraph 2(a) above indemnifies, in a manner consistent with Article 15(2) and in accordance with applicable laws and regulations of Japan, any entity or person identified in subparagraphs 3(a)(1) through 3(a)(3) above against liability arising from such subrogated claim by the Government of Japan. Nothing in this Article shall preclude the Government of Japan from waiving the foregoing subrogated claims. (f) Nothing in this Article shall be construed to create the basis for a claim or suit where none would otherwise exist. Article 17 Liability Convention 1. Except as otherwise provided in Article 16, the Partner States, remain liable in accordance with the Liability Convention.

as well as ESA, shall

2. In the event of a claim arising out of the Liability Convention, the Partners (and ESA, if appropriate) shall consult promptly on any potential liability, on any apportionment of such liability, and on the defense of such claim. 3. Regarding the provision of launch and return services provided for in Article 12(2), the Partners concerned (and ESA, if appropriate) may conclude separate agreements regarding the apportionment of any potential joint and several liability arising out of the Liability Convention.

Article 18 Customs and Immigration 1. Each Partner State shall facilitate the movement of persons and goods necessary to implement this Agreement into and out of its territory, subject to its laws and regulations.


- 14 -

2. Subject to its laws and regulations, each Partner State shall facilitate provision of the appropriate entry and residence documentation for nationals and families of nationals of another Partner State who enter or exit or reside within the territory of the first Partner State in order to carry out functions necessary for the implementation of this Agreement. 3. Each Partner State shall grant permission for duty-free importation and exportation to and from its territory of goods and software which are necessary for implementation of this Agreement and shall ensure their exemption from any other taxes and duties collected by the customs authorities. This paragraph shall be implemented without regard to the country of origin of such necessary goods and software.

Article 19 Exchange of Data and Goods L Except as otherwise provided in this paragraph, each Partner, acting through its Cooperating Agency shall transfer all technical data and goods considered to be necessary (by both parties to any transfer) to fulfill the responsibilities of that Partner's Cooperating Agency under the relevant MOUs and implementing arrangements. Each Partner undertakes to handle expeditiously any request for technical data or goods presented by the Cooperating Agency of another Partner for the purposes of Space Station cooperation. This Article shall not require a Partner State to transfer any technical data and goods in contravention of its national laws or regulations. 2. The Partners shall make their best efforts to handle expeditiously requests for authorization of transfers of technical data and goods by persons or entities other than the Partners or their Cooperating Agencies (for example, company-to-company exchanges which are likely to develop), and they shall encourage and facilitate such transfers in connection with the Space Station cooperation under this Agreement. Otherwise, such transfers are not covered by the terms and conditions of this Article. National laws and regulations shall apply to such transfers. 3. The Partners agree that transfers of technical data and goods under this Agreement shall be subject to the restrictions set forth in this paragraph. The transfer of technical data for the purposes of discharging the Partners' responsibilities with regard to interface, integration and safety shall normally be made without the restrictions set forth in this paragraph. If detailed design, manufacturing, and processing data and associated software is necessary for interface, integration or safety purposes, the transfer shall be made in accordance with paragraph 1 above, but the data and associated software may be appropriately marked as set out below. Technical data and goods not covered by the restrictions set forth in this paragraph shall be transferred without restriction, except as otherwise restricted by national laws or regulations. (a) The furnishing Cooperating Agency shall mark with a notice, or otherwise specifically identify, the technical data or goods that are to be protected for export control purposes. Such a notice or identification shall indicate any specific conditions regarding how such technical data or goods may be used by the receiving Cooperating Agency and its contractors and subcontractors, including (1) that such technical data or goods shall be used only for the purposes of fulfilling the receiving Cooperating Agency's responsibilities under this Agreement and the relevant MOUs, and (2) that such technical data or goods shall not be used by persons or entities other than the receiving Cooperating Agency, its contractors or subcontractors, or for any other purposes, without the prior written permission of the furnishing Partner State, acting through its Cooperating Agency.


-15-

(b) The furnishing Cooperating Agency shall mark with a notice the technical data that are to be protected for proprietary rights purposes. Such notice shall indicate any specific conditions regarding how such technical data may be used by the receiving Cooperating Agency and its contractors and subcontractors, including (1) that such technical data shall be used, duplicated, or disclosed only for the purposes of fulfilling the receiving Cooperating Agency's responsibilities under this Agreement and the relevant MOUs, and (2) that such technical data shall not be used by persons or entities other than the receiving Cooperating Agency, its contractors or subcontractors, or for any other purposes, without the prior written permission of the furnishing Partner State, acting through its Cooperating Agency. (c) In the event that any technical data or goods transferred under this Agreement are classified, the furnishing Cooperating Agency shall mark with a notice, or otherwise specifically identify, such technical data or goods. The requested Partner State may require that any such transfer shall be pursuant to a security of information agreement or arrangement which sets forth the conditions for transferring and protecting such technical data or goods. A transfer need not be conducted if the receiving Partner State does not provide for the protection of the secrecy of patent applications containing information that is classified or otherwise held in secrecy for national security purposes. No classified technical data or goods shall be transferred under this Agreement unless both parties agree to the transfer. 4. Each Partner State shall take all necessary steps to ensure that technical data or goods received by it under subparagraphs 3(a), 3(b), or 3(c) above shall be treated by the receiving Partner State, its Cooperating Agency, and other persons and entities (including contractors and subcontractors) to which the technical data or goods are subsequently transferred in accordance with the terms of the notice or identification. Each Partner State and Cooperating Agency shall take all reasonably necessary steps, including ensuring appropriate contractual conditions in their contracts and subcontracts, to prevent unauthorized use, disclosure, or retransfer of, or unauthorized access to, such technical data or goods. In the case of technical data or goods received under subparagraph 3(c) above, the receiving Partner State or Cooperating Agency shall accord such technical data or goods a level of protection at least equivalent to the level of protection accorded by the furnishing Partner State or Cooperating Agency. 5. It is not the intent of the Partners to grant, through this Agreement or the relevant MOUs, any rights to a recipient beyond the right to use, disclose, or retransfer received technical data or goods consistent with conditions imposed under this Article. 6. Withdrawal from this Agreement by a Partner State shall not affect rights or obligations regarding the protection of technical data and goods transferred under this Agreement prior to such withdrawal, unless otherwise agreed in a withdrawal agreement pursuant to Article 28. 7. For the purposes of this Article, any transfer of technical data and goods by a Cooperating Agency to ESA shall be deemed to be destined to ESA, to all of the European Partner States, and to ESA's designated Space Station contractors and subcontractors, unless otherwise specifically provided for at the time of transfer. 8. The Partners, through their Cooperating Agencies, will establish guidelines for security of information.


-16-

Article 20 Treatment of Data and Goods in Transit

Recognizing the importance of the continuing operation and full international utilization of the Space Station, each Partner State shall, to the extent its applicable laws and regulations permit, allow the expeditious transit of data and goods of the other Partners, their Cooperating Agencies, and their users. This Article shall only apply to data and goods transiting to and from the Space Station, including but not limited to transit between its national border and a launch or landing site within its territory, and between a launch or landing site and the Space Station.

Article 21 Intellectual Property 1. For the purposes of this Agreement, "intellectual property" is understood to have the meaning of Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm on 14 July 1967. 2. Subject to the provisions of this Article, for purposes of intellectual property law, an activity occurring in or on a Space Station flight element shall be deemed to have occurred only in the territory of the Partner State of that element's registry, except that for ESA-registered elements any European Partner State may deem the activity to have occurred within its territory. For avoidance of doubt, participation by a Partner State, its Cooperating Agency, or its related entities in an activity occurring in or on any other Partner's Space Station flight element shall not in and of itself alter or affect the jurisdiction over such activity provided for in the previous sentence. 3. In respect of an invention made in or on any Space Station flight element by a person who is not its national or resident, a Partner State shall not apply its laws concerning secrecy of inventions so as to prevent the filing of a patent application (for example, by imposing a delay or requiring prior authorization) in any other Partner State that provides for the protection of the secrecy of patent applications containing information that is classified or otherwise protected for national security purposes. This provision does not prejudice (a) the right of any Partner State in which a patent application is first filed to control the secrecy of such patent application or restrict its further filing; or (b) the right of any other Partner State in which an application is subsequently filed to restrict, pursuant to any international obligation, the dissemination of an application. 4. Where a person or entity owns intellectual property which is protected in more than one European Partner State, that person or entity may not recover in more than one such State for the same act of infringement of the same rights in such intellectual property which occurs in or on an ESA-registered element. Where the same act of infringement in or on an ESA-registered element gives rise to actions by different intellectual property owners by virtue of more than one European Partner State's deeming the activity to have occurred in its territory, a court may grant a temporary stay of proceeding in a later-filed action pending the outcome of an earlier-filed action. Where more than one action is brought, satisfaction of a judgment rendered for damages in any of the actions shall bar further recovery of damages in any pending or future action for infringement based upon the same act of infringement.


