PROPOSAL PENELITIAN
PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA), PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA APARATUR TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen)
Diajukan oleh : ZHELFYANUS MANGAPATI ……………….. Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi
UNIVERSITAS CENDERAWASIH 2014
0
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar belakang Menurut UU No 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah membawa dampak perubahan yang baik dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Waropen, pembangunan telah dilakukan
diberbagai
bidang
meliputi
:
pembangunan
ekonomi,
pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Waropen yang merupakan daerah pemekaran kabupaten Yapen Waropen yang ditetapkan dalam UU no. 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245). Organisasi pemerintah (government organization) merupakan salah satu bentuk dari berbagai bentuk organisasi nirlaba. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan masyarakat luas. Tujuan yang ingin dicapai biasanya peningkatan keamanan dan kenyamanan mutu pendidikan, mutu kesehatan, dan keimanan. Segala aktivitas tersebut dilakukan semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan sangat ditentukan oleh kemampuan atau kompetensi para pegawai pengelola keuangan. Indikator keberhasilan pengelolaan keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator misalnya Penetapan Perda APBD dan Perda P-APBD tepat waktu, Kualitas
1
Pendapatan diukur dengan total PAD terhadap total Pendapatan, Kualitas Belanja diukur dengan total Belanja untuk kesejahteraan masyarakat terhadap total Belanja, Tingginya prosentase realisasi APBD dan rendahnya SiLPA dan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu serta indikator pokok keberhasilan adalah peningkatan Kualitas Opini BPK atas LKPD yang meningkat. Indikator-indikator lainnya kalau dijalankan dengan ketentuan yang berlaku tentunya opini BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Menjadi tugas Biro Pengelolaan Keuangan, Inspektorat dan seluruh SKPD dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk mengupayakan LKPD beropini WTP (Utomo, 2012) dalam Sari Erna, Aprila Nila dan Saiful, 2013. Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan
kemajuan
teknologi
informasi
untuk
meningkatkan
kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Sistem akuntansi berfungsi sebagai mekanisme, prosedur kerja dan alat kontrol dalam pengelolaan keuangan. Agar semua pelaksana keuangan daerah mampu mengelola keuangan harus memahami sistem akuntansi, oleh sebab itu pemahaman pengelola keuangan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Hal ini akan menunjang pengelola keuangan daerah dalam menyajikan laporan keuangan daerah. Semua Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan diharuskan memiliki sumberdaya aparatur yang benar-benar memahami sistem akuntansi pemerintahan dan penatausahaan keuangan daerah. Sesuai dengan visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan
2
menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi
Pengawasan
memandang
perlu
Bidang untuk
Penyelenggaraan
memfasilitasi
Keuangan
Pemerintah
Daerah
Daerah, dalam
mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya good governance. Menurut (Widjaja, 1995) bahwa aparat (aparatur) adalah keseluruhan organ pemerintahan atau pejabat negara serta pemerintahan negara yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan negara kepadanya. Untuk itu sumber daya dalam organisasi pemerintah sering disebut “aparatur”
yaitu
pegawai
negeri
yang
melaksanakan
tugas-tugas
kelembagaan. (Siagian, 2003), mengatakan bahwa baik untuk menghadapi tuntutan sekarang maupun dan terutama untuk menjawab masadepan, pengembangan sumberdaya aparat merupakan keharusan mutlak. (Mardiasmo, 2003) menjelaskan bahwa kemampuan berasal dari kata job competency yaitu kemampuan dan kerja. Arti kemampuan yaitu kemampuan melakukan segala aktivitas secara optimal dengan segenap potensi yang dimiliki oleh manusia berupa tenaga, pikiran, perasaan dan kemauan untuk menghasilkan suatu aktivitas yang bermanfaat. Pekerjaan berarti bentuk aktivitas kerja yang dilakukan untuk mendapatkan suatu manfaat dan nilai dari aktivitas tersebut. Jadi, kemampuan adalah segala aktivitas yang dilakukan secara optimal yang melibatkan tenaga, pikiran, perasaan dan kemauan untuk melakukan aktivitas tersebut dalam menghasilkan manfaat dan nilai manfaat atas apa yang dikerjakan. (Sztompka, 2003), menjelaskan bahwa kemampuan bekerja dari individu SDM yang bekerja dalam organisasi kerja dengan dinamika kerja yang kompleks dan penuh dengan persaingan untuk menunjukkan kemampuan yang unggul dan menguntungkan yang tercermin dari kemampuan individu.
