UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG A D V O K A T

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan; b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan; c. bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Advokat;

Mengingat

: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. 2. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima Jasa Hukum dari Advokat. 3. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Advokat kepada Klien yang tidak mampu. 4. Organisasi Advokat adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Para Advokat berdasarkan Struktur kepengurusan yang berjenjang pada tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengayomi Advokat, meningkatkan kualitas profesi Advokat dan pelayanan hukum pada masyarakat sebagai pencari keadilan ------------------------------------------------------

Dpp PERADIN 13 nOPEMBER 2014 RUU ADVOKAT pengganti UU ADVOKAT No.18 thn.2003

Halaman -1

5. Kode Etik Advokat adalah pedoman etika dan perilaku yang harus dilaksanakan oleh Advokat. 6. Badan Kehormatan Advokat yang dibentuk berdasarkan perwakilan-perwakilan dari Organisasi Advokat yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik bagi setiap Advokat 7. Badan Pengawas adalah organ yang dibentuk oleh setiap organisasi Advokat yang bertugas menerima pengaduan atas pelanggaran kode etik pada tingkat Cabang Kabupaten/Kota 8. Badan Kehormatan Advokat tingkat Pusat yang disingkat BKAP adalah untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik di tingkat banding yang putusannya bersifat final dan mengikat. 9. Badan Kehormatan Advokat tingkat Daerah yang disingkat BKAD adalah untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik di tingkat pertama 10. Pengaduan adalah informasi yang diberikan oleh Klien atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Advokat. 11. Pembelaan diri adalah hak bicara bagi Advokat baik secara lisan dan tertulis dalam mengemukakan alasan dan sanggahan atas pengaduan. 12. Advokat Asing adalah Advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan asas: a. keadilan; b. kepastian hukum; c. kemandirian; d. netralitas; e. profesionalitas; f. akuntabilitas; dan g. transparansi. BAB II FUNGSI, DAN PERANAN SERTA HAK IMUNITAS ADVOKAT Pasal 3 Fungsi Advokat Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam menjalankan profesi mulia, dengan berpegang teguh pada Kode Etik dan sumpah Advokat untuk penegakan supremasi hukum dan keadilan. Pasal 4 PERANAN ADVOKAT (1) Peranan Advokat adalah memberikan pengayoman dan bantuan hukum bagi para pencari keadilan yaitu : a. Sebagai Pengawal Konstitusi dan Hak Asasi Manusia b. Memberikan Pelayanan Hukum (legal Service) c. Memberikan Nasehat Hukum /konsultasi hukum (Legal Advice) d. Memberikan pendapat hukum (legal opinion) e. Membuat dan menyusun kontrak-kontrak (legal Drafting) f. Memberikan Informasi hukum (Legal Information) ------------------------------------------------------


Halaman -2

g. Membela kepentingan Klien baik litigasi maupun Non Litigasi h. Memberikan Bantuan secara cuma-cuma (Prodeo dan Probono) i. Menjamin hak-hak hukum kliennya untuk tidak dilakukan penahanan dengan jaminan keluarganya atau dengan jaminan uang, sejak dilakukan penyidikan, penuntutan, proses peradilan sampai ada putusan Pengadilan yang tetap. (2) Advokat dalam melaksanakan peranannya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f dan g dapat menerima honorarium dari klien yang memakai jasa Advokat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h telah diatur dalam UndangUndang tersendiri. Pasal 5 Hak Imunitas Advokat (1) Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; (2) Advokat wajib menjaga dan merahasiakan dokumen milik klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; (3) Advokat tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan; dan (4) Advokat berhak memperoleh perlindungan dan keamanan menjalankan profesinya didalam maupun diluar Pengadilan (5) Advokat tidak diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. (6) Advokat dapat menolak menangani suatu perkara yang bertentangan dengan hati nuraninya, kecuali ditunjuk oleh organisasi Advokat-Nya. Pasal 6 (1) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Advokat tidak diperbolehkan: a. memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya; b. memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan profesinya; dan c. menjalankan profesi Advokat apabila diangkat menjadi pejabat negara. (2) Advokat harus melaporkan pengangkatan dirinya sebagai pejabat negara baik pada saat mulai maupun pada saat selesai menjalankan jabatannya kepada Organisasi Advokat tempat Advokat tersebut terdaftar. BAB III PENGANGKATAN, SUMPAH ATAU JANJI, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 7 (1) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. (2) Setiap orang yang diangkat menjadi Advokat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat. (3) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; ------------------------------------------------------