-17-

5. With respect to an activity occurring in or on an ESA-registered element, no European Partner State shall refuse to recognize a license for the exercise of any intellectual property right if that license is enforceable under the laws of any European Partner State, and compliance with the provisions of such license shall also bar recovery for infringement in any European Partner State. 6. The temporary presence in the territory of a Partner State of any articles, 'including the components of a flight element, in transit between any place on Earth and any flight element of the Space Station registered by another Partner State or ESA shall not in itself form the basis for any proceedings in the first Partner State for patent infringement.

Article 22 Criminal Jurisdiction In view of the unique and unprecedented nature of this particular international cooperation in space: 1. Canada, the European Partner States, Japan, Russia, and the United States may exercise criminal jurisdiction over personnel in or on any flight element who are their respective nationals. 2. In a case involving misconduct on orbit that: (a) affects the life or safety of a national of another Partner State or (b) occurs in or on or causes damage to the flight element of another Partner State, the Partner State whose national is the alleged perpetrator shall, at the request of any affected Partner State, consult with such State concerning their respective prosecutorial interests. An affected Partner State may, following such consultation, exercise criminal jurisdiction over the alleged perpetrator provided that, within 90 days of the date of such consultation or within such other period as may be mutually agreed, the Partner State whose national is the alleged perpetrator either: (1) concurs in such exercise of criminal jurisdiction, or (2) fails to provide assurances that it will submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.

3. If a Partner State which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Partner State with which it has no extradition treaty, it may at its option consider this Agreement as the legal basis for extradition in respect of the alleged misconduct on orbit. Extradition shall be subject to the procedural provisions and the other conditions of the law of the requested Partner State. 4. Each Partner State shall, subject to its national laws and regulations, afford the other Partners assistance in connection with alleged misconduct on orbit. 5. This Article is not intended to limit the authorities and procedures for the maintenance of order and the conduct of crew activities in or on the Space Station which shall be established in the Code of Conduct pursuant to Article 11, and the Code of Conduct is not intended to limit the application of this Article.


- 18 -

Article 23 Consultations

1. The Partners, acting through their Cooperating Agencies, may consult with each other on any matter arising out of Space Station cooperation. The Partners shall exert their best efforts to settle such matters through consultation between or among their Cooperating Agencies in accordance with procedures provided in the MOUs. 2. Any Partner may request that government-level consultations be held with another Partner on any matter arising out of Space Station cooperation. The requested Partner shall accede to such request promptly. If the requesting Partner notifies the United States that the subject of such consultations is appropriate for consideration by all the Partners, the United States shall convene multilateral consultations at the earliest practicable time, to which it shall invite all the Partners. 3. Any Partner which intends to proceed with significant flight element design changes which may have an impact on the other Partners shall notify the other Partners accordingly at the earliest opportunity. A Partner so notified may request that the matter be submitted to consultations in accordance with paragraphs 1 and 2 above. 4. If an issue not resolved through consultations still needs to be resolved, the concerned Partners may submit that issue to an agreed form of dispute resolution such as conciliation, mediation, or arbitration.

Article 24 Space Station Cooperation Review

In view of the long-term, complex, and evolving character of their cooperation under this Agreement, the Partners shall keep each other informed of developments which might affect this cooperation. Beginning in 1999, and every three years thereafter, the Partners shall meet to deal with matters involved in their cooperation and to review and promote Space Station cooperation.

Article 25 Entry into Force

1. This Agreement shall remain open for signature by the States listed in the Preamble of this Agreement. 2. This Agreement is subject to ratification, acceptance, approval, or accession. Ratification, acceptance, approval, or accession shall be effected by each State in accordance with its constitutional processes. Instruments of ratification, acceptance, approval, or accession shall be deposited with the Government of the United States, hereby designated as the Depositary. 3.

(a) This Agreement shall enter into force on the date on which the last instrument of ratification, acceptance, or approval of Japan, Russia and the United States has been deposited. The Depositary shall notify all signatory States of this Agreement's entry into force.


-19-

(b) This Agreement shall not enter into force for a European Partner State before it enters into force for the European Partner. It shall enter into force for the European Partner after the Depositary receives instruments of ratification, acceptance, approval, or accession from at least four European signatory or acceding States, and, in addition, a formal notification by the Chairman of the ESA Council. (c) Following entry into force of this Agreement for the European Partner, it shall enter into force for any European State listed in the Preamble that has not deposited its instrument of ratification, acceptance or approval upon deposit of such instrument. Any ESA Member State not listed in the Preamble may accede to this Agreement by depositing its instrument of accession with the Depositary. 4. Upon entry into force of this Agreement, the 1988 Agreement shall cease to be in force. 5. If this Agreement has not entered into force for a Partner within a period of two years after its signature, the United States may convene a conference of the signatories to this Agreement to consider what steps, including any modifications to this Agreement, are necessary to take account of that circumstance.

Article 26 Operative Effect as Between Certain Parties

Notwithstanding Article 25 (3)(a) above, this Agreement shall become operative as between the United States and Russia on the date they have expressed their consent to be bound by depositing their instruments of ratification, acceptance or approval. The Depositary shall notify all signatory States if this Agreement becomes operative between the United States and Russia pursuant to this Article.

Article 27 Amendments

This Agreement, including its Annex, may be amended by written agreement of the Governments of the Partner States for which this Agreement has entered into force. Amendments to this Agreement, except for those made exclusively to the Annex, shall be subject to ratification, acceptance, approval, or accession by those States in accordance with their respective constitutional processes. Amendments made exclusively to the Annex shall require only a written agreement of the Governments of the Partner States for which this Agreement has entered into force.

Article 28 Withdrawal

1. Any Partner State may withdraw from this Agreement at any time by giving to the Depositary at least one year's prior written notice. Withdrawal by a European Partner State shall not affect the rights and obligations of the European Partner under this Agreement.


-20-

2. If a Partner gives notice of withdrawal from this Agreement, with a view toward ensuring the continuation of the overall program, the Partners shall endeavor to reach agreement concerning the terms and conditions of that Partner's withdrawal before the effective date of withdrawal. 3.

(a) Because Canada's contribution is an essential part of the Space Station , upon its withdrawal, Canada shall ensure the effective use and operation by the United States of the Canadian elements listed in the Annex. To this end, Canada shall expeditiously provide hardware, drawings, documentation, software, spares, tooling, special test equipment, and/or any other necessary items requested by the United States. (b) Upon Canada's notice of withdrawal for any reason, the United States and Canada shall expeditiously negotiate a withdrawal agreement. Assuming that such agreement provides for the transfer to the United States of those elements required for the continuation of the overall program, it shall also provide for the United States to give Canada adequate compensation for such transfer.

4. If a Partner gives notice of withdrawal from this Agreement, its Cooperating Agency shall be deemed to have withdrawn from its corresponding MOU with NASA, effective from the same date as its withdrawal from this Agreement. 5. Withdrawal by any Partner State shall not affect that Partner State's continuing rights and obligations under Articles 16, 17, and 19, unless otherwise agreed in a withdrawal agreement pursuant to paragraph 2 or 3 above.


-21-

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Washington, this 29th day of January, 1998. The texts of this Agreement in the English, French, German, Italian, Japanese, and Russian languages shall be equally authentic. A single original text in each language shall be deposited in the archives of the Government of the United States. The Depositary shall transmit certified copies to all signatory States. Upon entry into force of this Agreement, the Depositary shall register it pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

NOTE: Only English text of Agreement will be printed in this publication.


FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM:


FOR THE GOVERNMENT OF CANADA:


FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK:


FOR THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC:


FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:


FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC:


FOR THE GOVERNMENT OF JAPAN:


FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS:


FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY:


FOR THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION:


FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SPAIN:


FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN:


FOR THE GOVERNMENT OF THE SWISS CONFEDERATION:


FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:


FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:


ANNEX Space Station Elements to be Provided by the Partners

The Space Station elements to be provided by the Partners are summarized below and are further elaborated in the MOUs: 1. The Government of Canada, through CSA, shall provide: as a Space Station infrastructure element, the Mobile Servicing Center (MSC); as an additional flight element, the Special Purpose Dexterous Manipulator; and in addition to the flight elements above, Space Station-unique ground elements. 2.

The European Governments, through ESA, shall provide: as a user element, the European pressurized laboratory (including basic functional outfitting); other flight elements to supply and to reboost the Space Station; and in addition to the flight elements above, Space Station-unique ground elements.

3.

