UNDERTAKING CHALLENGE WITH FULL SPIRIT

Laporan Tahunan

Annual Report

2008 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Gedung Syafrudin Prawiranegara Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Tel : (021) 384388 Fax : (021) 3448390 Website : http://www.djkn.depkeu.go.id

UNDERTAKING CHALLENGE WITH FULL SPIRIT

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Daftar Isi Table of Contents 1 VISI & MISI VISION & MISSION

4

2 PENGANTAR DIRECTOR-GENERAL'S FOREWORD

6

3 ORGANISASI DJKN DJKN IN BRIEF

10

4 TINJAUAN OPERASIONAL PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA STATE ASSET MANAGEMENT

22

5 TINJAUAN OPERASIONAL PENILAIAN KEKAYAAN NEGARA STATE ASSET VALUATION

34

6 TINJAUAN OPERASIONAL PENGURUSAN PIUTANG NEGARA STATE CLAIMS MANAGEMENT

42

7 TINJAUAN OPERASIONAL PELAYANAN LELANG AUCTION SERVICE

54

8 PERATURAN PERUNDANGAN & PENANGANAN PERKARA LAW AND LITIGATION

66

9 PERKEMBANGAN INTERNAL INTERNAL DEVELOPMENT

72

10 PELUANG & TANTANGAN DJKN 2009 CHALLENGE AND OPPORTUNITY AHEAD

88

11 DAFTAR KANTOR PELAYANAN DJKN OUR OFFICES

92

12 KALENDER PERISTIWA PENTING 2008 EVENT HIGHLIGHTS 2008

100

Integrity Sincerity Commitment

Visi Vision Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. To be a professional and accountable institution in charged of managing state asset, state claims, and auctions, for the greatest interest of the people.

Misi Mission Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

1

Optimizing government revenue, advancing efficiency in the government expenditure, and improving effectiveness of state asset management;

VISI dan MISI Vision and Mission

Safeguarding physical, administrative, and legal aspect of state asset; Conducting state asset valuation to convey a value which is fair and dependable as a reference for various purposes of valuation; Managing state claims in effective, efficient, transparent, and accountable manner; Upholding auction in effective, efficient, transparent, accountable, fair, and competitive manner as a trade instrument that accommodates the public's interest.

Undertaking Challenge with Full Spirit

5

Sampai dengan tahun 2008, kegiatan Penertiban BMN yang terdiri dari inventarisasi dan penilaian telah berhasil menyelesaikan sebanyak 12.007 satuan kerja (satker) dengan nilai wajar Rp.254,426 Triliun dari target 20.338 satker. Selain terhadap satker tersebut, kegiatan Penertiban BMN juga telah dilakukan terhadap 151 satker di luar negeri (57 negara) dengan nilai wajar yang diperoleh yaitu sebesar Rp.14,041 Triliun. As of 2008, state asset arrangement conducted in the form of inventory taking and valuation activities have recorded 12,007 entities with fair value of Rp 254.426 trillion from the targeted 20,338 entities. In addition, similar activities have also been conducted for 151 entities abroad (e.g. Indonesian embassies or representative agencies in 57 countries), recording fair value amounting to Rp 14.041 trillion.

Hadiyanto Direktur Jenderal Kekayaan Negara Director General of State Asset Management

2

PENGANTAR Director - General’s Foreword

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai sebuah organisasi yang bertugas melaksanakan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dalam era reformasi birokrasi Departemen Keuangan, mengemban tugas berat untuk membenahi tata kelola kekayaan negara yang selama ini belum dilaksanakan secara baik. Dua tahun setelah terbentuknya DJKN, berbagai upaya terus dilakukan secara berkelanjutan antara lain penguatan struktur organisasi, penajaman tugas dan fungsi, penyusunan pedoman baku, penyederhanaan proses bisnis, serta pembenahan dan peningkatan kompetensi SDM guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik.

Being in charged with the management of state asset, state claims, and auction in the era of bureaucratic reform, Directorate General of State Asset Management (DJKN) has been carrying out a heavy task to foster a better management of national assets. Two years after its establishment, DJKN has continuously put a great effort at strengthening its organizational structure, refining its duties and functions, setting up a standardized guideline, streamlining business process, and improving human resource's competency in order to enhance public service quality and to gain public's trust.

DJKN sebagai pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) telah melakukan kegiatan penertiban BMN sejak tahun 2007 yang merupakan tahap awal pembenahan pengelolaan BMN. Penertiban BMN dilaksanakan sebagai respon atas upaya pemerintah untuk meningkatkan citra pengelolaan Keuangan Negara yang lebih baik melalui peningkatan kualitas opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Di samping itu, penertiban BMN dapat dikatakan sebagai hal mendasar untuk mewujudkan reformasi pengelolaan aset negara.

DJKN, as the functional implementation unit of the Minister of Finance's authority and responsibility as state asset manager, has been undertaking the state asset arrangement since 2007, forging an early phase in the improvement of state asset management. The asset arrangement serves as a response to the government's efforts in improving its financial management, which in turn will be indicated by a better audit opinion from the Supreme Audit Board (BPK) on the central government's financial report. Indeed, asset arrangement is fundamental to state asset management.

Dengan kata lain, penertiban BMN menjadi salah satu upaya dalam rangka pembenahan administrasi publik dimana reformasi pengelolaan aset negara merupakan bagian untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi secara luas.

In other words, state asset arrangement, as a part of a broader Bureaucratic reform agenda, plays a significant role in the improvement of public administration.

DJKN sebagai unit yang baru terbentuk diamanatkan suatu tugas untuk mengelola kekayaan negara yang jumlah dan jenisnya sangat besar. Di negeri ini, masih banyak permasalahan yang muncul dalam pengelolaan kekayaan negara yang disebabkan oleh terbatasnya pengelola dan penilai kekayaan negara, kerugian akibat inefisiensi penggunaan aset, dan banyaknya aset negara yang tidak dipergunakan sesuai tujuannya.

As a newly-established unit, DJKN currently manages large variety of assets throughout the country. In relation to state asset management in Indonesia, the institution has to deal with problem deriving from shortage of asset managers and valuers, opportunity loss due to inefficient usage, and various misuses of state assets.

Kelemahan-kelemahan pokok dari pengelolaan aset negara di masa lalu yang masih muncul sampai dengan saat ini disebabkan oleh lemahnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan sehingga masih banyak aset negara yang pemanfaatannya tidak optimal, idle, digunakan tidak semestinya, dan tidak terpelihara. Sehingga menjadi tugas berat DJKN untuk melakukan pengelolaan aset secara lebih baik yang harus diawali oleh 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam rangka mengoptimalkan peran pemerintah (pengelola/pengguna barang) untuk memanfaatkan aset negara secara berdaya guna dan berhasil guna yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

The main weaknesses of previous state asset management that still remain today stemmed from poor planning, utilization, and control of state assets, leaving many of the state assets underused, idle, misplaced, and undersupervised. These weaknesses, therefore, had made setting up a better assets management a tough challenge. To address this, DJKN has initiated a 3-Dimensional Order (physical, administrative, and legal) which would maximize government's function in improving the efficiency and effectiveness of state assets utilization and that would ultimately increase the welfare of Indonesian people.

Sampai dengan tahun 2008, kegiatan Penertiban BMN yang terdiri dari inventarisasi dan penilaian telah berhasil menyelesaikan sebanyak 12.007 satuan kerja (satker) dengan nilai wajar Rp.254,426 Triliun dari target 20.338 satker. Selain terhadap satker tersebut, kegiatan Penertiban BMN juga telah dilakukan terhadap 151 satker di luar negeri (57 negara) dengan nilai wajar yang diperoleh yaitu sebesar Rp.14,041 Triliun. Kegiatan penertiban BMN diiringi dengan sosialisasi berbagai peraturan di bidang pengelolaan BMN untuk m e n i n g k a t k a n p e m a h a m a n s a t ke r - s a t ke r d i Kementerian/Lembaga.

As of 2008, state asset arrangement conducted in the form of inventory taking and valuation activities have recorded 12,007 entities with fair value of Rp 254.426 trillion from the targeted 20,338 entities. In addition, similar activities have also been conducted for 151 entities abroad (e.g. Indonesian embassies or representative agencies in 57 countries), recording fair value amounting to Rp 14.041 trillion. And in order to raise awareness and knowledge on the subject of state asset management among ministries and institutions, this step was paired with dissemination of various regulations concerning the subject.


7

Pengantar Director - General’s Foreword

8

Peran DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara juga meliputi pengelolaan kekayaan negara dipisahkan yaitu memberikan kajian dan analisis kepada Menteri Keuangan terhadap usulan penyertaan dan perubahan modal negara, privatisasi, pembentukan BUMN dan badan hukum lainnya, dan restrukturisasi.

DJKN's role in the management of state assets includes managing the separated state assets (i.e. state-owned enterprises and agencies). DJKN provides the Minister of Finance with opinion and analysis on the proposal of state investment, divestment, privatization, establishment of new state-owned enterprises, and the restructuring of state-owned enterprises.

DJKN juga berperan dalam pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang meliputi kekayaan negara sumber daya alam/energi, aset eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), aset eks Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3), aset nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, aset eks kepabeanan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi-air-dan-tata ruang angkasa, dan hak atas kekayaan intelektual. Pada tahun 2008 DJKN berhasil menyumbangkan penerimaan pembiayaan APBN melalui penyelesaian aset kekayaan negara lain-lain sebesar Rp 1.556.328.802.381,- atau mencapai 305,16% dari target yang ditetapkan.

DJKN also manages other state assets, namely natural or energy resources, assets from Contractors of Production Sharing Contracts (KKKS), assets of ex-Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN), assets of Liquidated Banks (BDL), assets of ex-Government Blanket Guarantee Unit (UP3), nationalized assets or seized assets of ex-foreigners, heritage assets, treasure-laden shipwrecks, seized or confiscated assets of Customs and Excises, the rights to lands, water, and space governance, and intellectual property rights. From the settlement of assets of this type, in 2008, DJKN has contributed Rp 1,556,328,802,381, or 305.16% of the target, to the State Budget.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Penilaian Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh DJKN adalah dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Pusat, pemindahtanganan, dan pemanfaatan BMN. Selanjutnya, dilihat dari konteks pemanfaatan yang lebih luas, penilaian BMN juga menjadi dasar penentuan underlying asset dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara/sukuk (SBSN). Opini nilai yang disampaikan merupakan bahan pengambilan keputusan yang sangat penting oleh para pemangku kepentingan.

Government Regulation No. 6 of 2006 concerning State/Regional Asset Management stipulated that DJKN would perform the state asset valuation in the context of the preparation of central government's balance sheet, asset transfer, and asset utilization. However, in a broader context, state asset valuation plays a central role not only in asset management but also in debt management, since the stakeholders would use the value rendered as a basis of their decision-making in the determination of underlying asset regarding the issuance of State Sharia Bond (SBSN).

Pada tahun 2008, DJKN menangani beberapa kasus besar di bidang piutang negara, diantaranya pengurusan piutang negara atas nama 6 (enam) kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Permasalahan tersebut sempat menjadi isu nasional karena para kontraktor menahan pembayaran royalti Dana Hasil Produksi batubara kepada pemerintah dengan alasan sebagai kompensasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengurusan kasus ini masih dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Tim Optimalisasi Penerimaan Negara. Sesuai dengan kewenangan Menteri Keuangan, DJKN telah menetapkan pencegahan bepergian ke luar wilayah RI kepada para pengurus/manajemen pada kontraktor tersebut. Pada tahun 2008, DJKN berhasil melampaui target Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) sebesar 117% dari target dan penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) sebesar 145,43% dari target.

In 2008, DJKN dealt with some major state claim cases including the cases of six contractors of Coal Contract of Work (PKP2B) which had become a national issue when the contractors refused to pay royalties on the coal they produced, claiming the withheld payments as their Value Added Tax (VAT) restitution. DJKN has coordinated these cases with Financial and Development Supervisory Board (BPKP), which also a member of the State Revenue Optimization Team. Concerning these cases, DJKN has imposed overseas travel bans on the contractors. In 2008, DJKN achieved the target by 117 % for Settled State Claims and reached State Claims Administration Fee 145.43% of the target.

Laporan Tahunan/Annual Report DJKN 2008

Kebijakan di bidang lelang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan tujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Selain itu, lelang juga berperan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Bea Lelang yang dikenakan terhadap setiap pelaksanaan lelang. Pada tahun 2008, DJKN berhasil melampaui target penerimaan hasil bersih lelang yaitu sebesar 172,43% dari target dan penerimaan bea lelang sebesar 182,25% dari target.

In the last few years, significant changes in auction policy were made in order to promote auction as a trade instrument that accommodates public's interest. In addition, each auction conducted by DJKN is charged with a fee. Thus, in the financial sense, auction is one of the sources of DJKN's contribution to Non-Tax Revenue (PNBP). In 2008, DJKN succeeded in achieving 172.43% and 182.25% of the set target for the auction net result and the auction fee respectively.

Berbagai hambatan di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang timbul telah berhasil dilalui oleh DJKN pada tahun 2008 dan masih terdapat ruang untuk penyempurnaan lebih lanjut. Hal tersebut memberikan suatu kesimpulan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi DJKN secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperlukan adanya integritas, kepercayaan, dan komitmen dari seluruh jajaran DJKN.

2008 was the year DJKN successfully overcame obstacles and challenges in managing state assets, state claims, and auctions. And there still exist opportunities for refinement and improvement. Nevertheless, we at DJKN are mindful that to continue fulfilling our function and task optimally and compliantly, strong organizational values are required.

Akhir kata, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala petunjuk dan ridho-Nya sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Saya memberikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan tugas DJKN serta kepada seluruh jajaran DJKN atas semangat, soliditas dan integritas yang tinggi dalam semangat one team, one spirit, one goal dalam menghadapi kendala dan tantangan yang ada. Kita bertekad pada tahun 2009 bahwa pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dapat berjalan lebih baik untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik.

Finally, I would like to express my gratitude to Allah SWT for all His blessing and contentment so that we could perform our duty as expected. I also would like to appreciate those who have provided the fullest support to DJKN. Profound thanks to all of DJKN's staffs for their enthusiasm, solidity and integrity as “one team, one spirit, one goal”. With your continuing support, we are determined that in 2009, we will provide a higher quality of public service in order to maintain the public's trust in our role.

Hadiyanto Direktur Jenderal Kekayaan Negara Director General of State Asset Management


9

Penilaian SDA Panas Bumi di Site Kamojang Unit I - IV Lokasi Nilai revenue

3

: Garut, Jawa Barat : US$ 493,853,562,-

ORGANISASI DJKN DJKN in Brief Sejarah Pembentukan DJKN Struktur Organisasi

Gambaran Umum Tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Sekilas Tentang Reformasi Birokrasi

DJKN’s History Organizational Structure

3.1 SEJARAH PEMBENTUKAN DJKN

3.1 DJKN'S HISTORY

Tugas pokok terkait dengan pengurusan piutang negara dimulai pada tahun 1960 setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN. PUPN merupakan suatu kepanitiaan yang anggotanya mewakili unsur-unsur Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bank Indonesia.

It was started in the year of 1960 that the Government deemed it necessary to appoint a committee to manage state claims. It then issued Government Regulation in Lieu of Act Number 49 of 1960 on Committee of State Claims Management (PUPN). PUPN is a committee composed of members representing the Ministry of Finance, Department of Internal Affairs, Attorney General, the Indonesian Armed Forces, and the Central Bank of Indonesia.

Dalam perkembangannya, tugas PUPN diselenggarakan oleh satuan kerja bernama Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.

In its development, to assume PUPN's duty, the Government formed the State Claims Management Agency (BUPN) through Presidential Decree Number 11 of 1976 concerning the Committee of State Claims Management (PUPN) and the State Claims Management Agency (BUPN).

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/1991 dilakukan reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan, yaitu perubahan nomenklatur Badan Urusan Piutang Negara menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Berdasarkan peraturan tersebut, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibentuk institusi vertikal yang bertugas menyelenggarakan pengurusan piutang negara yaitu Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) yang diikuti dengan masuknya Kantor Lelang Negara (KLN) yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak.

In 1991, the Ministry of Finance underwent reorganization. Then, in accordance with Presidential Decree Number 21 of 1991 and Minister of Finance's Decree Number 940/KMK.01/1991, BUPN assumed a new name and duties. It was renamed BUPLN (State Claims Management and Auction Agency) and assigned to continue managing state claims, and as the name implies, to manage auctions which had previously been administered by the Directorate General of Tax (DJP). Executing the assignments, BUPLN employed two types of vertical unit, namely State Claims Management Service Office (KP3N) and State Auction Office (KLN).

Sejalan dengan reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2001 dan sesuai Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 Jo. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001, terjadi penguatan peran BUPLN menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Subsequently, in 2001, BUPLN assumed a new name DJPLN (Directorate General of State Claims and Auction) and again, its role was augmented. This was in line with reorganization within the Ministry of Finance during 2001 and in accordance with Presidential Decree Number 84 of 2001 and Presidential Decree Number 228/M in 2001 and Minister of Finance's Decree Number 2/KMK.01/ 2001 and Minister of Finance's Decree Number 445/KMK.01/2001.

State Asset Management: A General Description

Bureaucratic Reform at a Glance


11

Organisasi DJKN DJKN in Brief

Dengan adanya perubahan status menjadi DJPLN maka pada unit vertikal fungsi pelayanan lelang dengan fungsi pelayanan pengurusan piutang negara digabung dalam satu unit kantor menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Perubahan organisasi BUPLN menjadi DJPLN merupakan jawaban atas ekspektasi masyarakat terhadap upaya peningkatan kinerja pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Under the new name, DJPLN's function of state claim management (carried out through KP3N) and auction services (carried out through KLN) was conducted by one office called KP2LN (State Claims and Auction Office). This organizational reform was also a response to the public's call for an increase in the performance of state claims management and auction services.

Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara, sehingga Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, maka KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini merupakan salah satu hasil Reformasi Birokrasi yaitu penyatuan fungsi-fungsi yang sejenis ke dalam satu unit Eselon I.

Lastly, in 2006, the Ministry of Finance once again restructured its organization. It amalgamated similar functions within the ministry in one unit of Echelon I. In this year, a new function of state asset management was integrated to the function of state claims management and auction service that had been conducted by DJPLN. So, DJPLN emerged with a new name DJKN (Directorate General of State Asset Management). The same applies to KP2LN which changed into KPKNL (State Asset Management and Auction Service Office) with additional function of service in the field of state asset and valuation. All of these stages were pursuant to the President Regulation Number 66 of 2006 concerning the fourth amendment to the President Regulation Number 10 of 2005 concerning The Organization Unit and Task of the Echelon I in the Ministry of the Republic of Indonesia, and the Minister of Finance's Regulation Number 135/PMK.01/ 2006 concerning Organization, Structures, Rules and Functions of Vertical Unit in the Directorate General of State Asset Management.

3.2 STRUKTUR ORGANISASI

3.2 ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan pasal 1018 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, DJKN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

As stated above, DJKN is an Echelon I unit in the Ministry of Finance which was formed based on the Presidential Regulation Number 66 of 2006 concerning the fourth amendment to the Presidential Regulation Number 10 of 2005 concerning Organization Unit and Task of the Echelon I in the Ministry of the Republic of Indonesia. And Article 1018 of the Minister of Finance's Regulation Number 100/PMK.01/2008 concerning the Organization, Structures, Rules and Functions of Ministry of Finance, stipulated that the duty of DJKN is to formulate and implement policies and technical standards in the field of state asset, state claims, and auction in accordance with the Minister of Finance's policy and the existing regulations.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DJKN menyelenggarakan fungsi yang sangat strategis, yaitu :

In performing its duties, DJKN maintains the following strategic functions:

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang; 3. Penyusunan standarisasi, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang; 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

1. Preparing the formulation of Ministry of Finance's policy in the field of state asset, state claims and auction; 2. Executing the policies in the field of state asset, state claims and auction; 3. Formulating the standards, norms, and the guidelines for criteria and procedures in the field of state asset, state claims and auction; 4. Providing technical guidance and evaluation in the field of state asset, state claims and auction; 5. Maintaining the administration of the DirectorateGeneral.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari : a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Barang Milik Negara I; c. Direktorat Barang Milik Negara II; d. Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain; e. Direktorat Penilaian Kekayaan Negara; f. Direktorat Piutang Negara; g. Direktorat Lelang; h. Direktorat Hukum dan Informasi.

DJKN is composed of the following offices:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah (Kanwil) dan 89 (delapan puluh sembilan) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sampai dengan tahun 2008 telah beroperasi 17 (tujuh belas) Kanwil dan 70 (tujuh puluh) KPKNL, sedangkan untuk 19 (sembilan belas) kantor pelayanan lainnya akan direalisasikan setelah mempertimbangkan urgensi dan beban kerjanya.

a. Secretariat of Directorate - General; b. Directorate of State Asset I; c. Directorate of State Asset II; d. Directorate of Other State Asset; e. Directorate of State Asset Valuation; f. Directorate of State Claims; g. Directorate of Auction; h. Directorate of Legal Affairs and Information. Based on the Minister of Finance's Regulation Number 102/PMK.01/2008 concerning Organization, Structures, Rules and Functions of Vertical Unit in the DJKN, DJKN organizes 17 regional offices (Kanwil) and 89 service offices (KPKNL). As of 2008, all of the 17 regional offices and 70 out of the 89 service offices have been fully operated. The remaining 19 service offices would be operational depending on their urgency and workload.

Aset Penilaian SDA Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Lokasi : Cibodas, Bogor Nilai manfaat : Rp29.846.026.569.496,00

12



13

Organisasi DJKN DJKN in Brief

14

3.3 GAMBARAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

3.3 STATE ASSET MANAGEMENT: A GENERAL DESCRIPTION

Sejak kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pengelolaan kekayaan negara belum dilaksanakan dan diadministrasikan secara baik. Pertambahan dan pengurangan aset negara, khususnya Barang Milik Negara yang telah ada sejak puluhan tahun, baik yang bersifat tangible maupun yang intangible tidak diadministrasikan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan aset yang baik. Kondisi tersebut tentunya rawan terhadap penyelewengan yang pada akhirnya akan merugikan negara.

Since the independence of Indonesia was declared on August 17, 1945, the state asset had not been adequately undertaken and administered. The increase and decrease of state assets, especially of those existed over tens of years, both the tangibles and the intangibles, were not administered according to the rules of asset management. This put the assets at risk of being misused, creating a potential loss to the country.

Lemahnya administrasi aset negara juga merupakan salah satu penyebab inefisiensi anggaran negara. Departemen Keuangan mengalami kesulitan untuk mengontrol belanja barang yang diajukan kementerian negara karena kurang akurat dan kurang lengkapnya database barang milik negara. Pengajuan belanja barang semestinya dapat dikontrol dengan melakukan pengecekan terhadap idle aset yang ada di seluruh kementerian negara sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian barang.

A poor asset management was also a source of state budget inefficiency. For instance, inaccurate and incomplete state asset database made it difficult for the Ministry of Finance to control the expenditures budget proposed by the government departments and agencies. Had there been a valid national asset database, the Ministry of Finance would have been able to examine the availability of idle assets in all over the government departments, and recommend the use of such assets instead.

Selain itu, mekanisme pengaturan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik negara belum diatur secara lengkap dan sesuai prinsip akuntansi umum. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penyusunan database barang milik negara (BMN) serta penyempurnaan segenap aturan pelaksanaan pengelolaannya, termasuk penataan lembaga pengelolanya. Dengan tersedianya database BMN maka pengelolaan aset negara akan lebih optimal dengan mengurangi aset menganggur (idle asset) dan di sisi lain database tersebut akan sangat mendukung perencanaan anggaran terutama belanja aset sehingga akan terjadi penghematan anggaran.

In addition, the mechanism for state asset usage, transfer, and disposal have not yet been completely defined nor established to comply with the general accounting standard. It indicates the importance of the establishment of state asset database and the need for revising all the regulations concerning the state asset management, including the institutions in charge. The availability of state assets database would optimize the state assets management, and would decrease asset idleness. Moreover, asset database would yield a great support to budget planning, particularly to state expenditure.

Selain aset negara yang diperoleh melalui anggaran negara, banyak pula aset negara yang diperoleh melalui sebab-sebab lain yang sah. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi tahun 1998 dengan memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) m e m p u nya i ko n s e ku e n s i u nt u k m e l a ku ka n nasionalisasi aset swasta sebagai jaminan BLBI tersebut. Barang muatan kapal laut (BMKT) yang tenggelam serta barang milik asing/cina (BMAC) juga merupakan potensi kekayaan negara yang belum dieksploitasi secara maksimal. Aset milik swasta yang dinasionalisasi akibat BLBI dapat berupa aset properti maupun aset kredit.

Apart from state assets acquired through the state budget, there were many state assets acquired through other legal causes. The government's policy to launch Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) when the economic crisis hit Indonesia in 1998 drew a consequence of the nationalization of troubled banks' collateral assets which could be both fixed assets and credit assets (loans). Treasures from shipwrecks or sunken treasures (BMKT) and assets of ex-foreigners (ABMA/C) are also a potential source of state assets not yet maximally exploited.


Pengelolaan aset kredit memerlukan mekanisme tersendiri dalam pengurusannya yaitu mekanisme pengurusan piutang negara. Keseluruhan aset negara tersebut harus dikelola secara maksimal dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

As for credit assets, a special mechanism is required in order to manage them in the best interest of the people

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara sebagai hasil reformasi Kebijakan Keuangan Negara, maka LKPP terbentuk untuk pertama kali sejak Indonesia merdeka pada tahun 2004, sebagai salah satu wujud hasil reformasi tersebut. Meskipun LKPP tersebut mendapatkan opini disclaimer dari BPK, antara lain karena belum tersajinya nilai wajar aset negara pada neraca LKPP tahun 2004, namun hal tersebut merupakan pondasi awal dalam pembenahan Pengelolaan Kekayaan Negara.

And as a result of State Financial Policy Reform, characterized by the enactment of Act Number 17 of 2003 on State Finance, Act Number 1 of 2004 on State Treasury, and Act Number 15 of 2004 on Audit on Management and Responsibility of The State Finance, for the first time since the independence of Indonesia, the government of Indonesia was able to present LKPP (Central Government Financial Report) in 2004. BPK gave Disclaimer Opinion on this financial report due to, among other things, the unavailability of state asset's fair value in the report. Yet, this stage has established an initial foundation for improvement in state asset management.

3.4 SEKILAS TENTANG REFORMASI BIROKRASI

3.4 BUREAUCRATIC REFORM AT A GLANCE

Reformasi Birokrasi merupakan bagian program pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan sasaran antara lain membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut Menteri Keuangan melalui KMK Nomor 30/KMK.01/2007 mencanangkan Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan dengan program prioritas: 1. Penataan Organisasi 2. Penyempurnaan Proses Bisnis (Business Process) 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bureaucratic Reform is a part of government program stipulated on Presidential Regulation Number 7 of 2005 concerning Medium Term Development Plan with the objective of building clean and good governance. In line with this Presidential Regulation, Minister of Finance, by means of Minister of Finance's Decree Number 30/KMK.01/2007 launched Bureaucratic Reform in the Ministry of Finance which comprises the following priorities: 1. Enhancing Organization Governance 2. Refining Business Process 3. Developing Human Resources

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai bagian dari Departemen Keuangan telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi Unit DJKN melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-05/KN/2007 tanggal 2 Februari 2007 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP- 74/KN/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dan KEP05/KN/2008 tanggal 4 Maret 2008. Tugas tim tersebut adalah menata organisasi, merumuskan penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan manajemen sumber daya manusia.

And as a unit in the Ministry of Finance, DJKN, through Director General of State Asset Management Decree Number KEP-05/KN/2007 as amended by Decree Number KEP-74/KN/2007 and KEP-05/KN/2008, has also appointed DJKN Bureaucratic Reform Team assigned with regulating organization structure, formulating business process, and improving human resources management.


15

Struktur Organisasi DJKN DJKN’s Organizational Structure

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIRECTORATE - GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SECRETARIAT OF DIRECTORATE - GENERAL

DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA I

DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA II

DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN

DIREKTORAT PENILAIAN KEKAYAAN NEGARA

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA

DIREKTORAT LELANG

DIREKTORAT HUKUM & INFORMASI

DIRECTORATE OF STATE ASSET I

DIRECTORATE OF STATE ASSET II

DIRECTORATE OF OTHER STATE ASSET

DIRECTORATE OF STATE ASSET VALUATION

DIRECTORATE OF STATE CLAIMS

DIRECTORATE OF AUCTION

DIRECTORATE OF LEGAL AFFAIRS & INFORMATION

KANTOR WILAYAH (17)

REGIONAL OFFICE (17) Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h.

Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Barang Milik Negara I Direktorat Barang Milik Negara II Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain Direktorat Penilaian Kekayaan Negara Direktorat Piutang Negara Direktorat Lelang Direktorat Hukum dan Informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah (Kanwil) dan 89 (delapan puluh sembilan) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sampai dengan tahun 2008 telah beroperasi 17 (tujuh belas) Kanwil dan 70 (tujuh puluh) KPKNL, sedangkan untuk 19 (sembilan belas) kantor pelayanan lainnya akan direalisasikan setelah mempertimbangkan urgensi dan beban kerjanya.

16


DJKN is composed of the following offices: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (70) STATE ASSET MANAGEMENT AND AUCTION SERVICE OFFICE (70)

a. Secretariat of Directorate-General; b. Directorate of State Asset I; c. Directorate of State Asset II; d. Directorate of Other State Asset; e. Directorate of State Asset Valuation; f. Directorate of State Claims; g. Directorate of Auction; h. Directorate of Legal Affairs and Information. Based on the Minister of Finance's Regulation Number 102/PMK.01/2008 concerning Organization, Structures, Rules and Functions of Vertical Unit in the DJKN, DJKN organizes 17 regional offices (Kanwil) and 89 service offices (KPKNL). As of 2008, all of the 17 regional offices and 70 out of the 89 service offices have been fully operated. The remaining 19 service offices would be operational depending on their urgency and workload.


17

Profil Direktur Jenderal, Sekretaris dan Direktur Director General, Secretary and Directors’ Profile

Hadiyanto, SH, LLM mulai menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara sejak 27 Oktober 2006. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran tahun 1986 dan memperoleh gelar Master of Law dari Law School Harvard University, Cambridge, USA pada tahun 1993.