3
Penelitian Ridwan (2009) mengenai Pengaruh penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada SKPD pemerintah Indramayu) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Sari Erna, Saiful, Aprila Nila (2013) mengenai Pengaruh pemahaman sistem akuntansi pemerintahan dan penatausahaan keuangan daerah terhadap kinerja pengelola keuangan daerah (Studi pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu) menunjukkan bahwa pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelola keuangan daerah. 1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Waropen.
1.3
Persoalan Penelitian Berpijak dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan? 2. Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan? 3. Pemahaman Sumber Daya Aparatur berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)? 4. Pemahaman Sumber Daya Aparatur berpengaruh terhadap Pemahaman Akuntansi Pemerintahan? 5. Pemahaman Sumber Daya Aparatur berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan?
4
1.4
Tujuan Penelitian Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. b. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Sistem
Akuntansi
Pemerintahan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. c. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Sumber Daya Aparatur terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). d. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Sumber Daya Aparatur terhadap Pemahaman Akuntansi Pemerintahan. e. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Sumber Daya Aparatur terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan 1.5
Manfaat Penelitian Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain : a. Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peningkatan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), peningkatan pemahaman
akuntansi pemerintahan dan pembinaan sumber daya
aparatur untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten waropen. b. Bagi Universitas Cenderawasih Papua Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Pemahaman
Akuntansi Pemerintahan
dan Sumber Daya Aparatur terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah secara lebih mendalam. c. Bagi Peneliti. Penelitian ini dapat berguna sebagai sarana belajar untuk lebih memahami permasalahan yang menjadi topik kajian. 1.6
Gambaran Obyek Penelitian 1.6.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah
5
Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Waropen terletak pada posisi 1350 93’ 00” – 1370 42’ 00”BT dan 30 35’ 00” – 20 12’ 00” LS. Secara geografis, Kabupaten Waropen berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Yapen di bagian utara, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai di bagian selatan, Kabupaten Nabire di bagian barat dan Kabupaten Mamberamo Raya di bagian timur. Kabupaten Waropen secara keseluruhan memiliki luas wilayah 22.004,87 Ha. Wilayah terluas dimiliki oleh Distrik Kirihi dengan luas mencapai 8,40 persen dari total luas wilayah kabupaten ini selain luas Hutan Negara yang mencapai 60,84 persen dari total luas kabupaten ini. 1.6.2
Topografi Secara umum, wilayah Kabupaten Waropen memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Distrik yang memiliki topografi dataran tinggi adalah Distrik Kirihi dengan ketinggian 1.350 meter di atas permukaan laut. Kesembilan distrik lainnya selain Distrik Kirihi merupakan distrik-distrik yang memiliki topografi dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 11,67 meter di atas permukaan laut. Kampung-kampung di Kabupaten Waropen memiliki topografi berupa hamparan, yaitu sebanyak 61 kampung, berupa lembah sebanyak 22 kampung, berupa puncak sebanyak 3 kampung dan berupa lereng sebanyak 1 kampung.
Gambar 1.1 Persentase Topogarfi Kampung-Kampung di Kabupaten Waropen
Sumber : BPS Kab. Waropen “Waropen Dalam Angka 2013”
6
Gambar 1.2 Luas Wilayah Kabupaten Waropen Menurut Distrik
Sumber : BPS Kab. Waropen “Waropen Dalam Angka 2013” 1.6.3
Visi dan Misi Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Waropen untuk Periode Tahun 2011 – 2015 disusun berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Hal-hal tersebut disebabkan karena visi dan misi serta program Kepala Daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD Kabupaten Waropen. Visi dan Misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dijabarkan secara efektif. Dalam periode pembangunan Kabupaten Waropen tahun 2011 – 2015, Visi pembangunan Kabupaten Waropen adalah : a)
Visi : “Di tahun 2015 Kabupaten Waropen, maju dan sejahtera menuju kemandirian”
Dari rumusan visi tersebut diatas terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu : Kabupaten Waropen yang maju, rakyat sejahtera, mandiri.
