UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS MANFAAT INVESTASI E-VOTING PADA PENYELENGGARAAN PEMILU NASIONAL: STUDI KASUS PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS MANFAAT INVESTASI E-VOTING PADA PENYELENGGARAAN PEMILU NASIONAL: STUDI KASUS PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KARYA AKHIR

PITA LARASATI FAUZIAH NUR 1206302711

FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI JAKARTA JANUARI 2014

Analisis manfaat ..., Pita Larasati Fauziah Nur, Fasilkom UI, 2014

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS MANFAAT INVESTASI E-VOTING PADA PENYELENGGARAAN PEMILU NASIONAL: STUDI KASUS PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KARYA AKHIR Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknologi Informasi

PITA LARASATI FAUZIAH NUR 1206302711

FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI JAKARTA JANUARI 2014


ii


iii


KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmatnya saya dapat menyelesaikan Karya Akhir ini yang berjudul Analisis Manfaat Investasi e-Voting pada Penyelenggaraan Pemilu Nasional: Studi Kasus Pemilihan Presiden Republik Indonesia. Penulisan Karya Akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Teknologi Informasi di Universitas Indonesia. Saya menyadari sangatlah sulit bagi saya menyelesaikan penelitian ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1.

Bapak Dr. Ir. Benny Ranti, M.Sc. yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama mengerjakan karya akhir ini.

2.

Bapak Widijanto S. Nugroho, Ph.D. dan Bapak M. Rifki Shihab, M.Sc., selaku penguji yang juga memberikan arahan untuk kesempurnaan karya akhir ini.

3.

Bapak Dr. Achmad Nizar Hidayanto, S.Kom, M.Kom yang telah menjadi pembimbing akademis penulis.

4.

Ibu Ir. Sri Saraswati W. Wardhani, M.Kom., Bapak Faisol Ba’abdullah, M. Eng, dan Bapak Ir. Kusnanda Supriatna yang telah mendukung dan memberi bantuan informasi yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian ini.

5.

Orang tua dan adik penulis yang telah mendukung, memberikan do’a serta semangat kepada penulis.

6.

Bu Dewi, Bu Ning, Pak Wiryo, dan Pak Ganda yang turut membantu penulis selama menjadi mahasiswi MTI.

7.

Miranti Jatnika Riski, Bu Dwi, Pak Makmun, Pak Made, dan Mba Desi serta teman-teman BPPT yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya. iv


8.

Teman-teman MTI UI, angkatan 2012 GCIO yang saling mendukung baik dalam perkuliahan dan dalam penyelesaian Karya Akhir ini.

Akhir kata, semoga Karya Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jakarta, 13 Januari 2014

Pita Larasati Fauziah Nur

v


vi


ABSTRAK Nama Program Studi Judul Karya Akhir

: : :

Pita Larasati Fauziah Nur Magister Teknologi Informasi Analisis Manfaat Investasi e-Voting Penyelenggaraan Pemilu Nasional: Studi Pemilihan Presiden Republik Indonesia

pada Kasus

Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penyelenggaran pemilu di Indonesia, khususnya pemilihan presiden mencapai Rp 9 triliun. Biaya sebesar itu tidak menjamin bahwa pemilihan umum dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pemalsuan dan penipuan/kecurangan administrasi selalu mewarnai pada penyelenggaraan pemilihan umum. Banyaknya kelemahan pada penyelenggaran pemilu ini menyebabkan turunnya akuntabilitas organisasi penyelenggara pemilu serta tingginya rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mempunyai inisiatif untuk melakukan suatu kajian dan memberikan solusi teknologi berupa penggunaan sistem elektronis yang lebih dikenal dengan eVoting. Kajian dan solusi teknologi tersebut selanjutnya diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku organisasi penyelenggara pemilu agar dapat diterapkan pada pemilihan umum khususnya pemilihan presiden Republik Indonesia. Investasi dan pemanfaatan teknologi e-Voting ini bertujuan untuk mencapai pemilihan umum yang efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan azas luber dan jurdil. Pada penelitian ini akan dilakukan kajian manfaat dari investasi e-Voting yang dilakukan oleh pihak penyelenggara agar dapat diketahui potensi manfaat eVoting bagi KPU dan masyarakat serta dampak secara menyeluruh untuk negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik untuk mengidentifikasi manfaat yang diperoleh KPU. Selain itu, penggunaan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital untuk mengetahui dampak manfaat yang diperoleh masyarakat dan bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan PDB serta menambah pajak negara jika e-Voting diterapkan dalam pemilihan umum. Penelitian ini menghasilkan 8 kategori manfaat dengan 17 sub kategori manfaat dengan melakukan identifikasi melalui Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Penelitian juga menghasilkan 3 manfaat dominan dari kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, yakni peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas barang dan layanan serta pembuatan keputusan yang lebih baik. Kata Kunci: Investasi e-Voting, Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik, kerangka pikir Kesejahteraan Dijital xii + 106 halaman; 12 gambar; 13 tabel; 3 lampiran vii

Universitas Indonesia


ABSTRACT

Name Study Programme Title

: Pita Larasati Fauziah Nur : Magister of Information Technology : Investment Benefit Analysis of E-voting in National Elections: a Case Study on Presidential Election of Republic of Indonesia

The budget allocated by the government for organizing elections in Indonesia, especially the presidential election reached Rp 9 trillion. By spending this amount of money cannot guarantee that elections can be carried out effectively and efficiently. Forgery and administration fraud always stain in the general election. A lot of weaknesses in the election led to the accountability degradation in electoral administration agency and also high sense of dissatisfaction and distrust of the election results in Indonesia. Government in this regard, the Agency for Assessment and Application of Technology/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) has the initiative to conduct a research and provide a technological solution that uses an electronic system known as e-Voting. Those assessment and technology solutions are then given to the General Elections Commission/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) as the organizer of the elections so that the technology can be applied to the general election, especially the presidential election of the Republic of Indonesia. Investment and utilization of e-Voting technology aims to achieve the elections effectively and efficiently and also taking into account the principle of honest and fair. This study will examine the benefits of e-Voting investment made by the organizers in order to know the potential benefits of e-Voting for KPU and the public as well as the overall impact to Indonesia. This study uses Generic IS/IT Business Value Table to identify the benefits of KPU. In addition, the use of the Digital Prosperity framework to earn the impact of the benefits of society and how the government's role in increasing income per capita and GDP and increase taxes if e-Voting is applied in the general election. This research resulted in 8 categories with 17 sub-categories benefit by identifying benefits through Generic IS/IT Business Value Table. The study also resulted in a 3 dominant benefit of the Digital Prosperity framework, such as increased efficiency, improved quality of goods and services as well as better decision-making.

Keywords: e-Voting Investment, Generic SI/IT Business Value Table, Digital Prosperity framework xii + 106 pages; 12 figures; 13 tables; 3 attachments viii



DAFTAR ISI HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ... Error! Bookmark not defined. HALAMAN PENGESAHAN ................................ Error! Bookmark not defined. KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .............. Error! Bookmark not defined. ABSTRAK ............................................................................................................ vii ABSTRACT ......................................................................................................... viii DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xi DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................................1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................1 1.2 Perumusan Masalah ........................................................................................3 1.3 Kajian Penelitian Sebelumnya ........................................................................4 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................................9 1.5 Ruang Lingkup Penelitian ...............................................................................9 1.6 Sistematika Penulisan ...................................................................................10 BAB 2 LANDASAN TEORI .................................................................................12 2.1 Definisi dan Jenis e-Voting ...........................................................................12 2.2 e-Voting di Berbagai Negara .........................................................................13 2.2.1 Brazil ..................................................................................................13 2.2.2 Venezuela ...........................................................................................13 2.2.3 Amerika Serikat .................................................................................14 2.2.4 Belgia .................................................................................................14 2.2.5 Jerman dan Belanda ...........................................................................15 2.3 e-Voting Indonesia ........................................................................................15 2.4 Tipe Investasi TI ...........................................................................................18 2.5 Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik .............................................................19 2.6 Digital Prosperity (Kesejahteraan Dijital) ....................................................22 2.7 Metrik TI .......................................................................................................26 2.8 Kerangka teori ...............................................................................................27 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.................................................................30 3.1 Metodologi Penelitian ...................................................................................30 3.2 Metode Pengumpulan Data ...........................................................................34 3.3 Profil Organisasi ...........................................................................................34 3.3.1 Peran BPPT ........................................................................................34 3.3.2 Layanan Teknologi BPPT ..................................................................36 3.4 Proses Pemilihan Umum dengan e-Voting....................................................39 3.5 Alur Pemberian Suara Pemilu Konvensional dan e-Voting ..........................41 3.6 Perangkat e-Voting ........................................................................................44 3.6.1 Perangkat Aplikasi e-Voting ..............................................................44 3.6.1.1 Aplikasi Vtoken Generator (Pembangkit Vtoken)........................44 3.6.1.2 Aplikasi EVM (e-Voting Machine) ..............................................45 3.6.1.3 Aplikasi Pengiriman Hasil Suara .................................................46 3.6.1.4 Aplikasi Penayangan Hasil ..........................................................47 Universitas Indonesia ix


3.6.2 Perangkat Keras e-Voting ...................................................................47 BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN ...........................................................49 4.1 Pemetaan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik terhadap Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital ....................................................................................49 4.2 Peranan Sistem e-Voting ...............................................................................53 4.2.1 Peningkatan Kualitas Hasil Suara ......................................................53 4.2.2 Percepatan Proses ...............................................................................53 4.2.3 Peningkatan Literasi Masyarakat terhadap Teknologi .......................54 4.3 Manfaat e-Voting ...........................................................................................54 4.4 Identifikasi dan Analisis Manfaat Sistem e-Voting .......................................55 4.4.1 Kategori Manfaat Investasi e-Voting menurut Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital.........................................................................55 4.4.2 Kategori Manfaat Bisnis e-Voting ......................................................58 4.5 Pemetaan Hasil Kategori Manfaat Bisnis e-Voting dengan Manfaat Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital ...........................................................63 4.6 Keterkaitan Manfaat Bisnis e-Voting dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital ............................................................................................................68 4.6.1 Peningkatan Efisiensi .........................................................................70 4.6.2 Peningkatan Kualitas Barang dan Layanan........................................70 4.6.3 Pembuatan Keputusan yang Lebih Baik ............................................71 4.7 Kuantifikasi Manfaat e-Voting ......................................................................71 4.7.1 Peningkatan Efisiensi .........................................................................71 4.7.2 Peningkatan Kualitas Barang dan Layanan........................................76 4.7.3 Pembuatan Keputusan yang Lebih Baik ............................................80 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................85 5.1 Kesimpulan ...................................................................................................85 5.2 Saran ..............................................................................................................87 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................89 LAMPIRAN 1: Prosedur Pemberian Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 ...................................92 LAMPIRAN 2: Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/PUU-VII/2009 ..............94 LAMPIRAN 3: Transkrip Wawancara ..................................................................95

x



DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Manfaat TI untuk Kesejahteraan ....................................................... 24 Gambar 2.2 Kerangka Teori .................................................................................. 28 Gambar 3.1 Metodologi Penelitian ....................................................................... 31 Gambar 3.2 Peran BPPT terkait Program e-Pemilu .............................................. 35 Gambar 3.3 Layanan Teknologi BPPT ................................................................. 38 Gambar 3.4 Proses Pemilu dengan Sistem e-Voting ............................................. 40 Gambar 3.5 Alur Pemberian Suara Konvensional dan e-Voting........................... 43 Gambar 3.6 Perangkat e-Voting ............................................................................ 48 Gambar 4.1 Diagram Keterkaitan Manfaat Bisnis e-Voting dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital........................................................................ 69 Gambar 4.2 Pengeluaran Pemerintah untuk Broadband Tahun 2002................... 73 Gambar 4.3 Industrialisasi Menciptakan Pertumbuhan yang Berkelanjutan ........ 75 Gambar 4.4 e-Voting bagi Kesejahteraan Negara ................................................. 83

xi



DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Pelanggaran Pidana Pemilihan Presiden 2004 ........................................ 2 Tabel 1.2 Perbandingan Kajian Penelitian .............................................................. 8 Tabel 2.1 Penerapan Azas Luber Jurdil pada e-Voting (BPPT, 2013) ................. 15 Tabel 2.2 Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik (Ranti, 2008).............................. 20 Tabel 3.1 Perangkat Keras e-Voting (BPPT, 2013) ............................................. 47 Tabel 4.1 Pemetaan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital ............................................................................ 50 Tabel 4.2 Hasil Pemetaan Kategori Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan Kategori Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital .................................... 51 Tabel 4.3 Identifikasi Manfaat e-Voting dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital .................................................................................................... 56 Tabel 4.4 Pemetaan Manfaat Bisnis e-Voting ke dalam Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik ........................................................................................ 59 Tabel 4.5 Kategori Potensi Manfaat Bisnis e-Voting ............................................ 62 Tabel 4.6 Pemetaan Hasil Kategori Manfaat Bisnis e-Voting dengan Manfaat Kesejahteraan Dijital ............................................................................ 64 Tabel 4.7 Pangsa Manufaktur TIK dalam Total Nilai Tambah Manufaktur Tahun 2006 ...................................................................................................... 78 Tabel 4.8 Industri Manufaktur di Korea .............................................................. 79

xii



BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian dalam melakukan analisis potensi manfaat e-Voting, perumusan masalah, kajian penelitian sebelumnya, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan. 1.1

Latar Belakang

Dalam sejarah Indonesia, sampai saat ini pemilu masih dilakukan secara konvensional. Hal ini tertuang dalam Panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2009 tentang prosedur pemungutan dan penghitungan suara. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada saksi dan pemilih bahwa cara memberikan suara pada surat suara dengan pencontrengan. Pada proses penghitungan suara, anggota KPPS bertugas melakukan menghitung jumlah pemilih yang telah memilih dengan mengecek tanda () yang ada pada Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar nama Pemilih dari TPS lain

(KPU, 2009). Berdasarkan data tersebut, dapat

diinterpretasikan bahwa pemilu masih dilakukan secara konvensional. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu dengan metode konvensional memiliki kelemahan seperti banyaknya pelanggaran berupa manipulasi data pemilih, penyingkiran kandidat kritis, pengintimidasian pemilih, pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk kampanye hingga manipulasi data penghitungan suara. Tabel 1.1 berisi mengenai pelanggaran yang terjadi masa pilpres 2004. Bawaslu melaporkan adanya 79 vonis pidana terhadap pelanggaran pemilu dengan rincian, yakni sebanyak 187 kasus yang diserahkan Bawaslu kepada penyidik kepolisian hanya 94 kasus dilimpahkan ke kejaksaan dan hanya 82 kasus yang berhasil dibawa ke persidangan (Santoso et al., 2006).

1



2 Tabel 1.1 Pelanggaran Pidana Pemilihan Presiden 2004

Sumber: (Santoso et al., 2006)

Selain itu, faktor biaya yang mahal menjadi salah satu kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu. Pada kasus pemilihan presiden 2009 estimasi kebutuhan dana mencapai Rp 9 triliun (Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran, 2008), akan tetapi kenyataannya kualitas penyelenggaraan pemilu tidak mengalami perubahan. Hal ini ditemukan masih banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi pada pemilu presiden 2009, diantaranya sebanyak 39.374 pelanggaran administrasi dan 840 pelanggaran pidana (Bawaslu, 2013). Banyaknya pelanggaran tersebut menjadikan masyarakat tidak percaya akan hasil pemilu. Melihat persoalan yang sering dihadapi pada saat pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia serta diiringi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi otomasi, metode pemilihan secara manual (pencoblosan) mulai dialihkan dengan cara elektronis. Hal ini didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 terkait e-Voting, yang menyatakan bahwa Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28 c ayat (1) dan (2) UUD 1945, sehingga kata “mencoblos” diartikan pula dengan e-Voting dengan syarat kumulatif, sebagai berikut: 1.

Tidak melanggar azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.



3 2.

Daerah yang menerapkan e-Voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah tersebut serta persyaratan lain yang diperlukan.

Adapun putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sebagaimana tertulis dalam Pasal 47, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Effendi, 2010).

Rencana pelaksanaan pemilu dengan menerapkan e-Voting ini selanjutnya akan secara bertahap diselenggarakan mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional. 1.2

Perumusan Masalah

Investasi e-Voting dibutuhkan untuk menjamin pemilu yang efektif dan efisien, akan tetapi hingga kini pelaksanaan pemilu masih dilakukan secara konvensional. Permasalahan pemilu konvensional tidak hanya dilihat dari faktor politik dan ekonomi yang telah dibahas sebelumnya, tetapi juga faktor lainnya seperti regulasi, sosio-kultur, dan waktu penyelenggaraan. Faktor regulasi di Indonesia, yaitu belum adanya kepastian hukum atau undang-undang yang mengharuskan pemilu dengan e-Voting. Hal ini dibuktikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 179 bahwa proses penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 58 dijelaskan bahwa KPPS/KPPSLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS/PPLN segera setelah selesai penghitungan suara. Selain faktor regulasi, faktor sosio-kultur berpengaruh pada pemilu konvensional, yakni masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil perolehan suara. Faktor waktu untuk proses penghitungan dan rekapitulasi hasil suara yang lama dan berjenjang juga merupakan hal yang biasa dirasakan pada penyelenggaraan pemilu konvensional. Hal ini tercantum pada wawancara Lampiran 3.



4 Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka pemerintah mengusulkan investasi sistem e-Voting dalam mendukung keberhasilan pemilu yang merupakan hulu dari penyelenggaraan negara serta mencapai pemilihan yang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 2 yang berisi tentang penyelenggara pemilu berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, akan tetapi perlu dilakukan suatu analisis agar dapat menilai potensi manfaat yang didapat dari investasi e-Voting. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan, yakni “Bagaimana potensi manfaat investasi e-Voting yang berdampak terhadap masyarakat dan peningkatan kesejahteraan negara?” 1.3

Kajian Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan terkait identifikasi dan klasifikasi manfaat bisnis SI/TI dengan menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dan kerangka pikir Digital Prosperity (Kesejahteraan Dijital), penulis melakukan kajian terhadap empat literatur yang menjadi referensi dalam penelitian ini, diantaranya: 1.

Kajian

Manfaat

Ekonomis

Indonesia

Higher

Education

Network

(INHERENT) dengan Pendekatan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital Atkinson dan Manfaat Bisnis SI/TI Generik Ranti: Studi Kasus Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional oleh Didi Rustam. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui potensi manfaat bisnis TI jejaring INHERENT. Hasil penelitian diperoleh 17 potensi manfaat yang berperan dalam membantu kesejahteraan dijital. Berdasarkan hasil pemetaan produk INHERENT dengan kategori manfaat pada kerangka pikir Kesejahteraan Dijital dan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik, dari 16 produk yang bisa dimanfaatkan INHERENT diperoleh 8 produk yang paling dominan terhadap kesejahteraan dijital (Rustam, 2011).



5 2.

Analisis Manfaat Ekonomis Sistem Informasi dan Database Hakim dengan Pendekatan Digital Prosperity dan Metode Ranti’s Generic IS/IT Business Value Studi Kasus: Komisi Yudisial RI oleh Ade Hidayat. Pada penelitian tersebut menunjukkan manfaat investasi Sistem Informasi dan Database Hakim yang berperan terhadap kesejahteraan dengan peningkatan per kapita dan PDB. Hasil penelitian diperoleh 3 kategori manfaat dan 8 manfaat dominan, antara lain Kategori Manfaat Meningkatkan Efisiensi yang terdiri dari Penghematan Biaya Perjalanan, Biaya Operator, Biaya Pertemuan, Biaya Sewa Ruangan dan Biaya Penyimpanan; Kategori Manfaat Kualitas Produk dan Layanan Lebih Baik, terdiri dari Peningkatan Kualitas Layanan serta Kategori Manfaat Alat Pembuat Keputusan, terdiri dari Mempercepat Proses Pengambilan Keputusan dan Meningkatkan Akurasi Keputusan (Hidayat, 2012).

3.

Kajian Manfaat Bisnis Teknologi Informasi Pasar Komoditi dan Sistem Resi Gudang Menggunakan Tabel Manfaat Bisnis Teknologi Informasi Generik dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital Atkinson oleh Sulistyo Aris Hitranusi. Penelitian ini menunjukkan manfaat ekonomis yang diperoleh dalam penerapan TI Pasar Komoditi dan SRG dengan menggunakan kerangka pikir Kesejahteraaan Dijital Atkinson serta identifikasi dan klasifikasi manfaat bisnis menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Selain itu, penelitian ini juga melakukan pengukuran kuantifikasi dengan Metrik TI sehingga memberikan manfaat untuk meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dalam peningkatan pendapatan pajak negara. Hasil penelitian terindikasi ada 14 sub kategori dari 8 kategori Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik (Hitranusi, 2013).

4.

Kajian Manfaat Investasi Pusat Pemulihan Bencana Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital dan System Dynamics oleh Efi Sri Wahyuni. Penelitian ini menggunakan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital yang dipetakan dengan sub kategori Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik untuk melakukan identifikasi manfaat. Kemudian, Universitas Indonesia


6 manfaat tersebut dikelompokkan dengan menggunakan System Dynamics yang pada akhirnya dilakukan kuantifikasi nilai manfaat. Hasil penelitian berupa manfaat yang diperoleh bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umroh (Ditjen PHU), yaitu berupa manfaat dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan haji pada saat terjadi bencana di pusat data (Wahyuni, 2013). Berdasarkan kajian tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan diantara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya dalam melakukan identifikasi manfaat bisnis dengan menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, akan tetapi penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan keempat penelitian sebelumnya, diantaranya: 1.

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menghasilkan potensi manfaat dari sistem e-Voting dalam penyelenggaraan pemilihan presiden RI. Hasil kategori manfaat ini kemudian dilakukan kuantifikasi manfaat sehingga dapat dihasilkan potensi manfaat yang didapat oleh masyarakat dan negara terhadap penyelenggaraan pemilihan presiden berbasis elektronik. Berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu: a.