The Government of Japan shall provide: as a user element, the Japanese Experiment Module (including basic functional outfitting, as well as the Exposed Facility and the Experiment Logistics Modules); other flight elements to supply the Space Station; and in addition to the flight elements above, Space Station-unique ground elements.

4.

The Government of Russia, through RSA, shall provide: Space Station infrastructure elements, including service and other modules; as user elements, research modules (including basic functional outfitting) and attached payload accommodation equipment; other flight elements to supply and to reboost the Space Station; and -- in addition to the flight elements above, Space Station-unique ground elements.

5.

The Government of the United States, through NASA, shall provide: Space Station infrastructure elements, including a habitation module; as user elements, laboratory modules (including basic functional outfitting), and attached payload accommodation equipment; other flight elements to supply the Space Station; and in addition to the flight elements above, Space Station-unique ground elements.


ARRANGEMENT CONCERNING APPLICATION OF THE SPACE STATION INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT PENDING ITS ENTRY INTO FORCE

1. The Parties to this Arrangement are all signatories to the Agreement among the Government of Canada, Governments of Member States of the European Space Agency, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation and the Government of the United States of America Concerning Cooperation on the Civil International Space Station (hereinafter "the Intergovernmental Agreement") done at Washington on January 29, 1998. 2. In accordance with its terms, the Intergovernmental Agreement will enter into force on the date on which the last instrument of ratification, acceptance or approval of Japan, Russia and the United States has been deposited. Thereafter, the Intergovernmental Agreement will enter into force for a Partner upon the deposit of that Partner's instrument of ratification, acceptance, approval or accession. For these purposes, the European Partner will be considered to have deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession when the Depositary receives instruments of ratification, acceptance, approval or accession from at least four European signatory or acceding States, and, in addition, a formal notification by the Chairman of the European Space Agency's Council. 3. The Parties to this Arrangement desire to pursue cooperation as provided in the Intergovernmental Agreement to the fullest possible extent, pending completion by each of them of all domestic actions required prior to ratification, acceptance or approval of, or accession to, the Intergovernmental Agreement. 4. The Parties to this Arrangement therefore undertake, to the fullest extent possible consistent with their domestic laws and regulations, to abide by the terms of the Intergovernmental Agreement until it enters into force or becomes operative with respect to each of them. 5. A. Party may withdraw from this Arrangement upon 120 days' written notice to the other Parties. 6. This Arrangement will be effective upon signature. Thereafter, this Arrangement may be acceded to by a signatory to the Intergovernmental Agreement by signature or by depositing an instrument of accession with the Depositary. 7. This Arrangement supersedes the Arrangement Concerning Application of the Space Station Intergovernmental Agreement Pending Its Entry Into Force, done at Washington on September 29, 1988, which is hereby terminated.

Done at Washington this 29th day of January, 1998, in one original, the English, French, German, Italian, Japanese and Russian texts being equally authentic.

NOTE: Only English text of Arrangement will be printed in this publication.


FOR THE GOVERNMENT OF CANADA:


FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK:


FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:


FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS:


FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY:


FOR THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION:


FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SPAIN:


FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN:


FOR THE GOVERNMENT OF THE SWISS CONFEDERATION:


FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND:


FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:









PUBLIC LAW 108–492—DEC. 23, 2004

COMMERCIAL SPACE LAUNCH AMENDMENTS ACT OF 2004

VerDate 11-MAY-2000

06:26 Jan 22, 2005


Jkt 039139

PO 00492

Frm 00001

Fmt 6579

Sfmt 6579

E:\PUBLAW\PUBL492.108

BILLW

PsN: PUBL492

118 STAT. 3974

PUBLIC LAW 108–492—DEC. 23, 2004

Public Law 108–492 108th Congress An Act Dec. 23, 2004 [H.R. 5382] Commercial Space Launch Amendments Act of 2004. 49 USC 70101 note.

To promote the development of the emerging commercial human space flight industry, and for other purposes.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, SECTION 1. SHORT TITLE.

This Act may be cited as the ‘‘Commercial Space Launch Amendments Act of 2004’’. SEC. 2. AMENDMENTS.

(a) FINDINGS AND PURPOSES.—Section 70101 of title 49, United States Code, is amended— (1) in subsection (a)(3), by inserting ‘‘human space flight,’’ after ‘‘microgravity research,’’; (2) in subsection (a)(4)— (A) by striking ‘‘satellite’’; and (B) by striking ‘‘services now available from’’ and inserting ‘‘capabilities of’’; (3) in subsection (a)(8), by striking ‘‘and’’ at the end; (4) in subsection (a)(9), by striking the period and inserting a semicolon; (5) by adding at the end of subsection (a) the following new paragraphs: ‘‘(10) the goal of safely opening space to the American people and their private commercial, scientific, and cultural enterprises should guide Federal space investments, policies, and regulations; ‘‘(11) private industry has begun to develop commercial launch vehicles capable of carrying human beings into space and greater private investment in these efforts will stimulate the Nation’s commercial space transportation industry as a whole; ‘‘(12) space transportation is inherently risky, and the future of the commercial human space flight industry will depend on its ability to continually improve its safety performance; ‘‘(13) a critical area of responsibility for the Department of Transportation is to regulate the operations and safety of the emerging commercial human space flight industry; ‘‘(14) the public interest is served by creating a clear legal, regulatory, and safety regime for commercial human space flight; and ‘‘(15) the regulatory standards governing human space flight must evolve as the industry matures so that regulations

VerDate 11-MAY-2000

06:26 Jan 22, 2005


Jkt 039139

PO 00492

Frm 00002

Fmt 6580

Sfmt 6581


BILLW

PsN: PUBL492

PUBLIC LAW 108–492—DEC. 23, 2004

118 STAT. 3975

neither stifle technology development nor expose crew or space flight participants to avoidable risks as the public comes to expect greater safety for crew and space flight participants from the industry.’’; (6) in subsection (b)(2)— (A) by striking ‘‘and’’ at the end of subparagraph (A); (B) by inserting ‘‘and’’ after the semicolon in subparagraph (B); and (C) by adding at the end the following new subparagraph: ‘‘(C) promoting the continuous improvement of the safety of launch vehicles designed to carry humans, including through the issuance of regulations, to the extent permitted by this chapter;’’; and (7) in subsection (b)(3), by striking ‘‘issue and transfer’’ and inserting ‘‘issue permits and commercial licenses and transfer’’. (b) DEFINITIONS.—Section 70102 of title 49, United States Code, is amended— (1) by redesignating paragraphs (2) through (17) as paragraphs (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (12), (13), (14), (15), (16), (18), (21), and (22), respectively; (2) by inserting after paragraph (1) the following new paragraph: ‘‘(2) ‘crew’ means any employee of a licensee or transferee, or of a contractor or subcontractor of a licensee or transferee, who performs activities in the course of that employment directly relating to the launch, reentry, or other operation of or in a launch vehicle or reentry vehicle that carries human beings.’’; (3) in paragraph (4), as so redesignated by paragraph (1) of this subsection, by inserting ‘‘, crew, or space flight participant’’ after ‘‘any payload’’; (4) in paragraph (6)(A), as so redesignated by paragraph (1) of this subsection, by striking ‘‘and payload’’ and inserting ‘‘, payload, crew (including crew training), or space flight participant’’; (5) in paragraph (8)(A), as so redesignated by paragraph (1) of this subsection, by inserting ‘‘or human beings’’ after ‘‘place a payload’’; (6) by inserting after paragraph (10), as so redesignated by paragraph (1) of this subsection, the following new paragraph: ‘‘(11) except in section 70104(c), ‘permit’ means an experimental permit issued under section 70105a.’’; (7) in paragraph (13), as so redesignated by paragraph (1) of this subsection, by inserting ‘‘crew, or space flight participants,’’ after ‘‘and its payload,’’; (8) in paragraph (14)(A), as so redesignated by paragraph (1) of this subsection, by striking ‘‘and its payload’’ inserting ‘‘and payload, crew (including crew training), or space flight participant’’; (9) by inserting after paragraph (16), as so redesignated by paragraph (1) of this subsection, the following new paragraph: ‘‘(17) ‘space flight participant’ means an individual, who is not crew, carried within a launch vehicle or reentry vehicle.’’;