7
1. Kabupaten Waropen Maju, dimana aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar terus meningkat. Adanya pembangunan jalan untuk menerobos isolasi daerah. Transportasi lancer, arus barang dan jasa serta penumpang terus meningkat. 2. Rakyat Waropen yang Sejahtera merupakan refleksi dari tingkat kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Kondisi tersebut di tandai dengan aksebilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,
meningkatnya
IPM
terutama
rakyat
di
kampung-kampung. 3. Kemandirian dimana masyarakat Waropen harus bekerja keras, rajin, memiliki kemampuan, memiliki daya saing, adanya pembinaan dari pemerintah, memanfaatkan setiap peluang untuk memperbaiki kehidupannya. Oleh karena itu diharapkan seluruh stakeholder (Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Toga, Todat, Todas dan seluruh rakyat Kabupaten Waropen) bahu-membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan Kabupaten Waropen yang maju, sejahtera menuju kemandirian. b)
Misi Misi kita pada 5 (lima) tahun nanti adalah mengupayakan yang
kita harapkan dapat menjadi kenyataan. Membangun yang dicitacitakan merupakan suatu pekerjaan dan tanggung jawab yang besar, dan komitmen dari semua pihak untuk bersungguh-sungguh melaksanakannya. Yang kita inginkan itu tidak bisa kita capai tanpa perjuangan dari semua pihak. Diharapkan masyarakat, pemerintah dan kalangan dunia usaha harus memiliki pemahaman dan tekad yang satu untuk membangun Kabupaten Waropen yang maju, sejahtera menuju kemandirian. Berdasarkan Visi Kabupaten Waropen Tahun 2011-2015, yaitu : “Kabupaten Waropen yang maju, sejahtera, menuju kemandirian” maka dirumuskan Misi Kabupaten Waropen Tahun 2011-2015 sebagai berikut :
8
1.
Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastruktur) sampai ke wilayah terpencil, meliputi prasarana perhubungan/transportasi kepada(darat, laut, sungai dan udara), ketersediaan air bersih, ketersediaan energi listrik, ketersediaan sistim telekomunikasi, ketersediaan rumah
2.
dan lingkungan yang bersih. Mewujudkan sumber
daya
manusia
yang
berkualitas melalui peningkatan aksebilitas dan kualitas 3.
pelayanan pendidikan dan kesehatan serta ketenagakerjaan. Memperkuat struktur ekonomi rakyat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat serta penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan tetap
4.
memperhatikan aspek lingkungan. Melakukan revitalisasi
dan
refungsionalisasi
lembaga-lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen dan Lembaga Masyarakat menuju tata kelola pemerintahan daerah yang bersih/bebas KKN, transparan dan profesional yang 5.