Hadiyanto, S.H., LLM. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Director - General of State Asset Management

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Hadiyanto, S.H., LLM Soepomo, S.H., LLM Drs. Iwan Hindawan Dadi, MBP Drs. Pardiman, M.Si. Drs. A. Tahrir Hasbullah, M.Si

Hadiyanto, SH, LLM served as the Director General of DJKN since October 27, 2006. He graduated from Faculty of Law, Padjadjaran University in 1986 and obtained his Master Degree from Harvard University, Cambridge, USA in 1993.

Suryanto, S.E. Dr. Bambang S. Marsoem Drs. Sunaryo, M.M Suyatno Harun, Ak., M.Sc

Suryanto, S.E., mulai menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejak 29 Desember 2006. Beliau merupakan alumnus Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.

2

3

4

6

5

7

8

9 Suryanto, S.E assumed his term as the Secretary of DJKN since December 29, 2006. He graduated from Faculty of Economics, University of Indonesia in 1990.

Suryanto, S.E. Sekretaris Direktorat Jenderal Secretary of Directorate General

1

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang dibantu oleh seorang Sekretaris Direktorat Jenderal dan 7 Direktur yang terdiri dari Direktur Barang Milik Negara I, Direktur Barang Milik Negara II, Direktur Kekayaan Negara Lain-lain, Direktur Penilaian Kekayaan Negara, Direktur Piutang Negara, Direktur Lelang, dan Direktur Hukum dan Informasi.

Drs. Pardiman, M.Si mulai menjabat sebagai Direktur Barang Milik Negara I DJKN sejak 17 Oktober 2008. Beliau merupakan alumnus dari STIA LAN pada tahun 1983 dan memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia pada tahun 1996.

Directorate General of State Asset Management (DJKN) is led by a Director-General assisted by a Secretary of Directorate-General and seven directors. They are: Director of State Asset I, Director of State Asset II, Director of Other State Asset, Director of State Asset Valuation, Director of State Claims, Director of Auction, and Director of Legal Affairs and Information. Drs. Pardiman, M.Si. Direktur Barang Milik Negara I Director of State Asset I

18


Drs. Pardiman, M.Si started his term as the Director of State Asset I, since October 17, 2008. He graduated from STIA LAN in 1983 and obtained his Master Degree in Administration from the University of Indonesia in 1996.


19

Profil Direktur Jenderal, Sekretaris dan Direktur Director General, Secretary and Directors’ Profile

Drs. Sunaryo, M.M mulai menjabat sebagai Direktur Piutang Negara DJKN sejak 23 Oktober 2008. Beliau merupakan alumnus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya pada tahun 1986 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya pada tahun 2002.

Suyatno Harun, Ak., M.Sc mulai menjabat sebagai Direktur Barang Milik Negara II DJKN sejak 7 Juni 2007. Beliau merupakan alumnus D4 STAN Spesialisasi Akuntansi pada tahun 1986 dan memperoleh gelar Master of Science in Professional Accounting dari University of Hartford, USA pada tahun 1991.

Suyatno Harun, Ak., M.Sc started his term as the Director of State Asset II since June 7, 2007. He graduated from Diploma IV Program in Finance Majoring in Accounting from State College of Accountancy (STAN) in 1986, and earned his Master Degree in Professional Accounting from University of Hartford, USA, in 1991.

Suyatno Harun, Ak., M.Sc. Direktur Barang Milik Negara II Director of State Asset II

Soepomo, S.H., LLM mulai menjabat sebagai Direktur Kekayaan Negara Lain-lain DJKN sejak 28 Desember 2006. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 1983 dan memperoleh gelar Master of Law dari Tulane University, New Orleans, USA pada tahun 1992.

Soepomo, S.H., LLM. Direktur Kekayaan Negara Lain-lain Director of Other State Asset

Soepomo, S.H., LLM started his term as the Director of Other State Asset since December 28, 2006. He graduated from the Faculty of Law Diponegoro University in 1983 and obtained his Master Degree in Law from Tulane University, New Orleans, USA in 1992.

Drs. Sunaryo, M.M. Direktur Piutang Negara Director of State Claims

Drs. A.Tahrir Hasbullah, M.Si mulai menjabat sebagai Direktur Lelang DJKN sejak 11 Juni 2007. Beliau merupakan alumnus STIA LAN pada tahun 1981 dan memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia pada tahun 1997.

Drs. A.Tahrir Hasbullah, M.Si started his term as the Director of Auction since June 11, 2007. He graduated from STIA LAN in 1981 and earned his Master Degree in Administration from University of Indonesia in 1997.

Drs. Iwan Hindawan Dadi, MBP mulai menjabat sebagai Direktur Penilaian Kekayaan Negara DJKN sejak 10 November 2006. Beliau merupakan alumnus STISIP Garut pada tahun 1986 dan memperoleh gelar Master of Business in Property dari University of South Australia, Adelaide, Australia pada tahun 1992.

Drs. Iwan Hindawan Dadi, MBP started his term as the Director of State Asset Valuation, since November 10, 2006. He graduated from STISIP, Garut, in 1986 and obtained his Master Degree of Business in Property from University of South Australia, Adelaide, Australia in 1992.

20


Drs. Sunaryo, M.M started his office term as the Director of State Claims, since October 23, 2008. He graduated from Pembangunan Nasional “Veteran” University, Surabaya, in 1986, and obtained his Master Degree in Management from University of 17 Agustus 1945 (UNTAG), Surabaya in 2002.

Drs. A. Tahrir Hasbullah, M.Si. Direktur Lelang Director of Auction

Dr. Bambang S. Marsoem mulai menjabat sebagai Direktur Hukum dan Informasi DJKN sejak 8 Juni 2007. Beliau memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari North Carolina State University, USA pada tahun 2000.

Drs. Iwan Hindawan Dadi, MBP. Direktur Penilaian Kekayaan Negara Director of State Asset Valuation

Dr. Bambang S. Marsoem. Direktur Hukum dan Informasi Director of Legal Affairs and Information

Dr. Bambang S. Marsoem started his office term as the Director of Legal Affairs and Information, since June 8, 2007. He earned his Doctoral Degree of Philosophy from North Carolina State University, USA in 2000.


21

4

TINJAUAN OPERASIONAL PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA State Asset Management

Aset Milik TNI AD: Hotel Kartika Lokasi : Batu, Malang, Jawa Timur Nilai wajar : Rp34,904 Milyar

Barang Milik Negara Kekayaan Negara Dipisahkan Kekayaan Negara Lain-lain

State Assets Separated State Assets

4.1

BARANG MILIK NEGARA

4.1.

STATE ASSETS

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah memunculkan optimisme baru dan menciptakan the best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.

The issuance of Government Regulation Number 6 of 2006 concerning state/regional asset management as amended by Government Regulation Number 38 of 2008 concerning First Amendment to Government Regulation Number 6 of 2006, has raised a new optimism and has encouraged the best practice towards a more discipline, accountable, and transparent state assets management.

Adapun Kegiatan Pengelolaan BMN selama tahun 2008 adalah sebagai berikut :

In regards to state asset management, over the year 2008, DJKN has conducted the following activities:

4.1.1 Penertiban BMN Selama kurun waktu 2007-2008 perhatian utama pengelolaan BMN dalam pembenahan tata kelola aset negara ke arah yang tertib dan akuntabel yaitu melalui kegiatan Penertiban BMN yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban BMN tanggal 7 Agustus 2007 sebagai respon atas upaya pemerintah untuk meningkatkan citra pengelolaan keuangan negara yang lebih baik melalui LKPP yang wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion).

4.1.1 State Assets Arrangement During 2007-2008, the primary concern of state asset management was to fix up state asset management toward a more organized and accountable system through a systematization program. This was in accordance with Presidential Decree Number 17 of 2007 concerning Team for State Asset Arrangement which was also as a respond to the government's effort to create a better image of state financial management reflected through unqualified opinion in the audit report of LKPP (Central Government's Financial Report).

Tujuan dibentuknya tim ini adalah merumuskan kebijakan dan strategi percepatan inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN di Kementerian/Lembaga, mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi BMN di Kementerian/Lembaga, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi BMN di Kementerian/Lembaga, dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka pengamanan BMN yang berada dalam penguasaan K/L.

The team was appointed to formulate the policy and strategy in performing state asset physical examination and valuation as well as the certification of all state assets in the ministries/institutions. Team for State Asset Arrangement was also responsible for organizing and monitoring the implementation of inventory taking, valuation and certification of state assets, and presenting solutions to the problem concerning the security of the assets.

Selama pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan penilaian, sampai dengan tahun 2008 telah dilakukan terhadap 12.007 satker dari target 20.338 satker. Dari hasil penertiban tersebut diperoleh nilai wajar sebesar Rp254,426 triliun.

At the end of 2008, the programs have reached 12.007 entities of the targeted 20.338 entities, producing a fair value of the asset up to Rp254,426 trillion.

Selain itu, telah dilakukan inventarisasi dan penilaian terhadap satker di luar negeri sampai dengan tahun 2008 sebanyak 151 satker yang diperoleh nilai wajar sebesar Rp14,041 triliun.

Alongside those achievements, inventory taking and valuation of 151 entities abroad conducted during 2008 has conveyed a fair value amounting to Rp14,041 trillion.

Other State Assets


23

Tinjauan Operasional Pengelolaan Kekayaan Negara State Asset Management

4.1.2 Penyusunan Laporan BMN Semesteran dan Tahunan Berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan 72 PP Nomor 6/2006, Pengelola Barang dalam hal ini Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus menyusun Laporan BMN Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk Penyusunan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

4.1.2 Preparation of Semester and Annual Report of State Asset Based on Article 71 and 72 Government Regulation Number 6 of 2006, DJKN on behalf of the Minister of Finance as state asset manager was required to prepare semester and annual report of state assets to be used as a material in Central Government's Financial Report.

4.1.3 Sertifikasi Tanah Milik Negara Dalam rangka pengamanan secara fisik, administratif, dan hukum, tanah milik negara perlu dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa sertifikat atas nama Pemerintah Republik indonesia. Sampai dengan tahun 2008, DJKN telah melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menghasilkan pembuatan draft Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Departemen Keuangan dan BPN.

4.1.3 State Land Certification In order to safeguard the physical, administrative, and legal aspect of state lands, it is important to have all the state lands certified as the property of the Government of Indonesia. During 2008, DJKN held coordinations with National Land Agency (BPN), drafting a Joint Decree between the two institutions regarding state land certification.

4.1.4 P e n g e l o l a a n B M N ( P e n e t a p a n S t a t u s Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN) Selama tahun 2008, sesuai tugas dan fungsi DJKN di bidang p e n g e l o l a a n B M N , D J K N t e l a h m e m b e r i ka n persetujuan/penolakan terhadap permohonan penetapan status penggunaan sebanyak 7 buah, pemanfaatan 14 buah, penghapusan 23 buah, dan pemindahtanganan sebanyak 116 buah.

4.1.4 Determination of Status, Utilization, Disposal, and Transfer of State Asset

4.1.5 Pembinaan dan Sosialisasi mengenai Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Pembinaan atas pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN. Untuk mendukung hal tersebut, DJKN telah melakukan sosialisasi atas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) kepad Kementerian/Lembaga dengan tujuan agar Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Barang lebih menguasai dan mampu melaksanakan pelaporan BMN dalam kerangka SIMAKBMN dengan benar sehingga dapat memberikan manfaat dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

During 2008, DJKN has approved/rejected a number of proposal—7 for status determination, 14 for asset utilization, 23 for asset disposal, and 116 for asset transfer.

4.1.5 Propagation and Dissemination on State Asset Management To foster a better state asset management within the government ministries and agencies, DJKN propagated and disseminated SIMAK-BMN (State Asset Management and Accountancy Information System). This program was aimed at enabling the government ministries and agencies, as the state assets users, to correctly and appropriately report the assets, since such a report were useful in preparing Central Government's Financial Report (LKPP).

Selama tahun 2008, pelayanan yang diberikan terhadap Kementerian/Lembaga dalam bidang pengelolaan kekayaan negara, antara lain yaitu : S o s i a l i s a s i S I M A K d a n M A I A ke p a d a 1 7 Kementerian/Lembaga dan internal kantor pusat DJKN. Sosialisasi PMK Nomor 120 Tahun 2007 untuk Kementerian/Lembaga. Sosialisai PMK Nomor 96 Tahun 2007 kepada Kementerian/Lembaga. Rapat Koordinasi Penertiban BMN dengan 54 Kementerian/Lembaga. Rapat Koordinasi Penertiban BMN dengan DEPHAN/TNI/POLRI. Rapat Koordinasi DJKN tentang Penertiban BMN dengan Kanwil dan KPKNL. Kegiatan Rekonsiliasi Pembuatan Laporan Semesteran maupun Tahunan

Over the year of 2008, DJKN delivered the following services: Disseminating SIMAK and MAIA to 17 (seventeen) ministries/institutions, and to DJKN. Disseminating Minister of Finance's Regulation Number 120 of 2007 to the ministries/institutions. Disseminating Minister of Finance's Regulation Number 96 of 2007 to the ministries/institutions. Holding coordination meetings on State Asset Arrangement with 54 ministries/institutions. Holding coordination meetings with Ministry of Defense, Indonesian Armed Forces, and Indonesian National Police concerning State Asset Arrangement. Inviting regional offices (Kanwil) and service offices (KPKNL) to hold coordination meetings. Holding reconciliation meetings on semester and annual reports.

4.2 KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

4.2 SEPARATED STATE ASSETS

Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan negara. Ruang lingkup dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan adalah : 1. Penyertaan Modal Negara (PMN) PMN dalam rangka pendirian BUMN PMN dalam rangka penambahan modal pada BUMN PMN dalam rangka pengurangan modal pada BUMN

There are three major categories of Separated State Asset managed by DJKN. They are: 1. PMN (State Capital Investment) Establishment of State - Owned Enterprise (SOE) Investment of SOE Divestment of SOE

2. Privatisasi BUMN Initial Public Offering(IPO) Secondary Public Offering Right Issue

2. Privatization Initial Public Offering (IPO) Secondary Public Offering Right Issue

3. Penetapan Kekayaan Awal pada Badan Hukum Milik Negara Kekayaan Awal pada Perguruan Tinggi Kekayaan Awal pada BP Migas

3. Determination of initial asset of State Entity Initial Asset Data of state universities Initial Asset of BP MIGAS

Kegiatan yang telah dilakukan di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan antara lain :

And in dealing with the separated assets stated above, DJKN performed the following activities:

a) Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah BA.099 Tujuannya adalah menyusun Bisnis Proses Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang terdiri dari kegiatan p e n g u m p u l a n d ata , p e n ga ku a n , p e n catata n , pengikhtisaran, serta pelaporan posisi investasi pemerintah

a) Preparation of State Investment Report Section BA.099 The objective was to formulate the process of State Investment Accounting System which includes the act of gathering, recognizing, recording, summarizing, and reporting the data concerning the position of state investment.

Wisma Dubes Uzbekistan Lokasi Nilai wajar

24

: Tashkent : Rp 16.042.380.212



25


b)

26

Penanganan Bantuan Pemerintah Yang Belum ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Bertujuan untuk menindaklanjuti temuan BPK atas LKPP berupa BPYBDS dan sebagai pelaksanaan Keppres Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penertiban BMN, BPYBDS merupakan bagian dari kegiatan penertiban yang sudah menjadi temuan BPK sejak LKPP tahun 2005, sampai saat ini belum ditetapkan statusnya. Berdasarkan data hasil rekonsiliasi antara BUMN dan K/L nilai BPYBDS adalah sekitar ± Rp34 triliun.

b) Settlement of Undefined Status of Government Assistance (BPYBDS) The Supreme Audit Board (BPK) has highlighted this audit finding since 2005, yet the status of BPYBDS is unclear until now. In response to this, DJKN has been working on the implementation of Presidential Decree Number 17 of 2007 concerning State Asset Arrangement. According to the reconciliation meeting between state-owned enterprises and the relevant ministries, the value of BPYBDS is around Rp34 trillion.

c)

Persiapan Penyerahan Kepemilikan PT. Aldevco kepada negara Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka untuk koordinasi dan persiapan antar instansi terkait dalam melakukan pengkajian dan analisis yang komprehensif, termasuk audit baik financial audit maupun legal audit terhadap PT. Aldevco.

c) Preparation of PT Aldevco's ownership transfer to the Government Coordination and preparation within the relevant government institutions were required in order to assess and analyze the transfer comprehensively, including financial audit or legal audit toward PT Aldevco.

d)

d)

4.3 OTHER STATE ASSETS

Disamping melaksanakan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, ditahun 2008 DJKN juga melaksanakan pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang berasal dari :

In addition to managing separated state assets mentioned above (state-owned enterprises, state-owned agencies), in 2008 DJKN also managed other state assets in the following forms:

4.3.1 Aset yang berasal dari KKKS 1. Persetujuan Peruntukan BMN yang berasal dari KKKS 2. Penyelesaian tanggapan surat dari pihak ketiga yang bermohon mengelola BMN yang berasal dari KKKS sebanyak 11 surat.

4.3.1 Assets derived from Contractors of Production Sharing Contracts (KKKS) 1. Issuance of the Minister of Finance's approval for the utilization of assets derived from Contractors of Production Sharing Contract (KKKS). 2. Issuance of 11 letters in response to third party's proposals for Utilization of Assets derived from Contractors of Production Sharing Contracts.

No

Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara PMN pada BUMN serta penatausahaannya Bertujuan dalam rangka menyusun peraturan menteri dalam rangka mewujudkan good governance pengelolaan kekayaan negara dipisahkan.

Composing Minister of Finance's Regulation concerning Guidelines and Administration of State Capital Investment on SOE The objective was to formulate regulations that sustain good governance in the field of Separated State Asset Management.

e) Kajian program Privatisasi BUMN Bertujuan dalam rangka untuk menyiapkan kajian/analisis dan data pendukung yang komprehensif serta koordinasi antar unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan dalam rangka pemberian rekomendasi pelaksanaan privatisasi kepada Menteri Keuangan.

e)

Study of State-Owned Enterprise’s Privatization Program In the course of recommendation on privatization of stateowned enterprises, DJKN met with other units within the Ministry of Finance and provided them with the comprehensive data and analysis.

f)

f)

Penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN Bertujuan untuk memudahkan koordinasi antara Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN terkait dengan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan.

Composing Joint Decision Letter between Minister of Finance and Minister of State Owned Enterprise It is directed to ease the coordination between Minister of Finance and Minister of State Owned Enterprise concerning separated state asset.

g)

Pendirian Perusahaan di bidang Pembiayaan Infrastruktur Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Pembiayaan Infrastruktur, telah berdiri BUMN dengan nama PT. Sarana Multi Infrastruktur.

g) Establishing Infrastructure Company Government Regulation Number 66 of 2007 and Government Regulation Number 75 of 2008 concerning State Capital Investment in State-Owned Infrastructure Holding Company has paved a way for the establishment of PT. Sarana Multi Infrastruktur.

h) Penetapan Kekayaan Awal BP Migas Telah dilakukan Penetapan Kekayaan Awal BP MIGAS dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK 333/KMK.06/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Penetapan Kekayaan Awal BP Migas per 16 Juli 2002.

h) Determining Initial asset of BP Migas The determination of BP Migas's initial asset has been done through the Minister of Finance's Regulation Number 333/KMK.06/2008 on November 21, 2008 concerning Determination of BP Migas's Initial Asset as of July 16, 2002.


4.3 KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN

Jumlah Usulan/Number of Proposals

Usulan Peruntukan/Utilization Proposal

Disetujui/Approved

1

Penjualan (Lelang)/Sale (Auction)

11 Surat/Letters

11 Surat/Letters

2

Pemusnahan/Disposal

9 Surat/Letters

9 Surat/Letters

3

Hibah/Donation

1 Surat/Letters

1 Surat/Letters

4

Penetapan Status Penggunaan/Use Status Determination

3 Surat/Letters

3 Surat/Letters

4.3.2 Aset yang berasal dari Barang Rampasan 1. Persetujuan Peruntukan BMN yang berasal dari Barang Rampasan 2. Penyelesaian tanggapan surat pihak ketiga yang bermohon mengelola BMN yang berasal dari Barang Rampasan sebanyak sebanyak 15 surat

No

4.3.2 Seized and Confiscated Assets 1. Issuance of the Minister of Finance's approval utilization of assets that had been seized confiscated by the Attorney General. 2. Issuance of the Minister of Finance's approval utilization of assets that had been seized confiscated by the Attorney General. Jumlah Usulan/Number of Proposals

Usulan Peruntukan/Utilization Proposal Pemusnahan/Disposal

2 Surat/Letters

2 Surat/Letters

2

Hibah/Donation

2 Surat/Letters

2 Surat/Letters

3


1 Surat/Letters

1 Surat/Letters

No

for or

Disetujui/Approved

1

4.3.3 Aset yang berasal dari Kepabeanan/Sitaan Bea Cukai 1. Persetujuan Peruntukan BMN Hasil Sitaan DJBC 2. Penyelesaian surat selain usulan peruntukan BMN sebanyak 10 Surat

for or

4.3.3

Seized assets originated from DirectorateGeneral of Customs and Excise 1. Issuance of the Minister of Finance's approval for the utilization of assets that had been seized by Directorate General of Customs and Excise. 2. Issuance of 10 letters in response to other utilization proposals.

Usulan Peruntukan/Utilization Proposal

Jumlah Usulan/Number of Proposals

Disetujui/Approved

1

Lelang/Auction

26 Surat/Letters

21 Surat/Letters

2

Pemusnahan/Disposal

23 Surat/Letters

20 Surat/Letters

3

Hibah/Donation

1 Surat/Letters

0 Surat/Letters

4


2 Surat/Letters

1 Surat/Letters


27


4.3.4 Aset yang berasal dari BMKT 1. Persiapan penjualan BMKT yang diangkat dari perairan Cirebon, Karang Heluputan, dan Karang Cina berupa penyusunan peraturan bagi hasil, inventarisasi aset, koordinasi persiapan lelang dengan Kanwil dan KPKNL Jakarta, dan sosialisasi kepada perusahaan pengangkat, sesuai surat Menteri Budaya dan Pariwisata No. HK 505/11/9/MKP/2008 tanggal 21 November 2008. 2. Mendukung pelaksanaan pemilahan BMKT sebagai benda cagar budaya untuk menjadi koleksi negara di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar), dan menghasilkan Daftar BMKT sebagai koleksi Negara sesuai SK. Menbudpar No. SK 51/PW.007/MKP/2008 tanggal 21 November 2008. 3. Bersama PANNAS BMKT merevisi Keppres 19 tahun 2007 tentang PANNAS BMKT untuk memberikan payung hukum bagi penjualan BMKT.

4.3.5 Aset yang berasal dari ABMA/C 1. Menyelesaikan tugas rutin penyelesaian aset, berupa : a) Petunjuk/arahan kepada Kanwil/KPKNL untuk melaksanakan penelitian, inventarisasi, dan penilaian serta melaporkannya ke Kantor Pusat sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan lebih lanjut; b) Rapat Koordinasi Tim Interdep Pusat yang secara berkala diselenggarakan bersama anggota Tim Interdep Pusat antara lain dari Badan Intelijen Negara, Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, Mabes TNI, dan Biro Bantuan Hukum-Departemen Keuangan guna mendapatkan data pendukung dan masukan, serta membicarakan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rangka penyelesaian masalah ABMA/C; c) Rapat koordinasi dengan TAD serta melaksanakan peninjauan lapangan yang dimaksudkan untuk mendapatkan data serta masukan-masukan dari TAD berkaitan dengan penyelesaian masalah ABMA/C di wilayahnya masing-masing, karena data-data tersebut sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan d) Kehadiran dalam sidang di Pengadilan untuk memberikan keterangan/kesaksian berkaitan adanya gugatan dari berbagai pihak atas ABMA/C, baik yang masih dalam proses penyelesaian maupun yang telah dilepas kepada pihak ketiga.

28


4.3.4 Treasure-laden Shipwrecks/Sunken Treasures (BMKT) 1. Preparation for the sale arrangement of sunken treasures excavated from the sea of Cirebon, Karang Heluputan, and Karang Cina, has been being undertaken by formulating government regulations on profit-sharing mechanism, inventory taking, and coordination meeting with regional office (Kanwil) and service office (KPKNL) Jakarta concerning the auction preparation. In line with Culture and Tourism Minister's Letter No: HK 505/11/9/MKP/2008, the dissemination of pertinent regulations to salvage companies has also been undertaken. 2. Supporting the government policy to sort out and classify the sunken-treasures as heritage assets to be managed by the Ministry of Culture and Tourism as stipulated in Minister of Culture and Tourism Decree No. SK 51/PW.007/MKP/2008. 3. Teaming up with National Committee on SunkenTreasures (PANNAS BMKT) in amending the Presidential Decree No.19/2007 concerning PANNAS BMKT to obtain stronger legal basis for the sale of sunken-treasures. 4.3.5 Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets (ABMA/C) 1. Performing daily tasks of assets management as follows: a) Providing regional offices/service offices (Kanwil/KPKNL) with technical guidance on how to perform assets investigation, inventory taking, valuation, and how to make a report to Head Office of DJKN; b) Holding periodical coordination meeting with I n t e r d e p a r t m e n t a l Te a m c o n s i s t i n g o f representatives of National Intelligence Agency, National Land Agency, Attorney General, Ministry of Justice and Human Rights, Indonesian Armed Forces’ Headquarter, and Litigation Bureau of Ministry of Finance to acquire required data and input, discuss and analyze the problems in handling ex-foreign owned and ex-Chinese-owned assets; c) Holding coordination meeting with Regional Interdepartmental Teams (TAD) to collect data and input, discuss and overcome the problems in dealing with ex-foreign-owned assets; and d) Attending court hearing to give evidence on exforeign-owned assets-related cases.

2. Menyelesaikan pembangunan Sistem Manajemen Aset eks Asing/Cina (SIMAAC) untuk mengelola database ABMA/C dan melakukan updating data secara berkala sehingga data yang diselesaikan dapat menggambarkan kondisi terkini berikut proses penyelesaian yang sebenarnya sedang berjalan. 3. Menindaklanjuti temuan BPK RI tahun 2007 bahwa organisasi DJKN baru saja terbentuk sehingga belum ada anggaran dan perencanaan yang memadai dengan menyusun RAB Tim Interdep Pusat yang dimasukkan ke dalam DIPA DJKN dan RAB TAD yang dimasukkan ke dalam DIPA Kanwil DJKN. 4. Sesuai masukan dari BPK terkait aset eks Universitas Res Publica (Univ. Trisakti), saat ini sudah diajukan surat Menteri Keuangan ke Presiden RI tentang rencana gugatan hukum oleh Pemerintah kepada Universitas/ Yayasan Trisakti yang tidak mau membayar kompensasi.

2. Finishing the development of ex-foreign-owned assets management system (SIMAAC) through which a database of the assets would be maintained and continuously updated. 3. Adopting budget plan for Interdepartmental Team, a follow-up of BPK's recommendation that DJKN should provide sufficient budget and plan in handling the exforeign-owned assets. 4. Requesting the President's approval, through Minister of Finance's letter, for taking legal action against Trisakti University/Trisakti Foundation (the former Res Publica University which was once taken over by the government in 1966) concerning the compensation over the assets of Res Publica University.

4.3.6 Aset eks BPPN

4.3.6 Asset of Ex-IBRA (Indonesian Bank Restructuring Agency) 1. Receiving the state claims of 44 debtors consisting of 93 accounts amounting to Rp221,250,819,220, USD.161,321,085.30, JPY 5,615,941,858.85. 2. Handing over the management of state claims of 8 PKPS (Shareholders Settlement Agreements) obligors amounting to Rp9,368,717,414,269 to the Committee of State Claims Management (PUPN) 3. Conducting “document release” of 228 documents 4. Contributing collected state claims of Rp6,997,999,939 to state revenue.

1. Menerima pelimpahan pengurusan piutang negara sebanyak 44 debitur, 93 account dengan nilai Rp221.250.819.220,00, USD.161.321.085,30, JPY.5.615.941.858,85. 2. Menyerahkan pengurusan piutang negara atas 8 o b l i g o r P K P S ke p a d a P U P N d e n g a n n i l a i Rp 9.368.717.414.269,00 3. Pelaksanaan release dokumen sebanyak 288 dokumen. 4. Kontribusi penerimaan negara dari hasil penyelesaian kewajiban sebesar Rp6.997.999.939,00 4.3.7 Aset BDL 1. Telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari 3 BDL , dengan rincian : a) Tanggal 17 Januari 2008 :PT Bank Dwipa Semesta (DL); b) Tanggal 5 Maret 2008 : PT. Bank Pinaesaan (DL) c) Tanggal 31 Maret 2008 : PT. Bank Astria Raya (DL)

4.3.7 Assets derived from Liquidated Banks (BDL) 1. Signing the asset hand over of the following three liquidated banks: a) PT. Bank Dwipa Semesta, on January 17, 2008 b) PT. Bank Pinaesaan, on March 5, 2008 c) PT. Bank Astria Raya, on March 31, 2008

2. Sebagai tindak lanjut BAST, kepada seluruh Tim Likuidasi telah diminta untuk menyetorkan seluruh dana kas dan setara kas ke rekening BUN (rekening 502.000.000 MAP 711311) yang hasilnya telah diperoleh setoran tunai dari BDL sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp126.197.698.975,78.

2. Requesting all the Liquidation Teams to transfer the cash and cash equivalents amounting to Rp 126,197,698,975.78. to the government's bank account (502.000.000 MAP 711311).

3. Telah dilakukan penyerah pengurusan Piutang Negara kepada KPKNL/PUPNC sebanyak 7.105 berkas debitur dari keseluruhan debitur eks BDL yang berjumlah 9.205 debitur.

3. Handing over to service offices the management of state claims of 7.105 debtors of the total of 9.205 debtors of liquidated banks.