Penelitian (Rustam, 2011) mengkaji manfaat ekonomis dari Indonesia Higher Education Network (INHERENT) yang hasilnya berupa rumusan metriks untuk menghitung potensi manfaat yang diperoleh.

b.

Penelitian (Hidayat, 2012) menganalisis manfaat bisnis Sistem Informasi dan Database Hakim.

c.

Penelitian (Hitranusi, 2013) mengkaji potensi manfaat bisnis TI Pasar Komoditi dan Sistem Resi Gudang.

d.

Penelitian (Wahyuni, 2013) mengidentifikasi potensi manfaat Pusat Pemulihan Bencana dengan membuat model sebab akibat antara manfaat yang telah teridentifikasi untuk selanjutnya dilakukan penghitungan nilai manfaat.



7 2.

Metodologi untuk mendapatkan potensi manfaat yaitu dengan pemetaan antara Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, diikuti dengan melakukan identifikasi manfaat berdasarkan dari hasil kesimpulan wawancara dan studi literatur e-Voting, kemudian mengkategorikan ke dalam kerangka pikir Kesejahteraan Dijital dan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Lalu, dari hasil kategori tersebut baru dilakukan analisis keterkaitan antara keduanya. Setelah itu, penulis menentukan metriks untuk penghitungan kuantifikasi manfaat. Hal ini berbeda dengan (Hitranusi, 2013) yang melakukan pemetaan setelah proses identifikasi manfaat investasi selesai dilakukan. Penulis juga tidak melakukan pengolahan data menggunakan system dynamics seperti yang telah dilakukan oleh (Wahyuni, 2013).

3.

Sektor penelitian yang dilakukan oleh (Hitranusi, 2013) adalah industri perdagangan komoditi, sedangkan sektor penelitian yang penulis lakukan sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rustam, 2011), (Hidayat, 2012) serta (Wahyuni, 2013), yaitu di organisasi pemerintah.

Keempat penelitian ini sudah menjawab permasalahan yang ada dengan penggunaan pendekatan klasifikasi manfaat dan metrik penghitungan yang tepat serta metodologi yang sistematis. Disimpulkan bahwa dari keempat penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi manfaat bisnis SI/TI menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital Atkinson, sedangkan untuk mengukur manfaat TI menggunakan Metrik TI. Berikut merupakan Tabel 1.2 yang berisi tentang perbandingan terhadap kajian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya.



8

Tabel 1.2 Perbandingan Kajian Penelitian

Faktor Pembanding (Rustam, 2011) Investasi Jejaring SI/TI INHERENT

Penelitian Sebelumnya (Hidayat, 2012) (Hitranusi, 2013) Sistem Informasi TI Pasar Komoditi dan Database Hakim dan SRG

Studi Kasus

Lembaga Negara Komisi Yudisial RI Kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik, dan Metrik TI

Pendekatan

Keluaran

Dirjen DIKTI Kemendiknas Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital Atkinson dan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik serta Metrik TI Potensi Manfaat INHERENT terhadap Kesejahteraan Dijital

Potensi Manfaat Sistem Informasi dan Database Hakim terhadap Kesejahteraan

Penelitian Ini

(Wahyuni, 2013) Pusat Pemulihan Bencana Sistem Terkomputerisasi Haji Terpadu Industri Perdagangan Ditjen PHU Komoditi Kementerian Agama Kerangka Pikir Tabel Manfaat Bisnis Kesejahteraan Dijital SI/TI Generik, Atkinson, Tabel Kerangka Pikir Manfaat Bisnis SI/TI Kesejahteraan Dijital, Generik, Metrik TI System Dynamics, Metrik TI Potensi Manfaat Bisnis TI Pasar Komoditi dan SRG dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital

Potensi Manfaat Pusat Pemulihan Bencana dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital

Sistem e-Voting

Pemilihan Presiden Indonesia Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital dan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik, Metrik TI

Potensi Manfaat Investasi Sistem eVoting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden.



9 1.4

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi manfaat yang diperoleh bagi masyarakat dan negara jika investasi e-Voting ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Adapun manfaat yang diharapkan dari kajian ini bagi masyarakat dan pihak akademis berupa: 1.

Informasi dan pengetahuan kepada para penyelenggara pemilu dan masyarakat terkait manfaat investasi sistem e-Voting pada pelaksanaan pemilu. Khususnya besar potensi manfaat yang diperoleh bagi masyarakat dan negara secara makro.

2.

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi serta kajian lebih lanjut bagi pihak akademis terkait dengan kajian yang berhubungan dengan analisis manfaat investasi SI/TI.

1.5

Ruang Lingkup Penelitian

Berikut ini merupakan ruang lingkup penulis dalam mengkaji analisis manfaat investasi sistem informasi e-Voting: 1.

Penelitian dilakukan pada studi kasus pemilihan umum tingkat nasional, yaitu pemilihan presiden di Indonesia.

2.

Identifikasi dan klasifikasi manfaat pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh potensi manfaat investasi e-Voting pada penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dampak manfaat tersebut terhadap masyarakat dan negara secara menyeluruh.

3.

Penelitian ini tidak memperhitungkan kualitas pemilih dalam melakukan pemungutan suara.

4.

Pemilihan umum mencakup tiga tingkat, yaitu pra pemilihan, pemilihan dan pasca pemilihan. Penelitian ini berfokus hanya pada tahap pemilihan dan pasca pemilihan.

5.

Sistem e-Voting yang dikaji pada tahap pemilihan mencakup proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengiriman hasil dari lokal TPS ke pusat serta pada tahap pasca pemilihan, yakni penayangan hasil. Universitas Indonesia


10 6.

Jenis teknologi e-Voting yang digunakan adalah Direct Recording Electronic (DRE) dengan Voter-verified Paper Audit Trail (VVPAT).

7.

Kajian dibatasi hanya pada pemilihan presiden untuk satu putaran.

8.

Kuantifikasi manfaat tidak sampai pada penghitungan pendapatan per kapita, PDB, dan pajak yang dihasilkan negara.

9.

Stabilitas politik dan ekonomi yang dikaji tidak dilihat sebagai dampak yang diperoleh dari kualitas pemenang pemilu karena e-Voting tidak menjamin kualitas pemimpin yang lebih baik.

10. Penelitian ini menggunakan perbandingan dari berbagai negara. 11. BPPT dalam hal ini memiliki peran, yakni sebagai intermediasi, pengkaji teknologi dan solusi teknologi terhadap pihak yang terkait dengan kepemiluan. 1.6

Sistematika Penulisan

Karya Akhir ini ditulis dan disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 1.

BAB 1 PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, kajian penelitian sebelumnya, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

2.

BAB 2 LANDASAN TEORI Pada bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yakni definisi dan jenis teknologi e-Voting, e-Voting di berbagai negara, e-Voting di Indonesia, tipe investasi TI, Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik, kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, Metrik TI serta kerangka teori.

3.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini berisi tentang tahapan penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, profil organisasi serta penjelasan proses pemilu dengan eVoting, alur pemberian suara pemilu konvensional dan e-Voting beserta spesifikasi perangkat baik perangkat keras maupun perangkat aplikasinya. Universitas Indonesia


11 4.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini menjelaskan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital serta melakukan kuantifikasi manfaat dengan Metrik TI.

5.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan penulis serta saran-saran yang terkait untuk pengembangan kajian selanjutnya.



BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan. 2.1

Definisi dan Jenis e-Voting

Electronic Voting (e-Voting) adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi dijital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara serta memelihara dan menghasilkan jejak audit (Federal Election Commision, 2002). Berikut ini merupakan jenis-jenis e-Voting (ACE Project, 2013): 1.

Optical Scan Sistem pemungutan dengan menggunakan kertas suara yang diberi tanda pilihan dan dipindai optikal agar dapat direkam dan dihitung perolehan suaranya. Biasa disebut juga dengan e-Counting. Jenis pemungutan ini dibagi ke dalam dua tipe berdasarkan tempat pemungutan, yaitu Central Count Optical Scan (CCOS) di mana proses tabulasi suara dilakukan di pusat serta Precinct Count Optical Scan (PCOS) dengan proses tabulasi suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

2.

Direct Recording Electronic Sistem pemilihan dengan menggunakan layar sentuh. Hasil pemungutan suara disimpan di dalam memori di TPS dan dapat dikirimkan baik melalui jaringan maupun offline ke pusat.

3.

Internet Voting Sistem pemungutan suara berbasis web yang memudahkan masyarakat untuk mengklik tombol “Vote” di manapun mereka berada. Ada tiga macam internet voting, yaitu:

12



13 a.

Polling Site Internet Voting di mana pemilih melakukan pemungutan melalui internet dari client machine yang secara fisik diletakkan pada tempat khusus pemungutan suara. Seluruh hardware dan software tersebut dikontrol oleh penyelenggara pemilihan.

b.

Kiosk Internet Voting di mana pemilih melakukan pemungutan client machine yang perangkat keras dan perangkat lunaknya dikontrol oleh penyelenggara pemilihan, tetapi diletakan di tempat umum seperti mall, dsb.

c.

Remote Internet Voting baik client machine maupun lingkungan tidak berada pada pengawasan penyelenggara pemilihan.

2.2

e-Voting di Berbagai Negara

e-Voting telah dilakukan di berbagai negara, seperti Brazil, Venezuela, Amerika Serikat, Belgia, Jerman dan Belanda. Berikut merupakan contoh pelaksanaan eVoting dan jenis yang digunakan di negara-negara tersebut (BPPT, 2011). 2.2.1

Brazil

Sejak tahun 2000, Brazil sudah menggunakan mesin e-Voting dalam penyelenggaraan pemilu dan mendapat banyak dukungan oleh penduduknya. Penerapan e-Voting di Brazil dianggap tidak memenuhi syarat oleh negara lain dikarenakan tidak adanya paper trail untuk setiap pemberian suara yang memastikan bahwa sistem dapat diaudit, tetapi transparansi dari komisi pemilihannya yang membuat Brazil menjadi sukses dalam mengimplementasi sistem e-Voting. Sistem berupa papan angka (number-pad) di mana pemilih menekan nomor yang sesuai dengan kandidat yang mereka pilih, lalu konfirmasi hasil pilihan dimunculkan di layar (BPPT, 2011). 2.2.2 Venezuela Venezuela adalah negara pertama penyelenggara pemilu nasional yang dapat diaudit dengan menggunakan e-Voting pada tahun 2004. Sejak saat itu pula, semua pemilihan yang ada di negara tersebut menggunakan sistem yang sama dan Universitas Indonesia


14 dapat diterima oleh seluruh penduduknya, partai-partai politik serta pengamat internasional. Paper trail dihasilkan pada setiap pemberian suara dengan menampilkan semua pilihan sesuai dengan pilihan pemilih dalam bentuk hasil cetakan yang dapat dibaca (human readable text) sehingga dapat diverifikasi hasilnya. Daftar pemilih dalam bentuk elektronik ini diaudit dengan menggunakan sampel surat suara acak setelah penutupan suara. Audit dilakukan di depan publik dan secara langsung (BPPT, 2011). 2.2.3 Amerika Serikat Berdasarkan sistem federasi di Amerika, setiap negara bagian dan setiap TPS bebas memutuskan cara pemilihan dan penghitungan suara. Hal ini menyebabkan banyaknya perbedaan dalam penggunakan teknologi voting yang ditemukan, mulai dari surat suara manual yang dikirim melalui pos hingga mesin e-Voting dan e-Counting. Banyaknya yang harus dilakukan dalam upaya perbaikan terhadap teknologi voting, Amerika lebih memilih untuk fokus terhadap rancangan untuk melakukan pemilihan federal. Hal ini terlihat setelah Help America Vote Act (HAVA) selesai diselenggarakan dalam merespon penyimpangan pilpres 2000, terutama di Florida (BPPT, 2011). 2.2.4

Belgia

Belgia telah menjadi perintis dalam penggunaan e-Voting di dunia. Mereka pertama memperkenalkan teknologi ini lebih dari lima belas tahun yang lalu terutama di wilayah Flanders dan di kawasan Ibu Kota Brussels yang mencakup lebih dari setengah populasi. Sistem ini diperkenalkan untuk mengatasi besarnya ukuran surat suara yang dibutuhkan pada open list system sesuai ketetapan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam kasus Brussels untuk mengatasi tantangan multibahasa memberikan suara baik dalam Bahasa Flemish atau Perancis untuk semua pemilih. Universitas Indonesia


15 e-Voting tersebut berhasil lebih cepat dan berhasil mengurangi masalah operasional dan logistik untuk mengelola sejumlah surat suara yang berukuran besar. Sistem ini terdiri dari layar sentuh berbasis EVM di mana pemilih dapat memilih kandidat yang diinginkan dan hasilnya langsung dicetak. Proses penghitungan suara dilakukan di TPS dan hasilnya dikirim ke pusat melalui jaringan internet (BPPT, 2011). 2.2.5

Jerman dan Belanda

Kedua negara ini merupakan contoh bagaimana e-Voting bermasalah jika tidak ada kebijakan yang sesuai untuk menyelenggarakannya. Jerman menerapkan di beberapa daerah bagian, sedangkan Belanda diterapkan pada pemilu nasionalnya. Keduanya menerapkan sistem yang sama (disediakan oleh Nedap, perusahaan Belanda), tetapi tidak sesuai dengan Prinsip Penerapan Sistem Elektronis. Sistem tidak memungkinkan pemilih untuk memverifikasi hasil suara yang telah mereka berikan. Hal ini dikarenakan tidak adanya rekam jejak kertas suara. Teknologi eVoting tersebut dianggap menyalahi konstitusi, sehingga penggunaannya dihentikan (BPPT, 2011). 2.3

e-Voting Indonesia

Jenis e-Voting yang dipakai pada pemilu presiden RI adalah Direct Recording Electronic (DRE). Selain itu, alat yang dikembangkan disesuaikan dengan prosedur pelaksanaan pemungutan suara yang mengikuti aturan yang berlaku, yakni azas Luber Jurdil. Adapun deskripsi aturannya seperti pada Tabel 2.1 (BPPT, 2013). Tabel 2.1 Penerapan Azas Luber Jurdil pada e-Voting (BPPT, 2013)

Azas

Deskripsi

Prosedur e-Voting

Langsung Harus dapat menjamin rakyat Pemilih sebagai mempunyai

pemilih hak

datang

yang menyerahkan

ke

TPS

undangan

dan dari

untuk panitia. Panitia yang mempunyai

memberikan suaranya secara hak pilih, diberikan smart card langsung

sesuai

dengan vtoken untuk menghasilkan satu

kehendak hati nuraninya, tanpa surat suara elektronik di bilik suara. Universitas Indonesia


16 perantara. Harus dapat diikuti seluruh Pemilih yang punya hak pilih

Umum

warga

negara

memiliki

hak

yang

sudah dipastikan masuk ke dalam Daftar

menggunakan Pemilih

suara.

Tetap

(DPT).

Pemilih

hanya melakukan dua kali tahap pemberian atau pemungutan suara dengan cara menyentuh calon yang dipilih

yang

diikuti

dengan

melakukan konfirmasi pilihan. Harus dapat menjamin setiap Sistem dapat mengakomodasi satu

Bebas

warga negara yang berhak buah pilihan pemilih berdasarkan memilih,

bebas

untuk pilihan

yang

tersedia

dan

menentukan pilihannya tanpa memungkinkan pemilih melakukan tekanan

dan

paksaan

dari konfirmasi

siapapun.

sesuai

keinginannya.

Selain itu, sebelum

konfirmasi

masih ada kemungkinan untuk merubah

pilihan

mengkonfirmasi

sampai

dengan

pasti

pilihannya. Rahasia

Harus dapat menjamin pilihan 1. Sistem

memberikan

jaminan

pemilih tidak akan diketahui

bahwa setiap hak suara yang

oleh pihak manapun.

diberikan tidak dapat dikaitkan dengan identitas pemilih. 2. Identitas pemilih tidak dapat direkam dalam sistem. 3. Suara

yang

direkam

dihasilkan

tidak

identifikasi

dan

mengandung

pemilih

dan

urutannya diacak. Jujur

Harus dapat menjamin bahwa 1. Pemilih di dalam bilik tidak pemilih hanya dapat memilih

dapat memilih lebih dari satu Universitas Indonesia


17 satu kali untuk setiap jenis

kali yang diwujudkan dalam

pemilihan dan pilihan pemilih

smartcard vtoken yang hanya

disimpan,

dapat menghasilkan satu suara

dicetak,

dihitung,

dikirimkan, dan ditayangkan dengan pilihannya.

benar

saja.

sesuai 2. Sistem menghasilkan audit log yang akan diverifikasi pada saat penghitungan suara akhir di TPS

untuk

kesesuaian

memastikan

antara

jumlah

pemilih dan suara yang dihitung secara otomatis oleh sistem pada penutupan. 3. Sistem

memastikan

bahwa

setiap suara pemilih tercatat secara

akurat

menghasilkan

struk

karena audit

melalui printer yang mencetak pilihan pemilih. 4. Struk audit tersebut diverifikasi pemilih sebelum dimasukkan ke dalam kotak audit. Adil

Harus dapat menjamin setiap Setiap penduduk yang memiliki pemilih dan peserta pemilu Kartu Tanda Penduduk yang sah akan mendapatkan perlakuan dapat mengikuti proses pemilihan yang sama.

di bilik mana saja di TPS yang disediaan. memungkinkan

e-Voting

sangat

bagi

pemilih

penyandang cacat untuk difasilitasi dengan papan braille dan alat bantu berbasis suara.



18 2.4

Tipe Investasi TI

Tipe investasi TI dapat dikategorikan menjadi enam bagian bergantung kepada tujuan dan manfaat yang akan dicapai (Ranti, 2006), yaitu: 1.

Mandatory IT Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan regulasi, untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi dan untuk menyediakan aplikasi TI yang kompetitif, contoh perubahan sistem penggajian, konsolidasi keuangan untuk perusahaan multinasional, dan ikut tergabung dalam industri spesifik layanan EDI.

2.

Efficiency and Effectiveness Improvement Bertujuan untuk mengurangi atau menghindari biaya operasional dan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas bisnis dan pendapatan serta memonitor aktivitas bisnis, contoh penggunaan SAP di perusahan yang dapat mengukur biaya, kualitas dan kecepatan bisnis proses internal.

3.

Strategic IT Bertujuan untuk memenangkan kompetisi dan memperbaiki posisi saat ini dan akan datang, contoh aplikasi TI sebagai produk atau sebagai layanan, biasanya menggunakan internet untuk menjalankannya.

4.

IT Infrastructure Investasi pada tempat di mana aplikasi TI dibangun, biasanya tidak menawarkan manfaat langsung, tetapi memungkinkan manfaat investasi TI lainnya untuk diwujudkan, contoh penggunaan WAN.

5.

IT Research Investasi yang dilakukan untuk memastikan bisnis tidak tertinggal oleh teknologi, contoh penerapan GIS untuk memastikan barang yang dikirim sudah sampai mana.

6.

Transformational IT Bertujuan untuk melakukan perubahan strutural yang mungkin dapat berisiko, tetapi mendapatkan manfaat yang tinggi, contoh virtual organization.



19 2.5

Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik

Dalam mengidentifikasi manfaat bisnis SI/TI dilakukan pendekatan hermeneutics. Penelitian terhadap identifikasi dan klasifikasi ini dikenal dengan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik (Ranti, 2008). Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber data dari 60 kasus berbagai implementasi proyek TI dalam berbagai macam organisasi, yakni: 1.

Berbagai proyek dan kasus termasuk Sistem Informasi (20 kasus), Enterprise Resource Planning (10), Sistem Perbankan (7), Customer Relationship Management (5), Data Warehouse (3), Electronic Procurement (3), Intranet (3), Electronic Learning (3), Sistem Penagihan (2), Sistem Informasi Eksekutif (2), dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (2).

2.

Organisasi yang bergerak dalam bidang Jasa (12 institusi), Perbankan (7), Manufaktur (7), Pemerintahan (7), Telekomunikasi (6), Asuransi (5), Distributor (3), Minyak dan Gas (3), Kontraktor (2), Universitas (2), dan Maskapai Penerbangan (2).

Penelitian menghasilkan 13 kategori dan 73 sub kategori manfaat bisnis TI (Ranti, 2008). Khusus kasus di Indonesia, terdapat tiga manfaat bisnis SI/TI yang unik, diantaranya: 1.

(Reducing cost of) subscription cost of certain reading material or cost per employee. Adanya materi bacaan tertentu seperti koran dalam bentuk elektronik dapat mengurangi biaya berlangganan terhadap materi berbentuk kertas. Materi tersebut juga dapat diakses oleh banyak orang sehingga berdampak pada pengurangan biaya langganan tiap pegawai.

2.

(Increasing image caused by) complying with regulations SI/TI merupakan bagian dari inisiatif yang digunakan untuk mendorong perusahaan dalam memenuhi peraturan. Peningkatan terhadap tingkat kepatuhan akan meningkatkan tata kelola perusahaan (good corporate governance) dan juga meningkatkan citra perusahaan.



20 3.

(Increasing image caused by) using branded system. Meningkatkan citra suatu organisasi karena menggunakan aplikasi yang sudah terbukti dan digunakan oleh perusahaan terkenal.

Berikut ini merupakan Tabel 2.2 yang berisi tentang Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Tabel 2.2 Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik (Ranti, 2008)

No. 1.

Kategori Mengurangi/menekan biaya dari

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2.

Meningkatkan produktivitas (karena disebabkan oleh)

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

3.

4.