berorientasi pada pelayanan publik. Peningkatan pembangunan
kampung
untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat di kampung. 1.6.4
Pemerintah Kabupaten Waropen Kabupaten Waropen terdiri dari 10 (sepuluh) Distrik dengan 87 kampung/kelurahan. Dilihat dari komposisi jumlah kampung, Distrik Walani merupakan distrik yang mempunyai jumlah kampung terbanyak mencapai 16 kampung. Sedangkan distrik dengan kampung paling sedikit adalah Distrik Masirei dan Risei Sayati yang memiliki masing-masing 6 kampung. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009 jumlah keanggotaan DPRD Kabupaten Waropen sebanyak 20 (dua puluh) orang. DPRD Kabupaten Waropen terdiri dari 3 (tiga) fraksi, yaitu Fraksi Damai Sejahtera, dengan wakilnya sebanyak 4 (empat) orang, Fraksi Partai Golkar, dengan wakilnya sebanyak 4 (empat) orang dan Fraksi Gabungan yang jumlah anggotanya 12 (dua belas) orang. Jumlah pegawai negeri sipil yang
9
bekerja di Lingkungan PEMDA Kabupaten Waropen pada tahun 2009 sebanyak 1,165 pegawai, dimana jumlah PNS laki-laki sebanyak 871 orang dan PNS perempuan sebanyak 294 orang. Sedangkan jika berdasarkan latar belakang pendidikan PNS, ternyata paling banyak pegawai yang berlatar belakang pendidikan SMA sebanyak 675 orang, lalu yang berlatar belakang pendidikan S1 sebanyak 269 orang, yang berlatar belakang pendidikan Diploma sebanyak 156 orang, lalu yang berlatar belakang pendidikan SMP sebanyak 41 orang, yang berlatar belakang pendidikan SD sebanyak 13 orang, dan yang berlatar belakang pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 12 orang. 1.6.5
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Waropen terbagi atas Urusan Wajib 33 SKPD dan Urusan Pilihan 6 SKPD dengan rincian sebagai berikut : a. Urusan Wajib 1. Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika 6. Kantor Lingkungan Hidup 7. Dinas Kependudukan Catatan Sipil & Tenaga Kerja 8. Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana 9. Dinas Kesejahteraan Sosial & Pemukiman 10. Dinas Kebudayaan & Pariwisata 11. Badan Kesatuan Bangsa Politik & Perlindungan Masyarakat 12. Sekretariat Daerah 13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 14. Dinas Pendapatan Daerah 15. Inspektorat 16. Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah 17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18. Badan Kepegawaian, Pendidikan & Latihan 19. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 20. Distrik Risei Sayati 21. Distrik Kirihi 22. Distrik Inggerus 23. Distrik Urei Fasei 24. Distrik Waropen Bawah 25. Distrik Oudate 26. Distrik Demba 27. Distrik Walani
10
28. Distrik Wapoga 29. Distrik Masirei 30. Distrik Soyoi Mambai 31. Distrik Wonti 32. Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kampung 33. Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi b.
Urusan Pilihan 1. Dinas Pertanian 2. Badan Pelaksana Penyuluh 3. 4. 5. 6.
Pertanian,
Perikanan
&
Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Pertambangan & Energi Dinas Kelautan & Perikanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM
11
BAB II LANDASAN TEORITIS 2.1
Telaah Pustaka 2.1.1 Kinerja Pengelola Keuangan Daerah Kinerja pengelola keuangan daerah adalah prestasi kerja atau performance para aparatur pegawai pemerintah daerah dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya khususnya dalam
pengelolaan
keuangan
daerah
sesuai
dengan
aturan
perundang-undangan yang berlaku dan tujuan program/kegiatan yang telah ditetapkan (Mahoney et.al, 1963 dalam Ratih, 2012). Dengan demikian, kinerja pengelola keuangan daerah adalah suatu hasil yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja
aparatur/pegawai
pengelola
keuangan
daerah
dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan standar atau persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya seperti aturan perundangan-undangan dan aturan lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Kinerja (prestasi kerja) pengelola keuangan daerah adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang aparatur/pegawai pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Indikator kinerja pengelola keuangan pemerintah yaitu Kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, Pengawasan superior, Efektifitas biaya, Pengaruh rekan kerja (Astuti 2008). Menurut Dessler (1997) dalam Nasaruddin (2008) indikator yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan/pegawai adalah: 1) Kualitas kerja, mengacu pada pekerjaan yang telah sesuai dengan prosedur, akurasi dan marjin kesalahan, serta kecakapan menjalankan perintah atasan; 2) Kuantitas Kerja, mengacu pada jumlah produksi atau hasil kerja dengan sistem pelayanan; 3) Kehadiran dan ketetapan waktu, mengacu pada ketetapan disiplin dan ketaatan jadwal kerja atau kehadiran sebagaimana yang telah ditugaskan; 4) Tanggungjawab kerja, mengacu pada pelayanan dan penyelesaian
12
tugas; 5) Ketepatan waktu kerja, mengacu pada penyelesaian tugas yang sudah ditetapkan; dan 6) Kerjasama dengan dengan rekan kerja. 2.1.2
Sistem Akuntansi Pemerintahan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD merupakan sistem informasi akuntansi bagi pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur
mulai
dari
proses
pengumpulan
data,
pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem Informasi Keuangan Daerah diharapkan
dapat
mempermudah
pelaksanaan
pengelolaan
penatausahaan keuangan oleh setiap SKPD. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban (Bastian, 2006). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Maulidah, 2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan ketentuan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah minimal meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi asset, dan prosedur akuntansi selain kas.