Halaman -3

b. Berusia Minimum 25 tahun dan Maximum 35 tahun ; c. Bertempat tinggal di Indonesia; d. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara; e. Berijazah Sarjana yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum; f. Telah mengikuti Pendidikan Advokat dengan memiliki Sertifikat. g. Pemagangan Advokat h. Telah lulus Ujian Advokat dengan bukti kelulusan; i. Tidak berstatus sebagai Pengurus Partai Politik pada tingkat Pusat dan Tingkat Propinsi serta Tingkat Cabang Kabupaten/Kota. j. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan k. Berakhlak mulia dan perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Pasal 8 Pendidikan Advokat Pendidikan Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f diselenggarakan oleh Organisasi Advokat : (1) Organisasi Advokat wajib mendirikan Lembaga Pendidikan advokat untuk melaksanakan pendidikan Calon Advokat dan pendidikan yang berkesinambungan untuk kemahiran Praktik Hukum. (2) Lembaga Pendidikan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh ijin sebagaimana yang diatur Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. (3) Lembaga Pendidikan Advokat memiliki kurikulum dengan Garis Besar Pokok Bahasan (GBPB) untuk mempunyai nilai tambah praktik hukum. Pasal 9 Pemagangan Advokat Pemagangan Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf g pada : 1. Kantor Advokat yang telah berpraktik selama 10 tahun atau pada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang telah Terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selama 2 (dua) tahun terus-menerus - atau ; 2. Telah menangani perkara Pidana 4 (empat) kasus dan perkara Perdata 7 (tujuh) kasus yang telah putus pada tingkat Pengadilan Negeri. Pasal 10 Ujian Advokat Ujian Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h diselenggarakan oleh Organisasi Advokat : 1. Organisasi Advokat membentuk Panitia Ujian Advokat dengan Personil Pengurus Organisasi. 2. Panitia Ujian Advokat melakukan Verifikasi pada setiap peserta tentang kelayakan untuk mengikuti Ujian Advokat. 3. Panitia Ujian Advokat melaksanakan Ujian Advokat dengan Transparan, Akuntabel, dan Bertanggung jawab. 4. Panitia Ujian mengeluarkan Tanda Kelulusan bagi peserta Ujian Advokat yang telah dinyatakan lulus. Pasal 11 (1) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat menjalankan Praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Organisasi Advokat. ------------------------------------------------------


Halaman -4

(2) Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat disampaikan oleh setiap Organisasi Advokat kepada Badan Kehormatan Advokat dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Keputusan Pengangkatan Advokat diterbitkan oleh organisasi Advokat (3) Organisasi Advokat mengeluarkan Kartu Tanda Advokat dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Advokat. (4) Organisasi Advokat mengirimkan Kartu Tanda Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Advokat yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Kartu Tanda Advokat. Bagian Kedua Sumpah atau Janji Pasal 12 (1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka oleh Pimpinan Organisasi Advokat yang mengangkatnya. (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji: 1. bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; 3. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; 4. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; 5. bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat; 6. bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai Advokat. Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 13 (1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat dan atau berdasarkan keputusan Badan Kehormatan Advokat. (2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Badan Kehormatan Advokat kepada setiap Organisasi Advokat dan instansi penegak hukum lainnya. Pasal 14 (1) Advokat berhenti dari profesinya untuk sementara karena menjadi Pengurus Partai dan atau Pejabat Negara wajib mengajukan permohonan kepada Organsiasi Advokat-Nya. (2) Advokat berhenti dari profesinya secara tetap karena: a. meninggal dunia; b. permohonan sendiri; dan c. diberhentikan. ------------------------------------------------------