29


4. Dari penyerahan pengurusan Piutang Negara diperoleh realisasi penagihan oleh KPKNL/PUPNC periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp160.043.020.160,11. 5. Telah dilakukan lelang atas aset tetap/BJDA berupa: a) Tanah dan bangunan, pada tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan 4 September 2008 dengan nilai hasil penjualan Rp 34.337.277.750,00. b) Kendaraan bermotor, pada tanggal 29 Oktober 2008 dengan nilai hasil penjualan Rp463.441.700,00. 6. Total realisasi pencairan aset pencairan aset eks BDL tahun 2008 telah tercapai Rp321.041.438.585,89 atau 80,26% dari target tahun 2008 sebesar Rp 400.000.000.000,00. 7. Terkait dengan tugas pemeriksaan, penelitian dan penilaian atas aset yang telah diserahterimakan, telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi fisik/lapangan terhadap aset kredit sebanyak 6.823 akun dan aset tetap/BJDA BDL sebanyak 238 obyek. 8. Telah dilakukan penarikan, untuk kemudian ditampung, disimpan, diamankan, serta ditatausahakan dokumen-dokumen dari aset kredit dan aset lain yang diserahkan dari Tim Likuidasi sebagai tindak lanjut BAST dalam satu ruangan khasanah berkas/dokumen tersendiri (custody room); 9. Serah Terima Aset eks BDL kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pengalihan hak tagih (cessie) untuk aset kredit sebanyak 6.823 akta dan pembuatan akta kuasa menjual untuk aset tetap/BJDA sebanyak 182 akta oleh notaris yang ditunjuk melalui mekanisme pengadaan jasa. 10. Adapun untuk aset tetap/BJDA selain dilakukan verifikasi dokumen dan fisik, pembuatan akta kuasa menjual, juga ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh penilai internal/Tim Kerja Penilaian Aset dan penilai independen yang ditunjuk melalui mekanisme pengadaan jasa konsultansi, yang terdiri :

4. Booking an amount of Rp 160,043,020,160.11 from the collection of state claims for the period of January 1, 2008 to December 31, 2008. 5. Conducting the auction of the following assets: a) Land and building assets, from August 27, 2008 to September 4, 2008, generating sales worth of Rp34,337,277,750 b) Vehicles, on October 29, 2008 with sales worth of Rp 463,441,700 6. The total revenue from the disposals of Liquidated Banks' assets in 2008 was Rp321,041,438,585.89 or 80,26% from the target of Rp 400,000,000,000. 7. As for task of inspection, investigation and valuation, DJKN has conducted inventory taking and on-the-spot verification of 6.823 credit assets and 238 of takenover collateral (BJDA). 8. The documents of credit assets and other assets have been collected from the Liquidation Team, and have been pooled, stored, and managed securely in custody room.

9. The hand over of Liquidated Bank assets has been followed by the issuance of claims/loan transfer (cessie) of 6.823 credit assets and the issuance of 182 authorization-to-sell BJDA authenticated by appointed public notary. 10. After undertaking asset inspection, investigation, inventory taking, on-the-spot verification, and issuing certificate of authority to sell, taken-over collateral (BJDA), DJKN, through internal and appointed external valuers, conducted the valuation of the assets.

177 aset dinilai oleh penilai independen, dengan hasil penilaian sebagai berikut :

The external valuers conducted the valuation of 177 assets, producing market value as follows:

NILAI PASAR

MARKET VALUE

aset properti aset properti khusus aset surat berharga

= Rp 210.420.000.000,= Rp 203.585.000.000,= Rp 5.213.636.171,-

Property Special property Marketable securities

= Rp 210,420,000,000 = Rp 203,585,000,000 = Rp 5,213,636,171

SUB TOTAL 1

= Rp 419.218.636.171,-

SUB TOTAL 1

= Rp 419,218,636,171

61 aset dinilai oleh penilai internal/Tim Kerja Penilaian Aset, dengan hasil penilaian sebagai berikut

The internal valuers conducted the valuation of 61 assets, reporting market value as follows:

NILAI PASAR

MARKET VALUE

Aset properti Kendaraan

= Rp 69.391.309.060, = Rp 799.400.000,

Property Vehicles

= Rp 69.391.309.060 = Rp 799.400.000

SUB TOTAL 2

= Rp 70.190.709.060,

SUB TOTAL 2

= Rp 70.190.709.060

Jadi total nilai aset tetap/BJDA adalah : Rp 419.218.636.171,- + Rp 70.190.709.060,- = Rp 489.409.345.231,00

So the total value is : Rp 419,218,636,171 + Rp 70,190,709,060 = Rp 489,409,345,231

11. Selanjutnya terhadap aset aktiva tetap dan BJDA yang telah diserahkan, telah dilakukan pengelolaan aset berupa pemeliharaan aset, dengan membiayai kebutuhan daya dan/atau jasa. 12. Setelah diselesaikannya pembuatan akta pengalihan hak tagih (cessie) untuk aset kredit, kemudian ditindaklanjuti dengan : a) pembuatan surat pemberitahuan pengalihan hak tagih kepada masing-masing debitur sebagaimana ketentuan yang berlaku, serta b) Surat penyerahan pengurusan piutang negara kepada PUPN/KPKNL sesuai dengan ketentuan yang berlaku 13. Adapun pelaksanaan penyerahan pengurusan piutang negara dan dokumen asli barang jaminan telah dilakukan secara bertahap mulai bulan Desember 2007, yang nantinya secara keseluruhan akan mecapai sekitar 6000 berkas KYD dan akan diserahkan ke 35KPKNL. 14. Sebagai bentuk penatausahaan dokumen, telah dilakukan penggandaan dan perekaman data dokumen aset yang selanjutnya akan dijadikan bahan dalam penyusunan database aset eks BDL. 15. Guna menindaklanjuti penanganan masalah hukum atas aset BDL yang telah diserahterimakan, telah dibentuk Tim Kerja Penanganan Permasalahan Hukum yang anggotanya berasal dari Biro Bantuan Hukum Setjen Departemen Keuangan yang melaksanakan inventarisasi serta tindak lanjut atas perkara hukum terkait dengan aset BDL.

11. Taken-over collateral (BJDA) was managed properly by providing them with maintenance and budget.

12. As of claims transfer (cessie), the following activities were made: a) Issuing notification letters to debtors regarding the issuance of cessie; and b) Transferring the credit assets to PUPN/KPKNL which followed with Acceptance Letter of State Claims Management (SP3N) from PUPN/KPKNL.

13. Transferring the state claims, including the original documents of their collaterals, to service offices) (PUPN/KPKNL gradually since December 2007, expected to reach approximately 6000 cases of state claims (KYD) transferable to 35 service offices. 14. Document handling (archive management), undertaken by copying down all the relevant documents usable for the database of the Liquidated Banks' assets. 15. Forming a special team comprised members from Litigation Bureau, Ministry of Finance, for dealing with litigation/legal action over the assets of Liquidated Banks.

Alat Utama Sistem Persenjataan (ALUTSISTA) Aset SATBRIMOB POLDA Nanggroe Aceh Darussalam

30



31


4.3.8 Aset Kelolaan PT. PPA (Persero)

4.3.8 Assets Managed by State-Owned Asset Management Company (PT. PPA)

1. Rekapitulasi Data Aset Kelolaan/ List of Assets Managed by PT. PPA

JENIS ASET/ Type of Assets

No

SALDO AKHIR PERIODE BERJALAN 31 DESEMBER 2007/ Balance Sheet as of 31 December 2007

SATUAN ASET/ Asset Unit

1

ASET SAHAM BANK/ Bank Share Assets

2

ASET SAHAM NON BANK/ Non-Bank Share Assets

3

NILAI ASET JUMLAH ASET/ (jutaan rupiah)/ Asset Value Total Asset (in million Rp)

SALDO AKHIR PERIODE BERJALAN 31 DESEMBER 2008/ Balance Sheet as of 31 December 2008 JUMLAH ASET/ Total Asset

NILAI ASET (jutaan rupiah)/ Asset Value (in million Rp)

BANK/ Bank

6

142.066

5

12.536,71

PERUSAHAAN/ Company

29

462.000

26

192.363,48

ASET HAK TAGIH/ Claims Assets

DEBITUR/ Debtor

377

710.000

320

768930,01

4

ASET PROPERTI/ Property Assets

UNIT/ Unit

3.568

1.783.000

3.511

1.857.141,58

5

SURAT BERHARGA/ Marketable Securities

PERUSAHAAN/ Company

9

17.000

9

16.657,24

6

SAHAM DAN KREDIT/ Credit and Share Assets

PERUSAHAAN/ Company

Jumlah/Total

3. Penetapan Nilai Aset Nilai aset dari aset-aset yang diserahkelolakan oleh Menteri Keuangan kepada PT. PPA perlu ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan dengan PT. PPA tanggal 24 Maret 2004 dan PMK No.32/PMK.06/2006 tanggal 6 April 2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari BPPN oleh PT. PPA

3. Determination of the value of the assets The value of the assets which were transferred by the M i n i ste r o f F i n a n c e to P T. P PA fo r s p e c i a l treatment/management need to be determined by the Minister of Finance through Minister of Finance Decree. It was stipulated in the Agreement of Assets Management between the Minister of Finance and PT. PPA on March 24, 2004 and in the Minister of Finance Decree No.32/PMK.06/2006 on April 6, 2006 concerning Management of State Assets derived from Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) by PT. PPA.

4. Persetujuan BOC (dewan komisaris) dan BOD (dewan direksi) Berdasarkan data hasil checklist kriteria calon anggota komisaris yang meliputi : persyaratan umum, persyaratan khusus faktor kompetensi, dan persyaratan khusus faktor integritas, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menetapkan nama-nama yang dapat dinyatakan sebagai BOD dan BOC pada perusahaan.

4. Approval of BOC (Board of Commissioners) and BOD (Board of Directors). Based on the assessment of standardized checklists for commissioners and directors which includes general and special requirements, competency, and integrity factors, Director-General on behalf of Minister of Finance determines and appoints those who will assume the positions of BOD and BOC in PT. PPA.

5. Hasil Pengelolaan Aset (HPA) PT. PPA Hasil Pengelolaan Aset yang diperoleh selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008 berjumlah Rp1.478 milyar, dengan rincian sebagai berikut :

5. Revenue from asset managed by PT. PPA (HPA) Revenue from assets managed by PT.PPA (HPA) for the period January 1 to December 31, 2008 was Rp 1,478 billion consisting of as follows:

HPA Saham (Bank dan Non Bank)

Rp 1.055 M

HPA Share (bank and non-bank)

Rp 1,055 billion

HPA Hak Tagih

Rp 228 M

HPA Claims

Rp 228 billion

2

878.000

2

2.209.236,88

HPA Properti

Rp 121 M

HPA Property

Rp 121 billion

4.322

4.382.507

3.873

5.056.865,90

HPA Saham dan Kredit

Rp 32 M

HPA Share and Credit

Rp 32 billion

Hasil Likuidasi BDNI LA

Rp 42 M

BDNI LA Liquidation Result

Rp 42illion

2. Rekapitulasi Data Aset Titipan/List of Entrusted Asset No

Cabang PT. PPA/Branch of PT. PPA

Aset Hak Tagih/ Claims Assets

Aset Properti/ Property Assets

1

Jakarta

9.123

614

2

Bandung

1.576

47

3

Semarang

563

312

4

Surabaya

3.879

88

5

Medan

1.457

37

6

Lampung Jumlah/Total

321

17

16.919

1.115

Bendungan Batutegi Lokasi Nilai wajar

32


: Kab. Tanggamus, Prov. Lampung : Rp1,329,84 Milyar


33

5

TINJAUAN OPERASIONAL PENILAIAN KEKAYAAN NEGARA State Asset Valuation



Penilaian Kekayaan Negara Target dan Rencana Kegiatan Pencapaian Tahun 2008 Pencapaian di bidang Pelaksanaan Penilaian Pencapaian berupa Penyediaan Nilai BMN sebagai Underlying Asset SBSN Penelitian dan Pengembangan

State Asset Valuation Target and Activity Plan

5.1 PENILAIAN KEKAYAAN NEGARA

5.1

STATE ASSET VALUATION

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, Penilaian Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh DJKN adalah dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Pusat, pemindahtangan, dan pemanfaatan BMN. Selanjutnya, dilihat dari konteks pemanfaatan yang lebih luas, penilaian BMN juga menjadi dasar penentuan underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.

Government Regulation No. 6 of 2006 concerning State/Regional Asset Management stipulated that DJKN would perform the state asset valuation in the context of the preparation of central government's balance sheet, asset transfer, and asset utilization. However, in a broader context, state asset valuation also plays a central role in determining the value of underlying assets regarding the issuance of State Sharia Bond (SBSN).

Pengertian penilaian menurut Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008, adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik negara/ daerah. Berdasarkan pemahaman dari peraturan tersebut, opini nilai yang disampaikan merupakan bahan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

Based on Government Law Number 38 of 2008, valuation is the activity of determining the value of a valuation object in a certain time, conducted by valuers in the course of state/regional asset management. With this in mind, it is clear that the stakeholders need the rendered value for their decision-making.

Pemangku kepentingan terhadap nilai yang dihasilkan DJKN, baik internal maupun eksternal diharapkan dapat mengambil manfaat sebesar mungkin untuk berbagai pengambilan keputusan. Dalam transaksi tukar menukar, apakah negara telah memperoleh aset pengganti yang setimpal. Dalam transaksi penjualan, apakah negara memperoleh nilai rupiah yang sepadan dengan nilai aset yang diserahkan.

Stakeholders are expected to be able to obtain maximum advantages from this valuation result, for their various decision-making. In asset exchange transactions, for instance, the state should ensure that the substitute asset is equal in value. In case of sale transaction, the state should ensure that the sum of the money is also equal to the value of the asset sold.

D a l a m p e m a n fa a t a n y a i t u s e w a , ke r j a s a m a pemanfaatan dan bangun guna serah/bangun serah guna, Penilai DJKN masih terus melakukan penelitian berapa nilai yang pantas untuk setiap aset negara yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan nilai pasar properti, tingkat imbal balik untuk setiap daerah dan setiap tipe properti.

As for the valuation of state assets used in rents, joint operating agreements, and build-operate transfer/buildtransfer-operate (BOT/BTO) contracts, the valuers in DJKN are still conducting the research on the appropriate value of every state asset being used by other parties, taking into account the type and the market value of each, and their investment return related to their particular location.

Saat ini, untuk setiap pengambilan keputusan pengelolaan kekayaan negara, eksistensi nilai pasar atas kekayaan negara menjadi suatu keniscayaan. Tidak akan ada keputusan manajerial yang tepat tanpa didukung informasi nilai yang andal. Dari pemahaman inilah, konsep the highest and the best use seharusnya diimplementasikan dalam setiap pengambilan keputusan atas kekayaan negara demi mencapai sistem pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan transparan.

Nowadays, every single decision-making on State Asset Management requires a market value of the asset. No right decision-making unless reliable asset value information exists. According to this understanding, the concept of “the highest and the best use” should be adopted in achieving accountable and transparent state asset management system.

Achievements in 2008 Achievements in Valuation Duties Achievements in providing SBSN Underlying Asset Research and Development

Scrap Valuation Undertaking Challenge with Full Spirit

35

Tinjauan Operasional Penilaian Kekayaan Negara State Asset Valuation

36

Dalam bidang pengelolaan Penyertaan Modal Negara, tujuan yang hendak dicapai adalah terselenggaranya tertib administrasi kekayaan negara dalam rangka harmonisasi aspek APBN dengan pengelolaan kekayaan negara khususnya di bidang Penyertaan Modal Negara, dengan dua indikator yaitu (1) pelaksanaan inventarisasi PMN pada BUMN dan Perseroan Terbatas lainnya, (2) pelaksanaan analisis kelayakan dan profitabilitas PMN pada BUMN tersebut secara periodik.

In managing State Capital Investment in State-Owned Enterprises, there are two indicators to show whether the objective, that is to harmonize the aspect of State Budget with that of State Capital Investment, has been met. First, the undertaking of inventory taking of State Capital Investment in State-Owned Enterprise and other companies. Second, the implementation of feasibility and profitability analysis on State Capital Investment in StateOwned Enterprise periodically.

5.2 TARGET & RENCANA KEGIATAN

5.2 TARGET AND ACTIVITY PLAN

5.2.1 Target Tahun 2008 Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2008, DJKN menetapkan empat sasaran beserta indikatornya dalam bidang penilaian kekayaan negara. Pencapaian setiap sasaran dilihat dari beberapa indikator yang juga telah disiapkan. 1. Terselenggaranya penilaian kekayaan negara yang tertib, dengan dua indikator yaitu tersusunnya pedoman dan database penilaian, dan tersusunnya maupun penyempurnaan peraturan di bidang penilaian. Untuk mencapai sasaran tersebut, DJKN melakukan kegiatan penyusunan empat buku pedoman, satu database, satu RPMK Penilaian Barang Jaminan dan satu Perdirjen tentang petunjuk teknis penilaian. 2. Terinformasikan para pemangku kepentingan akan jumlah dan nilai riil kekayaan negara, dengan empat indikator yaitu adanya standar yang mempermudah penilaian BMN, tersedianya nilai BMN Kementerian/Lembaga, terbentuknya data awal kekayaan negara berupa SDA, dan terwujudnya buku statistik SDA. 3. Terselenggaranya tertib administrasi kekayaan negara dalam rangka harmonisasi aspek APBN dengan pengelolaan kekayaan negara khususnya di bidang Penyertaan Modal Negara, dengan dua indikator yaitu (1) pelaksanaan inventarisasi PMN pada BUMN dan Perseroan Terbatas lainnya, (2) pelaksanaan analisis kelayakan PMN pada beberapa BUMN. 4. Terselenggaranya peningkatan kualitas penilai DJKN dengan indikator kegiatan capacity building berupa: (1) Pelatihan SDM di bidang penilaian baik penilaian real property, properti khusus, SDA maupun penilaian usaha, (2) Kerjasama dengan Departemen ESDM dan Departemen PU, (3) Sosialisasi peraturan di bidang penilaian, (4) Sosialisasi kebijakan umum penilaian.

5.2.1 Target for 2008 In 2008's annual activity plan, DJKN has set four targets of valuation activities including their respective indicators.


1. The appropriateness of state asset valuation, that can be seen from two indicators—establishment of valuation database and SOP, and establishment of the regulations on valuation. In order to achieve these objectives, DJKN has prepared four valuation handbooks, one database, one Minister of Finance's Regulation on State Asset Valuation, one draft of Director-General Decree on technical guideline for valuations. 2. The well informedness of DJKN's stakeholders concerning real quantity and real value of state assets. This can be seen from four indicators—the availability of valuation standard to facilitate state asset valuation, the availability of state asset value of in all ministries/institutions, the existence of natural resources database, and availability of a comprehensive book on the statistic of natural resources. 3. The ordered administration of state assets, especially the management of state capital investment, in the course of State Budget-State Asset Management harmonization. This objective can be pointed out from two indicators. First, the inventory taking activity of state capital investment in state-owned enterprises. Second, the undertaking profitability analysis on state capital investment in state-owned enterprises. 4. The improved quality of DJKN valuers, indicated by the following capacity building activities: (1) Training, workshop and seminar on real property valuation, special property valuation, natural resources valuation, as well as business valuation, (2) Technical cooperation with Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of Public Work, (3) Disseminations of valuation regulations, (4) Disseminations of valuation general policies.

5.2.2 Rencana Jangka Panjang Dalam jangka panjang, DJKN telah menyusun rencana strategis lima tahunan 2005-2009 dengan tujuan utama yaitu mewujudkan sistem penilaian kekayaan negara yang efektif dan efisien.

5.2.2 Long Term Goal For the long run, DJKN has set a 2005-2009 five-year strategic plan the main goal of which is to establish effective and efficient state asset valuation system.

Persiapan untuk mewujudkan sistem penilaian kekayaan negara yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan RUU Penilaian yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintahan seperti Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Ditjen Pajak, Bapepam LK, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah maupun dari pihak non pemerintah seperti praktisi dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi.

The preparation for attaining this goal includes:

2. Penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya penilai, untuk menghadapi permintaan kebutuhan akan penilai baik penilai internal DJKN maupun penilai Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. 3. Penyiapan berbagai database terkait penilaian seperti database pembanding tanah dan Sistem Informasi Geografis Barang Milik Negara.

1. Formulating the draft Valuation Act which involves stakeholders of intergovernmental entities such as Directorate-General of Tax, Accountant and Valuation Service Supervisory Center, Capital Market and Financial Institutions Supervision Agency, National Land Agency, and Regional Governments, as well as non-governmental parties such as practitioners from Indonesian Society of Valuers (MAPPI) and academicians from universities. 2. Preparing the valuers for fulfilling the needs of valuers which may come from within DJKN/Ministry of Finance or other ministries/institutions, and regional governments. 3. The establishment of a number of valuation-related databases such as comparable land price database and State Asset Geographic Information System.

5.3

5.3 ACHIEVEMENTS IN 2008

PENCAPAIAN TAHUN 2008

Selama tahun 2008, pencapaian kinerja DJKN di bidang Penilaian Kekayaan Negara dapat dikategorikan menjadi : 1. Penyusunan peraturan baik berupa petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, surat edaran, standar teknis maupun buku pedoman di bidang penilaian. 2. Pelaksanaan penilaian sesuai amanat PP No. 6 tahun 2006 dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan maupun penugasan penilaian lainnya dari pimpinan DJKN. 3. Penyediaan nilai BMN dalam rangka penerbitan SBSN sesuai amanat UU No. 19 tahun 2008.

Peranan terpenting penilaian DJKN adalah dalam kegiatan penertiban BMN pada seluruh Kementerian/Lembaga berupa kegiatan inventarisasi dan penilaian. Untuk LKPP 2008 kemajuan yang diperoleh adalah jumlah K/L yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian meningkat dari hanya 7 pada 2006, menjadi 16 pada 2007, dan 34 pada 2008.

During 2008, DJKN's achievement in regards to state asset valuation falls into the following three categories: 1. Formulating regulation concerning implementation guidelines, technical guidelines, circular letters, technical standards, and guidance book on valuation. 2. Conducting the valuation, pursuant to the Government Regulation Number 6 of 2006, in the course of preparing the central government's balance sheet, asset transfer, asset utilization, and other valuation assigned by Director-General. 3. Providing the government with the value of state asset for the issuance of State Sharia Bond, an implementation of Act Number 19 of 2008. The central role of DJKN valuation in the state asset arrangement in all ministries/institutions plays in two activities, namely inventory taking and valuation. As for Central Government's Financial Report (LKPP) Year 2008, a significant progress was achieved: The number of ministries/institutions obtaining unqualified opinion increased considerably, from only 7 in 2006 doubled into 16 in 2007, and became 34 in 2008.


37


Peranan terpenting penilaian DJKN adalah dalam kegiatan penertiban BMN pada seluruh Kementerian/Lembaga berupa kegiatan inventarisasi dan penilaian. Untuk LKPP 2008 kemajuan yang diperoleh adalah jumlah K/L yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian meningkat dari hanya 7 pada 2006, menjadi 16 pada 2007, dan 34 pada 2008. The central role of DJKN valuation in the state asset arrangement in all ministries/institutions plays in two activities, namely inventory taking and valuation. As for Central Government's Financial Report (LKPP) Year 2008, a significant progress was achieved: The number of ministries/institutions obtaining unqualified opinion increased considerably, from only 7 in 2006 doubled into 16 in 2007, and became 34 in 2008.

38

Beberapa K/L yang besar yaitu Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan, Departmen Pertanian, dan Departemen Perdagangan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dari sebelumnya BPK menolak untuk memberikan opini.

Some major ministries/institutions namely Ministry of Finance, Ministry of National Education, Ministry of Health, Ministry of Defense, Ministry of Agriculture, and Ministry of Trade, which in previous years received Disclaimer Opinion from the Supreme Audit Board (BPK), were now successful in acquiring Qualified Opinion.

5.4

5.4 ACHIEVEMENTS IN STATE ASSET VALUATION DUTIES

PENCAPAIAN DI BIDANG PENILAIAN KEKAYAAN NEGARA

Penilaian BMN pada seluruh satuan kerja dari 77 Kementerian/Lembaga yang tersebar di seluruh tanah air, dalam rangka koreksi Neraca Pemerintah Pusat sebagian besar dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dan KPKNL.

Most of the valuations of all entities in the 77 ministries/entities spreading all over the country were performed by valuers working in Regional Offices and Operational Offices. These nation-wide valuations were conducted in the context of state balance sheet correction.

Di kantor pusat DJKN, disamping menjalankan tugas sebagai penyusun kebijakan DJKN, penilai juga melaksanakan kegiatan penilaian, khususnya untuk asetaset yang bersifat khusus ataupun penugasan khusus sesuai kebutuhan.

Meanwhile, the valuers assigned in DJKN's head office, apart from performing their duty to formulate DJKN's valuation policy, carried out valuation on special properties or other special-purpose tasks.

Selain itu, pelaksanaan penilaian oleh tim penilai DJKN juga dilaksanakan dalam rangka memberikan wawasan dan menjaga pengetahuan penilaiannya agar tetap up to date dengan perkembangan jaman dan perubahan kebutuhan akan nilai. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kualitas peraturan di bidang penilaian yang disusun oleh DJKN.

Having the valuation performed by DJKN valuers are beneficial for this will allow the valuers to attain an indepth knowledge and keep them abreast of current needs of valuation. Along with their enhanced skills and experience, it is hoped that regulations and policies on valuation will also increase in quality.

Pelaksanaan penilaian oleh penilai DJKN selama tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. Penilaian 10,559 Satuan Kerja Kementerian/Lembaga termasuk di dalamnya adalah penilaian aset eks. KKKS dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 2. Penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan, telah dilakukan penilaian terhadap tujuh objek dengan nilai pasar senilai Rp33 milyar.

The valuations performed throughout the year of 2008 were as follows: 1. Valuation on 10,559 entities of 77 ministries/ institutions including those of ex-KKKS and several Indonesian embassies and consulates abroad. 2. Valuation in the context of asset utilization on seven objects with total market values amounting to Rp 33 billion.


3. Penilaian BMN dalam rangka pemindahtanganan, telah dilakukan penilaian terhadap 135 objek dengan nilai pasar senilai Rp6 triliun. 4. Penilaian aset Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK), dengan nilai wajar sekitar Rp50 triliun. 5. Pe n i l a i a n a s e t B a d a n Pe n g e l o l a Ko m p l e k Kemayoran (BPKK), dengan nilai wajar lebih kurang Rp24 triliun. 6. Penilaian barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik berupa tanah, bangunan maupun kendaraan bermotor.

3. Valuation in the context of asset transfer on 135 objects with total values amounting Rp 6 trillion. 4. Valuation of Gelora Bung Karno Complex, delivering fair value amounting to Rp 50 trillion. 5. Valuation of Kemayoran Complex, rendering fair value amounting to Rp 24 trillion. 6. Valuation of seized assets by Corruption Eradication Commission (KPK), consisting of land, buildings, vehicles, and other movables.

Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian/ The Inventory and Valuation Report per-31 Desember 2008

No

Kanwil DJKN/Regional Offices

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kanwil I DJKN Banda Aceh Kanwil II DJKN Medan Kanwil III DJKN Pekan Baru Kanwil IV DJKN Palembang Kanwil V DJKN Bandar Lampung Kanwil VI DJKN Serang Kanwil VII DJKN Jakarta Kanwil VIII DJKN Bandung Kanwil IX DJKN Semarang Kanwil X DJKN Surabaya Kanwil XI DJKN Pontianak Kanwil XII DJKN Banjarmasin Kanwil XIII DJKN Samarinda Kanwil XIV DJKN Denpasar Kanwil XV DJKN Makassar Kanwil XVI DJKN Manado Kanwil XVII DJKN Jayapura Total

Jumlah Satker Jumlah Satker K/L K/L Target Yang Telah Penertiban/ Selesai/ target of entities finished entities

1,162 1,054 949 1,222 476 219 1,156 834 1,222 1,121 293 741 541 762 1,225 1,156 1,107 15,240

1,009 693 565 725 441 217 592 621 858 906 184 686 495 528 720 724 595 10,559

Saldo Awal (Laporan BMN akhir semester II 2007)/ initial balance

Saldo Akhir (saldo awal +/- koreksi hasil penilaian +/- mutasi)/ final balance

5,021,293,827,740 4,913,212,850,995 2,057,193,311,118 5,739,067,069,087 1,399,134,454,299 2,374,945,222,081 17,609,604,231,473 5,291,487,626,214 3,283,294,797,062 15,265,401,470,206 752,708,613,085 2,359,959,715,062 3,277,378,176,481 2,391,772,531,994 1,710,649,351,916 1,697,907,307,418 4,136,444,083,762 79,281,454,639,998

12,157,157,357,998 6,203,904,627,871 4,427,010,082,337 11,070,416,497,121 2,217,384,938,955 6,052,479,287,188 27,383,240,768,575 23,221,519,901,893 10,870,153,129,327 26,191,531,939,508 1,332,583,175,430 4,672,470,120,593 16,935,268,845,176 5,681,179,256,436 4,814,315,650,944 2,734,551,541,683 7,042,957,275,660 173,008,124,396,702

Keterangan/information * Belum termasuk satker penerima dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan/ * Not including the entities receiving concentration fund and assistance task

5.5 PENCAPAIAN BERUPA PENYEDIAAN NILAI BMN SEBAGAI UNDERLYING ASSET SBSN

5.5 ACHIEVEMENT IN PROVIDING SBSN UNDERLYING ASSET

Seiring dengan terbitnya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dimana dalam hal penerbitan SBSN dengan skema ijarah, diperlukan adanya suatu underlying asset.

Stated in Law No. 19 of 2008 concerning State Sharia Bond (SBSN), that for the issuance of SBSN under the ijarah scheme, underlying assets is required. And it is the duty of DJKN to provide the market value of the assets.


39


Pada tahun 2008, DJKN telah menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) BMN Departemen Keuangan berupa tanah dan bangunan dengan nilai wajar sebesar Rp18,37 triliun. BMN tersebut telah digunakan sebagai underlying asset SBSN sebesar Rp2,71 triliun untuk IFR-001 dan Rp1,99 triliun untuk IFR-002. Sisa BMN senilai Rp13.67 triliun bersamasama dengan BMN Kementerian/Lembaga lainnya akan digunakan sebagai aset SBSN 2009 yang direncanakan akan diterbitkan senilai Rp30 triliun.

In 2008, DJKN has delivered fixed assets with total fairmarket of Rp 18,37 trillion to Directorate General of Debt Management (DJPU). Of the total Rp 18,37 trillion assets, a portion of Rp 2,71 trillion and Rp 1,99 has been given as underlying asset for IFR-001 series and IFR-002 series of SBSN, respectively. The remaining Rp 13.67 trillion worth of assets, in addition to fixed asset in other ministries/institutions, will be used as underlying asset for projected Rp 30 trillion worth of SBSN in 2009.