13
2.1.3
Penatausahaan Keuangan Daerah Pada tahap penatausahaan keuangan daerah dilakukan penatausahaan
terhadap
pendapatan,
belanja,
pembiayaan,
asset/kekayaan dan kewajiban daerah dengan berbagai ketentuan, prosedur, dokumen dan lainnya untuk memberikan pengelolaan yang baik terhadap keuangan daerah. Selanjutnya hasil dari penatausahaan adalah
dilakukan
pertanggungjawaban
pengelolaan
keuangan
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Tahap
akhir
adalah
dilakukan
pemeriksaan
terhadap
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Penatausahaan
keuangan
daerah
berpedomaan
kepada
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang diperbaiki dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatakan bahwa penatausahaan keuangan daerah meliputi: 1) Penatausahaan penerimaan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); 2) Penatausahaan pengeluaran pada tingkat SKPD dan pada tingkat SKPKD. Penatausahaan
penerimaan
dilakukan
oleh
bendahara
penerimaan SKPD dengan menggunakan dokumen berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Setoran (STS), surat tanda bukti pembayaran, dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Selanjutnya, bendahara penerimaan SKPD menatausahakan penerimaan tersebut ke dalam: 1) Buku Kas Umum; 2) Buku Pembantu per Rincian Objek Penerimaan. 3) Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian (Permendagri 21 tahun 2011). Bendahara penerimaan wajib membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) administratif maupun fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sementara itu, penatausahaan pengeluaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan menggunakan dokumen
14
berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baik UP, GU, dan TU maupun LS, Nota Pencairan Dana (NPD), dan buktibukti pengeluaran yang sah lainnya. Selanjutnya, bendahara pengeluaran SKPD menatausahakan belanja tersebut ke dalam: 1) Buku Kas Umum Pengeluaran; 2) Buku Simpanan/Bank; 3) Buku Pajak; 4) Buku Panjar; 5) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek; 6) Register SPP-UP/GU/TU/LS. Pada akhir bulan, bendahara pengeluaran membuat SPj pengeluaran administratif maupun fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 2.1.4
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD
adalah
suatu
sistem
yang
mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah. Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Program SIMDA adalah Aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah
wajib
menyusun
laporan
keuangan
untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (reliable), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (input) dan menghasilkan informasi (output)
15
yang dapat digunakan oleh ,manajemen dalam pengambilan keputusan. 2.1.5
Sumber Daya Aparatur Menurut (Thoha, 2005) bahwa salah satu unsur penyelenggaraan memperoleh
pemerintahan
perhatian
dalam
yang
perlu
pelaksanaan
tata
kepemerintahan yang baik adalah penataan aparatur pemerintah yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi
pemerintahan,
sistem,
dan
penataan
manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini sumber daya pegawai (PNS). Pengembangan sumber daya manusia aparatur merupakan suatu langkah strategis dalam upaya menciptakan sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional, sinergis, dan berwibawa dalam proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Manajemen menurut (Hasibuan, 1996) bahwa manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.
memudahkan
Manajemen
terwujudnya
yang tujuan
baik
akan
perusahaan,
pegawai dan masyarakat. Dengan manajemen unsurunsur manajemen menjadi efektif dan efisien dalam penggunaannya. Sedangkan Sumber daya manusia merupakan elemen
utama
organisasi
dibandingkan
dengan
elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Membicarakan sumberdaya manusia tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan atau proses manajemen lainnya seperti
strategi
manajemen
dan
perencanaan,
pengembangan
pengembangan
organisasi.