VerDate 11-MAY-2000

06:26 Jan 22, 2005


Jkt 039139

PO 00492

Frm 00003

Fmt 6580

Sfmt 6581


BILLW

PsN: PUBL492

118 STAT. 3976

PUBLIC LAW 108–492—DEC. 23, 2004

(10) by inserting after paragraph (18), as so redesignated by paragraph (1) of this subsection, the following new paragraphs: ‘‘(19) unless and until regulations take effect under section 70120(c)(2), ‘suborbital rocket’ means a vehicle, rocket-propelled in whole or in part, intended for flight on a suborbital trajectory, and the thrust of which is greater than its lift for the majority of the rocket-powered portion of its ascent. ‘‘(20) ‘suborbital trajectory’ means the intentional flight path of a launch vehicle, reentry vehicle, or any portion thereof, whose vacuum instantaneous impact point does not leave the surface of the Earth.’’; and (11) in paragraph (21), as so redesignated by paragraph (1) of this subsection— (A) by striking ‘‘or’’ at the end of subparagraph (C); (B) by striking the period at the end of subparagraph (D) and inserting ‘‘; or’’; and (C) by adding at the end the following new subparagraph: ‘‘(E) crew or space flight participants.’’. (c) COMMERCIAL HUMAN SPACE FLIGHT.—(1) Section 70103(b)(1) of title 49, United States Code, is amended by inserting ‘‘, including those involving space flight participants’’ after ‘‘private sector’’. (2) Section 70103 of title 49, United States Code, is amended by redesignating subsection (c) as subsection (d), and by inserting after subsection (b) the following new subsection: ‘‘(c) SAFETY.—In carrying out the responsibilities under subsection (b), the Secretary shall encourage, facilitate, and promote the continuous improvement of the safety of launch vehicles designed to carry humans, and the Secretary may, consistent with this chapter, promulgate regulations to carry out this subsection.’’. (3) Section 70104(a) of title 49, United States Code, is amended— (A) by striking ‘‘License Requirement.—A license issued or transferred under this chapter’’ and inserting ‘‘Requirement.—A license issued or transferred under this chapter, or a permit,’’; and (B) by inserting after paragraph (4) the following: ‘‘Notwithstanding this subsection, a permit shall not authorize a person to operate a launch site or reentry site.’’. (4) Section 70104(b) of title 49, United States Code, is amended by inserting ‘‘or permit’’ after ‘‘holder of a license’’. (5) Section 70104 of title 49, United States Code, is amended by adding at the end the following new subsection: ‘‘(d) SINGLE LICENSE OR PERMIT.—The Secretary of Transportation shall ensure that only 1 license or permit is required from the Department of Transportation to conduct activities involving crew or space flight participants, including launch and reentry, for which a license or permit is required under this chapter. The Secretary shall ensure that all Department of Transportation regulations relevant to the licensed or permitted activity are satisfied.’’. (6) Section 70105(a) of title 49, United States Code, is amended— (A) in paragraph (1), by striking ‘‘a license is not issued’’ and inserting ‘‘the Secretary has not taken action on a license application’’; and

VerDate 11-MAY-2000

06:26 Jan 22, 2005


Jkt 039139

PO 00492

Frm 00004

Fmt 6580

Sfmt 6581


BILLW

PsN: PUBL492

PUBLIC LAW 108–492—DEC. 23, 2004

118 STAT. 3977

(B) in paragraph (2), by inserting ‘‘(including approval procedures for the purpose of protecting the health and safety of crews and space flight participants, to the extent permitted by subsections (b) and (c))’’ after ‘‘or personnel’’. (7) Section 70105(b)(1) of title 49, United States Code, is amended by inserting ‘‘or permit’’ after ‘‘for a license’’. (8) Section 70105(b)(2)(B) of title 49, United States Code, is amended by striking ‘‘an additional requirement necessary to protect’’ and inserting ‘‘any additional requirement necessary to protect’’. (9) Section 70105(b)(2)(C) of title 49, United States Code, is amended— (A) by inserting ‘‘or permit’’ after ‘‘for a license’’; and (B) by striking ‘‘and’’ at the end thereof. (10) Section 70105(b)(2) of title 49, United States Code, is amended by redesignating subparagraph (D) as subparagraph (E) and inserting after subparagraph (C) the following new subparagraph: ‘‘(D) additional license requirements, for a launch vehicle carrying a human being for compensation or hire, necessary to protect the health and safety of crew or space flight participants, only if such requirements are imposed pursuant to final regulations issued in accordance with subsection (c); and’’. (11) Section 70105(b)(2)(E) of title 49, United States Code, as so redesignated by paragraph (11) of this subsection, is amended by inserting ‘‘or permit’’ after ‘‘for a license’’. (12) Section 70105(b)(3) of title 49, United States Code, is amended by adding at the end the following: ‘‘The Secretary may not grant a waiver under this paragraph that would permit the launch or reentry of a launch vehicle or a reentry vehicle without a license or permit if a human being will be on board.’’. (13) Section 70105(b) of title 49, United States Code, is amended by adding at the end the following new paragraphs: ‘‘(4) The holder of a license or a permit under this chapter may launch or reenter crew only if— ‘‘(A) the crew has received training and has satisfied medical or other standards specified in the license or permit in accordance with regulations promulgated by the Secretary; ‘‘(B) the holder of the license or permit has informed any individual serving as crew in writing, prior to executing any contract or other arrangement to employ that individual (or, in the case of an individual already employed as of the date of enactment of the Commercial Space Launch Amendments Act of 2004, as early as possible, but in any event prior to any launch in which the individual will participate as crew), that the United States Government has not certified the launch vehicle as safe for carrying crew or space flight participants; and ‘‘(C) the holder of the license or permit and crew have complied with all requirements of the laws of the United States that apply to crew. ‘‘(5) The holder of a license or a permit under this chapter may launch or reenter a space flight participant only if— ‘‘(A) in accordance with regulations promulgated by the Secretary, the holder of the license or permit has

VerDate 11-MAY-2000

06:26 Jan 22, 2005


Jkt 039139

PO 00492

Frm 00005

Fmt 6580

Sfmt 6581


BILLW

PsN: PUBL492

118 STAT. 3978

Termination date.

VerDate 11-MAY-2000

06:26 Jan 22, 2005

PUBLIC LAW 108–492—DEC. 23, 2004

informed the space flight participant in writing about the risks of the launch and reentry, including the safety record of the launch or reentry vehicle type, and the Secretary has informed the space flight participant in writing of any relevant information related to risk or probable loss during each phase of flight gathered by the Secretary in making the determination required by section 70112(a)(2) and (c); ‘‘(B) the holder of the license or permit has informed any space flight participant in writing, prior to receiving any compensation from that space flight participant or (in the case of a space flight participant not providing compensation) otherwise concluding any agreement to fly that space flight participant, that the United States Government has not certified the launch vehicle as safe for carrying crew or space flight participants; ‘‘(C) in accordance with regulations promulgated by the Secretary, the space flight participant has provided written informed consent to participate in the launch and reentry and written certification of compliance with any regulations promulgated under paragraph (6)(A); and ‘‘(D) the holder of the license or permit has complied with any regulations promulgated by the Secretary pursuant to paragraph (6). ‘‘(6)(A) The Secretary may issue regulations requiring space flight participants to undergo an appropriate physical examination prior to a launch or reentry under this chapter. This subparagraph shall cease to be in effect three years after the date of enactment of the Commercial Space Launch Amendments Act of 2004. ‘‘(B) The Secretary may issue additional regulations setting reasonable requirements for space flight participants, including medical and training requirements. Such regulations shall not be effective before the expiration of 3 years after the date of enactment of the Commercial Space Launch Amendments Act of 2004.’’. (14) Section 70105 of title 49, United States Code, is amended by redesignating subsection (c) as subsection (d), and by adding after subsection (b) the following new subsection: ‘‘(c) SAFETY REGULATIONS.—(1) The Secretary may issue regulations governing the design or operation of a launch vehicle to protect the health and safety of crew and space flight participants. ‘‘(2) Regulations issued under this subsection shall— ‘‘(A) describe how such regulations would be applied when the Secretary is determining whether to issue a license under this chapter; ‘‘(B) apply only to launches in which a vehicle will be carrying a human being for compensation or hire; ‘‘(C) be limited to restricting or prohibiting design features or operating practices that— ‘‘(i) have resulted in a serious or fatal injury (as defined in 49 CFR 830, as in effect on November 10, 2004) to crew or space flight participants during a licensed or permitted commercial human space flight; or ‘‘(ii) contributed to an unplanned event or series of events during a licensed or permitted commercial