Mempercepat proses (dari)

Mengurangi risiko (dari)

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Sub Kategori Biaya telekomunikasi

Kode RCO-01

Biaya perjalanan Biaya operator Biaya pertemuan Biaya kegagalan layanan Biaya distribusi Biaya pelatihan per setiap karyawan Biaya pengembalian barang yang salah Biaya uang (pinjaman) Biaya cetak dokumen dan ATK Biaya langganan Biaya sewa ruangan Biaya sewa alat Biaya Inventaris/penyimpanan Biaya kesalahan penelitian Restrukturisasi pembagian tugas kerja Mempercepat penguasaan produk Kemudahan analisis Meningkatkan kepuasan karyawan Proses produksi Proses pengadaan barang Proses pembuatan laporan Proses persiapan data Proses pemeriksaan permohonan Proses pembayaran hutang/tagihan Proses transaksi Proses pengambilan keputusan Kesalahan hitung Piutang tak tertagih Kehilangan penyimpanan Produk gagal Kehilangan data Kesalahan data Jatuh tempo Kehilangan karyawan potensial Pemalsuan

RCO-02 RCO-03 RCO-04 RCO-05 RCO-06 RCO-07 RCO-08 RCO-09 RCO-10 RCO-11 RCO-12 RCO-13 RCO-14 RCO-15 IPR-01 IPR-02 IPR-03 IPR-04 APR-01 APR-02 APR-03 APR-04 APR-05 APR-06 APR-07 APR-08 RRI-01 RRI-02 RRI-03 RRI-04 RRI-05 RRI-06 RRI-07 RRI-08 RRI-09



21 No.

Kategori

Sub Kategori Penipuan/kecurangan administrasi Kesalahan pembayaran Kesalahan pengelolaan aset Meningkatkan kapasitas bisnis

Kode RRI-10

IRE-02 IRE-03

45.

Meningkatkan kualitas laporan Meningkatkan kepercayaan pelanggan Memperluas segmentasi pasar Meningkatkan pendapatan lainlain Tagihan

46. 47. 48. 49. 50. 51.

Analisis Data Perencanaan Keputusan Mempercepat pengiriman tagihan Mengurangi pembatalan pesanan

IAC-02 IAC-03 IAC-04 IAC-05 ACI-01 IES-01

52. 53. 54. 55. 56.

Mengetahui masalah pelanggan Penambahan cabang/layanan Layanan pribadi Kepuasan pelanggan Meningkatkan mutu layanan

IES-02 IES-03 IES-04 IES-05 IIM-01

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Pemberian diskon Kepatuhan pada aturan Menggunakan merk terkenal Manajemen penyedia/pemasok Hasil kerja Layanan Produk Layanan Bersama

IIM-02 IIM-03 IIM-04 IQU-01 IQU-02 IQU-03 IQU-04 IIS-01

65.

Memenuhi hak dan tanggung jawab staf Layanan untuk karyawan Penjadwalan dan materi pelatihan Membentuk kerjasama bisnis

IIS-02

Mempercepat terbentuknya bisnis baru Meningkatkan biaya penggantian Dana cadangan Biaya pemeliharaan Biaya kehilangan dan penundaan

ICA-02

37.

5.

Meningkatkan pendapatan (disebabkan oleh)

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

6.

7. 8.

9.

Meningkatkan keakuratan (dari)

Mempercepat cash-in Meningkatkan layanan eksternal (dari)

Meningkatkan citra (disebabkan oleh)

10.

Meningkatkan kualitas (dari)

11.

Meningkatkan layanan internal (dari)

66. 67. 12.

Meningkatkan keunggulan kompetitif (disebabkan oleh)

68. 69.

13.

Menghindari biaya (dari)

70. 71. 72. 73.

RRI-11 RRI-12 IRE-01

IRE-04 IRE-05 IAC-01

IIS-03 IIS-04 ICA-01

ICA-03 ACO-01 ACO-02 ACO-03



22 2.6

Digital Prosperity (Kesejahteraan Dijital)

Penelitian Kesejahteraan Dijital membahas mengenai manfaat ekonomi dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan negara. Adapun dampak pemanfaatan TI ini dilihat dari lima bidang (Atkinson & McKay, 2007), yaitu: 1.

Produktivitas.

2.

Pekerjaan.

3.

Pasar yang lebih efisien.

4.

Barang dan jasa yang berkualitas tinggi.

5.

Inovasi produk baru dan jasa.

Ekonomi dijital tidak hanya ekonomi yang dijalankan di internet, namun lebih kepada merepresentasikan penggunaaan TI (perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan telekomunikasi) dalam semua aspek ekonomi, termasuk operasional di dalam suatu organisasi (bisnis, pemerintahan, dan perusahaan non-profit), transaksi antara organisasi dan juga antara individu yang berperan sebagai konsumen, masyarakat serta organisasi (Atkinson & Mckay, 2007). Dari Gambar 2.1 terdapat 7 kategori manfaat TI yang mendukung 5 bidang dalam Kesejahteraan Dijital (Atkinson & Mckay, 2007), yakni: 1.

Rantai pasokan yang efisien (flexible supply chain) Perubahan TI mungkin tidak secara langsung berdampak kepada perubahan kebijakan moneter yang lebih baik dan peringanan krisis ekonomi, tetapi berpengaruh terhadap dua faktor lainnya, yaitu inovasi finansial dan perbaikan pada manajemen inventaris. Inovasi pada bidang finansial dapat membantu melancarkan siklus bisnis. (Dynan, Elmendorf, & Sichel, 2006) pada (Atkinson & Mckay, 2007), menekankan bahwa kemajuan teknologi dapat memudahkan pemberi pinjaman untuk mengambil dan menyebarkan informasi tentang kelayakan kredit bagi calon peminjam.



23 Kemudian, faktor yang paling penting ada pada restrukturisasi siklus bisnis yang dapat mengurangi ketidakstabilan pada inventaris. Panjangnya siklus inventaris merupakan cerminan ekonomi yang sulit untuk beradaptasi. Dulu, industri yang bergerak pada bidang mobil, baja, dan peralatan dapat menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat. Hal ini dikarenakan tidak fleksibelnya sistem produksi serta sulitnya menjamin pergerakan inventaris yang cepat, perusahaan cenderung membangun persediaan yang banyak. Ketika hal ini terjadi dan perusahaan menghentikan produksi dalam upaya menjual beberapa persediaan miliknya, mereka akan memproduksi dalam jumlah sedikit dan membeli pada pemasok dalam jumlah yang lebih sedikit. Akibatnya banyak pekerja yang diberhentikan serta berkurangnya permintaan oleh pelanggan sehingga berdampak pula kepada turunnya penjualan. Ekonomi dijital membawa perubahan struktural yang mampu menggerakkan ekonomi dalam merespon perubahan. Khususnya, dalam pengelolaan rantai pasokan seperti perencanaan persediaan dan pengaturan operasi logistik. TI membuat aliran informasi yang relevan sehingga dapat merestrukturisasi proses rantai pasokan menjadi lebih cepat. Hal ini mengurangi dampak krisis ekonomi dan peningkatan pada pendapatan per kapita dan bertambahnya Produk Domestik Bruto (PDB) negara. 2.

Kesempatan kerja yang mudah diakses dan fleksibel (accessible and flexible work opportunities) TI memudahkan seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan bekerja dan melakukan tugas-tugasnya secara fleksibel dimanapun ia berada. Hal ini juga termasuk pada individu yang memiliki kekurangan fisik yang sebelumnya memiliki keterlibatan yang terbatas di lapangan kerja. TI memudahkan seseorang untuk bekerja sebagai wirausaha dan bekerja di rumah. TI juga memudahkan individu-individu yang memiliki tanggungan (anak-anak ataupun lansia) agar dapat bekerja paruh waktu dari rumah. Internet sekarang ini mampu mengubah seseorang tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen.

Fenomena peer production

meningkat secara tajam yang mengaburkan batasan produsen dan konsumen. Universitas Indonesia


24 Tiap individu dapat menciptakan dan juga menggunakan konten satu sama lain. Hal ini berdampak kepada banyaknya pekerjaan yang dapat diakses setiap orang dan tingginya lapangan pekerjaan yang tersedia. Makin banyak orang yang memiliki pekerjaan, makin banyak pula pendapatan dan PDB negara.

Gambar 2.1 Manfaat TI untuk Kesejahteraan

Sumber: (Atkinson & McKay, 2007) Universitas Indonesia


25 3.

Peningkatan efisiensi (increased efficiency) TI tidak hanya dapat membuat pekerja lebih produktif, tetapi juga membuat organisasi menggunakan sumber daya modal, manusia, dan alam lebih efisien. TI mempunyai peran penting untuk membantu suatu organisasi dalam menaikkan tingkat penggunaan sumber daya modal, yaitu dengan mencocokkan antara permintaan dan penawaran. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya berpengaruh pada tumbuhnya produktivitas organisasi yang lebih cepat sehingga harga produksi menjadi rendah, gaji pegawai bertambah serta permintaan dari masyarakat pun menjadi lebih tinggi. Akhirnya, hal tersebut mempengaruhi pendapatan dan PDB negara menjadi semakin meningkat.

4.

Barang dan jasa berkualitas tinggi (higher quality goods and services) TI dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas barang dan jasa dengan cara memberi informasi tentang kualitas yang dibutuhkan serta membantu organisasi dalam memodifikasi dan memasarkan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Meningkatnya kualitas produk dan jasa menyebabkan semakin banyaknya permintaan barang dan jasa oleh masyarakat sehingga produktivitas barang meningkat dan layanan semakin efisien. Tentunya, pendapatan dan PDB negara menjadi bertambah.

5.

Pembuatan keputusan yang lebih baik (better decision making tools) TI sebagai alat untuk membantu organisasi dalam pengambilan keputusan terkait trend/isu yang dihadapi. TI mampu mengolah dan menganalisis pola dan membantu memprediksi pasar. Selain itu, TI membuat para pengambil keputusan dapat meningkatkan kecepatan melakukan pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi keputusan menjadi lebih baik.

6.

Pasar yang lebih luas dan efisien (larger and more efficient markets) Daya saing tinggi di pasar dikarenakan adanya peningkatan kinerja organisasi sehingga dapat merambah ke pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh adanya peran TI memperkuat daya saing sebuah organisasi. TI mempermudah komunikasi global sehingga memudahkan pertukaran informasi barang dan jasa. Universitas Indonesia


26 7.

Alat penelitian baru (new research tool) TI sebagai alat yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan kajian teknologi serta menghasilkan sebuah inovasi produk dan jasa yang dapat meningkatkan persaingan ekonomi. Daya saing ekonomi yang tinggi pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan PDB negara.

2.7

Metrik TI

Metrik TI digunakan untuk kuantifikasi manfaat SI/TI. Ada tiga alasan mengapa metrik TI dibutuhkan, antara lain (Chidambaram, Zmud, & Karahannas, 2005): 1.

Metrik TI menyediakan mekanisme evaluasi kinerja fungsi organisasi (baik untuk internal maupun eksternal).

2.

Metrik

TI

menyediakan

mekanisme

bagi

fungsi

TI

agar

dapat

memberitahukan manfaat bisnis dari TI tersebut kepada pihak manajemen. 3.

Metrik TI menyediakan mekanisme untuk sebuah organisasi dalam menentukan prioritas TI dan membantu dalam proses penganggaran TI.

Terdapat empat pendekatan yang digunakan untuk mengukur kinerja TI, yakni: 1.

Pendekatan biaya akuntansi Fokus kepada pengukuran biaya yang berkaitan dengan TI untuk pengendalian biaya, contoh benchmarking dan kebutuhan yang berkaitan dengan pendanaan. Tipe metrik TI dengan pendekatan ini meliputi belanja TI tiap pegawai, biaya per fungsi, biaya per transaksi, belanja modal sebagai persentase anggaran TI.

2.

Pendekatan manajemen proyek Pendekatan ini memiliki fokus kepada kemampuan suatu organisasi untuk mengelola kesuksesan proyek TI. Adapun tipe metriknya berupa persentase proyek selesai tepat waktu, persentase capaian fungsionalitas proyek, persentase proses suatu proyek, ROI proyek serta rata-rata proyek yang belum dikerjakan.



27 3.

Pendekatan pengawasan sistem Pengukuran pasca implementasi dari kinerja sistem dilakukan oleh organisasi untuk memastikan sistem TI dan layanannya telah sepenuhnya dimanfaatkan dan dijalankan sesuai yang telah direncanakan. Tipe pengukurannya meliputi persentase uptime server, rata-rata jumlah panggilan helpdesk tiap hari, sistem response time, banyaknya panggilan per aplikasi serta jumlah transaksi yang diproses.

4.

Pendekatan manajemen berbasis manfaat Pendekatan ini untuk mengukur manfaat nilai tambah dari solusi bisnis TI. Tipe pengukurannya adalah ROI dari solusi bisnis TI, pendapatan TI per dolar, kepuasan pengguna dan pelanggan.

Pada kajian ini, pendekatan Metrik TI berbasis manfaat akan dipakai untuk melakukan kuantifikasi manfaat dari investasi e-Voting. Metrik TI yang dihasilkan lebih menekankan kepada manfaat nilai tambah secara makro bagi negara yang diperoleh dari penggunaan teknologi e-Voting pada pemilihan presiden RI. 2.8

Kerangka teori

Penulis menggunakan kerangka teori yang dapat membantu pemahaman alur pikir penelitian terkait konsep-konsep yang tertuang dalam studi literatur. Pada Gambar 2.2 dijelaskan bahwa manfaat investasi e-Voting diperoleh dengan melakukan analisis melalui pemetaan terhadap dua pendekatan, yaitu: 1.

Potensi manfaat investasi SI/TI untuk organisasi penyelenggara pemilu.

2.

Potensi manfaat SI/TI untuk kesejahteraan negara.

Identifikasi kategori manfaat organisasi penyelenggara pemilu menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Tabel ini memiliki 13 kategori yang dianalisis, yaitu: 1.

Mengurangi/menekan biaya dari.

2.

Meningkatkan produktivitas (karena disebabkan oleh).

3.

Mempercepat proses (dari). Universitas Indonesia


28 4.

Mengurangi risiko (dari).

5.

Meningkatkan pendapatan (disebabkan oleh).

6.

Meningkatkan keakuratan (dari).

7.

Mempercepat cash-in.

8.

Meningkatkan layanan eksternal (dari).

Gambar 2.2 Kerangka Teori



29 9.

Meningkatkan citra (disebabkan oleh).

10. Meningkatkan kualitas (dari). 11. Meningkatkan layanan internal (dari). 12. Meningkatkan keunggulan kompetitif (disebabkan oleh). 13. Menghindari biaya (dari). Identifikasi kategori untuk manfaat kesejahteraan negara yang didapat dari kerangka pikir Kesejahteraan Dijital yang memiliki 7 kategori yang dianalisis, yaitu: 1.

Rantai pasok yang fleksibel.

2.

Lapangan pekerjaan yang mudah diakses dan fleksibel.

3.

Peningkatan efisiensi.

4.

Peningkatan kualitas barang dan layanan.

5.

Pembuatan keputusan yang lebih baik.

6.

Pasar yang lebih luas dan efisien.

7.

Alat penelitian baru.

Pemetaan antara Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital berkaitan dengan penelitian sebelumnya di mana penulis mencari keterhubungan sebab-akibat dari manfaat penggunaan TI secara umum. Kemudian, pemetaan dilakukan lebih ke spesifik pada teknologi yang sedang dikaji, dalam kasus ini adalah e-Voting. Setelah menghasilkan daftar kategori manfaat yang relevan dari Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, penulis melakukan pemetaan kembali diantara keduanya dan diikuti dengan tahap kuantifikasi manfaat dengan menggunakan Metrik TI. Kerangka teori pada Gambar 2.2 tersebut diterapkan pada proses analisis sehingga menghasilkan kerangka keterkaitan antara manfaat penggunaan teknologi e-Voting bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat.



BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan penelitian, data apa saja yang diperoleh oleh penulis, profil organisasi yang akan menyelenggarakan pemilu secara elektronik, proses e-Voting, alur pemberian suara serta spesifikasi perangkatnya. 3.1

Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengangkat studi kasus pemilu presiden Republik Indonesia di mana penyelenggaraannya akan dilaksanakan dengan menerapkan sistem eVoting. Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya dan studi literatur, analisis investasi e-Voting ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital. Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik digunakan untuk mengetahui manfaat bagi organisasi penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum, sedangkan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital digunakan untuk mengidentifikasi potensi manfaat bagi masyarakat dan negara secara menyeluruh pada saat menggunakan e-Voting dalam pemilu presiden. Tahap analisis didahului dengan melakukan pemetaan antara Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital. Pemetaan yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian (Hitranusi, 2013). Penulis menggunakan cara seperti yang telah dilakukan oleh (Hidayat, 2012) dan (Wahyuni, 2013), yaitu pemetaan dilakukan sebelum mengidentifikasi manfaat investasi SI/TI. Tujuannya adalah agar mempermudah mencari keterkaitan secara makro antara manfaat yang diperoleh organisasi dan masyarakat sehingga menghasilkan dampak bagi kesejahteraan negara. Jika diperhatikan dari kajian penelitian sebelumnya, tahapan identifikasi manfaat tidak memiliki metode baku sehingga setiap penulis memiliki pemahaman masing-masing dalam melakukan analisis kajiannya. Dalam kajian ini, penulis melakukan identifikasi manfaat berdasarkan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital 30



31 yang kemudian diikuti dengan identifikasi manfaat berdasarkan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Setelah itu, penulis akan melakukan analisis keterkaitan antara kategori hasil manfaat yang didapat dari keduanya. Kemudian, penulis mengukur manfaat secara kuantitatif dengan menggunakan Metrik TI. Pengukuran ini dilakukan terhadap kategori hasil potensi manfaat eVoting yang didapat dari hasil keterkaitan yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Secara garis besar, kajian analisis manfaat investasi e-Voting ini dilakukan dengan langkah-langkah yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian



32 Tahapan pada Gambar 3.1 ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Identifikasi Masalah Tujuan

:

Masukan :

Data fakta dan data ekspektasi.

Metode

Studi literatur dan wawancara.

:

Keluaran : 2.

Memahami inti permasalahan kajian yang akan dilakukan.

Rumusan masalah serta pertanyaan penelitian (halaman 3-4).

Tinjauan Pustaka Tujuan

:

Memahami teori yang berkaitan dengan kajian manfaat eVoting.

Masukan : Pertanyaan penelitian. Metode

:

Studi literatur yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

Keluaran : Literatur/landasan teori yang berkaitan dengan penelitian analisis manfaat investasi SI/TI serta teknologi e-Voting (halaman 12-29). 3.

Pemetaan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital Tujuan

: Memperoleh hasil pemetaan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik terhadap manfaat kerangka pikir Kesejahteraan Dijital.

Masukan : Kategori Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dan kategori manfaat kerangka pikir Kesejahteraan Dijital. Metode

: Studi literatur.

Keluaran : Daftar kategori manfaat investasi SI/TI (halaman 51-52). 4.

Identifikasi dan Analisis Manfaat e-Voting Tujuan

: Memperoleh daftar kategori manfaat e-Voting yang relevan.

Masukan : Hasil wawancara tim ahli e-Voting, literatur manfaat e-Voting di berbagai negara, kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, dan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Metode

: Studi literatur dan wawancara.



33 Keluaran : Kategori

manfaat

e-Voting

menurut

kerangka

pikir

Kesejahteraan Dijital dan kategori manfaat bisnis e-Voting (halaman 56-57, 62). 5.

Analisis Keterkaitan Manfaat Bisnis e-Voting dengan Potensi Manfaat Kesejahteraan Dijital Tujuan

:

Memperoleh potensi manfaat e-Voting bagi masyarakat dan negara.

Masukan : Kategori

manfaat

e-Voting

menurut

kerangka

pikir

Kesejahteraan Dijital dan kategori manfaat bisnis e-Voting. Metode

:

Studi literatur.

Keluaran : Potensi manfaat e-Voting bagi kesejahteraan negara (halaman 70-71). 6.

Penghitungan Manfaat Investasi e-Voting Tujuan

:

Memperoleh kuantifikasi potensi manfaat e-Voting bagi negara.

Masukan : Potensi manfaat e-Voting bagi kesejahteraan negara. Metode

:

Studi literatur dan metrik TI.

Keluaran : Metriks penghitungan potensi manfaat investasi e-Voting (halaman 75, 80, dan 82). 7.

Kesimpulan dan Saran terhadap Manfaat Investasi e-Voting Tujuan

:

Membuat kesimpulan dan saran dari hasil kajian manfaat eVoting yang telah dilakukan.

Masukan : Potensi manfaat investasi e-Voting. Metode

:

Studi literatur dan pengamatan.

Keluaran : Potensi manfaat e-Voting bagi masyarakat dan negara (halaman 85-88).



34 3.2

Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan tim terkait e-Voting yang terdiri dari tim peneliti eVoting. Data sekunder diperoleh dari regulasi dan kebijakan terkait implementasi e-Voting serta studi literatur teknologi e-Voting. Proses pengumpulan data secara garis besar dilakukan dengan cara, yaitu: 1.

Pengumpulan data fakta serta data ekspektasi sebagai pendukung terhadap rumusan masalah yang telah disusun. Data-data berasal dari berbagai sumber diantaranya data pelanggaran pemilu, dokumen putusan MK, dan panduan KPPS terhadap pemilihan umum.

2.

Pengumpulan data hasil wawancara dengan ahli terkait e-Voting serta literatur e-Voting merupakan data masukan untuk melakukan identifikasi dan analisis manfaat investasi.

3.

Studi literatur dan pengamatan terhadap manfaat investasi e-Voting yang telah diperoleh untuk penyusunan kesimpulan serta saran.