Penggunaan BMN Depkeu sebagai Aset SBSN Tahun 2008 (Rp triliun)/ State Asset in The Ministry of Finance used as underlying asset in 2008 (Rp trillion)

2,71

1,99

IFR - 001 IFR - 002

13,67

5.6 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5.6 RESEARCH AND DEVELOPMENT

D J K N s e n a n t i a s a m e l a k u ka n p e n e l i t i a n d a n pengembangan dalam bidang penilaian. Kegiatan riset yang dilakukan juga merupakan kewajiban profesi yang mengharuskan bahwa seorang Penilai harus memiliki Continuing Professional Development (CPD).

DJKN continuously undertakes research and development program in the field of valuation. In fact, it is a professional obligation for each valuer to engage in Continuing Professional Development (CPD).

Berikut ini adalah beberapa buku pedoman penilaian hasil riset DJKN : 1. Di bidang Penilaian Usaha (Business Valuation): Buku Pedoman Penilaian Penyertaan Modal Negara yang dilengkapi dengan case studies pada beberapa BUMN yaitu PT. Pembangunan Perumahan (Persero), PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero). 2. Di bidang penilain properti: Buku Pedoman Penilaian Bandara, Buku Pedoman Penilaian Jalan, Jembatan dan Saluran Air. 3. Di bidang penilaian sumber daya alam: buku pedoman penilaian SDA berupa Kehutanan, Perkebunan, Energi dan Mineral serta buku statistik SDA. 4. Pengembangan Sistem Informasi Geografis Kekayaan Negara, yang secara terintegrasi memberikan gambaran detail aset negara terutama tanah dan atau bangunan beserta data nilai dan analisis the highest and the best use-nya.

As a result, below are several books and an advancement DJKN has made: 1. In the field of business valuation: Handbook on State Capital Investment Valuation, which equipped with case studies on several major state-owned enterprises, e.g. PT. Pembangunan Perumahan (Persero), PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero). 2. In the field of property valuation: Handbook on Airport, Road, Bridge and Water Drainage Valuation. 3. In the field of natural resources valuation: Handbook on Valuation of Forestry, Plantation, Energy, and Mineral, and a book on Statistics of Indonesian Natural Resources. 4. The development of integrated State Asset Geographic Information System, to depict the detail of state assets, especially lands and buildings, along with their value and their highest and best use analysis.

Sisa BMN/State Asset Remaining

Kedubes Damascus Syria Pada tahun 2008, DJKN telah menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) BMN Departemen Keuangan berupa tanah dan bangunan dengan nilai wajar sebesar Rp18,37 triliun. BMN tersebut telah digunakan sebagai underlying asset SBSN sebesar Rp2,71 triliun untuk IFR-001 dan Rp1,99 triliun untuk IFR-002. Sisa BMN senilai Rp13.67 triliun bersama-sama dengan BMN Kementerian/Lembaga lainnya akan digunakan sebagai aset SBSN 2009 yang direncanakan akan diterbitkan senilai Rp30 triliun. In 2008, DJKN has delivered fixed assets with total fair-market of Rp 18,37 trillion to Directorate General of Debt Management (DJPU). Of the total Rp 18,37 trillion assets, a portion of Rp 2,71 trillion and Rp 1,99 has been given as underlying asset for IFR-001 series and IFR-002 series of SBSN, respectively. The remaining Rp 13.67 trillion worth of assets, in addition to fixed asset in other ministries/institutions, will be used as underlying asset for projected Rp 30 trillion worth of SBSN in 2009.

40


Lokasi Nilai wajar

: Damascus, Syria : Rp 49.265.171.506

Kedubes Teheran, Iran Lokasi Nilai wajar

: Teheran, Iran : Rp 32.460.700.000

6

TINJAUAN OPERASIONAL PENGURUSAN PIUTANG NEGARA State Claims Management

Gedung Institut Seni Indonesia (ISI) Lokasi : Yogyakarta Nilai wajar : Rp1,319 Milyar

Pengurusan Piutang Negara Penghapusan Piutang Negara

6.1 PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

6.1 STATE CLAIMS MANAGEMENT

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, secara tegas mengatur bahwa keuangan negara meliputi antara lain kekayaan negara/ daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ daerah.

Stated clearly in Act Number 17 of 2003 concerning State Finance that the state finance consists of state assets/regional assets managed by state or other parties and includes money, notes, claims, property and other rights which can be valued in monetary terms, including property that invested in state-owned and regional government-owned enterprises.

Dengan pengaturan tersebut Piutang Negara merupakan salah satu bagian kekayaan negara yang menurut undang-undang pengelolaannya diserahkan kepada Menteri Keuangan.

According to this law, state claims are a part of state assets managed by the Minister of Finance.

Pengertian piutang negara dapat ditemukan pada 2 (dua) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

The definition of state claims can be found in two Acts, namely Government Regulation in Lieu of Act Number 49 of 1960 concerning Committee of State Claims Management and Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury.

Pengertian piutang negara pada Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 didefinisikan sebagai hutang kepada negara atau sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun.

Act Number 49 of 1960 states that claims are debt owed to state or an amount of money which is based on regulations, agreements, or other cause whatsoever, due to be paid to state or agencies controlled directly or indirectly by the government.

Pengertian piutang negara pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di definisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Meanwhile, according to Act Number 1 of 2004 concerning State Treasury, state claims is an amount of money must be paid to Central Government and/or Central Government's rights which can be valued in monetary terms as a result of agreements or regulations, or other legal causes.

Kedubes Argentina Lokasi : Buenos, Aires, Argentina Nilai wajar : Rp19,382 Milyar

Dalam melaksanakan undang-undang tersebut Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang melakukan penagihan piutang negara, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara serta menyajikan informasi keuangan negara (vide UU No.1/2004 Pasal 7 ayat (2) huruf n, huruf o dan huruf p).

In implementing those Acts, the Minister of Finance acting as General Treasurer of the State has the authority to collect the state claims, to establish the accounting and reporting system of state finance, and to provide state financial reports (vide Act Number 1 of 2004 chapter 7 article 2 [n], [o] and [p]).

State Claims Management

Namun demikian, dalam hal ini Menteri/pimpinan lembaga juga memiliki peran penting, yaitu tetap melaksanakan pengelolaan piutang tersebut. Dalam UU Nomor 1 tahun 2004, diatur bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya mengelola utang dan piutang negara dan berwenang menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang tersebut (vide Pasal 4 ayat (2)).

However, that Minister of Finance's authority doesn't undermine other ministers/head of government agencies' role in managing state claims. Act Number 1 of 2004 obliges minister/heads of government agencies as budget users/state asset users to manage their own state claims and debt and to name officials whose duty is to manage the state claims and debt (vide chapter 4 article 2).

Written-Off State Claims


43

Tinjauan Operasional Pengurusan Piutang Negara State Claims Management

44

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu (vide Pasal 34 ayat (1))

The officials who have been given the authority to manage revenue, expense, and property of the state/region, are required to aim at collecting all state/regional claims timely (vide chapter 34 article 1).

Pengelolaan Piutang Negara/Daerah diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak dimungkinkan lagi, maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengurusan piutang negara, sehingga piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, akan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat (2)).

The state/regional claims management is directed toward maximization of the level of claims collected. Otherwise, or in case they fail to do so, those claims will be managed according to the existing law on state claims management (vide chapter 34 articles 2).

Pelaksanaan pengurusan piutang negara diatur oleh Undang-Undang No. 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) beserta peraturan pelaksanaannya. Pengurusan Piutang Negara menurut UU No.49 Prp tahun 1960 ini adalah penyelesaian/penagihan piutang negara dilakukan oleh PUPN yaitu organisasi yang bersifat interdepartemental yang anggota-anggota nya diangkat oleh Menteri Keuangan dan Pelaksanaan tugas administrasi kesehariannya dilaksanakan oleh DJKN. Anggota PUPN Pusat beranggotakan dari Departemen Keuangan, Kejaksaan, Kepolisian RI, sedangkan PUPN Cabang yang tersebar diseluruh Indonesia beranggotakan dari unsur-unsur Departemen Keuangan (KPKNL dan Kanwil DJKN), Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi.

What is called the existing law is the Government Regulation in Lieu of Act Number 49 of 1960 on the Committee of State Claims Management (PUPN) and its Operating Rules. According to this Law, the management or the collection of state claims is carried out by Committee of State Claims, an interdepartmental organization whose members are named by the Minister of Finance, and whose daily administration is managed by the DJKN. Assuming the membership of PUPN are representatives of Ministry of Finance, Attorney General, and Indonesian Police. Meanwhile, members of the committee's branches spreading all over the nation, come from elements of the Finance Ministry (DJKN's service offices and regional offices), Regional Government, Regional Police, and District Attorney.

Dalam melaksanakan kegiatan pengurusan piutang negara tersebut DJKN/PUPN berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/ 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara.

In conducting the management of state claims, DJKN complies with Finance Ministry Regulation Number 128/PMK.06/2007 regarding the guidelines for implementation of state claims management.

Dengan peraturan tersebut diharapkan pengurusan piutang negara dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif dibandingkan hasil pengurusan bila ditempuh dengan cara pengurusan melalui jalur hukum (Lembaga Peradilan) yang relatif memerlukan waktu lama (melalui pengadilan tingkat pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali).

Through this rule, the state claims management can be undertaken in more efficient and effective way than in court system which has a number of steps and takes a relatively a long time—first level (state court), second level (appeal), and judicial review.

Guna mendukung proses yang cepat dan efektif, subyek yang melakukan pengurusan piutang negara (PUPN) oleh undang-undang tersebut di atas diberi kewenangan khusus yang disebut dengan istilah “parate eksekusi” yaitu kewenangan untuk menerbitkan keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

And in favor of the quick and effective process of state claims management, the Act equips the Committee of State Claims with “parate eksekusi”, meaning an authority to issue decrees the legal power of which is equal to that of judge's decree.


Aset Eks. Kepabeanan Lokasi Nilai wajar

: Tanjung Perak, Surabaya : Rp 2.164.560.000 (total)

D a l a m Pe ra t u ra n M e n t e r i Ke u a n ga n N o m o r 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Artinya piutang-piutang sebagai kekayaan negara tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan pada kaidah-kaidah administrasi keuangan negara.

Minister of Finance's Regulation Number 100/PMK.01/2008 concerning Organization Structures, Rules and Functions of the Ministry of Finance, as amended twice, the last of which is by Minister of Finance's Regulation Number 73/PMK.01/2009, gives DJKN duty to manage state claims that gives a better public service by managing the collection of state claims in an accurate, fair, legal, accountable, and transparent way. It means that state claims, as part of state assets, need to be managed through a state finance management.

Adapun kegiatan pengurusan piutang negara yang dilaksankan oleh PUPN/DJKN selama tahun 2008 dapat diuraikan sebagai berikut :

Activities pertaining to state claims management conducted by PUPN/DJKN in 2008 involve the following:

1. Penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Selama tahun anggaran 2008, PUPN/DJKN menerima penyerahan Piutang Negara sebanyak 7.853 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan nilai sebesar Rp16.419.434,88 juta. Penyerahan tersebut berasal dari penyerahan pengurusan piutang milik instansi pemerintah.

1. Issuing Acceptance Letter of State Claims Management (SP3N) During 2008 budget year, PUPN/DJKN received 7,853 Cases (BKPN) amounting to Rp 16,419,434.88 million from the government agencies.

Kantor wilayah DJKN yang paling banyak menerima penyerahan pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara adalah Kanwil VI Serang, yaitu sebanyak 2.023 BKPN, sedangkan piutang dengan nilai piutang, penyerahan terbesar diterima oleh Kanwil VII DJKN Jakarta, yaitu sebesar Rp 16.011.043,92 juta.

Regional office VI of Serang, with its 2,023 cases, recorded the highest number of cases received. As in monetary value, Regional Office VII of Jakarta stood at the highest with its DR16,011,043.92 million to deal with.

Di antara KPKNL yang menerima penyerahan dari segi BKPN paling banyak adalah KPKNL Jakarta IV sebanyak 982 BKPN. Sedangkan dari sisi nilai, penyerahan terbesar adalah dari KPKNL Jakarta V, yaitu sebesar Rp15.925.032,77 juta.

State Asset and Auction Service Office (KPKNL) of Jakarta IV undertook 982 cases, making it the KPKNL with the highest number of cases. Meanwhile, in monetary sense, KPKNL Jakarta V faced the greatest value of state claims amounting to Rp 15,925,032.77 million.


45


2. Realisasi hasil kegiatan pengurusan piutang negara Januari s.d. Desember 2008. Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) oleh PUPN/DJKN adalah piutang yang dapat ditagih, baik itu dilunasi debitor maupun diangsur. Jumlah PNDS juga termasuk piutang yang ditarik oleh kreditor untuk dilakukan penyehatan kembali agar debitor menjadi bankable.

2. The Realization of State Claims Management from January to December 2008 Settled State Claims (PNDS) is collected claim, either paid in full or in installments. Cases withdrawn by creditors in the event of restructuring, also fall into this category.

2.1 Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) PNDT merupakan jumlah uang yang dapat ditagih untuk dikembalikan kepada pihak kreditor/penyerah piutang. Selama tahun anggaran 2008, PNDT diperoleh sebesar Rp574.373,91 juta atau 69,23% dari keseluruhan PNDS (Rp829.654,56 juta). Dari PNDT sebesar Rp574.373,91 juta tersebut, sebanyak Rp444.012,70 juta berasal dari angsuran debitor. Apabila dibandingkan dengan jumlah Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sepanjang tahun 2008 yang dicapai masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena kualitas piutang yang diurus bukanlah piutang lancar. Banyaknya perkara gugatan yang dihadapi dan ketiadaan barang jaminan memberi tantangan dalam perolehan hasil piutang.

2.1 Collected State Claims (PNDT) The Collected State Claims is the state claims from which a sum of money can be collected and sent back to the creditors. In 2008 budget year, the value of PNDT was Rp 574,373.91 million or 69.23% of the total Rp 829,654.56 million of PNDS. Of the Rp 574,373.91 of PNDT, Rp444,012.70 million stemmed from installment payments.

PNDS selama tahun anggaran 2008 mencapai 5.080 BKPN dengan nilai piutang sebesar Rp829.654,56 juta atau mencapai 117% dari target yang ditetapkan sebesar 704.551,14 juta.

In 2008, the number of settled state claims reached 5,080 with a value of Rp 829,654.56 million or 117% of the targeted Rp 704,551.15 million.

Realisasi penyelesaian piutang tersebut berasal dari Piutang milik BUMN/D Perbankan dan Piutang Negara Non Pe r b a n ka n ( te r m a s u k p i u ta n g m i l i k i n sta n s i pemerintah). Adapun komposisi realisasi PNDS adalah sebagai berikut : a. Piutang milik BUMN/D Perbankan yang dapat diselesaikan sebanyak 4.371 BKPN dengan nila sebesar Rp626.007,89 juta b. Piutang Negara Non Perbankan yang dapat diselesaikan sebanyak 709 BKPN dengan nilai Rp203.646,67 juta.

The realization above, came from state claims management activities covering the state claims originated both in banking sector and non-banking sector (including claims from government institutions, with the following portion: a. 4,371 cases amounting to Rp 626,007.89 million from banking sector. b. 709 cases amounting to Rp 203,646.67 million from non-banking sector.

2.2 Penarikan Penarikan BKPN yang dilakukan oleh penyerah piutang sepanjang tahun 2008 memberikan kontribusi terhadap piutang yang dapat diselesaikan sebesar 30,44% dari seluruh PNDS atau sebesar Rp252.519,20 juta. Sedangkan bila dilihat dari jumlah BKPN, penarikan BKPN yang telah disetujui sebanyak 1.525 berkas atau 30,02% dari total berkas piutang yang dapat diselesaikan.

2.2 Withdrawn State Claims The cases withdrawn by creditors constituted 30.44% of PNDS or Rp 252,519.20 million worth of PNDS. Meanwhile, in number, cases withdrawn were 1,525, constituting 30.02% of total number of PNDS.

Dari pencapaian PNDS sebesar Rp829.654,56 juta itu, konstribusi terbesar diberikan oleh Kanwil VII DJKN Jakarta dengan pencapaian sebesar Rp374.106,27 juta atau 45,09% dari pencapaian PNDS nasional.

Regional Office VII Jakarta recorded the highest achievement in number of PNDS with the monetary value of Rp 374,106.27 million or 45,09% of the total.

Penarikan BKPN per-penyerah piutang adalah sebagai berikut: a. Perbankan 1.504 BKPN sebesar Rp 249.264,06 juta b. Non Perbankan 21 BKPN sebesar Rp 3.255,14 juta

The cases of state claims withdrawn consist of: a. 1,504 BKPNs worth Rp 249,264.06 million from Banking sector b. 21 BKPNs worth of Rp 3,255.14 million from Non-Banking sector.

Apabila dilihat dari realisasi pencapaian terhadap rencana kerja, maka pencapaian target terbesar dicapai oleh Kanwil I DJKN Banda Aceh yaitu sebesar 179,24%.

From the “target and realization point of view, Regional Office I Banda Aceh was the most successful, achieving 179.24% of the target.

Dari Pencapaian PNDS per-kantor pelayanan, KPKNL Jakarta V memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp171.561,10 juta. Apabila dilihat dari realisasi terhadap target yang telah ditetapkan maka KPKNL Singkawang berhasil mencapai realisasi tertinggi sebesar 440,59% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp1.276,04 juta.

As for the service office, KPKNL Jakarta V was the biggest contributor with Rp 171,561.10 million of PNDS. And in achieving its own target, KPKNL Singkawang achieved the greatest result, which was 440.59% of the target of Rp 1, 276.04 million.

Penarikan berkas terbesar dari segi jumlah BKPN dan nilai terjadi pada Kanwil IX DJKN Semarang sebanyak 342 BKPN, dengan nilai sebesar Rp45.532,64juta. Sedangkan KPKNL yang paling besar nilai penarikannya adalah KPKNL Semarang dengan nilai sebesar Rp28.206,18 juta, demikian pula dari jumlah BKPN, KPKNL Semarang memberikan kontribusi PNDS dari penarikan BKPN terbesar yaitu sebanyak 94 BKPN.

Regional Office IX Semarang contributed the largest withdrawn BKPNs both in number and in value with its 342 withdrawn BKPNs worth Rp 45,532, 64 million. Also contributed the largest number and value was KPKNL Semarang with its 94 withdrawn BKPNs worth Rp 28,206.18 million.

PNDS selama tahun anggaran 2008 mencapai 5.080 BKPN dengan nilai piutang sebesar Rp829.654,56 juta atau mencapai 117% dari target yang ditetapkan sebesar 704.551,14 juta. In 2008, the number of settled state claims reached 5,080 with a value of Rp 829,654.56 million or 117% of the targeted Rp 704,551.15 million.

Offshore Oil Platforms

46


Aset Eks. BMKT


47


2.3 BKPN Lunas Pelunasan BKPN sepanjang tahun 2008 mencapai 2.034 BKPN, yang berasal dari : a. Piutang Negara Perbankan sebanyak 2.859 BKPN. b. Piutang Negara Non Perbankan (termasuk dari instansi pemerintah) sebanyak 685 BKPN.

2.3 Paid up BKPN In 2008, the number of paid up BKPN was 2,034, consisting of: a. 1,349 BKPNs from the Banking sector b. 684 BKPNs from Non-Banking sector (including government institutions)

3. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD PPN) tahun 2008 Sampai dengan Desember tahun 2008, BIAD yang berhasil dipungut sebesar Rp61.473,06 juta, yang merupakan kontribusi dari : a. Piutang Negara Perbankan sebanyak Rp43.593,05 juta (70,91%) b. Piutang Negara Non Perbankan sebanyak Rp17.880,01 juta. (29,09%)

3. Administration fees of State Claims Management in 2008 Up to December 2008, Administration Fees of State Claims Management amounted to Rp 61,473.06 million which was made up of: a. Rp 43,593.05 million or 70.91% from the Banking sector b. Rp 17,880.01 million or 29.09% from the Non-Banking sector.

Pencapaian BIAD sebesar Rp61.473,06 juta tersebut adalah realisasi sebesar 145,43% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2008 sebesar Rp42.269,35 juta. Kanwil yang memperoleh BIAD PPN terbesar adalah Kanwil VII DJKN Jakarta dengan pencapaian sebesar Rp33.596,26 juta, namun demikian realisasi tertinggi dari target yang ditetapkan dicapai oleh Kanwil XIII DJKN Samarinda yaitu sebesar 190,57%. Sedangkan KPKNL dengan pencapaian BIAD terbesar adalah KPKNL Jakarta V yaitu sebesar Rp 15.836,20 juta atau 386,63% dari target yang ditetapkan. Apabila dilihat dari presentase pencapaian target, maka KPKNL Balikpapan telah mencapai realisasi tertinggi, yaitu sebesar 467,70% dari target.

Thus, the amount of Administration Fees of State Claims Management exceeded its total target (Rp 42,269.35 million) by 145.43%. The highest amount Administration Fee (Biad) contributed by Regional Office VII Jakarta with its Rp 33,596.26 million worth of Biad. Regional Office XIII Samarinda achieved the highest realization, 190.57% of its target. Meanwhile, KPKNL Jakarta V collected the largest, with its Rp 15,836.20 million worth of biad or 386.63% of its target. And KPKNL Balikpapan achieved the highest percentage which was 467.70% of its target.



Aset Eks. KKKS Lokasi : Pendopo, Sumatera Selatan Nilai wajar : Rp 31.627.815.000

Bendungan Krueng Aceh Lokasi Nilai wajar

48


: Kab.Aceh Besar, Prop. Nanggroe Aceh Darussalam : Rp31,781 Milyar


4. Outstanding Piutang Negara per-Desember 2008 Berdasarkan realisasi kegiatan Pengurusan Piutang Negara sepanjang tahun 2008, sebagaimana disampai kan sebelumnya, adalah sebesar 170.169 BKPN dengan nilai sebesar Rp 52.473.175,08 juta dengan rincian sebagai berikut : a. Piutang Negara Perbankan 95.932 BKPN dengan nilai Rp 21.050.970,35 juta; b. Piutang Negara Non Perbankan (termasuk instansi p e m e r i n ta h ) 7 4 . 2 3 7 B K P N d e n ga n n i l a i Rp 31.422.198,73 juta, atau dengan perbandingan komposisi outstanding nilai BKPN, adalah Perbankan sebesar 40,12% sedangkan Non Perbankan sebesar 59,88%.

4. Outstanding State Claims as of December 2008 As mentioned before, the number of State Claims which was still outstanding as of December 2008 was 170,169 BKPNs worth Rp 52,473,175.08 million, and consisted of: a. 95,932 BKPNs from the Banking sector worth Rp 21,050,970.35 million or 40.12% of the total b. 74,237 BKPNs from Non-Banking sector (including government institutions) worth Rp 31,422,198.73 million or 59.88% of the total.

5. Permasalahan di bidang Pengurusan Piutang Negara : a. Debitur tidak kooperatif, sehingga perlu dilakukan tindakan eksekusi; b. Debitur melakukan perlawanan hukum, secara nasional per Desember 2008, terdapat perkara di peradilan, yaitu sebanyak 1.763 perkara perdata dan 180 perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara; c. Penjualan melalui lelang sering tidak laku oleh karena: - barang yang dilelang tidak marketable, - barang bermasalah secara hukum, - barang tidak diminati, dan/atau - daya beli masyarakat secara umum menurun.

5. There are some problems concerning with State Claims Management, among others are: a. Debtors are “uncooperative”, making it necessary to take strong measures; b. Debtors brought the case to court. As of December 2008, nationally, there were some 1,763 civil cases in State Court, and 180 cases in State Administrative Court; c. Auction was not always successful because: - collaterals to be sold were not marketable - collaterals had legal problems attached to them - Not a single bidder were interested - The decreasing of people's purchasing power generally.

6.2 PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA

6.2 WRITTEN-OFF STATE CLAIMS

Pengelolaan Piutang Negara/Daerah bukan hanya menganut asas umum pengelolaan keuangan negara, tetapi juga mengikuti sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku. Berdasarkan standar akuntasi didalam pengelolaan piutang, dimungkinkan adanya penghapusan piutang negara dari pembukuan dengan tidak menghapuskan hak tagih negara (didefinisikan sebagai penghapusbukuan secara bersyarat).

State/Regional Claims Management complies not only with general principles of state financial management, but also with current accounting standards. These standards opened the possibility for debt (state claims) to be writtenoff, without annulling the right of the state over the claims.

Aset Eks Asing Cina Lokasi : Muntilan, Magelang, Jawa Tengah Nilai wajar : Rp 5,802 Milyar

50


Penghapusan Piutang Negara dimulai dari usulan penghapusan dari Menteri/Pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara tetapi instansi/lembaga/kreditor tersebut tetap harus melakukan penatausahaan/pembukuan piutang negara yang dikelola tersebut sebagaimana mestinya.

The write-off of state claims is begun when a Minister/Head of Agency submits a letter to Minister of Finance, through the Director-General of DJKN, requesting for the write-off of state claims. After the write-off, however, the ministry/agency is still required to keep a record or administration of the state claims.

Penghapusan Piutang Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dimana piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak.

The write-off of State/Regional Claims is governed by Government Regulation Number 14 of 2005 concerning the guide for the write-off of State/Regional Claims, conditionally or unconditionally.

Pengajuan usul penghapusan kepada Menteri Keuangan dimaksud hanya dapat dilakukan setelah piutang negara telah dilakukan pengurusan piutang negara oleh PUPN, piutang negara yang diurus PUPN tersebut telah dinyatakan optimal apabila telah diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

A request for write-off can only be submitted after Committee of State Claims issues a letter stating that the claim is “temporary can not be collected” (PSBDT), a sign that the management of state claim has been conducted optimally.

Penghapusan secara bersyarat belum menghapus hak tagih negara/daerah kepada penanggung hutang, penghapusan yang dimaksudkan disini adalah baru sebatas menghapuskan piutang negara dari pembukuan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Sedangkan penghapusan piutang negara secara mutlak dapat diajukan paling cepat setelah lewat waktu 2 (dua) tahun dari penetapan penghapusan piutang negara secara bersyarat.

A conditional write-off does not remove the state/regional government's right to collect the debt. This conditional write-off only allows the government institutions to exclude state claims from their accounting system. An unconditional write-off can only be requested after a period of two years has elapsed from the date of its conditional write-off.

Penetapan penghapusan piutang negara secara mutlak akan menghapuskan : a. hak tagih negara/daerah kepada penanggung hutang, b. penghapusan pembukuan, c. hak tagih negara.

An unconditional write-off removes: a. the state/regional government's right to collect the debt b. the need to record the debts, c. the state's claim.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 telah diatur mengenai wewenang pejabat untuk menetapkan keputusan penghapusan piutang negara secara bersyarat yaitu : a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); (perpenanggung hutang); b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (perpenanggung hutang); dan c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (per-penanggung hutang).

Government Regulation Number 14 of 2005 regulates the amount of debt and the level of authority under which a conditional write-off is:

Dalam hal piutang negara dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai piutang negara dengan kurs rata-rata Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

a. up to Rp 10,000,000,000 (ten billion) per-debtor, the conditional write-off is under the Minister of Finance's authority, b. between Rp 10,000,000,000 (ten billion) and Rp 100,000,000,000 (a hundred billion) per-debtor is under the President's authority, and c. more than Rp 100,000,000,000.00 (a hundred billion) per-debtor is under the President with the agreement from the People's Representative Council's (DPR) authority. In the event state claims is valued in foreign currency, the monetary value of state claims to be written off pursuant to above conditions is calculated using the average BI rate on three days before the date of the Minister/Head of agency's request.


51


S e s u a i Pe ra t u ra n M e n t e r i Ke u a n ga n N o m o r 31/PMK.06/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Perusahaan Negara/Daerah, pengajuan usul penghapusan secara bersyarat dapat dilakukan oleh Pimpinan K/L dengan menyampaikan surat usul penghapusan piutang dengan melampirkan daftar nominatif penanggung hutang disertai dengan lembar surat PSBDT masing-masing penanggung hutang, dengan melampirkan: a. keterangan tentang kondisi/kemampuan penanggung hutang, b. keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Minister of Finance's Regulation Number 31/PMK.06/2005 regarding the write-off procedure of State/Regional Claims and State/Regional Enterprise Claims, stipulates that Minister/Head of Agency may submit a write-off proposal with attached list of debtors and their copy PSBDT, including the following details of: a. debtor’s ability to pay, b. the availability and condition of the collateral and/or other relevant information.

Sedangkan dalam pengajuan usul penghapusan piutang negara secara mutlak dapat dilakukan dengan menyampaikan daftar nominatif penanggung hutang, surat keterangan dari aparat/pejabat bahwa penanggung hutang tidak dapat /mampu menyelesaikan sisa kewajibannya karena alasan yang sah dan telah lewat waktu 2 tahun sejak penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

As for unconditional write-off, the proposal must be submitted two years after the conditional write-off approval, and it must be equipped with information on the debtor and letter from relevant officers stating that debtor is unable to pay his/her debt.

Berikut ini disajikan data piutang negara yang diajukan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan secara bersyarat:

The following table contains state claims granted with conditional write-off in 2008:

Mobil Mercedes Benz Nilai wajar

: Rp179.880.000,00

Penilaian Aset Rampasan KPK Jumlah Penanggung Hutang/ Number of debtor

Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan/ Number and date of Finance Minister Decree

2 (two) 1 (one) 11 (eleven) 13 (thirteen) 7 (seven) 48 (forty eight)

140/KMK.06/2008 tanggal/dated 4 Juni 2008 245/KMK.06/2008 tanggal/dated 4 September 2008 262/KMK.06/2008 tanggal/dated 19 September 2008 274/KMK.06/2008 tanggal/dated 24 September 2008 308/KMK.06/2008 tanggal/dated 23 Oktober 2008 355/KMK.06/2008 tanggal/dated 9 Desember 2008

Nilai Piutang Negara yang dihapuskan/ The Amount of the write-off Rp 168.026.028 Rp 20.805.000 Rp 107.766.680 Rp 178.964.552/US$11.637,33 Rp 145.829.661/US$42.273,36 Rp 244.149.736

Bendungan Cipamingkis Lokasi Nilai wajar

52


: Kab. Bogor, Jawa Barat : Rp 20,098 Milyar

Rumah Lokasi : Perumahan Legenda Wisata, Bogor Nilai wajar : Rp 600.410.000,00

7 Pengertian Lelang Rencana, Realisasi, dan Evaluasi Pokok Lelang

Rencana, Realisasi, dan Evaluasi Frekuensi Lelang

TINJAUAN OPERASIONAL PELAYANAN LELANG Auction Service What Is Auction? Target, Realization, and Evaluation of Auction Price Target, Realization, and Evaluation of Auction Frequency

Realisasi Hasil Pelaksanaan Lelang Menurut Risalah Lelang

Realization of result by Auction Minutes

Realisasi Hasil Pelaksanaan Lelang Menurut Jenis/Asal Barang

Realization of result by type/origin of goods

Realisasi Penerimaan Negara (APBN) dari Hasil Pelaksanaan Lelang

Realization of National Budget from the Auction Result

7.1 PENGERTIAN LELANG

7.1 WHAT IS AUCTION?

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang (vide Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).

Auction is a public sale of goods with increased or decreased bid, written or orally, to reach the highest price with auction advertisement prior to the auction (vide The Minister of Finance's Regulation No.40/PMK.07/2006 concerning Operational Guidance on Auction)

Kelebihan lelang: - Objektif, dilaksanakan di muka umum - Kompetitif, penawaran yang khas secara kompetisi - Built in control, dibawah pengawasan umum - Otentik, adanya risalah lelang.

The Advantages of Auction: - Objective, held in front of the public - Competitive, with competitive specific bidding - Built in control, under public control - Authentic, with the auction minute.

Fungsi lelang: - Fungsi Publik, mendukung law enforcement yaitu sebagai bagian eksekusi suatu putusan dan mendukung tertib administrasi dan efisiensi pegelolaan kekayaan negara; - Fungsi Privat, sebagai sarana transaksi jual beli; - Fungsi Budgeter, mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang, dan pajak lainnya.

The Functions of Auction: - Public function, to support law enforcement, as part of execution of a court order, and to support good governance and efficiency of state asset management; - Private function, as a transaction instrument; - Budgetary function, to accumulate state revenue in the form of auction fee and other relevant taxes.

Jenis-jenis lelang: - Lelang eksekusi, adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan lembaga peradilan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu; - Lelang Non Eksekusi Wajib, adalah lelang untuk melaksanakan penjualan BMN/D atau barang milik BUMN/D yang diwajibkan dijual secara lelang, termasuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama; - Lelang Non Eksekusi Sukarela, adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D yang berbentuk persero.

Type of Auctions : - Execution auction, is an auction to execute court decision or other documents with similar legal power; - Compulsory Non-Execution auction, is an auction to sell state/regional asset or to sell the asset of state/regional-owned enterprises which much be held in auction, including wood auction and other forestry product from the first hand; - Voluntary Non-Execution auction, is an auction of private goods belongs to the owners (including stateowned and region-owned enterprises) who voluntarily choose auction as their sale method.

Sampai dengan akhir bulan Desember 2008 sesuai data/laporan yang diterima Kantor Pusat DJKN cq. Direktorat Lelang, realisasi frekuensi lelang tercatat sebanyak 15.346 kali dengan realisasi pokok lelang tercatat sebesar Rp4.297.612.447.532,-. Realisasi penerimaan Bea Lelang termasuk dari lelang Pegadaian di seluruh wilayah Indonesia sebesar Rp57.196.883.246,- . Up to the end of December 2008, the realization of auction frequency was 15.346 times with the realization of auction price reached Rp 4,297,612,447,532. Meanwhile, realization of auction fee revenue, including from that of pawnshops across Indonesia, was Rp 57,196,883,246.


55

Tinjauan Operasional Pelayanan Lelang Auction Service

Sampai dengan akhir bulan Desember 2008 sesuai data/laporan yang diterima Kantor Pusat DJKN cq. Direktorat Lelang, realisasi frekuensi lelang tercatat sebanyak 15.346 kali dengan realisasi pokok lelang tercatat sebesar Rp4.297.612.447.532,-. Realisasi penerimaan Bea Lelang termasuk dari lelang Pegadaian di seluruh wilayah Indonesia sebesar Rp57.196.883.246,- .

Up to the end of December 2008, the realization of auction frequency was 15.346 times with the realization of auction price reached Rp 4,297,612,447,532. Meanwhile, realization of auction fee revenue, including from that of pawnshops across Indonesia, was Rp 57,196,883,246.

7.2 RENCANA, REALISASI DAN EVALUASI POKOK LELANG

7.2 TARGET, REALIZATION AND EVALUATION OF AUCTION PRICE

Realisasi penerimaan pokok lelang tahun 2008 tercatat sebesar Rp 4.297.612.447.532,- atau telah mencapai target sebesar 172,43% bila dibandingkan dengan rencana penerimaan pokok lelang tahun 2008 sebesar Rp2.492.430.031.000,-. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2007 sebesar Rp2.583.691.428.000,-, maka realisasi penerimaan pokok lelang pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 66,34%.

The realization of auction price in 2008 was Rp 4.297.612.447.532 or up to 172,43% of the targeted Rp 2.492.430.031.000. Compared to the realization of auction fee revenue of Rp 2.583.691.428.000 in 2007, this revenue in 2008 was a 66,34% increase.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56

Kantor Wilayah/ Regional Offices Kanwil I DJKN Banda Aceh Kanwil II DJKN Medan Kanwil III DJKN Pekan Baru Kanwil IV DJKN Palembang Kanwil V DJKN Bandar Lampung Kanwil VI DJKN Serang Kanwil VII DJKN Jakarta Kanwil VIII DJKN Bandung Kanwil IX DJKN Semarang Kanwil X DJKN Surabaya Kanwil XI DJKN Pontianak Kanwil XII DJKN Banjarmasin Kanwil XIII DJKN Samarinda Kanwil XIV DJKN Denpasar Kanwil XV DJKN Makassar Kanwil XVI DJKN Manado Kanwil XVII DJKN Jayapura Total


Target/ Target 4.714.289.000 72.491.353.000 87.870.508.000 24.345.080.000 12.901.553.000 49.795.176.000 1.234.171.419.000 346.925.832.000 143.000.058.000 262.152.698.000 37.336.015.000 44.819.000.000 35.117.851.000 63.300.701.000 25.048.669.000 12.856.178.000 35.596.651.000 2.492.430.031.000

Realisasi/ Realization 3.111.813.258 74.620.037.496 94.647.403.391 30.506.955.413 14.610.111.072 161.995.189.000 1.453.967.833.838 952.449.981.997 339.930.549.320 781.798.060.355 66.514.256.400 64.469.704.594 109.990.303.023 24.997.210.930 41.504.619.219 23.049.520.147 59.448.898.079 4.297.612.447.532

Persen/ Percent (%) 66,01 102,94 107,71 125,31 113,24 325,32 117,81 274,54 237,71 298,21 178,15 143,84 313,20 39,49 165,70 179,57 167,01 172,43

RENCANA, REALISASI DAN EVALUASI BEA LELANG

Realisasi penerimaan bea lelang termasuk Bea Lelang Pegadaian dan Kayu Kecil tahun 2008 tercatat sebesar Rp 57.196.883.246,- atau telah mencapai target sebesar 182,25% bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2008 yaitu sebesar Rp 31.384.031.000,-. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Bea Lelang tahun 2007 sebesar Rp 49.433.257.00,-, maka realisasi penerimaan Bea Lelang pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 15,71%.

7.3

TARGET, REALIZATION, AND EVALUATION OF AUCTION FEE

The realization of auction fee, including that from pawnshops and small woods auction in 2008, was Rp 57.196.883.246 or 182,25% of the target (Rp 31.384.031.000). It was also a 15,71% increase, compared to the realization of auction fee revenue of Rp 49.433.257.000 in 2007.

Tabel Rencana dan Realisasi Bea Lelang Per Kanwil Tahun 2008 Target and Realization of Auction Fee by Regional Office in 2008

No

Tabel Rencana dan Realisasi Pokok Lelang Per-Kanwil Tahun 2008 Target and Realization of Auction Price by Regional Office in 2008

No

7.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.4

Kantor Wilayah/ Regional Offices Kanwil I DJKN Banda Aceh Kanwil II DJKN Medan Kanwil III DJKN Pekan Baru Kanwil IV DJKN Palembang Kanwil V DJKN Bandar Lampung Kanwil VI DJKN Serang Kanwil VII DJKN Jakarta Kanwil VIII DJKN Bandung Kanwil IX DJKN Semarang Kanwil X DJKN Surabaya Kanwil XI DJKN Pontianak Kanwil XII DJKN Banjarmasin Kanwil XIII DJKN Samarinda Kanwil XIV DJKN Denpasar Kanwil XV DJKN Makassar Kanwil XVI DJKN Manado Kanwil XVII DJKN Jayapura SUB TOTAL Pegadaian/Pawn TOTAL

Target/ Target

Realisasi/ Realization

59.361.000 912.800.000 1.106.453.000 306.549.000 162.454.000 627.014.000 15.540.502.000 4.368.438.000 1.800.636.000 3.301.075.000 470.129.000 564.354.000 442.199.000 797.073.000 315.409.000 161.632.000 448.228.000 31.384.306.000 31.384.306.000

RENCANA, REALISASI DAN EVALUASI FREKUENSI LELANG

Jumlah realisasi frekuensi pelaksanaan lelang yang dilakukan Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II tahun 2008 adalah sebanyak 15.346 kali atau mengalami peningkatan sebesar 15,97% bila dibandingkan realisasi frekuensi lelang tahun 2007 yang mengalami 13,233 kali.

7.4

48.625.020 884.293.220 1.374.762.840 435.835.776 249.892.700 2.912.156.300 5.949.725.817 15.662.083.169 3.991.804.000 12.448.118.040 1.270.487.000 1.265.767.640 1.239.832.442 429.149.060 720.427.000 510.839.013 1.177.927.810 50.571.726.847 6.625.156.399 57.196.883.246

Persen/ Percent (%) 81,91 96,88 124,25 142,17 153,82 464,45 38,29 358,53 221,69 377,09 270,24 224,29 280,38 53,84 228,41 316,05 262,80 161,14 182,25

TARGET, REALIZATION, AND EVALUATION OF AUCTION FREQUENCY

The total number of the realization of auction frequency carried out by Class I and Class II Auctioneer in 2008 was 15.346 times. Compared to the realization of auction frequency which was 13.233 times in 2007, the frequency increased by 15,97%.


57


Grafik perkembangan realisasi frekuensi lelang tahun 2001 s.d 2008 Growth of the realization of auction frequency between the year of 2001 and 2008

20 000 15 000

7.5 RE A L I S A S I H A S I L PE L A KS A N A A N L E L A N G MENURUT RISALAH LELANG

7.5

REALIZATION BY AUCTION MINUTE

Jumlah realisasi risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II tahun 2008 adalah sebanyak 16.952 Risalah Lelang (RL). Risalah Lelang tersebut terdiri dari Lelang laku, Lelang Tidak Ada Penawaran (TAP), Lelang Batal dan Lelang Ditahan.

The total number of the realization of auction minutes issued by Class I and Class II Auctioneers in 2008 were 16.952 auction minutes. Those auction minutes consisted of sold auction, no-bid auction, canceled auction, and restrained auction.

10 000 Grafik Hasil Pelaksanaan Lelang menurut Risalah Lelang Auction Realization by Auction Minute

5000 0

2001

2003

2002

2004

2005

2006

2007

10 000

2008

8000 6000

Jika dilihat dari grafik, realisasi frekuensi lelang mulai tahun 2002 terus mengalami kenaikan hingga puncaknya pada tahun 2006 yang mencapai 18.615 kali. Pada tahun 2007 realisasi frekuensi lelang mengalami penurunan yang disebabkan terjadinya reorganisasi kantor operasional DJKN, dari KP2LN menjadi KPKNL. Reorganisasi ini menyebabkan kantor operasional di daerah baru efektif melakukan pelayanan lelang mulai bulan Maret-April 2007 setelah para Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL dikukuhkan kembali. Selain itu juga terjadi penurunan yang signifikan pada realisasi frekuensi lelang eksekusi PUPN dari sebelumnya pada tahun 2006 sebesar 10.091 kali menjadi hanya 3.860 kali pada tahun 2007. Hal ini sangat berpengaruh terhadap realisasi frekuensi lelang keseluruhan secara nasional.

The realization of auction frequency from 2002 had been increasing to its peak at 18.615 times in 2006. In 2007, the realization of auction frequency decreased due to DJKN's reorganization through which operational office KP2LN transformed into KPKNL. This reorganization made service offices in some regions ran effectively only after March or April 2007, after all of Class I Auctioneers in KPKNL had been re-inaugurated. In addition, there was a significant decrease in realization of auction frequency since PUPN execution auction fell from 10.091 times in 2006 down to merely 3.860 times in 2007, bringing a significant impact on the national realization of auction frequency.

Berdasarkan realisasi frekuensi lelang tahun 2008 dapat diketahui produktivitas Pejabat Lelang terhadap realisasi frekuensi lelang adalah sebagai berikut:

From realization of auction frequency in 2008, we can calculate the average contribution of auctioneers to the realization of auction frequency, which was 40,71 times.

15.346 kali/times 377 hari/days

Artinya setiap Pejabat lelang menghasilkan produktivitas terhadap pelaksanaan lelang sebanyak 40,71 kali melaksanakan lelang dalam setahun atau dalam sebulan hampir rata-rata 3,39 kali melaksanakan lelang. Dalam praktiknya ada yang bisa lebih dari 3,39 kali, karena dari 259 Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di KPKNL, 65%-nya atau sebanyak 170 orang berstatus sebagai Pejabat Struktural yang bukan hanya Kepala Seksi Pelayanan Lelang, sehingga tidak semuanya melaksanakan lelang. Yang efektif melaksanakan lelang hanya berjumlah 109 orang termasuk 20 orang Pejabat Lelang Kelas II.

= 40,71 kali/times

Realisasi Realization

4000 2000 0 LAKU/ Sold

TAP/ No Bid

BATAL Canceled

DITAHAN/ Restrained

WANPRESTASI/ Unpaid

Dari grafik diatas, terlihat bahwa lelang dengan Tidak Ada Penawaran (TAP) sebesar 9.285 RL mendominasi jumlah risalah lelang, kemudian Lelang Laku sebesar 6.292 RL, Lelang Batal sebesar 1.370 RL, Lelang Ditahan sebesar 16 RL dan Lelang Wanprestasi sebesar 1 RL.

The graph exhibits that no-bid auction with 9.285 auction minutes dominated the total number of auction minutes issued, followed by sold auction with 6.292 auction minutes, canceled auction with 1.370 auction minutes, restrained auction with 16 auction minutes, and unpaid auction with 1 auction minute.

7.6

7.6

REALISASI HASIL PELAKSANAAN LELANG MENURUT JENIS/ASAL BARANG

Berdasarkan beberapa jenis lelang, hasil pelaksanaan lelang dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Lelang yang terdiri dari Lelang Eksekusi dan Lelang Non eksekusi dapat dikategorikan lagi berdasarkan jenis/asal barang tersebut.

AUCTION REALIZATION BY TYPE/ORIGIN OF GOODS

Auction, be it an execution auction or non-execution auction, can also be further divided into a number of categories by its type/origin of goods.

It means every auctioneer produces 40,71 times in a year or almost 3,39 times in a month on average to execute the auction. In practice, it could be more than 3,39 times, because from 259 Class I Auctioneers in KPKNL, 65% of them or 170 auctioneers were officials which structurally not being untitled to conduct auctions. Those who effectively executed auctions were only 109 officials including 20 Class II Auctioneers.

Alat Utama Sistem Persenjataan (ALUTSISTA) Aset Kepolisian Negara RI

58



59


Tabel Realisasi Frekuensi dan Hasil Pelaksanaan Lelang Menurut Jenis/Asal Barang Tahun 2008 Auction realization by type/origin of goods in 2008

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20

Asal Barang/ Origin of goods

7.7

Frekuensi/ Frequency

Hasil Bersih/ Net Result

Bea Lelang/ Auction Fee

Jumlah/ Amount

897 81 352 25 273 861 2.440 205 1.603 60 460 13 11 193 357 534 6.888 93

74.821.895 22.197.268 195.944.594 18.228.965 254.138.859 464.054.374 187.032.285 8.068.996 58.222.938 38.540.733 73.574.071 11.012.420 81.670.929 15.294.209 1.563.937.535 311.649.745 786.452.439 17.959.992

1.344.445 238.947 2.062.628 185.178 2.737.397 9.812.975 3.982.889 164.636 1.187.426 515.316 1.487.618 197.650 817.218 298.831 1.954.059 6.582.722 16.774.140 227.652

76.166.339 22.436.215 198.007.222 18.414.143 256.876.256 473.876.256 191.015.174 8.233.632 59.410.364 39.956.049 75.061.689 11.210.070 82.488.147 15.593.041 1.565.891.594 318.232.467 803.226.579 18.187.574

SUB TOTAL

15.346

4.182.802.178

50.571.727

4.233.373.905

Perum Pegadaian/Pawnshop Kayu Kecil/Small Woods TOTAL

9.769 0 25.115

203.570.706 0 4.386.372.884

6.625.156 0 57.196.884

210.195.862 0 4.443.569.767

Pemerintah Pusat/Central Government Pemerintah Daerah/Regional Government B U M N/State-Owned Enterprises B U M D/Regional-Owned Enterprise Perhutani/Indonesian Forestry Company Eksekusi Pengadilan/Court Execution Eksekusi PUPN/PUPN Execution Eksekusi Pajak/Tax Execution Kejaksaan/Attorney Bea dan Cukai/Custom and Excise Polisi/The Police Sukarela/Voluntary P P A/Asset Management Company Kehutanan/Forestry Balai Lelang/Auction House Harta Pailit/Kurator U U H T/Guarantee Right Law Lain-lain/Others

Jumlah Risalah Lelang berdasarkan data salinan Risalah Lelang dari KPKNL seluruh Indonesia sampai dengan Desember 2008 terdapat sebanyak 15.346 Risalah Lelang (RL).

The total number of auction minutes based on the copy of auction minutes from KPKNL all over Indonesia until December 2008 was 15.346.

Alat Utama Sistem Persenjataan (ALUTSISTA) Aset Kepolisian Negara RI

60


REALISASI PENERIMAAN NEGARA (APBN) DARI HASIL PELAKSANAAN LELANG

Sebagai salah satu pelaksanaan fungsi publik lelang yaitu menghimpun penerimaan negara, institusi lelang telah menyetor penerimaan negara ke kas negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak. Tahun 2008 dari hasil pelaksanaan lelang telah disetor ke kas negara sebesar Rp 491.112.935.846,- (empat ratus sembilan puluh satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), dengan perincian sebagaimana pada tabel di bawah ini:

7.7

AUCTION'S CONTRIBUTION TO STATE BUDGET

Serving its public function, which is to collect state revenue, auction institution has been providing the State Treasury Office with revenue in the form of tax and non-tax revenue (PNBP). In 2008, auction contributed Rp 491.112.935.846,- to state budget. The table below lists the details:

Tabel Realisasi Penerimaan Negara Hasil Pelaksanaan Lelang Tahun 2008 State Revenue derived from auction in 2008

No

Jenis Penerimaan/Type of Revenue

Jumlah/Amount

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Non-Tax Revenue Penerimaan Pemerintah/Government Revenue Rampasan/Seized Goods Temuan/Found Goods Bea Cukai/Custom and Excise Bea Lelang/Auction Fee Wanprestasi/Unpaid Jumlah/Total I Pajak dan BPHTB/Tax and Property Tax (Tax on acquisition of right to land and building)

74.821.895.000 149.756.931.000 15.294.209.000 38.540.733.000 57.196.883.246 192.900.000 335.803.551.246

PPh Pasal 25/Income Tax Article 25 Pajak dan BPHTB/Property Tax (Tax on acquisition of right to land and building) Jumlah/Total II TOTAL I + II

95.968.396.000 59.340.988.600 155.309.384.600 491.112.935.846

1 2 3 4 5 6

1 2

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan negara terbesar dari hasil lelang diperoleh dari lelang barang rampasan yang menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 149.756.931.000,-. Selain itu, penerimaan negara yang merupakan PNBP Departemen Keuangan berupa Bea Lelang menghasilkan penerimaan sebesar Rp 57.196.883.246,-. Selain berupa PNBP, pelaksanaan lelang juga menghasilkan Penerimaan Negara Berupa Pajak yaitu Pajak Penghasilan final dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang mencapai sebesar Rp 95.968.396.000,- dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai Rp 59.340.988.600,- sehingga dalam tahun 2008 dari hasil pelaksanaan lelang telah berhasil menghimpun penerimaan negara sebesar Rp 491.112.935.846,-.

Table shows that seized goods auction, with its Rp 149,756,931,000, constituted the biggest portion of auction as a source of state revenue. Non-tax revenue, in the form of auction fee, contributed Rp 57,196,883,246 to state revenue. In the form of tax, auction contributed Rp 59,340,988,600 which was the fee for the acquisition of right to land and building. So, for the 2008 budget year, auction contributed a total of Rp 491,112,935,846 to state revenue.

Perkembangan realisasi penerimaan negara (APBN) dari hasil pelaksanaan lelang baik berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak maupun berupa Pajak pada tahun 2001 s.d. 2008 dapat dilihat pada grafik berikut:

The growth of the realization of state revenue from auction between Year 2001 and 2008 depicted in the graph below:


61


Tabel Realisasi Lelang Illegal Logging Tahun 2008 Realization of Illegal Logging Auction in 2008

Grafik Perkembangan Penerimaan Negara dari Lelang Tahun 2001 s.d 2008 Growth of state revenue from auction between the year of 2001 and 2008 dalam milyar/in billion Rp

No

500 491

400 300 200

210

100 0

358

325

317

2006

2007

216 101

2001

2002

2003

2004

2005

2008

Berdasarkan grafik di atas, dapat kita ketahui bahwa kontribusi pelaksanaan lelang terhadap penerimaan negara baik berupa PNBP maupun Pajak dari tahun 2001 sampai dengan 2008 penerimaan negara tertinggi tercapai pada tahun 2008 yang menghasilkan penerimaan sebesar Rp 491.112.935.846,-. Penerimaan setiap tahunnya selalu berfluktuasi seiring naik turunnya penerimaan hasil lelang dan jenis barang yang dilelang. Jenis barang tanah dan bangunan yang dilelang dengan nilai tinggi akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan negara, karena selain Bea Lelang, apabila yang dilelang berupa tanah dan/ atau bangunan juga akan dikenakan Pajak Penghasilan kepada penjual dan BPHTB kepada pembeli. Sehingga berpengaruh terhadap realisasi penerimaan negaranya.

We can see through the graph that between 2001 and 2008, it was in the year of 2008 that auction made its biggest contribution to state revenue, which was Rp 491.112.935.846. The yearly revenue always fluctuated according to the increase and decrease in the auction results and the type of goods sold. Lands and building sold at high price would make a considerable contribution to the state revenue, because along with the auction fee, came income tax and BPHTB.

7.8

7.8

REALISASI HASIL PELAKSANAAN LELANG ILLEGAL LOGGING

Realisasi hasil pelaksanaan lelang Illegal Logging merupakan hasil lelang yang berasal dari tindak pidana di bidang kehutanan atau temuan di bidang kehutanan yang berupa kayu dan hasil hutan lainnya serta alat-alat atau kendaraan yang dipakai dalam tindak pidana tersebut. Realisasi penerimaan pokok lelang Illegal Logging tahun 2008 sebesar Rp 63.016.730.717,- atau 1,47% dari jumlah pokok lelang secara nasional dengan menghasilkan Bea Lelang sebesar Rp 1.260.334.615,- atau 2,20% dari jumlah Bea Lelang secara nasional. Sedangkan frekuensi lelang mencapai 516 kali atau setara dengan 3,36% dari frekuensi lelang secara nasional. Realisasi frekuensi, Pokok Lelang dan Bea Lelang atas hasil pelaksanaan lelang Illegal Logging per Kantor Wilayah tahun 2008 dapat dilihat pada tabel:

62

300


REALIZATION OF ILLEGAL LOGGING AUCTION

Illegal logging auction is a public sale of logs and found materials pertaining to forest crime. So it may include the logs, woods, and other forestry products, also equipments or vehicles used in the crime. In 2008, illegal logging auction produced a sum of Rp 63.016.730.717 or 1,47% of national auction price, and it generated auction fee of Rp 1.260.334.615 or 2,20% of national auction fee. Meanwhile, in frequency, illegal logging auction reached 516 times, a 3,36% of national auction frequency. The realization of frequency, auction price, and auction fee of the illegal logging auction by the regional office in 2008, are listed on the following table:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kantor Wilayah/ Regional Offices Kanwil I DJKN Banda Aceh Kanwil II DJKN Medan Kanwil III DJKN Pekan Baru Kanwil IV DJKN Palembang Kanwil V DJKN Bandar Lampung Kanwil VI DJKN Serang Kanwil VII DJKN Jakarta Kanwil VIII DJKN Bandung Kanwil IX DJKN Semarang Kanwil X DJKN Surabaya Kanwil XI DJKN Pontianak Kanwil XII DJKN Banjarmasin Kanwil XIII DJKN Samarinda Kanwil XIV DJKN Denpasar Kanwil XV DJKN Makassar Kanwil XVI DJKN Manado Kanwil XVII DJKN Jayapura Total


Pokok Lelang/ Auction Price

15 0 113 21 11 0 1 6 15 2 101 96 35 41 33 17 9 516

415.080.000 0 10.331.248.680 1.971.470.684 268.866.200 0 684.000.000 1.559.346.000 285.050.000 31.810.000 21.061.280.000 8.045.599.000 10.833.195.776 1.021.564.849 622.433.204 1.006.688.505 4.843.097.820 63.016.730.718

Bea Lelang/ Auction Fee 9.021.600 0 206.624.974 39.429.414 5.377.324 0 13.680.000 31.186.920 5.701.000 636.200 421.225.600 160.911.980 216.663.916 20.431.297 12.448.664 20.133.770 96.861.956 1.260.334.615

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari segi realisasi pokok lelang, Kanwil XI Pontianak menempati urutan teratas dengan jumlah sebesar Rp21.061.280.000,-, diikuti dengan Kanwil XIII Samarinda sebesar Rp10.833.195.776,dan Kanwil III Pekanbaru sebesar Rp10.331.248.680,- di posisi kedua dan ketiga.

Regional Office XII Pontianak held the first position with Rp 21.061.280.000, in term of auction price, followed by Regional Office XIII Samarinda with Rp 10.833.195.776 and Regional Office III Pekanbaru with Rp 10.331.248.680 in the second and third position. (See the table above).

7.9

7.9

REALISASI HASIL PELAKSANAAN LELANG BALAI LELANG

THE REALIZATION RESULT OF AUCTION FROM THE AUCTION HOUSE

Sampai dengan tahun 2008, tercatat sebanyak 59 Balai Lelang yang telah diberikan izin operasional, termasuk 5 (lima) Balai Lelang yang diberikan izinnya pada tahun 2008. Namun selama tahun 2008 tercatat hanya 39 Balai Lelang yang aktif melaksanakan kegiatan, baik kegiatan pelaksanaan lelang maupun kegiatan pra lelang atau paska lelang.

Until 2008, the number of auction houses with operational license was 59, including five auction houses that had been given the license in 2008. But during 2008, there were only 39 auction houses actively engaged in auction activities.

Realisasi hasil kegiatan Balai Lelang tahun 2008 baik oleh Pejabat Lelang Kelas I maupun pejabat Lelang Kelas II berupa frekuensi lelang mencapai 357 kali lelang dan realisasi hasil pelaksanaan lelang tersebut mencapai Rp1.563.937.534.510,-. Sedangkan realisasi penerimaan Bea Lelang tercatat sebesar Rp 1.931.208.000,-.

In 2008, the realization of auction conducted through auction houses by Class I and Class II Auctioneer was 357 times in frequency, and was worth Rp 1.563.937.534.510. Meanwhile, auction fee derived from this auction was Rp1.931.208.000.


