TUGAS ILMU NEGARA MELIHAT INDONESIA SEBAGAI TIPE HUKUM LIBERAL
O
L
E
H
NAMA
: IMELDA ROSALASTI BOLLY
KELAS
:A
NIM
: 1402010294
DOSEN WALI
: RENNY R. MASU, SH.MH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NUSA CENDANA KOTA KUPANG 2015
Sejak dahulu kala orang telah mencari arti negara hukum, dan Aristoteles diantaranya yang mengemukakannya. Pengertian negara hukum menurut aristoteles dikaitkan dengan arti daripada negara dalam perumusannya yang masih terkait kepada polis. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negaranegara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (vlakte staat). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (ecclesia), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Yang dimaksud negara hukum ialah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Pada negara hukum liberal atau negara hukum dalam arti sempit, orang hanya mengenal dua unsur yang penting yaitu : 1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 2. Pemisahan kekuasaan. Pada negara hukum formil unsur-unsurnya itu bertambah menjadi empat yaitu : 1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 2. Pemisahan kekuasaan. 3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan undang-undang. 4. Adanya peradilan administratif yang berdiri sendiri.
Jika dilihat dari cirinya negara hukum memiliki ciri sebagai berikut : 1. Pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga, 3. Legalitas dalam segala bentuknya.
Jika melihat ciri diatas apakah Indonesia menganut asas negara hukum? Negara Indonesia-pun idak dapat terlepas dari konsep negara hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 hasil Amandemen 2002 menegaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) idak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Maka muncul pertanyaan, negara hukum yang bagaimanakah yang dianut oleh Indonesia ? apakah menganut negara hukum ipe Eropa Koninental (rechstaat) atau negara hukum ipe Anglo-saxon (rule of law) ? Sebagian penulis/ ahli hukum tata negara cenderung menafsirkan Indonesia melaksanakan konsep rule of
law.
Namun kalau dilihat dalam pelaksanaan, negara kita justru menganut kedua-duanya sebagai konsep negara hukum yang menyelenggarakan peradilan administrasi juga mengakui persamaan/ perlakuan yang sama di hadapan hukum (equal jusice under law). Hanya jika dikembalikan pada ground norm dari pada pelaksanaan pemerintahan yang konsitusional maka lebih kental dan dekat untuk mengklasiikasinya
sebagai
negara
hukum
Pancasila.
Ada yang menyatakan bahwa Indonesia idak mutlak dikatakan sebagai negara hukum yang individual atau negara hukum yang liberal. Hal ini terbuki dengan idak ada pemisahan secara tegas antara negara dan agama. Kebebasan bernegara di negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion. Kebebasan beragama di negara hukum Pancasila selalu dalam konotasi posiif, arinya idak ada tempat bagi ateisme atau propaganda aniagama di Indonesia. Tentunya jika dibandingkan konsep negara hukum liberal atau individual jelas perbedaaanya, Indonesia memilki krakterisik masyarakat yang patembayan, majemuk dan cenderung mengutamakan asas kekeluargaan, berketuhana
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
