TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEPARA NOMOR : 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr)
SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH : YUNITA NOOR LAILI 09350085
PEMBIMBING: SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.
AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2016
ABSTRAK Anak adalah titipan Allah SWT. yang harus dijaga dan dilindungi haknya sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang memang seharusnya didapatkan. Namun sayangnya, perlindungan atas hak tersebut terkadang tidak mereka dapatkan dari orang tua kandung ataupun keluarga, sehingga mengharuskan adanya praktik pengangkatan anak guna tercapainya tujuan awal, yakni kesejahteraan anak. Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2011 menerima satu permohonan pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya (anak temuan). Bapak N dan Ibu I bermaksud mengangkat seorang anak yang mereka temukan di depan rumah dan telah keluar penetapannya dengan nomor 0071/Pdt.P/2011/PA. Jpr. Penyusun tertarik dengan perkara ini, karena pemohon telah mempunyai dua orang anak. Pokok masalahnya adalah bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan perkara ini, serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam memandang penetapan tersebut. Dalam membahas permasalahan tersebut, penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat preskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi ditambah dengan wawancara agar data yang dikumpulkan lebih lengkap, sedangakan metode pendekatannya adalah normatif-yuridis karena perkara ini membahas sebuah amar putusan yang tentu materinya berupa aturan atau ketentuan agama dan ketentuan perundang-undangan. Berdasar dasar hukum (Islam dan Positif) dan pertimbangan yang digunakan, yakni al-Ah}zab ayat 4, 5, 37, 40; al-Insa>n ayat 8 dan al-Ma>’idah ayat 2 dan 32, beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ima>m Bukhari, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaganegaraan Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984, maka penyusun berpendapat, bahwa dari kaca mata hukum Islam, penetapan ini telah sesuai dengan aturan yang ada, dimana dalam hal ini yang beralih hanyalah kewajiban sebagai orang tua, yakni memelihara, merawat, menjaga, membiayai dan memberikan kasih sayang bukan pengalihan nasab. Tidak beralihnya nasab menyebabkan tidak timbulnya hak saling mewarisi harta kekayaan masingmasing, hanya saja terdapat hubungan keperdataan antara keduanya, yakni melalui wasiat wajibah. Menurut hukum positif, secara umum, dasar hukum dan pertimbangan hakim yang majelis hakim gunakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, meski ada yang tidak sesuai dengan perundangan, namun hal tersebut tidak mengakibatkan putusan menjadi tidak sah karena semua tetap didasarkan pada kesejahteraan anak. Oleh karena itulah, penyusun merasa pertimbangan hukum Islam lebih diutamakan oleh majelis hakim dibandingkan dengan hukum positif.
ii
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal
:
Skripsi saudari Yunita Noor Laili
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta Assalamu’alaikum wr. wb. Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara: Nama
: Yunita Noor Laili
NIM
: 09350085
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEPARA NOMOR : 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr)
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum wr. wb. Yogyakarta, 19 Dzul Hijjah 1435 H 14 Oktober 2014 M Pembimbing,
Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I. NIP. 19700125 199703 2 001
iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini saya: Nama
: Yunita Noor Laili
NIM
: 09350085
Fakultas
: Syari’ah dan Hukum
Jurusan/Prodi
: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ORANG TUANYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA
KABUPATEN
JEPARA
NOMOR
:
0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr) ” adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Yogyakarta, 19 Dzul Hijjah 1435 H 14 Oktober 2014 M Penyusun
Yunita Noor Laili NIM. 09350085
v
Motto هل جزاء الحسان إالالحسان Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula) (55:60)
ف اذكروني أذكركم Maka Ingatlah kepadaku (Allah) Maka aku pun akan ingat kepadamu (2:152)
vi
Persembahan Untuk orang-orang yang sangat berjasa dalam hidupku, yang selalu sabar menghadapiku, yang tak pernah lelah memberikan semangat untukku, yang tak pernah berhenti mengerti keadaanku.. Bapakku tercinta Abdul Choliq dan Ibuku tersayang Siti Romlah, Kalian luar biasa, Kalian lah yang terhebat.. Saudara-saudariku terkasih Mbak Dee (Nur Achadiyah Hidayati) dan Dek Muhammad Rizqi Ulin Nuha, Kalian yang terbaik.. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.