Jkt 039139

PO 00492

Frm 00006

Fmt 6580

Sfmt 6581


BILLW

PsN: PUBL492

PUBLIC LAW 108–492—DEC. 23, 2004

118 STAT. 3979

human space flight that posed a high risk of causing a serious or fatal injury (as defined in 49 CFR 830, as in effect on November 10, 2004) to crew or space flight participants; and ‘‘(D) be issued with a description of the instance or instances when the design feature or operating practice being restricted or prohibited contributed to a result or event described in subparagraph (C). ‘‘(3) Beginning 8 years after the date of enactment of the Commercial Space Launch Amendments Act of 2004, the Secretary may propose regulations under this subsection without regard to paragraph (2)(C) and (D). Any such regulations shall take into consideration the evolving standards of safety in the commercial space flight industry. ‘‘(4) Nothing in this subsection shall be construed to limit the authority of the Secretary to issue requirements or regulations to protect the public health and safety, safety of property, national security interests, and foreign policy interests of the United States.’’. (15) Section 70105(d) of title 49, United States Code, as so redesignated by paragraph (15) of this subsection, is amended by inserting ‘‘or permit’’ after ‘‘of a license’’. (16) Chapter 701 of title 49, United States Code, is amended by inserting after section 70105 the following new section: ‘‘§ 70105a. Experimental permits ‘‘(a) A person may apply to the Secretary of Transportation for an experimental permit under this section in the form and manner the Secretary prescribes. Consistent with the protection of the public health and safety, safety of property, and national security and foreign policy interests of the United States, the Secretary, not later than 120 days after receiving an application pursuant to this section, shall issue a permit if the Secretary decides in writing that the applicant complies, and will continue to comply, with this chapter and regulations prescribed under this chapter. The Secretary shall inform the applicant of any pending issue and action required to resolve the issue if the Secretary has not made a decision not later than 90 days after receiving an application. The Secretary shall transmit to the Committee on Science of the House of Representatives and Committee on Commerce, Science, and Transportation of the Senate a written notice not later than 15 days after any occurrence when the Secretary has failed to act on a permit within the deadline established by this section. ‘‘(b) In carrying out subsection (a), the Secretary may establish procedures for safety approvals of launch vehicles, reentry vehicles, safety systems, processes, services, or personnel that may be used in conducting commercial space launch or reentry activities pursuant to a permit. ‘‘(c) In order to encourage the development of a commercial space flight industry, the Secretary may when issuing permits use the authority granted under section 70105(b)(2)(C). ‘‘(d) The Secretary may issue a permit only for reusable suborbital rockets that will be launched or reentered solely for— ‘‘(1) research and development to test new design concepts, new equipment, or new operating techniques;

VerDate 11-MAY-2000

06:26 Jan 22, 2005


Jkt 039139

PO 00492

Frm 00007

Fmt 6580

Sfmt 6581


Effective date.

Deadlines.

Notice.

BILLW

PsN: PUBL492

118 STAT. 3980

PUBLIC LAW 108–492—DEC. 23, 2004

‘‘(2) showing compliance with requirements as part of the process for obtaining a license under this chapter; or ‘‘(3) crew training prior to obtaining a license for a launch or reentry using the design of the rocket for which the permit would be issued. ‘‘(e) Permits issued under this section shall— ‘‘(1) authorize an unlimited number of launches and reentries for a particular suborbital rocket design for the uses described in subsection (d); and ‘‘(2) specify the type of modifications that may be made to the suborbital rocket without changing the design to an extent that would invalidate the permit. ‘‘(f) Permits shall not be transferable. ‘‘(g) A permit may not be issued for, and a permit that has already been issued shall cease to be valid for, a particular design for a reusable suborbital rocket after a license has been issued for the launch or reentry of a rocket of that design. ‘‘(h) No person may operate a reusable suborbital rocket under a permit for carrying any property or human being for compensation or hire. ‘‘(i) For the purposes of sections 70106, 70107, 70108, 70109, 70110, 70112, 70115, 70116, 70117, and 70121 of this chapter— ‘‘(1) a permit shall be considered a license; ‘‘(2) the holder of a permit shall be considered a licensee; ‘‘(3) a vehicle operating under a permit shall be considered to be licensed; and ‘‘(4) the issuance of a permit shall be considered licensing. This subsection shall not be construed to allow the transfer of a permit.’’. (17) Section 70106(a) of title 49, United States Code, is amended— (A) by inserting ‘‘at a site used for crew or space flight participant training,’’ after ‘‘assemble a launch vehicle or reentry vehicle,’’; and (B) by striking ‘‘section 70104(c)’’ and inserting ‘‘sections 70104(c), 70105, and 70105a’’. (18) Section 70107(b) of title 49, United States Code, is amended— (A) by inserting ‘‘(1)’’ before ‘‘On the initiative’’; and (B) by adding the following new paragraph at the end: ‘‘(2) The Secretary shall modify a license issued or transferred under this chapter whenever a modification is needed for the license to be in conformity with a regulation that was issued pursuant to section 70105(c) after the issuance of the license. This paragraph shall not apply to permits.’’. (19) Section 70107 of title 49, United States Code, is amended by redesignating subsections (d) and (e) as subsections (e) and (f), respectively, and by inserting after subsection (c) the following new subsection: ‘‘(d) ADDITIONAL SUSPENSIONS.—(1) The Secretary may suspend a license when a previous launch or reentry under the license has resulted in a serious or fatal injury (as defined in 49 CFR 830, as in effect on November 10, 2004) to crew or space flight participants and the Secretary has determined that continued operations under the license are likely to cause additional serious or fatal injury (as defined in 49 CFR 830, as in effect on November 10, 2004) to crew or space flight participants.

VerDate 11-MAY-2000

06:26 Jan 22, 2005


Jkt 039139

PO 00492

Frm 00008

Fmt 6580

Sfmt 6581


BILLW

PsN: PUBL492

PUBLIC LAW 108–492—DEC. 23, 2004

118 STAT. 3981

‘‘(2) Any suspension imposed under this subsection shall be for as brief a period as possible and, in any event, shall cease when the Secretary— ‘‘(A) has determined that the licensee has taken sufficient steps to reduce the likelihood of a recurrence of the serious or fatal injury; or ‘‘(B) has modified the license pursuant to subsection (b) to sufficiently reduce the likelihood of a recurrence of the serious or fatal injury. ‘‘(3) This subsection shall not apply to permits.’’. (20) Section 70110(a)(1) of title 49, United States Code, is amended by inserting ‘‘or 70105a’’ after ‘‘70105(a)’’. (21) Section 70112(b)(2) of title 49, United States Code, is amended— (A) by inserting ‘‘crew, space flight participants,’’ after ‘‘transferee, contractors, subcontractors,’’; and (B) by inserting ‘‘or by space flight participants,’’ after ‘‘its own employees’’. (22) Section 70113(a)(1) of title 49, United States Code, is amended by inserting ‘‘but not against a space flight participant,’’ after ‘‘subcontractor of a customer,’’. (23) Section 70113(f) of title 49, United States Code, is amended by inserting at the end the following: ‘‘This section does not apply to permits.’’. (24) Section 70115(b)(1)(D)(i) of title 49, United States Code, is amended by inserting ‘‘crew or space flight participant training site,’’ after ‘‘site of a launch vehicle or reentry vehicle,’’. (25) Section 70120 of title 49, United States Code, is amended by adding at the end the following new subsections: ‘‘(c) AMENDMENTS.—(1) Not later than 12 months after the date of enactment of the Commercial Space Launch Amendments Act of 2004, the Secretary shall publish proposed regulations to carry out that Act, including regulations relating to crew, space flight participants, and permits for launch or reentry of reusable suborbital rockets. Not later than 18 months after such date of enactment, the Secretary shall issue final regulations. ‘‘(2)(A) Starting 3 years after the date of enactment of the Commercial Space Launch Amendments Act of 2004, the Secretary may issue final regulations changing the definition of suborbital rocket under this chapter. No such regulation may take effect until 180 days after the Secretary has submitted the regulation to the Congress. ‘‘(B) The Secretary may issue regulations under this paragraph only if the Secretary has determined that the definition in section 70102 does not describe, or will not continue to describe, all appropriate vehicles and only those vehicles. In making that determination, the Secretary shall take into account the evolving nature of the commercial space launch industry. ‘‘(d) EFFECTIVE DATE.—(1) Licenses for the launch or reentry of launch vehicles or reentry vehicles with human beings on board and permits may be issued by the Secretary prior to the issuance of the regulations described in subsection (c). ‘‘(2) As soon as practicable after the date of enactment of the Commercial Space Launch Amendments Act of 2004, the Secretary shall issue guidelines or advisory circulars to

VerDate 11-MAY-2000

06:26 Jan 22, 2005


Jkt 039139

PO 00492

Frm 00009

Fmt 6580

Sfmt 6581


Deadlines. Regulations. Publication.

Effective date.

Guidelines.

BILLW

PsN: PUBL492

118 STAT. 3982

PUBLIC LAW 108–492—DEC. 23, 2004

guide the implementation of that Act until regulations are issued. ‘‘(3) Notwithstanding paragraphs (1) and (2), no licenses for the launch or reentry of launch vehicles or reentry vehicles with human beings on board or permits may be issued starting three years after the date of enactment of the Commercial Space Launch Amendments Act of 2004 unless the final regulations described in subsection (c) have been issued.’’. (26) The table of sections for chapter 701 of title 49, United States Code, is amended by inserting after the item relating to 70105 the following new item: ‘‘70105a. Experimental permits.’’. Contracts.