16
Keterkaitan antara aspek-aspek manajemen itu sangat erat sekali sehingga sulit bagi kita untuk menghindari dari pembicaraan secara terpisah satu dengan lainnya. Manajemen
sumber
daya
manusia
bersifat
universal, untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi.
Sebagaimana
menyatakan manusia
bahwa,
menjadi
(Mangkunegara,
manajemen
penting
dan
sumber utama
2006) daya dalam
memperkuat pencapaian tujuan organisasi. Pengembangan SDM (development personnel) pada dasarnya merupakan kegiatan terpadu yang dilakukan manajemen dalam rangka meningkatkan nilai
tambah
pegawai
guna
meningkatkan
produktivitas organisasi dan sekaligus dalam rangka mempersiapkan pegawai untuk melaksanakan tugas pada jenjang yang lebih tinggi. Menurut (Martopo, 2004) bahwa dalam meningkatkan kualitas individu sumber daya manusia, pengetahuan sangat berperan dalam mempengaruhi tingkat kemampuan penerimaan inovasi, adopsi dan inisiatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu organisasi kerja. Menandakan bahwa pendidikan yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional merupakan salah satu pertimbangan yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan suatu penrekruitan individu sumber daya manusia yang berkualitas. (Mardiasmo, 2003) menjelaskan bahwa kemampuan berasal dari kata job competency yaitu kemampuan dan kerja. Arti kemampuan yaitu kemampuan melakukan segala aktivitas secara optimal dengan segenap potensi yang dimiliki oleh manusia berupa tenaga, pikiran, perasaan dan kemauan untuk menghasilkan suatu aktivitas yang bermanfaat. Secara umum aparatur dapat diartikan sebagai “alat negara”
17
2.1.6
Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 71 Tahun 2010 dalam menyatakan bahwa : “Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Sedangkan
menurut
Mahsun
&
Sulistiyowati
&
Purwanugraha (2011 : 92) dalam buku “Akuntansi Sektor Publik” menyatakan bahwa : “Laporan Keuangan Daerah adalah hasil proses akuntansi keuangan daerah yang berisi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal”. Dari uraian diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Laporan Keuangan merupakan gambaran/potret dari seluruh proses akuntansi yang disusun secara sistematis dengan mengacu pada prosedur akuntansi yang berlaku umum dalam satu periode akuntansi pada suatu organisasi.
2.2
Kerangka Pemikiran Program Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah Aplikasi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi berfungsi sebagai mekanisme, prosedur kerja dan alat kontrol dalam pengelolaan keuangan. Agar semua pelaksana keuangan daerah mampu mengelola keuangan harus memahami sistem akuntansi, oleh sebab itu pemahaman pengelola keuangan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Hal ini akan menunjang pengelola keuangan daerah dalam menyajikan laporan keuangan daerah. Aparatur adalah keseluruhan organ pemerintahan atau pejabat negara serta pemerintahan negara yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan tugas
18
dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan negara kepadanya. Untuk itu sumber daya dalam organisasi pemerintah sering disebut “aparatur” yaitu pegawai negeri yang melaksanakan tugas-tugas kelembagaan. Alur pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran Pemahaman Sumber Daya Aparatur
Pemahaman Sistem Akuntansi
Kinerja Pengelolaan Keuangan
Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda)
Sumber : Pemikiran peneliti 2014
H1 :
Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan.
berpengaruh
terhadap
Kinerja
H2 :
Pemahaman Penatausahaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan.
H3 :
Pemahaman Sumber Daya Aparatur berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan.
H4 :
Pemahaman Sumber Daya Aparatur berpengaruh terhadap Pemahaman Akuntansi.
H5 :
Pemahaman Sumber Daya Aparatur berpengaruh terhadap Pemahaman Penatausahaan Keuangan.