3.3

Profil Organisasi

Sub bab ini menjelaskan peran dan layanan teknologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta organisasi yang terlibat pada program eVoting. 3.3.1 Peran BPPT Pada tahun 2010, PTIK BPPT telah melaksanakan serangkaian kegiatan pendahuluan antara lain mensosialisasikan gagasan e-Voting kepada KPU, Bawaslu, DPR dan sejumlah instansi pemerintah melalui sebuah Dialog Nasional e-Voting. Selanjutnya, BPPT menyelenggarakan lomba e-Voting dan menyusun dokumen awal System Requirement Specification untuk e-Voting. Pada tanggal 26 Desember 2010, BPPT melaksanakan sosialisasi dan simulasi e-Voting pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Pandeglang di TPS 4 Kabayan



35 Masjid yang diikuti oleh 150 pemilih dan TPS 10 Kebun Cau 162 pemilih. Para pemilih dapat melakukan simulasi pemungutan suara elektronik dengan baik. Sejak tahun 2011, program e-Pemilu telah menjadi kegiatan prioritas nasional di BPPT dengan visi menjadi pusat pengkajian dan penerapan teknologi e-Pemilu nasional di mana e-Voting merupakan salah satu bagian dari e-Pemilu. Program ini memiliki misi melakukan pengkajian dan penerapan teknologi e-Pemilu pada pemilukada dan pemilu nasional. Program e-Pemilu juga akan dikaitkan dengan program prioritas nasional lainnya yang sangat berkaitan erat di mana BPPT juga berperan yaitu program e-KTP dan basis data kependudukan nasional yang dapat dijadikan dasar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilukada maupun pemilu nasional (BPPT, 2013). Peran BPPT pada program e-Pemilu dapat dilihat dari Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Peran BPPT terkait Program e-Pemilu



36 BPPT memiliki tiga peran terkait dengan Program e-Pemilu (BPPT, 2013), antara lain: 1.

Intermediasi BPPT sebagai intermediasi, yakni memfasilitasi hubungan, keterkaitan, jejaring, kemitraan antara KPU, Bawaslu, DKPP, DPR-RI, Kemendagri dalam rangka litbangyasa teknologi e-Pemilu dan perubahan perundangan yang terkait.

Selain itu,

BPPT juga menjembatani pihak industri dan

pengguna teknologi dalam hal ini KPU atau KPU Kab/Kota terkait implementasi perangkat dan alih teknologi e-Pemilu. 2.

Pengkajian Teknologi BPPT sebagai pengkajian teknologi, yakni melakukan studi multidimensi yang sistematis dengan KPU, Bawaslu, DKPP, DPR-RI, Kemendagri tentang tingkat kesiapan/kematangan teknologi e-Pemilu serta perkiraan dampak teknologi yang akan dan telah diterapkan.

3.

Solusi Teknologi BPPT sebagai solusi teknologi, memiliki tiga rincian peranan, yakni: a.

Memberikan advis teknologi interoperabilitas data e-KTP dengan Data Pemilih dalam proses menuju Pemilu Elektronik baik pemilukada atau pemilu nasional dan pemilihan kepala desa.

b.

Memfasilitasi pendampingan dalam mengimplementasikan dan alih teknologi penerapan teknologi pemilu elektronik.

c.

Melaksanakan pembinaan teknologi pemilu elektronik.

3.3.2 Layanan Teknologi BPPT BPPT melalui program e-Pemilu bermaksud mendukung upaya penyiapan teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses pemilu, diantaranya dengan melakukan sosialisasi yang intensif ke pemangku kepentingan pemilu, pengembangan prototipe perangkat pemilu elektronik serta penyiapan pedoman, prosedur, dan rekomendasi terkait implementasi pemilu elektronik. Dalam hal ini pemangku kepentingan yang terkait adalah KPU (Pusat Universitas Indonesia


37 dan Daerah), Bawaslu, DKPP, Pemerintah Daerah, Partai Politik, Ormas, LSM Kepemiluan, masyarakat pemilih serta industri (BPPT, 2013). Gambar 3.3 ini merupakan ilustrasi layanan teknologi yang BPPT berikan terkait Program ePemilu. Ada empat layanan teknologi yang menjadi keluaran BPPT (BPPT, 2013), yakni: 1.

Rekomendasi Rekomendasi terkait alternatif teknologi yang dapat dipilih dalam mendukung proses pemilu elektronik sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemilihan umum yang lebih baik (akuntabel, efektif, dan efisien).

2.

Advokasi Melalui dialog nasional dan forum diskusi berupaya proaktif memberi saran dan memberi pertimbangan kepada mitra/pengguna dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang penerapan, pemilihan, penggunaan teknologi pemilu elektronik serta tata kelolanya. Dialog nasional dan forum diskusi ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan pemilu, yakni KPU, Bawaslu, DKPP, Pemerintah Daerah, Partai Politik, masyarakat pemilih, Ormas, LSM Kepemiluan, dan industri.

3.

Alih Teknologi Pengkajian Reformasi Tatakelola Pemilu 2014 serta manajemen risiko penggunaan TIK pada pemilu nasional 2014 dan melakukan difusi (Bantaeng, Unhas, Boyolali, Jembrana) serta penyelenggaraan workshop dan simulasi pemungutan suara elektronik di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. Pemangku kepentingan yang terkait adalah DKPP dan KPU baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

4.

Prototipe Pengkajian sistem dan perangkat e-Pemilu, yang terdiri dari perangkat eVoting DRE layar sentuh dan embedded, pengkajian infrastruktur pemilu nasional 2014 dan aplikasi e-Counting pemilu nasional 2014. Pemangku kepentingan yang terkait adalah KPU, KPU Daerah, dan Pemerintah Daerah. Universitas Indonesia


38 Layanan teknologi yang diberikan oleh BPPT pada akhirnya akan memberikan suatu nilai proposisi (value proposition) dengan tiga kategori yang dihasilkan (BPPT, 2013), yaitu: 1.

State of the Art Technology Hasil dari kegiatan terkait teknologi e-Pemilu ini diharapkan akan dapat mempercepat penghitungan perolehan suara, meningkatkan transparasi, dan akuntabilitas dalam pemilu/pemilukada sehingga meningkatkan pelayanan pada masyarakat pemilih.

2.

Daya Saing Industri Beberapa hasil dari kegiatan ini, seperti System Requirement Specification (SyRS), arsitektur, standar, dan prosedur e-Voting diharapkan akan dapat digunakan

oleh

industri

nasional

dalam

mendukung

terlaksananya

penggunaan e-Voting dalam pemilu/pemilukada.

Gambar 3.3 Layanan Teknologi BPPT



39 3.

Kemandirian Bangsa Hasil dari kegiatan ini diharapkan akan dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk industri asing dalam pelaksanaan pemilu secara elektronik.

3.4

Proses Pemilihan Umum dengan e-Voting

Aplikasi

e-Voting

di

Indonesia

harus

memenuhi

ketentuan

umum

penyelenggaraan pemilu secara konvensional, yaitu Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yakni Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses pemilu dengan menggunakan e-Voting diilustrasikan pada Gambar 3.4. Berikut ini merupakan penjelasan proses pemilihan umum dengan sistem eVoting, diantaranya: 1.

Pemungutan Suara Pada tahap ini, panitia penyelenggara pemilu membuka dan menutup acara penyelenggaraan pemungutan suara. Pertama-tama, panitia mengawalinya dengan menyalakan mesin e-Voting dan memasukkan password serta menggenerate key (kunci). Kunci ini berupa pasangan kunci publik yang nantinya digunakan oleh mesin e-Voting untuk memvalidasi bahwa vtoken adalah sah dari Vtoken Generator yang digunakan di TPS yang bersangkutan. Panitia selanjutnya memperlihatkan basis data yang masih kosong kepada saksi dan pemilih dan mencetak berita acara pembukaan. Hal ini menandakan proses selanjutnya, yaitu pemungutan suara telah dibuka. Panitia melakukan generate vtoken dan sistem menyimpannya ke dalam smart card. Smart card diberikan kepada pemilih untuk mengaktifkan aplikasi e-Voting. Pemilih menggunakan haknya untuk memilih kandidat yang diinginkan dengan menyentuh layar sistem. Kemudian, sistem akan menampilkan konfirmasi pilihan kandidat. Jika pemilih menekan “Ya”, kandidat secara Universitas Indonesia


40 otomatis tersimpan. Jika “Tidak”, pemilih dapat mengubah kandidat yang diinginkan.

Gambar 3.4 Proses Pemilu dengan Sistem e-Voting

2.

Penghitungan Suara Setelah proses pemungutan suara selesai, panitia menutupnya dan sistem dapat menampilkan hasil penghitungan suara. Semua peserta pemilu dapat menyaksikan hasil penghitungan suara. Pada saat itu juga, kandidat yang menang di TPS tersebut akan diketahui langsung.



41 3.

Pengiriman Hasil Suara Panitia penyelenggara pemilu akan mengirimkan hasilnya ke pusat melalui jaringan internet. Kemudian, pusat akan mengirimkan balasan bahwa data telah diterima dan panitia dapat mencetak berita acara penutupan dan ditandatangani oleh saksi.

4.

Penayangan Hasil Suara Pada saat yang bersamaan, hasil suara ditayangkan dari pusat secara berjenjang dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

3.5

Alur Pemberian Suara Pemilu Konvensional dan e-Voting

Sub bab ini akan menjelaskan perbandingan alur pemberian atau pemungutan suara pemilu secara konvensional dengan pemilu secara elektronik, yakni menggunakan teknologi e-Voting. Pada pemilu yang telah biasa diselenggarakan, proses pemberian suara (KPU, 2009) adalah sebagai berikut: 1.

Pemilih memasuki lokasi TPS melalui pintu masuk dan mendaftarkan diri pada petugas KPPS dengan menyerahkan surat undangan.

2.

Pemilih dipersilahkan untuk menunggu untuk dipanggil sembari petugas KPPS mencatat kehadiran pemilih.

3.

Setelah petugas KPPS memanggil nama pemilih yang hadir, pemilih akan diberikan surat suara.

4.

Pemilih membuka kertas suara dan mencontreng kandidat pada surat suara yang telah diberikan oleh petugas KPPS pada bilik suara.

5.

Pemilih melipat kembali kertas suara yang telah dicontreng dan memasukkannya ke dalam kotak suara yang telah disediakan.

6.

Petugas KPPS akan membubuhi tinta pada jari pemilih untuk menandakan bahwa pemilih telah melakukan pemungutan suara.

7.

Setelah selesai, pemilih akan dipersilahkan menuju pintu keluar.



42 Pada pemilu konvensional, petugas KPPS yang berada di setiap lokasi TPS sejumlah tujuh orang, yakni satu orang bertugas mencatat kehadiran, tiga orang bertugas menjaga surat suara untuk kemudian diberikan kepada peserta pemilih, satu orang bertugas menjaga di sekitar bilik suara dan satu orang bertugas menjaga kotak suara serta satu orang untuk membubuhi tinta. Berbeda dengan pemilu secara elektronik, petugas KPPS dapat dikurangi menjadi tiga atau empat orang dengan posisi pada meja pendaftaran sebanyak satu orang untuk verifikasi data pemilih dan memberi token, posisi di sekitar masing-masing bilik suara sebanyak satu orang serta posisi pembubuhan tinta sebanyak satu orang (BPPT, 2013). Pemberian atau pemungutan suara secara elektronik (BPPT, 2013) memiliki alur sebagai berikut: 1.

Pemilih masuk ke lokasi TPS melalui pintu masuk dan membawa kartu identitas dan memberikan kepada petugas KPPS untuk memverifikasi data pemilih.

2.

Setelah petugas memverifikasi data tersebut, pemilih akan mendapatkan smart card yang berisi token yang telah di-generate petugas KPPS untuk mengaktivasi sistem.

3.

Pemilih menuju bilik suara untuk memberikan suara dengan menyentuh foto kandidat pada layar sentuh DRE dan mengkonfirmasi pilihannya.

4.

Sistem akan menghasilkan struk pemilihan atau yang biasa dikenal dengan istilah Voter-verified Paper Audit Trail (VVPAT) yang berfungsi sebagai kertas audit. Pemilih memasukkan struk ke kotak suara. Kotak suara ini akan dibuka nantinya hanya untuk keperluan audit setelah pemungutan selesai.

5.

Ketika proses pemberian suara selesai, pemilih bisa melihat langsung hasil perolehan yang ada di lokasi TPS tempat dia memberikan suaranya.

Gambar 3.5 merupakan ilustrasi alur pemberian suara pemilihan umum baik secara konvensional maupun secara elektronik menggunakan e-Voting.



43

Gambar 3.5 Alur Pemberian Suara Konvensional dan e-Voting

Sumber: (KPU, 2009) dan (Ikawati, 2012)



44 3.6

Perangkat e-Voting

Uji coba dan penerapan e-Voting telah dilakukan secara bertahap dari skala kecil hingga skala besar. Sub bab ini akan menampilkan perangkat aplikasi dan perangkat keras dari e-Voting. 3.6.1 Perangkat Aplikasi e-Voting Berikut ini merupakan penjelasan mendetail mengenai aplikasi-aplikasi yang ada di dalam mesin e-Voting, yakni aplikasi Vtoken Generator dan EVM (e-Voting Machine) serta aplikasi pasca pemilihan untuk pengiriman hasil suara dan penayangan hasil. 3.6.1.1 Aplikasi Vtoken Generator (Pembangkit Vtoken) Dalam menjaga kerahasiaan pilihan seseorang, maka mesin e-Voting harus mudah digunakan sehingga pemilih tidak membutuhkan bantuan pihak lain dalam memakai hak pilih serta mesin tersebut tidak boleh diakses oleh orang lain kecuali pemilih. Pengaktivasian sistem harus dilakukan oleh pemilih dan setelah menggunakan haknya, mesin secara otomatis tidak aktif sehingga tidak dapat digunakan untuk memilih lagi (BPPT, 2013). Aktivasi sistem e-Voting ini menggunakan vtoken yang sudah dicetak pada barcode atau disimpan ke dalam smart card. Jika penyimpanan vtoken dilakukan ke dalam kertas kode matriks, diperlukan peralatan pembaca barcode dua dimensi. Jika penyimpanan vtoken dilakukan ke dalam smart card, diperlukan pembaca smart card yang terhubung ke mesin pemungutan suara. Vtoken bersifat unik dan random dihasilkan dengan menggunakan aplikasi yang bernama Vtoken Generator (Pembangkit Vtoken). Aplikasi Pembangkit Vtoken ini terpisah dari aplikasi pemungutan suara dan penghitungan hasil. Hasil vtoken ini yang kemudian digunakan untuk mengaktifkan aplikasi e-Voting sehingga seorang pemilih hanya dapat memilih satu kali dan hanya dapat digunakan di bilik yang telah ditetapkan. Vtoken digunakan pada saat pemilihan berlangsung. Setelah pemilih mendaftar kepada petugas KPPS dan telah selesai diverifikasi keabsahannya, pemilih akan Universitas Indonesia


45 mendapat vtoken untuk mengaktifkan mesin e-Voting. Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya, mengembalikan media penyimpan vtoken kepada petugas KPPS. Aplikasi memakai kriptografi dengan algoritma RSA. Hal ini digunakan untuk mengenkripsi vtoken yang dihasilkan dari Vtoken Generator. Pasangan public key nantinya dipakai oleh mesin e-Voting yang menggunakan vtoken tersebut untuk memvalidasi bahwa vtoken adalah sah dari Vtoken Generator yang digunakan di TPS yang bersangkutan. Aplikasi Vtoken Generator harus mempunyai kemampuan sebagai berikut: 1.

Mempunyai kemampuan kriptografi public key dengan menghasilkan pasangan private key dan public key.

2.

Menghasilkan vtoken secara random dan unik.

3.

Dapat menandatangani secara dijital menggunakan private key.

4.

Dapat menulis vtoken yang sudah ditandatangani secara dijital ke media yang ditentukan seperti smart card atau gambar barcode dua dimensi.

3.6.1.2 Aplikasi EVM (e-Voting Machine) Aplikasi ini merupakan aplikasi utama dalam pemilu secara elektronik dan berfungsi untuk (BPPT, 2013): 1.

Menampilkan pilihan atau kandidat di dalam suatu pemilihan kepada pengguna yang dalam hal ini adalah seseorang yang mempunyai hak pilih.

2.

Membuat surat suara elektronik.

3.

Merekam pilihan dari seseorang yang menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu memberikan konfirmasi pilihan.

4.

Menyegel dan menyimpan surat suara atau pilihan ke dalam basis data.

5.

Mencetak bukti pilihan atau kertas audit ke printer yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak audit oleh pemilih yang bersangkutan.

6.

Menghitung surat suara setelah pemilihan ditutup dan menampilkan hasil perolehan mesin. Universitas Indonesia


46 Aplikasi ini harus dikonfigurasi sesuai nomor TPS dan bilik yang bersangkutan serta menggunakan public key dari vtoken generator di TPS tersebut. Hasil dari aplikasi ini adalah kumpulan surat suara yang disimpan di dalam berkas. Surat suara yang dihasilkan telah disegel dan ditandatangani secara dijital sehingga tidak dapat dengan mudah diubah dan dipalsukan oleh siapapun. Hasil surat suara ini akan dihitung setelah proses pemungutan suara berakhir. 3.6.1.3 Aplikasi Pengiriman Hasil Suara Setelah pemilihan berakhir, mesin pemungutan suara ditutup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat yang bersamaan, server pusat dihidupkan sehingga siap menerima data hasil dari TPS-TPS yang sudah selesai melakukan pemungutan suara (BPPT, 2013). Hasil penghitungan suara oleh EVM yang dilakukan di TPS disimpan dalam bentuk XML yang menjadi masukan dari aplikasi pengiriman. Berkas XML ini merupakan berkas teks biasa yang dapat diubah dengan mudah sehingga untuk mengamankannya dibuat hash dari berkas yang dihasilkan. Tujuan dari data hash ini adalah untuk memverifikasi berkas XML yang dikirim adalah benar hasil dari rekapitulasi sebelumnya. Jika telah terjadi modifikasi pada berkas tersebut, sistem tidak dapat digunakan untuk mengirim data. Aplikasi pengiriman berfungsi untuk mengirim berkas XML hasil rekapitulasi ke server pusat. Pengiriman dilakukan melalui infrastruktur jaringan yang telah tersedia dan sudah diuji koneksinya sebelumnya. Segera setelah penghitungan suara di suatu TPS selesai, infrastruktur jaringan dinyalakan sehingga jalur ke server pusat terbentuk dan aplikasi pengiriman dapat terhubung ke server penerima data. Aplikasi pengiriman akan menunggu balasan dari server pusat untuk memastikan bahwa data telah diterima dengan baik.

Setelah balasan

diterima, sistem akan mencetak berita acara pengiriman yang ditandatangani oleh saksi-saksi yang ada.



47 3.6.1.4 Aplikasi Penayangan Hasil Aplikasi penayangan hasil merupakan aplikasi yang digunakan pada pasca pemilihan. Pada saat yang sama, sistem penerima hasil di pusat penayangan hasil dihidupkan sehingga siap untuk menerima data hasil dari TPS-TPS yang sudah selesai melakukan pemungutan suara (BPPT, 2013). Server penayangan di pusat data nasional dalam hal ini bertindak sebagai simpul akhir dari sistem. Server penerima data menggunakan sistem antrian untuk mengantisipasi penerimaan data dari TPS-TPS dalam waktu yang bersamaan. Server memroses antrian yang masuk dan menyimpannya ke dalam basis data hasil suara. Selanjutnya, modul penayangan akan memroses basis data hasil suara dan menampilkan perolehan suara secara berjenjang dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. 3.6.2 Perangkat Keras e-Voting Tabel 3.1 merupakan spesifikasi perangkat keras e-Voting sebagai salah satu keluaran layanan teknologi BPPT kepada penyelenggara pemilu untuk pemungutan suara di setiap TPS (BPPT, 2013). Tabel 3.1 Perangkat Keras e-Voting (BPPT, 2013)

No. 1.

Perangkat PC All In One

Spesifikasi Dual Proccessor Intel Atom RAM 2 GB Tampilan 19/15 inchi single touch screen (bukan multitouch screen)

2.

Printer POS

Tipe Point of Sales (POS) Thermal

3.

Kertas thermal roll

Panjang kertas rol dilihat dan dibagi dengan panjang kertas audit, maka pilih panjang

kertas

yang

panjangnya

minimal 1000 kali panjang kertas audit. 4.

Smart Card Reader

Smart card reader ACR 38

5.

Smart Card

Smart card SLE 5542 Memory Card Universitas Indonesia


48 No. 6.

Perangkat Battery 12 V (opsi)

Spesifikasi Accu mobil 60 A dan kabel-kabelnya termasuk kabel kabel rol

7.

Power inverter DC to AC Power inverter DC to AC 150-500 W (opsi) + Jumper

(disesuaikan untuk kebutuhan layar sentuh dan PC yang berfungsi untuk verifikasi dan Vtoken Generator).

8.

USB FlashDisk

Minimum 2GB (back up)

9.

Notebook/Komputer PC

Berfungsi untuk Vtoken Generator dan dihubungkan

dengan

smart

card

reader.

Gambar 3.6 ini merupakan contoh perangkat e-Voting yang digunakan untuk pemilu/pemilukada. Perangkat terdiri dari printer POS, PC All In One layar sentuh, smart card beserta smart card reader, dan Voter-verified Paper Audit Trail (VVPAT) yang merupakan kertas audit/struk pemilihan.

Gambar 3.6 Perangkat e-Voting



BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai kajian analisis yang penulis lakukan mulai dari tahap pemetaan, identifikasi hingga kuantifikasi manfaat. 4.1

Pemetaan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik terhadap Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital

Pada sub bab ini, penulis melakukan pemetaan antara Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik terhadap kerangka pikir Kesejahteraan Dijital. Hal ini bertujuan untuk melakukan identifikasi menyeluruh potensi manfaat investasi SI/TI yang berpengaruh bagi organisasi, masyarakat dan kesejahteraan negara. Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik memiliki 13 kategori dan 73 sub kategori manfaat yang digunakan untuk melakukan identifikasi manfaat investasi bagi organisasi.

Berbeda

dengan

Kesejahteraan

Dijital,

kerangka

pikir

ini

menghasilkan 7 potensi manfaat SI/TI yang berperan terhadap peningkatan pendapatan per kapita dan PDB negara. Proses pemetaan dilakukan dengan cara, sebagai berikut: 1.

Mencari keterkaitan sebab-akibat antara 13 kategori manfaat pada Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan 7 kategori manfaat kerangka pikir Kesejahteraan Dijital. Kategori manfaat pada Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik menyebabkan/memberi dampak terhadap kategori kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, contohnya pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurangi pengeluaran biaya, misalnya biaya dokumentasi dan ATK menjadikan

suatu

perusahaan/organisasi

menggunakan

sumber

daya

modalnya secara efisien. 2.