SEC. 3. STUDIES.

Deadline.

(a) RISK SHARING.—Not later than 60 days after the date of enactment of this Act, the Secretary of Transportation shall enter into an arrangement with a nonprofit entity for the conduct of an independent comprehensive study of the liability risk sharing regime in the United States for commercial space transportation under section 70113 of title 49, United States Code. To ensure that Congress has a full analysis of the liability risk sharing regime, the study shall assess methods by which the current system could be eliminated, including an estimate of the time required to implement each of the methods assessed. The study shall assess whether any alternative steps would be needed to maintain a viable and competitive United States space transportation industry if the current regime were eliminated. In conducting the assessment under this subsection, input from commercial space transportation insurance experts shall be sought. The study also shall examine liability risk sharing in other nations with commercial launch capability and evaluate the direct and indirect impact that ending this regime would have on the competitiveness of the United States commercial space launch industry in relation to foreign commercial launch providers and on United States assured access to space. (b) SAFETY.—The Secretary of Transportation, in consultation with the Administrator of the National Aeronautics and Space Administration, shall enter into an arrangement with a nonprofit entity for a report analyzing safety issues related to launching human beings into space. In designing the study, the Secretary should take into account any recommendations from the Commercial Space Transportation Advisory Committee and the National Aeronautics and Space Administration’s Aerospace Safety Advisory Panel. The report shall be submitted to the Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation and the House of Representatives Committee on Science within 4 years of the date of enactment of this Act. The report shall analyze and make recommendations about— (1) the standards of safety and concepts of operation that should guide the regulation of human space flight and whether the standard of safety should vary by class or type of vehicle, the purpose of flight, or other considerations; (2) the effectiveness of the commercial licensing and permitting regime under chapter 701 of title 49, United States Code, particularly in ensuring the safety of the public and of crew and space flight participants during launch, in-space transit, orbit, and reentry, and whether any changes are needed to that chapter;

Reports.

Deadline.

VerDate 11-MAY-2000

06:26 Jan 22, 2005


Jkt 039139

PO 00492

Frm 00010

Fmt 6580

Sfmt 6581


BILLW

PsN: PUBL492

PUBLIC LAW 108–492—DEC. 23, 2004

118 STAT. 3983

(3) whether there is a need for commercial ground operations for commercial space flight, including provision of launch support, launch and reentry control, mission control, range operations, and communications and telemetry operations through all phases of flight, and if such operations developed, whether and how they should be regulated; (4) whether expendable and reusable launch and reentry vehicles should be regulated differently from each other, and whether either of those vehicles should be regulated differently when carrying human beings; (5) whether the Federal Government should separate the promotion of human space flight from the regulation of such activity; (6) how third parties could be used to evaluate the qualification and acceptance of new human space flight vehicles prior to their operation; (7) how nongovernment experts could participate more fully in setting standards and developing regulations concerning human space flight safety; and (8) whether the Federal Government should regulate the extent of foreign ownership or control of human space flight companies operating or incorporated in the United States. SEC. 4. TECHNICAL AMENDMENT.

Section 102(c) of the Commercial Space Act of 1998 is repealed.

49 USC 70105 note.

Approved December 23, 2004.

LEGISLATIVE HISTORY—H.R. 5382 (S. 1260): SENATE REPORTS: No. 108–111 accompanying S. 1260 (Comm. on Commerce, Science, and Transportation). CONGRESSIONAL RECORD, Vol. 150 (2004): Nov. 19, 20, considered and passed House. Dec. 8, considered and passed Senate.

Æ

VerDate 11-MAY-2000

06:26 Jan 22, 2005


Jkt 039139

PO 00492

Frm 00011

Fmt 6580

Sfmt 6580


BILLW

PsN: PUBL492











C.

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects The States Parties to this Convention,

Recognizing the common interest of all mankind in furthering the exploration and use of outer space for peaceful purposes, Recalling the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, Taking into consideration that, notwithstanding the precautionary measures to be taken by States and international intergovernmental organizations involved in the launching of space objects, damage may on occasion be caused by such objects, Recognizing the need to elaborate effective international rules and procedures concerning liability for damage caused by space objects and to ensure, in particular, the prompt payment under the terms of this Convention of a full and equitable measure of compensation to victims of such damage, Believing that the establishment of such rules and procedures will contribute to the strengthening of international cooperation in the field of the exploration and use of outer space for peaceful purposes, Have agreed on the following:

Art icle I For the purposes of this Convention: (a) The term “damage” means loss of life, personal injury or other impairment of health; or loss of or damage to property of States or of persons, natural or juridical, or property of international intergovernmental organizations; (b) The term “launching” includes attempted launching; (c) The term “launching State” means: (i) A State which launches or procures the launching of a space object; (ii) A State from whose territory or facility a space object is launched; (d) The term “space object” includes component parts of a space object as well as its launch vehicle and parts thereof.

Art icle II A launching State shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the Earth or to aircraft in flight. Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

13

Art icle III In the event of damage being caused elsewhere than on the surface of the Earth to a space object of one launching State or to persons or property on board such a space object by a space object of another launching State, the latter shall be liable only if the damage is due to its fault or the fault of persons for whom it is responsible.

Art icle IV 1.

In the event of damage being caused elsewhere than on the surface of the Earth to a space object of one launching State or to persons or property on board such a space object by a space object of another launching State, and of damage thereby being caused to a third State or to its natural or juridical persons, the first two States shall be jointly and severally liable to the third State, to the extent indicated by the following: (a) If the damage has been caused to the third State on the surface of the Earth or to aircraft in flight, their liability to the third State shall be absolute; (b) If the damage has been caused to a space object of the third State or to persons or property on board that space object elsewhere than on the surface of the Earth, their liability to the third State shall be based on the fault of either of the first two States or on the fault of persons for whom either is responsible.

2.

In all cases of joint and several liability referred to in paragraph 1 of this article, the burden of compensation for the damage shall be apportioned between the first two States in accordance with the extent to which they were at fault; if the extent of the fault of each of these States cannot be established, the burden of compensation shall be apportioned equally between them. Such apportionment shall be without prejudice to the right of the third State to seek the entire compensation due under this Convention from any or all of the launching States which are jointly and severally liable.

Art icle V

14

1.

Whenever two or more States jointly launch a space object, they shall be jointly and severally liable for any damage caused.

2.

A launching State which has paid compensation for damage shall have the right to present a claim for indemnification to other participants in the joint launching. The participants in a joint launching may conclude agreements regarding the apportioning among themselves of the financial obligation in respect of which they are jointly and severally liable. Such agreements shall be without prejudice to the right of a State sustaining damage to seek the entire compensation due under this Convention from any or all of the launching States which are jointly and severally liable. Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

3.

A State from whose territory or facility a space object is launched shall be regarded as a participant in a joint launching.

Art icle VI 1.

Subject to the provisions of paragraph 2 of this article, exoneration from absolute liability shall be granted to the extent that a launching State establishes that the damage has resulted either wholly or partially from gross negligence or from an act or omission done with intent to cause damage on the part of a claimant State or of natural or juridical persons it represents.

2.

No exoneration whatever shall be granted in cases where the damage has resulted from activities conducted by a launching State which are not in conformity with international law including, in particular, the Charter of the United Nations and the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies.

Art icle VII The provisions of this Convention shall not apply to damage caused by a space object of a launching State to: (a) Nationals of that launching State; (b) Foreign nationals during such time as they are participating in the operation of that space object from the time of its launching or at any stage thereafter until its descent, or during such time as they are in the immediate vicinity of a planned launching or recovery area as the result of an invitation by that launching State.

Art icle VIII 1.

A State which suffers damage, or whose natural or juridical persons suffer damage, may present to a launching State a claim for compensation for such damage.

2.

If the State of nationality has not presented a claim, another State may, in respect of damage sustained in its territory by any natural or juridical person, present a claim to a launching State.

3.

If neither the State of nationality nor the State in whose territory the damage was sustained has presented a claim or notified its intention of presenting a claim, another State may, in respect of damage sustained by its permanent residents, present a claim to a launching State. Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

15

Art icle IX A claim for compensation for damage shall be presented to a launching State through diplomatic channels. If a State does not maintain diplomatic relations with the launching State concerned, it may request another State to present its claim to that launching State or otherwise represent its interests under this Convention. It may also present its claim through the Secretary-General of the United Nations, provided the claimant State and the launching State are both Members of the United Nations.

Art icle X 1.

A claim for compensation for damage may be presented to a launching State not later than one year following the date of the occurrence of the damage or the identification of the launching State which is liable.

2.

