UN14

Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 19 September 2016

Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 4163/UN14.4/HK/2016 Tanggal 22 Agustus 2016

Ketua

: Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH., MS.

Sekretaris

: Dr. I Gede Artha, SH.,MH.

Anggota

: 1. Dr. Gde Made Swardhana, SH., MH. 2. Dr. I Dewa Made Suartha, SH., MH. 3. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: A.A. Mirah Endraswari

Program studi

: Ilmu Hukum

Judul Tesis

: Upaya Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti Kasus Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Bali )

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Denpasar, 20 Juni 2016 Yang menyatakan,

A.A. Mirah Endraswari

v

UCAPAN TERIMA KASIH

Om Swastiastu, Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Karena atas asung kertha wara nugraha-Nya Tesis dengan judul “Upaya Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti Kasus Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Bali )” ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi dalam menyusun tesis ini, penulisan tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Bapak Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabuhi, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing, memberikan masukan, arahan, motivasi serta waktu yang sangat tidak terbatas dalam penyusunan tesis ini serta Bapak Dr. I Gede Artha, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu menemukan ide – ide baru dalam penyusunan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama Penulis menempuh pendidikan pada Program

vi

Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Bapak Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD.,KEMD., yang merupakan Rektor Universitas Udayana, Ibu Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K)., yang merupakan Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bapak Prof. Dr. Arya Utama, SH., MH., yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bapak Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH., MH., yang merupakan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum., yang merupakan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. Ucapan terima kasih Penulis haturkan atas bantuan yang telah diberikan demi terselesaikannya tesis ini kepada Bapak ,Dr. H. Abdul Muni, SH.,M.Hum., Yang merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, atas izin untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Bali, Ibu Erna Normawati Widodo Putri, SH., MH., yang merupakan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali, Bapak I Wayan Suardi, SH., yang merupakan Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Bali yang telah bersedia menjadi informan serta membantu membuka wawasan, berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi penelitian tesis ini, Bapak Adhyaksa, SH., MH., yang merupakan Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali dan seluruh staf bagian Tindak Pidana khusus serta pegawai Kejaksaan Tinggi Bali yang telah bersedia membantu menyediakan data – data bagi penelitian, Bapak Imanuel Zebua, SH., MH., yang merupakan Kepala

vii

Kejaksaan Negeri Denpasar, atas izin untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Denpasar, Bapak I Wayan Sutarjana, SH., yang merupakan Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Denpasar, Ibu Ni Luh Oka Ariani Adikarini, SH., MH., yang merupaka Jaksa Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Denpasar yang telah bersedia membantu menjadi informan bagi penelitian tesis ini dan seluruh staff serta Pegawai di Kejaksaaan Negeri Denpasar, atas semua bantuannya menyediakan data – data bagi penelitian ini, Bapak Prim Haryadi, SH., MH.,. yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, atas izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar serta Bapak I Made Sukarta, SH., yang merupakan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Denpasar dan seluruh staf serta pegawai Pengadilan Negeri Denpasar yang telah bersedia membantu menyediakan data – data bagi penelitian tesis ini. Terima kasih Penulis ucapkan kepada seluruh Pegawai Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan pelayanan administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Kedua Orang Tua penulis, ayahanda A.A. Ketut Anom Wirakanta, SH., ibunda I Gusti Ayu Mas Endrawathi, SH., adik tercinta A.A. Ngurah Wirajaya, SH., dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, doa serta kepercayaan dalam menyelesaikan tesis ini, sahabat hati penulis Ni Wayan Adiani, SH., M.Kn., Dwi Kardri Pramitha, SH, Indah Permata Sari, SH.,MH., Komang Ayu Shandy Purnama, SH, Erna

viii

Valentini, SH., yang selalu memberikan warna dalam kehidupan penulis serta dukungan demi terselesaikannya tesis ini beserta teman – teman konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana I Gede Winartha Indra Bhawana, SH., MH., Dewa Lanang Raharja, SH., A.A. Ayu Sinta Paramita Sari, SH dan seluruh teman – teman Magister Ilmu Hukum Angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, semangat serta pengalaman yang telah diberikan selama ini. Meskipun Tesis ini telah selesai, namun didalamnya masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu diharapkan adanya kritik, saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak sehingga dapat melengkapi dan menyempurnakan Tesis ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan semoga Tesis ini dapat diterima serta bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Om Shanti, Shanti, Shanti Om.

Denpasar, 20 Juni 2016

Penulis

ix

ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai upaya Kejaksaan dalam penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti kasus tindak pidana korupsi ( studi kasus di Kejaksaan Tinggi Bali ). Adapun permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi Bali dalam hal telah terjadinya tunggakan uang pengganti oleh terpidana tindak pidana korupsi, dan hal – hal apa yang menjadi hambatan dan pendukung oleh Kejaksaan Tinggi Bali dalam upayanya memenuhi secara optimal uang pengganti masuk ke kas Negara.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis terkait upaya penyelesaian yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi Bali dalam hal telah terjadinya tunggakan uang pengganti oleh terpidana tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji hal – hal yang menjadi hambatan dan pendukung oleh Kejaksaan Tinggi Bali dalam upayanya memenuhi secara optimal uang pengganti masuk ke kas negara.. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan penggunaan teknik studi dokumen, penelitian lapangan dan wawancara, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik non – probability sampling yaitu purpose sampling, yang kemudian keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, adapun upaya Kejaksaan Tinggi Bali dalam penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti yaitu mengoptimalkan tindakan penagihan secara litigasi dan non litigasi, melakukan asset tracing, perampasan terhadap aset – aset yang diketahui merupakan hasil dari tindak pidana, pelaksanaan pidana subsider serta melalui gugatan perdata. Sedangkan hambatan yang dialami pihak Kejaksaan Tinggi Bali yaitu belum jelasnya aturan dalam hal pengembalian uang pengganti, lamanya proses peradilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap, serta terpidana yang lebih banyak memilih menjalani pidana subsidair. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu peningkatan kinerja pihak Kejaksaan disetiap proses baik dari penyidikan, penuntutan hingga eksekusi serta peningkatan teknologi informasi terkait asset tracing agar dapat mengoptimalkan dalam pengembalian uang pengganti masuk ke kas negara.

Kata kunci : Kejaksaan, uang pengganti, korupsi. x

ABSTRACK This research will be discuss about The efforts of Prosecutor’s institution within arrears payment compensation of corruption case ( case study in Bali’s office of the High Prosecutor General ). The purpose of this research is to describe and analyze the related efforts of the Prosecutors especially The Bali High Prosecutors in the event that there arreas of the Payment compensation by the covicted corruption. In addition, this research also aims to identify and describe the things that become obstacles by the Prosecutors especially The Bali High Prosecutors in an efforts to comply optimally the payment compensation return to the state savings.. The method used in this research is the method of empirical juridical legal research of the descriptive research using primary and secondary data sources by document studying, field research and interview techniques as well as articles related to the issues. This research used a non – probability sampling technique that determines the purpose of sampling in the study sample. The overall data has been obtained by the above method will be analyze quantitavely known as qualitative descriptive analysis. Based on the research that has been done, as for the efforts of undertaken by the Prosecutors especially The Bali High Prosecutor in the settlement of arreas for payment compensation is optimize the collection action in litigation and non – litigation to the convicted of corruption and his family, performing a search for an assets that is still owned by the convict ( asset tracing), expropriation of assets know that are the result of corruption, execution of criminal subsidiary, and through instruments of a civil lawsuit. In the implementation of the payment of compensation is not separated from the obstacles. As for the obstacles experienced by the prosecutors especially The Bali High Prosecutor is the absence of clear rules and firm related to the excecution of criminal sanction for payment compensation, duration of the judicial process to verdict and binding execution to be carried out, multiple of identity to hide the proceeds of corruption, and the convict who more choose undergo of criminal subsidiary rather than choose to pay criminal sanction for payment compensation. Supporting factors by the prosecutor is improved their performance in any process of investigation, prosecution until excecution and use more of technology to get more information for asset tracing in order to optimalize the return of payment compensation to the state savings. Keywords : The Prosecutors, payment compensation, corruption xi

RINGKASAN Dalam tesis ini membahas mengenai upaya Kejaksaan dalam penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bali serta faktor penghambat dan pendukung yang dialami pihak Kejaksaan Tinggi Bali dalam proses upaya memenuhi secara optimal uang pengganti tersebut dapat masuk ke kas Negara. Tesis ini terdiri dari 5 ( lima ) bab pokok bahasan yaitu bab I adalah pendahuluan, bab II tinjauan umum, bab III dan IV adalah pembahasan, serta bab V adalah penutup. Bab I menguraikan latar belakang mengenai penyebab munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia khusunya di Bali merupakan suatu permasalahan yang serius. Mengingat tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi jumlahnya tidak sedikit, maka dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi salah satu program utama pemerintah yakni tidak saja bertujuan untuk menghukum para koruptor, namun hal yang juga menjadi esensi penting dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian yang diderita Negara melalui instrument pidana pembayaran uang pengganti. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam bab ini juga akan menguraikan rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teoritis, kerangka berpikir dan metode penelitian. Bab II menguraikan tinjauan umum mengenai tinjauan umum tentang Kejaksaan, tindak pidana korupsi dan uang pengganti yang terdiri atas 3 ( tiga ) sub bab. Sub bab pertama adalah pengertian Kejaksaan serta tugas dan wewenang Kejaksaan. Sub bab kedua membahas seputar tindak pidana korupsi yakni pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi, jenis – jenis tindak pidana korupsi serta faktor – faktor penyebab korupsi. Sedangkan pada sub bab III

xii

membahas mengenai uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang meliputi pengertian uang pengganti serta dasar hukum pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Bab III menguraikan mengenai pembahasan dari permasalahan yang pertama dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 ( empat ) bagian yaitu pertama adalah membahas mengenai fungsi Jaksa Penunutut terkait pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang meliputi fungsi Jaksa dalam merumuskan dakwaan, fungsi Jaksa dalam merumuskan surat tuntutan Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi, dan fungsi Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Bagian kedua membahas mengenai dasar hukum pelaksanaan proses pengembalian uang pengganti.

Bagian

ketiga

membahas

mengenai

tata

cara

pelaksanaan

pengembalian uang pengganti yang meliputi tahap penagihan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti dan tahapan gugatan perdata. Sedangkan bagian keempat membahas mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi Bali dalam hal telah terjadi tunggakan uang pengganti oleh terpidana tindak pidana korupsi. Bab IV menguraikan mengenai pembahasan dari permasalahan yang kedua dalam penelitian ini yang terdiri dari 2 ( dua ) bagian yaitu pertama membahas tentang faktor penghambat yang dihadapi pihak Kejaksaan Tinggi Bali dalam upaya memenuhi pengembalian uang pengganti masuk ke kas Negara. Sedangkan bagian kedua membahas terkait faktor pendukung pihak Kejaksaan Tinggi Bali Guna memaksimalkan kinerjanya dalam pengembalian uang pengganti tindak pidana korupsi dapat masuk ke kas Negara. Bab IV merupakan bab penutup yang menguraikan simpulan dari hasil pembahasan yaitu pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti belum dapat berjalan secara optimal sehingga menjadi tunggakan atas pembayaran uang pengganti tersebut. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan pihak

xiii

Kejaksaan khususnya Kejaksaan Tinggi Bali dalam penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti yaitu melalui tindakan penagihan secara non litigasi kepada terpidana dan keluarganya maupun secara litigasi yakni melakukan penelusuran terhadap aset – aset yang masih dimiliki oleh terpidana ( asset tracing ), perampasan terhadap aset – aset yang diketahui merupakan hasil dari tindak pidana, pelaksanaan pidana subsider serta melalui instrument gugatan perdata. Adapun faktor penghambat yang dialami pihak Kejaksaan khususnya Kejaksaan Tinggi Bali yaitu belum jelasnya aturan secara lengkap dan tegas dalam hal pengembalian uang pengganti, lamanya proses peradilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap, adanya kepemilikan identitas ganda serta terpidana yang lebih banyak memilih menjalani pidana subsidair. Sedangkan faktor pendukung yang diperlukan yaitu peningkatan kinerja pihak Kejaksaan disetiap proses baik dari penyidikan, penuntutan hingga eksekusi serta peningkatan terkait teknologi yang mendukung pelaksanaan asset tracing agar memudahkan dalam pengembalian uang pengganti masuk ke kas negara. Pihak Kejaksaan diharapkan gencar melakukan penagihan – penagihan secara berkala kepada terpidana dan keluarganya, melakukan penelusuran aset terpidana( asset tracing )

dengan

teknologi yang memadai serta bekerja sama dengan pihak – pihak yang lebih berkompeten. Selain itu Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat menuntut pidana subsidair secara maksimal serta memaksimalkan intrumen gugatan perdata meskipun terpidana telah menjalani pidana subsidair. Adanya pembaharuan atas payung hukum terkait pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan demi mewujudkan hukum yang adil di masyarakat.

xiv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................ i HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER ……………………… ii HALAMAN PENGESAHAN ………………………….………………..…… iii HALAMAN PERNYATAAN TELAH DIUJI ………………………...……. iv SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT …………..…………………… v HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH …………………………………... vi HALAMAN ABSTRAK …………………...…………………….……………. x HALAMAN ABSTRACT……………………...…...…………...….……….…. xi RINGKASAN ………………………………………..…………………….… xii DAFTAR ISI .................................................................................................... xivi DAFTAR TABEL …………………….….……………...………….……….. xx DAFTAR BAGAN ………………………………………...………....…….. xxii BAB I PENDAHULUAN.............. .................................................................... 1 1.1.

Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah .............................................................................

11

1.3. Ruang Lingkup Masalah ...................................................................

11

1.4. Tujuan Penelitian ............................................................................... 12 1.4.1 Tujuan Umum .......................................................................... 12 1.4.2. Tujuan Khusus ........................................................................ 12 1.5. Manfaat Penelitian ............................................................................

12

1.5.1 Manfaat Teoritis ........................................................................ 13 xv

1.5.2 Manfaat Praktis ......................................................................... 13 1.6. Orisinalitas Penelitian ......................................................................... 14 1.7. Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir .......................................... 16 1.7.1 Landasan Teoritis ........................................................................... 29 1.7.1.1 Teori Bekerjanya Hukum ...................................................... 29 1.7.1.2 Teori Utilitarianisme .............................................................. 32 1.7.1.3 Teori Sistem Hukum ............................................................. 36 1.7.1.4 Teori Kewenangan ................................................................. 39 1.7.1.5 Teori Analisa Ekonomi Terhadap Hukum ( Economic Analysis of Law ) .................................................................... 43 1.7.2 Kerangka Berpikir ......................................................................... 48 1.8

Metode Penelitian .............................................................................. 49

1.8.1 Jenis Penelitian .............................................................................

49

1.8.2 Sifat Penelitian .............................................................................

49

1.8.3 Data dan Sumber Data .................................................................

50

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data ..........................................................

52

1.8.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian ..........................................

53

1.8.6 Pengolahan dan Analisis Data .....................................................

54

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UANG PENGGANTI ..........................

55

2.1 Pengertian, Tugas dan Wewenang Kejaksaan ................................ 55

xvi

2.1.1 Pengertian Kejaksaan ........................................................ 55 2.1.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan ...................................... 58 2.2 Tindak Pidana Korupsi ................................................................. 63 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .................................................. 63 2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .................................... 69 2.2.3 Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi ................................. 77 2.2.4 Faktor – Faktor Penyebab Korupsi .................................... 83 2.3 Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi ........................... 91 2.3.1 Pengertian Uang Pengganti ................................................ 91 2.3.2 Dasar Hukum Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi ................................................................... 99 BAB III PENYELESAIAN TUNGGAKAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI BALI ............................. 105 3.1 Fungsi Jaksa Penuntut Umum Terkait Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi ................................. 105 3.1.1 Fungsi Jaksa Dalam Merumuskan Surat Dakwaan .......... 105 3.1.2 Fungsi Jaksa Dalam Merumuskan Surat Tuntutan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi .............. 109

xvii

3.1.3 Fungsi Jaksa Penuntut Umum Selaku Eksekutor Atas Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana korupsi......................... 115 3.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Proses Pengembalian Uang Pengganti ................................................................................... 127 3.3 Tata Cara Pelaksanaan Pengembalian Uang Pengganti ............ 139 3.3.1 Tahap Penagihan ............................................................

142

3.3.2 Tahap Pelelangan ........................................................... 144 3.3.3 Tahap Pembayaran Uang Pengganti .............................. 147 3.3.4 Tahapan Gugatan Perdata .............................................. 148 3.4 Penyelesaian Yang Dilakukan Pihak Kejaksaan Tinggi Bali Dalam Hal Telah Terjadinya Tunggakan Uang Pengganti …………………………………………........ 152 BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG KEJAKSAAN TINGGI BALI DALAM UPAYA PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI DAPAT MASUK KE KAS NEGARA ….. 200 4.1 Faktor Penghambat Pihak Kejaksaan Tinggi Bali Dalam Upaya Pengembalian Uang Pengganti Masuk Ke Kas Negara ……………………...……………………………….. 200

xviii

4.2 Faktor Pendukung Pihak Kejaksaan Tinggi Bali Guna Memaksimalkan Kinerjanya Dalam Upaya Pengembalian Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Dapat Masuk ke Kas Negara ……..………………….………. 215 BAB V PENUTUP …………………………………………………………. 232 5.1 Simpulan ………………………………………….…………. 232 5.2 Saran ………………………………………………………… DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

xix

233

DAFTAR TABEL

Nomor

1

Judul

Halaman

Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri

155

Denpasar / Pengadilan Tipikor Denpasar Tahun 2012

2


156


3


158


4


160


5

Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang

170

Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Bali Tahun 2012

6

Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Bali Tahun 2013

xx

172

Nomor

7

Judul

Halaman


175


8


179


9


181


10

Data Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana

183

Korupsi Triwulan I Tahun 2016 Kejaksaan Tinggi Bali

11

Upaya Kejaksaan Tinggi Bali Dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti Kasus Tindak Pidana Korupsi

xxi

187

DAFTAR BAGAN

Nomor. 1.

Judul

Halaman

Kerangka Berpikir Upaya Kejaksaan

48

Tinggi Bali Dalam Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti Kasus Tindak Pidana Korupsi

xxii

UN14

Recommend Documents