I.
Konsonan Tunggal
Huruf Arab
Nama
Huruf Latin
Nama
ا
Alif
Tidak dilambangkan
tidak dilambangkan
ب
Ba’
b
be
ت
Ta’
t
te
ث
Sa’
ṡ
es (dengan titik diatas)
ج
Jim
j
je
ح
Ha’
ḥ
ha (dengan titik di bawah)
خ
Kha’
kh
ka dan ha
د
Dal
d
de
ذ
Zal
ż
zet (dengan titik di atas)
ر
Ra’
r
er
ز
Za’
z
zet
س
Sin
s
es
ش
Syin
sy
es dan ye
vii
II.
ص
Sad
ṣ
es (dengan titik di bawah)
ض
Dad
ḍ
de (dengan titik di bawah)
ط
Ta’
ṭ
te (dengan titik di bawah)
ظ
Za
ẓ
zet (dengan titik di bawah)
ع
‘ain
‘
koma terbalik di atas
غ
gain
g
ge
ف
fa’
f
ef
ق
qaf
q
qi
ك
kaf
k
ka
ل
lam
‘l
‘el
م
mim
‘m
‘em
ن
nun
‘n
‘en
و
waw
w
w
ه
ha’
h
ha
ء
hamzah
’
apostrof
ي
ya
Y
ye
Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
متعـدّدة
ditulis
Muta’addidah
عـدّة
ditulis
‘iddah
III. Ta’marbutah di akhir kata a. Bila dimatikan ditulis h
viii
حكمة
ditulis
hikmah
جزية
ditulis
jizyah
b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h
كرامةاالولياء
Karāmah al-auliya’
Ditulis
c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t
زكاة الفطر
zakātul fiṭri
Ditulis
IV. Vokal Pendek
V.
__َ__
fathah
ditulis
a
__َ__
kasrah
ditulis
i
__ُ__
dammah
ditulis
u
Vokal Panjang
ix
جاهلية
ditulis
ā jāhiliyyah
Fathah + ya’ mati
تنسى
ditulis
ā tansā
3.
Kasrah + ya’ mati
كريم
ditulis
ī karīm
4.
Dammah + wawu mati
ditulis
ū furūḍ
1.
Fathah + alif
2.
فروض
VI. Vokal Rangkap
1.
2.
Fathah + ya mati
ditulis
ai
بينكم
ditulis
bainakum
Fathah + wawu mati
ditulis
au
قول
ditulis
qaul
VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof
أأنتم
ditulis
a’antum
أعـدّ ت
ditulis
‘u’iddat
لئن شكرتم
ditulis
la’in syakartum
VIII. Kata sandang Alif + Lam a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)
القرا ن القيا س
Ditulis Al-Qur’ān Ditulis Al-Qiyās
x
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.
السماء
ditulis
as-Samā’
الشمس
ditulis
Asy-Syams
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
X.
ذوي الفروض
ditulis
Zawi al-furūḍ
أهل السنة
ditulis
Ahl as-Sunnah
Pengecualian Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab, syariat, lafaz. b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.
xi
KATA PENGANTAR
بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن ال إله إال هللا و أشهد أن محمدا رسول هللا والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله .وصحبه أجمعين أما بعد Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta nikmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA. Jpr)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat beserta seluruh keluarga dan sahabat serta pengikutnya. Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: 1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Machasin, M. A.
xiii
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag. 3. Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag,. M. Ag. dan Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. 4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I. yang telah bersedia dan bersabar meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberi pengarahan yang sangat berharga, serta memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini. 5. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah, Bapak Drs. Supriatna, M. Si. selaku pembimbing akademik, Bapak Fikrie dan karyawan-karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 6. Bapak Drs. Sarwan selaku wakil pansek, Bapak Drs. Shofi’ngi, M. H. selaku Hakim pembimbing dan semua staf PA Jepara yang telah membantu penyusunan skripsi. 7. Ibu Nyai Hj. Durroh Nafisah Ali, Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Komplek Hindun-Anisah Yayasan Ali Maksum beserta keluarga. Bapak KH. Ihsanuddin Muslim, Lc., M. Pdi. dan Ibu Nyai Hj. Sulthonah, Pengasuh Pondok Pesantren Binaul Ummah Ploso, Wonolelo, Pleret, Bantul beserta keluarga.