If, however, a State does not know of the occurrence of the damage or has not been able to identify the launching State which is liable, it may present a claim within one year following the date on which it learned of the aforementioned facts; however, this period shall in no event exceed one year following the date on which the State could reasonably be expected to have learned of the facts through the exercise of due diligence.

3.

The time limits specified in paragraphs 1 and 2 of this article shall apply even if the full extent of the damage may not be known. In this event, however, the claimant State shall be entitled to revise the claim and submit additional documentation after the expiration of such time limits until one year after the full extent of the damage is known.

Art icle XI 1.

Presentation of a claim to a launching State for compensation for damage under this Convention shall not require the prior exhaustion of any local remedies which may be available to a claimant State or to natural or juridical persons it represents.

2.

Nothing in this Convention shall prevent a State, or natural or juridical persons it might represent, from pursuing a claim in the courts or administrative tribunals or agencies of a launching State. A State shall not, however, be entitled to present a claim under this Convention in respect of the same damage for which a claim is being pursued in the courts or administrative tribunals or agencies of a launching State or under another international agreement which is binding on the States concerned.

Art icle XII The compensation which the launching State shall be liable to pay for damage under this Convention shall be determined in accordance with international law and the principles of justice and equity, in order to provide such reparation in respect of 16


the damage as will restore the person, natural or juridical, State or international organization on whose behalf the claim is presented to the condition which would have existed if the damage had not occurred.

Art icle XIII Unless the claimant State and the State from which compensation is due under this Convention agree on another form of compensation, the compensation shall be paid in the currency of the claimant State or, if that State so requests, in the currency of the State from which compensation is due.

Art icle XIV If no settlement of a claim is arrived at through diplomatic negotiations as provided for in article IX, within one year from the date on which the claimant State notifies the launching State that it has submitted the documentation of its claim, the parties concerned shall establish a Claims Commission at the request of either party.

Art icle XV 1.

The Claims Commission shall be composed of three members: one appointed by the claimant State, one appointed by the launching State and the third member, the Chairman, to be chosen by both parties jointly. Each party shall make its appointment within two months of the request for the establishment of the Claims Commission.

2.

If no agreement is reached on the choice of the Chairman within four months of the request for the establishment of the Commission, either party may request the Secretary-General of the United Nations to appoint the Chairman within a further period of two months.

Art icle XVI 1.

If one of the parties does not make its appointment within the stipulated period, the Chairman shall, at the request of the other party, constitute a single-member Claims Commission.

2.

Any vacancy which may arise in the Commission for whatever reason shall be filled by the same procedure adopted for the original appointment.

3.

The Commission shall determine its own procedure.

4.

The Commission shall determine the place or places where it shall sit and all other administrative matters.

5.

Except in the case of decisions and awards by a single-member Commission, all decisions and awards of the Commission shall be by majority vote. Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

17

Art icle XVII No increase in the membership of the Claims Commission shall take place by reason of two or more claimant States or launching States being joined in any one proceeding before the Commission. The claimant States so joined shall collectively appoint one member of the Commission in the same manner and subject to the same conditions as would be the case for a single claimant State. When two or more launching States are so joined, they shall collectively appoint one member of the Commission in the same way. If the claimant States or the launching States do not make the appointment within the stipulated period, the Chairman shall constitute a single-member Commission.

Art icle XVIII The Claims Commission shall decide the merits of the claim for compensation and determine the amount of compensation payable, if any.

Art icle XIX 1.

The Claims Commission shall act in accordance with the provisions of article XII.

2.

The decision of the Commission shall be final and binding if the parties have so agreed; otherwise the Commission shall render a final and recommendatory award, which the parties shall consider in good faith. The Commission shall state the reasons for its decision or award.

3.

The Commission shall give its decision or award as promptly as possible and no later than one year from the date of its establishment, unless an extension of this period is found necessary by the Commission.

4.

The Commission shall make its decision or award public. It shall deliver a certified copy of its decision or award to each of the parties and to the Secretary-General of the United Nations.

Art icle XX The expenses in regard to the Claims Commission shall be borne equally by the parties, unless otherwise decided by the Commission.

Art icle XXI If the damage caused by a space object presents a large-scale danger to human life or seriously interferes with the living conditions of the population or the functioning of vital centres, the States Parties, and in particular the launching State, shall examine the possibility of rendering appropriate and rapid assistance to the State which has suffered the damage, when it so requests. However, nothing in this article shall affect the rights or obligations of the States Parties under this Convention. 18


Art icle XXII 1.

In this Convention, with the exception of articles XXIV to XXVII, references to States shall be deemed to apply to any international intergovernmental organization which conducts space activities if the organization declares its acceptance of the rights and obligations provided for in this Convention and if a majority of the States members of the organization are States Parties to this Convention and to the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies.

2.

States members of any such organization which are States Parties to this Convention shall take all appropriate steps to ensure that the organization makes a declaration in accordance with the preceding paragraph.

3.

If an international intergovernmental organization is liable for damage by virtue of the provisions of this Convention, that organization and those of its members which are States Parties to this Convention shall be jointly and severally liable; provided, however, that: (a) Any claim for compensation in respect of such damage shall be first presented to the organization; (b) Only where the organization has not paid, within a period of six months, any sum agreed or determined to be due as compensation for such damage, may the claimant State invoke the liability of the members which are States Parties to this Convention for the payment of that sum.

4.

Any claim, pursuant to the provisions of this Convention, for compensation in respect of damage caused to an organization which has made a declaration in accordance with paragraph 1 of this article shall be presented by a State member of the organization which is a State Party to this Convention.

Art icle XXIII 1.

The provisions of this Convention shall not affect other international agreements in force insofar as relations between the States Parties to such agreements are concerned.

2.

No provision of this Convention shall prevent States from concluding international agreements reaffirming, supplementing or extending its provisions.

Art icle XXIV 1.

This Convention shall be open to all States for signature. Any State which does not sign this Convention before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time. Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

19

2.

This Convention shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America, which are hereby designated the Depositary Governments.

3.

This Convention shall enter into force on the deposit of the fifth instrument of ratification.

4.

For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Convention, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

5.

The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification of and accession to this Convention, the date of its entry into force and other notices.

6.

This Convention shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

Art icle XXV Any State Party to this Convention may propose amendments to this Convention. Amendments shall enter into force for each State Party to the Convention accepting the amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the Convention and thereafter for each remaining State Party to the Convention on the date of acceptance by it.

Art icle XXVI Ten years after the entry into force of this Convention, the question of the review of this Convention shall be included in the provisional agenda of the United Nations General Assembly in order to consider, in the light of past application of the Convention, whether it requires revision. However, at any time after the Convention has been in force for five years, and at the request of one third of the States Parties to the Convention, and with the concurrence of the majority of the States Parties, a conference of the States Parties shall be convened to review this Convention.

Art icle XXVII Any State Party to this Convention may give notice of its withdrawal from the Convention one year after its entry into force by written notification to the Depositary Governments. Such withdrawal shall take effect one year from the date of receipt of this notification. 20


Art icle XXVIII This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Convention shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention. DONE in triplicate, at the cities of London, Moscow and Washington, D.C., this twenty-ninth day of March, one thousand nine hundred and seventy-two.


21

D. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space The States Parties to this Convention, Recognizing the common interest of all mankind in furthering the exploration and use of outer space for peaceful purposes, Recalling that the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies,2 of 27 January 1967 affirms that States shall bear international responsibility for their national activities in outer space and refers to the State on whose registry an object launched into outer space is carried, Recalling also that the Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space1 of 22 April 1968 provides that a launching authority shall, upon request, furnish identifying data prior to the return of an object it has launched into outer space found beyond the territorial limits of the launching authority, Recalling further that the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects3 of 29 March 1972 establishes international rules and procedures concerning the liability of launching States for damage caused by their space objects, Desiring, in the light of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, to make provision for the national registration by launching States of space objects launched into outer space, Desiring further that a central register of objects launched into outer space be established and maintained, on a mandatory basis, by the Secretary-General of the United Nations, Desiring also to provide for States Parties additional means and procedures to assist in the identification of space objects, Believing that a mandatory system of registering objects launched into outer space would, in particular, assist in their identification and would contribute to the application and development of international law governing the exploration and use of outer space, Have agreed on the following:

2 3

22

Resolution 2345 (XXII), annex. Resolution 2777 (XXVI), annex.


Art icle I For the purposes of this Convention: (a) The term “launching State” means: (i) (ii)

A State which launches or procures the launching of a space object; A State from whose territory or facility a space object is launched;

(b) The term “space object” includes component parts of a space object as well as its launch vehicle and parts thereof; (c) The term “State of registry” means a launching State on whose registry a space object is carried in accordance with article II.

Art icle II 1.

