UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000; Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3944); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000.
Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi sebagai berikut : "Pasal 2 (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2000 diperoleh dari sumbersumber : a. Penerimaan Perpajakan; b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Penerimaan Hibah. (2) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 111.064.477.000.000,00 (seratus sebelas triliun enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 82.870.585.000.000,00 (delapan puluh dua triliun delapan ratus tujuh puluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah). (4) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp 211.064.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar enam puluh empat juta rupiah). (5) Jumlah anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp 194.146.126.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat triliun seratus empat puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta rupiah)."
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai berikut : "Pasal 3 (1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari : a. Pajak Dalam Negeri; b. Pajak Perdagangan Internasional; (2) Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 104.610.308.000.000,00 (seratus empat triliun enam ratus sepuluh miliar tiga ratus delapan juta rupiah).
(3) Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 6.454.169.000.000,00 (enam triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus enam puluh sembilan juta rupiah). (4) Jumlah Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp 111.064.477.000.000,00 (seratus sebelas triliun enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). (5) Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut : "Pasal 4 (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari : a. Penerimaan Sumber Daya Alam; b. Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara; c. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya. (2) Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 70.186.045.000.000,00 (tujuh puluh triliun seratus delapan puluh enam miliar empat puluh lima juta rupiah). (3) Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 5.281.300.000.000,00 (lima triliun dua ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah). (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp 7.403.240.000.000,00 (tujuh triliun empat ratus tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah); (5) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp 82.870.585.000.000,00 (delapan puluh dua triliun delapan ratus tujuh puluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah). (6) Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut : "Pasal 5 (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 terdiri dari : a. Pengeluaran Rutin;
b. Pengeluaran Pembangunan. (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 181.680.200.000.000,00 (seratus delapan puluh satu triliun enam ratus delapan puluh miliar dua ratus juta rupiah). (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 42.226.857.000.000,00 (empat puluh dua triliun dua ratus dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah). (4) Jumlah Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp 223.907.057.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga triliun sembilan ratus tujuh miliar lima puluh tujuh juta rupiah). (5) Rincian Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ke dalam sektor dan subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi sebagai berikut : "Pasal 7 (1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 194.146.126.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat triliun seratus empat puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 223.907.057.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga triliun sembilan ratus tujuh miliar lima puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka dalam Tahun Anggaran 2000 diperkirakan terdapat defisit anggaran sebesar Rp 29.760.931.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun tujuh ratus enam puluh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran. (2) Pembiayaan Defisit Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 diperoleh dari sumber-sumber :
a. Pembiayaan dalam negeri diperkirakan sebesar Rp 18.138.881.000.000,00 (delapan belas triliun seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah). b. Pembiayaan luar negeri bersih diperkirakan sebesar Rp 11.622.050.000.000,00 (sebelas triliun enam ratus dua puluh dua miliar lima puluh juta rupiah). (3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut : "Pasal 10 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2000 diperkirakan sebesar Rp 761.119.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu miliar seratus sembilan belas juta rupiah)
yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan digunakan untuk membiayai defisit anggaran tahun-tahun anggaran berikutnya." Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2000. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 245
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000 UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2000 direncanakan dalam keadaan ekonomi yang menghadapi tekanan yang cukup berat, terutama berkaitan dengan membengkaknya beban pengeluaran negara untuk membiayai subsidi, dan pembayaran bunga utang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di lain pihak, kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara juga masih terbatas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tekanan terhadap APBN Tahun Anggaran 2000 dapat diatasi dengan baik. Meskipun perkembangan ekonomi domestik belum cukup memadai dalam menggerakkan sektor riil, perkembangan ekonomi dalam enam bulan pertama pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2000 menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang cukup berarti. Hal tersebut tercermin dari cukup baiknya perkembangan berbagai indikator ekonomi makro, seperti laju pertumbuhan ekonomi yang mulai positif, tingkat inflasi yang relatif terkendali, serta perkembangan suku bunga yang relatif stabil. Di sisi eksternal, perkembangan harga minyak mentah yang mengalami peningkatan, dan cukup baiknya perkembangan ekonomi global, juga memberikan pengaruh positif bagi perkembangan perekonomian nasional. Hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2000. Sehubungan dengan itu, maka terhadap APBN Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000, perlu dilakukan berbagai penyesuaian, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Di sisi pendapatan negara, realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah diperkirakan lebih tinggi dibanding dengan sasaran yang ditetapkan. Dengan adanya perkembangan tersebut, rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) yang semula diasumsikan16,8 persen, realisasinya diperkirakan menjadi 20,7 persen. Lebih tingginya perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi pendapatan dalam negeri, baik yang bersumber dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak, meskipun terdapat pos penerimaan yang diperkirakan tidak mencapai sasaran seperti pajak/pungutan ekspor. Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan lebih tinggi dari yang direncanakan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan lebih tingginya kebutuhan anggaran untuk pembayaran bunga utang luar negeri dan subsidi bahan bakar minyak (BBM), akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah dan peningkatan harga minyak mentah di pasar internasional. Sementara itu, realisasi pengeluaran pembangunan, baik pembiayaan rupiah maupun yang bersumber dari pinjaman proyek diperkirakan tidak berbeda jauh dari yang direncanakan. Sebagai akibat dari lebih tingginya perkiraan peningkatan pendapatan negara dan hibah dibandingkan dengan perkiraan peningkatan belanja negara, defisit anggaran yang semula diperkirakan mencapai 4,8 persen dari PDB, dalam realisasinya diperkirakan menurun menjadi 3,2 persen dari PDB. Pada sisi pembiayaan, penarikan pinjaman luar negeri bruto yang semula direncanakan mencapai 3,0 persen dari PDB, dalam realisasinya diperkirakan menurun menjadi 2,1 persen. Sementara itu, pembiayaan dalam negeri nonperbankan yang semula ditargetkan 2,8 persen dari PDB, realisasinya diperkirakan hanya akan mencapai 2,0 persen dari PDB. Sedangkan realisasi pembayaran pokok utang luar negeri diperkirakan tidak jauh berbeda dari yang direncanakan.
Dengan lebih rendahnya defisit anggaran dari jumlah pembiayaan yang dapat dihimpun, maka dalam tahun anggaran 2000 diperkirakan akan terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2000 diperkirakan berubah menjadi Rp 194.146.126.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat triliun seratus empat puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 diperkirakan berubah menjadi Rp 223.907.057.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga triliun sembilan ratus tujuh miliar lima puluh tujuh juta rupiah). Dengan demikian, Defisit Anggaran dalam Tahun Anggaran 2000 diperkirakan menjadi Rp 29.760.931.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun tujuh ratus enam puluh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah). Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3944), maka terhadap perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 perlu diatur dengan Undang-undang. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 2 Cukup jelas Angka 2 Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Penerimaan perpajakan sebesar Rp 111.064.477.000.000,00 yang terdiri dari : (dalam rupiah) a. Pajak dalam negeri
104.610.308.000.000,00
0110 Pajak penghasilan Nonmigas
40.143.900.000.000,00
0120 Pajak penghasilan migas
17.471.476.000.000,00
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)
31.525.200.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)
3.136.000.000.000,00
0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
688.400.000.000,00
0160 Cukai 0170 Pajak lainnya (Bea meterai) b. Pajak perdagangan internasional 0210 Bea masuk 0230 Pungutan (pajak) ekspor Angka 3 Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (2)
10.631.732.000.000,00 1.013.600.000.000,00 6.454.169.000.000,00 6.116.030.000.000,00 338.139.000.000,00
Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 82.870.585.000.000,00 terdiri dari : (dalam rupiah) a. Penerimaan sumber daya alam
70.186.045.000.000,00
0310 Penerimaan minyak bumi
44.891.800.000.000,00
0320 Penerimaan gas alam
14.726.425.000.000,00
0330 Penerimaan pertambangan umum
619.966.700.000,00
0340 Penerimaan kehutanan
9.922.931.000.000,00
0350 Penerimaan perikanan
24.922.300.000,00
b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara 0410 Bagian laba dari BUMN c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya 0510 Penjualan hasil produksi, sitaan 0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan 0512 Penjualan hasil peternakan
5.281.300.000.000,00 5.281.300.000.000,00 7.403.240.000.000,00 51.136.059.000,00 1.280.293.000,00 1.329.023.000,00
0513 Penjualan hasil perikanan
22.168.566.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan
6.102.209.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya
176.505.000,00
0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya 0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 0519 Penjualan lainnya 0520 Penjualan aset tetap
11.906.498.000,00 7.032.139.000,00 1.140.826.000,00 22.859.073.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah
4.306.577.000,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor
448.034.000,00
0523 Penjualan sewa beli
13.401.734.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan
4.702.728.000,00
0530 Pendapatan sewa
6.009.315.000,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri
3.357.102.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang
1.067.156.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak
1.116.788.000,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya
468.269.000,00
0540 Pendapatan jasa I
293.395.902.000,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya
24.489.718.000,00
0542 Pendapatan tempat hiburan, taman, museum 0543 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, dan SIM, STNK, BPKB
170.466.000,00
144.482.862.000,00
0544 Pendapatan jasa pertanahan
6.566.588.000,00
0545 Pendapatan hak dan perijinan
87.660.599.000,00
0546 Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan
7.283.411.000,00
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan
14.325.243.000,00
0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama
3.075.078.000,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan
5.341.937.000,00
0550 Pendapatan jasa II 0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)
938.815.564.000,00 172.544.635.000,00
0552 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda 422.662.917.000,00 0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin
7.651.403.000,00
0554 Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil
3.889.047.000,00
0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa 0556 Pendapatan uang pewarganegaraan 0557 Pendapatan bea lelang
1.837.515.000,00 11.564.290.000,00 85.675.478.000,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara
25.595.406.000,00
0559 Pendapatan jasa lainnya
207.394.873.000,00
0560 Pendapatan rutin dari luar negeri
256.163.000.000,00
0580 Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana
1.123.818.900.000,00
0581 Pendapatan penjualan swadana
19.837.700.000,00
0582 Pendapatan sewa swadana
1.398.100.000,00
0583 Pendapatan jasa swadana 0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 0611 Legalisasi tanda tangan 0612 Pengesahan surat di bawah tangan 0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan 0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya 0615 Ongkos perkara 0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya
1.102.583.100.000,00 15.488.973.000,00 120.360.900,00 36.517.800,00
587.768.000,00 9.674.497.800,00 768.016.700,00 4.301.811.800,00
0710 Pendapatan pendidikan
6.146.437.000,00
0711 Uang pendidikan
2.663.089.000,00
0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek 0719 Pendapatan pendidikan lainnya
2.677.793.000,00 11.015.000,00 794.540.000,00
0780 Pendapatan pendidikan swadana
630.353.400.000,00
0781 Pendapatan pendidikan swadana
630.353.400.000,00
0810 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan
420.346.693.000,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat
31.038.300.000,00
0812 Penerimaan kembali belanja daerah otonom
22.960.607.000,00
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun 0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya
349.751.737.000,00 7.680.507.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni
8.915.542.000,00
0820 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu
141.690.933.000,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 0822 Penerimaan kembali belanja pegawai otonom
97.793.410.000,00 3.885.375.000,00
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun
7.899.115.000,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya
7.362.545.000,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni
24.750.488.000,00
0840 Pendapatan pelunasan piutang
2.815.750.000.000,00
0841 Pendapatan pelunasan piutang
2.815.750.000.000,00
0880 Pendapatan lain-lain swadana
41.984.800.000,00
0881 Pendapatan lain-lain swadana
41.984.800.000,00
0890 Pendapatan lain-lain 0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji
639.280.951.000,00 2.642.370.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
12.520.515.000,00
0893 Penerimaan kembali ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara
6.612.341.000,00
0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN
23.518.000,00
0895 Pendapatan atas denda administrasi BPHTB 0899 Pendapatan anggaran lainnya
139.907.000,00 617.342.300.000,00
Angka 4 Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Pengeluaran rutin sebesar Rp 181.680.200.000.000,00 terdiri dari : (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI
111.145.418.000,00
01.1 Subsektor Industri
111.145.418.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
9.280.380.520.000,00
02.1 Subsektor Pertanian
290.945.207.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan
8.989.435.313.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
15.347.327.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air
0.00
03.2 Subsektor Irigasi
15.347.327.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
349.310.947.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja
349.310.947.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
126.481.865.581.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
104.567.907.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri
67.787.156.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 05.4 Subsektor Keuangan
0,00 126.287.670.917.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
21.839.601.000,00
329.725.523.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
18.917.552.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat
31.341.312.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut
163.939.133.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
61.028.597.000,00
54.498.929.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 325.899.770.000,00 07.1 Subsektor Pertambangan
19.428.616.000,00
07.2 Subsektor Energi
6.471.154.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata
110.222.081.000,00 31.330.831.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi
78.891.250.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
17.742.862.329.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 10.2 Subsektor Tata Ruang
17.731.412.502.000,00 11.449.827.000,00 369.432.555.000,00 9.390.063.000,00 360.042.492.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
6.941.398.206.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan
6.403.035.053.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana
420.064.949.000,00
107.462.218.000,00 10.835.986.000,00 470.847.468.000,00 470.847.468.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
666.939.831.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial
59.028.653.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja
607.911.178.000,00 0,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
24.482.754.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman
7.110.507.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan
17.372.247.000,00
15 SEKTOR AGAMA
1.230.487.686.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama
279.980.483.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama
950.507.203.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 16.4 Subsektor Kelautan 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 17 SEKTOR HUKUM
494.027.491.000,00 0,00 284.613.071.000,00
43.373.028.000,00 0,00 2.045.708.000,00 163.995.684.000,00 983.470.934.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
862.364.847.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
121.106.087.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 18.1 Subsektor Aparatur Negara 18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
0,00 5.920.214.965.000,00 5.577.993.371.000,00
342.221.594.000,00
1.579.750.614.000,00
19.1 Subsektor Politik
123.576.197.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri
1.408.492.313.000,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat 20.2 Subsektor Tentara Nasional Republik Indonesia 20.3 Subsektor Kepolisian 20.4 Subsektor Pendukung
47.682.104.000,00 8.252.388.000.000,00 0,00 5.108.123.002.000,00 2.983.801.740.000,00 160.463.258.000,00
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 42.226.857.000.000,00 terdiri dari : (dalam rupiah)
Rupiah
Nilai Rupiah Pinjaman Proyek dan Kredit Ekspor
Jumlah
01 SEKTOR INDUSTRI
81.283.400.000,00
58.682.000.000,00
139.965.400.000,00
01.1 Subsektor Industri
81.283.400.000,00
58.682.000.000,00
139.965.400.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
1.050.177.400.000,00
1.686.436.000.000,00
2.736.613.400.000,00
02.1 Subsektor Pertanian
1.041.094.700.000,00
1.627.611.000.000,00
2.668.705.700.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan
9.082.700.000,00
58.825.000.000,00
67.907.700.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
719.960.800.000,00
.395.444.000.000,00
2.115.404.800.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air
213.096.000.000,00
709.825.000.000,00
922.921.000.000,00
03.2 Subsektor Irigasi
506.864.800.000,00
685.619.000.000,00
1.192.483.800.000,00
0,00
357.351.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 04.1. Subsektor Tenaga Kerja 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
357.351.000.000,00 357.351.000.000,00
0,00
357.351.000.000,00
440.632.500.000,00
171.849.000.000,00
612.481.500.000,00
05.1. Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
14.664.400.000,00
21.730.000.000,00
36.394.400.000,00
05.2. Subsektor Perdagangan Luar Negeri
36.124.000.000,00
2.376.000.000,00
05.3. Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 3.113.200.000,00 05.4 Subsektor Keuangan
250.570.900.000,00
0,00 139.876.000.000,00
05.5. Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil
136.160.000.000,00
7.867.000.000,00
05 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
869.774.400.000,00
2.642.468.000.000,00
38.500.000.000,00
3.113.200.000,00 390.446.900.000,00
144.027.000.000,00
3.512.242.400.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
616.542.400.000,00
1.361.404.000.000,00
1.977.946.400.000,00
06.2. Subsektor Transportasi Darat
111.864.000.000,00
484.276.000.000,00
596.140.000.000,00
06.3. Subsektor Transportasi Laut
55.834.000.000,00
440.404.000.000,00
496.238.000.000,00
06.4. Subsektor Transportasi Udara
79.605.000.000,00
356.384.000.000,00
435.989.000.000,00
06.5. Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
5.929.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 398.857.400.000,00 07.1 Subsektor Pertambangan 07.2 Subsektor Energi 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 08.1 Subsektor Pariwisata 08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi
0,00
5.929.000.000,00
1.375.513.000.000,00
1.774.370.400.000,00
0,00
37.055.400.000,00
7.055.400.000,00 361.802.000.000,00
1.375.513.000.000,00
56.907.900.000,00 26.588.900.000,00 30.319.000.000,00
1.737.315.000.000,00
706.290.000.000,00
763.197.900.000,00
20.000.000.000,00
46.588.900.000,00
686.290.000.000,00
716.609.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 16.000.387.900.000,00
1.159.861.000.000,00 17.160.248.900.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 15.636.031.000.000,00
1.159.861.000.000,00 16.795.892.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan
364.356.900.000, 00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
104.937.200.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 10.2 Subsektor Tata Ruang 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 11.1 Subsektor Pendidikan 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan
68.132.000.000,00 36.805.200.000,00
2.548.903.500.000,00 2.354.185.300.000,00
133.041.800.000,00
0,00
418.354.000.000,00 339.865.000.000,00 78.489.000.000,00
364.356.900.000,00
523.291.200.000,00 407.997.000.000,00 115.294.200.000,00
2.866.301.000.000,00 5.415.204.500.000,00 2.754.970.000.000,00 5.109.155.300.000,00
111.061.000.000,00
244.102.800.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
30.740.600.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga
30.935.800.000,00
270.000.000,00
31.205.800.000,00
142.397.300.000,00
225.217.000.000,00
367.614.300.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana
142.397.300.000,00
0,00
225.217.000.000,00
367.614.300.000,00
2.480.724.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
841.088.000.000,00
1.639.636.000.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial
170.690.000.000,00
84.575.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja
660.442.000.000,00
9.956.000.000,00
30.740.600.000,00
255.265.000.000,00
1.555.061.000.000,00 2.215.503.000.000,00
0,00
9.956.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
225.564.400.000,00
555.168.000.000,00
780.732.400.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman
218.744.000.000,00
546.821.000.000,00
765.565.000.000,00
8.347.000.000,00
15.167.400.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan
6.820.400.000,00
15 SEKTOR AGAMA
31.385.800.000,00
4.723.000.000,00
36.108.800.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama
20.654.100.000,00
4.723.000.000,00
25.377.100.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama
10.731.700.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
370.701.500.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi
89.563.600.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 16.4 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
28.489.200.000,00
41.916.700.000,00
0,00
336.919.000.000,00
194.338.000.000,00
0,00
38.911.000.000,00
10.731.700.000,00
707.620.500.000,00
283.901.600.000,00
28.489.200.000,00
80.827.700.000,00
16.4 Subsektor Kelautan 16.5 Subsektor Kedirgantaraan 16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik
32.190.400.000,00 25.479.800.000,00
153.061.800.000,00
5.520.000.000,00
37.710.400.000,00
59.481.000.000,00
84.960.800.000,00
38.669.000.000,00
191.730.800.000,00
0,00
122.798.400.000,00
17 SEKTOR HUKUM
122.798.400.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
14.668.000.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
33.854.200.000,00
0,00
33.854.200.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum
74.276.200.000,00
0,00
74.276.200.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
361.287.900.000,00 198.783.000.000,00
560.070.900.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara
311.336.600.000,00
510.119.600.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 19.1 Subsektor Politik 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 20.1 Subsektor Rakyat Terlatih Dan Perlindungan Masyarakat
49.951.300.000,00
41.411.300.000,00 1.595.000.000,00 10.986.000.000,00
28.830.300.000,00
0,00
14.668.000.000,00
198.783.000.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
49.951.300.000,00
41.411.300.000,00 1.595.000.000,00 10.986.000.000,00
28.830.300.000,00
861.049.000.000,00 1.158.356.000.000,00 2.019.405.000.000,00
5.941.400.000,00
0,00
5.941.400.000,00
20.2 Subsektor TNI
411.290.600.000,00
0,00
411.290.600.000,00
20.3 Subsektor Kepolisian
127.000.000.000,00
0,00
127.000.000.000,00
20.4 Subsektor Pendukung
316.817.000.000,00 1.158.356.000.000,00 1.475.173.000.000,00
Angka 5
Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 18.138.881.000.000,00 terdiri dari : (dalam rupiah) a. Privatisasi 0,00 b. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan
18.900.000.000.000,00
c. Penjualan obligasi dalam negeri
0,00
Dikurangi dengan : d. Pembiayaan perbankan dalam negeri
761.119.000.000,00
Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 11.622.050.000.000,00 terdiri dari : a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto – Penarikan pinjaman program – Penarikan pinjaman proyek
19.684.936.000.000,00 3.296.000.000.000,00 16.388.936.000.000,00
Dikurangi dengan : b. Pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri Angka 6 Pasal 10 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas
8.062.886.000.000,00
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4047