Dalam membuat keterkaitan sebab-akibat ini, penulis mencoba mengambil asumsi pada penggunaan teknologi informasi secara umum, tidak melihat organisasi dan proyek yang sedang dikaji untuk kemudian dicari hubungan tiap 1 tehadap N kategori manfaat. Setiap satu kategori manfaat pada Tabel 49



50 Manfaat Bisnis SI/TI Generik dicari keterkaitannya terhadap tujuh kategori manfaat kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, contohnya penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan produktivitas (karena disebabkan oleh) dapat mengakibatkan rantai pasok yang fleksibel, lapangan pekerjaan yang mudah diakses dan fleksibel dan peningkatan efisiensi. Meningkatkan produktivitas barang karena penggunaan teknologi informasi yang membantu pengelolaan persediaan dan logistik mengakibatkan rantai pasok yang lebih cepat dan peningkatan efisiensi sumber daya, meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena penggunaan teknologi yang mampu memberikan kesempatan kerja bagi siapapun. 3.

Tanda () menandakan adanya hubungan sebab-akibat yang antara kategori manfaat pada Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan kategori manfaat kerangka pikir Kejahteraan Dijital.

Berikut merupakan Tabel 4.1 pemetaan antara Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital. Tabel 4.1 Pemetaan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital



Mempercepat proses (dari)

APR










RRI









Meningkatkan pendapatan

IRE

Alat Penelitian Baru

IPR

Pasar yang Lebih Luas dan Efisien



Peningkatan Efisiensi

RCO

Lapangan Pekerjaan yang Mudah Diakses dan Fleksibel

Mengurangi/menekan biaya

Fleksibel

Kode

Rantai Pasok yang

Kategori

Pembuatan Keputusan yang Lebih Baik

Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital

Peningkatan Kualitas Barang dan Layanan




(dari) Meningkatkan produktivitas





(karena disebabkan oleh)

 



(disebabkan oleh) Meningkatkan keakuratan

IAC





ACI











(dari) Mempercepat cash-in



51

Meningkatkan layanan

IES














Peningkatan Kualitas Barang dan Layanan


Lapangan Pekerjaan yang Mudah Diakses dan Fleksibel

Kode

Fleksibel

Kategori

Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital

Rantai Pasok yang


eksternal (dari) Meningkatkan citra

IIM

(disebabkan oleh) Meningkatkan kualitas (dari)

IQU



Meningkatkan layanan

IIS



ICA



ACO















internal (dari) Meningkatkan keunggulan kompetitif (disebabkan oleh) Menghindari biaya (dari)



Berdasarkan proses pemetaan antara Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital di atas, penulis memaparkan secara detail hasil pemetaan antara keduanya pada Tabel 4.2 berikut. Pemaparan ini bertujuan untuk memvisualisasikan secara menyeluruh keterkaitan sebab-akibat yang telah dilakukan antara kategori manfaat. Tabel 4.2 Hasil Pemetaan Kategori Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan Kategori Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital

Kode Kategori RCO

Kategori Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital Rantai Pasok yang Fleksibel

IPR APR RRI IAC ACI IES IQU IIS Universitas Indonesia


52 Kode Kategori

Kategori Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital

ICA ACO IPR

Lapangan

Pekerjaan

yang

Mudah

Diakses dan Fleksibel RCO


IPR APR RRI IAC ACI ACO APR

Peningkatan

RRI

Layanan

Kualitas

Barang

dan

IAC IES IIM IQU APR


RRI IAC IQU RRI


IRE IES IIM IQU ICA IRE


IAC IQU ICA



53 4.2

Peranan Sistem e-Voting

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara pada Lampiran 3, penulis akan membahas mengenai peranan dan pemanfaatan sistem e-Voting dalam penyelenggaraan pemilu presiden. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Sistem Informasi dan Komputasi, Chief Engineer Program e-Voting, Project Manager Program e-Voting yang memiliki pengetahuan terhadap sistem e-Voting untuk penyelenggaraan pemilihan umum. Berikut ini merupakan deskripsi peranan e-Voting. 4.2.1 Peningkatan Kualitas Hasil Suara Pemilihan umum merupakan hulu penyelenggaraan negara. Hal tersebut merupakan awal penentuan nasib bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Permulaan penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan baik, yakni sesuai dengan azas pemilu Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Sistem e-Voting berkaitan dengan hasil pemilihan dan hal ini sangat penting karena pada tahap inilah pencerminan demokrasi berada. Oleh karena itu, sistem dirancang untuk memenuhi azas Luber Jurdil. Sistem dirancang untuk mengurangi kecurangan yang terjadi ketika pemilihan berlangsung. Adanya audit trail pada sistem berfungsi untuk merekam dan memeriksa apakah sistem tersebut secara sengaja dimanipulasi atau tidak. Pengecekan pada sistem tentunya lebih mudah dibanding dengan mencari siapa yang memanipulasi data hasil suara. Berkurangnya manipulasi hasil suara mencerminkan kualitas hasil suara yang diperoleh menjadi lebih meningkat. Selain itu, e-Voting juga menjamin transparansi dan integritas data. 4.2.2 Percepatan Proses e-Voting dapat mempercepat proses perolehan suara karena sistem mampu secara otomatis menghitung hasil perolehan suara lebih cepat. Selama ini, hasil suara pemilu nasional yang dilakukan secara konvensional dapat diperoleh dalam waktu maksimal tiga puluh hari. Hal ini tertuang pada UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 pasal 66 bahwa penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Universitas Indonesia


54 dan pengumuman hasil pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak hari pemungutan suara. Jika melihat lamanya waktu yang dibutuhkan pada pemilu konvensional, hal ini menimbulkan banyak sisi negatif, yakni munculnya pihak-pihak tertentu yang melakukan kecurangan terhadap hasil perolehan dalam rentang waktu yang cukup lama. Selain itu, masyarakat juga tidak dapat memperoleh informasi resmi terkait hasil perolehan suara. Adanya sistem e-Voting ini dapat mempercepat penghitungan dan perolehan suara. Hasil suara diperoleh tanpa membutuhkan waktu yang lama dan berjenjang karena pada saat itu juga masyarakat dapat mengetahui langsung siapa pemenangnya. 4.2.3 Peningkatan Literasi Masyarakat terhadap Teknologi Adanya penerapan e-Voting untuk pemilu presiden, pengetahuan masyarakat Indonesia akan teknologi menjadi meningkat. Penggunaan TI pada pemilihan umum merupakan suatu inovasi baru yang memperkenalkan kepada masyarakat bahwa teknologi dapat dimanfaatkan dimanapun dan kapanpun termasuk pada penyelenggaraan pemilihan umum. 4.3

Manfaat e-Voting

International IDEA merupakan organisasi antar pemerintah yang mendukung keberlangsungan demokrasi di seluruh dunia. Lembaga ini membahas penerapan sistem e-Voting di beberapa negara dan manfaat yang diperoleh dari berbagai jenis teknologi e-Voting yang diterapkan. Menurut (International IDEA, 2011) pada lembar kebijakannya, manfaat pemilu dengan menggunakan e-Voting adalah: 1.

Penghitungan dan tabulasi suara lebih cepat.

2.

Penghitungan ulang suara secara manual dengan cara verifikasi hasil cetak kertas Voter-verified Paper Audit Trail (VVPAT) yang berasal dari setiap layar mesin pemungutan suara elektronik terhadap penghitungan otomatis mesin akan mendapatkan hasil hitung suara yang sama.

3.

Hasil lebih akurat karena tidak ada risiko kesalahan manusia. Universitas Indonesia


55 4.

Penanganan yang efisien dari kompleksnya penyelenggaraan pemilu yang memerlukan prosedur penghitungan yang melelahkan.

5.

Memperbaiki tampilan surat suara.

6.

Meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih.

7.

Pencegahan kecurangan di TPS dan selama pengiriman dan tabulasi hasil dengan mengurangi campur tangan manusia.

8.

Meningkatkan aksesibilitas, contohnya memakai surat suara audio untuk pemilih tuna rungu.

9.

Penggunaan layanan multibahasa untuk pemilih.

10. Pengurangan surat suara yang rusak karena sistem pemilihan dapat memperingatkan para pemilih tentang suara yang tidak sah. 11. Fleksibel terhadap perubahan, penanganan tenggat waktu. 12. Berpotensi menghemat biaya dalam jangka panjang melalui penghematan waktu pekerja pemungutan suara dan mengurangi biaya untuk produksi dan distribusi surat suara. 4.4

Identifikasi dan Analisis Manfaat Sistem e-Voting

Dalam melakukan analisis manfaat sistem e-Voting, penulis melakukan identifikasi manfaat berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur mengenai manfaat e-Voting menurut International IDEA. 4.4.1 Kategori Manfaat Investasi e-Voting menurut Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital Berdasarkan tujuh manfaat dari kerangka pikir Kesejahteraan Dijital dan manfaat e-Voting menurut International IDEA yang dilengkapi dengan hasil wawancara, penulis mengidentifikasi dan mengkategorikan potensi manfaat investasi e-Voting yang relevan bagi negara. Identifikasi manfaat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:



56 1.

Interpretasi manfaat e-Voting berdasarkan International IDEA ke dalam manfaat

kerangka

pikir

Kesejahteraan

Dijital,

misalnya

manfaat

“penghitungan dan tabulasi suara lebih cepat” diinterpretasikan ke dalam peningkatan efisiensi. Efisiensi terhadap waktu dan biaya pada proses penghitungan suara. 2.

Selain interpretasi, penulis melihat pula pola keterkaitan sebab-akibat, misalnya penghitungan dan tabulasi suara yang lebih cepat dapat menyebabkan pembuatan keputusan yang lebih baik. Hal ini dapat diasumsikan pada kasus e-Voting proses penghitungan dan tabulasi suara yang cepat menjadikan proses pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat, dengan kata lain e-Voting menjadikan pembuatan keputusan yang lebih baik.

3.

Identifikasi yang dihasilkan merupakan potensi manfaat yang relevan berdasarkan manfaat kerangka pikir Kesejahteraan Dijital.

Berikut merupakan Tabel 4.3 yang membahas identifikasi manfaat e-voting berdasarkan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital. Tabel 4.3 Identifikasi Manfaat e-Voting dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital

Manfaat Kesejahteraan Dijital Rantai Pasokan yang Fleksibel

Manfaat e-Voting International IDEA -

Lapangan Pekerjaan yang Mudah Diakses dan Fleksibel Peningkatan Efisiensi

1. Penghitungan dan tabulasi suara lebih cepat. 2. Penanganan kompleksnya

yang

efisien

penyelenggaraan

dari pemilu

yang memerlukan prosedur penghitungan yang melelahkan. 3. Berpotensi jangka

menghemat

panjang

melalui

biaya

dalam

penghematan

waktu pekerja pemungutan suara dan mengurangi biaya untuk produksi dan distribusi surat suara. Universitas Indonesia


57 Manfaat Kesejahteraan Dijital

Manfaat e-Voting International IDEA 4. Fleksibel terhadap perubahan, penanganan tenggat waktu.

Peningkatan Kualitas Barang dan 1. Memperbaiki tampilan surat suara. Layanan

2. Meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih. 3. Pencegahan kecurangan di TPS dan selama pengiriman dan tabulasi hasil dengan

mengurangi

campur

tangan

manusia. 4. Meningkatkan aksesibilitas, contohnya, memakai surat suara audio untuk pemilih tuna rungu. 5. Penggunaan layanan multibahasa untuk pemilih. 6. Pengurangan surat suara yang rusak karena

sistem

pemilihan

dapat

memperingatkan para pemilih tentang suara yang tidak sah. Pembuatan Keputusan yang Lebih 1. Penghitungan dan tabulasi suara lebih Baik

cepat. 2. Penghitungan ulang suara secara manual dengan cara verifikasi hasil cetak kertas Voter-verified Paper Audit Trail (VVPAT) yang berasal dari setiap layar mesin pemungutan suara elektronik terhadap penghitungan

otomatis

mesin

akan

mendapatkan hasil hitung suara yang sama. 3. Hasil lebih akurat karena tidak ada risiko kesalahan manusia. Pasar yang Lebih Luas dan Efisien

-




58 Pada Tabel 4.3, penulis mengelompokkan ke dalam tiga kategori manfaat yang relevan dengan investasi sistem e-Voting yang secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan pendapatan PDB negara, yaitu: 1.


2.


3.


4.4.2 Kategori Manfaat Bisnis e-Voting Pada tahap ini penulis melakukan identifikasi manfaat e-Voting dengan menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Identifikasi dengan melakukan pemetaan manfaat e-Voting menurut International IDEA yang dilengkapi dengan hasil wawancara terhadap Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Tujuannya untuk menghasilkan manfaat e-Voting yang relevan bagi organisasi penyelenggara pemilu. Berikut merupakan Tabel 4.4 yang menggambarkan pemetaan manfaat e-Voting dengan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Sebanyak 12 manfaat e-Voting yang berasal dari International IDEA tersebut dipetakan dengan 13 kategori dan 73 sub kategori Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Pemetaan ini dilakukan dengan cara, sebagai berikut: 1.

Melakukan interpretasi antara manfaat yang dipaparkan oleh International IDEA dengan 13 kategori dan 73 sub kategori yang ada di Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik, misalnya manfaat “penghitungan ulang suara secara manual dengan cara verifikasi hasil cetak kertas Voter-verified Paper Audit Trail (VVPAT) yang berasal dari setiap layar mesin pemungutan suara elektronik terhadap penghitungan otomatis mesin akan mendapatkan hasil hitung suara yang sama” diinterpretasikan ke dalam sub kategori mengurangi risiko (dari) kesalahan hitung (RRI-01).

2.

Interpretasi yang dihasilkan bisa lebih dari satu sub kategori manfaat, misalnya manfaat “pencegahan kecurangan di TPS dan selama pengiriman dan

tabulasi

hasil

dengan

mengurangi

campur

tangan

manusia”



59 diinterpretasikan ke dalam tiga sub kategori manfaat, yaitu mengurangi risiko (dari)

kehilangan

data

(RRI-05),

pemalsuan

(RRI-09)

serta

penipuan/kecurangan administrasi (RRI-10). 3.

Identifikasi yang diperoleh dari interpretasi manfaat e-Voting menurut International IDEA terhadap Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik berupa manfaat yang relevan bagi organisasi penyelenggara pemilu. Tabel 4.4 Pemetaan Manfaat Bisnis e-Voting ke dalam Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik

No. 1.

Manfaat e-Voting

Kategori

Sub Kategori

Kode

Penghitungan dan

Mempercepat proses

Proses produksi

APR-01

tabulasi suara lebih

(dari)

RRI-01

cepat. 2.

Penghitungan ulang

Mengurangi risiko

Kesalahan

suara secara manual

(dari)

hitung

Hasil lebih akurat

Meningkatkan

Data

IAC-03

karena tidak ada risiko

keakuratan (dari) Keputusan

IAC-05

Proses produksi

APR-01

dengan cara verifikasi hasil cetak kertas Voterverified Paper Audit Trail (VVPAT) yang berasal dari setiap layar mesin pemungutan suara elektronik terhadap penghitungan otomatis mesin akan mendapatkan hasil hitung suara yang sama. 3.

kesalahan manusia. 4.

Penanganan yang

Mempercepat proses

efisien dari

(dari)

kompleksnya penyelenggaraan Universitas Indonesia


60 No.

Manfaat e-Voting

Kategori

Sub Kategori

Kode

pemilu yang memerlukan prosedur penghitungan yang melelahkan. 5.

Memperbaiki tampilan

Meningkatkan

surat suara.

kualitas (dari)

Mempercepat proses

Layanan

IQU-03

Proses transaksi

APR-07

IES-05

(dari) 6.

7.

Meningkatkan

Meningkatkan

Kepuasan

kenyamanan bagi para

layanan eksternal

pelanggan

pemilih.

(dari)

Pencegahan kecurangan

Mengurangi risiko

di TPS dan selama

(dari)

Kehilangan data

RRI-05

Pemalsuan

RRI-09

mengurangi campur

Penipuan/kecura

RRI-10

tangan manusia.

ngan

pengiriman dan tabulasi hasil dengan

administrasi 8.

Meningkatkan

Meningkatkan

aksesibilitas,

kualitas (dari)

Layanan

IQU-03

Layanan

IQU-03

Kesalahan data

RRI-06

contohnya, memakai surat suara audio untuk pemilih tuna rungu. 9.

Penggunaan layanan

Meningkatkan

multibahasa untuk

kualitas (dari)

pemilih. 10.

Pengurangan surat

Mengurangi risiko

suara yang rusak karena

(dari)

sistem pemilihan dapat Universitas Indonesia


61 No.

Manfaat e-Voting

Kategori

Sub Kategori

Kode

memperingatkan para pemilih tentang suara yang tidak sah. 11.

Fleksibel terhadap

Mengurangi risiko

Jatuh tempo

RRI-07

perubahan, penanganan

(dari)

tenggat waktu

Menghindari biaya

Biaya

ACO-03

(dari)

kehilangan dan penundaan

12.

Berpotensi menghemat

Mengurangi/

Biaya operator

RCO-03

biaya dalam jangka

menekan biaya

panjang melalui

(dari)

Biaya distribusi

RCO-06

penghematan waktu

Biaya cetak

RCO-10

pekerja pemungutan

dokumen dan

suara dan mengurangi

ATK

biaya untuk produksi

Meningkatkan

Restrukturisasi

dan distribusi surat

produktivitas

pembagian

suara.

(karena disebabkan

tugas kerja

IPR-01

oleh)

Menurut hasil interpretasi yang telah dilakukan pada Tabel 4.4, penulis memperoleh kategori potensi manfaat e-Voting yang relevan bagi penyelenggara pemilu. Berdasarkan identifikasi tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dari 13 kategori dan 73 sub kategori manfaat dihasilkan 8 kategori dan 17 sub kategori manfaat yang relevan.



62 Tabel 4.5 merupakan daftar kategori potensi manfaat bisnis e-Voting bagi organisasi penyelenggaran pemilu. Tabel 4.5 Kategori Potensi Manfaat Bisnis e-Voting

No. 1.

2.

3.

Kategori Mengurangi/menekan biaya dari

Meningkatkan produktivitas (karena disebabkan oleh) Mempercepat proses (dari)

3.

Sub Kategori Biaya operator

Kode RCO-03

6. Biaya distribusi 10. Biaya cetak dokumen dan ATK 16. Restrukturisasi pembagian tugas kerja

RCO-06 RCO-10

20. Proses produksi

APR-01

26. 28. 32. 33. 34. 36. 37.

APR-07 RRI-01 RRI-05 RRI-06 RRI-07 RRI-09 RRI-10

Proses transaksi Kesalahan hitung Kehilangan data Kesalahan data Jatuh tempo Pemalsuan Penipuan/kecurangan administrasi 47. Data 49. Keputusan 55. Kepuasan pelanggan

4.


6.

Meningkatkan keakuratan (dari) Meningkatkan layanan eksternal (dari) Meningkatkan kualitas 62. Layanan (dari) Menghindari biaya (dari) 73. Biaya kehilangan dan penundaan

8. 10. 13.

IPR-01

IAC-03 IAC-05 IES-05 IQU-03 ACO-03

Berdasarkan Tabel 4.5, kategori potensi manfaat bisnis e-Voting yang relevan diperoleh dari identifikasi pada Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik adalah sebagai berikut: 1.

Mengurangi/menekan biaya dari.

2.

Meningkatkan produktivitas (karena disebabkan oleh).

3.

Mempercepat proses (dari).

4.

Mengurangi risiko (dari). Universitas Indonesia


63 5.

Meningkatkan keakuratan (dari).

6.

Meningkatkan layanan eksternal (dari).

7.

Meningkatkan kualitas (dari).

8.

Menghindari biaya (dari).

Tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah mencari hubungan sebab-akibat antara hasil kategori manfaat yang diperoleh dari identifikasi dengan Tabel Manfaat Bisnis TI dengan hasil kategori manfaat yang diperoleh dari identifikasi melalui kerangka pikir Kesejahteraan Dijital. 4.5

Pemetaan Hasil Kategori Manfaat Bisnis e-Voting dengan Manfaat Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital

Pada tahap ini, penulis melakukan pemetaan antara kategori manfaat yang dihasilkan dari identifikasi menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan kategori manfaat yang dihasilkan dari kerangka pikir Kesejahteraan Dijital. Tujuan pemetaan ini adalah untuk menghasilkan keterkaitan sebab-akibat antara manfaat bisnis e-Voting dengan manfaat e-Voting menggunakan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital sehingga dapat diketahui dampak pemilihan umum bagi negara dengan pemanfaatan pemilu secara elektronik, yakni e-Voting oleh penyelenggara pemilu dan masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilih. Analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1.

Berdasarkan analisis manfaat e-Voting menurut kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, penulis melakukan pemetaan kembali dari hasil kategori manfaat bisnis e-Voting dengan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan tiga kelompok manfaat Kesejahteraan Dijital yang relevan sehingga diketahui potensi manfaat dominan dari sebuah investasi e-Voting.

2.

Pemetaan yang dilakukan adalah dengan menjadikan hasil identifikasi manfaat e-Voting menurut kerangka pikir Kesejahteraan Dijital pada Sub Bab 4.4.1 sebagai landasan untuk mencari penyebab awal manfaat e-Voting untuk kesejahteraan negara.



64 3.

Adapun penyebabnya diperoleh dari hasil kategori manfaat bisnis e-Voting yang telah dianalisis sebelumnya pada Sub Bab 4.4.2 sehingga dapat diperoleh manfaat bisnis e-Voting bagi organisasi penyelenggara memberikan dampak makro kepada masyarakat dan kesejahteraan negara.

Berikut merupakan Tabel 4.6 yang berisikan hasil pemetaan antara kategori manfaat bisnis e-Voting dengan manfaat e-Voting menurut kerangka pikir Kesejahteraan Dijital. Tabel 4.6 Pemetaan Hasil Kategori Manfaat Bisnis e-Voting dengan Manfaat Kesejahteraan Dijital

No.

