tsUPATI I{ULU SUNGAI UTARA Alamat Kantor:Jl. Jend A.YaniNo. l2-Amunlai(Kal Sel) Telp. (0527) 61014 Fax (0527)61288 Kode Pos 71414
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMR l9
TAHUN 2010
TENTANG PEI.IBENTUKAN LAYANAN PENGADMN SECAM ELEKTRON1K (LPSE) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG I'4AHA ESA BUPAT] HULU SUNGAI UTARA, lvleninrbang
a,
bahwa dalam rangka melayani kebutuhan pelaksanaan
pen{ adaar,
barang/jasa pemerintah secara elektronik dan pengumuman pengadaan sert.r pelaksanaan pengadaan dari SKPD di lingkungan Pemerintah KabLpatcn Hull Sungai Utara dan instansi lain, BUI4N maupun BUIYD yang tidak men)bentul LPSE, dipandanq perlu untuk nrembentuk LPSE Kabupaten HLllu sungai Utara ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hdnlf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Liyanar Pengadaan Secara Elektronik (LpSE) Kabupaten Hulu Sungai ljtara. Ivlengingat
t.
2.
lJndang-LJndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan llndang-undang
Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingknt II dl Kalimantan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1953 Ncmor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagal Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Norno 72, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1820) ; undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Neg?rn YanO Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran lleqarn Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran rlegar. Republik indonesia Nomor 381) ; Undang-lJndang Nomor 17 Tahun 2003 tenLang Keuangan Negara (Lcrnbaran Negara Replblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Leirbarari Negara Republik Indonesia Nomor 4386) ; ljndang-lJndang Nomor fahun 2004 tentang Pembendaharaan f'legarn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
l
5.
6.
7.
undang-tjndang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pe aturan Perundang undangan (Lenlbaran Negara Replblik Indonesia Tahur 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.1S9); LJndang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pcmeriksaan Penqelolnrn daf Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Ncgara Republik In.i{rncsi. Tahun 2004 Nomor 66/ Tambahan Lembaran Negara Republik indonesi. nomor 4400) ; Undang-tjndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan'.raerall (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tan bah6n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana :lilboll beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nonror 12 fahun 2008 tentang Perubahan Kedua afas Undang-undang Nomor 32 Tahu r 200"1
-2' lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik inaonesi,l Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Inrlonesir Nornor 4844)
B. 9.
;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trnnsak:.i Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nontor 5ij) ; PeratLrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang Pengejolaan ](euanqan
Daerah (Lembaran Negara Republjk Indonesja Tahun 2005 Nomor
1.1C,
Tambahan Lenrbaran Negafa Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peratufan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
rentan,l
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
11. Peraluran lvlenteri
Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang fcdoma Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peratura'r l'4enteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahnn Ata.l Peratlran lvlenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahln 2006 tentang pi:doman Pengelolaan Keuangan Daerah
;
12. Peraturan
Kepala Lembaga Kebtakan Pengadaan Barang/lasa Perrerintalr I'lomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 55 TahLr 2001 tentang Pokok pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban KeLranga.r Daerah (Lembaran daerah Kabupaten 88 Seri D Nomor 71) ;
Hllu Sungai Utara Tahun 2001 Nonror
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tah,rn 2001 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utarir (Lembaran Daerah Kabupaten Huiu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14).
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN BUPAT1 TENTANG PEIYBENTUKAN LAYANAN PENGADMN SECAR/. ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN HULU SUNGAI UTAM.
Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Eiektronil Kabupaten Huiu Sungai ljtara. yang selanjutnya djsingkat dengan LPSF Kahupatef Hulu Sungai Utara. Pasal 2
utara mempunyaitugas sebagai berikut: memfasiljtasi Penqguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggarar) (KP/, sebagai pengguna sistem elektronik sehingga PA/KpA dapat menayingka| Rencana Umum Pengadaan (RUP); nremfasilitasi UlP/Pejabai Pengadaan sebagai pengguna sistem eleltronii sehingga ULP/Pejabat pengadaan dapat menayangkan PengLr;rrumrn Pengadaan; memfasilitasi UlP/Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem eiektronili sehingga ULP/Pejabat Pengadaan dapat melaksanakan proses pen{ladaan barang/jasa secara elektronik ; memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pitrak-pihak lain yang berkep€jrlingan menjadi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang seJarjutnya disingkat dengan SPSE ; dan melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE
LPSE Kabupaten Hulu Sungai
a. b. c. d. e.
Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasal 3
Dalam melaksanakan tlgas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 diatas. LpS€ Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan fungsisebagai ber'kut i
-3-
a. b. c. d.
penyusunan program kegiatanr ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa s;cara elektronik di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara ; pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya ; pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE ; dan pelaksanaan p€layanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE'
Pasal4 Organisasi LPSE Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari
a. b.
:
Tim Pembina ; dan Tim Kerja. Pasal 5
(1)
Organisasi
llm
c.
Pengarah;
d. e.
KetLla
f.
Pembina
terdiridari
:
;
Sekretaris ; Anggota ; dan
g.
(2)
Sekretariat. fim Pemb'na mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut
a. b.
c.
:
l4emberikan p€mbinaan terkait dengan pelakanaan tugas LPSE kepada
'llm Ke4a
;
I4elakukan pengawasan terka't dengan pelaksanaan tugas Im Kerja ; dan Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan operasionalTrm Pembina
dalam pelaksanaan tugas dan funqsinya bertanggung jawab kepada BupatiHulu Sungai Utara.
(3) nm Pembina
Pasal6
(1)
OrganjsasiT]m Keda adalah sebagai berikut :
a. Kepala ; b. Sekretariat ; c. Unit Administrasj Sistem Elektronik ; d. Unit Registrasi dan Verifikasi ;dan e. unit Layanan dan Dukungan. (2) llm Kerja mempunyaitugas dan fllngsi sebagai berikut : a. Kepala mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas
dan
fungsi LPSE
b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan,
dan administrasi di iingku;gan LPSE Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan menyelenggarakan fungsi :
1.
koordinasi kegiatan utara;
di
lingkungan LPSE Kabupaten Hulu Sungai
2.
penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi.umum untuk mindukung kelancaran pelal(9anaan tugas dan fungsi LPSF Kablpaten Hulu Sungai LJtara ; dan pelaksanaan tugas lain yang dib€rikan oleh Kepala LPSE Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai tugas dan fungsi. Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE, dan menyelenggarakan fungsi : penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan
3.
c.
1.
jaringan ; dan
2.
penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk meniamin
-4kehandalan dan ketersediaan layanan.
d. tlnit Registrasi dan Verifikasi
mempunyai tugas melaksanakan pen!lelolan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE, dan menyelenggarakan fungsi I
1. 2. 3.
pelayanan Pengguna SPSE ;
penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentanil keJengkapan dokumen yang dipersyaratkan ; verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebaqai persyaratarl
4.
nandrfrarll
ppnd^.
r.i
dan
pengelolaan arsip dan dokumen Penqguna SPSE.
e. Unit
Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan p€ldynnan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE, dan menyelenggarakan fungsi :
L
(3)
pemberian layanan konsultasi mengenai proses
pengadaar)
baranglasa secara elektronik . 2. pemberian inforrnasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE ; 3. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan 4. pelayanan pe'atihan penggunaan aplikasi SPSEnm Keia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bedanggung jawat) kepada Bupati Hulu Sungai Utara, Pasal 7
(1) Unit Registrasi dan pendaftaran pengguna
(2)
Verifikasi befhak untuk menyetujui atau menolal: SPSE.
Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan User JD dan P.rsstvorLl Pengguna SPSE apabila ditemukan p€langgaran terhadap persyar"-r1.an darr ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PAIKPA/PpK dan ULP/Pejabat Pengadaan betkaitan dengan blacklist. Pasal B
(1) (2)
IPSE Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun dan melaksanakan Siandar Prosedur Operasional untuk rnenjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik. standar Prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayal (1) sekurang kurangnya mencakup : a. registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE ;
b.
c. d. e.
layanan Pengguna SPSE ; pemeliharaan dan pengamanan jnFrastrukLur SPSE ; pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE ; dan pengarsipan dokurnen ele]rt.ronik (tile backup). Pasal 9
LPSE Kabupaten Hulu Sungai Ljtara memiliki alamat
domain
http ://pse. h ulusu nga iuta ra. 9 o. id. Pasal 10
Proses pengadaan barang/jasa pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kabr,palen Hulu Sungai ljtara mulai 1 Januari 2011 dilaksanakan dengan mengqunakan aplikasi 5PSE.
Pasal 11
LPSE Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat meningkatkan Pengetahuan dan
keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non formal sesuai dengan lingkuP Pekerjaan LPSE Pasal 12
yang ksarnya Pegawai LPSE Kabupaten Hulu Sungai Utara diberikan honorarium ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara'
timbul sebagai akibat ditetapkannya Peratu€n Bupati ini, Segala Eiaya yang -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten HulLr oio-eOantan' pada Sungai Utara dan sumber lain yang sah. Pasal 14
Denoan berjakunva Peraturan Bupatj ini. maka PeraturaD BupatiHulu SuDgai lJtara Nom;r 5 fahun 2OO9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 15
Peraturan Eupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011'
Agar setiap orang mengetahuinYa, memerintahkan pengundangan Peraturan eipati inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara.
Ditetaokan diArnuntai pada
tanggal
?3 Ocse.abzc 26lo NGAI UTARA,
o
Diundangkan diAmuntai
2-l O..re.^fu( la DAERAH
SUNGAI UTARA,
lJ
BAHARUDDIN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 201O NON4OR