Halaman -5

(3) Advokat diberhentikan dari profesinya secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; atau b. berdasarkan keputusan Badan Kehormatan Advokat yang berkekuatan hukum tetap karena Advokat tersebut telah melanggar Kode Etik. (4) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berhak menjalankan profesi Advokat. BAB IV ORGANISASI ADVOKAT, FUNGSI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI, BADAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pasal 15 Organisasi Advokat (1) Pembentukan organisasi Advokat harus tunduk pada persyaratan yang ditetapkan UndangUndang Advokat ini. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi Advokat : a. Memiliki Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Organisasi (BHO) sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. b. beranggotakan Advokat; c. memiliki program kerja secara aktif dalam bidang pemberian Jasa Hukum dan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma; dan (3) Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang : a. Memiliki Kordinator Wilayah (KORWIL) atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi seluruh Indonesia. b. Memiliki paling sedikit 3(tiga) Cabang dari jumlah Kabupaten/Kota dalam ruang lingkup provinsi. Pasal 16 (1) Organisasi Advokat yang ada pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku harus menyesuaikan persyaratan Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, paling lama 1(satu) tahun sejak Undang-Undang Advokat ini mulai berlaku. (2) Organisasi Advokat yang tidak menyesuaikan sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan bukan organisasi advokat oleh Badan Kehormatan Advokat. Bagian Kedua Pasal 17 Fungsi Organisasi Advokat Fungsi dan tujuan organisasi Advokat sebagai wadah Profesi Advokat dan sekaligus juga memiliki fungsi yang bermanfaat : 1. Mengayomi dan membina serta meningkatan kemampuan anggota. 2. Meningkatkan wibawa Advokat sebagai Profesi Mulia (officium Nobile). Bagian Ketiga Pasal 18 Kepengurusan Organisasi Advokat (1) Pengurus Organisasi Advokat paling sedikit 3(tiga) Advokat masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris, dan bendahara. Baik ditingkat Cabang Kabupaten/Kota maupun tingkat Propinsi dan tingkat Nasional (Pusat). ------------------------------------------------------


Halaman -6

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dan ditetapkan oleh Advokat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (3) Pengurus Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan Pengurus Partai politik pada tingkat Nasional, tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Bagian Keempat Pasal 19 Badan Pengawas (1) Setiap Organisasi Advokat harus membentuk Badan Pengawas pada tingkat Cabang Kabupaten/Kota. (2) Badan Pengawas terdiri 9 (sembilan) orang dari : a. Advokat ; b. mantan penegak hukum; c. akademisi; dan d. tokoh masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota dan tata cara pengangkatan anggota Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Organisasi Advokat. Pasal 20 Peranan Badan Pengawas Advokat (1) Sebagai sosial kontrol secara internal keorganisasian dan eksternal organisasi Advokat lainnya. (2) Menerima Pengaduan dari Pencari Keadilan dan/atau masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan seorang Advokat baik dari organisasi lainnya. (3) Melakukan pemeriksaan atas pengaduan pelanggaran Kode Etik oleh Advokat. (4) Menindak-lanjuti Pengaduan kepada Badan Kehormatan Advokat Tingkat Daerah sebagai Tingkat Pertama. Pasal 21 Tata cara Pengaduan (1) Pengaduan diajukan secara tertulis oleh Pengadu atau kuasanya. (2) Pengaduan diterima Badan Pengawas tingkat kabupaten/Kota. (3) Pengaduan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan Advokat dan disertai dengan alat bukti mendukung pengaduan. Bagian Kelima Pasal 22 Dana Organisasi dan Dana Badan Pengawas Anggaran pendapatan dan belanja Organisasi Advokat dan Badan Pengawas bersumber dari iuran anggota organisasi dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PENEGAKAN KODE ETIK BADAN KEHORMATAN ADVOKAT DAERAH DAN BADAN KEHORMATAN ADVOKAT PUSAT Pasal 23 Fungsi Badan Kehormatan Advokat (1) Dalam rangka Penegakan Kode Etik Advokat, Organisasi-organisasi Advokat membentuk Badan Kehormatan Advokat. ------------------------------------------------------