63


Perkembangan data realisasi frekuensi lelang Balai Lelang tahun 2001 s.d. 2008 dapat telihat pada grafik di bawah ini:

Tabel Hasil Lelang Balai Lelang Sampai dengan Desember 2008 Auction Result from Auction House up to December 2008

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nama Balai Lelang/ Name of Auction House PT. Internasional Auksion Multimesin PT. Balai Lelang Astria PT. Balai Lelang Star PT. Balai Lelang Nasional PT. Alto Lelang PT. Balai Lelang Inti Mandiri PT. Balai Lelang Serasi PT. Balai Lelang Batavia PT. Casa Anesa Realindo PT. Artabindo PT. Balai Lelang Royal PT. Balai Lelang Internusa PT. Ray Wahid Lelang PT. Balai Lelang Indonesia PT. Balai Lelang Artha Gasia PT. Balindo Online PT. Graha Auctionindo PT. Asia Kapitalindo Lelang Mandiri PT. Dwi Samapersada PT. Balai Lelang Larasati PT. Balai Lelang Borobudur PT. Triagung Lumintu PT. Citra Lelang Nasional PT. Procon Graha Lelang PT. Balai Lelang Horizon PT. Matahari Maitri PT. Balai Lelang Dhanapala PT. Balai Lelang Tunjungan PT. Cipta Wahana Damai PT. Balai Lelang Megatama PT. Inti Quality PT. HBI Lelang PT. Anugrah Rahadiyan Abadi PT. Trimitra lelang Mandiri PT. Balai Mandiri Prasarana PT. Duta Balai Lelang PT. Delta Balai Lelang PT. Balai Lelang Harmoni PT. Balai Lelang Borneo JUMLAH/TOTAL

64



Jumlah/ Amount

Hasil Lelang/ Auction Result

Bea Lelang/ Auction Fee

441,603,668,160 254,421,821,429 1,775,900,000 7,600,000,000 149,317,679,200 247,500,000 240,546,220,000 37,153,225,371 110,947,900,000 8,302,976,350 15,494,800,000 50,000,000 5,943,051,500 6,195,250,500 8,905,700,000 964,000,000 56,115,000 100,070,200,000 16,180,300,000 4,641,600,000 53,028,300,000 9,486,400,000 2,581,000,000 14,058,750,000 26,050,000,000 3,362,500,000 10,428,952,000 3,673,500,000 604,000,000 14,150,000,000 10,347,975,000 3,000,000 5,510,000,000 114,050,000 20,300,000 37,200,000 63,700,000

176,641,358 453,177,434 2,156,280 9,120,000 213,194,501 297,000 468,685,180 67,788,716 138,842,400 4,338,791 18,593,760 60,000 7,131,662 7,228,901 10,686,840 1,156,800 152,028 120,084,240 19,416,360 5,569,920 69,057,900 11,383,680 3,097,200 16,870,500 31,260,000 4,035,000 27,688,656

16,980,000 12,417,570 3,600 6,612,000 263,400 60,900 111,600 1,911,000

441,780,309,518 254,874,998,863 1,778,056,280 7,609,120,000 149,530,873,701 247,797,000 241,014,905,180 37,221,014,087 111,086,742,400 8,307,315,141 15,513,393,760 50,060,000 5,950,183,162 6,202,479,401 8,916,386,840 965,156,800 56,267,028 100,190,284,240 16,199,716,360 4,647,169,920 53,097,357,900 9,497,783,680 2,584,097,200 14,075,620,500 26,081,260,000 3,366,535,000 10,456,640,656 3,677,908,200 604,724,800 14,166,980,000 10,360,392,570 3,003,600 5,516,612,000 114,313,400 20,360,900 37,311,600 65,611,000

357 1,563,937,534,510

1,931,208,176

1,565,868,742,686

6 36 7 2 72 3 33 19 29 6 15 1 3 8 8 4 3 2 14 2 2 32 7 2 8 2 3 8 2 2 1 1 1 1 2 2 6 2

The growth of auction frequency at auction house between Year 2001 and 2008 are shown on the graph below:

Grafik Perkembangan Frekuensi Lelang Balai Lelang Tahun 2001 s.d 2008 Growth of Frequency of Auction at Auction House from 2001 to 2008

400 350

357

300 250

269

200

262

249

221

208

211

2005

2006

233

150 100 50 0

2001

2002

2003

2004

Frekuensi lelang Balai Lelang yang merupakan jenis Lelang Non Eksekusi Sukarela mulai menunjukkan kecenderungan trend naik. Terlihat dari frekuensi pada tahun 2006 yang mencapai 211 frekuensi, naik pada tahun 2007 menjadi 233 frekuensi dan naik kembali pada tahun 2008 menjadi 357 frekuensi. Hal ini mencerminkan potensi lelang sukarela oleh Balai Lelang semakin besar s e i r i n g d e n ga n s e m a k i n m e n i n g ka t nya ro d a perekonomian.

2007

2008

The frequency of auction at auction house which is nonexecution auction tended to increase over the time. The frequency in 2006 which was 211, increased in 2007 to 233 and to 357 in 2008. It showed us the growing potential of voluntary auction at auction house.

Grafik Perkembangan Hasil Bersih Lelang Balai Lelang Tahun 2001 s.d 2008 The Growth of Net Result of Auction House from 2001 and 2008 dalam milyar/in billion IDR

2,000,000 1,500,000

1,563

1,000,000

1,068

500,000 0

727,3

861,6

933,0 695,0

748,4

420,4

2001

2002

2003

Ditinjau dari segi realisasi penerimaan hasil pelaksanaan lelang Balai Lelang sempat terjadi booming pada tahun 2003 seiring dengan adanya pelaksanaan lelang aset-aset properti oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang menjadi primadona lelang Balai Lelang pada saat itu. Hasil lelang Balai Lelang sempat berfluktuasi turun naik mulai tahun 2004 dan 2005. pada tahun 2006 mengalami penurunan dan tahun 2008 hasil lelangnya kembali mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007.

2004

2005

2006

2007

2008

In 2003, when the former Indonesian Bank Reconstruction Agency (IBRA) sold the property of the troubled-banks through auction house, property auction at auction house was the favorite. After enduring fluctuations in 2004, 2005, and 2006, the net result of the auctions began to increase in 2007 and kept growing in 2008.


65

Rancangan Undang-Undang Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Penanganan Perkara

8

Draft of Law Minister of Finance's Regulation and Decree Director-General of State Asset Management Regulation Circular Letter of Director-General of State Asset Management Litigation

PERATURAN PERUNDANGAN DAN PENANGANAN PERKARA Law and Litigation

Seiring dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap transparansi informasi dan kualitas governance di bidang ke kaya a n n e ga ra , d a n u nt u k m e n ga ko m o d i r perkembangan yang terjadi dalam hal pengelolaan barang milik negara, pengurusan piutang negara serta pelayanan lelang, DJKN secara berkesinambungan telah melakukan beberapa revisi atau perubahan terhadap regulasi yang telah ada serta menerbitkan regulasi-regulasi baru terkait dengan bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara serta pelayanan lelang.

To meet the increasing public demand for information transparency and good governance in the field of state assets, and to keep up with the current development of state asset management, state claims management, and auction services, DJKN has continually revised and formulated many of its regulations pertaining to its duty and function.

8.1

8.1

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Sepanjang tahun 2008 DJKN telah merumuskan beberapa peraturan perundangan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan bagi masyarakat di bidang pengurusan piutang negara di antaranya:

DRAFT OF LAW (BILL)

During 2008 DJKN formulated a number of regulations in its attempt to improve the effectiveness of its administration and services. They are:

Rancangan Undang-undang tentang Pengurusan Piutang Negara.

Draft of State Claims Management Act.

Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan dalam rangka Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN. Saat ini Peraturan Bersama tersebut telah selesai dan ditandatangani, serta menunggu untuk diundangkan (dicantumkan dalam lembaran Negara).

Joint decree among Minister of Finance, Attorney General, Head of The Indonesia National Police, Minister of Justice and Human Right, concerning Guidance on Law Enforcement in State Claims Management conducted by Committee of State Claims Management. This regulation has been drafted and signed; it is only a matter of time before it comes into force.

8.2

PE RAT U RA N M E NTE R I KE U A N GA N D A N KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

8.2 MINISTER OF FINANCE'S REGULATION AND MINISTER OF FINANCE'S DECREE

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara.

M i n i ste r o f F i n a n c e ' s Re g u l a t i o n N u m b e r 02/PMK.06/2008 concerning Valuation of State Assets.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61MK.06/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

M i n i ste r o f F i n a n c e ' s Re g u l a t i o n N u m b e r 61/PMK.06/2008 concerning Second Amendment to M i n i ste r o f F i n a n c e ' s Re g u l a t i o n N u m b e r 40/PMK.07/2007 concerning Operating Guidance on Auction.


67

Peraturan Perundangan dan Penanganan Perkara Law and Litigation

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

M i n i ste r o f F i n a n c e ' s Re g u l a t i o n N u m b e r 62/PMK.06/2008 concerning Operating Procedure of State Assets Management on The Executing Agency for Rehabilitation and Reconstruction (BRR) of Aceh and Nias

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/ 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing /Cina

M i n i ste r o f F i n a n c e ' s Re g u l a t i o n N u m b e r 188/PMK.06/2008 concerning State Assets Settlement of ex-foreign-owned /ex-Chinese-owned Properties

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KMK.06/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Kepala Kanwil dan Kepala KPKNL di lingkungan DJKN untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan

Minister of Finance's Decree Number 31/KMK.06/2008 concerning Partly Delegation of State Assets Management from the Ministry to Head of Regional Office and Head of Operational Office in DJKN to and on behalf of Minister of Finance, sign the Finance's letter and/or decree.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara

Minister of Finance's Decree Number 92/KMK.06/2008 concerning Status Determination of Ex-Pertamina-owned asset.

8.3 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

68

8.3. D I R E C T O R - G E N E R A L O F MANAGEMENT’S REGULATION

Surat Edaran Nomor SE-02/KN/2008 tentang Prosedur Permintaan Pembayaran di lingkungan Kantor Pusat DJKN

Circular Letter Number SE-02/KN/2008 concerning Procedure of Payment Request at Head Office of DJKN.

Surat Edaran Nomor SE-03/KN/2008 tentang Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) Tahun 2008

Circular Letter Number SE-03/KN/2008 concerning List of Building Valuation Components (DKPB) for year 2008.

Surat Edaran Nomor SE-04/KN/2008 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaporan Hasil Penertiban Barang Milik Negara Tahun 2007

Circular Letter Number SE-04/KN/2008 concerning Technical Guidance on Reporting of State Assets Arrangement for year 2007.

Surat Edaran Nomor SE-05/KN/2008 tentang Tabel Penyusutan Teknis Bangunan dan Mesin

Circular Letter Number SE-05/KN/2008 concerning Building and Machinery Depression Schedule

Surat Edaran Nomor SE-06/KN/2008 tentang Keringanan Hutang Dalam Pengurusan Piutang Negara Eks Bank Dalam Likuidasi

Circular Letter Number SE-06/KN/2008 concerning Debt Restructuring of State Claims Management for ExLiquidated Banks

Surat Edaran Nomor SE-08/KN/2008 tentang Mewaspadai Praktek Penipuan

Circular Letter Number SE-08/KN/2008 concerning Staying Alert on Deception Practices

Surat Edaran Nomor SE-09/KN/2008 tentang Pelaksanaan Penugasan Dalam Kota

Circular Letter Number SE-09/KN/2008 concerning Implementation of on-City Assignment

Surat Edaran Nomor SE-12/KN/2008 tentang Pelaporan Hasil Penertiban Barang Milik Negara

Circular Letter Number SE-12/KN/2008 concerning State Assets Arrangement Reporting

Surat Edaran Nomor SE-13/KN/2008 tentang Koordinasi dan Monitoring oleh Kantor Pusat DJKN

Circular Letter Number SE-13/KN/2008 concerning Coordination and Monitoring by DJKN's Head Office

Surat Edaran Nomor SE-14/KN/2008 tentang Penilaian Barang Bergerak dengan Menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya

Circular Letter Number SE-14/KN/2008 concerning Valuation of Moveable Goods Using Cost Calculation Approach

Surat Edaran Nomor SE-16/KN/2008 tentang Penerapan Modul Aplikasi Inventarisasi Aset (MAIA) Tahun 2008

Circular Letter Number SE-16/KN/2008 concerning Module of Assets Inventory taking Application (MAIA) for year 2008

Surat Edaran Nomor SE-20/KN/2008 tentang Penilaian Saluran Air dan Irigasi

Circular Letter Number SE-20/KN/2008 concerning Valuation of Irrigation and Water Drainage

Surat Edaran Nomor SE-21/KN/2008 tentang Pedoman Penilaian Jalan.

Circular Letter Number SE-21/KN/2008 concerning Guidance on Road Valuation

Surat Edaran Nomor SE-22/KN/2008 tentang Usul Pencegahan

Circular Letter Number SE-22/KN/2008 concerning Overseas Travel Ban

STATE ASSET

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 0 1 / K N / 2 0 0 8 t e n t a n g P e t u n j u k Te k n i s Pengurusan Piutang Negara.

Director-General of State Assets Management's Regulation Number 01/KN/2008 concerning Technical Guidance on State Claims Management.

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 02/KN/2008 tentang Pembagian Beban Kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Kanwil DJKN.

Director-General of State Assets Management's Regulation Number 02/KN/2008 concerning Workload Distribution in Head Office and Regional Offices of DJKN.

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 0 3 / K N / 2 0 0 8 t e n t a n g P e t u n j u k Te k n i s Pembuatan Risalah Lelang.

Director-General of State Assets Management's Regulation Number 03/KN/2008 concerning Technical Guidance on Auction Minute Composing.

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 13/KN/UP.10/2008 tentang Pemberian Kuasa kepada Para Pejabat di lingkungan DJKN untuk dan atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Menandatangani SK Mutasi Kepegawaian dan lain sebagainya di bidang Kepegawaian di lingkungan DJKN.

Director-General of State Assets Management's Decree Number 13/KN/UP-10/2008 concerning Delegation of Authority to Officers at DJKN for and on behalf of Director-General of State Assets Management to Sign Decree of Employees Mutation and other human resource matters at DJKN.

8.4 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

8.4 CIRCULAR LETTER OF DIRECTOR-GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT

Surat Edaran Nomor SE-23/KN/2008 tentang Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Berupa Cukai dan Denda Administrasi

Circular Letter Number SE-23/KN/2008 concerning State Claims Management for Customs and Excise

Surat Edaran Nomor SE-01/KN/2008 tentang Standar Biaya Kegiatan Konsinyering Tahun 2008 di lingkungan DJKN

Circular Letter Number SE-01/KN/2008 concerning Standard Cost of Meeting for the year of 2008

Surat Edaran Nomor SE-25/KN/2008 tentang Penomoran Laporan Penilaian

Circular Letter Number SE-25/KN/2008 concerning Valuation Report Numbering



69

Peraturan Perundangan dan Penanganan Perkara Law and Litigation

8.5 Penanganan Perkara

8.5

Litigation

Jumlah Perkara Jumlah perkara aktif yang ditangani DJKN sampai dengan Triwulan IV 2008 secara kumulatif berjumlah 2.094 perkara, yang terdiri dari : a. Perkara perdata sebanyak 1763; b. Perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 180; c. Perkara selesai dalam arti telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), gugur, damai, dicabut, sebanyak 151.

Number of Cases The total of active cases handled by DJKN up to the 4th quarter of 2008 was 2094 cases, comprising:

Civil cases are 1.763 in number, consisting of 662 cases at Court, 440 at Appeal Court, 593 at Supreme Court, and 68 cases in Judicial Review (PK) level as illustrated in the following diagram:

89

90 80 70

50

662 593 440

400 300 200 100

68 PT Appeal Court

MA Supreme Court

33

30 20

9

10 PTUN Court

PT. TUN Appeal Court

MA Supreme Court

PK Judicial Review

Tingkat Pengadilan/Court Level

800

600

49

40

0

Posisi Aktif Perkara Perdata s.d. Triwulan IV Tahun 2008 Active Civil Cases for the 4th Quarter of 2008

PN Court

Posisi Aktif Perkara TUN s.d. Triwulan IV Tahun 2008 Active Civil Cases until 4th quarter of 2008

Jumlah Perkara/ Number of Cases

Jumlah perkara perdata sebanyak 1.763 perkara, dengan posisi tingkat pertama sebanyak 662 perkara, tingkat banding sebanyak 440 perkara, tingkat kasasi sebanyak 593 perkara, dan tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 68 perkara. Sebagaimana tergambar pada diagram berikut:

0

The total number of state administrate cases stood at 180, consisting of 49 cases at State Administrative Court, 33 at State Administrative High Court, and 89 cases in Judicial Review (PK) level as illustrated in the following diagram:

60

1. Civil Cases

500

Jumlah perkara TUN sebanyak 180 perkara dengan posisi tingkat pertama sebanyak 49 perkara, tingkat banding sebanyak 33 perkara, tingkat kasasi sebanyak 89 perkara, dan tingkat PK sebanyak 9 perkara.

Active Cases Until fourth Quarter of 2008, accumulatively, total active cases handled by DJKN were 1.943, comprising of:

1. Perkara Perdata

Jumlah Perkara/ Number of Cases

2. State Administrative Cases

a. 1763 of civil cases b. 180 of State Administrative Cases; c. 151 of settled cases (meaning having permanent legal power).

Perkara Aktif Sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2008, jumlah perkara yang masih aktif ditangani KPKNL secara keseluruhan sebanyak 1.943 perkara, dengan posisi sebagai berikut :

700

2. Perkara TUN

Berdasarkan diagram di atas, posisi jumlah perkara TUN tertinggi terdapat di tingkat Mahkamah Agung (MA) dan terendah terdapat di tingkat PK. Hal ini disebabkan penanganan perkara yang berada di MA sulit diperoleh informasi perkembangan penanganan perkara pada tingkat MA selaku PTUN yang bersangkutan.

As seen on the diagram above, the cases filed at Supreme Court held the biggest portion of state administrative case, while the civil cases in the Judicial Review took the smallest. It's because DJKN still found it difficult to obtained adequate information concerning the legal case settlement being processed at the Supreme Court level.

Perkara Selesai Perkara yang sudah diselesaikan, baik yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), damai, gugur, maupun dicabut sebanyak 151 perkara.

Settled Cases (inkracht) Total number settled cases, that is the numbers of cases upon which permanent legal power has been imposed, was 151.

PK Judicial Review

Tingkat Pengadilan/Court Level

Berdasarkan diagram di atas, posisi jumlah perkara perdata tertinggi terdapat di tingkat PN dan terendah terdapat di tingkat Peninjauan Kembali. Hal ini disebabkan bertambahnya perkara sebagai akibat dari pengelolaan aset BDL/PPA/Eks. BPPN, dan pengelolaan Barang Milik Negara.

As seen on the diagram above, the civil cases filed at State Court took the largest portion of active cases, while the cases filed in the Judicial Review took the smallest. The large number of legal actions related to the management of state assets—mainly from the assets of liquidated banks and IBRA—was responsible for this characteristic.

Lapangan Stadion Siliwangi Lokasi : Bandung, Jawa Barat Nilai wajar : Rp1,8 Milyar

70



71


9


PERKEMBANGAN INTERNAL Internal Development Program Reformasi Birokrasi

Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi

Lomba Kantor Percontohan Pembentukan Kantor Modern DJKN Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Pelatihan

Bureaucratic Reform Program The development of Information and Communication Technology Model Office Competition DJKN's Modern Office Follow-up actions on Inspectorate-General of Ministry of Finance's Audit Report Human Resources Education and Training

Kantor Pusat DJKN

DJKN’s Head Office

Realisasi Anggaran

Budget Implementation

9.1 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

9.1 BUREAUCRATIC REFORM PROGRAM

Dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan program TRBP, Tim Reformasi Birokrasi DJKN telah menghasilkan beberapa perangkat untuk mendukung terlaksananya good public governance antara lain yaitu :

In the course of conducting bureaucratic reform program in accordance with the program set by Ministry of Finance, DJKN Bureaucratic Reform Team has set up a number of tools to support good public governance. They are:

9.1.1 Penyusunan Uraian Jabatan Uraian jabatan yang telah disusun dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada setiap pegawai mengenai tugas dan kewajibannya sesuai dengan jabatan yang diembannya. Dalam uraian jabatan tersebut tercakup antara lain ikhitisar, tujuan, uraian tugas dan kewajiban, dimensi jabatan, hubungan kerja, masalah dan tantangan serta syarat-syarat jabatan. Uraian jabatan yang telah disusun meliputi uraian jabatan untuk pejabat struktural maupun pelaksana yang semuanya berjumlah 1.585 uraian jabatan.

9.1.1 Formulating Job Description DJKN has formulated a total of 1,585 job descriptions, covering both those for the structural officials and for all the staff. Each job description provides a rundown of employee's job and obligations, including work description and obligation, job dimension, job relations, and problems and challenges, as well as job requirements.

9.1.2 Analisis Beban Kerja (ABK) Analisis Beban Kerja adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur efisiensi unit dan efisiensi jabatan dalam unit /organisasi yang diuji. Hasil pengujian dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan dalam hal mutasi/rotasi sumber daya manusia dari unit yang diuji. Selain itu, ABK juga dapat digunakan sebagai dasar penataan organisasi. Pada tahun 2008 telah dilakukan uji petik ABK di 8 (delapan) KPKNL, yaitu KPKNL Medan, KPKNL Jakarta I s.d. V, KPKNL Bandung, dan KPKNL Semarang.

9.1.2 Workload Analysis Workload analysis is a tool for measuring the efficiency of a unit or a job in an organization. The policy maker in the organization then can derive foundation for the human resources management (mutation, rotation) from the result of the analysis. Further, workload analysis can also be used as a basis for organization structuring. In 2008, DJKN conducted 8 (eight) workload analysis for 8 (eight) DJKN' service offices—KPKNL Medan, KPKNL Jakarta (I, II, III, IV, V), KPKNL Bandung, and KPKNL Semarang.

9.1.3 P e n y e m p u r n a a n S t a n d a r d O p e r a t i n g Procedures (SOP) SOP disusun untuk memberikan petunjuk kepada masingmasing pemangku jabatan secara rinci mengenai tahapan pekerjaan, norma waktu, dan biaya yang dipungut kepada pengguna jasa dalam melaksanakan suatu kegiatan pelayanan. Dengan adanya SOP maka kekeliruan, keterlambatan proses, penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang dapat dihindari karena seluruh tahapan pelaksanaan tugas dapat dimonitor oleh stakeholder. Berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, DJKN memiliki 970 SOP.

9.1.3 Revising Standard Operating Procedure (SOP) SOP provides detail guidance for each jobholder on workflow, time target, and cost levied on customers for the service rendered. SOP will avoid error, delay, and abuse of authority, since all workflow can be monitored by stakeholders. DJKN has composed 970 SOPs.


73

Perkembangan Internal Internal Development

74

Guna mewujudkan tujuan peningkatan pelayanan, telah dilakukan upaya perbaikan dan/atau penyempurnaan layanan, yang meliputi: proses bisnis internal, menetapkan dan/atau mempersingkat norma waktu penyelesaian layanan, informasi kepastian biaya dan persyaratan administrasi layanan, serta meningkatkan kualitas hasil layanan. Pada akhir tahun 2007, DJKN telah merumuskan dan me-launching 6 SOP layanan unggulan (quick win) DJKN. Sejak tahun 2008, DJKN telah melakukan monitoring dan evaluasi SOP Layanan Unggulan (Quick Win) secara rutin dengan mengompilasi data perkembangan pelaksanaan SOP layanan unggulan KPKNL dan Kanwil setiap triwulan.

In aiming at improvement of its service, DJKN has refined various aspects of its service, including internal business process, service expeditiousness, assurance of cost and administrative requirements, and service result. At the end of 2007, DJKN formulated and launched six SOPs for its Featured Services (Quick Win). And since 2008, the Quick Win has been being routinely monitored and evaluated by analyzing its quarterly report submitted by service offices and regional offices.

9.1.4 Penyusunan Kode Etik DJKN Kode etik DJKN telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 01/PMK.06/2007 Tanggal 29 Juni 2007. Kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Tujuan kode etik adalah memelihara integritas moral, harkat dan kewibawaan dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa serta meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi. Didalam kode etik juga memuat tujuan, kewajiban dan larangan serta sanksi yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai DJKN dengan penuh tanggung jawab.

9.1.4 Establishing DJKN's Code of Ethics The DJKN's code of ethic—a set of guidance on attitude, moral, and action for DJKN's employees in performing their main duty and function as well as in living their office daily activities—was set down in the Minister of Finance's Regulation Number: 01/PMK.06/ 2007 on June 29, 2007. Apart from setting its objective, which is to maintain employee's moral integrity, dignity, and authority to bring about clean, dignified, professional, accountable, and transparent government, the code also contains purposes, duties, prohibitions, and punishments that every DJKN's employee must abide by.

9.1.5

9.1.5

Pembuatan Sistem Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG) DJKN Sistem aplikasi ini merupakan sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan administrasi kepegawaian DJKN. Sistem dibuat dengan cara memperbaiki sistem yang telah ada dengan mengubah sistem pemutakhiran database kepegawaian yang semula tersentralisasi menjadi desentralisasi, yaitu memberikan fasilitas kepada kantor wilayah dan kantor pelayanan untuk memutakhirkan database kepegawaian mereka. Sampai dengan tahun 2008, Sistem Aplikasi Kepegawaian DJKN telah selesai dibuat dan dalam tahap diuji coba sebelum diimplementasikan. Dengan sistem informasi kepegawaian yang memadai maka manajemen SDM akan lebih berkualitas.

Establishing Personnel Application System (SIMPEG) This application, intended to fulfill the need of information and administration of DJKN's personnel, is set up by improving the previously available system. Through this new application, the old-centralized database was then updated through regional offices and service offices, after providing them with updating facilities, to build a new decentralized database. In 2008, this application has been set up, and is currently being tested, before it is fully implemented. With an adequate personnel information system, we believe the quality of human resources management will also improve.

9.1.6 Pelaksanaan Kegiatan Assessment Center Dalam rangka mendukung program reformasi birokrasi Departemen Keuangan, selama tahun 2008 DJKN telah melaksanakan program Assessment Center. Program ini bertujuan untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan dan mengidentifikasi pegawai dengan sistem yang fair dan obyektif sehingga bisa diterima oleh organisasi, pimpinan organisasi, dan pegawai. Hasil assessment center pada tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

9.1.6 Assessment Center Implementation To support bureaucratic reform program, in 2008 DJKN launched Assessment Center program, with the purpose of building job competency standard to fairly and objectively identify each employee's in the hope that the result would be acceptable to organization, leaders and employees themselves. Following is the table of the assessment center conducted in 2008:


No

Eselon/ Echelon

1 2 3

II III IV

Jumlah Peserta/Number of Employees sudah terlaksana/ already done 159 320

Jumlah/Total 25 184 668

9.1.7 M a n a j e m e n K i n e r j a b e r b a s i s B a l a n ce d Scorecard (BSC)

9.1.7 BSC (Balanced Scorecard)-Based Performance Management

a. Depkeu Wide Menteri Keuangan dalam Rapat Pimpinan bulan Desember 2007 telah menetapkan rencana strategis dan penilaian kinerja Departemen Keuangan berbasis balanced scorecard yang terdiri dari 5 (lima) tema, yaitu Pendapatan Negara, Kekayaan Negara, Belanja Negara, Pembiayaan APBN dan Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Depkeu Wide). Dari kelima tema tersebut hanya 2 (dua) tema yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DJKN, yaitu sebagian tema Pendapatan Negara dan tema Kekayaan Negara.

a. Depkeu-Wide In December 2007's executives meeting, the Minister of Finance determined both BSC-Based Strategic Plan and BSC-Based Performance Valuation for the Ministry of Finance. The BSC-Based Performance Management covered 5 themes—State Revenue, State Asset, State Expenditure, State Budget (APBN), State Financing, and Capital Market-Financial Institution (Depkeu-Wide). Of the 5 themes, only 2 (two) themes are related to DJKN's the main duty and function.

Tujuan strategis dari tema pendapatan negara adalah meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat, sedangkan tujuan strategis untuk tema kekayaan negara adalah terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

The strategic objective of state revenue theme is to increase and secure state revenue by considering economics development and public justice. Meanwhile, the strategic objective of state asset theme is to achieve optimum state asset management in accordance with the functional principle, legal assurance, transparency, efficiency, accountability, and value assurance.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Depkeu Wide yang menjadi tanggung jawab DJKN terdiri dari 18 SS dan 38 IKU dengan rincian :

Strategic objective (SS) and Key Performance Indicator (KPI) of Depkeu-Wide for which DJKN is responsible, consist of 18 SSs and 38 KPIs:

1. Tema Pendapatan Negara terdiri dari 4 SS dan 9 IKU 2. Tema Kekayaan Negara terdiri dari 14 SS dan 29 IKU

1. State Revenue Theme consists of 4 SSs and 9 KPIs 2. State Asset Theme of consists of 14 SSs and 29 KPIs

Sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Depkeu Wide tersebut merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis Depkeu Wide yang telah ditetapkan

Those SSs and KPIs of Depkeu-Wide are a tool which can be used to achieve strategic objective of settled Depkeu Wide.

b. Depkeu One Visi DJKN adalah “menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang professional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan visi dan rencana strategis DJKN tahun 2005-2009, DJKN telah mencascading peta strategis depkeu wide tema kekayaan negara dan sebagian pendapatan negara ke dalam peta strategis depkeu one.

b. Depkeu-One With DJKN's vision in mind, which is to be a professional and accountable institution in managing state asset, state claims and auctions for the greatest interest of the people, and in accordance with the vision and strategic objective of DJKN for 2005-2009, DJKN cascaded the State Asset Theme and some of State Revenue Theme of Depkeu-Wide into Depkeu One Strategic Map.

Peta strategis depkeu one ditetapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) tanggal 21 November 2008.

This map was established during Focus Group Discussion (FGD), on November 21, 2008.