When a space object is launched into Earth orbit or beyond, the launching State shall register the space object by means of an entry in an appropriate registry which it shall maintain. Each launching State shall inform the Secretary-General of the United Nations of the establishment of such a registry.

2.

Where there are two or more launching States in respect of any such space object, they shall jointly determine which one of them shall register the object in accordance with paragraph 1 of this article, bearing in mind the provisions of article VIII of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, and without prejudice to appropriate agreements concluded or to be concluded among the launching States on jurisdiction and control over the space object and over any personnel thereof.

3.

The contents of each registry and the conditions under which it is maintained shall be determined by the State of registry concerned.

Art icle III 1.

2.

The Secretary-General of the United Nations shall maintain a Register in which the information furnished in accordance with article IV shall be recorded. There shall be full and open access to the information in this Register.

Art icle IV 1.

Each State of registry shall furnish to the Secretary-General of the United Nations, as soon as practicable, the following information concerning each space object carried on its registry: (a)

Name of launching State or States;


23

(b) An appropriate designator of the space object or its registration number; (c) Date and territory or location of launch; (d) Basic orbital parameters, including: (i) Nodal period; (ii) Inclination; (iii) Apogee; (iv) Perigee; (e)

General function of the space object.

2.

Each State of registry may, from time to time, provide the SecretaryGeneral of the United Nations with additional information concerning a space object carried on its registry.

3.

Each State of registry shall notify the Secretary-General of the United Nations, to the greatest extent feasible and as soon as practicable, of space objects concerning which it has previously transmitted information, and which have been but no longer are in Earth orbit.

Art icle V Whenever a space object launched into Earth orbit or beyond is marked with the designator or registration number referred to in article IV, paragraph 1 (b), or both, the State of registry shall notify the Secretary-General of this fact when submitting the information regarding the space object in accordance with article IV. In such case, the Secretary-General of the United Nations shall record this notification in the Register.

Art icle VI Where the application of the provisions of this Convention has not enabled a State Party to identify a space object which has caused damage to it or to any of its natural or juridical persons, or which may be of a hazardous or deleterious nature, other States Parties, including in particular States possessing space monitoring and tracking facilities, shall respond to the greatest extent feasible to a request by that State Party, or transmitted through the Secretary-General on its behalf, for assistance under equitable and reasonable conditions in the identification of the object. A State Party making such a request shall, to the greatest extent feasible, submit information as to the time, nature and circumstances of the events giving rise to the request. Arrangements under which such assistance shall be rendered shall be the subject of agreement between the parties concerned.

Art icle VII 1.

24

In this Convention, with the exception of articles VIII to XII inclusive, references to States shall be deemed to apply to any international interKegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

governmental organization which conducts space activities if the organization declares its acceptance of the rights and obligations provided for in this Convention and if a majority of the States members of the organization are States Parties to this Convention and to the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies. 2.

States members of any such organization which are States Parties to this Convention shall take all appropriate steps to ensure that the organization makes a declaration in accordance with paragraph 1 of this article.

Art icle VIII 1.

This Convention shall be open for signature by all States at United Nations Headquarters in New York. Any State which does not sign this Convention before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time.

2.

This Convention shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3.

This Convention shall enter into force among the States which have deposited instruments of ratification on the deposit of the fifth such instrument with the Secretary-General of the United Nations.

4.

For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Convention, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

5.

The Secretary-General shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification of and accession to this Convention, the date of its entry into force and other notices.

Art icle IX Any State Party to this Convention may propose amendments to the Convention. Amendments shall enter into force for each State Party to the Convention accepting the amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the Convention and thereafter for each remaining State Party to the Convention on the date of acceptance by it.

Art icle X Ten years after the entry into force of this Convention, the question of the review of the Convention shall be included in the provisional agenda of the United Nations General Assembly in order to consider, in the light of past application of the Kegiatan wisata ..., Muhammad Megah, FH UI, 2011

25

Convention, whether it requires revision. However, at any time after the Convention has been in force for five years, at the request of one third of the States Parties to the Convention and with the concurrence of the majority of the States Parties, a conference of the States Parties shall be convened to review this Convention. Such review shall take into account in particular any relevant technological developments, including those relating to the identification of space objects.

Art icle XI Any State Party to this Convention may give notice of its withdrawal from the Convention one year after its entry into force by written notification to the SecretaryGeneral of the United Nations. Such withdrawal shall take effect one year from the date of receipt of this notification.

Art icle XII The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all signatory and acceding States. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at New York on the fourteenth day of January, one thousand nine hundred and seventy-five.

26


Multilateral Coordination Board (MCB) Meeting of April 24, 2001 Decision Paper on Russian Aviation and Space Agency (Rosaviakosmos) request for MCB approval of exemption to fly Mr. Dennis Tito aboard the April 2001 Soyuz 2 taxi flight to the International Space Station (ISS) Background: Since January 2001, a series of meetings have occurred with Rosaviakosmos and the other ISS partners (European Space Agency, Canadian Space Agency, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology/National Space Development Agency of Japan, Rosaviakosmos, NASA), regarding the flight of a nonprofessional cosmonaut to the ISS during the April 2001, Soyuz 2 taxi flight. The ISS partners from Europe, Canada, Japan, and the U.S. identified concerns with the Rosaviakosmos proposal on three specific areas that could impact the safety of the crew and the ISS: 1) the proposed nonprofessional crewmember had not completed the training required under the draft ISS Multilateral Crew Operations Panel (MCOP) guidelines; 2) the intensity of on orbit operations during the period of the proposed flight made it an inappropriate time for a nonprofessional cosmonaut to be onboard the ISS; and, 3) the appropriate legal and administrative steps had not been adequately addressed. The ISS partnership decision mechanisms provided for in the ISS Intergovernmental Agreement, related Memoranda of Understanding (MOU), and implementing arrangements, have been followed in an effort to resolve this matter. On April 20, 2001, Rosaviakosmos requested that the MCB approve an exemption to fly Mr. Dennis Tito aboard the April 2001 Soyuz 2 taxi flight to the ISS. In accordance with ISS agreements and processes, the MCB Chairman referred the Rosaviakosmos request to the ISS MCOP for consideration and a recommendation. The MCB members met on April 23 and 24, 2001, discussed the Rosaviakosmos request for an exemption and reviewed the MCOP recommendations. After thorough discussion among all MCB members and the positive resolution of the MCOP recommendations, the MCB has unanimously decided to grant the exemption given the following: The ISS MCOP will finalize crew criteria for the selection, training, assignment, and certification of all categories of crew, including all passengers such as non-professional civilian crew and submission to the MCB for approval no later than June 2001.


Although Mr. Tito has been trained and certified for flight on Russian provided elements, Mr. Tito has not been trained on other integrated ISS elements. To address this lack of training, Rosaviakosmos and Mr. Tito have agreed to a number of specific steps to mitigate risks as addressed in flight rules, ISS crew code of conduct, liability and indemnification, increased on-board safety training, and limited access to non-Russian elements. It is understood that Mr. Tito will contribute to the formation of positive public opinion about the ISS program and the ISS partnership. NASA has also identified risk-mitigating actions that have been endorsed by the Stafford Task Force including modification of the Expedition 2 crew’s timeline during the Soyuz 2 crew’s visit to include only those activities required for: health and safety of the crew and vehicle; nominal maintenance and operational activities to ensure the continued effective operation of the ISS; and minimal ongoing ISS payload support. The MCB’s view is that these measures will reduce some of the added risk of Mr. Tito’s flight in case a contingency occurs on the U.S. element. In summary, the ISS partnership grants the exemption to fly Mr. Tito aboard the April Soyuz 2 taxi flight given: 1) clarification and adoption of the MCOP crew certification process; 2) mitigation of safety concerns related to shortfalls in Mr. Tito’s training by actions which limited Mr. Tito’s activities; and, 3) completion of necessary legal and administrative steps to ensure adequate measures are in place for the entire ISS partnership. This MCB decision reflects an ISS partnership consensus agreement on granting the exemption for Mr. Tito to fly to the ISS aboard the April Soyuz taxi flight while maintaining the overall objective of promoting the safety of the crew and the ISS.


original signed by W. Michael Hawes ISS MCB Chairman National Aeronautics and Space Administration

original signed by Savinder Sachdev Acting Director General, Space Systems Canadian Space Agency

original signed by Jörg Feustel-Büechl Director, Manned Flight Programme European Space Agency

original signed by Mikhail Sinelschikov Piloted Space Program Directorate Russian Aviation and Space Agency

original signed by Tsutomu Imamura Director-General, Research & Development Bureau Ministry of Education, Culture, Sports, Science & Technology


UNIVERSITAS INDONESIA KEGIATAN WISATA RUANG ANGKASA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL SKRIPSI MUHAMMAD MEGAH

Recommend Documents