Halaman -7

(2) Badan Kehormatan Advokat tingkat Pusat dan Badan Kehormatan Advokat tingkat Daerah sebagai Badan yang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik. Pasal 24 Pengurus Badan Kehormatan Advokat (1) Setiap organisasi Advokat memberikan perwakilannya sebagai Personil Badan Kehormatan Advokat ditingkat Pusat dan tingkat Daerah masing-masing 3 (tiga) orang perwakilan (2) Perwakilan dari setiap Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Advokat yang memiliki keahlian dan mempunyai waktu melaksanakan tugas Badan Kehormatan; b. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan c. Berakhlak dan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas; d. Tidak pernah menerima sanksi pelanggaran kode Etik Advokat. (3) Untuk pertama kalinya Personil Badan Kehormatan Advokat baik tingkat Pusat dan tingkat Daerah melakukan musyawarah dan mufakat untuk menentukan susunan pengurus sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. (4) Pengurus Badan Kehormatan Advokat dalam tenggat waktu 6 (enam) bulan wajib membuat ketentuan Hukum Acara mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat . Pasal 25 Kewenangan Badan Kehormatan Advokat (1) Badan Kehormatan Advokat tingkat Daerah adalah berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik advokat pada tingkat Pertama. (2) Badan Kehormatan Advokat tingkat Pusat adalah berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik advokat ditingkat Banding dan final. (3) Badan Kehormatan Advokat Tingkat Daerah dan Badan Kehormatan Tingkat Pusat dalam memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik harus membentuk susunan Majelis dalam jumlah ganjil yaitu 3 atau 5 atau 7 orang. (4) Badan Kehormatan Advokat melaksanakan Verifikasi/Akreditasi Organisasi Advokat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 26 Pembentukan Badan Kehormatan Advokat Pusat (1) Badan Kehormatan Advokat Pusat sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 ayat (1) dibentuk oleh Panitia Bersama pembentukan Badan Kehormatan Advokat Pusat yang personilnya terdiri dari perwakilan Organisasi – Organisasi Advokat sesuai Pasal-15 ayat (2) Huruf.a ; (2) Organisasi-Organisasi Advokat berkordinasi untuk membentuk Panitia Bersama pembentukan Badan Kehormatan Advokat Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini disahkan menjadi Undang-Undang. (3) Organisasi-Organisasi Advokat mengajukan 1(satu) orang perwakilan untuk membentuk Panitia Bersama pembentukan Badan Kehormatan Advokat dengan memberikan kuasa/ mandat. (4) Panitia Bersama pembentukan Badan Kehormatan Advokat memilih susunan Panitia Pelaksana yang terdiri 1(satu) Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) Wakil Ketua merangkap Anggota, 1(satu) Sekretaris merangkap Anggota, 1(satu) Wakil Sekretaris merangkap Anggota yang ditentukan berdasarkan musyawarah atau voting. Pasal 27 Tugas dan berakhirnya Panitia pembentukan Badan Kehormatan Advokat (1) Panitia Bersama pembentukan Badan Kehormatan Advokat bertugas untuk membentuk Badan Kehormatan Advokat Pusat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ------------------------------------------------------


Halaman -8

(2) Dengan terbentuknya Badan Kehormatan Advokat Pusat, maka tugas Panitia Bersama pembentukan Badan Kehormatan Advokat berakhir. Pasal 28 Badan Kehormatan Advokat Pusat harus terbentuk dalam tenggat waktu 1(satu) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan menjadi Undang-Undang. Pasal 29 Sanksi (1) Advokat dapat dijatuhi sanksi oleh Badan Kehormatan Advokat berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; atau c. pemberhentian tetap dari profesinya. (2) Sebelum Advokat dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Advokat yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Pasal 30 Sumber Dana Badan Kehormatan Advokat (5) Badan Kehormatan Advokat memperoleh dana dari organisasi- organisasi Advokat, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat ; (6) Besarnya dana yang diberikan oleh organisasi-organisasi Advokat kepada Badan Kehor matan ditetapkan berdasarkan keputusan Badan Kehormatan Advokat BAB VI ADVOKAT ASING Pasal 31 (1) Advokat Asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor Advokat di Indonesia. (2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan Advokat Asing sebagai karyawan atau tenaga ahli da lam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat. (3) Advokat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kontribusi secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan Advokat Asing serta kewajiban memberikan kontribusi secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 32 Advokat Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tunduk kepada Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 33 Masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara: a. Membuat pengaduan secara lisan dan/atau tertulis kepada Organisasi Advokat jika terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Advokat; b. turut serta dalam unsur keanggotaan Badan Pengawas; dan/atau c. memberikan sumbangan kepada Organisasi Advokat. . ------------------------------------------------------


Halaman -9

BAB VIII LARANGAN Pasal 34 Setiap orang dilarang menjalankan pekerjaan profesi Advokat tanpa memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Pasal 35 Setiap orang dilarang menjalankan kegiatan Organisasi Advokat yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 36 Setiap orang dilarang menghalang-halangi pekerjaan profesi Advokat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 37 Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat tanpa memenuhi ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp,50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 38 Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan kegiatan Organisasi Advokat yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.100. 000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 39 Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi pekerjaan profesi Advokat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 (1) Advokat yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Pengangkatan sebagai Advokat yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 41 Kode Etik dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan masih tetap berlaku sampai ada Kode Etik dan ketentuan Badan Kehormatan baru yang dibuat oleh Badan Kehormatan. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. ------------------------------------------------------


Halaman -10

Pasal 43 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 44 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Ir.JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal … MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd DR.Yasonna Hamonangan Laoly,SH.M.Sc. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Kegagalan UU ADVOKAT No.18 thn.2003 menjadikan Organisasi Advokat carut-marut,bahkan menimbulkan permusuhan yang tidak ada penyelesaian, oleh karena itu dengan RUU ADVOKAT ini dapat membangun Advokat yang Profesional bermartabat dan terhormat “Officium Nobile”

Dengan RUU ADVOKAT ini disetujui menjadi undang-undang dapat menyelesaikan “Konflik Organisasi Advokat yang telah berlalu dari masa ke masa yang sangat berpengaruh pada Penegakan Hukum disemua Peradilan

------------------------------------------------------


Halaman -11

PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG ADVOKAT I. UMUM Negara Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Prinsip negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain supremasi hukum, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan konstitusi, persamaan di hadapan hukum, adanya peradilan tata usaha negara, perlindungan Hak Asasi Manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Untuk melaksanakan prinsip negara hukum tersebut, diperlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab selain lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Profesi Advokat tersebut dilaksanakan melalui pemberian Jasa Hukum kepada masyarakat. Jasa Hukum yang dapat diberikan oleh Advokat tidak hanya di dalam pengadilan tetapi juga di luar pengadilan. Mengingat profesi Advokat merupakan profesi yang mulia (officium nobile), Advokat berdasarkan Undang-Undang ini, selain memberikan Jasa Hukum dengan imbalan berupa honorarium, juga dibebani kewajiban untuk memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu. Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Advokat tersebut tidak hanya sekedar sebagai kontribusi dan tanggung jawab sosial Advokat dalam kaitannya dengan fungsi sosial dari profesi tersebut tetapi lebih merupakan kewajiban dari Advokat. Untuk menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, Advokat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membentuk Organisasi Advokat berdasarkan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Organisasi-oragnisasi Advokat membentuk Badan Kehormatan Advokat dalam rangka Penegakkan Kode Etik Advokat. Selanjutnya dalam rangka menegakkan Kode Etik, berdasarkan Undang-Undang ini, Organisasi-organisasi Advokat membentuk Badan Kehormatan Advokat yang anggotanya terdiri atas Advokat yang telah berpraktik paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Badan Kehormatan Advokat ini berada di Tingkat Pusat dan di Tingkat Daerah yang berfungsi sebagai badan yang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik. Setiap Organisasi Advokat harus membentuk Badan Pengawas pada tingkat Cabang Kabupaten/Kota. Badan Pengawas terdiri dari advokat yang telah berpraktik paling singkat 10 (sepuluh) tahun, mantan penegak hukum, akademisi dan tokoh masyarakat. Peranan Badan Pengawas Advokat yaitu menerima dan memeriksa pengaduan dari pencari keadilan dan/atau masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang advokat. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab perlu dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang yang mengatur profesi Advokat sebelum dibentuknya Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai pengertian Advokat; Fungsi, Peranan, dan Hak Imunitas Advokat; Pengangkatan, Sumpah atau Janji, dan Pemberhentian; Organisasi Advokat, Fungsi Organisasi dan Kepengurusan Organisasi, Badan Pengawas; Penegakan Kode Etik Badan Kehormatan Advokat Daerah dan Badan Kehormatan Advokat Pusat; Advokat asing; Partisipasi Masyarakat; Larangan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. ------------------------------------------------------


