TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN HARGA TIKET PESAWAT UDARA PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA UNTUK PENERBANGAN DOMESTIK (Analisis Peraturan Mentri Perhubungan No. 26 Tahun 2010)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Oleh: HUSNUL AZMI RITONGA NIM : 1111048000003 K O N S E N T R A SI HUKUM BISNIS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1435 H/2015 M
i
ii
iii
iv
ABSTRAK Husnul Azmi Ritonga, NIM 1111048000003, “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN HARGA TIKET PESAWAT UDARA PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA UNTUK PENERBANGAN DOMESTIK (Analisis Peraturan Mentri Perhubungan No. 26 Tahun 2010)”, Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatyullah Jakarta, 1436 H/2014 M. xi + 100 halaman. Skrpisi ini bertujuan untuk mengetahui permasalahanpermasalahan praktik Penerapan harga tiket pada maskapai Garuda Indonesia penerbangan domestik di Indonesia. Latar Belakang skiripsi ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen/ pemakai jasa angkutan terhadap praktik Penerpan harga tiket oleh pihak maskapai Garuda Indonesia. Hukum pengangkutan yang ada di Indonesia khususnya mengenai tarif batas atas tidak memberi kepastian perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian library research, yang mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu dpreskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan data sekunder berupa buku-buku, kitab-kitab, dan karya tulis ilmiah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan harga tiket tariff batas atas untuk kelas ekonomi terkait dengan perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara dalam hal ini konsumen belum memiliki kerangka dan kekuatan hukum yang jelas. Hal ini dibuktikan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, memang harus diperbaiki baik dalam teori maupun praktiknya agar hak penumpang angkutan jasa penerbangan terlindungi. Dalam hal ini kebijakan yang sangat dibutuhkan agar menimbulkan efek bagi para pelaku.
Kata Kunci : Garuda Indonesia, Penerapan Harga Tiket, Penerbangan Domestik Pembimbing : Prof.Dr. Abdullah Sulaiman, S.H. M.H Daftar Pustaka : Tahun 1962 s. Tahun 2015
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah Tuhan Seru Sekalian Alam. Tidak ada kata yang pantas kecuali pujian yang terus dilafalkan oleh lisan dan tidak ada perbuatan baik dan perbuatan ketaatan kecuali tertuju hanya kepada-Nya. Hanya Allah lah yang pantas dipuji dan hanya Allah lah yang pantas disembah, kepada-Nya pula hamba memohon pertolongan, sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Saw yang tidak ada tandingannya, membuat hukum dengan kemaslahatan yang mengelilinginya, menegakkan hukum dengan penuh kebersihan akal dan jiwa sehingga setiap keputusan sesuai tidak ada yang menentangnya. Semoga sholawat dan salam menolong hamba pada saat penghakiman di akhirat kelak, serta memberikan atsar semangat dan keteguhan dalam perjuangan penulis dalam menegakkan hukum di kehidupan sehari-hari hamba. Penulisan skripsi ini bukanlah akhir dari studi dari penulis lakukan mudah-mudahan penulis akan terus melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi lagi. Itu semua penulis persembahkan kepada Kepada Ayahanda dan Ibunda semoga Allah swt, memelihara serta memberikan nikmat terbaikNya. Kepada kakak-kakak dan abang tercinta mudah-mudahan Allah swt, melancarkan semua urusan kita. Amiin. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada orang-orang yang turut mempengaruhi hamba dalam mendewasakan penulis, yang terhormat: 1. Dr. H. JM Muslimin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA., MH. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Arip Purkon, MA selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Prof.Dr. Abdullah Sulaiman, S.H. M.H, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran, perhatian, dan ketelitian. vi
4. Prof Salman Manggalatung, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing akademik dari semester satu hingga akhir perkuliahan. 5. Bapak Nurrohim yang memberi arahan untuk selalu mengingat dan menghapal Al-qur’an serta mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat dan segenaf dosen pembimbing setoran hafalan Al-qura’an di fakultas syariah dan hukum. 6. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, staf Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini. 7. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya dosen program studi ilmu hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan tulus ikhlas, semoga ilmu pengetahuan yang diajarkan dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi penulis dan semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa-jasa beliau serta menjadikan semua kebaikan ini sebagai amal jariyah untuk beliau semua. 8. Orang tua, dan sanak saudara, terima kasih atas dukungan semangat yang tidak pernah padam serta do’a, motivasi, kasih sayang, perhatian, dan bantuan (moril, materiil, dan spiritual) yang telah diberikan dengan tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri. 9. Teman-teman ilmu hukum angkatan 2011 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik konsentrasi hukum bisnis maupun konsentrasi hukum kelembagaan negara. 10. Keluarga besar HMI Cab. Ciputat, LKBHMI Ciputat, FKADU Jakarta, HIMLAB Jakarta Raya, KMSU Jakarta, yang telah memberikan ilmu dalam diskusi-diskusi dan kematangan dalam berorganisasi; 11. Teman-teman seperjuangan Muhammad Azhar Rizki Dalimunthe, Mupida Warni, Wanda, Faisal Tanjung, Denny Arman Siregar yang bersama-sama penulis berjuang dalam melanjutkan studi di perguruan tinggi di ibu kota ini. vii
12. Teman-teman kos “white house” Bang Abdul Karim Munthe yang senantiasa selalu memberi arahan dalam menyelesaikan skrisi ini, Bang Zullisan Sidqi memberi masukan, Bang juki yang menasehati, Bang Fikri yang selalu membuat semangat dan ceria, Azhar sohibku, Syawal semargaku, Irfan, Habib, Sapta, Adinda Eka dan spesial kepada Ibu Kos yang terus memotivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan studi penulis;
Akhirnya penulis sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan, semoga doa dan harapan kita semua dikabulkan-Nya, Amiin. Wabillihi taufik walhidayah wassalammu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, Februari 2015
Husnul Azmi Ritonga
viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………...
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………………………………………
ii
LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………………...
iii
LEMBAR PERNYATAAN ……………………………………………………..
iv
ABSTRAK ………………………………………………………………………..
v
KATA PENGANTAR …………………………………………………………...
vi
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………...
ix
PENDAHULUAN ………………………………………………..
1
A. Latar Belakang Masalah……………………………………….
1
B. Identifikasi Masalah……………………………………………
8
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah …………………………
9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………………..
10
E. Kajian Terdahulu ………………………………………………
11
F. Kerangka Terori Dan Konseptual………………………………
13
G. Metode Penelitian………………………………………………
16
H. Sistematika Penulisan…………………………………………..
20
BAB I
BAB II
PERATURAN TERHADAP HARGA TIKET PESAWAT UDARA DI INDONESIA………………….
21
A. Pengaturan Pengangkutan Udara……………………………….
21
1. Pengertian umum Angkutan Udara…………………………
26
2. Sejarah Singkat Angkutan Udara…………………………...
30
3. Dasar Hukum Pengangkutan Udara………………………...
32
ix
B. Ketentuan-ketentuan Harga Tiket Penumpang Pesawat Udara…………………………………………………
33
1. Tinjauan Umum Tentang Harga……………………………
33
2. Systematika Harga Dalam Pasar……………………………
37
3. Dasar hukum penetapan harga……………………………...
39
C. Penerapan Harga Tiket Penumpang Pesawat Udara Menurut Undang-Undang………………………………………………... BAB III
40
PERATURAN HARGA TIKET PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA UNTUK PENERBANGAN DOMESTIK……………………………….... .
45
A. Profil Garuda Indonesia………………………………………
45
1.
Sejarah Singkat Garuda Indonesia…………………………
45
2.
Dasar Hukum Garuda Indonesia …………………………..
50
3.
Struktur Organisasi Garuda Indonesia……………………..
52
B. Penerapan Harga Tiket Pesawat Garuda Indonesia………..
54
1.
Pengertian Harga Tiket Pesawat Udara……………………
54
2.
Penetapan Harga Tiket Pesawat Garuda Indonesia……….
57
C. Strategi Dan Kebijakan Dalam Menetapan Kenaikan Harga Tiket Pesawat Udara Maskapai Garuda Indonesia Pada Waktu Liburan……………………
62
D. Prinsip-Prinsip Garuda Indonesia Dalam Menetapkan Harga……………………………………………
x
67
BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HARGA TIKET DI INDONSIA PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA…….
71
A. Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Harga Tiket Garuda Indonesia Pada Penerbangan Domestik …………………………………………….
71
B. Analisis Mengenai Pemakai Jasa/ Penumpang Pesawat Udara Maskapai Garuda Indonesia Pada Penerbangan Domestik Persfektif Perlindungan Konsumen………
77
C. Analisis Peran Pemerintah Terhadap Peraturan Dalam Menetapkan Harga Tiket Pesawat Udara Mengenai Tarif Batas Atas Penerbangan Domestik………………
94
PENUTUP …………………………………………………………….
99
A.
Kesimpulan………………………………………………………..
99
B.
Saran-saran………………………………………………………..
103
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….. …..
104
BAB V.
xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Transportasi merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia karena tanpa transportasi manusia akan mengalami kesulitan melakukan aktivitas untuk memenuhi kehidupan. Pentingnya transportasi pada saat ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan keluar negeri, serta berperan sebagai
pendorong
dan
penggerak
bagi
pertumbuhan
daerah
dan
pengembangan wilayah.1 Pada era modern ini transportasi yang cepat dan efisien adalah satu keharusan jika tidak mau ketinggalan satu langkah dari yang lainnya. Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja penerbangan nasional dan kebijakan ini berdampak positif bagi perusahaan penerbangan, pada tahun 2010 jumlah penumpang semakin meningkat sampai mendekati rata-rata dunia. Dengan adanya globalisasi ini kota harus mampu bekerja dengan cerdas sebab dengan transportasi itulah kita bisa berhubungan dengan masyarakat menengah dikarenakan beberapa maskapai penerbangan memang menyiapkan kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif. 2
1
Abdul Kadir, Transportai: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional, (Yogyakarta: tp, ttp), h.122. 2
Chappy Hakim,dkk, Pelangi Dirgantara,(Jakarta: Compas 2010) h.74.
1
2
Munculnya banyak perusahaan penerbangan, masyarakat yang diuntungkan. Mendadak terjadi perubahan besar di bandara-bandara Indonesia setelah maraknya angkutan udara, seperti bandara Sumatera Utara yang disebut bandara Internasional Kuala Namu yang baru-baru ini dibangun dengan bangunan yang elit dan begitu modern dan luas. Disini menunjukkan bahwa angkutan pesawat udara berkembang sangat pesat.3 Belakangan ini banyak maskapai penerbangan mencari strategi untuk menaikkan harga tiket khususnya di hari-hari besar, kesempatan ini dipergunakan oleh perusahaan penerbangan meningkatkan harga tiket yang melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan pemerintah. Posisi konsumen yang dibawah dijadikan perusahaan sebagai modal untuk meningkatkan harga tiket pesawat. 4 Harga pesawat yang begitu melesat tinggi dapat dilihat pada bulan Juli dan Agustus lalu yang bersamaan dengan liburan bulan Ramadhon dan syawal. Disini yang menjadi pertanyaan adalah apakah harga-harga batas maksimum tidak diatur oleh pemerintah? Faktanya batas maksimum harga tiket pesawat telah diatur oleh pemerintah. Belakangan, aturan ini digugat oleh pihak maskapai penebangan agar aturan ini dihapuskan. Seandainya batas maksimum dihapuskan kebijakan ini sangat merugikan pihak pemakai jasa penerbangan, terutama pada hari-hari besar. 3
http://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasioal_Kualanamu/ November 2014, Pukul 10.00 wib. 4
akses,
7
Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi. (Jakarta: Kencana 2011), h.2.
3
Dalam Keputusan Kementrian Perhubungan Nomor. KM 36/2005 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara, diatur bahwa biaya operasi rata-rata angkutan udara per-penumpang per-KM Rp.376,00,atau Rp. 338.386,00,- per-jam per-penumpang. Angka itu memang sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengetahui seberapa jauh maskapai penerbangan tersebut menetapkan tarif rendah akan tetapi tanpa mengurangi biaya keselamatan.5 Keputusan yang telah ditetapkan bahwa dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM : 2 tahun 2014 tentang berdasarkan biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam Negri menetapkan bahwa dalam beberapa pasal di bawah ini : (1) Biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi adalah biaya yang dikeluarkan oleh badan usaha angkutan udara di luar perhitungan penetapan tarif jarak dan dibebankan kepada penumpang. (2) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan atas biaya tambahan untuk angkutan udara yang menyangkut pesawat udara jenis jet dan propeller. (3) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sama untuk semua kelompok pelayanan yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara. (4) Pemberlakuan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara.6 Dalam penjelasan pasal di atas terlihat bahwa perhitungan penetapan tarif masih kurang maksimal, belum ada yang betul-betul menetapkan hanya berlaku/bersifat sementara, kurangnya pemerintah mensosialisasikan peratutan 5
Lihat putusan Mentri perhubungan No 36 tahun 2005 mengenai Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara. 6
Lihat putusan Mentri perhubungan No 2 tahun 2014 mengenai biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam Negri.
4
di atas kepada masyarakat yang menggunakan maskapai pesawat udara di Indonesia. Selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) : Tarif batas atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga ber-Jadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif jarak,
pajak
pertambahan
nilai,
iuran
wajib
asuransi
dan
biaya
tuslah/tambahan (surcharge).7 Pasal 1 ayat (7) menerangkan bahwa Jarak adalah rata-rata jarak terbang pesawat udara, dalam kilometer pada suatu rute penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini disebutkan “Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga bejadwal dalam negeri dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan (surcharge), yang merupakan tarif batas atas”. Pada pasal 2 ayat (5) Biaya tuslah/tambahan (surcharge) sebagairnana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh badan usaha angkutan udara diluar perhitungan penetapan tarif jarak, yang penerapannya bersifat khusus yaitu karena kondisi dan waktu pemberlakuan tertentu, dan besarannya ditetapkan oleh Menteri dalam peraturan tersendiri. Kemudian pada pasal 9 ayat (1) dan (2) disebutkan “(1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal wajib menetapkan besaran tarif normal. (2) Tarif normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi tarif batas atas yang ditetapkan oleh Menteri. Bila diamati peraturan ini bagus, hanya saja yang menjadi pertanyaan adakah pengawasan intensif yang
7
Lihat peraturan Mentri perhubungan Nomor 26 tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
5
dilakukan untuk mengontrol agar tarif masih dalam batas wajar (di bawah batas atas).8 Salah satu contoh kasus mengenai peraturan di atas yang mengatur batas maksimum/atas “Berdasarkan KM 26/2010, tarif batas atas JakartaMedan hanya Rp 1.847.000 di luar surcharge, tax, maupun airport tax. Saat mengecek ke website Garuda Indonesia pada tanggal yang sama dengan tiket kelas ekonomi, harga tiket yang tercantum Rp 2,3 juta dan tiket kelas eksekutif pada hari dan jam yang sama ditawarkan dengan harga Rp 4,6 juta”. Dari harga yang tercantum sebagaimana dijelaskan di atas tarif batas atas jelas dilanggar oleh maskapai Garuda Indonesia yang menjadi pertanyaan apakah memang kesalahan maskapai, dan apakah kesalahan agen portal. Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan terhadap pesawat udara.9 Dari contoh kasus di atas yang dirugikan tentu para pemakai jasa pesawat udara, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen? Yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen dalam hal ini adalah penumpang pesawat udara. Upaya perlindungan konsumen itu tampak dalam UU perlindungan konsumen di mana penumpang pesawat udara memiliki hak untuk mendapatkan advokasi/perlindungan di dalam hukum dan juga memiliki hak untuk
8
Sarti, Wawancara dengan Sarti duos trevel melalui telpon, pendapat tentang Peraturan Mentri Perhubungan no 26 tahun 2010. November , 2014 pukul 10.17 wib. . 9
http://sinarharapan.co/news/read/30279/tiket-pesawat-dijual-terlalu-mahal- akses, 4 April 2015, Pukul 05.30 wib.
6
mendapatkan kompensasi/ganti rugi bilamana penumpang telah melaksanakan kewajibannya.10 Pada tahun 2007 Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal mengingatkan maskapai penerbangan dilarang memberlakukan tarif kelas ekonomi, di atas batas atas yang telah ditetapkan pemerintah. Musim ramai pada angkutan Lebaran ini, maskapai kita diharapkan tidak jual tarif kelas ekonomi di atas tarif batas atas.11 Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 11/2006 tentang Tarif Referensi untuk tarif kelas ekonomi, misalnya untuk rute JakartaMakassar Rp. 480.000, Jakarta-Medan Rp. 487.000, Jakarta-Semarang Rp. 225.000, Jakarta-Surabaya Rp. 363.000, dan Jakarta-Yogyakarta Rp. 223.000. Kemudian tarif batas atasnya untuk masing-masing rute tersebut adalah 45 persen lebih besar dari angka referensi yang telah ditetapkan pemerintah. Sekjen Asosiasi Perusahaan Penerbangan Sipil Indonesia (Inaca) T. Burhanuddin, menyatakan dalam era keterbukaan dan pemberdayaan konsumen, sudah selayaknya mereka dilibatkan. Artinya, melalui transparansi kepada penumpang soal tarif referensi dan tarif batas atas yang ditempelkan atau lewat brosur di setiap loket penjualan maskapai penerbangan, agar haknya sebagai konsumen terlindungi.12
10
. Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannyan dengan Perlindungan Konsumen, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2003), h.105. 11
Berita Koran di sumatera utara waspada Pelita.com, 4 Oktober 2007.
7
Menurut E. Suherman, unsur perlindungan hukum bagi penumpang dalam penerbangan terdiri dari unsur keselamatan, keamanan, kenyamanan, pelayanan dan tarif serta perjanjian. Kemudian yang menjadi pokok dalam suatu perlindungan jasa angkutan udara adalah kepentingan konsumen, karena kepentingan konsumenlah yang menjadi alasan pokok seluruh kegiatan angkutan pesawat udara. Kalau tanpa konsumen maka tidak ada justifikasi bagi investasi untuk sarana dan prasarana angkutan udara yang begitu besar. Kalau pihak maskapai tidak ada konsumen maka penerbangan di Indonesia juga bakal perlahan-lahan tidak beroprasi lagi.13 Mestinya pemerintah memerintahkan seluruh maskapai menempelkan tarif batas dan referensi sesuai ketentuan sehingga konsumen tak merasa ditipu atau ragu terhadap harga tiket yang dibelinya. Burhanuddin menyatakan bahwa selama ini tidak semua konsumen tahu bahwa dalam total harga setiap tiket yang dibayar, ada variabel biaya yang berubah-ubah yakni biaya tambahan bahan bakar pesawat (fuel surcharge).14 Jika ditambah beberapa variabel di atas, umumnya selama ini, tarif batas di musim ramai penumpang selalu dilanggar. Namun ini tak melanggar ketentuan karena yang diatur pemerintah adalah tarif biaya pokok saja, belum termasuk fuel surcharge.15
12
. http://tabloidaviasi.com/uncategorized/pajak-sewa-pesawat-naik-maskapai-resah/akses kamis 6 november 2014 20.31 wib. 13
.E.Suherman, Aneka Masalah Kedirgantaraan, Himpunan Makalah 1996-1995, (Bandung: Mandar Maju,200), h.112. 14
.E.Suherman, pernyataan burhanuddin dalam Aneka Masalah Kedirgantaraan, Himpunan Makalah, h.113.
8
Di sinilah memang terlihat bahwa ketidak jelasan mengenai tarif batas atas untuk kelas ekonomi baik penerbangan lokal maupun Internasional, para konsumen merasa bahwa seperti ada keterpaksaan mereka untuk mendapatkan tiket apalagi di hari-hari besar, konsumen juga bingung untuk menyalahkan siapa, apakah pihak maskapai dan apakah kontrol pemerintah yang masih kurang. Untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana mekanisme penjualan harga tiket pesawat di Indonesia, atas dasar latar belakang masalah tersebut pada penjualan tiket di maskapai penerbangan, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan ini penyusun mengangkat tema dengan judul: TINJAUAN
HUKUM
TERHADAP
PENERAPAN
HARGA
TIKET
PESAWAT UDARA PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA UNTUK PENERBANGAN DOMESTIK. (Analisis Peraturan Mentri Perhubungan No. 26 Tahun 2010). B. Identifikasi Masalah Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan pesawat udara dan penetapan harga tiket pesawat udara ? 2. Apa yang harus dilakukan pihak maskapai dalam menetapkan harga tiket pesawat udara khususnya penerbangan domestik kelas ekonomi?
15
http://www.pelita.or.id/baca.php?id=38021akses, 29 September 2014, pukul 20.00 wib.
9
3. Bagaimana pandangan hukum terhadap penerapan harga tiket oleh maskapai Garuda Indonesia? 4. Bagaimana peran pemerintah dalam prakteknya untuk mengawasi mengenai tarif batas atas penumpang pesawat udara? C. Pembatasan dan Rumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini maka penulis membatasi masalah yang diteliti hanya terfokus pada penerbangan rute Jakarta-medan dan sebaliknya medanjakarta pada maskpai Garuda Indonesia dan terfokus hanya pada waktu hari besar seperti libur idul fitri, tahun baru dan hari-hari besar lainnya pada maskapai Garuda Indonesia. Peneltian ini hanya membahas penerapan harga tiket pesawat dan tidak membahas perlindungan konsumen. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan Peraturan Mentri perhubungan Nomor 26 tahun 2010 mengenai formulasi perhitungan tarif batas atas angkutan niaga berjadwal tarif batas atas Jakarta-Medan hanya Rp 1.847.000 di luar surcharge, tax, maupun airport tax. Saat mengecek ke website Garuda Indonesia pada tanggal yang sama dengan tiket kelas ekonomi, harga tiket yang tercantum Rp 2,3 juta dan tiket kelas eksekutif pada hari dan jam yang sama ditawarkan dengan harga Rp 4,6 juta”.
Dari harga yang tercantum
sebagaimana dijelaskan di atas tarif batas atas jelas dilanggar oleh
10
maskapai Garuda Indonesia yang menjadi pertanyaan apakah memang kesalahan maskapai, dan apakah kesalahan agen portal. Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan terhadap pesawat udara sehingga penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti. Bahwa masih banyak maskapai-maskapai lain yang bisa diteliti penerapan harganya dan ada juga sebagian yang melebihi aturan yang ditetapkan. Untuk mempermudah menjawab rumusan masalah tersebut, penulis merumuskan masalah secara rinci sebagai berikut: a. Bagaimana penetapan harga tiket pesawat pada penerbangan maskapai Garuda Indonesia? b. Bagaimana tinjauan hukum terhadap penerapan harga tiket pesawat pada penerbangan maskapai Garuda Indonesia? c. Bagaimana peran pemerintah dalam penetapan harga tiket pesawat udara? D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk Mendeskripsikan penerapan harga pesawat oleh maskapai Garuda Indonesia untuk penerbangan domestik b. Untuk memberikan pandangan hukum terhadap strategi penerapan harga maskpai Garuda Indonesia untuk penerbangan domestik. c. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penetapan harga tiket pesawat.
11
2. Manfaat penelitian a. Evaluasi kepada pemerintah yang mengatur tentang penerbangan b. Menambah pemahaman bagi pemakai jasa penerbangan di Indonesia. c. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum bagi penulis khususnya, dan umumnya pada semua pembaca d. Memberikan masukan bagi pengamat dibidang hukum serta pelaku bisnis. E. Review Studi Terlebih Dahulu Mendukung penelaahan yang lenbih komprehensif, penyusun juga berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan terdapat beberapa buku, jurnal yang biasa dijadikan perbandingan maupun rujukan, meskipun pembahasannya pada masalah etika bisnis hanya secara global. Sedangkan, sejauh pencarian penyusunan, belum ada karya tulis (skripsi) yang secara khusus membahas tinjauan hukum terhadap strategi penerapan harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan di Indonesia. Sebelumnya terdapat beberapa skripsi yang membahas penerapan harga tiket, diantaranya: 1. Skripsi Rudi Pradoko Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2007, Tinjauan Hukum Islam Tehadap Penerapan Tiket di Yogyakarta, akan tetapi lebih
12
kepada tinjauan islamnya dan itupun khusus pada ibukotanya, sedangkan penulis spesipikasinya membahas mengenai tinjauan hukum terhadap strategi penerapan harga tiket pada maskapai di Indonesia. 2. Skripsi Vinna Vanindia UPN “Veteran” Jawa Timur, Perlindungan
Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara, lebih meneliti Hak-hak penumpang seperti pelayanan, keselamatan dan tanggung jawab pengangkut dan asuransi dan skripsi ini juga menyingkung msalah harga tiket standart dan promo, sedangkan penulis lebih meneliti kepada tinjauan hukum terhadap harga batas atas. Disini juga terdapat beberapa buku yang membahas secara umum Tinjauan Hukum mengenai tarif penumpang pada penerbangan di Indonesia, diantaranya : 1. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Perusahaan penerbangan Terhadap Penumpang Menurut hukum udara Indonesia, Jurnal hukum Bisnis, Volume 25, No.1, tahun 2006. Penulis buku ini membahsa perlindungan konsumen pemakai jasa penerbangan dan tanggung jawab perusahaan penerbangan, sedang penyusun lebih membahas mengenai tinjauan hukum terhadap penetapan harga tiket pesawat dan pesawat yang diteliti hanya pesawat Garuda Indonesia. 2. K.Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara, dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional, Mandar Maju, 1995. Penulis buku ini membahas mekanisme Hukum Udara
dan seberapa banyak yang
13
diangkut serta berapa ketinggian yang boleh ditempuh, sedangkan penyusun lebih membahas mekanisme harga penerbangan domestik (nasional). F. Kerangka Teori dan konseptual Secara umum Penerbangan merupakan suatu kegiatatan dalam mengangkut barang dan jasa dari tujuan A ke tujuan B dan sebaliknya, penerbangan juga berkaitan dengan bisnis karena proses penerbangan memimiliki biaya operasional. Angkutan udara atau pesawat udara memiliki ketentuan-ketentuan dalam mengangkut, yang diatur oleh pemerintah. Dengan tujuan agar aman dan tentram karena tujuan pesawat yakni membantu dalam mengangkut secara cepat di udara dan tujuan pemerintah dalam mengatur untuk mencapai keadilan bagi pemakai jasa penerbangan yakni konsumen. Dalam ketentuan umum undang-undang No 1 tahun 2009 mengenai penerbangan dimuat pengertian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkutan udara, baik menyangkut kegiatan pengangkutan, asministrasi, sarana prasarana, dan kualifikasi sumber daya manusia, dan lain-lain. Berikut ini beberapa penjelasan ketentuan umum memuat istilahistilah yang berhubungan dengan pengangkutan udara, antara lain : 1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi
14
2.
penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi 16
3.
4. 5.
6.
7. 8.
Selanjutnya Para pengguna jasa angkutan udara dapat dikategorikan sebagai konsumen yang menggunakan jasa penerbangan udara sehingga oleh karenanya hak-hak konsumen tersebut dilindungi dalam Undang-Undang No.8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pasal 19 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mempergunakan barang / jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya”17 Selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) : Tarif batas 16
Lihat ketentuan umum undang-undang No 1 tahun 2009 mengenai penerbangan.
17
Lihat Undang-Undang No.8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen.
15
atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga ber-Jadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak pertambahan nilai, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).18Sebagaimana penjelasan pasal-pasal tersebut akan dijelaskan di bawah ini sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (7) menerangkan bahwa Jarak adalah rata-rata jarak terbang
pesawat udara, dalam kilometer pada suatu rute penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini disebutkan “Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga bejadwal dalam negeri dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan (surcharge), yang merupakan tarif batas atas”. Pada pasal 2 ayat (5) Biaya tuslah/tambahan (surcharge) sebagairnana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh badan usaha angkutan udara diluar perhitungan penetapan tarif jarak, yang penerapannya bersifat khusus yaitu karena kondisi dan waktu pemberlakuan tertentu, dan besarannya ditetapkan oleh Menteri dalam peraturan tersendiri.19 Beberapa aturan di atas menyimpulkan bahwa aturan mengenai angkutan udara/ pesawat udara memiliki tujuan yang baik bagi penumpang angkutan udara yakni untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdayaguna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan mengutamakan
dan
melindungi
penerbangan
nasional,
menunjang
18
Lihat peraturn mentri perhubungan no 26 tahun 2010 mengenai formulasi perhitungan tariff batas atas angkutan niaga berjadwal dalam Negri. 19
Lihat Penjelasan pasal-pasal November, 2014.
Peraturan Mentri Perhubungan no 26 tahun 2010.
16
pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa.20 G. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Penerapan Harga Tiket Pesawat Udara dikaitkan dengan perlindungan konsumen yakni pemakai jasa penerbangan adalah isu utama yang diteliti dalam skripsi ini. Dengan demikian penelitian yang cocok untuk tema ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif (dogmatic).21 Suatu penelitian yang menganalisis hukum posistif maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum tertentu, menganilisis hubungan antara ketentuan hukum, menjelaskan dan memprediksi pengembangan kedepan. Penelitian ini juga memfokuskan beberapa hal, sebagaimana Spradley dalam
Sanapiah
mengumukakan
4
alternatif
untuk
menetapkan fokus yaitu : a. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. b. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain. 20
Sri Ambar Wati, “Realisasi Tanggung Jawab Perdata pengangkutan Udara Terhadap Penerbangan Domestik Pada PT Garuda Indonesia(Persero),” (Skripsi sarjana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008),h.26. 21
h.51.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3. (Jakarta: UI Press, 1986),
17
c. Menetapkan
fokus
yang
memiliki
nilai
temuan
untuk
pengembangan iptek d. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. 22 2. Sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, dianalisis dan disimpulkan. Penulis akan menggambarkan menguraikan, dan menganalisis data tentang strategi penetapan harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan di Indonesia. 3. Pendekatan Masalah Metode yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaedah peraturan pemerintah tentang tarif penjualan tiket pesawat menurut hukum dan wawancara yang dilakukan kepada responden yang dianggap berhubungan dengan penelitian ini. 4. Teknik Pengumpulan bahan hukum Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid penyusun
menggunakan
metode
penelitian
kualitatif
dengan
menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan datanya, adapun teknik-teknik tersebut adalah :
22
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B, memfokuskan beberapa hal yang bisa menjadi alternative dalam melakukan penelitian. cet ke-14 (Bandung: Alfabeta, 2011), h.209.
18
a. Wawancara Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara secara langsung sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung pada informan. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari subyek penelitian yaitu kepada penjual tiket dan agen travel, staf pegawai maskapai penerbangan tentang peran serta data-data lain yang relevan dengan penelitian. b. Observasi Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik phenomena-penomena yang diteliti. Adapun metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mengadakan pencatatan data seperlunya yang ada relevansinya terhadap penulisan ini. c. Dokumentasi Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen atau data literal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka (library research) dengan metode dokumentasi atau studi dokumen. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam
19
melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki data-data atau dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, artikel. Peraturan-peraturan, undang-undang, dan sebagainya.23 5. Pengelolahan dan Analisis Bahan Hukum. Adapun
untuk
menganalisis
data
kualitatif
ini
penulis
mengunakan pola berpikir deduktif-induktif, yaitu Metode deduktifinduktif ini digunakan untuk menjelaskan bab II dan bab III. Setelah dijelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, kemudian dilakukan analisis data kualitatif menggunakan metode berpikir induktif dengan tinjauan umum etika bisnis dalam hukum. Metode Deduktif Dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang dihadapi, sedangkan metode induktif dilakuakan dengan menerjemahkan berbagai sumber dengan taufik dalam skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang telah dirumuskan.24 6. Tehnik Penulisan Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012. Juga melihat dari
23
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet. Ke-12. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.135. 24
.Peter Mahmudi Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.14.
20
teknis penulisan-penulisan di pedoman lainnya agar menambah wawasan pada penulian skripsi ini. H. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan dalam pembuatan dan gambaran umum skripsi ini, penulis menyajikan sitematika pembahasan yang dibagi kedalam beberapa bab sebagai berikut: Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, akan membahas tinjauan umum tentang harga, systematika harga dalam pasar, pengertian umum tentang maskapai penerbangan, peraturan pemerintah tentang harga tiket didalam maskapai penerbangan. Bab ketiga berisi tentang strategi penerapan tiket di Indonesia. Dengan menganalisis harga tiket Jakarta-Medan atau sebaliknya pada waktu hari besar seperti hari raya idul fitri, tahun baru dan hari besar lainnya. Bab keempat
penulis akan menganalisis bagaimana tinjauan
hukumnya apakah penerapan oleh maskapai penerbangan sesuai tidak dengan undang-undang yang berlaku Bab kelima kesimpulan akan yang dikaji yakni tinjauan hukum penerafan harga tiket pada maskapai penerbanagan di indonesia.
BAB II PERATURAN TERHADAP HARGA TIKET PESAWAT UDARA DI INDONESIA A. Pengaturan Pengangkutan Udara Pada prinsipnya kegiatan pengangkutan udara merupakan hubungan hukum yang bersifat perdata, akan tetapi mengingat transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pangangkutan udara yaitu menentukan kebijakankebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa transportasi udara terlindungi.1 Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakekatnya sudah harus tunduk pada pasal-pasal dari bagian umum dari hukum perjanjian Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata), akan tetapi oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bertujuan untuk kepentingan umum membatasi kebebasan dalam hal memabuat perjanjian pengangkutan, yaitu meletakkan berbagai kewajiban khusus kepada pihak pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian.2
1
2
R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya1995),h.70. R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya1995),h.71.
21
22
Berkenaan dengan hal tersebut
menurut Sri Redjeki Hartono, negara
mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan harus dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang ideal. Untuk itu, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan
rangkaian
perangkat
peraturan
yang
mengatur
sekaligus
memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh siapapun, diantaranya ialah pelaku ekonomi.3 Perangkat peraturan dapat meliputi pengaturan yang mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Menjaga keseimbangan semua pihak yang kepentingannya berhadapan. 2. Memberikan sanksi apabila memang sudah terjadi sengketa dengan cara amenegakan hukum yang berlaku. 3. Menyiapkan lembaga penyelesaian sengketa dan hukum acaranya.4 Pelaku selanjutnya yang melanggar perlindungan konsumen, sebagaimana dijelaskan Peraturan perlindungan konsemen dijelaskan sebagai berikut 1. Memformulasikan perlindungan konsumen melalui proses legislasi (undangundang),
3
4
Sri Redjeki Hartono , Hukum Ekonomi Indonesia, (Malang: Bayu Media 2007), h.132. Sri Redjeki Hartono , Hukum Ekonomi Indonesia, (Malang: Bayu Media 2007), h.133.
23
2. Melakukan pendekatan secara holistic, yaitu bahwa secara khusus ada undang-undang yang mengatur masalah perlindungan konsumen, sekaligus menjadi “payung” undang-undang sektoral yang berdimensi konsumen, bahwa undang-undang perlindungan konsumen adalah undang-undang tersendiri yang dipertegas lagi dalam undang-undang sektoral.5 Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk penerbangan Indonesia Presiden Republik Indonesia dalam salah satu surat keputusan pada tanggal 11 Januari 2007 juga ikut andil dalam mengatur angkutan udara dengan membentuk tim nasional evaluasi keselamatan dan keamanan transportasi (Timnas EKKT). Tim ini bekerja 3 bulan dan telah resmi menyerahkan evaluasinya. Evaluasi tersebut banyak yang memang perlu diperbaiki berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi khususnya penerbangan.6 Angkutan udara juga mengatur mengenai Tanggung jawab pengangkut, pada angkutan Udara memiliki beberapa prinsip yang dijumpai dalam bidang angkutan udara adalah sebagi berikut: 1. Prinsip praduga bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab atau persumption of liability.
5
Model ini mengemuka di Kongres Konsumen Sedunia Akhir Tahun 1998 di Santiago, Cile. Yaitu mempertanyakan bagaimana memfasilitasi konsumen dalam memperoleh keadilan (acces to justice. Dalam sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen. Tahun 1999. hal 81. 6
Chappy Hakim, Berdaulat Di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional, cet-1 (Jakarta: Buku Kompas, 2010), h.271.
24
2. Prinsip praduga bahwa pengangkut selalu tidak bertanggung jawab 3. Prinsip tanggung jawab mutlak atau absolute atau sriet liability 4. Prinsip pembatasan tanggung jawab atau limitation of liability.7 Dalam KUHPdt pasal 1365 juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Konsep tanggung jawab hukum (legal liability concept) atas dasar praduga bersalah (presumption of liability) mulai diterapkan dalam konvensi Warsawa 1929.26 Menurut konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah (presumption of liability concept), perusahaan penerbangan dianggap (presumed) bersalah, sehingga perusahaan penerbangan demi hukum harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang tanpa dibuktikan kesalahan lebih dahulu, kecuali perusahaan penerbangan membuktikan tidak bersalah yang dikenal sebagai beban pembuktian terbalik.8 Dalam bidang penerbangan dan angkutan udara dapat dijumpai beberapa sistem tanggung jawab dan memakai prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut di atas, sistem mana yang terbaik terutama bagi indonesia, tergantung kepada siapa yang ingin dilindungi dan sampai dimana tingkat perlindungan itu. Berikut penjelasan sistem penerbangan yaitu: 1. Sistem warsawa 1992
7
8
Chappy Hakim, Berdaulat Di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional, h.272.
.Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara. (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti 1991), h. 28.
25
Pada prinsip ini dipergunakan untuk tanggung jawab kepada penumpang, bagasi
tercatat
yang
sebelum
keberangkatan
pengangkut untuk diangkut dengan kargo.
diserahkan
kepada
9
2. Sistem Roma Pada prinsip ini konvensi roma 1952 mengatur bertanggung jawab operator pesawat asing untuk kerugian yang didrita oleh pihak ketiga. 3. Sistem Montreal Pada prinsip ini lebih kepada negara amerika serikat, dan inti dari prinsip ini hampir sama dengan prinsip sistem roma akan tetapi letak perbedaan prinsip ini bertanggung jawab mutlak dan perjanjian ini berlaku bagi penumpang yang menuju ke Amerika dan dari Amerika menuju ke luar.10 4. Sistem Guatemala, Sistem Ordonansi pengangkutan udara, dan Sistem Flat Rate.11 Dari penjelasan di atas bahwasanya aturan angkutan udara diatur oleh pemerintah dan
pihak pengangkut udara bertanggung jawab atas apa yang
mereka angkut, beberapa aturan tersebut menjelaskan mengenai pihak maskapai siap bertanggung jawab atas apa yang mereka angkut, baik itu kecelakaan,
9
Tim Penulis , Analisis Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Berkenaan Dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi Dalam Bidang Pengangkutan Udara, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman) h.10. 10
Tim Penulis, Analisis Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Berkenaan Dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi Dalam Bidang Pengangkutan Udara, h.11. 11
Tim Penulis, Analisis Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Berkenaan Dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi Dalam Bidang Pengangkutan Udara, h.12.
26
kehilangan bagasi yang mereka titipkan, keterlambatan penerbangan dan lainlain.12 1. Pengertian umum Tentang Angkutan Udara Defenisi pengangkutan secara umum menurut bahasa arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut Istilah pengangkutan dapat disimpulkan yaitu sebagai suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain.13 Pesawat udara atau angkutan udara juga dapat diartikan sebagai alat yang ditempatkan dalam lingkungan uap sehubungan dengan kekuatan/daya yang dipengaruhi oleh udara dan dapat pula memperoleh gaya dari reaksi udara.14 Menurut H.M.N. Purwosutjipto mengatakan pengangkutan memiliki arti yaitu suatu perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan bang/oaring dari suatu tempat ke
12
Tim Penulis, Analisis Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Berkenaan Dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi Dalam Bidang Pengangkutan Udara, h.14. 13
Louis Adi Putra, “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara Negara,” Skripsi fakultas hokum, Universitas Hasanuddin Makasar 2013. h.17. 14
Wiwoho Soedjono, Perkembangan Hukum Transportasi Serta Pengaruh Dari KonvensiKonvensi Internasional, (Yogyakarta:Liberty), h.83.
27
tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pihak lainnya (pengirim, penerima, dan penumpang) mengikatkan dirinya untuk berkewajiban untuk membayar sejumlah biaya tertentu dalam penyelenggaraan pengengkutan tersebut.15 Menurut Subekti Pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.16 . Proses pengangkutan merupakan gerak dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri. Soegijatna
Tjakranegara
menjelaskan
bahwa
pengangkutan
adalah
memindahkan barang atau commodity of goods dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang- barangnya.17 Dalam ketentuan umum undang-undang No 1 tahun 2009 mengenai penerbangan dimuat pengertian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
15
Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Djambatan 1991),
16
R. Subekti. Hukum Perjanjian. PT Internasional. (Jakarta. 1985), h.1.
h.1.
17
Ahmad Zazili, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional,” Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang 2008. h. 33.
28
pengangkutan udara, baik menyangkut kegiatan pengangkutan, asministrasi, sarana prasarana, dan kualifikasi sumber daya manusia, dan lain-lain. Pengertian-pengertian dalam ketentuan umum memuat istilah-istilah yang berhubungan dengan pengangkutan udara, antara lain : a. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya b. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. c. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan d. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. e. Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia f. Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan. g. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga h. Pesawat Udara Sipil Asing adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing i. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi j. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. k. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran l. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
29
m. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. n. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya. o. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.18 Penjelasan undang-undang diatas mengenai istilah umum pengangkutan pesawat udara dan jenis-jenis angkutan pesawat dapat di lihat bahwa dalam pengangkutan udara banyak angkutan udara dan banyak jenis-jenis angkutan udara dan berbgai macam kegunaannya, berupa kegunaan keamanan Negara, kegunaan masyarakat dan kegunaan pejabat-pejabat di seluruh Negara, dan semua itu harus memiliki aturan aturan baik itu keamanan, tanggung jawab biaya dan keselamatan.
Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa angkutan memiliki tujuantujuan yang baik masyarakat tujuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 disebutkan tujuan dari angkutan, yaitu bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdayaguna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan 18
Lihat ketentuan umum Undang-Undang No 1 Tahun 2009 mengenai Penerbangan.
30
stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa.19 2. Sejarah Singkat Angkutan Udara Di Indonesia Pada awalnya pesawat udara/ angkutan udara itu untuk keamanan yakni pada tahun 1946, Tentara Republik Indonesia(TRI) udara di Yogyakarta telah membentuk Biro Rencana dan Kontruksi Pesawat Terbang. Mereka telah menciptakan pesawat WEL-X. WEL-X adalah pesawat zogling yang menggunakan mesin motor Harley Davidson. 1 Agustus 1954, pesawat mereka yang diberi nama Si Kumbang berhasil diterbangkan. Pada 16 Desember 1961, diresmikan lembaga Persiapan Industri Penerbangan untuk mengembangkan industri pesawat agar lebih maju lagi. Selanjutnya perkembangan semakin meningkat dalam meningkatkan pesawat udara di Indonesia, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie adalah pendiri PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara. Tahun 1976, IPTN mulai membuat helicopter MBO-105 yang bekerja sama dengan MMB Jerman Barat. Tanggal 22-30 Juni 1996, masyarakat dapat menyaksikan pergelaran akbar Indonesia Air Show `96. Kegiatan itu sangat membantu pasar industri kedirgantaraan dikawasan Asia-Pasifik. Setelah 15 tahun terakhir, pasar dunia penerbangan telah berubah. Para operator 19
penerbangan
memahami
kebutuhan
penumpang
dengan
Sri Ambar Wati, “Realisasi Tanggung Jawab Perdata pengangkutan Udara Terhadap Penerbangan Domestik Pada PT Garuda Indonesia(Persero),” (Skripsi sarjana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008),h.26.
31
mempertimbangkan menggunakan pesawat penumpang yang benar-benar bisa mengekonomiskan perjalan penumpang. Hal itu bisa terjadi jika kapasitas tempat duduk bertambah dengan pesawat penumpang besar bisa mengatasi biaya. Hal itu menyebabkan penggunaan pesawat jet kecil (kapasitas dibawah 130 penumpang) anjlok selama periode 1980-an. Selanjutnya perkembangan juga semakin berkembangan Si Elang Biru. Elang Biru adalah tim aerobatik angkatan udara republik Indonesia yang lahir tahun 1995. Tim ini lahir ketika Marsekel Rito Pambudi masih menjabat Kasau ingin TNI-AU mempunyai tim aerobatik seperti negara lain. Umumnya anggota tim aerobatik Elang Biru memiliki jam terbang minimal 1000 jam. Hubungan antara mereka dan pesawatnya tidak hanya mampu menghadirkan
adegan
yang mendebarkan,
tetapi
juga sebuah
seni
tampaknya muskal yaitu melukis di udara. Manuver dan tarian aerobatik mereka membuat orang-orang terhibur.20 Semakin tahun semakin berkembang secara pesat sehingga pemerintah membuat angkutan pesawat udara penerbangan nasional dikarenakan semakin pesatnya pertumbuhan transportasi di Indonesia, sehingga Pada tanggal 1 maret 1950 Garuda Indonesia beroperasi penuh dengan sejumlah pesawat yang diterima pemerintah Republik Indonesia mengudara dari perusahaan penerbangan KLM, yang terdiri dari 20 pesawat DC-3/C-47 dan delapan 20
http://www.scribd.com/doc/77426538/Sejarah-Singkat-Transportasi-Udara#scribd, akses Sabtu 4 april 2015, pukul 06.05 wib.
32
pesawat jenis PBY Catalina Amphibi.21 Inilah yang merupakan armada Garuda Indonesia Arways yang pertama, melayani jaringan penerbangan di dalam Negri. Penjelasan diatas menjelaskan beberapa tahapan pesawat udara di Indonesia dari pesawat udara untuk keamanan Negara sampai pada mengangkut penumpang bagi masyarakat Indonesia. 3. Dasar Hukum Pengangkutan Udara 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. 2. Peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan Indonesia 3. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2012 tentang Pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup Bandar Udara 4.
Peraturan pemerintah nomor 03 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
5. Keputusan Mentri Perhubungan Nomor 50 mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 39 (Civil Aviation Safety Regulation
Part
39)
Tentang
Perintah
Kelayak
Udaraan
(Airwothiness Directive).
21
Aripin Hutabarat, Padamu Negri Perjalanan Garuda Indonesia, Cet-1, (Jakarta: Ganesia PR, 1989), h.29.
33
Banyak
lagi
peraturan-peraturan
lainnya
yang
mengatur
tentang
penerbangan, akan tetapi peraturan diatas menjelaskan pokok-pokok penting dalam pesawat udara. B. Ketentuan-ketentuan Harga Tiket Penumpang Pesawat Udara 1. Tinjauan Umum Tentang Harga Dalam hidup ini selalu ada harga yang harus dibayar. Ungkapan itu pasti sering kita dengarkan dan diucapkan dalam berbagai kesempatan. Kebenaran ungkapan tersebut memang telah cukup terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa selalu ada harga atau biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan aktivitas. Menurut Charles W Lamb (2003, p506) Definisi Harga adalah “ Price that wich is given up in an exchange to a cquire a good or service”. Del I Hawkins dan Roger J Best (2004, p21) memberikan definisi harga adalah “Price is the amount of money one must pay to obtin the right to use the product”. Menurut Frank Bradly (2004, p221) definisi harga adalah “ Price is measure of expressed value or wanting, usually expressed in monetary exchange. Price is the element of marketing mix that serves to generate revenue, hence, the setting of price is a crucial decision for the organization Dari defenisi menerut para ahli dijelaskan di atas intinya harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produk. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang
34
memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (Produk, Promosi dan Distribusi) menyebabkan timbulnya biaya.22 Dalam ilmu ekonomi ada namanya harga keseimbangan, defenisi Harga Keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah dan konsumsi dan dijual. Permintaan sama dengan penawaran, jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi
kelebihan permintaan, ebab permintaan
akan
meningkat, dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya jika harga melebihi harga keseimbangan, terjadi
kelebihan penawaran. Jumlah penawaran
meningkat, jumlah permintaan menurun.23 Dalam teori penentuan harga juga dijelaskan dengan besarnya pendapatan juga tergantung atas kuantitas faktor produksi yang dipergunakan oleh perusahaan dan tingkat harga penggunaannya yang berlaku. Oleh karena itu ada hubungan fungsional antara tingkat harga dan kuantitas yang diberi penghargaan, maka penentuan kuantitas yang dipergunakan dapat diturunkan dari harganya.24 Harga berperan penting karena keputusan pilihan konsumen terhadap suatu
produk
berkaitan
langsung
dengan
tingkat
harga.
22
Masalah
http://dilihatya.com/2346/pengertian-jasa-menurut-para-ahli, akses 29 November pukul 20 45 wib. 23
Prathama Raharja dkk, Pengantar Ilmu Ekonomi, h.38.
24
Sudarsono, Pengantar Ekonomi Mikro,Cet Ke-8 (Jakarta: LP3ES 1995), h.384.
sabtu
35
penetapan harga produk bagi produsen adalah hal yang amat penting. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi tingkat kemampuan daya beli masyarakat dengan biaya modal produk serta tingkat keuntungan yang diharapkan. Kebijakan penetapan harga sangat penting, jika suatu harga produk sejenis yang ada di pasar, maka produk tersebut tidak laku di pasaran. Peran perusahaan dalam menentukan harga sangat diperlukan untuk menjaga kinerja perusahaan tersebut.25 Dalam menetapkan harga tiket pesawat udara di Indonesia memang pihak maskapai memiliki trik-trik masing-masing perusahaan seperti adanya promo yang dibuat, adanya paket beserta liburan serta fasilitas hotel dan beberapa trik yang dilakukan dalam menentukan harga tiket agar tiket laku, akan tetapi terkadang ada beberapa yang melanggar baik itu dalam menentukan harga terlalu tinggi, tiket promo yang sangat minim sekali harganya yang ditakutkan pada analisis-analisis pengamat dapat mengurangi tingkat pelayanan dan keselamatan dan yang lainnya. Hukum Indonesi ada beberapa peraturan yang harus diperbaharui dan pembaharuan ini merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pembangunan, konesksi radar dan pembangunan lainnya yang dapat meningkatkan
kinerja
angkutan
udara
dan
pembaharuan
itu
harus
dilaksanakan dengan cepat, terarah dan berencana. Semakin berkembang
25
M.Fuad dkk, Pengantar Bisnis, h.153.
36
pesat pembahuruan semakin banyak aktivitas penerbangan di Negara Indonesia dan perusahaan harus merancang bagaiman dalam menetapkan harga para calon penumpang berminat membeli tiket dengan harga yang di sajikan oleh perusahaan penerbangan 26 Penetapan harga merupakan salah satu stratergi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setingghitinginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan antara pelaku usaha, maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual, akan tetapi dapat didasarkan pada kualitas barang, pelayanan atau servise dan perusahaan berusaha dalam menetapkan harga memanfaatkan sumber daya yang seefesien mungkin.27 Perusahaan juga memerhatikan prilaku pasar yang menyangkut apakah dan bagaimanakah setiap perusahaan individu bersaing satu sama lain, stuktur pasar menyangkut jenis pasar tempat perusahaan beroprasi. Struktur mempengaruhi tingkat kekuatan yang dimiliki perusahaan-perusahaan individual untuk mempengaruhi variable pasar sepeti harga produk. Dalam struktur pasar yang dikenal sebagai persaingan sempurna, setiap perusahaan individu merupakan pengikut harga (price taker).28
26
E. Suherman, Hukum Udara Indonesia & Internasional, (Bandung: Alumni 1979), h.180.
27
Andi fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Kontex,(GTZ Gmbh: Printed In Indonesia 2009), h.91. 28
Richard G.Lipsey dkk,Pengantar Mikroekonomi,(Jakarta: Erlangga 1997), h.18.
37
Dari penjelasan di atas dalam menetapkan harga semua perusahaan memiliki tujuannya masing-masing dan pada umumnya tujuan perusahaan adalah bagaiman memaksimumkan laba, bukan memaksimumkan hasil produksinya. Akibat yang sering terjadi tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara
maksimum akan tetapi
menggunakannya pada tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Inilah yang sering dilakukan pihak-pihak perusahaan baik perusahaan pesawat udara maupun perusahaan-perusahaan lainnya.29 2. Sistematika Harga Dalam Pasar Dunia usaha dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang sebetulnya tidak menunjang penumbuhan sikap positif terhadap ide produktivitas dikalangan dunia usaha.Misalnya proteksi tarif impor. Mereka juga dimanja dengan harga jual yang relatif tinggi di pasar dalam Negri. Ini membuat mereka tidak siap dalam persaingan usaha Internasional.30 Dalam aspek pasar dan pemasaran sekurang-kurangnya harus melingkupi peluang pasar, langkah-langkah yang perlu dilakukan di samping kebijaksanaan yang diperlukan. Untuk pembahasan dalam peluang pasar perlu disajikan angka-angka permintaan dan penawaran di daerah pemasaran dari produk yang dihasilkan pada masa lalu dan membuat perkiraan perkembangan 29
Prathama Raharja dkk, Pengantar Ilmu Ekonomi (mikroekonomi & makroekonomi),(jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2008), h.24. 30
Mathias Aroef dkk. stategy siasat memicu produktivitas untuk memenangkan persaingan global.(Jakarta: Grand Thecno-economic). h.xIiX.
38
permintaan terhadap produk yang direncanakan di masa yang akan datang, selain itu dalam aspek pasar dan pemasaran harus diuraikan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pasar dan pemasaran seperti pesaing, kekuatan dan kelemahannya, serta menguraikan keunggulan-keunggulan dari usaha yang direncanakan, penentuan market space dan market share merupakan penentuan pasar yang didasarkan pada proyeksi permintaan dan penawaran. Dalam kebijakan pemasaran juga ditentukan harga pokok produk yang dihasilkan yang dihitung berdasar biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik , selain itu dalam aspek pasar dan pemasarn perlu diuraikan mengenai cara pendistribusian produk, promosi, pengangkutan, penjualan, pergudangan, sistem pembayaran dan lain lain. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam dunia usaha. Pada kondisi usaha seperti sekarang ini, pemasaran merupakan pendorong untuk meningkatkan penjualan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pengetahuan mengenai pemasaran menjadi penting bagi perusahaan pada saat dihadapkan pada beberapa permasalahan, seperti menurunnya pendapatan perusahaan yang disebabkan oleh menurunnya daya beli konsumen terhadap suatu produk sehingga mengakabatkan melambatnya pertumbuhan perusahaan.31
31
. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1233/3/manajemen-arlina%20lbs3.pdf.txt akses sabtu 10 januari 2015 pukul 11.30 wib.
39
Dalam
pemasaram
pasar
modal
merupakan
tempat
kegiatan
perusahaan mencari dana untuk membiayai kegiatan usahanya, bisa katakan pasar modal merupakan investor yang dimiliki sebuah perusahaan dan kemudahan seperti ini membantu terciptanya aset yang likuid.32 Selain itu, pasar modal juga merupakan suatu usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung dengan cara menanamkan dana ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Pembahasan di atas fungsinya dapat dikaitkan dengan fungsi pasar modal yakni sebagai sarana pembentukan modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan suatu perusahaan/emiten. Dengan demikian pasar modal merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan pembangunan nasional pada umumnya dan emiten pada khususnya di luar sumber-sumber yang umum dikenal, seperti tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, kredit perbankan dan bantuan luar negeri darisini perusaan dapat menjalankan sistematika harga dalam pasar dan perusahaan dapat memiliki beberapa alternative dalam mengembangkan pasar. 3. Dasar Hukum Penetapan Harga Pesawat Udara a. Keputusan Kementrian Perhubungan No. KM 36/2005 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara.
32
Pandji anograhadkk, Pengantar pasar modal, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA), h.15.
40
b. Keputusan Mentri Perhubungan No 59 tahun 2014 mengenai perubahan atas peraturan Mentri perhubungan Nomor PM, 51 tahun 2014 tentang mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan Tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negri. c. Keputusan yang telah ditetapkan bahwa dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM : 2 tahun 2014
tentang berdasarkan biaya
tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam Negri. d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.33 C. Penetapan Harga Tiket Penumpang Pesawat Udara Menurut UndangUndang Dalam menetapkan harga banyak tahap-tahap yang dilakukan dalam perusahaan, sama halnya dengan penetapan harga perusahaan-perusahaan lainnya tidak hanya perusahaan penerbangan saja, dapat dilihat dalam penetapan harga di pasar monopoli, di sini ada beberapa penetapan yang ditetapkan, salah satunya yakni menurut teori monopoli yang mungkin paling
33
Peraturan-peraturan mentri tentang penetapan pesawat udara dalam menetapkan tarif.
41
sederhana keseluruhan industri sepenuhn ya dipasok oleh satu perusahaan, yang menetapkan satu harga untuk produknya.34 Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 mengenai angkutan udara yang menjelaskan bagian ke empat mengenai tarif pada pasal 26 dan 27 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: Pasal 26 ayat (1) Tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kargo. Kemudian ayat (2) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas golongan tarif pelayanan kelas ekonomi dan non-ekonomi. Dan ayat (3) Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan komponen: a. Tarif jarak; b. Pajak; c. Iuran wajib asuransi; dan d. Biaya tuslah/tambahan (surcharge). Selanjutnya pada pasal 27 menjelaskan sanksi tarif yang dijelaskan di atas yakni pada pasal 27 ayat (5) mengatakan bahwasanya Badan usaha angkutan udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai tarif batas atas dikenakan sanksi administratif berupa sanksi
34
Richard G.Lipsey dkk,Pengantar Mikroekonomi,(Jakarta: Erlangga 1997), h.36.
42
peringatan dan/atau pencabutan izin rute penerbangan. Tugas ini diwenangkan kepada bagian mentri perhubungan.35 Mengenai Tiket pesawat udara selama ini memang masih banyak yang kurang memahami tentang hal-hal yang menjadi hak kita,
sebagai
penumpang pesawat terbang, setelah membeli tiket pesawat. Berbagai permasalahan yang kemudian muncul terutama saat setelah terjadinya kecelakaan pesawat terbang. Para keluarga yang ditinggalkan akan menghadapi banyak permasalahan dan mereka kurang paham apa-apa saja yang menjadi hak mereka yang menjadi ahli waris. Keterjadian juga sering otot-ototan mengenai delay, mengenai keterlambatan penerbangan.36 Permasalahan-permasalahan mengenai harga tiket penumpang pesawat udara memiliki inti yang bermaksud para penumpang memang harus teliti terhadap harga tiket, calo dan lain lain, agar masing-masing memperhatikan keamanan harga ketika hendak menaiki pesawat udara dan kita harus mengerti undang-undang yang mengatur mengenai pesawat udara, ketika kewaspadaan penumpang pesawat udara terhadap aturan maka penyimpangan yang dilakukan pesawat jarang terjadi.
35
Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 2009 mengenai penerbangan, sebagaimana bagian keempat menjelaskan mengenai tarif. 36
Chappy Hakim, Berdaulat Di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional, cet-1 (Jakarta: Buku Kompas 2010), h.255.
43
Berikut Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai mekanisme penetapan harga tiket pesawat udara khususnya penetapan udara di indonesia untuk penerbangan domestik (nasional). Sebagai berikut: 1. Dalam Keputusan Kementrian Perhubungan No. KM 36/2005 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara, diatur bahwa biaya operasi rata-rata angkutan udara per-penumpang per-KM Rp.376,00,- atau Rp. 338.386,00,- per-jam per-penumpang. Angka itu memang sekisar referensi bagi pemerintah untuk mengetahui seberapa jauh maskapai penerbangan tersebut menetapkan tarif rendah akan tetapi tanpa mengurangi biaya keselamatan.37 2. Keputusan yang telah ditetapkan bahwa dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM : 2 tahun 2014
tentang berdasarkan biaya
tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam Negri menetapkan bahwa dalam beberapa pasal di bawah ini : (1) Biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi adalah biaya yang dikeluarkan oleh badan usaha angkutan udara di luar perhitungan penetapan tarif jarak dan dibebankan kepada penumpang. (2) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan atas biaya tambahan untuk angkutan udara yang menyangkut pesawat udara jenis jet dan propeller. (3) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sama untuk semua kelompok pelayanan yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara. 37
Lihat Keputusan Kementrian Perhubungan No. KM 36/2005 tentang Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara.
44
(4) Pemberlakuan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara.38 3. Selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) : Tarif batas atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga ber-Jadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak pertambahan nilai, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/ tambahan (surcharge).39
38
lihat Keputusan yang telah ditetapkan bahwa dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM : 2 tahun 2014 tentang berdasarkan biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam Negri. 39
Lihat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
BAB III PERATURAN HARGA TIKET PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA UNTUK PENERBANGAN DOMESTIK
A. Profil Garuda Indonesia 1. Sejarah Singkat Garuda Indonesia Sebelum Indonesia merdeka pesawat produk Garuda Indonesia sudah lahir akan tetapi karena permasalahan dengan negara belanda yang menjajah kita pesawat ini tidak bisa dinikmati Indonesia karena kurangnya dana dalam membeli pesawat Garuda Indonesia, setelah diploklamirkan kemerdekaan 1945 Indonesia memerlukan pertahanan yang kuat agar tidak terjadinya serangan balik yang dilakukan Belanda, nama Garuda Indonesia Pesawat pertama mereka bernama Seulawah atau Gunung Emas.1 Pada tanggal 26 Januari 1949 Garuda Indonesia dianggap sebagai hari jadi maskapai penerbangan ini. Saat itu nama maskapai ini adalah Indonesian Airways. dana untuk membeli pesawat ini didapatkan dari sumbangan masyarakat Aceh, pesawat tersebut dibeli seharga 120,000 dolar malaya yang sama dengan 20 kg emas. Maskapai ini tetap mendukung Indonesia sampai revolusi terhadap Belanda berakhir. 2
1
Aripin Hutabarat, Padamu Negri Perjalanan Garuda Indonesia, Cet-1, (Jakarta: Ganesia PR, 1989), h.26. 2
Aripin Hutabarat, Padamu Negri Perjalanan Garuda Indonesia, h.27.
45
46
Adapun perusahaan penerbangan dengan nama Garuda Indonesia Airways, dinyatakan didirikan bersamaan dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Secara resmi, perusahaan dengan nama tersebut dinyatakan didirikan sejak 31 maret 1950, pada tahap mana dinyatakan sebagai perusahaan patungan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan penerbangan Belanda bernama KLM. Nama Garuda Indonesia Airways N.V. diberikan sendiri oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada saat berlangsungnya perundingan pendirian perusahaan patungan tersebut. Penerbangan pesawat Garuda Indonesia Arways terjadi ketika rombongan pimpinan negara melakukan perpindahan ibu kota Republik Indonesia yang lama Yogyakarta, ke ibukota yang baru, Jakarta, pada tanggal 28 Desember 1949. 3 Pada tanggal 1 maret 1950 Garuda Indonesia Airways baru dapat beroperasi penuh dengan sejumlah pesawat yang diterima pemerintah Republik Indonesia mengudara dari perusahaan penerbangan KLM, yang terdiri dari 20 pesawat DC-3/C-47 dan delapan pesawat jenis PBY Catalina Amphibi. Inilah yang merupakan armada Garuda Indonesia Arways yang pertama, melayani jaringan penerbangan di dalam Negri. 4 Pemerintah Burma (Myamar) banyak menolong Pesawat Garuda Indonesia pada masa awal. Oleh karena itu, pada saat diresmikan sebagai 3
Aripin Hutabarat, Padamu Negri Perjalanan Garuda Indonesia, h.28.
4
Aripin Hutabarat, Padamu Negri Perjalanan Garuda Indonesia, h.29.
47
perusahaan pada 31 Maret 1950, Garuda menyumbangkan Pemerintah Burma sebuah pesawat DC-3. 5 Pada 1953, Garuda Indonesia memiliki 46 pesawat, tetapi pada 1955 pesawat Catalina mereka harus pensiun. Tahun 1956 mereka membuat jalur penerbangan pertama ke Mekkah. Tahun 1960-an adalah saat kemajuan pesat. Tahun 1965 Garuda mendapat dua pesawat baru yaitu pesawat jet Convair 990 dan pesawat turboprop Lockheed L-118 Electra. Pada tahun 1961 dibuka jalur menuju Bandara Internasional Kai Tak di Hong Kong dan tahun 1965 tibalah era jet, dengan DC-8 mereka membuat jalur penerbangan ke Bandara Schiphol di Haarlemmeer, Belanda, Eropa.6 Tahun 1970-an Garuda mengambil perangkat DC-9 dan juga Pesawat Jet kecil Fokker F28 saat itu Garuda memiliki 36 pesawat F28 dan merupakan operator pesawat terbesar di dunia untuk jenis pesawat tersebut, sementara pada 1980-an mengadopsi perangkat dari Airbus, seperti A300. Dan juga Boeing 737, juga McDonnell Douglas MD-11.7 Penerbangan Garuda dirayakan setiap tanggal 26 januari . Seperti hari perayaan tanggal lahir. Penetapan tanggal itu memeang unik karena melalui
5
Aripin Hutabarat, Padamu Negri Perjalanan Garuda Indonesia, h.30.
6
Asvi Warman Adam, Menguak Misteri Sejarah, (Jakarta: Buku Kompas 2010), h.214.
7
Asvi Warman Adam, Menguak Misteri Sejarah, tentang Garuda mengambil perangkat DC-9 dan juga Pesawat Jet kecil Fokker F28 h.214
48
surat Hibah. Biasanya perhibahan itu menyangkut aset atau harta warisan.akan tetapi dalam kasus ini yang dihibahkan adalah mengenai tanggal lahir. Kepala staf angkutan udara Ashadi Tjahjadi menghibahkan hari lahir Garuda Indonesian Arways kepada Wieweko pimpinan Garuda Indonesian Arways tanggal 26 januari 1979. 8 Surat hibah itu diketik rangkap 6 (tidak dicantumkan distribusi kepada siapa saja) pada kertas dinas berlogo TNI AU dengan saksi Nugroho Notosusanto, Kepala Pusat Sejarah ABRI, namun tidak dilengkapi dengan nomor registrasi dan cap jabatan KASAU. Dengan kata lain, surat ini tidak tercatat dengan surat yang pernah dikeluarkan TNI AU melainkan dapat dianggap sebagai surat pribadi Ashadi Tjahjadi yang kebetulan memakai surat kertas dinas.9 Pada tahun 1990-an, Garuda mengalami beberapa musibah, dan maskapai ini mengalami periode ekonomi sulit. Tetapi, dalam tahun 2000-an ini maskapai ini telah dapat mengatasi masalah-masalah di atas dan dalam keadaan ekonomi yang bagus.10 Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia, garuda adalah nama burung tungga Dewa Wisnu dalam legenda pewayangan. 8
Asvi Warman Adam, Menguak Misteri Sejarah, h.214.
9
Asvi Warman Adam, Menguak Misteri Sejarah, h.215.
10
“Sejarah dan asal mula nama Garuda, Kategori: Maskapai penerbangan di Indonesia”, Dari Wikipedia Indonesia, 4 November 2006, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia, diakses 20 januari 2015 pukul 20.00 wib.
49
Pada tahun 2007 maskapai ini bersama dengan maskapai Indonesia lainnya, dilarang terbang menuju Eropa karena kejadian yang menimpa Garuda Indonesia Penerbangan 200. Setahun kemudian, maskapai ini menerima sertifikasi
IATA
Operational
Safety
Audit
(IOSA)
dari IATA yang
menunjukkan Garuda Indonesia telah memenuhi standar keselamatan penerbangan Internasional. Pada 1 Juni 2010, Garuda Indonesia melakukan pembukaan kembali rute Amsterdam yang di tutup pada tahun 2004 dengan pesawat Airbus A330-200 dengan kapasitas sebanyak 222 penumpang dengan perhentian di Dubai, Uni Emirat Arab. Hal ini menunjukkan Garuda Indonesia mulai tertarik dalam membuka rute ke Eropa. Pada tahun 2010, Garuda mendapatkan penghargaan dari Skytrax yaitu "World's Most Improved Airline" atas langkah Garuda yang dipimpin oleh Emirsyah Satar dalam merombak maskapai nasional tersebut. Pada tahun 2013, Garuda Indonesia mendapat penghargaan dari Skytrax yaitu "World Best Economy Class" dan "World Best Economy Class Seat".11 Pada tanggal 5 Maret 2014 Garuda Indonesia bergabung dengan aliansi Sky Team sebagai anggota yang ke-20 dan berlangsung di Denpasar / Bali. Garuda telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Liverpool FC Inggris dan kini merupakan sponsor global untuk Liverpool FC. Pada tanggal 30 Mei 2014, Garuda Indonesia melayani rute ke Amsterdam dengan nonstop menggunakan Boeing 777-300ER yang memiliki kabin terbaru dari semua 11
http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia, diakses 20 januari 2015 pukul 20.00 wib.
50
armada. Pada tanggal 8 September 2014, Garuda Indonesia membuka kembali rute Eropa kedua mereka yaitu London dengan armada yang sempat digunakan untuk menerbangi rute nonstop menuju Belanda.12 Begitulaah penjelasan secara singkat mengenai sejarah asal pesawat Garuda Indonesia yang banyak memiliki cerita karena memang di Indonesia pesawat Garuda Indonesia adalah awal transportasi baik bagi para pemerintah dan berkembang terus menerus sehingga Garuda Indonesia bisa dinikmati masyarakat Indonesia. 2. Dasar Hukum Pesawat Garuda Indonesia Peraturan IATA Operational Safety Audit (IOSA) mengatur standar kelayakan keselamatan penerbangan internasional, pesawat Garuda Indonesia telah memenuhi standar keselamatan penerbangan Internasional. Peraturan Ordonansi Pengangkutan Udara (Stbl.1939 Nomor 100) peraturan ini diperuntukkan bagi angkutan Udara Domestik, dalam aturan ini nmenjelaskan bagaimana prasyarat yang harus dilakukan maskapai pesawat udara dalam mengangkut penumpang tujuan domestik.13 Konvensi Chiciago 1944 pasal 17 dan 19 yang mengatur kewajiban perihal Pendaftaran dan Pemindahan dari Register (publik) dalam Pesawat udara .14
12
. http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia akses, Selasa 13 januari 2015, pukul 12.20
wib. 13
Basoeki Moeljomihardjo, Hukum Udara Nasional Suatu pengantar,(jakarta: LPMG-ATG Trisakti 2006), h.1.
51
Undang-undang penerbangan 1958 nomor 83 undang-undang ini menjelaskan aturan konsep kepemilikan pesawat udara yang dipersyaratkan pada pesawat udara.15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Peraturan BUMN ini menjelaskan peraturan mengenai perseroan, karena garuda indonesia pada awalnya pemerintah turut serta dalam mengembangkannya.16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Aturan ini lebih memperjelas mengenai perusahaaan-perusahaan di Indonesia baik itu pendiriannya, pelaksanaannya dan kemajuaannya yang diatur oleh pemerintah.17 Beberapa aturan di atas terlihat jelas bahwa hukum mengenai pesawat udara, syarat pendiriannya dan beberapa aturan dalam pendirian pesawat khususnya di Negara Indonesia, dan Pesawat Garuda Indonesia sebagian besar sudah memiliki persyaratan di atas, dikarenakan dia sudah lama beroperasi di Indonesia dan dijelaskan juga pada era-soekarno pesawat sudah layak pakai untuk mengangkut penumpang
14
Mieke Komar Kantaatnadja, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau Dari Hukum Udara, Cet-1 (Bandung: PT Alumni 1989), h.61. 15
Mieke Komar Kantaatnadja, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau Dari Hukum Udara, h.83. 16
17
Lihat undang-undang No:19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lihat undang-undang No:40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
53
bertahan hingga sekarang ini. Dari berbagai pengalaman yang telah dilewati oleh PT. Garuda Indonesia, telah banyak melakukan perbaikan untuk mencapai steuktur organisasi yang efektif dan efisien demi kelancaran jalannya perusahaan. 19 PT. Garuda Indonesia menggunakan bentuk organisasi garis dan staff. Hal ini disebabkan Garuda Indonesia sebagai perusahaan angkutan udara sangatlah membutuhkan pemimpin dan karyawan yang terampil dan berdedikasi tinggi dalam tugas pada perusahaan tersebut, pimpinan memberikan perintah yang bersifat komando, dalam hal ini bawahan dapat mengerti dan melaksanakan perintah tersebut.20 Setelah dicapai kemajuan-kemajuan dalam pembuatan pesawat udara, perkembangan pemanfaatannya menempati dua arah utama, pertama untuk tujuan militer dan kedua untuk tujuan komersial, dalam kegiatan penerbangan untuk tujuan komersial mulai dilaksanakan dan mulailah didirikan perusahaan-perusahaan penerbangan.21 Perlu dikemukakan bahwa sejak lahir kegiatan penerbangan dan angkutan udara mempunya sifat internasional yang menonjol, baik dari aspek ekonomis-komersial maupun aspek pengaturannya. Republik Indonesia 19
https://www.google.com/search?q=struktur+organisasi+garuda+indonesia+airlines+doc, tentang Sejarah Pesawat Garuda Indonesia akses, 22 januari 2015, pukul 08.00 wib. 20
https://www.google.com/search?q=struktur+organisasi+garuda+indonesia+airlines+doc akses, 22 januari 2015, pukul 09.15.00 wib. 21
https://www.google.com/search?q=struktur+organisasi+garuda+indonesia+airlines+doc akses, 22 januari 2015, pukul 09.59 wib.
54
mendirikanm Garuda Indonesia Arways N.V. Dalam tahun 1950. (dengan akta notaris Kadiman pada tanggal 30 Maret 1950) dengan modal campuran RI dan KLM.22 Dalam tahun 1945 saham-saham KLM dalam Garuda Indonesia Airways diambil alih oleh RI, dan Garuda Indonesia Airways menjadi PT sampai tahun 1960 ketika berdasarkan PP No.2 tahun 1960, Garuda Indonesia Arways menjadi sebuah Perusahaan Negara (PN).23 B. Penerapan Harga Tiket Pesawat Udara di Indonesia. 1. Pengertian Harga Tiket Pesawat Udara Dalam
semua
undang-undang
pengangkutan
dipakai
istilah
penumpang untuk pengangkutan orang tetapi rumusan mengenai penumpang secara umum tidak diatur. Dalam Undang-Undang Penerbangan juga tidak dijumpai rumusan pasal mengenai pengguna jasa. Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut. Dalam perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status yaitu sebagai subyek karena dia adalah pihak dalam perjanjian, dan sebagai obyek karena dia adalah muatan yang diangkut. Sebagai pihak dalam perjanjian
22
Suwardi, Karya Ilmiah Tentang Penentuan Tanggung Jawab Pengangkut Yang Terikat Dalam Kerjasama Pengangkutan Udara Internasional, (Jakarta : Atas Kerjasama Dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 1991), h.09. 23
Suwardi, Karya Ilmiah Tentang Penentuan Tanggung Jawab Pengangkut Yang Terikat Dalam Kerjasama Pengangkutan Udara Internasional, h.10.
55
pengangkutan, penumpang harus mampu melakukan perbuatan hukum atau mampu membuat perjanjian.24 Definisi penumpang adalah seorang yang diangkut dengan pesawat terbang
berdasarkan
suatu
persetujuan
pengangkutan
udara.
Dalam
melaksanakan kegiatan pengangkutan penumpang, perusahaan penerbangan mengadakan perjanjian lebih dahulu kepada penumpang, yaitu dalam bentuk tiket. Penumpang yang akan menggunakan jasa angkutan udara wajib memiliki tiket. Apabila penumpang telah memiliki tiket untuk sebuah perjalanan, maka kedua pihak telah terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan pelaksanaan penerbangan dapat dilakukan.25 Ordonansi Pengangkutan Udara Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkut udara wajib memberikan kepada para penumpang karcis bepergian yang bertujuan untuk memastikan data penumpang dan bukti penumpang sebagaimana yang harus memuat : a. Tempat dan tanggal pemberian; b. Tempat-tempat bertolak dan yang dituju;
24
Muhammad Abdulkadir. Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1998), h.51. 25
E , Suherman. Tanggung Djawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia, (Bandung: Eresco. 1962), h.311.
56
c. Pendaratan antara yang mungkin diadakan, dengan ketentuan bahwa pengangkut udara dapat mengadakan perubahan bila dipandang perlu, berdasarkan haknya untuk berbuat demikian; d. Nama dan alamat pengangkut udara atau para pengangkut udara; e. Pemberitahuan tentang berlakunya ketentuan yang dibuat atas dasar peraturan ini atau perjanjian Warsawa tentang pertanggungan jawab.26 Dalam praktik perjanjian pengangkutan udara, nama penumpang justru harus dicantumkan dalam tiket penumpang. Pencantuman nama penumpang perlu ditulis karena penumpang tersebut adalah pihak dalam perjanjian dan untuk kepastian dalam angkutan udara (Abdulkadir Muhammad, 1998: 103).27 Berbicara mengenai penumpang dan tiket maka yang di butuhkan prasyarat agar semuanya berjalan yakni harga tiket, harga tiket pesawat udara sama halnya dengan berbicara mengenai transportasi lainnya, hanya letak perbedaannya yakni pada umumnya lebih mahal harga tiket pesawat dikarenakan kinerja pesawat lebih cepat tiba di tujuan, baik dalam negri maupun luar negri dan interior dalam pesawat lebih mewah daripada pesawat udara yang lebih murah.28
26
Basoeki Moeljomiharjo, Hukum Udara Nasional Suatu Pengantar, h.57.
27
Basoeki Moeljomiharjo, Hukum Udara Nasional Suatu Pengantar, dari Abdul Kadir Muhammad 1998, h.103. 28
Bambang Susanto,Transportasi & Investasi Tantangan Dan Persefektif Multidimensi, (Jakarta: Buku Kompas 2013), h.291.
57
Harga tiket pesawat udara adalah Suatu jumlah atau nominal yang harus ditebus bagi pemakai jasa pesawat/ penumpang pesawat udara agar dapat menggunakan transportasi udara ini ke tujuan yang kita inginkan.29 2. Penetapan Harga Tiket Pesawat Garuda Indonesia Dalam menetapkan harga tiket pesawat harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan harus senantiasa dilihat dalam hubungannya dengan strategi pemasaran. Harga berinteraksi dengan seluruh elemen lainnya dalam bauran pemasaran untuk menentukan efektivitas dari setiap elemen dan keseluruhan elemen. Tujuan yang menuntun strategi penetapan harga haruslah merupakan bagian dari tujuan yang menuntun strategi pemasaran secara keseluruhan. Oleh karena itu tidaklah benar bila harga dipandang sebagai elemen yang mandiri dari bauran pemasaran, karena harga itu sendiri adalah elemen sentral dalam bauran pemasaran.30 PT. Garuda Indonesia dalam melakukan pengangkutan penumpang mengeluarkan 2 jenis tiket yaitu : a. Tiket Konvensional atau Paper Ticket Tiket Konvensional
atau
Paper
Ticket
adalah
tanda
bukti
perjanjian
pengangkutan antara pengangkut dengan penumpang yang berwujud
29
Bambang Susanto,Transportasi & Investasi Tantangan Dan Persefektif Multidimensi,
h.296. 30
Sri Ambar Wati, “Realisasi Tanggung Jawab Perdata pengangkutan Udara Terhadap Penerbangan Domestik Pada PT Garuda Indonesia(Persero),” (Skripsi sarjana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), h.66.
58
kertas yang diberikan kepada penumpang. Pemesanan dan pembayaran tiket konvensional dilakukan di agen perjalanan atau di kantor-kantor Garuda Indonesia. b. Electronic Ticketing (E-Tiketing) Electronic
Ticketing
(E-Tiketing)
adalah
tanda
bukti
perjanjian
pengangkutan antara pengangkut dengan penumpang, dimana penumpang tidak memegang tiket kertas tetapi suatu slip ITR (Itinerary Receipt) yaitu tanda terima rincian perjalanan. E-Ticketing merupakan tiket elektronik penerbangan
yang dokumennya tercatat
dalam database Garuda
Indonesia.31 Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang dijual. Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya, karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh karena itu penetapan harga mempengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan penting dalam setiap perusahaan.32
31
Sri Ambar Wati, “Realisasi Tanggung Jawab Perdata pengangkutan Udara Terhadap Penerbangan Domestik Pada PT Garuda Indonesia(Persero),” (Skripsi sarjana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), h.66. 32
Marsudi Djojodipuro, Teori Harga, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Uneversitas Indonesia, 1991), h.141.
59
Sementara itu dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai (value) dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan dengan harga. Dengan demikian pada tingkat harga tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Seringkali pula dalam penentuan nilai suatu barang atau jasa, konsumen membandingkan kemampuan suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan barang atau jasa substitusi.33 Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Peranan alokasi dari harga adalah fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya, fungsi harga bisa dikatakan sebagi lambang kekuatan. Bila permintaan akan melonjak maka harganyapun turut melonjak, dan sebaliknya bila permintaan itu turun maka harga juga turun, tergantung bagaimana punya peluang untuk memilih situasi.34 Dengan demikian adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada berbagai jenis
33
34
.Marsudi Djojodipuro, Teori Harga, h.141.
Jhon Winkler, Perang Harga Strategi Menghadapi Persaingan Harga, (Semarang: Dahara Prize), h.19.
60
barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. Strategi penetapan harga menjadikan tantangan yang semakin meningkat untuk banyak perusahaan, karena deregulasi, informasi dari pembeli, persaingan global yang ketat, pertumbuhan pasar yang lambat dan peluang perusahaan untuk meningkatkan posisi pasarnya. Harga berdampak pada kinerja keuangan dan berpengaruh penting pada nilai penempatan posisi merek di benak pelanggan. Harga juga memungkinkan menjadi sebuah perwakilan
dari
ukuran
kualitas
produk
manakala
pelanggan
sulit
mengevaluasi produk yang kompleks.35 Proses penetapan harga jual suatu produk, perusahaan hendaknya mengikuti prosedur yang terdiri dari enam langkah pokok, yaitu memilih sasaran harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis pesaing, memilih metode harga dan memilih harga akhir.36 Peranan perusahaan dalam proses penetapan harga jual barangnya sangatlah berbeda-beda, tergantung daripada bentuk pasar yang dihadapinya. Ada tiga bentuk penetapan harga jual, yakni : a. Penetapan Harga jual oleh pasar (Market pricing) Dalam bentuk penetapan harga jual ini, penjual tidak dapat mengkontrol sama sekali harga yang dilempar di pasaran. Harga di sini betul-betul 35
.Marsudi Djojodipuro, Teori Harga, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Uneversitas Indonesia, 1991), h.141. 36
Soemarso, Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, Cet-1, (jakarta: RINEKA CIPTA 1990), h.13.
61
ditetapkan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam keadaan seperti ini, penjual tidak bisa menetapkan harga jualnya. b. Penetapan Harga jual oleh pemerintah (Government controlled pricing). Dalam beberapa hal, pemerintah berwenang untuk menetapkan harga barang/jasa, terutama untuk barang/jasa yang menyangkut kepentingan umum. Perusahaan/penjual yang bergerak dalam eksploitasi barang/jasa tersebut di atas tidak dapat menetapkan harga jual barang/jasanya. c. Penetapan harga jual yang dapat dikontrol oleh perusahaan (Administrated or business controlled pricing).37 Pada situasi ini, harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga, dan pembeli boleh memilih. “membeli atau tidak”. Harga ditetapkan oleh keputusan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan, walaupun faktor-faktor mekanisme penawaran dan permintaan, serta peraturan-peraturan pemerintah tetap diperhatikan. Sampai beberapa jauh perusahaan dapat menetapkan harga, tergantung pada tingkat diferensiasi produk, besar perusahaan dan persaingan.38 Sardjono IN menulis karya ilmiah yang berjudul “Peranan strategi harga dalam kegiataan harga dalam kegiatan pemasaran” menulis antara lain bahwa faktor yang perlu diperhatikan oleh pengusaha dalam melakukan strategi penetapan harga adalah: a. Penilaian subyektif oleh konsumen atas barang/jasa tersebut b. Harga pokok daripada barang/jasa c. Strategi harga oleh perusahaan-perusahaan saingan
37
Soemarso, Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga jual, h.13.
38
Soemarso , Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, h.14.
62
d. Pengaturan oleh pemerintah. 39 Apabila diteliti dari faktor-faktor diatas merupakan akibat empat pihak yang berhubungan dengan masalah penetapan harga, pihak-pihak itu yakni Perusahaan
itu
sendiri,
Konsumen/pembeli,
Perusahaan
saigan
dan
Pemerintah.40 Dari teori-teori diatas bahwasanya dalam menetapkan harga setiap perusahaaan memiliki berberapa cara dalam menetapkan harga tiket maskapai penerbangan perusahaan mereka, karena harga merupakan elemen penting dalam memajukan perusahaan, jikalau dalam menetapkan harga mereka salah sehingga dapat mengakibatkan kerugian, setiap perusahaan harus jeli dalam menetapkan harga agar perusahaan mendapatkan keuntungan. C. Strategi Dan Kebijakan Dalam Menetapan Kenaikan Harga Tiket Pesawat Udara Maskapai Garuda Indonesia Pada Waktu Liburan. Dalam menetapkan Harga Strategi yang mereka lakukan pada hari-hari besar seperti idul fitri, natal, tahun baru dan hari besar lainnya karena banyak permintaan pada waktu lebaran maka mereka akan menetapkan harga yang sangat tinggi pada waktu lebaran, natal dan hari besar lainnya, pada waktu inilah para
39
Soemarso , Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, h.16.
40
Soemarso , Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, h.16.
63
konsumen tidak segan-segan dan mau tak mau membeli dengan harga yang tinggi.41 Biaya produksi yang tinggi bukan merupakan senjata yang benar-benar ampuh untuk menaikkan harga. Kesemuanya tergantung dari alam dan pemerintah akan jenis produksi tersebut, bila pasaran memperlihat tanda-tanda ramai, itulah saat terbaik dalam menentukan naiknya harga.42 Strategi yang lebih condong mereka lakukan Strategi yang dijelaskan diatas, namun ada banyak strategi dan prinsip-prinsip lagi yang ditetapkan oleh maskapai Garuda Indonesia dalam menaikkan harga disaat liburan, seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Hari Natal dan liburan lainnya. Biasanya bila para pengusaha sudah mulai menaikan harga. Mereka jadi, kurang sensitif lagi akan posisi konsumen. Dan yang ada dalam benak mereka adalah keuntungan. Dari sinilah terkadang harga itu sangat naik berlipat-lipat ganda, baik itu pihak maskapai, agen perusahaan penerbangan (trevel-trevel), bahkan calo-calo yang menjual tiket pesawat.43 Ketatnya persaingan Udara di Indonesia tidak menyurutkan investasi dari maskapai itu sendiri untuk berekspansi, tergantung bagaimana prinsip-prinsip yang mereka lakukan dalam menentukan harganya masing-masing.44
41
Jhon Winkler, Perang Harga Strategi Menghadapi Persaingan Harga, h.86.
42
Jhon Winkler, Perang Harga Strategi Menghadapi Persaingan Harga, h.87.
43
Jhon Winkler, Perang Harga Strategi Menghadapi Persaingan Harga, h.88.
64
Setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang jasa maupun nonjasa, dalam melakukan kegiatan
bisnis memerlukan strategi yang mampu
menempatkan perusahaan pada posisi yang terbaik, mampu bersaing serta terus berkembang dengan mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang dimiliki. Perusahaan jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan nonjasa. Pemasaran jasa penerbangan merupakan suatu proses penyesuaian antara permintaan penumpang pada saat ini, permintaan potensial, permintaan masa depan, dan penawaran dari suatu maskapai penerbangan.45 Pihak Garuda Indonesia melakukan cabang untuk masyarakat menegah dan pihak Garuda Indonesia akhirnya melepas Citilink pada juli 2012, maskapai yang melayani kelas tarif rendah, dan banyak lagi pesawat yang dibeli oleh garuda Indonesia, seperti 18 peawat Bombardier CRJ 1000 NexGen senilai 1,32 Miliar Dollar AS, hal ini mereka lakukan untuk memperkuat posisi mereka di pasar regional dan domestik.46 Setelah membuka memperlebar dunia bisnis dan mempertahankan kinerja perusahaan
Garuda
Indonesia
memerlukan
kebijakan-kebijakan
dalam
menerapkan harga, karena kebijakan menetapkan harga sangan penting agar dapat
44
Bambang Susanto, Transportasi & Investasi Tantangan Dan Persefektif Multidimensi,
45
http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/603/588 akses, 23 januari 2015, pukul
h.300.
05.30 wib. 46
h.301.
Bambang Susanto, Transportasi & Investasi Tantangan Dan Persefektif Multidimensi,
65
menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Untuk itu Joel Dean mengemukakan pra syarat-prasyarat untuk kebijaksanaan harga yang baik yaitu: 1. Kebijaksanaan harga harus ditujukan untuk memaksimalkan laba (Sic) bagi seluruh barang, yaitu dengan menciptakan kombinasi penjualan yang paling menguntungkan. 2. Kebijaksanaan harga harus ditujukan untuk kesejahteraan perusahaan dalam jangka panjang.47 3. Kebijaksanaan harga harus mencakup usaha-usaha untuk menanggulangi situasi persaingan yang berbeda dengan anggapan semula. 4. Kebijaksanaan harga harus cukup fleksibel untuk berjaga-jaga terhadap perubahan situasi ekonomi dari berbagai langganan. 5. Perlu disediakan cara sistematis dan tidak dikelompokkan terlebih dahulu untuk barang-barang baru. 6. Harga-harga untuk penggantian alat-alat harus dikelompokkan berdasarkan golongan alat-alat tersebut menurut jenis dan pabriknya. 48
Kaplen Et al menyebutkan juga adanya beberapa kebijaksanaan harga yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan harga jual. Kebijaksanaan-kebijaksanaan itu adalah:
47
Soemarso , Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, h.19.
48
Soemarso, Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, h.20.
66
1. Kebijaksanaan untuk mencapai target pengembalian atas investasi. 2. Kebijaksanaan untuk stabilitas harga dan margin laba 3. Kebijaksanaan untuk mempertahankan/memperluas pasar. 4. Kebijaksanaan untuk mengimbangi perusahaan saingan. 5. Kebijaksanaan diferensiasi produk 49 Berdasarkan hasil analisis matriks BCG, posisi bersaing Garuda berada pada posisi “star” yang berarti bahwa Garuda memiliki pertumbuhan long-run opportunities, yaitu Garuda akan memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi dalam pertumbuhan pasar industri transpotasi udara yang relatif tinggi. Prasyarat konsep SCA sebagai strategi pemasaran Garuda umumnya memiliki nilai baik (tinggi), kecuali pada konsep pengenalan pesaing mempunyai nilai yang sangat baik (sangat tinggi) dan untuk komponen sinergi memiliki nilai cukup baik (cukup tinggi). Konsep SCA dapat diterapkan sebagai strategi pemasaran Garuda dengan melakukan pembenahan terhadap beberapa komponen prasyarat SCA, seperti sinergi pasar sebagai prioritas utama untuk dibenahi dan komponen pengenalan pesaing mendapatkan prioritas.50 Maskapai garuda dilihat dari sisi keunggulannya biaya harga tiket angkutan penumpang udara yang ditawarkan oleh Garuda tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan harga tiket angkutan penumpang udara maskapai penerbangan lain. Dari sisi diferensiasi produk terlihat bahwa Garuda berusaha untuk membuat produknya khas. Namun, tetap saja produk Garuda 49
Soemarso, Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual, h.20.
50
http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/603/588 akses, 23 januari 2015, pukul
5.45 wib.
67
ditiru oleh perusahan jasa penerbangan lain sehingga Garuda perlu menciptakan dan memperhatikan kondisi entry barrier-nya.51 Dari sisi keberadaan litbang, sebanyak 50% responden menyatakan keberadaan litbang bermanfaat dan sangat bermanfaat tapi pemberian penghargaan
masih
jarang
(kadang-kadang).
Untuk
itu,
Garuda
perlu
memperbaiki reward system terutama bagi karyawan yang kreatif dan inovatif. Data diatas juga mengindikasikan bahwa pasar dari produk-produk Garuda masih belum fokus. Tanpa adanya fokus pasar dari produk-produk yang dihasilkan tersebut, akan sulit bagi Garuda untuk menerapkan konsep SCA.52 Dari penjelasan diatas dalam menetapkan harga perlu strategi dan langkah-langkah yang dimiliki perusahaan dalam menjalankannya, dan pada hari besar kesempatan perusahaan-perusahaan untuk menaikkan dan menurunkan harga yang mereka inginkan yaitu laba/keuntungan, dari keuntungan yang mereka dapatkan perusahaan semakin berkembang dan semakin besar. D. Prinsip-Prinsip Garuda Indonesia Dalam Menetapkan Harga Garuda Indonesia dalam menetapkan harga tiket memiliki beberapa prinsip, karena semakin pesatnya kemajuan penerbangan dan persaingan penerbngan, sebagaimana dijelaskan dibawah ini: 51
http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/603/588 akses, 23 januari 2015, pukul
08.00 wib. 52
10.00 wib.
http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/603/588 akses, 23 januari 2015, pukul
68
1. Prinsip Efficient & Effective Prinsip Efficient dan Efeective menjelaskan bahwa Maskapai Garuda Indonesia senantiasa melakukan tugas yang diembannya secara teliti, tepat, dan akurat dalam waktu sesingkat-singkat mungkin dan tenaga serta biaya seefisien mungkin tanpa mengorbankan kualitas produk Garuda Indonesia. Pada prinsip ini hal-hal tersebut didasari dengan keyakinan bahwa Garuda Indonesia berupaya menjamin pelanggan
agar dapat memperoleh
layanan yang berkualitas. Inti dari prinsip ini yakni meningkatkan kinerja layanan pihak Garuda Indonesia terhadap penumpang pesawat udara Garuda Indonesia. 53 2. Prinsip Loyalty Makna Loyalty adalah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Perilaku Utama dan Panduan Perilaku Loyalty. Dalam prinsip ini Garuda Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan setiap tugas-tugas yang di delegasikan kepadanya dengan penuh dedikasi, tanggung jawab dan disiplin. 54
53
https://www.academia.edu/8121433/Garuda_Indonesia_Airlines_Menguak_kisah_perjalana n_Garuda_Indonesia_menjadi_salah_satu_The_Best_Airlines_in_the_world. akses, 20 februari 2015, pukul 19.35.00 wib 54
https://www.academia.edu/8121433/Garuda_Indonesia_Airline. akses, 20 februari 2015, pukul 19.45.00 wib
69
Garuda Indonesia berupaya menjamin konsistensi kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Sebagaimana prinsip diatas pada intinya bahwa Maskapai Garuda indonesia berusaha melaksanakan tugasnya seperti dijelaskan dibawah ini sebagai berikut: Pertama yakni Dispilin & bertanggung jawab terhadap penerbangan dan pengaturan mesin. Kedua Bekerja keras, cerdas & tuntas. 55 3.
Prinsip Customer Centricity Makna nilai customer centricity adalah melayani dengan tulus dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Pada prinsip ini pihak Garuda Indonesia senantiasa penuh perhatian dan siap membantu serta melayani. Hal ini didasari keyakinan bahwa Garuda Indonesia berupaya menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian. 56
4. Prinsip Honesty Dan Opennes Maksud dari Honesty dan Opennes adalah menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan dengan tetap memperhatikan perinsip kehati-hatian. Pada prinsip ini Garuda Indonesia mengutamakan Jujur, tulus dan terbuka kepada penumpang. Selanjutnya kepada petugas pelayanan mereka juga diemban
55
https://www.academia.edu/8121433/Garuda_Indonesia_Airlines_Menguak_kisah_perjalana n_Garuda_Indonesia_menjadi_salah_satu_The_Best_Airlines_in_the_world. akses, 20 februari 2015, pukul 19.57.00 wib 56
https://www.academia.edu/8121433/Garuda_Indonesia_Airlines. akses, 20 februari 2015, pukul 19.59.00 wib
70
Menjaga Kerahasiaan Perusahaan serta berusaha memperhatikan perinsip kehatihatian dalam melayani pelanggan. 5. Prinsip Integrity Makna dari Integrity adalah Menjaga harkat dan martabat serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra profesi dan perusahaan.
57
Pada prinsip ini pihak Garuda Indonesia menjaga semaksimal mungkin dalam menjaga harkat dan martabat serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra dan profesi perusahaan itu sendiri.58 Dari prinsip-prinsip di atas pada intinya bahwa Garuda Indonesia mengutamakan pelayanan serta kenyamanan bagi penumpang pesawat udara Garuda Indonesia. Prinsip di atas juga mengutamakan keselamatan dan kualitas prosuk dari pesawat itu sendiri, sehingga pada penerapan harga memang mereka lebih mahal sedikit dari pesawatpesawat lainnya baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional.
57
https://www.academia.edu/8121433/Garuda_Indonesia_Airlines_Menguak_kisah_perjalana n_Garuda_Indonesia_menjadi_salah_satu_The_Best_Airlines_in_the_world. akses, 20 februari 2015, pukul 19.45.00 wib 58
https://www.academia.edu/8121433/Garuda_Indonesia_Airlines. akses, 20 februari 2015, pukul 20.00 wib
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HARGA TIKET DI INDONSIA PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA
A. Mekanisme Penetapan Harga Tiket Penumpang Garuda Indonesia Dalam menetapkan harga tiket penumang perlu pertimbangan dalam menetapkan harga oleh pesawat udara, pertimbangan harga tiket bisa dari beerbagai aspek, diantaranya: 1. Harga bahan bakar dunia yang naik dan turun (fuel surcharge). Ini hal yang paling berperan besar pada naik dan turunnya harga tiket. 2. Biaya mendarat (landing) dan parkir serta Garbarata. Ini hanya hal terkecil dari penentuan harga tiket pesawat, tapi juga berpengaruh kepada beban operasional. Contohnya ketika maskapai hendak mendarat ke Tokyo, ada 2 bandara besar yaitu Narita dan Haneda. Karena pertimbangan lokasi dan biaya, serta padatnya jadwal mendarat dan terbang dari Narita, makanya beberapa maskapai seperti Airasia X, Cathay Pacific, Singapore Airlines dan Garuda Indonesia lebih memilih opsi mendarat ke Haneda, bukan Narita. PT. Garuda Indonesia dalam melakukan pengangkutan penumpang mengeluarkan 2 jenis tiket yaitu : 1. Tiket Konvensional atau Paper Ticket Tiket
71
72
Konvensional atau Paper Ticket adalah tanda bukti perjanjian pengangkutan antara pengangkut dengan penumpang yang berwujud kertas yang diberikan kepada penumpang. Pemesanan dan pembayaran tiket konvensional dilakukan di agen perjalanan atau di kantor-kantor Garuda Indonesia. 2. Electronic Ticketing (E-Tiketing) Electronic Ticketing (E-Tiketing) adalah tanda bukti perjanjian pengangkutan antara pengangkut dengan penumpang, dimana penumpang tidak memegang tiket kertas tetapi suatu slip ITR (Itinerary Receipt) yaitu tanda terima rincian perjalanan. E-Ticketing merupakan tiket elektronik penerbangan yang dokumennya tercatat dalam database Garuda Indonesia.1 Penentu harga tiket pesawat tetap dari manajemen pengaturan harga maskapai tersebut. Termasuk maskapai Garuda Indonesia. Cuma terkadang pemerintah terlalu ikut campur dalam penentuan tarif batas bawah untuk maskapai Low cost carrier (LCC) seperti Airasia. Dengan alasan keselamatan, pemerintah melalui Ignasius Jonan (MenHub) menyatakan bahwa tarif batas bawah akan dinaikkan dan maskapai yang sudah terbang tanpa izin resmi dari pemerintah akan dibekukan izin terbangnya sementara2
1
Sri Ambar Wati, “Realisasi Tanggung Jawab Perdata pengangkutan Udara Terhadap Penerbangan Domestik Pada PT Garuda Indonesia(Persero),” (Skripsi sarjana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), h.66. 2
Ary sukma, Wawancara agen barokah trevel Yogyakarta melalui telpon, mengenai penentuan harga dalam pesawata udara, 27 januari 2015, pukul 20.00 wib.
73
Dalam menetapkan Harga tiket Garuda Indonesia memiliki khas yang berbeda pertimbangan yang mereka lakukan dari sisi diferensiasi produk terlihat bahwa Garuda berusaha untuk membuat produknya khas. Namun, tetap saja produk Garuda ditiru oleh perusahan jasa penerbangan lain sehingga Garuda perlu menciptakan dan memperhatikan kondisi entry barrier-nya. Dari sisi keberadaan litbang, sebanyak 50% responden menyatakan keberadaan litbang bermanfaat dan sangat bermanfaat memerhatikan keutamaan kualitas sehingga maskapai Garuda Indonesia walaupun kelas Ekonomi terlihat lebih mewah daripada maskapai lain dan layanan yang mereka buat juga berbeda dengan maskapai lain seperti lebih bergengsi, mereka menyajikan tangga pesawat secara langsung tanpa bis dalam mengangkut penumpang naik ke pesawat, sajian makan dan minum gratis untuk penumpang dan monitor hiburan di depan kursi penumpang agar tidak jenuh, hal yang dilakukan Garuda Indonesia berdampak baik sehingga konsumen seperti terhipnotis karena layanan dan kenyamanan sehingga penumpang ingin kembali lagi menaiki maskapai Garuda Indonesia walaupun agak mahal daripada maskapai lainnya beberapa konsumen mengalami kepuasan sehingga bias menjadi pelanggan bagi maskapai Garuda Indonesia.3 Dalam menetapkan harga perlu hubungan dan cabang yang banyak agar semakin banyak hubungan, baik dalam penjualan semakin banyak keuntungan
3
5.45 wib.
http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/603/588, akses 23 januari 2015 pukul
74
bagi perusahaan, semakin pesat kemajuan penerbangan perusahan pesawat udara seperti garuda Indonesia, mereka mengadakan kerja sama oleh trevel agency. Hubungannya Travel dengan maskapai udara seperti partner dalam kerja, tidak lebih dari itu. Maskapai membutuhkan travel agent sebagai penyalur kegiatan mereka dari pembukaan rute baru, diskon beberapa persen, bahkan sampai free seat ke berbagai rute. Intinya saling membutuhkan satu sama lain.4 Istilah Travel agency dalam penerbangan pesawat udara adalah perusahaan yang mempunyai tujuan untuk menyiapkan suatu perjalanan trip atau tour bagi seorang yang merencanakan suatu mengadakannya. Menurut R.S. Damardjati Travel agency adalah perusahaan yang khusus mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan orang-orang, termasuk kelengkapan perjalanannya, dari suatu tempat ke tempat lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri itu sendiri. Dengan semakin banyaknya maskapai penerbangan maka semakin ketat pula persaingan dalam mencari konsumen. Dengan ketatnya dalam mencari konsumen maka pihak maskapai penerbangan melakukan inovasi dalam hal pelayanan maupun harga tiket itu sendiri. Dalam hal pemasaran jasa ini pihak maskapai penerbangan yang beroperasi tidak dapat melayani secara langsung seluruh konsumennya. Dengan semakin banyaknya konsumen yang harus memilih jasa penerbangan, maka pihak
4
Ary sukma, Wawancara via telpon agen barokah trevel Yogyakarta melalui telpon, mengenai hubungan trevel dengan pihak pesawat udara, Pukul 20.00 Wib, 27 januari 2015.
75
maskapai penerbangan harus mencari rekan bisnis yang mampu membantu memasarkan produknya, dengan saling memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Hal ini mendorong adanya kerjasama yang terorganisir dengan
baik
antara
maskapai
penerbangan
dan
rekan
bisnisnya.
Ini
memungkinkan bagi mereka untuk meminta para travel agent untuk mengurus segala kebutuhan dan kepentingan perjalanan konsumen. Dan satu hal yang penting dari travel agent adalah dia menghubungkan antara industri pariwisata dengan maskapai penerbangan. Travel agency atau disebut trevel transportasi melakukan kerja sama dengan pihak maskapai di Indonesia seperti maskapai Garuda Indonesia, para pihak saling menguntungkan satu sama lain, karena semakin pesatnya pertumbuhan dan persaingan pesawat udara pihak maskapai kerepotan dalam melayani pemesana tiket dan mereka melakukan kerjasama kepada trevel agar pekerjaan dalam melayani penumpang semakin ringan, hasilnya relasi dalam mencari penumpang semakin banyak agent trevel juga berusaha semaksimal mungkin dalam menarik para konsumen agar membeli tiket yang mereka sajikan dan mereka berusaha menghipnotis dengan pelayanan yang mereka sajikan. Maskapai Garuda Indonesia Sejauh ini masih termasuk maskapai yang stabil. Beberapa maskapai yang pernah dan sering memberi bonus untuk penjualan yang banyak dalam satu bulan seperti Citilink dan Sriwijaya Air. Biasanya dalam penjualan 1 bulan terjual sebanyak 30 tiket dari berbagai rute,
76
beberapa maskapai memberi bonus 1 tiket PP untuk rute yang mereka punya termasuk Garuda Indonesia.5 Hal ini menjadi keuntungan bagi travel karena bisa menjual dan memakai sendiri bonus yang diberikan seperti dijelaskan diatas, dan para travel juga menjadi semakin bersemangat dalam mempromosikan harga-harga yang mereka sajikan dan akan berdampak juga kepada maskapai itu sendiri tentunya. Mangenai Tanggung jawab trevel dengan harga dari maskapai di Indonesia termasuk Garuda Indonesia hanya sebatas penjualan, promosi dan refund jika ada penumpang yang batal terbang. Akan tetapi ada beberapa tiket seperti Airasia dan Citilink memang tidak bisa di refund sama sekali. Jadi, pastikan sebelum anda memesan tiket harus membaca syarat dan ketentuan yang ada di tiket. Dalam menetapkan Harga pihak perusahaan pesawat udara akan memikirkan biaya tersebut dan aturan-aturan dari pemerintah sehingga mempengaruhi dalam menetapkan harga. Peraturan dari penetapan harga seharusnya bisa dipatuhi dari semua maskapai, cuma ada beberapa maskapai yang menggunakan harga sesuka hati karena di rute tersebut tidak ada saingan. Seperti Wings Air rute Batam-Kepri yang mematok harga diatas 1 juta untuk sekali terbang dalam durasi yang pendek,
5
Ari sukma, wawancara agent trevel Yogyakarta melalui telpon, mengenai kerjasama dalam bidang pemasaran antara trevel dan maskapai penerbangan, 27 januari 2015 pukul 10.00 wib.
77
juga rute Jogja-Bandung dengan mematok harga tinggi dengan durasi terbang pendek. Dalam menentukan Harga ada Biaya operasional untuk Maskapai, meliputi: 1. Izin membuka rute 2. Potensi rute yang akan dibuka 3. Penerbangan langsung (direct) tanpa mampir di bandara lain (transit) 4. Penyediaan makanan dan minuman berbayar 5. Bagasi yang harus dibayar (additional baggage charge) 6. Pemilihan kursi 7. Hiburan selama penerbangan (In-flight entertainment) 6 B. Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Harga Tiket Garuda Indonesia Pada Penerbangan Domestik Data harga yang terjual di hari-hari besar sangat melambung tinggi H-3 mendekati lebaran hampir terjual di atas 90 persen,” kata juru bicara Garuda, Pujobroto, saat ditemui di Gedung Pos, Jakarta Pusat, Senin, 22 Agustus 2011.7
6
Ari sukma, Wawancara Agent trevel Yogyakarta melalui telpon, menjelaskan mengenai apa itu trevel dan tanggung jawab trevel, 27 januari 2015, pukul 20.00 wib. 7
http://www.tempo.co/read/news/2011/08/22/090352957/Tiket-Mudik-Pesawat-GarudaHampir-Ludes, akses 5 April tahun 2015, pukul 04.30 wib.
78
Garuda sudah siap melayani pemudik masa Lebaran tahun ini dengan menyiapkan sejumlah 176.442 kursi. “Bila terjadi penumpukan penumpang untuk satu tujuan, kami berencana menggunakan pesawat Boeing 747-400 agar dapat mengangkut lebih banyak dalam sekali terbang,” ujar Pujobroto. Garuda memperkirakan kenaikan penumpang sebesar 15 hingga 20 persen. Garuda mengajukan permintaan izin penambangan penerbangan kepada Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan pada masa Lebaran.8 Menjelang Natal dan Tahun Baru, sudah 80-100 persen tiket pesawat dipesan. Kota-kota yang banyak dikunjungi antara lain Medan, Denpasar, dan Yogyakarta. Adapun untuk rute Jakarta-Medan, harga tiket kelas ekonomi bahkan terjual pada harga tertinggi Rp 1,7 juta. Harga ini jauh di atas harga non-liburan Rp 400.000-Rp 500.000. Gede Galih Biantoro, travel counsellor dari Smailing Tour, mengatakan, tingginya permintaan tiket pesawat bahkan berlangsung dalam periode yang lebih panjang, 19 Desember 2010 hingga 5 Januari 2011. ”Penerbangan domestik ke Medan (Sumatera Utara) mendominasi permintaan penumpang menjelang Natal. Di urutan berikutnya, jurusan ke Manado (Sulawesi Utara) juga penuh,” kata Ika, petugas tiket Rota Tour & Travel. Harga tiket akhir tahun ini melambung hingga Rp 3 juta untuk rute Jakarta-Medan dengan maskapai Garuda Indonesia. Penerbangan lainnya seperti 8
http://www.tempo.co/read/news/2011/08/22/090352957/Tiket-Mudik-Pesawat-GarudaHampir-Ludes, akses 5 April tahun 2015, pukul 04.30 wib.
79
Lion Air tercatat Rp 1,8 juta dengan rute yang sama. Ika menambahkan, kursi penuh mulai dari tanggal 20 Desember 2010 hingga 3 Januari 2011 untuk rute Jakarta-Medan dan ke Denpasar, Bali.9 Dari data-data di atas terlihat bahwa permintaan tiket pesawat melambung sangat tinggi, dari pemintaan konsumen banyak disini kesempatan pihak maskapai menaikkan harga dan Garuda Indonesia juga menerapkan hal tersebut sehingga penyimpangan-penyimpangan terjadi dan begitu halnya juga dengan maskapai-maspakapai yang lainnya itu sangat mungkin terjadi, akan tetapi penelitian ini lebih khusus meneliti maskapai Garuda Indonesia. Hukum udara di Indonesia dalam menetapkan harga sebenarnya sudah diatur baik itu mengenai harga minimum maupun harga maksimum, akan tetapi dalam berbisnis yang dicari perusahaan adalah keuntungan dan semakin baiknya perusahaan penerbangan mereka, disini terkadang kecurangan-kecurangan terjadi baik itu kecurangan dalam hal penetapan harga, kelayakan pesawat, tanggung jawab pesawat udara dan yang lainnya.10 Pesawat udara khususnya di Negara Indonesia semakin tahun semakin banyak, kemajuan sangat pesat, bahkan jenis-jenisnya semakin bertambah, pesawat boing, air bust dan lain sebagainya, semakin banyak persaingan maka
9
Permintaan konsumen meningkat terutama beberapa kota termasuk kota medan pada waktu hari natal dan tahun baru Lihat berita Berita Kompas.com akses 3 januari tshun 2015, pukul 05.00 wib. 10
Ari Sukma, Wawancara Agent trevel Yogyakarta melauli telpon, menjelaskan mengenai pandangan kecurangan yang dilakukan pihak maskapai pesawat udara, 27 januari 2015, pukul 21.00 wib.
80
semakin banyak juga terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, karena dalam bisnis apalagi bisnis mengenai transportasi yang memang masyarakat Indonesia menggunakannya dalam aktivitas mereka sehari-hari. Salah satu contoh kasus mengenai undang-undang yang mengatur batas maksimum/atas “Berdasarkan Keputusan Mentri nomor 26/2010, mengatur tarif batas atas Jakarta-Medan hanya Rp 1.847.000 di luar surcharge, tax, maupun airport tax. Saat mengecek ke website Garuda Indonesia pada tanggal yang sama dengan tiket kelas ekonomi, harga tiket yang tercantum Rp 2,3 juta dan tiket kelas eksekutif pada hari dan jam yang sama ditawarkan dengan harga Rp 4,6 juta”. Dari harga yang tercantum sebagaimana dijelaskan di atas tarif batas atas jelas dilanggar oleh maskapai Garuda Indonesia. Penjelasan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) : Tarif batas atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga ber-Jadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak pertambahan nilai, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).11
11
Lihat Peraturan Mentri Perhubungan No 26 tahun 2010 tentang, Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penerapan Tarif Batas Ataas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negri.
81
Pasal 1 ayat (7) menerangkan bahwa Jarak adalah rata-rata jarak terbang pesawat udara, dalam kilometer pada suatu rute penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini disebutkan “Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga bejadwal dalam negeri dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan (surcharge), yang merupakan tarif batas atas”.Pada pasal 2 ayat (5) Biaya tuslah/tambahan (surcharge) sebagairnana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh badan usaha angkutan udara diluar perhitungan penetapan tarif jarak, yang penerapannya bersifat khusus yaitu karena kondisi dan waktu pemberlakuan tertentu, dan besarannya ditetapkan oleh Menteri dalam peraturan tersendiri. Kemudian pada pasal 9 ayat (1) dan (2) disebutkan “(1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal wajib menetapkan besaran tarif normal. (2) Tarif normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi tarif batas atas yang ditetapkan oleh Menteri. Bila diamati peraturan ini bagus, hanya saja yang menjadi pertanyaan adakah pengawasan intensif yang dilakukan untuk mengontrol agar tarif masih dalam batas wajar (di bawah batas atas).12 Terlihat bahwa kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga batas atas tidak dipatuhi oleh maskapai garuda Indonesia, pada kasus diatas langkah yang 12
Lihat Peraturan mentri KM nomor 26 tahun 2010 .
82
dilakukan belum nampak dan pelanggaran diatas juga belum ada kebijakan yang menghukum pesawat Garuda Indonesia. Mengenai kasus di atas aturan-aturan lain juga mengatur tarif batas atas yang semestinya harus dipatuhi oleh maskapai-maskapai yang ada di Indonesia khususnya penerbangan domestik, sebelum keputusan Mentri di tahun 2010 pada contoh kasus yang terjadi di atas mengenai tarif batas atas pada tahun 2007 Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal mengingatkan maskapai penerbangan dilarang memberlakukan tarif kelas ekonomi, di atas batas atas yang telah ditetapkan pemerintah. Musim ramai pada angkutan Lebaran ini, maskapai kita diharapkan tidak jual tarif kelas ekonomi di atas tarif batas atas.13 Aturan-aturan yang telah di buat oleh pemerintah dalam menyikapi hal penerapan harga tiket sebenarnya sudah baik terlihat, akan tetapi ada beberapa maskapai menerobos hal tersebut, sebagian lagi Trevel-Trevel pesawat udara yang ada di Indonesia ini, ataupun calo-calo yang ada disekitar bandara. Pemerintah juga memberikan sanksi bagi pelanggaran atas tarif dalam hal ini sanksi atas pelanggaran tarif batas atas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 mengenai angkutan udara bagian ke empat menjelaskan mengenai tarif pada pasal 26 dan 27 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
13
http://www.tempo.co/topik/tokoh/469/Jusman-Syafii-Djamal, akses sabtu 4 April 2015. Pukul 16. 05 wib.
83
Pasal 26 ayat (1) Tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kargo. Kemudian ayat (2) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas golongan tarif pelayanan kelas ekonomi dan non-ekonomi. Dan ayat (3) Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan komponen: a. tarif jarak; b. pajak; c. iuran wajib asuransi; dan d. biaya tuslah/tambahan (surcharge). Selanjutnya pada pasal 27 menjelaskan sanksi tarif yang dijelaskan di atas yakni pada pasal 27 ayat (5) mengatakan bahwasanya Badan usaha angkutan udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai tarif batas atas dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan dan/atau pencabutan izin rute penerbangan. Tugas ini diwenangkan kepada bagian mentri perhubungan.14 Dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran mengenai tarif batas atas peran pemerintah yang diharapkan para konsumen pemakai jasa penerbangan baik itu mengenai aturan penerbangan Nasional
(Domestik) maupun
penerbangan Internasional, pemerintah harus lebih mengkontrol dan mengecek 14
Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 2009 mengenai penerbangan, sebagaimana bagian keempat menjelaskan mengenai tarif.
84
harga yang disajikan oleh pihak maskapai, apalagi kasus yang sering terjadi itu di hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, idul adha, hari natal dan hari besar lainnya, karena pada hari besar permintaan semakin banyak dan disinilah kesempatan pihak maskapai dalam menaikkan harga mereka, terkadang mereka tidak memikirkan para konsumen karena yang mereka pikirkan konsumen pasti memerlukannya dikarenakan sebagian besar tradisi yang ada di Indonesia yaitu Mudik, berkumpul keluarga di momen tersebut. Lain halnya dengan harga bensin yang bisa dipatok pada harga tertentu ataupun harga listrik yang bisa fixed pada level tertentu, harga tiket pesawat udara bisa dikatakan bukan administered price murni tetapi lebih tepatnya semiadministered price. Penetapan tarif pesawat udara memperhatikan banyak faktor turunan yang rentan mengalami perubahan, sehingga pemerntah tidak dapat mematok harga melainkan hanya menetukan tarif batas atas atau yang dalam istilah ekonomi disebut ceiling price. Mencermati lebih dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 disebutkan bahwa tarif batas atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diizinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak pertambahan nilai, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge). Besaran tarif tersebut ditetapkan setelah berkoordinasi dengan asosiasi penerbangan nasional dan asosiasi pengguna jasa penerbangan. Disebutkan juga bahwa penetapan tarif akan dievaluasi setiap satu
85
tahun atau terdapat perubahan signifikan yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan badan usaha angkutan udara (maskapai udara) yang meliputi perubahan harga avtur dan perubahan nilai tukar rupiah yang mempengaruhi biaya operasi pesawat dengan batasan tertentu. Besaran tarif tersebut ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan jasa yang diberikan oleh maskapai udara dengan ketentuan setinggi-tingginya 100% dari tarif maksimum untuk pelayanan standar maksimum (full services), setinggi-tingginya 90% dari tarif maksimum untuk pelayanan standar menengah (medium services), dan 85% dari tarif maksimum untuk pelayanan dengan standar minim (no frills services). Jika terjadi pelanggaran maka maskapai udara akan dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan frekuensi, pembekuan rute penerbangan, dan penundaan pemberian izin rute baru. Lalu setelah melihat begitu ketatnya peraturan menteri perhubungan mengapa inflasi harga tiket pesawat udara bisa sedemikan tingginya pada akhir tahun 2010? Dengan sedikit analisis maka ditemukan bahwa titik rawan justru terdapat pada batas atas tarif tersebut. Sebagai contoh Berdasarkan Keputusan Mentri 26/2010, mengatur tarif batas atas Jakarta-Medan hanya Rp 1.847.000 di luar surcharge, tax, maupun airport tax. Saat mengecek ke website Garuda Indonesia pada tanggal yang sama dengan tiket kelas ekonomi, harga tiket yang tercantum Rp 2.300.000 dan tiket kelas eksekutif pada hari dan jam yang sama ditawarkan dengan harga Rp
86
4.600.000. Dari harga yang tercantum sebagaimana dijelaskan di atas tarif batas atas jelas dilanggar oleh maskapai Garuda Indonesia.. Lonjakan harga dari harga normal mendekati tarif batas atas pada momen-momen tertentu itulah yang diduga menyebabkan tingginya inflasi harga tiket pesawat udara.15 Dalam islam terkait dengan penerapan harga tiket pesawat juga diatur baik itu aturan akadnya maupun tentang transaksi jual/belinya sebagaimana Alqur’an menjelaskan mengenai akad tentang akad jual dijelaskan dalam suroh Al-maidah ayat 1 dijelaskan sebagai berikut:
Makna dari potongan ayat di atas adalah: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (Potongan Uroh Al-maidah ayat 1) Penjelasan dari ayat diatas bahwasanya Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji- janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya,16 Dalam bertransaksi pada tiket pesawat akad juga diperlukan bagi pihak yang menjual tiket baik Perusahaan Garuda Indonesia, Trevel maupun agen dalam penjualan tiket. Karena jikalau akad tidak dipenuhi maka hal yang 15
http://sinarharapan.co/news/read/30279/tiket-pesawat-dijual-terlalu-mahal- akses, 4april 2015, Pukul 05.30 wib. 16
Penjelasan surah A-maidah ayat 1 tentang akad dalam Islam.
87
terjadi
seperti
pada
kasus
diatas
yakni
terdapat
kecurangan
pada
maskapaiGaruda Indonesia melebihi tarif batas atas kelas ekonomi untruk penerbangan domestik. Selanjutnya Hukum Islam juga menjelaskan mengenai penentuan tarif/ penentuan harga dalam perdagangan/ jual beli, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur’an mengenai mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (antaradim minkum/mutual goodwill). Dalam Al Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 29, Allah SWT berfirman: )92 : (سورة النساء
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.17 [287]. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.
17
Lihat Al-qura’an Surat Annisa ayat 29, tentang jual-beli dalam islam/ mekanisme penetapan harga dalam islam.
88
Allah melarang manusia memakan harta sesamanya dengan cara bathil yaitu tidak sesuai dengan hukum syar’i seperti riba, judi dan hal serupa lainnya yang penuh dengan tipu daya. Ibnu Jarir berkata, “Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, ada seseorang menjual baju. Si penjual berkata, “Jika kamu suka anda dapat mengambilnya dan jika tidak anda dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham. Karena kejadian tersebut, maka Allah SWT menurunkan ayat “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil…..”.18 Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra ia berkata: “Tak kala Allah SWT menurunkan ayat tersbut, kaum muslimin berkata, “Allah SWT telah melarang kita untuk makan harta diantara kita dengan bathil. Sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama, sehingga tidak halal bagi kita makan di tempat orang lain. Sebagaimana Hadist Riwayat Abu Dawud, Ibn Mazah dan at-Tirmidzi menjelaskan mengenai penetapan harga dalam perdangan. ٍحدٌ يَطُْل ُبنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَم َ َجوْ َأّنْ أَلْقَى اهللَ وََليْسَ أ ُ ْهلل ُهوَ الْمُسَعِّرُ الْقَا ِبضُ ا ْلبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَِإنِّي َألَر َ ِإّنَ ا ٍوَالَ مَال Artinya: “Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi). Para ulama menyimpulkan dari hadits tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan maslahah pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan maslahah penjual.
Apabila
keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan 18
Lihat Terjemahan beserta penjelasan Al-quran pada surat Annisa ayat 29
89
untuk melakukan ijtihad tentang maslahah keduanya.
Pewajiban pemilik
barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan ketetapan Allah SWT. 19 Dari aturan diatas terlihat bahwa dalam hokum islam juga mengatur tentang mekanisme pasar, dalam menetapkan harga baik itu harga barang, transportasi maupun jasa dan lain sebagainya. Pergantian peraturan ini pada bulan April 2010 memberi ruang yang lebih luas bagi maskapai udara untuk “berkreasi” dengan tarif tiket melalui penetapan kelas-kelas tarif dengan tujuan memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam memilih harga yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Banyaknya kelas-kelas tarif ini berpotensi menjadi moral hazard saat permintaan tiket pesawat tinggi. Maskapai dapat menutup tarif kelas paling dasar dengan alasan habis terjual maka dengan otomatis otomatis pembeli harus membeli kelas yang lebih tinggi dengan harga yang lebih mahal padahal belum tentu ada peningkatan pelayanan yang signifikan antar kelas tersebut. Apalagi menjelang momen Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru, walaupun harga tiket hampir menyentuh tarif maksimum tetap konsumen dengan rela hati akan membayarnya. Pada akhirnya resultan dari hal-hal tersebut diduga menimbulkan inflasi yang tinggi pada kelompok transport, komunikasi, & jasa keuangan khususnya pada tiket pesawat udara. Hal yang bisa dilakukan ke depan adalah penetapan tarif batas atas (tarif maksimum) perlu berpedoman pada harga wajar sehingga 19
Lihat Hadist Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi beserta makna dan penjelasannya mengenai mekanisme penetapan harga
90
interval harga dapat diperpendek dalam rangka mencegah potensi kenaikan harga yang tajam pada momen-momen tertentu. Pada tahun 2006 memang biaya avtur untuk seluruh maskapai yang ada di dunia naik, nah hal ini berkesinambungan sampai tahun 2007 bahkan 2008, 2009 dan 2010, hal ini mengakibatkan ketidak seimbangan tarif yang ditentukan oleh pihak maskapai dengan aturan pemerintah disinilah terjadi permasalahanpermasalahan mengenai tarif khusunya tarif batas atas. Sebagaimana diberitakan di berbagai media massa, pada Mei 2006 mereka memberlakukan fuel surcharge dengan besaran Rp 20.000, dengan dasar pertimbangan harga avtur saat itu dan pesawat yang digunakan basis perhitungan adalah Boeing 737-400 dengan load factor 70%. Tetapi ternyata besaran itu hanya sebuah angka yang tidak jelas asal-usulnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan harga fuel surcharge yang dipatok Pemerintah sangat jauh. Dalam hal inilah maka kemudian dapat disimpulkan bahwa pada awalnya tidak ada perhitungan baku untuk menghitung besaran fuel surcharge tersebut. Hal inilah yang patut dicurigai kemudian mendorong fuel surcharge bergerak liar seolah-olah menggunakan mekanisme pasar tanpa ada yang biasa mengendalikannya. 20 Efek dari biaya avtur naik pihak maskapai merasa dirugikan karena tidak ada kenaikan yang signifikan terhadap keuntungan, malah bisa terancam
20
http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajianekonomiregional/maluku/Documents/7fdee8bf39704 73586238d1c588020ebBoksInflasiHargaTiketPesawat.pdf, akses 30 januari 2015 pukul 23.00 wib.
91
kerugian sebuah perusahaan, kejadian seperti ini membuat via maskapai, agen trevel dan yang lainnya melakukan kecurangan dalam menetapkan harga tiket mengenai tarif batas atas dan terjadi pelanggaran undang-undang. Untuk Garuda misalnya, mereka dengan percaya diri menyatakan bahwa pentarifan mereka relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan baik saat peak maupun low season. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam kaitan dengan menganalisis tarif secara keseluruhan, memang terasa mengherankan mengapa maskapai justru menggunakan fuel surcharge sebagai komponen tarif dengan komposisi yang terasa aneh, padahal ruang untuk menaikkan tarif masih terbuka pada fare basic. Hal ini bisa dilihat dari tarif aktual yang disampaikan oleh maskapai penerbangan kepada Pemerintah yang hampir semuanya masih berada di bawah batas atas tarif. Implementasi besaran fuel surcharge di lapangan, sudah menyimpang dari definisi universal fuel surcharge, yakni untuk menutup biaya yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur. Fuel surcharge telah digunakan maskapai penerbangan juga untuk menutup kenaikan biaya lainnya, dan juga berpotensi digunakan untuk meningkatkan pendapatan melalui eksploitasi terhadap konsumen.21 Terdapat
kelemahan
kebijakan
yang
tidak
mengantisipasi
diberlakukannya fuel surcharge sesuai mekanisme pasar. Tidak ada regulation
21
http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajianekonomiregional/maluku/Documents/7fdee8bf39704 73586238d1c588020ebBoksInflasiHargaTiketPesawat.pdf, akses 30 januari 2015 pukul 23.20 wib
92
framework yang mengantisipasi bahwa fuel surcharge adalah sebuah fixed cost, yang mudah untuk dikontrol, sehingga penetapan besarannya harus senantiasa sesuai dengan prosentase kenaikan/penurunan harga avtur di pasar. Pada penjelasan diatas kita kembalikan ke contoh kasus kalau Berdasarkan Keputusan Mentri 26/2010, mengatur tarif batas atas JakartaMedan hanya Rp 1.847.000 di luar surcharge, tax, maupun airport tax. Saat mengecek ke website Garuda Indonesia pada tanggal yang sama dengan tiket kelas ekonomi, harga tiket yang tercantum Rp 2.300.000 dan tiket kelas eksekutif pada hari dan jam yang sama ditawarkan dengan harga Rp 4.600.000. kasus pada harga Jakarta-Medan yang dijelaskan bahwa harga yang dinyatakan garuda diluar surcharge, maksud Foel Surcharge itu adalah sebuah komponen tarif baru dalam maskapai penerbangan yang ditujukan untuk menutup biaya yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur yang signifikan sebagai imbas dari kenaikan harga minyak. Dari kasus tersebut diluar surcharge seperti mengelabui aturan agar pemerintah tidak mengecek biaya surcharger yang di alami oleh pihak maskapai.22 Permasalahan-permaslahan yang terjadi imbasnya kepada konsumen, atas pelanggaran mengenai tarif batas atas untuk kelas ekonomi maupun kelas lainnya khususnya dihari-hari besar , seperti idul-fitri, natal dan tahun baru pada maskapai Garuda Indonesia.
22
http://sinarharapan.co/news/read/30279/tiket-pesawat-dijual-terlalu-mahal- akses, 4april 2015, Pukul 05.30 wib.
93
Peran pemerintah yang diharapkan harus lebih berperan aktif dalam mengatasi masalah-masalah mengenai tarif, memang pemerintah sudah bagus dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan mereka akan tetapi dalam praktiknya pemerintah lebih focus pada tanggung jawab pihak maskapai terhadap
kecelakaan,
keterlambatan,
kelayakan
dan
kelalaian
bagasi
penumpang, akan tetapi mengenai tarif dalam praktinya pemerintah masih kurang bijaksana dalam mengkontrol dan mengambil keputusan sehingga yang terjadi kerugian yang diderita konsumen.23 Berbicara mengenai tahap penertiban masalah tiket perlu adanya peraturan yang diperbaiki dan perlu adanya efek jera bagi pelanggaran tiket terhadap pihak pengangkutan, kita dapat melihat bahwa tiket merupakan suatu perjanjian kontrak dimana sama-sama sepakakat dan ada ikrar perjanjian baik dalam tulisan maupun lisan, dalam perjanjian dapat melihat bahwa doktrin yang sudah diterima dimana kontrak adalah suatu perjanjian, akan tetapi dalam kasus mengenai tiket terdapat kerincuhan dan kelalaian peraturan, dalam kasus mengenai tiket pada umumnya dalam pengangkutan dalam situasi sekarang terlihat bahwa sebenarnya tiket itu sendiri tidak tercatat sebagai suatu perjanjian. Tiket itu menjadi tidak lebih hanya sebuah penawaran dan terlihat bahwa tidak akan terkena Hukum angkasa (Air Law).
23
http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_fuel_surcharge.pdf, menjelaskan mengenai biaya fuel surcher (avtur minyak dunia menyebabkan biaya tambahan), akses 31 januari 2015. Pukul 5.00 wib.
94
Akibat kelalaian dan suatu kerincuhan mengenai aturan mengenai tarif banyak polemic-polemik mengenai tiket, berbicara mengenai tarif atas khususnya yang dikatkan dengan biaya keselamatan semenjak air asia baru-baru ini jatuh bahkan pemerintah menghapuskan tarif minimum, memang peraturan yang dibuat mengenai tarif minimum baik untuk keselamatan akan tetapi berdampak pada tarif batas atas dan konsumen/pemaka jasa penerbangan yang dirugikan.24 Dari uraian-uraian di atas terlihat bahwa sebenarnya pemerintah sudah membuat peraturan khusus mengenai tarif batas atas akan tetapi dalam praktiknya perlu diketatkan lagi dan perlu evaluasi lagi peraturan-peraturan mengenai tarif agar hak konsumen terlindungi serta perlu kesadaran hukum bagi maskapai dalam menentukan harga, peran peraturanlah yang dapat membuat efek jera dan dapat membuat kestabilan dan kenyamanan baik itu mengenai keselamatan maupun mengenai harga yang ditentukan untuk penumpang pesawat udara baik itu penerbangan internasional maupun khususnya penerbangan domestik, karena tujuan hokum adalah pelindung bagi masyarakat agar terciptanya suatu keadilan.
24
Priyatna Abdurrasyid, Pertumbuhan tanggung jawab pengangkutan udara, (Jakarta: Fikahati Aneka,2013), h.132.
95
C. Analisis Peran Pemerintah Terhadap Peraturan Dalam Menetapkan Harga Tiket Pesawat Udara Mengenai Tarif Batas Atas Penerbangan Domestik. Pesawat udara semakin tahun semakin berkembang begitu pesat yang dapat menimbulkan persaingan juga begitu ketat dikarenakan semakin tahun semakin bertambahnya maskapai di Indonesia. Semakin pesatnya perkembangan pesawat dapat menimbulkan kejadian kecurangan terhadap penentuan tarif juga semakin besar, hal ini dapat terjadi pada hari-hari besar, pemerintah juga membuat aturan-aturan mengenai tarif, khususnya tarif batas atas sebagaimana salah satu aturan tersebut yakni Keputusan Mentri nomor 26 tahun 2010, Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negri. aturan ini intinya adalah melindungi penumpang pesawat udara/ konsumen mengenai tariff agar pihak maskapai yang ada di Indonesia ini tidak semena-mena dalam menetapkan harga tarif batas atas kelas ekonomi. Aturan mengenai tarif menegnai tarif batas bawah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menandatangani Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur kebijakan tarif batas bawah minimal 40 persen dari tarif batas atas. Menurut Jonan, harga tiket maskapai juga harus memperhitungkan aspek keselamatan penerbangan.
96
Tujuannya adalah kewajaran harga tiket tersebut bisa mempertahankan unsur keselamatan dengan baik, kata Jonan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Selasa (6/1) malam. Selain
menata
ketentuan
tentang tarif,
Kemenhub
juga
akan
memperketat aturan izin angkutan udara. Prosedur perizinannya akan sampai tingkat menteri, dari yang sebelumnya hanya tingkat Direktur Jenderal Perhubungan Udara. "Izin usaha angkutan udara yang selama ini cukup Dirjen saja, nanti kemungkinan akan ditingkatkan ke menteri," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata di Kemenhub, Jakarta, Selasa.25 Aturan yang dibuat oleh pemerintah terlihat bahwa memang sudah baik dalam aturan mengenai penetapan tarif bahkan pemerintah mencabut izin rute terhadap pesawat yang melanggar, dan terlihat bahwa dapat menimbulkan ancaman kerugian bagi perusahaan pesawat penerbangan. Dari beberapa aturan di atas terlihat bahwa pemerintah sudah antisipasi hal-hal yang menjadi kecurangan terhadap hatga apalagi mentri perhubungan yang baru membuat aturan tariff batas bawah dikarenakan kejadian air asia baru-baru ini. Akan tetapi peran pemerintah belum maksimal terlihat mengenai tarif batas atas.
25
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ad0d3298c7a/menko-perekonomian-pemerintah-tidak-melarang-tiket-pesawat-murah, akses 19 februari 2015. Pukul 20.30 wib
97
Dalam prakteknya masih ada pelanggaran tarif batas atas, nah peran pemerintah sudah baik tapi kinerja dilapangan belum maksimal, dan yang diharapkan oleh pihak pemakai jasa penerbangan dalam hal ini penumpang dalam prakteknya juga harus teliti mengenai harga. Apalagi pihak maskapai penerbangan mengenai pelayanan terhadap pembelian tiket membuat beberapa ragam dalam melayani, sekarang penumpang bisa dengan berbagai hal baik itu dari via online, via trevel-trevel maupun langsung ke bandara. Kemajuan-kemajuan mengenai pesawat harus di imbangi dengan kemjuan-kemajuan hokum juga dalam mengatasi hal-hal yang dapat menimbulkan kecurangan, khususnya perhatian pemerintah dalam pengawasan praktek di hari-hari besar mengenai tarif batas atas yang menjulang tinggi sehingga menimbulkan penderita bagi penumpang khususnya kelas ekonomi. Salah satu kecurangan tersebut Berdasarkan Keputusan Mentri nomor 26/2010, mengatur tarif batas atas Jakarta-Medan hanya Rp 1.847.000 di luar surcharge, tax, maupun airport tax. Saat mengecek ke website Garuda Indonesia pada tanggal yang sama dengan tiket kelas ekonomi, harga tiket yang tercantum Rp 2,3 juta. Berita ini terlihat berita online dari Koran waspada di share ke berita online khusus penerbangan Jakarta-medan dan medan-jakarta.26
26
http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_fuel_surcharge.pdf, menjelaskan mengenai biaya fuel surcher (avtur minyak dunia menyebabkan biaya tambahan), akses 20 februari 2015. Pukul 5.00 wib.
98
Akan tetapi dalam kasus ini pihak penumpang tidak mau repot dan perkembangannya hanya kecurangan yang terjadi, dan kasus-kasus mengenai tariff batas atas juga jarang terlihat mencuat kemedia karena memang ini rahasia perusahaan itu sendiri, dari kasusu ini peran pemerintahlah yang sangat dibutuhkan. Saat ini yang terjadi peran pemerintah terlihat lebih focus mengenai keselamatan, kenyamanan dan gangguan terhadap penumpang yang dapat menimbulkan kecelakaan dan hukuman bagi maskapai ganti rugi yang diserahkan oleh warisnya, dan ini sudah terlihat baik dalam prakteknya. Memang pada dasarnya kasus-kasus mengenai pesawat udara secara detailnya jarang terlihat mencuat kemedia-media karena memang rahasia pihak pesawat khususnya dalam pencitraan memang betul-betul dijaga pihak perusahaan. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan harga tiket pesawat udara khususnya terhadap tarif batas atas dalam praktiknya masih ada pesawat udara yang melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya pada contoh diatas untuk kelas ekonomi penerbangan domestic. Perlu ditekankan lagi pengawasan pemerintah agar pihak maskapai tidak ada yang melakukan kecurangan yang dapat merugikan pemakai jasa penerbangan/ konsumen, walaupun laporan kasus secara khusus jarang terjadi dikarenakan penumpang yang belum begitu tahu mengenai aturan tarif, mudah-
99
mudahan hal yang terjadi pada kasus Jakarta-medan dengan berpedoman kepada kepurusan mentri perhubungan Nomor 26 tahun 2010 tidak terulang lagi, walaupun ada aturan baru mengenai tiket pada putusan mentri tahun 2014, akan tetapi putusan mentri sebelumnya menguatkan pada putusan mentri tahun sebelumnya, memang secara aturan-aturan yang dibuat pemerintah sudah semakin membaik akan tetapi kontrol pemerintah yang masih kurang dalam mengatsi
tindakan-tindakan
kecurangan
terutama
pemerintah
harus
mengkontrol penetapan harga tiket di hari-hari besar seperti Idul Fitri, Natal, Tahun Baru serta hari libur lainnya, karena disini kesempatan baik itu maskapai langsung, kecurangan.
trevel-trevel
maupun
agen-agen
portal
lainnya
melakukan
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari beberapa pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus sebagai jawaban atas beberapa perumusan masalahyang penulis berikan. 1. Peraturan harga tiket pesawat di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah baik itu tarif batas atas maupun tarif batas bawah, penjelasan tarif lebih khusus meneliti tarif batas atas, sebagaimana dijelaskan beberapa peraturan diantaranya: a. Dalam Keputusan Kementrian Perhubungan No. KM 36/2005 tentang
Tarif Referensi Untuk Penumpang Angkutan Udara, diatur bahwa biaya operasi rata-rata angkutan udara per-penumpang per-KM Rp.376,00,- atau Rp. 338.386,00,- per-jam per-penumpang. Angka itu memang sekisar referensi bagi pemerintah untuk mengetahui seberapa jauh maskapai penerbangan tersebut menetapkan tarif rendah akan tetapi tanpa mengurangi biaya keselamatan. b. Keputusan yang telah ditetapkan bahwa dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM : 2 tahun 2014 tentang berdasarkan biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara
99
100
niaga berjadwal dalam Negri menetapkan bahwa dalam beberapa pasal di bawah ini : (1) Biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi adalah biaya yang dikeluarkan oleh badan usaha angkutan udara di luar perhitungan penetapan tarif jarak dan dibebankan kepada penumpang. (2) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan atas biaya tambahan untuk angkutan udara yang menyangkut pesawat udara jenis jet dan propeller. (3) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sama untuk semua kelompok pelayanan yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara. (4) Pemberlakuan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara. c. Selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun
2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) : Tarif batas atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga ber-Jadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif jarak, pajak pertambahan nilai, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/ tambahan (surcharge). 2.
Peraturan penetapan harga tiket pada maskapai Garuda Indonesia sebenarnya sama halnya dengan maskapai-maskapai udara yang lainnya seperti lion, air asia dan lain sebagainya, baik itu mengenai tarif batas atas, tarif batas bawah maupun tanggung jawab maskapai dalam bidang keselamatan, layanan dan yang lainnya, yang membedakan Garuda dengan pesawat lain hanya
101
mengenai izin perusahaan dikarenakan Garuda Indonesia pemerintah ikut serta dalam mengembangkannya seperti BUMN, sedangkan peraturan yang lainnya sama dengan maskapai udara lainnya karena pemerintah membuat aturan untuk semua maskapai khususnya penerbangan dalam negri. sebagaimana aturan-aturan mengenai tarif batas atas penumpang dijelaskan dalam aturan keputusan Mentri Perhubungan nomor 26 tahun 2010 mekanisme formulasi perhitungan penetapan tarif batas atas sebagaimana sudah dijelaskan di atas, peraturan ini berlaku untuk semua maskapai udara di Indonesia penerbanagn domestik. Prinsip-prinsip penetapan harga tiket pesawat udara di Indonesia oleh maskapai Garuda Indonesia memiliki keaneka ragaman, Garuda Indonesia memiliki beberapa prinsip, Prinsip Efficient & Effective, Prinsip
Loyalty, Prinsip Customer Centricity, Prinsip Honesty Dan Opennes dan Prinsip Integrity, prinsip- prinsip ini pada intinya memfokuskan kepada pelayanan terhadap para konsumen dan menjaga kenyamanan kualitas produk mereka dan menjaga harkat dan martabat serta menghindari dari perbuatan tercela agar citra mereka tetap terjaga. 3. Menurut Hukum bahwasanya pihak maskapai Garuda Indonesia melanggar peraturan pemerintah, sebagaimana pemerintah melarang praktik dalam menetapkan harga melebihi yang diatur oleh pemerintah, hal ini di jelaskan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas
102
Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Begitu juga peraturan-peraturan lainnya yang menerapkan aturan mengenai tarif batas atas. Maskapai Garuda Indonesia dalam menetapkan harga untuk kelas ekonomi tarif batas atas ditemukan penetapan tarif melebihi batas atas, walaupun memang biaya avture atau bahan bakar pesawat udara tidak stabil yang menimbulkan ketidak stabilan laba, dan pertimbangan kualitas garuda juga dengan pelayanan dan kenyamanan pesawat garuda Indonesia memang lebih mahal daripada kelas ekonomy pesawat udara yang lainnuya, akan tetapi pemerintah mengkontrol hal tersebut, sehingga maskapai udara tidak boleh menentukan tarif batas atas melebihi apa yang ditetapkan pemerintah. Melihat dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah memang membuat pihak pesawat udara di Indonesian seperti terlalu mencampuri sehingga seperti terjadi pembatasan keuntungan, akan tetapi tujuan pemerintah melindungi masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan apalagi penerbangan nasional, walaupun peran pemerintah dalam praktiknya masih banyak yang perlu dibenahi dan perlu lebih jauh mengkontrol sehingga tidak terjadi kecurangan dalam menetapkan tarif. B. Saran-saran
Sebagai penutup dari kesimpulan di atas penulis di sini akan memberikan saran-saran terkait dengan perbaikan mengenai tarif batas atas khususnya kelas ekonomi:
103
1. Agar Pemerintah melakukan evaluasi dan meningkatkan aturan-aturan mengenai tarif dan membuat aturan yang membuat efek jera bagi pelaku dalam menentukan harga baik pihak maskapai pesawat udara maupun travel-travel yang ada, sehingga tidak mengurangi hak yang seharusnya diterima konsumen. 2. Agar badan pengawas khususnya dalam bidang pengawasan tarif lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi pelanggaran hokum oleh pihak pesawat udara khususnya pada waktu hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, idul adha, hari natal, tahun baru dan hari libur sekolah, Karena pada waktu hari besar pemintaan semakin banyak sehingga pihak maskapai terkadang menggunakan kesempatan ini dalam melakukan kecurangan.
3. Agar para konsumen lebih berhati-hati dalam membeli tiket pesawat udara agar tidak menimbulkan kerugian, karena tiket sebuah kontrak jadi lebih berhati-hati baik itu dalam pemesanan, jenis tiketnya, biaya tambahannya dan biaya lainnya.
4. Penelitian ini masih memerlukan penelitian lanjutan, khususnya terhadap tinjauan hokum dalam menetapkan harga tiket pada maskapai yang ada di Indonesia khususnya di hari besar,
DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdurrasyid, Priyatna. Pertumbuhan tanggung jawab pengangkutan udara, Jakarta: Fikahati Aneka, 2013. Adam, Asvi Warman. Menguak Misteri Sejarah. Jakarta: Buku Kompas, 2010. Anograha, Pandji, dkk. Pengantar pasar modal. Cet. Ke-4. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2003. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet. Ke-12. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Aroef , Mathias, dkk. stategy siasat memicu produktivitas untuk memenangkan persaingan global. Jakarta: Grand Thecno-economic. Hakim , Chappy. Berdaulat Di Udara Membangun Citra Penerbangan Nasional, Cet. Ke-1. Jakarta: Buku Kompas, 2010. Hartono, Sri Redjeki , Hukum Ekonomi Indonesia, Malang: Bayu Media, 2007. Hutabarat, Aripin. Padamu Negri Perjalanan Garuda Indonesia, Cet. Ke-1. Jakarta: Ganesia PR, 1989. Kantaatnadja, Mieke Komar. Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau Dari Hukum Udara, Cet. Ke-1. Bandung: PT Alumni, 1989. Lipsey , Richard G, dkk. Pengantar Mikroekonomi, Jakarta: Erlangga, 1997. Lubis , Andi fahmi dkk. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Kontex. GTZ Gmbh: Printed In Indonesia, 2009. Marzuki, Peter Mahmudi. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Moeljomihardjo, Basoeki. Hukum Udara Nasional Suatu pengantar. Jakarta: LPMGATG Trisakti, 2006. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 1991.
104
105
Muhammad, Abdul kadir. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
Nugroho, Susanti Adi, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi. Jakarta: Kencana 2011. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1991. Raharja, Prathama dkk, Pengantar Ilmu Ekonomi (mikroekonomi & makroekonomi). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008. Soedjono , Wiwoho, Perkembangan Hukum Transportasi Serta Pengaruh Dari Konvensi-Konvensi Internasional. Yogyakarta:Liberty. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3. Jakarta: UI Press, 1986. Soemarso. Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual. Cet. Ke-1. Jakarta: RINEKA CIPTA, 1990. Sri Wahyuni, Endang, Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannyan dengan Perlindungan Konsumen, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2003. Subekti, R, Aneka Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya, 1995. Subekti, R. Hukum Perjanjian. PT Internasional, Jakarta, 1985. Sudarsono. Pengantar Ekonomi Mikro, Cet. Ke-8. Jakarta: LP3ES, 1995. Sudaryatmo. acces to justice. Dalam, Hukum dan Advokasi Konsumen. Tahun 1999. Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B. Cet ke-14. Bandung: Alfabeta, 2009. Suherman, E. Hukum Udara Indonesia & Internasional. Bandung: Alumni, 1979. Suherman, E. Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan, (Himpunan Makalah 19611995). Bandung: Alumni, 2000. Suherman, E. Tanggung Djawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia. Bandung: Eresco, 1962. Susanto, Bambang. Transportasi & Investasi Multidimensi. Jakarta: Buku Kompas, 2013.
Tantangan
Dan
Persefektif
106
Suwardi, Karya Ilmiah Tentang Penentuan Tanggung Jawab Pengangkut Yang Terikat Dalam Kerjasama Pengangkutan Udara Internasional. Jakarta : Atas Kerjasama Dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 1991. Tim Penulis , Analisis Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Berkenaan Dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi Dalam Bidang Pengangkutan Udara. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Utomo, Tomi Suryo Hak Intelektual Kekayaan. cet. ke-5. Bandung: P.T. Alumni Bandung 2006. Winkler, Jhon. Perang Harga Strategi Menghadapi Persaingan Harga. Cet. Ke- 4. Semarang: Dahara Prize, 1994.
Peraturan Perundang-undangan
Keputusan mentri pehubungan Nomor PM ; 2 tahun 2014, tentang Tarif Biaya Penumpang. Peraturan Kepmenhub No. KM 36/2005, tentang Tarif Referensi Penumpang Angkutan Udara. Peraturan menteri perhubungan nomor KM 26 tahun 2010, tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penerafan Tarif Batas Atas. Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 mengenai penerbangan Undang-undang republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-undang republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT). Undang-undang repulik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
107
Internet
http://dilihatya.com/2346/pengertian-jasa-menurut-para-ahli akses 29 November 2014, sabtu pukul 20. 45 wib. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54ad0d3298c7a/menkoperekonomian-pemerintah-tidak-melarang-tiket-pesawat-murah, akses 19 februari 2015, pukul 20.30 wib http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia. akses selasa 13 januari 2015, pukul 12.20 wib. http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/603/588, akses 23 januari 2015, pukul 05.30 wib. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1233/3/manajemenarlina%20lbs3.pdf.txt akses sabtu 10 januari 2015, pukul 11.30 wib. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26827/4/Chapter%20I.pdf/ akses 6 november 2014, pukul 23.00 wib. http://sinarharapan.co/news/read/30279/tiket-pesawat-dijual-terlalu-mahal- akses, 4 April 2015, pukul 05.30 wib. http://tabloidaviasi.com/uncategorized/pajak-sewa-pesawat-naik-maskapairesah/akses kamis 6 november 2014, pukul 20.31 wib. https://www.academia.edu/8121433/Garuda_Indonesia_Airlines_Menguak_kisah_per jalanan_Garuda_Indonesia_menjadi_salah_satu_The_Best_Airlines_in_the_w orld. akses, 20 februari 2015, pukul 20.00 wib. http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajianekonomiregional/maluku/Documents/7fdee8bf 3970473586238d1c588020ebBoksInflasiHargaTiketPesawat.pdf, akses 30 januari 2015, pukul 23.00 wib. http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_fuel_surcharge.pdf , akses 31 januari 2015, pukul 05.00 wib. http://www.pelita.or.id/baca.php?id=38021 akses, 29 September 2014, pukul 20.00 wib. https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=skripsi+mengenai tinjauan hukum islam terhadap harga tiket pesawat/ akses, 6 November 2014, pukul 22.00 wib.
108
https://www.google.com/search?q=struktur+organisasi+garuda+indonesia+airlines+d oc, akse 22 januari 2015, pukul 09.00 wib.
Skripsi Dan Tesis Putra, Louis Adi. “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara Negara,” Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013. Wati, Sri Ambar. “Realisasi Tanggung Jawab Perdata pengangkutan Udara Terhadap Penerbangan Domestik Pada PT Garuda Indonesia (Persero),” Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008 Zazili, Ahmad. “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional,” Tesis Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
Lain-lain Ary sukma, “mengenai penentuan harga dalam pesawata udara,” Wawancara agen barokah trevel Yogyakarta, 2015. Lihat Al-qur’an Surat Al-Maidah & An-nisa’ dengan Terjemahannya. Lihat Hadist Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi. Sarti, “Pendapat tentang Peraturan Mentri Perhubungan no 26 tahun 2010,” Wawancara dengan Sarti trevel pesawat Duos Padang, 2014.
