KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: bahwa tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu mengatur kembali tunjangan tenaga kependidikan dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764); 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN.
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Tenaga Kependidikan adalah tunjangan yang diberikan kepada :
1.
Guru yang ditugaskan pada :
a.
Taman Kanak-kanak, Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, dan yang sederajat;
b.
Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, dan yang sederajat;
c.
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan yang sederajat;
d.
Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat.
2.
Pamong Belajar yang ditugaskan pada :
a.
Sanggar Kegiatan Belajar; dan
b.
Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.
3.
Penilik yang diberi tugas secara penuh untuk melakukan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Luar Sekolah.
4.
Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-kanak, Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, dan yang sederajat.
5.
Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, dan yang sederajat.
6.
Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan yang sederajat.
7.
Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat;
8.
Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran
Pendidikan Agama pada Taman Kanak-kanak, Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, dan yang sederajat;
9.
Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat;
10.
Pengawas Pendidikan Luar Biasa pada Sekolah Luar Biasa.
Pasal 2 Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bukan jabatan struktural. Pasal 3 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Tenaga Kependidikan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan Tunjangan Tenaga Kependidikan setiap bulan. (2)Besarnya Tunjangan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
Pasal 4 Pemberian Tunjangan Tenaga Kependidikan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5 (1) Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing. (2)Ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah berdasarkan Keputusan Presiden ini.
Pasal 6 Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2002.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Ttd. Edy Sudibyo
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 3 TAHUN 2003 TANGGAL : 21 JANUARI 2003
TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHITUNG MULAI BULAN OKTOBER 2002
J A B N A oT A N
12
GOLONGAN/BESAR TUNJANGAN KETERANGAN II
III
IV
3
4
5
6
G u r 1u
Rp Rp 168.750,00 206.250,00
Rp 262.500,00
Tunjangan yang diberikan
kepada Guru yang diberi P a m o n g B e l a j a 2r
Rp Rp 168.750,00 206.250,00
Rp 262.500,00
tugas tambahan sebagai
Kepala Sekolah sudah P e n i l i 3k
Rp Rp 168.750,00 206.250,00
Rp 262.500,00
termasuk Tunjangan
Tenaga Kependidikan
G u r u y a n g d i b e r i t u g a s t a m b a h a n s e b a g a 4i
Rp Rp 293.750,00 331.250,00 K e p a l a T a m a n K a n a k k a n a k , R a u d l a t u
Rp 387.500,00
l A t h f a l / B u s t a n u l A t h f a l , d a n y a n g s e d e r a j a t
G u r u y a n g d i b e r i t u g a 5s
Rp Rp t293.750,00 331.250,00
Rp 387.500,00
a m b a h a n s e b a g a i K e p a l a S e k o l a h D a s a r , S e k o l a h D a s a r L u a r
B i a s a , M a d r a s a h
I b t i d a i y a h , d a n y a n g s e d e r a j a t
G u r u y a n g d i b e r i t u g a s t a m b a h a n s e b 6a g Rp Rp a331.250,00 368.750,00
Rp 425.000,00
i
K e p a l a S e k o l a h L a n j u t a n T i n g k a t P e r t a m a ,
M a d r a s a h T s a n a w i y a h , d a n y a n
g s e d e r a j a t
G u r u y a n g d i b e r i t u g a s t a m b a h a n s e b a g a 7i K e p a l a S e k o l a h M e n
Rp 431.250,00
Rp 487.500,00
e n g a h , S e k o l a h L u a r B i a s a , M a d r a s a h A l i y a h , d a n y a n g s e d e r a j a t
P e n g a 8w a s
-
Rp 368.750,00
Rp 425.000,00
S e k o l a h d a n P e n g a w a s M a t a P e l a j a r a n P e n d i d i k a n A g a m a p a d a T a m a n K a n a k k a n
a k , R a u d l a t u l A t h f a l / B u s t a n u l A t h f a l , S e k o l a h D a s a r , M a d r a s a h I b t i d a i y a h ,
S e k o l a h D a s a r L u a r B i a s a , d a n y a n g s e d e r a j a t
P e n g a w a s M a t a P e l a j a r 9a n /
-
Rp 493.750,00
Rp 550.000,00
R u m p u n M a t a P e l a j a r a n d a n P e n g a w a s B i m b i n g a n d a n K o n s e l i n g p a d a S e k o l a h L
a n j u t a n T i n g k a t P e r t a m a , M a d r a s a h T s a n a w i y a h , S e k o l a h M e n e n g a h , M a d r a s a h A
l i y a h , d a n y a n g s e d e r a j a t
P e n g a w a s P e n d i d i k a n L u a r B i a s a p a d a S e k o l 1a 0h -
Rp 493.750,00
Rp 550.000,00
L u a r B i a s a
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II ttd. Edy Sudibyo