Halaman -12

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Advokat harus adil dalam memperlakukan setiap Klien tanpa melihat perbedaan. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa Advokat harus dapat melindungi Klien dan masyarakat agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh negara atau penguasa, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa Advokat mampu bertindak atas dorongan dan kemampuan diri sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya, yang terlihat dalam tindakan atau perbuatan nyata guna menghasilkan jasa hukum yang baik. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah Advokat dalam menjalankan tugas profesinya bebas dari pengaruh pihak lain. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa Advokat mampu bertindak sesuai dengan keahliannya berlandaskan pada Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap tindakan hukum Advokat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Klien dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas tranparansi” adalah bahwa setiap tindakan hukum Advokat dan Organisasi Advokat harus dapat diakses oleh anggota masyarakat dan Klien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebaliknya Advokat juga berhak untuk memperoleh setiap informasi dari Pemerintah terhadap penyelenggaraan sistem peradilan. Pasal 3 Yang dimaksud dengan “Advokat sebagai Penegak Hukum” sesuai Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1). Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundangundangan. Pasal 4 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Yang dimaksud dengan “honorarium” adalah imbalan atas Jasa Hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien. Ayat 3 Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 tahun 2011 telah mengatur persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Pasal 5 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. ------------------------------------------------------


Halaman -13

Ayat 3 Cukup jelas. Ayat 4 Cukup jelas. Ayat 5 Cukup jelas. Ayat 6 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di Indonesia” adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai Advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan ini tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai Advokat untuk bertempat tinggal dimanapun. Huruf d Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” adalah pegawai negeri dan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf e Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktik yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dapat dilakukan pada lebih dari 1 (satu) kantor Advokat dan Pos Bantuan Hukum. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas . ------------------------------------------------------


Halaman -14

Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud Garis Besar Pokok Bahasan (GBPB) mempunyai literatur buku; [1].Teknik Praktek Advokat, [2]. Implementasi Hukum Perdata, [3]. Imple mentasi Hukum Pidana, [4].Implementasi Hukum Islam, [5]. Implementasi Peradilan Tata Usaha Negara, [6].Due Deligence, [7]. Aplikasi Kontrak, [8]. Kitab Kompetensi Kehakiman. Untuk mencapai kemahiran beracara disemua peradilan. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cakup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bidang tertentu” antara lain Hak Atas Kekayaan Intelektual, Pasar Modal, dan Perusahaan.. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pimpinan” adalah ketua dan wakil ketua. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. . ------------------------------------------------------


Halaman -15

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “mantan penegak hukum” adalah penegak hukum yang telah berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari instansinya. Huruf c Yang dimaksud dengan “akademisi”adalah dosen di bidang ilmu hukum. ------------------------------------------------------


Halaman -16

Huruf d Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah seseorang yang dalam kehidupan sehari-harinya penuh dengan bakti kepada masyarakat. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. . Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Yang dimaksud dengan“sumbangan” meliputi finansial dan non finansial. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. . ------------------------------------------------------


Halaman -17

Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pembelaan diri” adalah hak yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya atau kaitannya dengan organisasi profesi. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “hukum asing” adalah hukum dari negara asalnya dan/atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kontribusi secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum” antara lain menjadi pengajar dan narasumber. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain orang perseorangan, kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. ------------------------------------------------------


Halaman -18

Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

RUU ADVOKAT ini dapat merubah kondisi “Organisasi Advokat” menjadi kekuatan bagi Advokat untuk menegakkan Hukum dan Keadilan.

Profesi Advokat memiliki predikat yang : BERWIBAWA, BERMORAL, BERHATI LUHUR DAN MULIA. “SEMOGA DAPAT DISETUJUI”

------------------------------------------------------


Halaman -19

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG A D V O K A T

Recommend Documents