19
20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data 3.1.1. Jenis Data 1. Data Primer Berupa data yang peneliti peroleh dari obyek penelitian berupa Kuesioner. 2. Data Kuantitatif Data kuantitatif berupa data yang peneliti peroleh dari obyek penelitian berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2013 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2013. 3.1.2. Sumber Data 1. Data Internal Data internal yaitu data yang peneliti peroleh dari obyek penelitian
berupa
data
penatausahaan
keuangan
daerah
Kabupaten Waropen, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2013 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2013. 2. Data Eksternal Data eksternal yaitu data yang peneliti peroleh dari luar obyek penelitian berupa literatur, dokumen, buku maupun media elektronik terkait obyek penelitian. 3.2. Populasi dan Sampel 3.2.1. Populasi Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 39 (tiga puluh sembilan) Satuan Kerja Pemerintah. 3.2.2. Sampel Sampling atau sampel berarti contoh atau sebagian dari seluruh individu yang menjadi obyek penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli.
21
3.2.3. Satuan Pengamatan dan Satuan Analisis 1. Satuan Pengamatan Satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah 39 (Tiga Puluh Sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Waropen. 2. Satuan Analisis Satuan Analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen. 3.3. Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner guna memperoleh data primer. Menurut Sugiyono (2012: 199) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada reponden untuk dijawabnya. Dalam setiap penelitian diperlukan kemampuan memilih dan menyusun teknik serta alat pengumpulan data yang relevan, disamping menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kecermatan dalam memilih data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Penelitian Kepustakaan Peneliti memperoleh sumber data sekunder melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori yang telah didapat. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan ini adalah: a. Data yang bersumber dari kepustakaan kampus diantaranya: 1) Teori tentang Sumber Daya Aparatur. 2) Teori tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan. 3) Teori tentang Penatausahaan Keuangan Daerah. 4) Teori tentang Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah b. Data yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, diantaranya :
22
1) Sejarah 2) Gambaran Umum Pemerintahan 3) Struktur organisasi 2. Penelitian Lapangan Penelitian lapangan ini dilakukan peneliti secara langsung pada obyek penelitian yaitu 39 (Tiga Puluh Sembilan) Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Waropen. Dalam mengadakan penelitian lapangan ada beberapa metode sebagai alat ukurnya : a. Wawancara Wawancara ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung kepada Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Waropen. b. Study Dokumentasi Dilakukan sebagai bahan untuk memperkuat penjelasan terhadap bahan atau masalah yang diteliti.
3.4. Metode Analisis Data Dalam menganalisis data digunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada metode kualitatif semua data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendapat para ahli sebagai landasan teori. Kuesioner yang telah diisi oleh responden dikuantitatifkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan keluaran-keluaran berupa angka yang selanjutnya dianalisis melalui program SPSS (Statistical Package for Social Science). Setelah kuesioner terkumpul untuk melakukan analisis data perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan sesuai dengan yang diukur dan juga konsistensi dengan data yang dikumpulkan dan dilakukan Uji Normalitas, Heteroskedastisitas dan Multikolinearitas. 3.5. Definisi Operasional Variabel
23
1.
Kinerja pengelola keuangan daerah adalah prestasi kerja atau performance para aparatur pegawai pemerintah daerah dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan
yang berlaku dan tujuan program/kegiatan yang telah ditetapkan. 2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD 3.
merupakan sistem informasi akuntansi bagi pemerintahan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikasi komputer. 4. Penatausahaan keuangan daerah berpedomaan kepada Permendagri
Nomor
59 Tahun 2007
yang
diperbaiki
dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatakan bahwa penatausahaan keuangan daerah meliputi: 1) Penatausahaan penerimaan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); 2) Penatausahaan pengeluaran pada tingkat SKPD dan pada tingkat SKPKD. 5.
Sistem
Informasi
Keuangan
Daerah
selanjutnya
disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pelaporan
pertanggung
jawaban
pemerintah daerah. 6. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. 7. Laporan Keuangan merupakan gambaran/potret dari seluruh proses akuntansi yang disusun secara sistematis dengan mengacu
24
pada prosedur akuntansi yang berlaku umum dalam satu periode akuntansi pada suatu organisasi.
25