75


DEPKEU-WIDE STRATEGY MAP STRATEGY MAP TEMA KEKAYAAN NEGARA

STAKEHOLDERS: Masyarakat DPR/DPRD Pemerintah/ Pemda Kementerian/ Lembaga BUMN/D

TUJUAN STRATEGIS Terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDER STRATEGIC OUTCOMES

DEPKEU-ONE STRATEGY MAP

SS.KN.1 TERINVETARISASI DAN TERMANFAATKANNYA KEKAYAAN NEGARA SECARA OPTIMAL

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN - REPUBLIK INDONESIA STRATEGY MAP DJKN

SS.KN.2 Merumuskan kebijakan yang berkualitas

SS.KN.3 Mengoptimalkan penggunaan & pemanfaatan aset

SS.KN.4 Mengkoordinasi perencanaan pengadaan aset oleh K/L untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran

SDM

Organisasi

SS.KN.11 Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegrasi dan berkompetensi tinggi di bidang pengelolaan kekayaan negara

SS.KN.12 Membangun organisasi (struktur, proses, sarana dan prasarana) yang handal dan selaras dengan value chain pengelolaan kekayaan negara

SS.KN.5 Melakukan inventarisasi dan penilaian aset secara berkesinambungan SS.KN.6 Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset secara berkesinambungan SS.KN.7 Mengoptimalkan kekayaan negara lainnya

SS.KN.8 Memastikan penghapusan dan pemindahtanganan aset berdasarkan prinsip transparan dan optimal SS.KN.9 Mengamankan dan memelihara aset dengan meningkatkan kepastian hukum

SS.KN.13 Mewujudkan good governance di bidang pengelolaan kekayaan negara

SS.KN.14 Membangun sistem informasi pengelolaan kekayaan negara yang handal dan terintegrasi

STRATEGY MAP TEMA PENDAPATAN NEGARA

MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDER STRATEGIC OUTCOMES

TUJUAN STRATEGIS Meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat

SS.PEND.3 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi

STRATEGIC DRIVERS

Perumusan Kebijakan

Value Chain

PENGELOLAAN SDM ORGANISASI & ICT

Perumusan Kebijakan Pelayanan Pengawasan Penegakan Hukum

76

SS.KN.10 Mengoptimalkan kekayaan negara yang dipisahkan

Informasi

SS.PEND.1 Tingkat Pendapatan yang Optimal

STAKEHOLDERS: Wajib Pajak Importir/Eksportir Masyarakat Dunia Usaha DPR Pemerintah/ Dept teknis

SS.PEND.2 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal

Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pelayanan dan Pengadministrasian

SS.PEND.4 Menetapkan Kebijakan pendapatan negara berdasarkan kajian handal dan administrasi yang teliti

SS.PEND.7 Meningkatkan pelayanan yang pasti, efisien dan efektif melalui modernisasi sistem dan prosedur

SS.PEND.10 Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara dan pelaksanaan lelang

SS.PEND.5 Memantau indikator ekonomi yang mempengaruhi pendapatan negara

SS.PEND.8 Meningkatkan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat

SS.PEND.11 Mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kas negara

SS.PEND.14 Meningkatkan kepatuhan

SS.PEND.6 Meningkatkan akurasi proyeksi Pendapatan Negara berdasarkan kajian yang handal

SS.PEND.9 Melaksanakan pengelolaan PNBP yang efektif dan tepat waktu

SS.PEND.12 Mengupayakan dan mengelola hibah secara akuntabel

SS.PEND.15 Mengefektifkan kegiatan pemeriksaan, penagihan, penyelidikan, dan penyidikan

SDM SS.PEND.16 Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegrasi dan berkompetensi tinggi di bidang pengelolaan pendapatan negara


Organisasi SS.PEND. 17 Membangun organisasi yang modern yang mensinergikan antara perumusan kebijakan, pelayanan dan pengawasan dengan prinsip check and balance

VISI: Menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Pengelolaan

SS.PEND. 18 Mewujudkan good governance dalam pengelolaan pendapatan negara bagi Stakeholders

SS.PEND.13 Mengoptimalkan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak

Informasi SS.PEND. 19 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal dalam pengelolaan pendapatan negara

TUJUAN STRATEGIS: Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder

Financial Perspective (Stakeholder Perspective)

Pengelolaan

Customer Perspective

Perumusan Kebijakan

DJKN 1

DJKN 2

Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal

Tingkat Pendapatan yang optimal

K/L & BUMN

K/L

K/L & Pelaku Ekonomi

DJKN 3 Penyelesaian pemohonan pengelolaan KN yang tepat waktu

DJKN 4 Penilaian yang tepat waktu dan berkualitas

DJKN 5 Penyelesaian pemohonan pengelolaan KNL yang berkualitas dan tepat waktu

Internal Perspective

Perumusan kebijakan Perencanaan kebutuhan & penganggaran Inventarisasi Pengadaan Penggunaan Pengamanan & pemeliharaan Penilaian Penghapusan Pemindahtanganan Penatausahaan Pengawasan/ pengendalian Optimalisasi KN dipisahkan

Perumusan Kebijakan

Learning and Growth Perspective

PENGELOLAAN SDM ORGANISASI & ICT

STRATEGIC DRIVERS

Value Chain

SDM

DJKN 8 Melakukan kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum

DJKN 13 Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

Penyerah Piutang & Penanggung Hutang

Pemohon Lelang & Pembeli Lelang

DJKN 6 Pelayanan penyelesaian piutang negara yang optimal

DJKN 7 Pelayanan lelang yang transparan dan akuntabel

Pelayanan, Pengelolaan dan Pengembangan DJKN 9 Pelayanan Prima

DJKN 10 Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang

DJKN 11 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang

Organisasi

Pengawasan dan Penegakan Hukum DJKN 12 Meningkatkan monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum

Informasi

DJKN 14

DJKN 15

Mengembangkan organisasi yang handal dan modern

Mewujudkan good governance

DJKN 16 Membangun sistem informasi yang terintegrasi


77


78

Dalam depkeu one tujuan strategis yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelenggaraan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang professional, tertib, tepat guna dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Depkeu One terdiri dari 11 SS dan 97 IKU.

The strategic objectives of Depkeu-One is to carry out the management of state asset, state claims, and auction services in a way that is professional, effective, optimal, and able to build a good image among stakeholders. In the course of arriving at this objective, DJKN has set up 11 SSs and 97 KPIs.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Depkeu One tersebut merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis depkeu one yang telah ditetapkan.

Those SS and KPI of Depkeu-One are a tool which can be used to achieve strategic objectives of settled depkeu one.

c. Depkeu Two Peta strategis Depkeu One telah dicascading ke dalam 25 (dua puluh lima) Peta Strategis Depkeu Two, yang terdiri dari 8 (delapan) peta strategis unit eselon II Kantor Pusat DJKN dan 17 (tujuh belas) peta strategis Unit Eselon II Kanwil DJKN

c. Depkeu Two Depkeu-One Strategic Map was cascaded into 25 (twenty five) Depkeu-Two Strategic Maps consisting of 8 (eight) strategic maps of unit of echelon II of DJKN's head office and 17 (seventeen) strategic maps of unit of echelon II of DJKN's regional office.

Peta strategis depkeu two ditetapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) tanggal 16 Desember 2008. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Depkeu Two terdiri dari 99 SS dan 507 IKU.

Depkeu-Two strategic map was set up in Focus Group Discussion (FGD) on December 16, 2008. It consisted of 99 SSs and 507 KPIs.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Depkeu Two tersebut merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis depkeu two yang telah ditetapkan

Those SS and KPI of Depkeu Two are a tool which can be used to achieve strategic objectives of settled depkeu two.

d. Pengukuran Capaian Kinerja DJKN Pada tahun 2008 telah dilakukan pengukuran capaian kinerja depkeu wide, berdasarkan laporan capaian kinerja tahun 2008, dari 38 IKU depkeu wide yang menjadi tanggung jawab DJKN diperoleh pencapaian sebagai berikut :

d. Measuring Performance Achievement of DJKN In 2008, the performance achievement of Depkeu-Wide was measured. DJKN, with its 38 KPIs, showed the following results:

1) 9 IKU tema pendapatan Negara : - 7 IKU mencapai hasil maksimal dengan status hijau - 1 IKU mencapai hasil cukup dengan status kuning - 1 IKU mencapai hasil belum maksimal dengan status merah

1) 9 KPIs of state revenue theme: - 7 KPIs reached maximum result marked with green status - 1 KPI reached adequate result marked with yellow status - 1 KPI not reached maximal result marked with red status

2) 29 IKU tema kekayaan Negara : - 15 IKU mencapai hasil maksimal dengan status hijau - 3 IKU mencapai hasil cukup dengan status kuning - 10 IKU mencapai hasil belum maksimal dengan status merah - 1 IKU dengan status abu-abu karena data pencapaian dari DJA belum tersedia.

2) 29 KPIs of state asset theme : - 15 KPIs reached maximal result marked with green status - 3 KPIs reached adequate result marked with yellow status - 10 KPIs not reached maximal result marked with red status - 1 KPI marked with grey status because achievement data from Directorate General of Budget was not available.


9.2 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

9.2 INFORMATION SYSTEM AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di DJKN, pada tahun 2008 dimulai dengan pembuatan cetak biru (blue print) Sistem Manajemen Informasi dan Pelayanan Terpadu (SMIPT) DJKN. Cetak biru tersebut menjadi acuan pembangunan dan pengembangan TIK DJKN. Diharapkan dengan adanya blue print ini, DJKN mempunyai arah dalam pengembangan aplikasi dan pengadaan infrastruktur yang efektif dan efisien. Dalam rangka pembangunan SMIPT tersebut, pada tahun 2008 telah diselesaikan pembangunan sistem aplikasi dengan bantuan pihak ketiga. Adapun sistem aplikasi yang dibangun tersebut adalah sebagai berikut : a) Website DJKN, merupakan media penyajian informasi yang terkait dengan DJKN kepada publik (masyarakat) maupun kepada kalangan internal DJKN. b) Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara dan Lelang (SIMPLe), merupakan penyempurnaan sistem aplikasi untuk mendukung tugas dan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, baik untuk membantu sistem administrasi di tingkat Kantor Pelayanan maupun fungsi monitoring di tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pusat. c) Modul Kekayaan Negara (Modul KN) dan Business Intelligent (BI), merupakan modul aplikasi untuk mendukung beberapa fungsi pengelolaan kekayaan negara, kekayaan negara lain-lain, penilaian, front office Kantor Teladan dan monitoring pelaksanaan quickwin, termasuk penyajian informasi untuk pimpinan (Executive Information System) dalam bentuk dashboard. d) Sistem Informasi Geografi Kekayaan Negara (SIGKN), merupakan sistem aplikasi yang berfungsi memetakan letak BMN/aset berupa tanah dan bangunan secara geografis di 32 kota yang disertai informasi tekstual dengan cara memadukan citra satelit dengan database aset, diantaranya diperoleh dari hasil penertiban BMN. e) Modul Integrasi Data, merupakan modul sistem aplikasi untuk membangun kerangka sistem informasi terintegrasi berbasis layanan. Kerangka sistem terintegrasi ini dibuat dengan mempersiapkan integrasi antar data dan aplikasi di DJKN maupun integrasi dengan data dan aplikasi di luar DJKN melalui portal integrasi dengan mekanisme akses berupa hak akses tunggal (Single Sign On).

Kicking off the development of information and communication technology, in 2008 DJKN penned the blue print of Information Management and Integrated Service System (SMIPT). It was this blue print that became guideline for DJKN to build the next advancement of information and technology, providing DJKN with direction to implement effective and efficient application development and infrastructure procurement. The application system concerning this SMIPT has been established in 2008, with third party's assistance. Below are the finished application systems:

Selain itu DJKN juga telah membeli perangkat keras (hardware) berupa server berikut instalasi jaringan LAN (Local Area Network) di Kantor Pusat, perangkat lunak (software) yang berlisensi dan membangun ruang server di lantai 5 (lima) gedung DJKN. Saat ini pembuatan ruang server di lantai 5 Kantor Pusat DJKN telah selesai.

a) Official Website of DJKN, is a medium from which both public and DJKN's personnel can gain access to DJKN-related information. b) State Claims and Auction Management Information System (SIMPLe), is an application system used to support DJKN's duty and function. In service offices, it helps the administration; and in regional offices and head office, it helps monitoring function.

c) State Asset Module and Business Intelligent, is an application module for supporting state asset and other state asset management, valuation, front office of modern office, and for monitoring Quick Win implementation, and for providing information to executives (Executive Information System) in the form of dashboard system. d) State Asset Geographic Information System (SIGKN), is an application system which captures, stores, manages, and presents data (textual information and satellite images) of state assets (lands and buildings) in 32 towns.

e) Data Integration Module, is an application system module used to build a framework of service-based system information. This integrated system information framework was built by integrating data and information inside and outside DJKN, through an integrated portal with single sign on mechanism.

In addition, DJKN has also invested hardware such as server along with LAN (Local Area Network) installation and licensed software. The server room (built at 5th floor of DJKN' head office) has now ready.


79


80

9.3 LOMBA KANTOR PERCONTOHAN

9.3 MODEL OFFICE COMPETITION

Dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintah terutama di lingkungan Departemen Keuangan.

To encourage an increased quality of public services, each government public service unit, particularly in the Ministry of Finance, needs a continual assessment.

Pada tahun 2008, DJKN sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, dalam hal ini diwakili oleh KPKNL Batam telah meraih juara ketiga dan mendapatkan penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Percontohan di lingkungan Departemen Keuangan. Hal ini diharapkan akan dapat menjadikan motivasi bagi kantor pelayanan lainnya untuk meningkatkan kinerja pelayanannya di masa yang akan datang.

In 2008, represented by KPKNL Batam, DJKN as echelon I in the Ministry of Finance won third place in the contest of service office model in the Ministry of Finance. Hopefully, this event will motivate other service offices to increase their service performances in the future.

9.4

9.4 DJKN'S MODERN OFFICE

PEMBENTUKAN KANTOR MODERN DJKN

Tuntutan terhadap peningkatan kinerja telah mendorong DJKN untuk melakukan upaya serius dan menempuh langkah-langkah strategis guna melakukan pembenahan secara sistemik dengan melakukan reformasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang, yang diwujudkan dengan upaya pembentukan kantor pelayanan modern, yaitu kantor pelayanan DJKN yang memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

The demand for an increased performance has propelled DJKN to take serious efforts and strategic actions to systemically reform the sector of state asset management, state claims, and auction. These efforts take the form of—among others—modernized service offices in capable of delivering stakeholders with excellent services in the field of state assets, state claims, and auction.

Adapun persiapan yang telah dilakukan oleh DJKN pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

In the course of setting up these modern offices, DJKN has been conducting the following preparations:

a. Melakukan studi banding pembentukan Kantor Pelayanan modern di lingkungan Departemen Keuangan, dalam hal ini adalah DJPBn dan DJP, yang ditindaklanjuti dengan proses memverifikasi, menelaah hasil studi banding untuk kemudian dijadikan acuan dasar perumusan kriteria Kantor Pelayanan modern di lingkungan DJKN. b. Profiling kantor pelayanan di lingkungan DJKN yang menyangkut stakeholder, prasarana, sarana, SDM, dan potensi lainnya. c. Penetapan kriteria kantor pelayanan teladan, kantor pelayanan teladan yang akan dibentuk di lingkungan DJKN hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut : - kesederhanaan, yaitu pelayanan dapat dilakukan dengan prosedur yang mudah, jelas, cepat, dan tidak berbelit-belit; - kepastian, yaitu pelayanan sesuai dengan SOP untuk menjamin kepastian waktu, target, hukum, biaya dan akurasi data; - keamanan dan kenyamanan, yaitu dengan menjamin keamanan lingkungan kantor dan area sekitarnya, kebersihan lingkungan yang terjaga, adanya ruang tunggu yang nyaman, tersedia kelengkapan sarana prasarana,dan juga lay out interior kantor yang menarik ;

a. Comparative study on the formation of modern service offices in the Ministry of Finance, in this case, of those in Directorate-General of State Treasury and Directorate-General of Tax. DJKN then verified and analyzed the result to formulate the basic criteria of modern service office in DJKN.


b. Profiling service offices in DJKN in term of their stakeholders, infrastructure, medium, human resources, and other potentials. c. Determining that DJKN's modern service offices should meet the following criteria: - simplicity, its service procedure is simple, clear, quick, time-saving, and uncomplicated; - assurance, its service complies with the SOP, providing assurance of accuracy on the time, target, legality, cost of the service, and data accuracy; - safety and pleasure, the office and its environment is safe and cozy, with comfortable waiting room and other facilities, and interesting lay out of interior.

- tanggung jawab, yaitu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan uraian tugas masing-masing jabatan; - kemudahan akses, yaitu lokasi kantor yang mudah d i j a n g ka u o l e h t ra n s p o r ta s i u m u m s e r ta ketersediaan website tersendiri di internet; - kedisiplinan, keramahan, dan kesopanan; seperti tepat waktu bagi para pegawai, pelayanan dengan sikap ramah tamah terhadap pengguna jasa, dan juga bersikap sopan santun baik dalam bertingkah laku maupun berpakaian. - dana yang cukup; yaitu tersedia dana yang cukup untuk membangun sebuah kantor pelayanan teladan yang sesuai dengan kriteria.

- responsibility, the service is delivered by personnel in accordance with their job description; - easy access, its location is easily reachable by public transportations and it possesses its own website; - discipline, hospitality, and politeness, all of the personnel, for example, work on time and serve the customer or stakeholders hospitably, friendly politely; - sufficient fund, sufficient fund is available to build a such desired office.

d. Menetapkan jenis layanan yang dijadikan layanan utama pada KPKNL. Dengan memperhatikan bidang layanan serta standard operating procedure (SOP) yang diberikan KPKNL kepada masyarakat telah ditetapkan beberapa jenis layanan yang akan dijadikan sebagai layanan utama pada KPKNL teladan di lingkungan DJKN, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

d. Determining which type of services to be delivered as the main service in the modern office. With Standard Operating Procedure (SOP) in mind, DJKN has determined which services that must be featured as the main services:

No

1

Bidang/ Sector

SOP Kantor Teladan/Modern Office SOP

Lelang/ Auction

- Pengembalian uang jaminan lelang kepada pembeli/ Auction deposit refund to buyers - Penyerahan Risalah Lelang, Dokumen Kepemilikan, dan Dokumen Lainnya/ Hand over of auction Minutes and other documents - Pemeriksaan dokumen persyaratan lelang (Permintaan permohonan lelang)/ Examination of auction requirement documents

2

Piutang Negara/ State Claims

3

Barang Milik Negara/ State Asset

- Penerimaan penyerahan piutang (berkas)/ Receiving Cases - Penyerahan surat Piutang Negara Selesai (Lunas)/ Hand over the settled state claims (Paid-up) - Penebusan barang jaminan oleh pemilik barang jaminan (bukan debitur)/ Redemption of collateral by the owner (not by debtor) - Penjualan di luar lelang/ Non auction mechanism - Penerimaan permohonan keringanan/ Acceptance of debt restructuring - Penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan atau bangunan/ Determination of the status of use of lands and/or buildings - Persetujuan penghapusan barang milik negara pada daftar barang pengguna barang karena sebab-sebab lain/ Approval for the disposal of asset from the asset user’s list

e. Penyederhanaan Standard Operating Procedure (SOP) yang dijadikan layanan utama. SOP disederhanakan agar proses pelayanan menjadi lebih sederhana dan cepat dibandingkan SOP standar, yaitu dengan cara memangkas langkah kegiatan yang dapat diganti dengan pemanfaatan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi.

e. Simplifying the SOP of the main services to provide simpler and quicker service, maximizing the functionality of technology-based information system.


81


82

f. Pemilihan kantor pelayanan teladan tahap awal. Untuk pembukaan kantor pelayanan teladan tahap awal sebagai benchmark bagi pembukaan kantor pelayanan teladan tahap berikutnya maka dipilih KPKNL dengan kriteria sebagai berikut : - potensi beban kerja yang cukup tinggi dan mendapat perhatian masyarakat - kedekatan posisi kantor benchmark dengan kantor pusat untuk memudahkan pengawasan dan pemantauan dalam rangka penyempurnaan pembentukan kantor pelayanan teladan tahap berikutnya.

f. Starting to choose modern offices to set up a benchmark for the next modern office. DJKN chose KPKNLs with the following criteria: - their height of potential workload, and the public attention to the offices - their proximity to the Head Office, to facilitate controlling and monitoring activities in order to build the upcoming modern offices.

9.5 T I N D A K L A N J U T L A P O RA N H A S I L A U D I T INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN

9.5 FOLLOW-UP ACTIONS ON INSPECTORATEGENERAL OF MINISTRY OF FINANCE'S AUDIT REPORT

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, 1.409 pegawai berpendidikan Sarjana (S1), 215 berpendidikan Master (S2), 5 pegawai berpendidikan Doktoral (S3) dan selebihnya berjumlah 1.554 pegawai berpendidikan Diploma III, SMA dan tamatan Sekolah Menengah dan Dasar. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Saldo temuan Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan berdasarkan data rekonsiliasi dengan pihak Inspektorat Jenderal Depkeu selama tahun 2008 sebanyak 85 LHA dengan temuan sebanyak 862 temuan.

During 2008, Inspectorate - General of the Ministry of Finance (Itjen) gave 85 Audit Reports on DJKN with 862 findings.

No

Untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan, telah dilaksanakan asistensi bersama dengan Inspektorat Jenderal Depkeu. Asistensi dilaksanakan pada 8 (delapan) kantor wilayah dengan jumlah LHA sebanyak 49 LHA yang terdiri dari 611 temuan. Dari 611 temuan tersebut, temuan yang dinyatakan tuntas/selesai sebanyak 512 temuan (83,80%) dan sisa sebanyak 99 temuan masih memerlukan tindak lanjut penyelesaian oleh pihak DJKN.

DJKN has request Itjen's assistance to speed up the solution to the findings. The assistance program was then held in 8 Regional Offices with their 49 Audit Reports consisting of 611 findings. Of these 611 findings, 512 findings (83,80%) were classified as finished/clean, leaving 99 findings still in need of follow-ups.

Selain penyelesaian temuan dengan asistensi, kantor terperiksa melalui kantor pusat (Sekretariat DJKN) juga menyampaikan tanggapan/tindak lanjut hasil temuan kepada Itjen. Sampai dengan akhir tahun 2008, saldo LHA sebanyak 73 LHA dengan temuan sebanyak 324 temuan.

Besides this assistance on Itjen's findings, the audited offices, through the Head Office (DJKN's Secretariat) have submitted comments and follow-ups report on the findings to Itjen. Until the end of 2008, the balance of Audited Report were 73 Reports with 324 findings.

9.6 SUMBER DAYA MANUSIA

9.6

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara per-tanggal 31 Desember 2008 berjumlah 3.183 pegawai, dengan komposisi pegawai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Human resources undoubtedly play a very important role in DJKN's duty. The number of employees in DJKN as of December 31, 2008 were 3.183 people, with the composition on the following table:


No 1 2 3 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Golongan/ Rank Type

Laki-Laki/ Male

Perempuan/ Female

Jumlah Orang/ Number of People

I II III IV Total

14 1.032 1.201 114 2.361

0 340 467 15 822

14 1.372 1.668 129 3.183

Based on the education level, there were 1.409 employees with bachelor degree, 215 employees with master degree, 5 employees with doctoral degree, and the remaining 1.554 employees with diploma III, high school, and elementary school education level. The composition listed on the table below:

Golongan/Rank Type

Tingkat Pendidikan/ Education Level

SD/Elementary SLTP/Junior High School SLTA/DI/DII/SeniorHigh School/ Diploma I /Diploma II DIII/Sarjana Muda/ Baccalaureate Degree Sarjana/Bachelor Degree Pasca Sarjana/Master Degree Doktor/S3/Doctoral Degree Total

I

II

III

IV

Total Pegawai/ Number of Employees

7 4 1

18 22 644

0 1 408

0 0 0

25 27 1.053

0

290

159

0

449

0 0 0 12

272 4 0 1.250

1.051 110 0 1.729

86 101 5 192

1.409 215 5 3.183

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DJKN memiliki 2.228 tenaga fungsional yang terdiri dari 627 Juru Sita, 351 Pejabat Lelang, 1.250 Penilai Kekayaan Negara, dan 4 Pranata Komputer, data tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

In carrying out its duty and function, DJKN currently employed 2.228 functional staffs consisting of 627 confiscators, 351 auctioneers, and 1.250 state asset valuers, and 4 programmers, as shown on the following table:

HUMAN RESOURCES No 1 2 3 4

Jabatan Fungsional/ Functional Jobs Juru Sita/Confiscator Pejabat Lelang/Auctioneer Penilai Kekayaan Negara/State Asset Valuer Pranata Komputer/Programmer Total

Jumlah Orang/ Number of People 627 351 1.250 4 2.228


83


9.7

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

9.7 EDUCATION AND TRAINING

9.7.3 Diklat Luar Negeri

9.7.3 Overseas Education and Training

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan DJKN serta mendukung program reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, selama tahun 2008 DJKN telah mengadakan atau mengirimkan pegawainya untuk mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal maupun kursus, training, seminar, workshop, atau Internship di dalam maupun di luar negeri.

To improve the quality of DJKN's human resources and to support bureaucratic reform program in the Ministry of Finance, in 2008 DJKN has sent a number of employees to attend domestic and overseas course, training, seminar, workshop or internship.

Selain pendidikan dan pelatihan dalam negeri, DJKN juga telah mengirimkan delegasi/para pegawai ke berbagai forum/training/internship luar negeri selama tahun 2008. Training di luar negeri tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan beberapa institusi di negara lain seperti pemerintah Australia, USA, Jepang, Korea, dan India serta beberapa organisasi internasional seperti IASTP, MTCP, JICA, dan GPF AIP.

In addition to local education and training, DJKN also sent its employees to various overseas education and training during 2008. Those training were performed in collaboration with foreign institutions in other countries such as Australia, USA, Japan, Korea, and India and some international organizations like IASTP, MTCP, JICA, and GPF AIP.

9.7.1 Pendidikan Formal

9.7.1 Formal Education

Selama tahun 2008, terdapat 21 (dua puluh satu) pegawai yang mengikuti pendidikan Program S2 Beasiswa DJKN, 5 (lima) pegawai yang mengikuti Program S2 Dalam Negeri Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) serta 1 (satu) pegawai yang mengikuti pendidikan Program S3 di luar negeri.

In 2008, 21 employees were pursuing their master degree through domestic scholarship program provided by DJKN, and 5 employees were studying master degree program provided by the Agency of Education and Training (BPPK). In addition, there was also an employee taking the doctoral degree program overseas.

Jumlah Peserta/ Number of Employees

NAMA DIKLAT/ Education and Training Title

No

Tahun/Year 2008 1 2 3

Program S2 Beasiswa DJKN/ Domestic scholarship program provided by DJKN Program S2 BPPK/ Domestic scholarship program provided by BPPK Program S3 Luar Negeri/ Overseas scholarship program

21 5 1

9.7.2 Diklat Dalam Negeri

9.7.2 Local Education and Training

Selama tahun 2008, DJKN telah menyelenggarakan atau mengirimkan pejabat/pegawai untuk mengikuti berbagai macam program training/workshop di dalam negeri. Beberapa kegiatan tersebut antara lain diselenggarakan bekerja sama dengan BPPK, BAPPENAS dan pihak lainnya.

In 2008, DJKN has conducted educations and training or sent a number of employees to attend local education and training. Some events were performed in collaboration with the BPPK, National Development Planning Agency (BAPPENAS) and some other institutions.

No

JENIS DIKLAT/ Education and Training Type

Jumlah Peserta/ Number of Employees Tahun/Year 2008

1 2 3 4

84

Diklat Karir/Career Diklat Teknis/Technical Diklat Teknis Umum/General Technical Percepatan Akuntabilitas/Accelarated Accountabiliy


496 344 16 6

Jumlah Peserta/ Number of Employees

JENIS PELATIHAN / Training and Course Type

No

Tahun/Year 2008 1 2 3 4

9.8

Workshop Asset Appraisal IASTP III Short Course Asset Appraisal MTCP Seminar Management Asset JICA GPF AIP Visit

KANTOR PUSAT DJKN

78 113 -

9.8

DJKN’S HEAD OFFICE

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJKN menggunakan gedung eks PAIK yang sekarang telah berganti nama menjadi Gedung Syafrudin Prawiranegara yang berada di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta. DJKN menempati lantai 5, 6, 9, 10, 11, dan 12. Dengan kondisi dan beban tugas yang semakin meningkat, DJKN akan menambah ruang untuk menampung seluruh sumber daya, yang dirasakan masih kurang memadai dalam hal kapasitas ruang kerja.

In conducting its duty and function, DJKN uses Syafrudin Prawiranegara building (former PAIK's building), sited on Lapangan Banteng Timur street No.2-4, Jakarta. DJKN occupies the 5th, 6th, 9th, 10th, 11th, and 12th floor of the building. With increasing workload, DJKN is going to acquire additional workspace to accommodate its whole existing resources.

9.9

9.9

REALISASI ANGGARAN DJKN

9.9.1 Sumber Dana Melalui DIPA Tahun 2008 Bagian Anggaran 15 Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DJKN, tahun 2008 telah dialokasikan penyediaan anggaran melalui DIPA Bagian Anggaran 15 sebesar Rp149.768.312.029,-. Penyediaan anggaran rutin tersebut, dialokasikan kepada masing-masing kantor meliputi Kantor Pusat DJKN, 17 Kanwil dan 70 KPKNL di seluruh Indonesia.

BUDGET IMPLEMENTATION

9.9.1 Fund Resources through Budget Implementation Plan(abbreviated as DIPA) Year 2008 Section of Budget 15 To support its main duty and function, in 2008, fund in amount of Rp 149.768.312.029 from DIPA Section 15 has been allocated to every offices DJKN, including the head office, 17 regional offices, and 70 service offices across Indonesia.


85


Dari jumlah penyediaan Bagian Anggaran 15 tahun 2008 sebesar Rp149.768.312.029,- telah direalisasikan penggunaan dana sebesar Rp87.370.663.065,- atau tingkat penyerapan 58,34 %. Dengan demikian, terdapat sisa dana sebesar Rp62.397.648.964,- , dengan rincian di bawah ini :

Of that amount Rp 149.768.312.029, the absorbed fund was Rp 87.370.663.065 or with absorbent level of 58,34%, Therefore, there was a remaining fund of Rp 62.397.648.964. The details can be seen on the following table:

Jenis Belanja/ Type of Expenditure

Penyediaan Dana (Rp)/ Allocated Fund (Rp)

Realisasi (Rp)/ Realization (Rp)

Sisa Dana (Rp)/ Remaining Funds (Rp)

1

2

3

4

Belanja Pegawai/Employees Expenditure Belanja Barang/Goods Expenditure Belanja Modal/Capitals Expenditure Jumlah/Amount

26.818.943.000 98.990.663.029 23.958.706.000 149.768.312.029

22.613.814.661 44.018.100.439 20.738.747.965 87.370.663.065

4.205.128.339 54.972.562.590 3.219.958.035 62.397.648.964

Sumber data : Laporan Keuangan DJKN BA 15, Tahun Anggaran 2008 (Unaudited) Data source : DJKN's financial report section 15, budget year 2008 (unaudited)

9.9.2

Sumber Dana Melalui DIPA Tahun 2008 Bagian Anggaran 69 Dalam tahun 2008 telah dialokasikan penyediaan Bagian Anggaran 69, sebesar Rp284.328.216.000,-. Pada tahun 2008, Anggaran Belanja dari Bagian Anggaran 69 terealisasi sebesar Rp10.055.683.043,- atau sebesar 3,54 % dari pagu yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

9.9.2

Fund Rescourses Through DIPA Year 2008 Section of Budget 69 In 2008, DJKN received Rp 284.328.216.000,- from this budget section. During 2008, the expenditure of the fund was only Rp 10.055.683.043,- or 3,54 % of budget plafond. Detail as follows:

Jenis Belanja/ Type of Expenditure

Anggaran setelah revisi (Rp)/ Budgeting after revision (Rp)

Realisasi Belanja (Rp)/ Realization of Expenditure (Rp)

Persen/ Percent (%)

1

2

3

4

5

58

Belanja Barang/ Goods Expenditure Belanja Lain-lain/ Other Expenditure Jumlah/Amount

In 2008, DJKN's other expenditure was made to renovate the building of Regional Office XVII Jayapura and KPKNL Sorong. It was also used to finance a team charged with the handling of PT. PPA's Asset, Auction Bill Team, home rental assistance for officials, the settlement of PT Timor Putra National’s asset, and to pay the pending payment.

Realisasi belanja yang sangat rendah tersebut disebabkan oleh pengesahan DIPA yang baru dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2008 dan penolakan pembayaran klaim oleh DJPb karena belum ada Prosedur Operasi Standar (SOP)-nya.

The low absorbent level (3,54%) was due to the validation matter and payment rejection. DIPA was validated only after October 8, 2008, and Directorate-General of State Treasury rejected the payment claim, citing no SOP was available.

9.9.3 Target PNBP DJKN (Biad Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang)

9.9.3 DJKN's Non-Tax Revenue Target (Administration Fee for State Claims Management and Auction Fee) In accordance with the National Budget of Ministry of Finance 2008, the target of DJKN's Non-Tax State Revenue (from administration fee for state claims management and auction fee) was Rp 72.478 billion. And the realization was Rp 115,7 billion or 159,64% of target, with details as follows:

Sesuai dengan APBN Departemen Keuangan Tahun 2008, telah ditetapkan target PNBP DJKN yang bersumber dari penerimaan fungsional (BIAD PUPN dan Bea Lelang) yang target keseluruhannya sebesar Rp72,478 milyar dapat direalisasikan penerimaan sebesar Rp115,7 milyar (159,64% dari target), dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan, Kelompok Pendapatan, Jenis Pendapatan dan MAP/ Activity, Group of Revenue, Type of Revenue, and MAP

Kode MAP/ Code of MAP 1

Kode Jenis Belanja/ Code of Expenditure Type

52

Belanja lain-lain yang dilakukan DJKN tahun 2008 adalah renovasi gedung Kantor Wilayah XVII DJKN Jayapura dan KPKNL Sorong, Tim Penanganan Aset PT PPA, Tim RUU Lelang, bantuan sewa rumah dinas, Penyelesaian aset PT. Timor Putra Nasional (PT TPN) dan pending payment.

-

-

-

284.328.216.000

10.055.683.043

3,54

284.328.216.000

10.055.683.043

3,54

2

Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang/ State Claims Management and Auction Services 1. Pendapatan Bea Lelang/ 423227 Auction Fee Revenue 2. Pendapatan Biad PPN/ 423288 Administration Fee of State Claims Management Revenue Jumlah /Amount

Target T.A. 2008 (Rp)/ Target Year 2008 (Rp)

Realisasi T.A. 2008 (Rp)/ Realization (Rp)

3

4

31.384.306.000,00

57.355.663.160,00

41.094.000.000,00

58.345.270.000,00

72.478.306.000,00

115.700.933.160,00

Sumber data : Proposal PNPB DJKN Tahun Anggaran 2010 Data source : Proposal of DJKN’s Non-Tax State Revenue Year 2010

Sumber data : Laporan Keuangan DJKN BA 69, Tahun Anggaran 2008 (Unaudited) Data source : DJKN's financial report section 69, Budget year 2008 (unaudited)

86



87

Penilaian SDA Panas Bumi di Site Kamojang Unit I - IV Lokasi : Garut, Jawa Barat Nilai revenue : US$ 493,853,562,-

10

PELUANG DAN TANTANGAN DJKN 2009 Challenge and Opportunity Ahead

Saat menyongsong tahun 2009, terdapat kondisi yang sama dengan tahun 1998, yaitu kondisi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009 dan resesi ekonomi dunia. Kondisi ini mengingatkan kita akan peristiwa masa lampau, dimana krisis ekonomi di tahun 1998 menimbulkan krisis politik. Tentunya dengan kedewasaan sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini diharapkan dampak dari resesi ekonomi di tahun yang akan datang tidak menjadi krisis politik.

Stepping into the year 2009, we notice that this year and the year 1998 have something in common—the much anticipated general election and the economic crisis. We also remember that in the past, the economic crisis 1998 sprang up political crisis, something that we do not want to reoccur nowadays, especially with the help of our people's maturity

Semakin mendekati akhir tahun 2008, semakin mengetahui bahwa prospek ekonomi dunia menjadi semakin suram, sehingga memaksa para pengamat e ko n o m i u nt u k m e l a ku ka n rev i s i p roye ks i pertumbuhan ekonomi tahun 2009. Kita pun secara terus men eru s men d en ga r p a ra p a ka r eko n o mi memperingatkan kita bahwa hal yang terburuk belum terjadi. Bahkan IMF telah memperingatkan bahwa apabila tidak ada upaya ekstra untuk memulihkan perekonomian maka akan terjadi great depression kedua. Tanpa mengabaikan sepenuhnya peringatan dari para pengamat ekonomi, kita sebaiknya menyambut tahun 2009 dengan sikap positif, “Hope for the best but prepare for the worst”.

As the end of 2008 was getting near, it was also getting clear that the world's economic prospect was in gloomy atmosphere, compelling economic observers to revise their economic growth projection for 2009. We continuously heard of economic experts warning us that the worst thing had not happened yet. Even the IMF also warned us that unless extra efforts were taken to recover the economics, there would be a second great depression. However, without turning a blind eye to those experts' warning, let us welcome the year 2009 in a positive way, “hope for the best but prepare for the worst”.

Dengan adanya krisis keuangan dunia dan pandangan terhadap resesi ekonomi yang masih berlanjut di tahun 2009 diperkirakan akan meningkatkan potensi NonPerforming Loan (NPL) perbankan di tahun 2009.

It is believed that today's global financial crisis would be still taking place in 2009, resulting in, among other things, an increase in Non-Performing Loan in the banking sector.

Volatilitas keuangan internasional dan rapuhnya nilai tukar rupiah terhadap serangan para spekulan membuat suku bunga acuan (BI rate) tertahan di level 9,25 persen. Untuk mengatasi kondisi tersebut dan menguatkan kembali kepercayaan masyarakat, diperlukan kebijakan yang diarahkan untuk memberi dorongan pada perekonomian dengan tetap menjaga terkendalinya defisit anggaran.

The volatility of international finance and the fragility of rupiah exchange rate toward the speculator's attack pressed BI to stand at 9,25 percent. To overcome this condition and at the same time to restore public trust, we need a policy that revitalizes the economy and controls the budget deficit.


89

Peluang dan Tantangan DJKN 2009 Challenge and Opportunity Ahead

90

Keadan-keadaan di atas menimbulkan peluang dan tantangan bagi DJKN sebagai salah satu Unit Eselon I di Departemen Keuangan, yaitu:

And for DJKN, those kind of situations, has also posed both opportunities and challenges. They are:

a. Menuntaskan tugas penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan hutang DJKN terhadap publik atas janjinya untuk menyelesaikan inventarisasi dan penilaian di tahun 2008. Kendala dan tantangan yang menghambat kelancaran inventarisasi dan penilaian diantaranya adalah petunjuk teknis yang belum sempurna, sebagian satker belum menerapkan dan/atau memahami SABMN (sekarang SIMAK BMN), kualitas dan kuantitas penilai yang belum memadai. Dengan mengatasi kendala dan tantangan tersebut, diharapkan mampu untuk menyelesaikan inventarisasi dan penilaian di seluruh satker kementerian dan lembaga. Hasil inventarisasi dan penilaian dapat dimanfaatkan untuk mengelola kekayaan negara secara lebih optimal serta menjadi koreksi nilai wajar d a l a m L K P P Ta h u n 2 0 0 4 , s e h i n g ga d a p a t meningkatkan kualitas opini BPK atas LKPP.

a. Carrying through the duty of state asset arrangement, in the form of inventory taking and assets valuation, that was supposed to be done by 2008, as DJKN has promised the public. To get over this, the challenge (such as imperfect technical guidance, unpreparedness of entities for applying SABMN [now: SIMAK BMN], inadequate valuers in term of quality and quantity), must be addressed. By overcoming these constraints and challenges, hopefully DJKN will be able to compliantly complete the inventory taking and valuation throughout the entities of ministries and institutions. The result of inventory taking and valuation is highly usable to optimally manage the state assets and to rectify the value of the asset presented in the Central Government's Financial Report (LKPP) 2004, and in turn, it will improve the quality of Supreme Audit Board's (BPK) opinion on LKPP.

b. Meningkatnya potensi NPL perbankan merupakan peluang sekaligus tantangan bagi DJKN dalam pelak sanaan tugas pengurusan piutang negara untuk menyelesaikan NPL tersebut. Namun, peluang ini harus dibarengi dengan adanya penyempurnaan PP Nomor 33 Tahun 2006, yaitu adanya peluang bagi BUMN untuk memperoleh opsi penyerahan NPL-nya kepada PUPN. Selain itu, yang tidak kalah penting a d a l a h DJ K N h a r u s m a m p u m e n i n g ka t ka n kepercayaan dan kepuasan kreditur BUMN, sehingga BUMN akan merasa yakin bahwa penyerahan kredit macetnya kepada DJKN merupakan solusi yang paling tepat, efektif dan efisien. Tentunya hal Ini membutuhkan dukungan berupa penyempurnaan peraturan, proses bisnis dan peningkatan kualitas dan integritas SDM

b. Increasing non-performing loan (NPL) in banking sector can also be viewed as both opportunities and challenges for DJKN in carrying out its duties, in this case, to deal with the NPL. However, these opportunities required revisions on Government Rules Number 33 of 2006 to permit state-owned enterprises (SOE) to opt for transferring their NPL to PUPN. On the other hand, which is not less important, is that DJKN must be able to increase SOE's trust and satisfaction, assuring them that the transfer of NPL to DJKN is the best solution. Certainly, it calls for the readiness of all the relevant regulations, business process, and the increased quality and integrity of DJKN's human resources.

c. Demikian halnya dengan lelang, disatu sisi sebagai implikasi dari meningkatnya NPL maka peluang peningkatan permintaan lelang diperkirakan cukup prospektif terutama lelang eksekusi hak tanggungan dari perbankan, kepailitan dan fidusia. Namun disisi lain dengan kondisi ekonomi yang lesu tentunya cukup sulit untuk menarik minat investor atau calon pembeli untuk mengikuti lelang. Oleh karena itu, upaya pengembangan penyebarluasan informasi lelang menjadi hal yang sangat krusial serta penyempurnaan peraturan terutama yang terkait dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Seiring dengan kemajuan teknologi

c. The same applies to auctions, as NPL increases, then the demand for auctions will also rise and be quite prospective, especially execution auction derived from Security Right, bankruptcy, and fiducia. However, gloomy economic condition will of course discourage investors or potential buyers to place their bid in auctions. Therefore, it is crucial to promote auction, and at the same time, to revise the existing regulations to provide the winner with a greater legal assurance and legal protection. And along with the advancement of information and communication technology, auction has become more


informasi dan komunikasi, lelang dengan media internet merupakan suatu kebutuhan masyarakat modern. Untuk itu, perlu segera disiapkan berbagai perangkat untuk mewujudkan e-auction tersebut.

of a public needs, with the Internet as the medium. This development also introduced a challenge to DJKN: how to prepare its resources to build an E-auction system immediately.

Namun demikian peluang dan tantangan bagi DJKN tersebut akan dapat dikelola dengan optimal apabila terpenuhinya hal-hal sebagai berikut :

With those facts in mind, however we at DJKN realize that to optimally manage those opportunities and challenges, these following matters must be carried through:

a. Terselenggaranya pelayanan publik di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang akuntabel;

a. The accountable public services in state asset management, state claims management and auction;

b. Terciptanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditandai dengan diterapkannya pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP);

b. The establishment of Minimum Standard Services (SPM), marked with the implementation of Standard Operating Procedures (SOP);

c. Adanya dukungan kompetensi sumber daya manusia yang handal di bidang pelayanan;

c. Reliable and competent human resources;

d. Diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi di bidang pelayanan (e-gov dan e-services);

d. The establishment of information and communication technology in services (e-gov and e-services);

e. Dilaksanakannya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang menunjang fungsi-fungsi unit kerja di lingkungan DJKN;

e. An organizational structure that enables its units to function optimally;

f. Pelaksanaan setiap tugas sesuai amanah;

f. Adopting trustworthiness in every task;

g. U p a y a p e r b a i k a n p r o s e s b i s n i s y a n g berkesinambungan.

g. Business process that is continually improved

Aset Penilaian SDA Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Lokasi : Cibodas, Bogor Nilai manfaat : Rp29.846.026.569.496,00


91

No

11

ALAMAT/Address

KANWIL I BANDA ACEH

Jalan Tengku Chik Ditiro Gedung Keuangan Negara Banda Aceh 23001 Nanggroe Aceh Darussalam

1

KPKNL BANDA ACEH

Jalan Tgk Chik Ditiro Komplek GKN Gedung C lantai I Banda Aceh

2

KPKNL LHOKSEUMAWE

Jl. Darussalam No. 3 Kota Lhokseumawe 24312

KANWIL II MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30a Gedung Keuangan Negara Medan - 20152

1

KPKNL MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30a Gedung Keuangan Negara Medan - 20152

2

KPKNL PEMATANG SIANTAR

Jl. Ade Irma Suryani Nomor 8 Pematang Siantar - 21144

3

KPKNL KISARAN

Jl. Prof Moh Yamin SH No 47 Kisaran - 21224

4

KPKNL PADANG SIDEMPUAN

Jl. Kenangga No.99 Padangsidumpuan - 22725

KANWIL III PEKANBARU

Jalan Arifin Ahmad No. 108D Pekanbaru - 28294

1

KPKNL PADANG

Jl. Nipah No. 52 Padang - 25118

2

KPKNL BUKIT TINGGI

Jl. Prof. Dr. Hazairin, S.H. No. 3 Bukit Tinggi - 26116

3

KPKNL PEKANBARU

Jl. Jendral Sudirman No. 24 Simpang Tiga Kotak Pos 1081 Pekanbaru - 28128

Kanwil dan KPKNL DJKN

DAFTAR KANTOR PELAYANAN DJKN Our Offices

WILAYAH/Area


93

Daftar Kantor Pelayanan DJKN Our Offices

No

WILAYAH/Area

4

KPKNL BATAM

Jl. Engku Putri (depan ged. pusat informasi haji) Batam Center - Batam

5

KPKNL DUMAI

Jl. Ombak/Sultan Hasanuddin No.34 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai

KANWIL IV PALEMBANG

1

2

KPKNL JAMBI

KPKNL PALEMBANG

DR. Sutomo No. 17 Jambi - 36113 Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Gedung Keuangan Negara Lt. III Palembang - 30135

KPKNL LAHAT

Jl. Kolonel Barlian Nomor 3 Bandar Jaya Lahat - 31414

4

KPKNL PANGKAL PINANG

Jl. Yos Sudarso No. 4 Pangkal Pinang

KANWIL V BANDAR LAMPUNG

Jl.Radin Intan No 121 Teluk Betung Bandar Lampung

1

KPKNL BENGKULU

Jl. Museum No. 2 Padang Harapan Bengkulu 38225 Kotak Pos 1005

2

KPKNL BANDAR LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 12 Bandar Lampung

3

KPKNL METRO

Jl. Imam Bonjol No. 26 Kota Metro

KANWIL VI SERANG

Jl. Jend. A. Yani No. 3 Serang 42118

KPKNL SERANG

Jl. Raya Serang - Cilegon KM 3 Legok Serang 42162


No

WILAYAH/Area

ALAMAT/Address

2

KPKNL TANGERANG

Jl. Daan Mogot KM. 21 Blok B.17 Komplek Daan Mogot Permai Arcadia Batu Ceper Tangerang Banten

3

KPKNL SERPONG

Komplek Ruko Golden Boulevard Blok S 52-53 Jl. Pahlawan Seribu Bumi Serpong Damai Tangerang

KANWIL VII JAKARTA

Jl. Prapatan No. 10 Jakarta - 10410

1

KPKNL JAKARTA I


2

KPKNL JAKARTA II


3

KPKNL JAKARTA III


4

KPKNL JAKARTA IV


5

KPKNL JAKARTA V


KANWIL VIII BANDUNG

Jl. Asia Afrika No. 114 Gedung Keuangan Negara Bandung - 40261

1

KPKNL BANDUNG

Jl. Ambon No. 1 Bandung 40115

2

KPKNL BEKASI

Jl. Sersan Aswan No. 8D Bekasi 17113

3

KPKNL BOGOR

Jl. Veteran No. 45 Bogor - 16113

4

KPKNL PURWAKARTA

Jalan Ibrahim Singadilaga No. 111 Purwakarta 41115

5

KPKNL TASIKMALAYA

Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Tasikmalaya - 46125

Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Gedung Keuangan Negara Palembang - 30135

3

1

94

ALAMAT/Address


95


No 6

1

96

WILAYAH/Area

ALAMAT/Address

KPKNL CIREBON

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 48 Cirebon - 45122

KANWIL IX SEMARANG

Jl. Imam Bonjol No. 1d Gedung Keuangan Negara II Lt. 3 Semarang - 50142

KPKNL SEMARANG

Jl. Imam Bonjol No. 1d Gedung Keuangan Negara II Lt. 3 Semarang - 50142

No

WILAYAH/Area

ALAMAT/Address

KPKNL MADIUN

Jl. Serayu Timur No. 141 Madiun 63133

KANWIL XI PONTIANAK

Jl. Abdurrahman Saleh No. 16 Pontianak - 78124

1

KPKNL PONTIANAK

Jl. Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak - 78116

2

KPKNL SINGKAWANG

Jalan Alianyang No. 88 Singkawang Kalimantan Barat 79123

KANWIL XII BANJARMASIN

Jl. A. Yani KM.29,5 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70721

6

2

KPKNL SURAKARTA

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 141 Surakarta - 57136

3

KPKNL PEKALONGAN

Jl. Gajah Mada Nomor 25 Pekalongan 51118

1

KPKNL PALANGKARAYA

Jl. G.Obos KM 1 No.19 Palangkaraya 73111

4

KPKNL TEGAL

Jl. KS Tubun nomor 12 Tegal 52124

2

KPKNL PANGKALAN BUN

Jl. Pakunegara Nomor 32 Pangkalan Bun 74114

5

KPKNL YOGYAKARTA

Gd. B GKN Jl. Kusuma Negara No.11 Yogyakarta - 55166

3

KPKNL BANJARMASIN

Jl. Pramuka No. 7 Banjarmasin 70249

6

KPKNL PURWOKERTO

Jl. Jendral Sutoyo No. 1 Purwokerto - 53141

KANWIL XIII SAMARINDA

Jl. Pulau Irian Nomor 26 Samarinda 75112

KANWIL X SURABAYA

Jl. Dinoyo No. 111 Lt. 8 Gedung Keuangan Negara II Surabaya - 60008

1

KPKNL BALIKPAPAN

Jl. Ahmad Yani No. 68 Gedung Keuangan Negara Lt. I Balikpapan - 76113

1

KPKNL SURABAYA

Jl. Indrapura No. 5 Gedung Keuangan Negara Lt. I Surabaya - 60175

2

KPKNL SAMARINDA

Jl. Yos Sudarso No. 157 Samarinda

3

KPKNL TARAKAN

2

KPKNL SIDOARJO

Jalan Raya Pondok Jati Blok A-I Nomor 3-4 Sidoarjo

Jalan Diponegoro Nomor 188 Tarakan Kalimantan Timur 77114

4

KPKNL BONTANG

3

KPKNL MALANG

Jl. S. Supriadi No. 157 Malang

Jl. Sendawar No. 26 Bontang Kalimantan Timur 75311

KANWIL XIV DENPASAR 4

KPKNL JEMBER

Jl. Slamet Riyadi No. 344A Jember 68117

Jl. DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I Renon Denpasar - 80235

5

KPKNL PAMEKASAN

Jl. Trunojoyo No. 325 Pamekasan



97


No

WILAYAH/Area

ALAMAT/Address

1

KPKNL DENPASAR

Jl. DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I Renon Denpasar - 80235

2

KPKNL SINGARAJA

Jl. Udayana (GKN) No. 10 Lt. 2 Singaraja

3

KPKNL MATARAM

Jl. Pendidikan No. 24 Mataram - 83125

4

KPKNL BIMA

5

KPKNL KUPANG

KANWIL XV MAKASSAR

No

WILAYAH/Area

ALAMAT/Address

KPKNL TERNATE

Jl. Mononutu No. 114 Ternate - 97713

KANWIL XVII JAYAPURA

Jl. Ahmad Yani No. 8 Lt. I Gedung Keuangan Negara Jayapura - 99111

1

KPKNL AMBON

Jl. Raya Patimura No. 18 Gedung Keuangan Negara Lt. V Ambon - 97124 Kotak Pos 1023

Jl. Soekarno Hatta No. 177 Kota Bima - 84115

2

KPKNL JAYAPURA

Jl. Eltari II Gedung Keuangan Negara Lt. 4 Kupang

Jl. Ahmad Yani No. 8 Gedung Keuangan Negara Jayapura - 99111

3

KPKNL SORONG

Jl. Urip Sumoharjo Gedung Keuangan Negara Makassar - 90232 Kotak Pos 1569

Jl. Basuki Rahmat Km 7 Gedung Keuangan Negara Sorong - 98414

4

KPKNL BIAK

Jalan Majapahit Nomor 1 Biak

1

KPKNL MAKASSAR

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Gedung Keuangan Negara Lt. II Makassar - 90232 Kotak Pos 1280

2

KPKNL PARE PARE

Jl. Siliwangi No. 110 Pare-pare 91113

3

KPKNL PALOPO

Jl. Kelapa No. 72 Palopo 91921

4

KPKNL KENDARI

Jl. Made Sabara No. 6 Kendari 93114

KANWIL XVI MANADO

Jl. Bethesda No. 6 lt.5 Gedung Keuangan Negara Manado - 95114 Kotak Pos 1763

1

KPKNL MANADO

Jalan Bethesda No.6 lt.4 Manado 95113

2

KPKNL GORONTALO

Jalan Kartini No. 17 Gorontalo 96115

3

KPKNL PALU

Jl. Ir. H. Djuanda No. 77 Palu 94112

4

Kantor Pusat DJKN Gedung Syafrudin Prawiranegara

98



99

Februari Rapat Pimpinan Eselon I Departemen Keuangan Pada tanggal 13 Februari 2008, DJKN menjadi tuan rumah acara Rapat Pimpinan Eselon I Departemen Keuangan RI, Rapim tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Lantai 10 Gedung Syafrudin Prawiranegara.

Badminton Friendly Match

February Hosting Echelon I Meeting February 13, 2008: Taking place at the meeting Room of Director-General of DJKN, 10th Floor of Syafrudin Prawiranegara Building, DJKN hosted a meeting of heads of echelon I in the Ministry of Finance.

12

June

Pertandingan Badminton antara DJKN dengan PT. PPA Pada tanggal 27 Juni 2008 bertempat di Gelanggang Remaja Planet Senen, Jakarta diadakan pertandingan badminton persahabatan antara DJKN melawan PT. PPA

June 27, 2008: DJKN battled against PT. PPA—but only during the badminton friendly match held in Gelanggang Remaja Planet Senen, Jakarta.

Juni

KALENDER PERISTIWA PENTING 2008 Event Highlights 2008 Undertaking Challenge with Full Spirit

101

Kalender Peristiwa Penting Tahun 2008 Event Highlights 2008

Juli

Juli

Serah Terima Penetapan Status Barang Rampasan antara DJKN dengan Kejaksaan Agung Bertempat di Ruang Rapat Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10 pada tanggal 4 Juli 2008 diadakan serah terima penetapan status penggunaan tanah dan bangunan yang berasal dari barang rampasan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Agung.

Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan RI Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan RI tentang persetujuan penggunaan BMN sebagai underlying asset penerbitan SBSN bertempat di Gedung DPR pada tanggal 10 Juli 2008. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan RI Ibu Sri Mulyani Indrawati didampingi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Bapak Hadiyanto dan Direktur Penilaian Kekayaan Negara DJKN Bapak Iwan Hindawan Dadi.

Hearing Session with Commission XI of People's Representative Council

Handing over Seized Asset to Attorney General July 4, 2008: DJKN handed over seized assets (lands and buildings) to Attorney General, authorizing the latter to use them for supporting Attorney General's duty and function.

102


July

July 10, 2008: Minister of Finance conducted a hearing session with Commission XI of People's Representative Council (DPR) concerning the approval of state asset utilization as underlying asset for the issuance of State Sharia Bond. The Minister, Mrs. Sri Mulyani Indrawati was accompanied by Director-General of DJKN Mr. Hadiyanto and Director of Valuation of DJKN Mr. Iwan Hindawan Dadi during the event that took place at the DPR building.

July Undertaking Challenge with Full Spirit

103


August Pelantikan Pejabat Eselon III dan eselon IV di lingkungan Kantor Pusat DJKN Pada tanggal 17 Agustus 2008 bertepatan dengan HUT RI ke-63, bertempat di Pendopo Kanwil VII DJKN Jakarta,Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta, diselenggarakan Pelantikan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Kantor Pusat DJKN

Agustus

104


Echelon III and IV Inauguration

August 17, 2008: Happened at the same time with the Indonesia's 63 Independence Day anniversary, a number of DJKN's employees were sworn in as Echelon III and Echelon IV officials. The ceremony took place at Pendopo, Regional Office VII DJKN Jakarta, Jalan Prapatan No. 10, Jakarta.

Agustus Pertandingan Voli antara Depkeu melawan Wartawan Forkem Pada tanggal 20 Agustus 2008 diadakan Pertandingan Voli antara Depkeu dengan para wartawan Forkem. Acara ini bertempat di Kompleks Departemen Keuangan Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta. Dalam kesempatan ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara Bapak Hadiyanto berkenan ikut berpartisipasi membela Tim Voli Depkeu.

Ministry of Finance versus Forkem Reporters

August 20, 2008: In Lapangan Banteng (Banteng Square), around the Ministry of Finance main building, Director-General of DJKN was among the team who defended The Ministry of Finance against Forkem Reporters' Team, in this volleyball match.

August


105


Oktober

Penganugerahan Citra Pelayanan Prima di Istana Negara, 31 Oktober 2008 DJKN mengusulkan KPKNL Mataram untuk mengikuti seleksi CPP tahun 2008. Dalam kesempatan tersebut KPKNL Mataram mendapat penghargaan berupa piagam Citra Pelayanan Prima serta mendapat undangan untuk menghadiri acara penganugerahan Citra Pelayanan Prima oleh Presiden RI di Istana Negara.

Oktober Penghargaan KPPc Tingkat Departemen Keuangan Gaining Recognition as Model Office kepada KPKNL Batam KPKNL Batam sebagai perwakilan dari DJKN meraih October 2008: DJKN was represented by KPKNL Batam in penghargaan sebagai juara III dalam Kantor Pelayanan gaining appreciation as a service office model (KPPc). Percontohan (KPPc) tingkat Departemen Keuangan. The office won the third place among other service offices in the Ministry of Finance.

October Citra Pelayanan Prima Appreciation from The President October 31, 2008: Participating in Citra Pelayanan Prima nomination, DJKN appointed KPKNL Mataram to apply. And the service office was successful, and was then invited to The State Palace to attend the Citra Pelayanan Prima appreciation ceremony from the President of the Republic of Indonesia.

106


October Undertaking Challenge with Full Spirit

107


Rapat Kerja Nasional DJKN Tahun 2008

November

Bertempat di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, pada tanggal 2-4 Desember 2008 DJKN menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional yang dihadiri oleh seluruh pejabat di lingkungan DJKN. Acara ini bertemakan “Membangun Kepercayaan Publik dalam Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, dan Lelang”.

Desember

Gerakan Penanaman Pohon Dalam Rangka Hari Keuangan Ke-62 Tahun 2008 Pada tanggal 2 November 2008 diselenggarakan Gerakan Penanaman Pohon dalam rangka memperingati Hari Keuangan ke-62. Acara ini bertempat di Kampus STAN Jurangmangu, Bintaro, yang dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Ibu Sri Mulyani Indrawati beserta seluruh jajaran Departemen Keuangan RI.

Tree Planting Movement November 2, 2008: To commemorate the 62nd Finance Day, Ministry of Finance conducted tree planting movement. Mrs. Sri Mulyani Indrawati along with all of Ministry of Finance Officials participated in the event that was kicked off at the campus of STAN, Jurangmangu, Bintaro.

November

December Coordination Meeting within DJKN December 2-4: All DJKN's officials sat in for the National Coordination Meeting held in Mercure Hotel, Ancol, Jakarta. “To Build Public's Trust in the Management of State Asset, State Claims, and Auction” was the theme of the meeting.

108



109


December

Appreciation as the best performing office in DJKN December 2008: During the DJKN's National Working Meeting, Regional Office IX DJKN Semarang earned an appreciation from Director-General of DJKN as the best performing office in DJKN. Penghargaan sebagai kantor berkinerja terbaik di lingkungan DJKN Pada Acara Rakernas DJKN 2008, Kanwil IX DJKN Semarang memperoleh penghargaan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai kantor berkinerja terbaik di lingkungan DJKN seluruh Indonesia

December Rapat Pembahasan Jadwal Retensi Arsip DJKN 2008 Bertempat di Hotel Mega Mendung pada tanggal 10-12 Desember 2008, DJKN mengadakan rapat pembahasan Jadwal Retensi Arsip DJKN 2008. Rapat diadakan dengan menghadirkan narasumber dari Biro Organta Setjen Depkeu dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Meeting on Archives Retention Schedule December 10-12, 2008: Inviting representatives of Bureau of Organization and Administration (Organta) of Ministry of Finance and National Archive of Republic of Indonesia (ANRI), DJKN set up a meeting in Mega Mendung Hotel, Bogor, concerning the Retention Schedule for DJKN's Archives.

Desember

Desember 110



111

The Team

We would like to thank the rest of the team for their contribution, commitment, and efforts to this annual report: Suryanto, Dedi Syarif Usman, Jose Arif Lukito, Isti Indrilistiani, Meirijal Nur, Heru Riyanto, Darnadi, Adi Wibowo, Erma Yuni Mastuti, Utami Dewi, Ivan Tauriesanto, Aziza Yuniarti, M. Zulkifli, Nofiansyah, Neil Efryano Prayoga, Rohmat, Dyah Novitarini, Maya Sartika, Masagus Subakti, Benediktus Margiadi, Ridho Wahyono, Anton Sihombing, Deni Susanti, Anton Wibisono, Dedi Dewanta Brahmana, Suherman, Doni Prasetyo Aji, Kokom Romlah, Widayanti, Mufid Hamdani, Eva Nuryani, Bayu Setiaji.

112


UNDERTAKING CHALLENGE WITH FULL SPIRIT

Recommend Documents