Manfaat

Kategori

e-Voting

Sub

Kode

Kategori

Manfaat Kesejahteraan

International

Dijital

IDEA 1.

Penghitungan dan

Mempercepat

tabulasi suara lebih proses (dari)

Proses

APR-01

produksi


cepat. 2.

Penanganan yang

Mempercepat

Proses

efisien dari

proses (dari)

produksi

Berpotensi

Mengurangi/

Biaya

menghemat biaya

menekan biaya

operator

dalam jangka

(dari)

Biaya

APR-01

kompleksnya penyelenggaraan pemilu yang memerlukan prosedur penghitungan yang melelahkan. 3.

panjang melalui

distribusi

penghematan

Biaya cetak

waktu pekerja

dokumen

pemungutan suara

dan ATK

RCO-03

RCO-06

RCO-10



65 No.

Manfaat

Kategori

e-Voting

Sub

Kode

Kategori


International

Dijital

IDEA

4.

dan mengurangi

Meningkatkan

Restrukturi

biaya untuk

produktivitas

sasi

produksi dan

(karena

pembagian

distribusi surat

disebabkan

tugas kerja

suara.

oleh)

Fleksibel terhadap

Mengurangi

perubahan,

risiko (dari)

penanganan tenggat waktu.

IPR-01

Jatuh tempo

RRI-07

Menghindari

Biaya

ACO-03

biaya (dari)

kehilangan dan penundaan

5.

6.

7.

Memperbaiki

Meningkatkan

Layanan

tampilan surat

kualitas (dari)

suara.

Mempercepat

Proses

proses (dari)

Transaksi

Meningkatkan

Meningkatkan

Kepuasan

kenyamanan bagi

layanan

Pelanggan

para pemilih.

eksternal (dari)

Pencegahan

Mengurangi

Kehilangan

kecurangan di TPS

risiko (dari)

Data

IQU-03

Peningkatan Kualitas

APR-07

Barang dan Layanan

IES-05

RRI-05

dan selama

Pemalsuan

pengiriman dan

Penipuan/ke RRI-10

tabulasi hasil

curangan

dengan

administrasi

RRI-09

mengurangi campur tangan manusia. Universitas Indonesia


66 No.

Manfaat

Kategori

e-Voting

Sub

Kode

Kategori


International

Dijital

IDEA 8.

Meningkatkan

Meningkatkan

Layanan

IQU-03

aksesibilitas,

kualitas (dari)

Layanan

IQU-03

Mengurangi

Kesalahan

RRI-06

risiko (dari)

Data

Mempercepat

Proses

contohnya, memakai surat suara audio untuk pemilih tuna rungu. 9.

Penggunaan

Meningkatkan

layanan

kualitas (dari)

multibahasa untuk pemilih. 10. Pengurangan surat suara yang rusak karena sistem pemilihan dapat memperingatkan para pemilih tentang suara yang tidak sah. 11. Penghitungan dan

tabulasi suara lebih proses (dari)

APR-01

produksi

Keputusan

cepat. 12. Hasil lebih akurat

Pembuatan

yang Lebih Meningkatkan

Data

IAC-03

karena tidak ada

keakuratan

Keputusan

IAC-05

risiko kesalahan

(dari)

Baik

manusia.



67 No.

Manfaat

Kategori

e-Voting

Sub

Kode

Kategori


International

Dijital

IDEA 13. Penghitungan ulang suara secara

Mengurangi

Kesalahan

risiko (dari)

hitung

RRI-01

manual dengan cara verifikasi hasil cetak kertas Voter-verified Paper Audit Trail (VVPAT) yang berasal dari setiap layar mesin pemungutan suara elektronik terhadap penghitungan otomatis mesin akan mendapatkan hasil hitung suara yang sama.



68 Berdasarkan Tabel 4.6, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa potensi manfaat sistem e-Voting yang dominan adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan efisiensi yang diperoleh dari manfaat mempercepat proses (dari) proses produksi, mengurangi/menekan biaya (dari) biaya operator, biaya distribusi, dan biaya cetak dokumen dan ATK, meningkatkan produktivitas (karena disebabkan oleh) restrukturisasi pembagian tugas kerja, mengurangi risiko (dari) jatuh tempo serta menghindari biaya (dari) kehilangan dan penundaan.

2.

Peningkatan kualitas barang dan layanan yang diperoleh dari manfaat meningkatkan kualitas (dari) layanan, mempercepat proses (dari) proses transaksi, meningkatkan layanan eksternal (dari) kepuasan pelanggan, mengurangi risiko (dari) kehilangan data, pemalsuan, penipuan/kecurangan administrasi serta kesalahan data.

3.

Pembuatan keputusan yang lebih baik diperoleh dari manfaat mempercepat proses (dari) proses produksi, mengurangi risiko (dari) kesalahan hitung serta meningkatkan keakuratan (dari) data dan keputusan.

4.6

Keterkaitan Manfaat Bisnis e-Voting dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital

Sub bab ini menjelaskan bahwa manfaat e-Voting yang diperoleh penyelenggara pemilu dan masyarakat Indonesia pada akhirnya akan memberikan dampak pada negara secara menyeluruh. Pada Gambar 4.1 diperoleh bahwa pemanfaatan eVoting memberikan manfaat, yakni mengurangi/menekan biaya dari (RCO), meningkatkan produktivitas karena disebabkan oleh (IPR), mempercepat proses dari (APR), mengurangi risiko dari (RRI), meningkatkan keakuratan dari (IAC), meningkatkan layanan eksternal dari (IES), meningkatkan kualitas dari layanan (IQU) serta menghindari biaya dari (ACO). Kedelapan kategori manfaat bisnis eVoting ini memberikan dampak kepada negara, yakni peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas barang dan layanan, dan pembuatan keputusan yang lebih baik.



69

Gambar 4.1 Diagram Keterkaitan Manfaat Bisnis e-Voting dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital



70 4.6.1 Peningkatan Efisiensi Penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan e-Voting pada pemillihan presiden dapat menjamin peningkatan efisiensi negara berupa sumber daya manusia dan sumber daya modal. Salah satu bentuk efisiensi sumber daya manusia adalah dengan merestrukturisasi tugas kerjanya. Penggunaan e-Voting mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga KPPS pada setiap TPS. Selain itu, efisiensi yang diperoleh dalam bentuk waktu dan biaya. Proses penghitungan suara yang lama dan berjenjang pada saat penyelenggaraan pemilu secara konvensional menjadi lebih cepat (tidak mencapai tiga puluh hari). Efisiensi biaya diperoleh dalam bentuk pengurangan biaya penyelenggaraan pemilu terutama biaya distribusi hasil suara, biaya keterlambatan dan penundaan pengiriman hasil perolehan suara, biaya honor panitia termasuk pemotongan biaya lembur serta biaya cetak dokumen dan ATK. e-Voting menjamin pengurangan dalam pemanfaatan kertas suara. Adanya pengurangan biaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ketika menggunakan e-Voting menjadikan pemerintah dapat mengalihkan sisa anggaran negara tersebut untuk membuat suatu layanan baru yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia. Jika produktivitas masyarakat Indonesia bertambah, pajak negara meningkat yang pada akhirnya berimbas kepada pendapatan per kapita dan PDB negara bertambah. 4.6.2 Peningkatan Kualitas Barang dan Layanan e-Voting menjadikan kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan oleh teknologi e-Voting yang menjamin berkurangnya risiko kehilangan data, pemalsuan dan penipuan/kecurangan administrasi di TPS, pada saat pengiriman dan tabulasi dilakukan serta kesalahan data. Masyarakat juga memperoleh kenyamanan dalam memilih kandidat yang diinginkan, melakukan pemungutan hanya dengan dua tahap, yakni pilih kandidat dan konfirmasi pilihan, tidak seperti pemilu konvensional pemungutan suara rumit karena pemilih harus membolak balik kertas suara. e-Voting memperbaiki tampilan surat suara,



71 memberikan layanan multibahasa serta berpotensi meningkatkan aksesibilitas pemilih yang memiliki cacat fisik. Proses penyelenggaraan dan hasil pemilu yang berkualitas ini menjadikan pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk penghitungan ulang sehingga penghematan biaya penghitungan ulang tersebut bisa dioptimalkan ke pelayanan masyarakat lainnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 4.6.3 Pembuatan Keputusan yang Lebih Baik e-Voting menjamin hasil penghitungan yang lebih akurat karena tidak adanya campur tangan manusia dalam proses otomasi penghitungan ini dan hasilnya dapat diverifikasi. Hal ini berdampak kepada proses pengambilan keputusan pemenang pemilu oleh organisasi penyelenggara menjadi lebih cepat, yakni kurang

dari

tiga

puluh

hari.

Cepatnya

pengambilan

keputusan

ini

mengimplikasikan kepada cepatnya masyarakat mengetahui hasil keputusan serta dapat mengurangi pelanggaran yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Integritas dan transparansi data terjamin sehingga kepercayaan masyarakat lebih tinggi dan berdampak pada berkurangnya tingkat kerusuhan. Kerusuhan yang berkurang menjadikan stabilitas politik dan ekonomi terjaga. Pemerintah dapat mengurangi anggaran yang dipakai untuk pengamanan pada penyelenggaraan pemilu. 4.7

Kuantifikasi Manfaat e-Voting

Kuantifikasi manfaat e-Voting diperoleh berdasarkan acuan terhadap hasil keterkaitan yang telah diilustrasikan pada Gambar 4.1 antara hasil manfaat bisnis e-Voting terhadap manfaat e-Voting bagi negara menggunakan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital. 4.7.1 Peningkatan Efisiensi Tanpa e-Voting, pemilu memerlukan biaya tinggi untuk pencetakan surat suara, biaya lembur panitia untuk melakukan penghitungan suara serta biaya pengiriman kembali hasil penghitungan suara secara berjenjang. Manfaat penerapan pemilu Universitas Indonesia


72 dengan menggunakan e-Voting yang diperoleh bagi masyarakat dan negara berupa pengurangan belanja anggaran penyelenggaraan pemilu yang diambil dari pajak negara. Hasil pengurangan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk keperluan lainnya seperti penyelenggaraan negara di masa yang akan datang atau peningkatan layanan pemerintah kepada masyarakat, contohnya pembangunan infrastruktur

untuk

mendukung

pertumbuhan

ekonomi

di

Indonesia.

Pembangunan infrastruktur ini berupa penyediaan konektivitas antara wilayah yang akan menurunkan biaya transportasi dan logistik sehingga membantu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. TIK termasuk infrastruktur konektivitas (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011). Indonesia yang termasuk ke dalam negara berkembang dapat mengambil contoh dari perkembangan ekonomi negara maju, seperti Korea Selatan. Korea berkembang dari salah satu negara termiskin menjadi salah satu negara berkekuatan ekonomi yang besar di dunia. Pada tahun 1962, Korea hancur dan menjadi yang terbelakang karena adanya Perang Korea dan kemiskinan serta hanya memiliki US $110 dari Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, setara dengan Ghana pada waktu itu. Namun, angka tersebut naik drastis menjadi US $10.770 pada tahun 1995 tepat sebelum krisis keuangan pada tahun 1996. Pada tahun 2007 PNB per kapita mencapai US $ 19.730, hampir 180 kali lipat dari 45 tahun yang lalu. Peningkatan PNB ini dipicu oleh TIK yang berperan penting dalam perbaikan krisis ekonomi di Korea menuju fase yang lebih baik (Kim, 2009). Kecepatan perkembangan pasar broadband di Korea sangat luar biasa termasuk tren layanan fixed dan mobile. Perkembangan infrastruktur ini merupakan salah satu intervensi pemerintah dan penyediaan layanannya diatur dalam regulasi. Pemerintah Indonesia dapat belajar dari pengalaman Korea. Namun, tidak ada analisis sederhana bagaimana berkembangnya broadband di Korea dan bagaimana faktor-faktor lain terlibat dalam adopsi broadband dengan cepat. Beberapa faktor berkontribusi besar dalam perkembangannya yang mungkin



73 menjadi sulit diterapkan di tempat lain dan memiliki konsekuensi yang sebaiknya dihindari, antara lain (Ovum Consulting, 2009): 1.

Korea menggambarkan pentingnya program intervensi pemerintah di beberapa tingkat termasuk penelitian, infrastruktur, persaingan, struktur industri, kesadaran pengguna, dan TIK untuk pendidikan.

2.

Korea menyoroti kemungkinan intervensi jangka panjang pemerintah daripada investasi publik langsung. Hal ini dikarenakan pemerintah Korea telah lama mempunyai pandangan bahwa TIK adalah bidang infrastruktur bagi perekonomian Korea. Namun, dengan pengecualian terhadap beberapa investasi langsung dan pinjaman untuk pengembangan jaringan backbone, pemerintah mengharapkan sektor swasta untuk mendanai roll-out jaringan. Gambar 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2002 dengan masa puncak perkembangan pasar broadband, pemerintah Korea melakukan investasi langsung lebih sedikit pada broadband per kapita dibanding dengan pemerintah negara lainnya.

Gambar 4.2 Pengeluaran Pemerintah untuk Broadband Tahun 2002

Sumber: (Ovum Consulting, 2009)



74 3.

Korea juga menggambarkan pentingnya kompetisi langsung dalam proses pembangunan. Berbeda dengan pembangunan broadband di sejumlah negara lain, pemerintah Korea secara aktif telah mendorong persaingan yang ketat antara penyedia akses broadband. Keberhasilan Korea karena adanya kekuatan arahan pemerintah dan persaingan pasar bebas yang berjalan secara paralel.

Keberhasilan korea pada pembangunan broadband pada awal tahun 2000 adalah pada jaringan fixed broadband. Namun, ada pembelajaran penting lainnya yang Indonesia dapat peroleh dari pembanguan mobile broadband terutama untuk wilayah di mana jaringan fixed broadband terbatas dan penggunaan teknologi mobile sangat tinggi sebagai infrastruktur primer untuk komunikasi dan penyebaran informasi (Ovum Consulting, 2009). Pada pasar negara berkembang, operator seluler menjadi perusahaan terkuat dan paling menguntungkan. Operator seluler tidak hanya memberikan layanan suara kepada masyarakat, perkembangan teknologi nirkabel saat ini menjadikan operator seluler juga berkesempatan memberikan layanan yang sama dengan data dan broadband. Adanya perbedaan besar antara investasi waktu, tenaga, uang dan risiko

untuk

menempatkan

fixed

broadband

di

dalam

tanah

dengan

pengembangan wireless base station. Pentingnya interaksi antara sektor pemerintah dan swasta dalam pengembangan mobile broadband. Cepatnya penggunaan teknologi seperti CDMA EV-DO, WCDMA dan HSDPA merupakan bukti keuntungan yang diperoleh dari kerjasama antara operator, vendor,

dan pemerintah untuk mendorong industri mobile

melalui investasi infrastruktur TIK. Kedua pembangunan jaringan yang dilakukan Korea, berupa fixed broadband dan mobile broadband bisa menjadikan langkah awal Indonesia untuk membenahi infrastruktur konektivitas antara wilayah sehingga membantu perkembangan industri di Indonesia dan memajukan perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan PDB dan pajak negara.



75

Gambar 4.3 Industrialisasi Menciptakan Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Sumber: (Abbot et.al, 2012)

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa adanya perkembangan TIK di suatu negara menjadikan suatu revolusi industri yang akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Metriks dari peningkatan efisiensi adalah sebagai berikut: Peningkatan efisiensi

= Penghematan terhadap penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien dapat digunakan untuk penyediaan infrastruktur

konektivitas

antar

wilayah,

yakni

infrastruktur TIK berupa layanan fixed broadband dan mobile broadband. Penghematan tersebut berasal dari pengurangan biaya operator, biaya distribusi, dan biaya cetak dokumen dan ATK, restrukturisasi pembagian tugas kerja, pengurangan risiko jatuh tempo serta penghindaran biaya kehilangan dan penundaan. Universitas Indonesia


76 4.7.2 Peningkatan Kualitas Barang dan Layanan Banyaknya jumlah kasus pelanggaran dan surat suara yang tidak sah/hilang ditambah dengan kesalahan data menjadikan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia kurang baik. e-Voting menjamin perbaikan terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Manfaat yang diperoleh masyarakat adalah kualitas penyelenggaraan pemilu yang lebih baik karena jumlah pemalsuan data serta penipuan/kecurangan selama penyelenggaraan pemilu berkurang, berkurangnya jumlah suara yang hilang dan tidak sah selama pemilu, dan tidak adanya perbedaan data jumlah suara antara tingkat/jenjang wilayah pemilihan, misal perbedaan data jumlah suara PPS dan TPS. Kualitas juga memperhitungkan banyaknya tingkat aksesibilitas masyarakat serta kenyamanan melakukan penghitungan. Hal ini menjadikan biaya penghitungan ulang terhindarkan sehingga biaya tersebut bisa dioptimalkan ke pelayanan masyarakat lainnya, misalnya membantu mendorong inovasi daerah dan sektor industri dalam negeri. Indonesia perlu bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena perlu dipahami bahwa anggaran pembangunan melalui APBN dan APBD terbatas. Selain itu, pembentukan regulasi untuk mendorong partisipasi dunia usaha secara maksimal untuk membangun berbagai macam industri sangat diperlukan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011). Salah satu negara maju yang bisa dijadikan contoh terhadap pertumbuhan industrinya, yakni Jerman. Kekuatan industri di Jerman terletak pada industri TIK khususnya perangkat lunak dan embedded system yang sering tidak diketahui oleh pubik. Adapun produk dan jasa TIK yang terkenal dan berkualitas tinggi di Jerman adalah chip semikonduktor yang berasal dari klaster mikroelektronik terbesar di Eropa, yakni Dresden (Federal Ministry of Economics and Technology, 2010). Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Jerman adalah produsen terbesar kelima produk elektronik di seluruh dunia tahun 2009. Pemerintah Jerman berkomitmen untuk mendukung produksi dan ekspor produk dan jasa TIK serta penelitian terkait di Jerman. Selain itu, Jerman juga Universitas Indonesia


77 meningkatkan konten lokal nasional. Selain penelitian, Jerman juga terus melakukan inovasi karena hal tersebut dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan melalui produk dan jasa baru yang kompetitif secara internasional. TIK mampu memberikan prospek yang baik untuk usaha kecil maupun menengah. Hal ini membutuhkan jenis dukungan yang berbeda untuk perusahaan skala besar, di bidang finansial dan menuju internasional untuk ekspor dan pencarian keahlian untuk penelitian dan pengembangan. Jerman menggunakan pendekatan kebijakan yang berbeda untuk kasus ini. Pemerintah Jerman memperhatikan TIK sebagai bagian dari pengembangan strategi untuk mengamankan pasokan tenaga kerja di bawah Summit IT dan bekerjasama dengan sektor swasta. Jerman juga mempromosikan perusahaan yang masih baru ke dalam kebijakan terkait pengembangan industri. Jerman memiliki tujuan strategis, yakni menciptakan 30.000 pekerjaan baru pada sektor TIK pada tahun 2015 dengan meningkatkan jumlah bisnis start-ups berbasis TIK dan mendukung industri kecil dan menengah serta usaha kerajian untuk menggunakan internet dan TIK (Federal Ministry of Economics and Technology, 2010). Selain Jerman, Indonesia juga bisa melihat dari pengalaman Korea dalam meningkatkan

pertumbuhan

ekonominya

khususnya

di

bidang

industri

manufaktur. Industri TIK di Korea telah memegang peranan penting dalam proses pemulihan krisis ekonomi. Porsi TIK pada Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 7,7% pada tahun 1997 menjadi 15,3% pada tahun 2000. Kontribusi TIK pada pertumbuhan PDB sebanyak 34 % pada tahun 1999 dan 46% pada tahun 2000. Perbandingan internasional melalui indikator pengetahuan ekonomi yang dikembangkan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki perubahan ekonomi yang cepat dan sukses serta hal tersebut menunjukkan skor tertinggi pada indikator terkait dengan TI (Kim, 2009). Pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa periode tahun 1995-2006 pangsa untuk sektor manufaktur TIK memberi nilai tambah dari total nilai tambah manufaktur yang telah berkembang sebanyak 5,1%, dari 16% menjadi 21,1%. Hal ini menjadikan Korea sebagai negara dengan pertumbungan ekonomi tertinggi ketiga Universitas Indonesia


78 diantara negara yang termasuk dalam OECD. Rata-rata pangsa dari 23 negara OECD hanya sebesar 0,3%. Tabel 4.7 Pangsa Manufaktur TIK dalam Total Nilai Tambah Manufaktur Tahun 2006

Sumber: (Kim, 2009)

Selain manufaktur TIK, Korea juga memiliki manufaktur bidang lainnya. Komposisi industri manufaktur terkemuka di Korea telah berubah dari masa ke masa mencerminkan perbedaan tahapan dalam pertumbuhan ekonomi. Industri manufaktur yang dikembangkan Korea antara lain industri makanan dan minuman, tekstil hingga industri kimia dan TIK. Sampai periode awal 1980-an, industri makanan dan minuman serta tekstil dan pakaian memimpin dalam pangsa manufaktur sekitar setengah dari manufaktur, tetapi pangsa dari kedua sektor ini menyusut selama bertahun-tahun. Produk elektronik termasuk produk TIK yang memiliki peran utama sejak 1990-an dan pangsanya telah melompat jauh dari 14,6% menjadi 25% sejak tahun 2000 (Kim, 2009).