xiv
8. Bapak Ibuku tercinta (Abdul Choliq dan Siti Romlah), yang selalu sabar dan tak pernah berhenti serta tak pernah lelah mendoa’akan dan memberikan dorongan. 9. Kakakku tersayang, mbak Nur Achadiyah H. yang telah bersedia menemani dan membantu serta tak pernah lelah untuk selalu memberikan semangat. Adek semata wayang, Muhammad Rizqi Ulin Nuha. 10. Teman-teman “seperjuangan”, Ria, Vance, Tiza, Denda, Genduk, Cacing, Ulin, Hafizh, Heni, Endah, Aniq, Mb. Faza, Sahabat Cegrek serta Para Penghuni Joglo, kalian yang selalu menguatkan. Terimakasih. Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu. Penyusun menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, banyak kekeliruan dan kekurangan, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.
Yogyakarta, 22 Rabiul Akhir 1437 H 01 Februari 2016 M
Penyusun,
Yunita Noor Laili NIM. 09350085
xv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.................................................................................................. i HALAMAN ABSTRAK ............................................................................................ ii HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .............................................................. v HALAMAN MOTTO ................................................................................................ vi HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................ vii PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................................ viii KATA PENGANTAR ............................................................................................... xiii DAFTAR ISI .............................................................................................................. xvi
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1 B. Pokok Masalah ............................................................................................... 8 C. Tujuan dan Kegunaan .................................................................................... 8 D. Telaah Pustaka ............................................................................................... 9 E. Kerangka Teoritik .......................................................................................... 12 F. Metode Penelitian........................................................................................... 17 G. Sistematika Pembahasan ................................................................................ 20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ANGKAT ................................... 23
xvi
A. Pengertian Anak Angkat ................................................................................ 23 B. Alasan-alasan Melakukan Pengangkatan Anak ............................................. 30 C. Syarat-syarat Pengangkatan Anak.................................................................. 32 D. Tata Cara Pengangkatan Anak ....................................................................... 38 E. Akibat Hukum Pengangkatan Anak ............................................................... 42
BAB
III
DESKRIPSI
PERKARA
NOMOR
0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr
TENTANG PENGANGKATAN ANAK .................................................. 47 A. Duduk Perkara Nomor 0071/Pdt.P/PA.Jpr .................................................... 47 B. Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 0071/Pdt.P/PA.Jpr .......................................................................................... 51
BAB IV ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENETAPAN
PENGANGKATAN
ANAK
PADA
PERKARA NOMOR 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr ...................................... 64 A. Analisis secara Normatif terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 0071/Pdt.P/PA.Jpr ................................ 64 B. Analisis secara Yuridis terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr................................... 72
BAB V PENUTUP ..................................................................................................... 81 A. Kesimpulan .................................................................................................... 81 B. Saran-saran ..................................................................................................... 83
xvii
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 85
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Daftar Terjemah 2. Biografi Ulama dan Tokoh 3. Pedoman Wawancara 4. Surat Izin Penelitian 5. Surat Keterangan PA 6. Penetapan 7. Curriculum Vitae
xviii
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Perkawinan
mempunyai
tujuan
utama
untuk
memperoleh
kehidupan yang tenang ()سكينة, cinta ( )مودةdan kasih sayang ()رحمة. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, perlu adanya tujuan-tujuan pelengkap yang harus dipenuhi, di antaranya yakni reproduksi guna menyambung keturunan atau generasi. Setiap pasangan suami-istri pastilah mendambakan kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena anak merupakan pelengkap dalam sebuah perkawinan. Namun, keinginan itu tidak selalu sejalan dengan kehendak Allah SWT. yang tidak menitipkan seorang anak. Lebih jauh lagi, ketidakhadiran anak dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketidakharmonisan suatu rumah tangga, karena adanya sikap saling menyalahkan di antara suami-istri yang dapat memicu pada poligami dan bahkan perceraian. Hal inilah yang membuat banyak usaha yang dilakukan agar bisa mendapatkan anak. Salah satu di antaranya adalah adopsi atau pengangkatan anak.
1
2
Di sisi lain, ada banyak keluarga yang telah dikaruniai anak namun tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut yang berimbas pada kesejahteraan anak. Hal ini menyebabkan banyak anak yang terlantar baik rohani, jasmani maupun sosial. Mereka masih rawan akan segala macam eksploitasi dan kekerasan bahkan belum tentu mereka dapat hidup layak. Padahal anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.1 Oleh karena itu, anak perlu diberi kesempatan seluasluasnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan sosial. Pengangkatan
anak
merupakan
solusi
yang
tepat
untuk
mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak serta menjaga keharmonisan suatu rumah tangga. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan kekeluargaan, seperti antara orang tua kandung dengan anak kandung.2
1
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menimbang (b)
2
Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas hukum Adat, (Bandung: ttp., 1973),
hlm. 133.
3
Praktik pengangkatan anak telah ada dan terjadi pada masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang. Mereka menyebutnya dengan istilah tabanni yang artinya “ mengambil anak”. Namun, dalam praktik tabanni, anak angkat dinasabkan pada orang tua angkatnya bukan pada orang tua kandungnya. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad pun pernah melakukannya, yakni dengan mengangkat Zaid bin H{a>ris}ah -budak yang diberikan oleh Siti Khadijah kepada beliau- sebagai anak dan menasabkannya kepada beliau yang kemudian menjadi Zaid bin Muhammad. Namun, setelah beliau diangkat menjadi Rasul, Allah membatalkan penasaban tersebut melalui surat al-Ah}zab ayat 4-5.
ما جعل هللا لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم الئي تظهرون منهن امهتكم وما جعل اد عياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم وهللا يقول الحق وهو يهدى ادعوهم البائهم هو اقسط عندهللا فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم فى الدين.السبيل ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان هللا راورا 3
رحيما
Ayat di atas menjelaskan, bahwa Islam melarang umatnya untuk menasabkan anak angkat dengan orang tua angkatnya. Menurut Islam, seseorang harus tetap dinasabkan pada orang tua kandungnya, meskipun ia telah diangkat sebagai anak oleh orang lain. Jadi, dalam masalah pengangkatan anak dapat dikatakan, bahwa Islam lebih mengedepankan pada aspek solidaritas sosial dan juga demi kebaikan anak agar anak terjamin masa depannya. 3
Al-Ah}zab (33): 4-5.
4
Pada umumnya, orang Indonesia lebih suka mengangkat anak dari keluarga sendiri, karena lebih mudah dalam proses kesepakatan dan juga dapat mempererat tali kekerabatan. Namun tetap tidak terbatas pada itu, tetapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan dan tempat-tempat penampungan bayi terlantar. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (7), yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Negara juga memberikan jaminan pemeliharaan anak terlantar sebagaimana termaktub dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Islam mendorong umatnya untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain, dengan syarat tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah. Pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk melindungi anak-anak tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui adopsi atau pengangkatan anak. Dengan adopsi diharapkan anak-anak tersebut bisa mendapatkan kasih
5
sayang dan pengertian dari orang tua dan sekelilingnya. Adopsi mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang salah satu tugasnya adalah menangani perkara pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kewenangan tentang menangani perkara pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan.............” Penjelasan huruf a pasal 49 ini, antara lain menyatakan : “Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut Syari’ah, antara lain : ......20.) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,.....”4 Pengangkatan anak harus dilakukan dengan pertimbangan dan persiapan yang matang. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum, di antaranya adalah terjadinya peralihan tanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kesiapan mental orang tua kandung untuk melepas anaknya yang akan diangkat oleh orang lain juga merupakan faktor yang cukup penting dalam proses pengangkatan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak hendaknya dilakukan berdasarkan
4
Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (a), angka (20).
6
unsur kerelaan antara orang tua kandung si anak dan calon orang tua angkatnya. Pengangkatan anak merupakan suatu perkara yang tidak mudah, karena sifatnya yang jangka panjang, bahkan seumur hidup. Pengangkatan anak yang sifatnya kompleks itu menuntut adanya kepastian terhadap kesejahteraan dan masa depan anak. Pengadilan Agama khususnya hakim harus teliti dan berhati-hati dengan syarat-syarat dan bukti-bukti pengangkatan anak, latar belakang dari calon orang tua angkat baik dari segi ekonomi, pendidikan, pekerjaan, bahkan sampai kesehatan dan mentalnya juga mengenai motivasi-motivasi yang ada mengingat kemungkinan penyalahgunaan izin pengangkatan anak untuk tujuan perdagangan anak, atau sekedar untuk pancingan, yang nantinya setelah memperoleh anak, anak angkat tersebut disia-siakan atau ditelantarkan. Semua itu harus jelas dan kuat guna menghilangkan kemud}aratan yang lebih besar. Tahun 2010 yang lalu, di Jepara ada kejadian yang tidak hanya menghebohkan warga, namun juga menggegerkan media;5 yakni dengan ditemukan bayi di dalam kardus di teras rumah sepasang suami-istri6 dalam kondisi memprihatinkan. Kejadian tersebut kemudian mereka laporkan ke Polres Jepara yang kemudian oleh pihak Kepolisian anak 5
Sebagaimana dimuat dalam dua surat kabar ternama di Jepara, yakni Radar Jepara dan Suara Merdeka. Radar Jepara memuatnya dua kali pada tanggal 13 dan 25 Nopember 2010, sedangkan Suara Merdeka 3 kali yaitu 13, 22 dan 25 Nopember 2010. 6 Sepasang suami-istri ini bernama Ngatno (45 tahun) dan Agustiningsih (42 tahun) yang beragama Islam dan bekerja sebagai PNS. Keduanya bertempat tinggal di RT. 02 RW. II Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
7
tersebut diserahkan ke RSUD “Kartini” Jepara., seminggu kemudian anak tersebut dititipkan kepada suami-istri yang menemukan untuk dirawat. Satu tahun kemudian, pasangan tersebut mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Jepara karena tidak kunjung ada yang datang untuk mengambil atau mengakui serta merasa telah sayang kepada anak tersebut. Hakim Pengadilan Agama Jepara (tempat mereka mengajukan permohonan) menetapkan untuk mengabulkan permohonan tersebut, dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh kedua pemohon. Penyusun merasa hal ini menarik untuk diteliti, selain karena di Jepara belum terlalu banyak perkara pengangkatan anak7 juga karena jarang adanya pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya. Selain itu, Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mensyaratkan calon orang tua angkat “tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak”, sedangkan dalam perkara ini, pemohon telah mempunyai dua orang anak. Hal ini berarti tidak bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Untuk itu, penyusun bertujuan untuk melakukan penelitian dan menganalisis dasar serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Jepara dalam wujud skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang
7
Berdasarkan hasil wawancara yang penyusun lakukan kepada Bapak Drs. Sarwan selaku wakil pansek Pengadilan Agama Jepara pada hari Senin, 10 Februari 2014.
8
Tuanya (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara No. 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr)
B.
Pokok Masalah 1.
Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jepara
dalam
menetapkan
perkara
pengangkatan
anak
No.
0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr? 2.
Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan Pengadilan Agama Jepara No. 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr tentang pengangkatan anak?
C.
Tujuan dan Kegunaan 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dan dasar hukum yang dipergunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jepara dalam putusan atau penetapan pengangkatan anak. b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak tersebut. 2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
9
a. Kegunaan teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah prkembangan ilmu pengetahuan, terutama tentang pengangkatan anak. b. Kegunaan praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan hakim pengadilan
agama
dan
pihak
lainnya
dalam
persoalan
pengangkatan anak.
D.
Telaah Pustaka Studi dan penelitian mengenai adopsi atau pengangkatan anak ini telah banyak dilakukan. Hasilnya dalam bentuk bermacam-macam, baik berupa kitab-kitab yang berbahasa Arab, terjemahannya, buku-buku, serta karya ilmiah. Berikut ini adalah beberapa diantara karya tentang pengangkatan anak dari kepustakaan yang telah dilakukan. Pertama, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi Anak di Yogyakarta (Studi di Dinas Sosial Propinsi Yogyakarta)”8 karya Ita Dwi Indrayati. Skripsi ini membahas tentang prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY serta pandangan hukum Islam terhadap prosedur tersebut. Skripsi Ita Dwi Indrayati ini setema dengan skripsi penyusun, perbedaan terletak pada objek formal dan perspektif yang digunakan. Skripsi Ita meneliti di Dinas Sosial dan hanya menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penyusun menggunakan hukum positif juga.
8 Ita Dwi Indrayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi Anak di Yogyakarta (Studi di Dinas Sosial Propinsi DIY),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
10
Kedua, Skripsi yang berjudul “Pandangan Muhammad Syahrur tentang Anak Adopsi” karya Ita Qonita menjelaskan bahwa pengangkatan anak yang diperbolehkan dan mempunyai akibat-akibat hukum tertentu seperti waris, adalah pengangkatan anak yang belum berumur dua tahun, karena kemampuan memorinya untuk mengingat orang tuanya belum sempurna.9 Perbedaan skripsi Ita Qanita ini dengan skripsi penyusun juga terletak pada objek formalnya. Ita menggunakan perspektif Syahrur sebagai sudut pandang, sedangkan penyusun menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam menganalisis. Skripsi Dzura Nafisyah Khandhary yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus pada Masyarakat Muslim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)”, menerangkan bahwa prosedur pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat muslim Kelurahan Beringin tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan untuk pengesahan status anaknya, harus melalui penetapan dari Pengadilan Agama. Namun dalam hal nasab, pengangkatan anak di daerah tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya.10 Skripsi ini setema dengan skripsi penyusun hanya berbeda
9 Ita Qonita, “Pandangan Muhammad Syahrur tentang Anak Adopsi,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
Dzura Nafisyah Khandhary, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001). 10
11
pada lokasi penelitian serta perspektif yang digunakan. Penyusun selain menggunakan pendekatan normatif, juga menggunakan pendekatan yuridis dalam menganalisis. Karya lain adalah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Sayap Ibu (Studi Kasus Tahun 2002)” karya Rohayati.11 Karya ini membahas akibat hukum praktik pengangkatan anak yang terjadi di yayasan sayap ibu. Karya penelitian ini berisi bahwa pengangkatan anak yang di tempat ini menimbulkan hubungan nasab dan hak waris bagi anak yang diangkat serta adanya perwalian dari pihak orang tua angkat terhadap anak angkatnya, sehingga pengangkatan anak yang terjadi di yayasan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Skripsi ini meneliti tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pengangkatan anak serta mengambil yayasan sayap ibu sebagai tempat meneliti, sedangkan penyusun tidak memasukkan akibat hukum ke dalam pokok masalah skripsi yang akan ia tulis serta tempat penelitiannya adalah di Pengadilan Agama di Jepara. Skripsi “Penetapan Status Anak Angkat di Pengadilan Agama Wates Tahun 1997/2001 Ditinjau dari Hukum Islam” karya Ahmad
11 Rohayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Sayap Ibu (Studi Tahun 2002)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).
12
Zabidi.12 Skripsi ini menjelaskan tentang prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama Wates dan akibat hukumnya menurut tinjauan hukum Islam sedangkan penyusun menitikberatkan pada proses penetapan tersebut. Dari sejumlah penelitian yang ada, secara substansial terdapat perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan.
E.
Kerangka Teoretik Islam adalah agama rah}matan lil ‘a>lami>n. Agama yang mengajarkan dan selalu menganjurkan umatnya untuk saling tolongmenolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ma>idah ayat : 2 13
وتعاونوا على البر والتقوى وال تعا ونوا على االثم والعدوان
Salah satu yang dianjurkan adalah memelihara, mendidik, merawat dan bahkan mengangkat anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain karena mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak. Sesuai firman Allah surat al-Insa>n ayat : 8 dan al-Ma>’idah ayat : 32 14
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا
Ahmad Zabidi, “Penetapan Status Anak Angkat Di Pengadilan Agama Wates Tahun 1997/2001 Ditinjau dari Hukum Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002). 12
13
Al-Ma>’idah (5): 2.
14
Al-Insa>n (76): 8.
13
15
ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا
Praktik pengangkatan anak ini telah ada semenjak Islam belum datang, yakni zaman ja>hiliyyah. Nabi Muhammad SAW pun pernah melakukan pengangkatan anak, yakni dengan mengangkat Zaid bin H>{a>ris}ah menjadi anak dan menasabkannya kepada beliau sehingga menjadi Zaid bin Muhammad. