www.hukumonline.com
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1958 TENTANG PENEMPATAN TENAGA ASING PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk menjamin bagian yang layak dari kesempatan kerja di Indonesia bagi warga Indonesia, perlu diadakan peraturan untuk mengawasi pemakaian tenaga bangsa asing di Indonesia. Mengingat: Pasal-pasal 28 ayat 1 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENEMPATAN TENAGA ASING Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan: a.
Orang asing, ialah tiap orang bukan warga negara Republik Indonesia;
b.
Pekerjaan, ialah: 1.
Setiap pekerjaan yang dilakukan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau tidak;
2.
Setiap pekerjaan yang dijalankan atas dasar borongan dalam suatu perusahaan, baik oleh orang yang menjalankan pekerjaan itu sendiri maupun oleh orang yang membantu orang yang menjalankan pekerjaan itu;
c.
Majikan, ialah tiap orang atau badan hukum, yang mempekerjakan orang lain, atau jika majikan berkedudukan di luar Indonesia wakilnya yang sah atau yang menurut kenyataan bertindak sebagai wakilnya, yang berkedudukan di Indonesia.
d.
Menteri, ialah Menteri Perburuhan. Pasal 2
1/8
www.hukumonline.com
(1)
Majikan dilarang mempekerjakan orang-asing tanpa idzin tertulis dari Menteri.
(2)
Menteri dapat menunjuk penjabat yang bertindak atas nama Menteri.
(3)
Bila pada waktu undang-undang ini mulai berlaku, majikan mempekerjakan orang (orang) asing, mengenai orang (orang) asing ini majikan yang bersangkutan dianggap telah memperoleh idzin selama waktu enam bulan.
(4)
Dalam hal termaksud pada ayat 3 majikan yang bersangkutan berkewajiban memberi laporan tentang orang-orang asing yang dipekerjakannya serta pekerjaan mereka masing-masing dalam waktu dan menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 3
(1)
Dalam mengambil keputusan untuk memberi idzin atau tidak, Menteri atau penjabat tersebut pada pasal 2 ayat 2 berhak minta bantuan dari kalangan buruh dan majikan atau orang-orang yang dipandangnya perlu.
(2)
Idzin diberikan dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan pasar kerja serta aspirasi nasional untuk menduduki tempat-tempat yang penting dalam segala lapangan masyarakat yang disesuaikan dengan rencana pendidikan kejurusan dan rencana pembangunan yang konkrit.
(3)
Idzin tersebut berlaku untuk waktu yang ditentukan dalam idzin itu, waktu mana tiap-tiap kali dapat diperpanjang.
(4)
Idzin tersebut dapat diberikan untuk satu atau beberapa orang yang akan menjalankan pekerjaanpekerjaan atau untuk jabatan-jabatan tertentu.
(5)
Dalam idzin itu dapat ditetapkan syarat-syarat tertentu.
(6)
Idzin dapat dicabut kembali sewaktu-waktu, bilamana majikan melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. Pasal 4
(1)
Terhadap penolakan permintaan idzin atau permintaan untuk memperpanjang waktu berlakunya idzin oleh pejabat termaksud pada pasal 2, dalam waktu 60 hari terhitung mulai tanggal surat penolakan dapat diajukan keberatan dengan surat kepada Menteri.
(2)
Surat keberatan itu harus memuat alasan-alasan mengapa penolakan, dianggap tidak betul dan disertai turunan surat keputusan penolakan. Pasal 5
(1)
Sebelum mengambil keputusan Menteri terlebih dahulu minta pertimbangan dari suatu dewan yang dibentuk untuk keperluan itu.
(2)
Dewan yang dimaksud pada ayat 1 bersifat interdepartemental dan terdiri dari wakil-wakil Kementerian Perburuhan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pelayaran, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri.
(3)
Menteri dan dewan tersebut di atas, dalam soal-soal yang bersifat sosial, kulturil dan religieus harus minta pertimbangan Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama, dengan pengertian, bahwa dalam perbedaan pendapat soalnya harus diajukan kepada Kabinet untuk diputuskan. 2/8
www.hukumonline.com
(4)
Segala sesuatu mengenai dewan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 6
Majikan yang mengajukan permohonan membayar biaya-biaya yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Pasal 7 (1)
Barangsiapa diminta bantuannya oleh pejabat termaksud pada pasal 2 atau dewan termaksud pada pasal 5, berkewajiban untuk memberikannya, jika perlu di bawah sumpah.
(2)
Mereka yang memenuhi permintaan bantuan menerima penggantian kerugian dan ongkos jalan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 8
Barangsiapa yang didalam menjalankan tugas kewajibannya berdasarkan undang-undang ini mengetahui sesuatu yang harus dirahasiakan, wajib merahasiakannya, kecuali jika dalam menjalankan tugas kewajiban itu. ia perlu memberitahukannya. Pasal 9 (1)
Madjikan yang melanggar pasal 2 ayat 1 atau tidak memenuhi syarat-syarat termaksud pada pasal 3 ayat 4 atau tidak memenuhi kewajiban termaksud pada pasal 2 ayat 4 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
(2)
Barangsiapa yang tidak memenuhi kewajiban termaksud pada pasal 7, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah. Pasal 10
(1)
Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya menurut pasal 8, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh ribu rupiah.
(2)
Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan rahasia itu terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
(3)
Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal pada ayat 1 dan 2 kecuali jika ada pengaduan dari yang berkepentingan. Pasal 11
Hal-hal yang diancam dengan hukuman pada pasal 9 dan 10 ayat 2 dianggap sebagai pelanggaran dan yang diancam dengan hukuman pada pasal 10 ayat 1 dianggap sebagai kejahatan. Pasal 12 (1)
Apabila ketika diperbuat pelanggaran termaksud pada pasal 9 belum lewat waktu dua tahun semenjak
3/8
www.hukumonline.com
yang melanggar dikenakan hukuman yang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran yang sama, maka hukuman setinggi-tingginya yang tersebut pada pasal itu dapat ditambah sepertiga. (2)
Terhadap pelanggaran yang terulang untuk kedua kalinya atau seterusnya, tiap-tiap kali terjadi dalam waktu lima tahun, setelah hukuman yang terakhir tidak dapat diubah lagi, hanya dijatuhkan hukuman kurungan. Pasal 13
(1)
Jika sesuatu hal yang diancam dengan hukuman dalam undang-undang ini dilakukan oleh sesuatu badan hukum atau perserikatan maka tuntutan ditujukan serta hukuman dijatuhkan terhadap pengurus atau pemimpin-pemimpin badan hukum atau perserikatan itu.
(2)
Jika pemimpin badan hukum atau perserikatan dipegang oleh badan hukum atau perserikatan lain, maka ketentuan pada ayat 1 berlaku lagi bagi pengurus badan hukum atau perserikatan yang memegang pimpinan itu. Pasal 14
(1)
Selain dari pada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, diwajibkan juga mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut undang-undang ini, Pegawai-pegawai Kementerian Perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri.
(2)
Pegawai-pegawai termaksud pada ayat 1 berkuasa untuk minta lihat semua surat-surat yang dipandangnya perlu untuk menjalankan tugasnya dan mereka berhak memasuki semua tempat, dimana dijalankan atau dapat diduga dijalankan hal-hal yang dapat dikenakan hukuman menurut undang-undang ini.
(3)
Jikalau pegawai-pegawai termaksud pada ayat 1 ditolak untuk memasuki tempat-tempat termaksud pada ayat 2, walaupun telah menunjukkan surat keterangan atau surat perintah yang berkenaan dengan tugasnya, maka mereka dapat minta bantuan polisi, agar dapat memasuki tempat-tempat tersebut. Pasal 15
Undang-undang ini tidak berlaku untuk pegawai diplomatik dan konsuler dari perwakilan Negara Asing. Pasal 16 Undang-undang ini disebut "undang-undang tentang penempatan tenaga asing" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 19 November 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. 4/8
www.hukumonline.com
SUKARNO MENTERI PERBURUHAN, Ttd. SAMJONO MENTERI KEHAKIMAN, Ttd. G. A. MAENGKOM Diundangkan Sesuai Dengan Yang Asli, Pada Tanggal 19 Januari 1958 SEKRETARIS PRESIDEN, Cap/Ttd. Mr. SANTOSO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 8
5/8
www.hukumonline.com
PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1958 TENTANG PENEMPATAN TENAGA ASING I.
PENJELASAN UMUM Umum untuk menjamin bagian yang layak dari kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia, maupun untuk memenuhi hasrat bangsa Indonesia untuk menduduki tempat-tempat yang layak dalam berbagai lapangan kerja yang sampai sekarang kebanyakan masih diduduki oleh orang-orang asing. Pemerintah memandang perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan maksud untuk membatasinya dalam hal-hal yang dipandang perlu dan dengan demikian menyediakan kesempatan kerja itu bagi warga negara Indonesia sendiri. Penempatan tenaga asing sampai sekarang tidak banyak berbeda daripada sebelum kemerdekaan. Keadaan ini akan berlangsung terus jika Pemerintah tidak mulai turut campur dalam penempatan tenaga itu dengan tegas. Di dalam melaksanakan penempatan tenaga-tenaga asing itu. Pemerintah berpendapat bahwa khusus untuk menghilangkan unsur-unsur kolonial dalam struktur ekonomi negara kita dalam lapangan usaha yang vital bagi perekonomian nasional dan yang mempunyai sifat-sifat tersebut, pengawasan terhadap tenaga-tenaga asing perlu diperkeras, diantaranya dengan menutup jabatanjabatan tertentu untuk tenaga asing dan menyediakannya khusus untuk tenaga-tenaga Indonesia dan antara Indonesia dan tenaga asing untuk pekerjaan yang sama sift, nilai dan tanggung jawabnya masih terdapat diskriminasi, hal mana oleh Pemerintah tidak diingini. Sebaiknya "Indonesianisasi" itu pada sifatnya minta waktu karena Pemerintah harus berusaha menyediakan dan mendidik tenaga-tenaga Indonesia untuk mengganti tenaga-tenaga asing itu. Selama orang-orang asing yang berada di Indonesia dapat pindah bekerja atau ganti pekerjaan tanpa pengawasan dari Pemerintah, usaha-usaha Pemerintah untuk mengatur pekerja orang asing dengan mengatur/membatasi pemasukan orang asing pada hakekatnya tidak mungkin membawa hasil-hasil yang diharapkan. Karena itu dalam undang-undang ini dipergunakan system pemberian izin untuk mempekerjakan tiap-tiap orang asing. Dengan demikian, maka semua pekerjaan orang asing (vreemdelingenarbeid) dapat diawasi oleh Pemerintah. Jadi izin masuk bagi orang yang asing yang hendak bekerja di Indonesia harus dihubungkan dengan izin untuk mempekerjakan orang asing itu.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Dari pasal ini teranglah, bahwa diatur dalam undang-undang ini hanyalah pekerjaan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau tidak ada pekerjaan borongan dalam suatu perusahaan. Jadi undang-undang ini tidak berlaku misalnya terhadap orang-orang asing misalnya hendak menjalankan sendiri suatu pekerjaan bebas ("vrije beroepen" seperti pengacara, dokter, akuntan dan sebagainya).
6/8
www.hukumonline.com
Pasal 2 Pemberian izin menurut undang-undang ini diserahkan kepada pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, baik di pusat maupun di daerah. "System" izin menurut undang-undang ini terutama berlaku buat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang asing sesudah berlakunya undang-undang ini. Pekerjaan yang telah dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini dan masih berlangsung pada undangundang ini mulai berlaku tidak luput pula dari, pengawasan Pemerintah. Akan tetapi sebagai Peraturan peralihan dan untuk memudahkan administrasi, perlu ditetapkan, bahwa majikan yang pada waktu undang-undang ini mulai berlaku mempekerjakan tenaga-tenaga asing, dianggap telah mendapat izin untuk selama-lamanya 6 bulan. Untuk memudahkan pengawasan, majikan diwajibkan memberi laporan tentang pekerjaan-pekerjaan yang dijalankan oleh orang-orang asing sebelum berlakunya undang-undang ini. Pasal 3 Sebelum mengambil keputusan diberikan izin atau tidak, pejabat yang bersangkutan berhak minta bantuan dari kalangan buruh dan kalangan majikan atau orang-orang yang dipandangnya perlu. Dalam surat izin ditentukan waktu berlakunya dengan mengingat perkembangan pasar pekerja. Demikian pula dapat ditetapkan syarat-syarat tertentu, misalnya kewajiban majikan untuk mendidik tenaga Indonesia, syarat-syarat selanjutnya ialah tidak boleh pindah dari pekerjaan untuk masa izin itu diberikan. Pasal 4 Bila permintaan izin ditolak oleh pejabat yang bersangkutan, maka majikan yang bersangkutan, masih dapat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Menteri sendiri, yang dapat merubah keputusan pejabat tersebut. Sebelum mengambil keputusan terakhir, Menteri berwajib minta pertimbangan dari suatu Dewan yang dibentuk untuk keperluan itu. Pertimbangan dari Dewan tidak mengikat Menteri. Pasal 5 Bila permintaan izin ditolak oleh pejabat yang bersangkutan, maka majikan yang bersangkutan, masih dapat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Menteri sendiri, yang dapat merubah keputusan pejabat tersebut. Sebelum mengambil keputusan terakhir, Menteri berwajib minta pertimbangan dari suatu Dewan yang dibentuk untuk keperluan itu. Pertimbangan dari Dewan tidak mengikat Menteri. Pasal 6 Karena permintaan untuk mempekerjakan tenaga asing langsung untuk memenuhi kepentingan pemohon, dalam undang-undang ini ditetapkan, bahwa biaya berhubung dengan pemberian izin itu dipakai oleh majikan yang berkepentingan. Besarnya biaya ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. 7/8
www.hukumonline.com
Pasal 7 Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 8 Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 9 Pasal-pasal ini yang membuat peraturan formil berhubungan dengan pelanggaran dari undang-undang ini, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Pasal 10 Pasal-pasal ini yang membuat peraturan formil berhubungan dengan pelanggaran dari undang-undang ini, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Pasal 11 Pasal-pasal ini yang membuat peraturan formil berhubungan dengan pelanggaran dari undang-undang ini, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Pasal 12 Pasal-pasal ini yang membuat peraturan formil berhubungan dengan pelanggaran dari undang-undang ini, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Pasal 13 Pasal-pasal ini yang membuat peraturan formil berhubungan dengan pelanggaran dari undang-undang ini, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Pasal 14 Pasal-pasal ini yang membuat peraturan formil berhubungan dengan pelanggaran dari undang-undang ini, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Pasal 15 Pasal ini tidak memerlukan penjelasan. Pasal 16 Pasal ini tidak memerlukan penjelasan.
8/8