79 Tabel 4.8 merupakan sepuluh industri manufaktur terkemuka di Korea. Tabel 4.8 Industri Manufaktur di Korea

Sumber: (Kim, 2009)

Berdasarkan pengalaman dari negara maju, Indonesia tentunya dapat mengambil contoh untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Adanya penghindaran biaya penghitungan ulang karena pemilu telah dilakukan secara elektronik menyebabkan pemerintah dapat mengoptimalkan anggaran tersebut untuk mendorong industri Indonesia. Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan perusahaan dalam negeri menciptakan industri baru TIK, misalnya industri



80 perangkat e-Voting atau membantu Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk meningkatkan produktivitas barangnya. Peningkatan industri baru menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Banyaknya orang yang bekerja menjadikan pajak bertambah dan pendapatan negara juga bertambah. Metriks dari peningkatan kualitas barang dan layanan adalah sebagai berikut: Peningkatan kualitas barang dan layanan

= Penjumlahan pendapatan dari masing-masing sektor industri yang dibiayai oleh dana hasil penghematan penyelenggaraan tersebut

pemilu.

dikarenakan

Adapun

oleh

penghematan

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan pemilu berupa peningkatan kualitas layanan, percepatan proses transaksi (pemungutan suara),

peningkatan

kepuasan

masyarakat,

pengurangan risiko kehilangan data, pemalsuan, penipuan/kecurangan administrasi serta kesalahan data.

4.7.3 Pembuatan Keputusan yang Lebih Baik e-Voting menghasilkan keputusan pemenang yang lebih akurat karena proses penghitungan suara dilakukan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Proses penghitungan suara yang cepat mengimplikasikan kepada proses pengambilan keputusan yang cepat pula. Jika pemilu konvensional proses pengambilan keputusan selama maksimal tiga puluh hari, pemilu dengan e-Voting mempercepat hingga satu sampai tujuh hari. Cepatnya

proses

pengambilan

keputusan

untuk

menentukan

pemenang

menjadikan peningkatan transparansi informasi kepada masyarakat serta mengurangi

kemungkinan

oknum

tertentu

untuk

membuat

kecurangan-

kecurangan terhadap hasil pemilu. Masyarakat menjadi lebih cepat mengetahui pemenang pemilu.



81 Berbeda dengan pemilu konvensional, munculnya kasus penundaan hasil pemilu menjadikan ketidakpastian politik, misalnya pemilu presiden di Mesir. Kantor Berita Mesir Mena melaporkan, Komisi Pemilihan Presiden Mesir memutuskan untuk menunda pengumuman hasil pemilihan presiden. Hasil pemilihan umum ini ditunda karena komisi pemilihan membutuhkan lebih banyak waktu, setelah kedua kandidat menyatakan kemenangannya (Permita, 2012). Penundaan hasil pemilu presiden menyebabkan kekesalan rakyat Mesir dan menyebabkan timbulnya kerusuhan atau protes masyarakat karena ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu. Ketidakjelasan hasil pemilihan itu dianggap rakyat menodai nilai demokrasi Mesir. Kerusuhan akibat penundaan pengumuman hasil pemilu menjadikan stabilitas politik dan keamanan terganggu. Jika stabilitas politik terganggu, stabilitas ekonomi akan terkena dampaknya. Pertumbuhan ekonomi Mesir dalam kurun satu setengah tahun memprihatinkan. Pertumbuhan PDB diproyeksikan hanya sebesar 1,5%. Pengangguran meningkat menjadi 12,4% dari 9% sebelum revolusi. Dari sisi eksternal, penurunan dalam pendapatan pariwisata menyebabkan penurunan cadangan devisa negara dari sekitar US $ 43 milyar (sebelum revolusi) menjadi US $ 15 milyar (Ghanem, 2012). Berbeda halnya dengan negara Malaysia. Malaysia mempunyai stabilitas politik yang baik, dipimpin oleh koalisi pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan memiliki komitmen terhadap perkembangan ekonomi negaranya. Malaysia melalui tahapan program seperti Economic Transformation Programme (ETP) berjanji untuk menerapkan kebijakan yang tepat dan memberikan dukungan untuk terciptanya lingkungan yang kondusif untuk bisnis dan investasi. Hal ini memungkinkan investor untuk yakin terhadap pemerintah yang tegas namun cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan mereka (ETP, 2013). e-Voting menjamin tidak adanya penundaan keputusan pemenang karena pada saat pemilih melakukan pemungutan, ia dapat melihat hasil perolehan suara di TPS setelah proses pemungutan suara selesai. Setelah pengiriman hasil suara ke pusat, masyarakat juga dapat melihat hasil keputusan kurang dari tiga puluh hari. Universitas Indonesia


82 Kepastian politik lebih terjamin karena tingkat transparansi hasil keputusan pemenang lebih baik yang pada akhirnya memberikan stabilitas ekonomi, misalnya berkurangnya kerusuhan membuat pendapatan sektor pariwisata meningkat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat menerapkan kebijakan seperti yang Malaysia lakukan untuk menciptakan iklim stabilitas politik yang baik sehingga menjadikan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk para investor melakukan penanaman modal di Indonesia. Peningkatan investor untuk menanamkan modal di Indonesia ini tentunya memberi dampak kepada peningkatan pendapatan dan bertambahnya pajak negara. Metriks dari pembuatan keputusan yang lebih baik adalah sebagai berikut: Pembuatan Keputusan = Penghematan biaya sosial-politik yang dikeluarkan yang Lebih Baik

oleh pemerintah pada penyelenggaraan pemilu. Penghematan tersebut disebabkan oleh berkurangnya kerusuhan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilu. Keputusan yang lebih baik dihasilkan dari penyelenggaraan pemilu dengan e-Voting berasal dari

percepatan

pengurangan peningkatan

proses

risiko

produksi

kesalahan

keakuratan

data

hasil

suara,

hitung

serta

dan

keputusan

pemenang.

Berdasarkan ketiga kategori manfaat yang telah dijelaskan, Gambar 4.4 memperlihatkan hubungan antara manfaat dari investasi e-Voting dalam membantu peningkatan pendapatan per kapita dan PDB serta peningkatan pajak negara. Penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan teknologi e-Voting memberikan tiga dampak manfaat yang dominan kepada masyarakat dan negara Indonesia, yakni peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas barang dan layanan serta pembuatan keputusan yang lebih baik. Pada manfaat peningkatan efisiensi, pemerintah dapat melakukan penghematan terhadap biaya penyelenggaraan pemilu

dan

menggunakannya

untuk

pembangunan

infrastruktur

TIK.



83 Pembangungan infrastruktur TIK ini mampu mendorong berkembangnya sektor industri manufaktur sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Semakin banyaknya lapangan pekerjaan, semakin bertambah pajak negara karena meningkatnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh tenaga kerja. Selain itu berdampak pula pada peningkatan pendapatan per kapita serta PDB negara.

Gambar 4.4 e-Voting bagi Kesejahteraan Negara



84 Pada manfaat peningkatan kualitas barang dan layanan, pemerintah juga dapat melakukan

penghematan

terhadap

penghitungan

ulang

karena

kualitas

penyelenggaran pemilu yang lebih baik. Penghematan tersebut dapat digunakan untuk mendorong sektor industri manufaktur di seluruh wilayah Indonesia. Semakin banyak perkembangan sektor industri manufaktur di Indonesia, semakin meningkat lapangan pekerjaan. Hal ini mengimplikasikan banyaknya masyarakat yang dapat memiliki pekerjaan dan pada akhirnya menimbulkan peningkatan pajak negara serta pendapatan per kapita dan PDB negara. Selain kedua manfaat tersebut, manfaat pembuatan keputusan yang lebih baik menjadikan stabilitas politik dan ekonomi terjaga. Stabilitas ekonomi bisa menyebabkan beberapa hal, seperti peningkatan jumlah investor yang percaya untuk menanamkan modal di Indonesia serta peningkatan devisa negara karena adanya peningkatan sektor pariwisata. Pada akhirnya akan tercipta peningkatan pajak negara serta pendapatan per kapita dan PDB negara.



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis pada bab sebelumnya serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya. 5.1

Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan. Kajian manfaat investasi e-Voting untuk penyelenggaraan pemilu presiden menghasilkan beberapa informasi yang dapat dirangkum dalam beberapa hal, antara lain: 1.

Pemetaan dilakukan antara Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital untuk mengetahui keterhubungan sebabakibat sehingga dapat diketahui dampak secara menyeluruh pemanfaatan suatu sistem informasi dan membantu dalam menyederhanakan kuantifikasi manfaat dengan penghitungan menggunakan Metrik TI.

2.

Kajian investasi e-Voting bersifat makro karena memberikan potensi manfaat tidak hanya untuk pihak penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, tetapi manfaat dari penerapan ini berdampak pula kepada masyarakat dan secara menyeluruh kepada negara Indonesia.

3.

Adapun manfaat yang relevan bagi pihak penyelenggara pemilu dihasilkan dari identifikasi menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Hasil identifikasi dari Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik ini menunjukkan bahwa terhadap 8 kategori manfaat dengan 17 sub kategori manfaat yang berkaitan terhadap penggunaan e-Voting untuk penyelenggaraan pemilu. Adapun 8 kategori manfaat itu, antara lain: a.

Mengurangi/menekan biaya dari biaya operator, distribusi dan biaya cetak dokumen dan ATK.

85



86 b.

Meningkatkan produktivitas (karena disebabkan oleh) restrukturisasi pembagian tugas kerja.

c.

Mempercepat proses (dari) proses produksi dan proses transaksi.

d.

Mengurangi risiko (dari) kesalahan hitung, kehilangan data, kesalahan data, jatuh tempo, pemalsuan, penipuan/kecurangan administrasi.

4.

e.

Meningkatkan keakuratan (dari) data dan keputusan.

f.

Meningkatkan layanan eksternal (dari) kepuasan pelanggan.

g.

Meningkatkan kualitas (dari) layanan.

h.

Menghindari biaya (dari) biaya kehilangan dan penundaan.

Manfaat dari investasi yang berdampak kepada masyarakat dan kesejahteraan negara dihasilkan dari identifikasi kerangka pikir Kesejahteraan Dijital dengan kategori yang teridentifikasi sebanyak 3 manfaat, yakni:

5.

a.


b.


c.


Adanya e-Voting menyebabkan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu dapat dikurangi sehingga penghematan dari biaya tersebut dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya ataupun berguna dalam mengoptimalkan layanan pemerintah lainnya agar dimanfaatkan oleh masyarakat dan meningkatkan pajak negara, pendapatan per kapita serta PDB negara.

6.

Idealnya untuk kondisi yang terjadi seperti di negara maju, contohnya Korea dan Jerman, Indonesia dapat melakukan pembelajaran terutama dalam hal peningkatan

layanan

pemerintah,

antara

lain

berupa

pembangunan

infrastruktur TIK untuk konektivitas antar wilayah, seperti fixed broadband dan mobile broadband. Selain itu, pemerintah mendorong masyarakat dalam mengembangkan sektor-sektor industri di Indonesia. Adanya pembangunan infrastruktur TIK membantu perkembangan sektor industri di Indonesia yang Universitas Indonesia


87 menyebabkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan bertambahnya pajak negara, meningkatnya pendapatan per kapita dan PDB negara. 7.

Keputusan hasil pemilu yang lebih baik akibat dari penggunaan e-Voting dapat mengurangi kerusuhan yang terjadi di masyarakat sehingga menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang baik. Stabilitas ekonomi yang terjaga dapat membantu peningkatan pendapatan per kapita dan PDB negara serta penambahan pajak negara.

5.2

Saran

Berikut merupakan saran yang perlu diperhatikan untuk perbaikan kajian selanjutnya. 1. Pada kajian yang akan datang sebaiknya dilakukan evaluasi lebih lanjut mengenai manfaat yang diperoleh ketika e-Voting dijalankan karena kemungkinan beberapa manfaat yang diperoleh pada penelitian ini ada yang tidak dapat langsung dirasakan ketika e-Voting benar-benar diterapkan. 2. Penerapan e-Voting di Indonesia masih banyak kendala khususnya adalah penyediaan infrastruktur yang sangat besar dan luas menjangkau seluruh Indonesia. Hal ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam mengurangi biaya infrastruktur tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah bekerjasama dengan perbankan yang memiliki jangkauan luas seluruh Indonesia. Infrastruktur dan sarana yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan mesin ATM yang memiliki jaringan TI yang relatif handal dan dapat dipercaya serta perangkat pendukung lainnya. Dalam mesin ATM ini dapat dilakukan instalasi aplikasi e-Voting yang diperlukan. Menurut (Infobanknews.com, 2013) perbankan yang memiliki jaringan ATM terbanyak, adalah Bank BRI sebanyak 14.397 unit, BCA sebanyak 12.026 unit, Mandiri sebanyak 10.986 unit per triwulan satu 2013. 3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital lebih akurat digunakan untuk mengidentifikasi manfaat investasi SI/TI di sektor pemerintahan adalah Universitas Indonesia


88 penggunaan studi literatur dari perbandingan berbagai negara yang telah menerapkan teknologi tersebut dan wawancara tim ahli terkait SI/TI yang dikaji. Berdasarkan hasil tersebut, sebaiknya analisis manfaat menggunakan metode yang penulis gunakan, yaitu pencarian keterhubungan sebab-akibat dan interpretasi

manfaat.

Dengan demikian disarankan juga untuk

menggunakan metode pengelompokkan manfaat, misalnya dengan metode system dynamics untuk mendapatkan hasil analisis manfaat lebih valid karena dengan metode tersebut akan didapatkan pemodelan mengenai korelasi dan sebab-akibat antara variabel yang terkait.



DAFTAR PUSTAKA

Abbot, G. et al. (2012). The economics book. New York, NY: DK Publishing. ACE Project. (2013). Encyclopedia electronic voting system. Diakses 29 Maret 2013, dari http://aceproject.org/ace-en/topics/et/eth/eth02/eth02b/onePage Atkinson, R. D., & McKay, A. S. (2007). Digital Prosperity: Understanding the economic benefits of the information technology revolution. Washington, DC: ITIF. Bawaslu. (2013). Rencana strategis Bawaslu RI. Diakses 9 Januari 2014, dari http://www.bawaslu.go.id/profile/3/. BPPT. (2011). The use technology for the enhancement of electoral processes in Indonesia. BPPT, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta. BPPT. (2013). Petunjuk teknis aplikasi pemilu elektronik berbasis layar sentuh. BPPT, Pusat Teknologi Informasi Komunikasi. Jakarta. BPPT. (2013). Program manual sistem pemilu elektronik. BPPT, Pusat Teknologi Informasi Komunikasi. Jakarta. BPPT. (2013). Rekomendasi hasil alih teknologi pemilihan kepala desa menggunakan e-Voting di Boyolali. BPPT, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta. Chidambaram, L., Zmud, R.W, & Karahannas, M. (2005). Measuring the business value of information technology (IT): A review and analysis of IT metrics. University of Oklahoma. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran. (2008). Perencanaan anggaran. Diakses 29 Maret 2013, dari Anggaran Pilpres RP 9 Triliun: http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=547 Effendi, T. (2010). Aturan dan regulasi untuk pemanfaatan e-Voting pada pemilu. Dialog Nasional Menuju Pemanfaatan e-Voting untuk Pemilu di Indonesia Tahun 2014. Jakarta. ETP. (2013). Why Malaysia?. Economic Transformation Programme. Diakses 27 November 2013, dari http://etp.pemandu.gov.my/Invest_In_Malaysia-@Why_Malaysia%5E.aspx Federal Election Commision. (2002). Help America Vote Act of 2002. Diakses 29 Maret 2013, dari http://www.fec.gov/hava/law_ext.txt Federal Ministry of Economics and Technology. (2010). ICT strategy of German Federal Government: Digital Germany 2015. Berlin, DE: Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi). Ghanem, H. (2012). Two economic priorities for post-election Egypt: Macrostabilization and corruption control. Brookings.edu. Diakses 27 November 2013, dari http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/06/25-post-election-egyptghanem 89



90 Hidayat, A. (2012). Analisis manfaat ekonomis sistem informasi dan database hakim dengan pendekatan Digital Prosperity dan Metode Ranti's Generic IS/IT Business Value: Studi kasus Komisi Yudisial RI. Karya Akhir, Program Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Hitranusi, S. A. (2013). Kajian manfaat bisnis teknologi informasi pasar komoditi dan sistem resi gudang menggunakan Tabel Manfaat Bisnis Teknologi Informasi Generik dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital Atkinson. Karya Akhir, Program Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Ikawati, Y. (2012). Era “e-voting” sistem terpadu. Kompas.com. Diakses 20 November 2013, dari http://regional.kompas.com/read/2012/07/10/0235163/Era.Evoting.Sistem.Terpadu International IDEA. (2011). Introducing electronic considerations. Stockholm, SE: International IDEA.

voting:

Essential

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2011). Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kim, D. (2009). Korean experience of overcoming economic crisis through ICT development. UNESCAP Technical Paper, Information and Communications Technology and Disaster Risk Reduction Division. KPU. (2009). Buku panduan KPPS pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, Elections MDP, & JICA. Ovum Consulting. (2009). Broadband policy development in the Republic of Korea: A report for the Global Information and Communications Technologies Department of the World Bank. Permita, D. (2012). Hasil pemilu Mesir diundur Lagi. Liputan6.com. Diakses 27 November 2013, dari http://news.liputan6.com/read/414727/hasil-pemilu-mesirdiundur-lagi Ranti, B. (2006). A review of information technology investment evaluation methodologies: The need for appropriate evaluation methods. Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia. Bandung. Ranti, B. (2008). Identification of information system/information technology business values with Hermeneutic Approach: Cases in Indonesia. Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2003. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (2009). Putusan Mahkamah Konstitusi nomor. 147/PUUVII/2009. Jakarta, Indonesia: Mahkamah Konstitusi. Republik Indonesia. (2011). Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2011. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara. Universitas Indonesia


91 Republik Indonesia. (2012). Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara. Rustam, D. (2011). Kajian manfaat ekonomis Indonesia Higher Education Network (INHERENT) dengan Pendekatan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital Atkinson dan Manfaat Bisnis SI/TI Generik Ranti: Studi kasus Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Karya Akhir, Program Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Santoso, T. et al. (2006). Penegakan hukum pemilu: Praktik pemilu 2004, kajian pemilu 2009-2014. Jakarta: Perludem. Wahyuni, E. S. (2013). Kajian manfaat investasi Pusat Pemulihan Bencana Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dengan Kerangka Pikir Kesejahteraan Dijital dan System Dynamics. Karya Akhir, Program Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Yoga, P. (2013). Empat bank besar dominasi mesin ATM di tanah air. Infobanknews.com. Diakses 15 Januari, 2014, dari http://www.infobanknews.com/2013/08/empat-bank-besar-dominasi-mesin-atmdi-tanah-air/



92

LAMPIRAN 1: Prosedur Pemberian Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

Berikut Prosedur Pemberian Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 diringkas dari Buku Panduan KPPS Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang menggambarkan bahwa pemilihan masih menggunakan sistem konvensional. Tata cara pemberian suara dilakukan sebagai berikut: 1.

Pemilih yang telah menerima surat suara wajib memeriksa dan atau meneliti kembali surat suara bahwa surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.

2.

Ketua KPPS dapat mempersilakan pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara terlebih dahulu atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran pemilih tersebut.

3.

Pemilih yang telah menerima surat suara langsung menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.

4.

Pemilih memberi tanda pada surat suara dengan cara meletakkan surat suara dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas meja yang disediakan, selanjutnya surat suara diberi tanda centang / contreng () atau sebutan lainnya pada surat suara sesuai ketentuan, yaitu: a.

Menggunakan alat yang telah disediakan.

b.

Dalam bentuk tanda centang / contreng () atau sebutan lainnya.

c.

Pemberian tanda centang / contreng () atau sebutan lainnya, dilakukan satu kali pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu pasangan calon.

d.

Tidak boleh membubuhkan tulisan dan catatan lain pada surat suara.

e.

Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Universitas Indonesia


93 5.

Setelah menandai surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula.

Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan kegiatan: 1.

Menyatakan kegiatan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara.

2.

Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir.

3.

Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS.

4.

Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah surat suara dan diumumkan.

5.

Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pemberian tanda yang terdapat pada surat suara serta diumumkan kepada yang hadir.

6.

Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan mengenai jumlah dan kondisi surat suara.

7.

Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi.



94

LAMPIRAN 2: Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/PUU-VII/2009

Berikut adalah ringkasan yang diambil dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/PUU-VII/2009. 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

2.

Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-Voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut: a.

Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

b.

Daerah yang menerapkan metode e-Voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan serta persyaratan lain yang diperlukan.

3.

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

4.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



95

LAMPIRAN 3: Transkrip Wawancara

Wawancara 1 Narasumber

: Ir. Sri Saraswati W. Wardhani, M.Kom.

Jabatan

: Kepala Bidang Sistem Informasi dan Komputasi

Tanggal

: 9 September 2013

Tempat

: Ruang Rapat Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.

Bagaimana gambaran penyelenggaraan pemilu di Indonesia sampai saat ini? Gambaran penyelenggaraan pemilu di Indonesia menurut saya masih banyak ketidaksesuaian, di Bawaslu sendiri banyak pengaduan pelanggaran pemilu nasional maupun pemilukada dan yang diteruskan ke MK pun banyak, dari hasil serta prosesnya sudah pasti sarat dengan penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan terkait luber jurdil, seperti kecurangan-kecurangan, baik pelaksanaan kepanitiannya ad hoc di KPPS, dan lain sebagainya.

2.

Tujuan penyelenggaraan pemilu adalah pemilu yang efektif dan efisien, bagaimana kaitannya dengan pemanfaatan e-Voting? Efektif artinya prosesnya benar dan berhasil. Implementasi e-Voting yang berhasil berarti pada saat pemilihannya dan itu di hari pemungutan berlangsung. Kalau mengenai efektif, hal tersebut pasti bisa dipenuhi karena target luber jurdil diusahakan dengan e-Voting, syarat perangkat disesuaikan dengan luber jurdil bahkan lebih dari itu seperti transparansi, integritas . Efisien berarti sumber dayanya sedikit, seuntung mungkin, bisa dalam arti kecepatan pengambilan suara, efisien dari waktu dan biaya. Berbicara efisiensi itu tidak hanya kertas dibandingkan dengan komputer, tetapi perangkat itu dapat digunakan kembali untuk pemilihan selanjutnya.



96 3.

Apa yang diharapkan dari penyelenggaraan pemilu dengan e-Voting? Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, contohnya kualitas hasil, kepercayaan, waktu jelas serta integritas data . Pemilihan konvensional datanya tidak elektronik masih berupa kertas suara, kalau pemilu e-Voting ada data secara elektronik dan mestinya bisa diupayakan supaya integritasnya lebih baik daripada manual.

4.

Apa saja kendala atau kekurangan yang ada pada penyelenggaraan pemilu konvensional? Kendala dari pemilihan konvensional adanya penghitungan berjenjang di setiap tingkat. Hal ini yang melibatkan banyak orang untuk melakukan penghitungan berjenjang. Rekapitulasi dari KPPS ke desa, desa ke kecamatan dan seterusnya hingga ke pusat. Kemungkinan penyelewengan dihitung oleh manusia di setiap level itu yang berisiko. Penghitungan berjenjang menyebabkan pula waktu yang dibutuhkan menjadi lama.

5.

Apa tujuan BPPT mengkaji e-Voting? BPPT itu terjun di mana swasta belum mengembangkan. e-Voting ini memang sudah ada beberapa kajian tapi belum ada yang sampai kick off menunjukkan suatu keluaran, tetapi selain dari hal itu, BPPT mengkaji eVoting dengan latar belakangnya pada saat kita mempunyai program UGOS dan di situ kita pernah membahas mengenai e-Kiosk serta kaitan dengan pemanfaatan e-KTP. Di samping kita juga harus terjun di bidang-bidang yang tidak umum serta posisi BPPT sebagai lembaga pemerintah yang mungkin dengan hal-hal seperti ini bisa dikoordinasikan dengan KPU. Itu sejarahnya kenapa kita sampai ke e-Voting. Selain itu juga bisa dikatakan dari tahun 2004 dan 2009 kita juga sudah terjun membantu KPU. Hal itu kita anggap sebagai poin tambahan.



97 6.

Apa saja yang sudah BPPT kembangkan untuk e-Voting? Sudah berapa jauh pengembangannya? Bagaimana rencana penerapannya ke depan? Rencana penerapan itu maksudnya sosialisasi bahwa TIK bisa digunakan di mana saja dan kalau menurut saya e-Voting itu penting dan strategis karena awalnya dari demokrasi kita penyelenggaraan negara di pemilihan umum. Jadi kalau menurut saya, BPPT memang harus kaji itu. Pengembangan eVoting bertahap dari kecil ke besar, jadi dari pemilukada terlebih dahulu baru ke nasional. Pengembangan dari yang model PC All In One dengan aktivasi melalui keyboard lalu berkembang menjadi barcode dan terakhir pakai smart card berbasis windows sistemnya, ada yang berbasis Android dan ada sebagian yang open source juga. Selain itu, ada sistem embedded itu bekerja sama dengan PT. Versatile, Bandung. Embedded sudah sampai versi 2 pakai linux. Embedded sudah dibuat untuk orang cacat, ada braille dan ada untuk hearing aid.

7.

Seberapa penting e-Voting diterapkan? Penting, e-Voting untuk mendukung pemilihan umum, pemilu itu adalah hulunya penyelenggaraan negara kalau dari awalnya pemilu sudah tidak baik bagaimana penyelenggaraan di ujungnya. E-voting itu cuman hasilnya saja walaupun yang lainnya seperti DPT lalu penentuan partai, calon itu juga penting tapi di pemilihannya itu sendiri hasilnya yang benar-benar mencerminkan demokrasi. Hulunya penyelenggaraan negara ditentukan di situ untuk lima tahun ke depan, salah pilih ya akan salah ke depannya .

8.

Apa saja peranan e-Voting pada penyelenggaraan pemilu? Meningkatkan kualitas hasil pemilihan umum karena lebih bagus tidak ada penyelewengan atau manipulasi hasil suara. Adanya audit trail pada sistem berfungsi untuk merekam dan memeriksa apakah sistem tersebut secara Universitas Indonesia


98 sengaja dimanipulasi atau tidak. Pengecekan sistem lebih mudah dibanding dengan mencari orang karena akan lebih sulit untuk diketahui jika dia menyembunyikan atau menyelewengkan data . Wawancara 2 Narasumber

: Faisol Ba’abdullah, M. Eng

Jabatan

: Chief Engineer Program e-Voting

Tanggal

: 9 September 2013

Tempat


1.

Seberapa penting e-Voting diterapkan? Dilihat dari tujuan dikembangkan e-voting itu sendiri, banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan e-Voting.

Pertama e-Voting bisa

mempercepat hasil perolehan suara, kalau yang saat ini dengan model yang konvensional, perolehan suara secara nasional itu bisa diperoleh dalam waktu tiga puluh hari maksimum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 pasal 66 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalau kita lihat lamanya waktu diperlukan secara konvensional itu banyak sisi negatifnya. Bisa saja dalam jangka waktu yang lama itu ada pihak-pihak tertentu yang bermain disana terhadap hasil perolehan. Masyarakat juga tidak memperoleh informasi resmi terkait hasil perolehan dalam jangka waktu yang lama. e-Voting juga dapat digunakan untuk memperkecil kalau misalnya ada pihak-pihak tertentu yang mau “bermain” dengan hasil pemilu, dengan e-Voting hal seperti itu bisa dipersulit . Faktor keamanan dengan eVoting bisa ditingkatkan. Lalu, literasi masyarakat juga akan meningkat melalui teknologi e-Voting. Penggunaan TI pada pemilihan umum Universitas Indonesia


99 merupakan suatu inovasi baru yang memperkenalkan kepada masyarakat bahwa teknologi dapat dimanfaatkan dimanapun dan kapanpun termasuk pada penyelenggaraan pemilihan umum . Dari sekian banyak manfaat itu saya rasa e-Voting cukup signifikan untuk bisa diterapkan di pemilu Indonesia walaupun mungkin tidak sekaligus secara nasional seluruhnya menggunakan e-Voting. Tidak bisa langsung serempak seperti itu, mungkin bisa dimulai dari pemilukada suatu kabupaten atau bahkan dari pemilihan kepala desa seperti yang kita lakukan sekarang itu bisa sebagai tahapan untuk implementasi e-Voting secara nasional. 2. Apa tujuan BPPT mengembangkan e-Voting? Selain dari manfaat-manfaat tadi, sampai saat ini teknologi e-Voting masih boleh dibilang dikuasai oleh pihak asing. Belum ada industri nasional yang fokus pada masalah e-Voting atau kepemiluan. Kalau misalnya nanti DPR mengesahkan bahwa e-Voting itu bisa dipakai dan teknologi kita tidak siap untuk nasional itu percuma saja, yang bermain juga pihak asing. Kita tahu skala e-Voting jika diterapkan akan sangat besar. Kalau industri nasional kita tidak bisa berperan disitu akan sayang sekali. Tujuan kita di situ tadi untuk mempersiapkan industri nasional juga mempersiapkan standar-standar yang harus dipakai, persiapannya seperti apa. Itu fungsi BPPT kalau kita serahkan semuanya katakanlah ke KPU misalnya, saya yakin juga mereka tidak siap untuk itu. 3. Apa saja peranan e-Voting pada penyelenggaraan pemilu? Kalau kita lihat e-Voting itu hanya mengganti metode/cara pemilihan. Jadi, aspek penyelenggaraan pemilunya sendiri boleh dibilang seperti biasa. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, luber jurdil itu semua masih harus diterapkan juga walaupun dengan menggunakan e-Voting . Cara memberikan suaranya itu dengan menggunakan e-Voting, tetapi penggantian metode atau cara

pemilihan

ini

akan

berpengaruh

besar

terhadap

masyarakat.

Sosialisasinya harus diterapkan dan harus jauh-jauh hari. Kemudian, Universitas Indonesia


100 masyarakat juga mungkin belum familiar dengan teknologi e-Voting. Hal-hal seperti itu yang harus disiapkan jauh hari dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian, faktor tadi bahwa e-Voting dapat mempercepat penyajian hasil perolehan suara, hal itu juga harus dipertimbangkan kesiapannya dari penyelenggaraan itu sendiri. Saya rasa itu. Lalu, aspek yuridisnya juga dipertimbangkan, keamanan data dalam proses penyelenggaraan pemilu perlu dipertimbangkan. 4.

Kelemahan apa sajakah yang selalu ada di setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia? Kalau dalam pemilu konvensional, kelemahannya adalah hasil perolehan suara itu harus dihitung secara berjenjang dan disampaikan secara nasional butuh waktu yang lama sekitar tiga hingga empat minggu . Kemudian, kita tahu wilayah geografis kita sangat luas dan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu pasti susah dan ada permainan-permainan disitu juga tidak mudah untuk dikontrol. Kemudian penyebaran/distribusi logistik itu juga menjadi permasalahan.

5.

Apakah e-Voting mampu mengatasi kekurangan pada penyelenggaraan pemilu? Ya seperti yang saya bilang tadi, e-Voting membantu percepatan hasil dan mengurangi kecurangan dalam pemilu .

6.

Mungkinkah data tetap bisa dimanipulasi ketika menggunakan eVoting? Kemungkinan selalu ada, pasti orang akan mencari cara untuk bisa memanipulasi hasil e-Voting, tetapi beberapa kemungkinan ini bisa diatasi dengan teknologi untuk mencegah itu, yakni penggunaan enkripsi untuk pengiriman data dan pengiriman perangkat, akan tetapi tetap ada yang tidak bisa ditangani dengan teknologi dan itu penangangan oleh tata kelola, SOP, aturan, regulasi, dll. Itu yang harus dilakukan dan mana yang bisa ditangani oleh teknologi, mana yang harus ditangani oleh tata kelola atau regulasi. Universitas Indonesia


101 Contoh yang paling drastis adalah ketika ada orang yang masuk ke TPS, teknologi tidak ada masalah, perangkat tidak ada masalah, tetapi orang ini memang berniat tidak baik. Dia bilang saya memilih partai A tapi yang muncul partai B dan itu dia suarakan. Kita tidak bisa membuktikan dia memilih partai A, kalau kita membuktikan secara teknologi dia memilih A berarti sistem kita tidak benar karena itu bisa mengkaitkan antara pemilih dengan hasil pilihannya. Tidak ada cara untuk memastikan benar bahwa dia memilih A. Ketika itu dia suarakan, dan itu ada di lima atau sepuluh TPS di daerah itu, hasil tidak akan dipercaya. Dalam mengantisipasi hal-hal seperti itu, regulasi harus diperketat, audit dari sistem itu harus benar-benar dilakukan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem juga meningkat. Kalau sudah tercatat A tidak mungkin sistem mencatat yang lain. Ada beberapa model yang kita gunakan, seperti sekarang ini dengan smart card di-generate oleh panitia, pemilih diberikan kartu untuk mengaktifkan mesin dengan menggunakan smart card itu tadi. Panitia juga bisa mengenerate beberapa kali dan tidak ada yang kontrol, misalnya bisa generate sepuluh kali dan secara fiktif dia bisa menyuruh siapapun untuk melakukan pemilihan di mesin e-Voting. Jadi, ada lubang disitu jika kita menggunakan aktivasi oleh panitia. Salah satu cara aktivasi bisa menggunakan biometric, berarti si pemilih yang langsung melakukan aktivasi ke mesin. Faktor manipulasi oleh panitia bisa dikurangi, tetapi ada kendala juga karena dengan biometric itu ada kemungkinan pilihan kita dengan data jati diri kita (data biometric) bisa dihubungkan. Penggunaan smart card yang sekarang sering dipakai untuk simulasi dan penerapan ke daerah. Kita sedang kaji yang menggunakan biometric kalau nanti misalnya dengan e-KTP bisa diterapkan. 7.

Adakah kemungkinkan hasil suara yang terekam di sistem hilang atau tidak berhasil tersimpan? Kemungkinan itu kecil dan karena kita menggunakan VVPAT/struk kertas itu bisa disandingkan nanti. Jadi, misalnya perangkat e-Voting rusak, penyimpanan hasil tidak disimpan di hard disk mesin itu, tetapi disimpan di media terpisah dengan flash disk. Kita bisa simpan data di situ. Kalau mesin Universitas Indonesia


102 itu rusak, flash disk itu bisa dipasang di mesin lain dan pemilihan tetap bisa langsung dilanjutkan. 8.

Bagaimana jika data tidak bisa terkirim ke pusat karena jaringan internet terputus atau hilangnya sinyal? Pengiriman data ke pusat bisa dilakukan di berbagai tempat, tidak hanya di TPS itu. Kalau di TPS tidak ada sinyal, jaringan internet terputus itu bisa saja dilakukan di kecamatan, tempat yang ada sinyalnya. Data bisa dibawa di dalam flash disk. Dikirim dari TPS lain yang ada jaringan dan sinyal baik juga tidak masalah karena datanya sendiri sudah ada identifikasi data TPS jadi tidak mungkin tercampur.

9.

Standar apa yang digunaan dalam pengembangan sistem? Mengapa dalam pengembangannya menggunakan standar Eropa? Standar yang digunakan mengikuti standar umum yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Selain itu, ada standar-standar e-Voting, tetapi sifatnya bukan standar internasional, misalnya Eropa punya standar dan aturan penyelenggaran di Eropa, itu merupakan kesepakatan antara mereka. Begitu juga dengan Amerika yang memiliki aturan tersendiri. Jadi bukan standar yang disahkan oleh ISO. Kalau kita mengacu kepada standar Eropa dan Amerika karena di Indonesia sendiri belum memiliki standar tersebut atau acuan yang bisa kita gunakan. BPPT ke depannya adalah membuat acuan e-Voting di Indonesia. Lalu BPPT akan merekomendasikan ke KPU karena yang mengeluarkan pasti KPU. Jadi, standar e-Voting Indonesia itu jadi acuan bagi industri untuk membuat perangkat yang harus memenuhi acuan yang ditetapkan oleh KPU. Penyelenggaraannya juga mengacu terhadap standar tersebut. Kenapa memilih standar Amerika dan Eropa karena referensi yang kita dapatkan memang itu dan rasanya itu memenuhi karena cukup bagus sebagai referensi, yakni standar Amerika tahun 1991 dan Eropa tahun 2004/2005.



103 10. Di daerah mana saja uji coba e-Voting telah dilaksanakan? Ada beberapa tahap, simulasi e-Voting di Pandeglang tahun Desember 2010 pertama kali, lalu di Bengkulu, Gorontalo itu simulasi yang bersamaan dengan pemilukada, kemudian Bantaeng. Ini paling banyak simulasinya 42 TPS April 2013. Simulasi yang sifatnya demo yang diikuti oleh beberapa peserta tapi tidak bersamaan dengan pemilukada sudah banyak ada di Aceh, Pasuruan, Tegal, Bali. Kemudian, ada lagi yang bukan uji coba tapi ke penerapan e-Voting pemilihan kepala desa, yaitu di Boyolali Maret 2013, lima kepala desa secara penuh yang menyelenggarakan pihak pemkab sebagai fasilitator, ada panitia desa, BPPT mendampingi secara teknis. Kemudian dilakukan juga di Pemkab Jembrana, pemilihan kepala desa Juli 2013 di satu desa dan ada lagi rencana pemilihan pakai e-Voting di satu desa di Jembrana. BPPT juga sebagai pendamping teknis. 11. Dampak apa yang terjadi di masyarakat terhadap uji coba e-Voting? Dalam melakukan uji coba e-Voting, kita juga melakukan survei dan masyarakat itu kita survei ada pertanyaan mengenai seberapa mudahkah eVoting, seberapa jauh mengenal e-Voting, tingkat pendidikannya, usia, dll. Kalau dilihat dari hasil survei itu, persentase terbesar menyatakan mudah dan menyatakan layak untuk dipergunakan dalam pemilihan kepala daerah. Walaupun mereka sendiri dengan pertanyaan apakah sudah mengenal eVoting, sebagian besar belum tahu. Jadi dengan pertama kali menggunakan, mereka menjawab itu mudah. Hanya memang ada kendala yang dialami di lapangan. 12. Kendala apa yang dirasakan pada saat melakukan simulasi di daerah? Kendala utama kalau di daerah-daerah seperti Pandeglang, Bantaeng yang bukan daerah perkotaan adalah bahasa. Walaupun sudah menggunakan bahasa Indonesia, ternyata mereka lebih suka bahasa daerah. Dalam memberi penjelasan, kalau kita tidak mengerti bahasa daerah itu susah. Kita coba melibatkan oleh orang setempat, itu pun di Bantaeng juga masih masalah karena kita melibatkan Unhas yang mana bahasa daerah Makassar pun berbeda dengan Bantaeng. Jadi, kita harus minta bantuan orang lokal di sana, Universitas Indonesia


104 akan tetapi dengan e-Voting sebenarnya aplikasi bisa multibahasa sehingga kita atur sistem untuk daerah sana kecuali kalau mereka tidak bisa baca tulis itu yang sulit. Minimal interaktif dengan gambar. Satu kendala lainnya di daerah itu adalah setelah milih ada konfirmasi. Itu yang susah. Orang memilih dianggap sudah selesai dan untuk melakukan konfirmasi pilihan kadang membuat orang menjadi bingung. Ketika sudah selesai memilih, mereka sudah langsung keluar. Kalau mengacu standar, konfirmasi itu harus. Jadi tidak bisa langsung pilih langsung selesai. 13. Bagaimana cara melakukan distribusi alat ke daerah pelosok? Adakah hambatan? Ada mobil kecil yang bisa membawa perangkat ke sana, tetapi kalau kita lihat seperti di Filipina mereka melakukan pemilu secara nasional dengan perangkat yang diangkut dengan kuda untuk daerah yang benar-benar terpencil. Wawancara 3 Narasumber

: Ir. Kusnanda Supriatna

Jabatan

: Project Manager Program e-Voting

Tanggal

: 26 September 2013

Tempat


1. Apa permasalahan yang sering muncul pada pemilu konvensional? Sisi

masyarakat

ketidakpercayaan

yang

melakukan

pemilu

secara

konvensional, yaitu dalam tahap penghitungan . Dari pihak masyarakat merasa banyak manipulasi yang terjadi dengan teknik konvensional. Itu kendala sangat besar karena salah satunya adalah tidak adanya transparansi antara hasil yang didapat di TPS dengan hasil yang dilaporkan di pusat. ePemilu dengan e-Voting yang menjadi bagiannya menjelaskan hasil akhir harus terlihat dari data KPU bahwa TPS ini nilainya berapa. Itu yang sampai sekarang belum terlaksana. Kalau dari pihak pelaksana maksudnya yang ikut Universitas Indonesia


105 seperti caleg juga sampai sekarang belum bisa diakomodasikan bahwa dia dapat suaranya berapa banyak yang real di TPS. Saat ini, e-Rekapitulasi yang merupakan bagian dari e-Voting berusaha menyajikan sampai level TPS dilihat oleh masyarakat dan peserta pemilu. Salah satunya caleg-caleg. Itu yang sampai sekarang tidak bisa dicakup oleh pemilu konvensional dan tidak mungkin bisa. Harus dengan cara elektronik pemilu dilaksanakan dan salah satunya adalah e-Voting. Kalau saya pikir, itulah yang benar-benar diharapkan masyarakat, contoh yang waktu di Bogor beberapa hari untuk melakukan sekitar 800.000 pemilih butuh waktu hampir dua minggu untuk merekap hasil. Banyak yang ribut pada saat rekap itu dilaksanakan, mulai dari TPS, kecamatan hingga pusat banyak sekali kasus-kasus yang timbul sehingga pengeluaran yang banyak terjadi adalah menempatkan orang-orang dan penghitungan-penghitungan tandingan. Jadi, banyak orang yang sengaja menghitung langsung karena tidak percaya. Kalau e-Voting sudah maksimum saya yakin quick count tidak akan banyak lagi. Para peserta pemilu sendiri, misalnya partai tidak akan buat quick count karena sudah percaya. Masalahnya juga sekarang masyarakat lebih percaya pada penghitungan yang di luar KPU itu juga menjadi problem sendiri karena sebenarnya yang resmi itu KPU. Itu menurut saya yang masalah pemilu konvensional yang benarbenar berasa di masyarakat. Selain itu juga, waktu penghitungan dan biaya bisa ditekan dengan e-Voting. 2. Apa perannya e-Voting? Mendongrak waktu dan transparansi data . 3.

Bagaimana e-Voting membuat menjadi transparansi? Menyajikan secara cepat ke publik melalui internet hasilnya . Harapannya tiap TPS itu hasilnya sama jika dilihat pada saat di TPS langsung dan ketika sampai di pusat. Saat ini lagi dilakukan kajian mengenai pengiriman melalui SMS, USSD bekerja sama dengan Indosat. Tujuannya memang untuk mengetahui berapa banyak hasil suara yang tiap satu TPS sampai ke pusat. TPS itu ujung-ujungnya berhubungan dengan parpol dan ke wakil rakyat Universitas Indonesia


106 kalau pemilihan DPD/DPRD, sedangkan pilpres tentunya ke presiden. Permasalahannya adalah memang tidak samanya data hasil di TPS dan pada saat di pusat. Pusat sebenarnya hanya merekap, tetapi harus ada bukti penunjang yaitu per TPS. Itu yang selalu bermasalah di pemilu kita. Waktu yang lama bisa dipotong. Selain itu, dengan e-Voting diharapkan sudah 30% hari pertama masuk ke pusat. Sebenarnya ujung dari penyelenggaraan e-Voting adalah keberterimaan hasil pemilu di masyarakat. Kualitas hasil pemilu. Paling ideal adalah TPS kirim secara langsung hasilnya ke pusat. 4. Bagaimana dampak masyarakat terhadap uji coba e-Voting? Diliat dari hasil survei positif. Positif responnya terhadap hasil dan kepercayaan masyarakat menggunakan alat. Waktu yang paling signifikan. Setengah jam kemudian bisa selesai, contohnya waktu pildes di Boyolali. Itu bisa memangkas biaya panitia makan dan lembur untuk menghitung hasil suara. Hampir tidak ada keluhan dan resistensi masyarakat. Kalau partai mengejarnya bukan kualitas hasil biasanya ke kualitas sistem.



UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS MANFAAT INVESTASI E-VOTING PADA PENYELENGGARAAN PEMILU NASIONAL: STUDI KASUS PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents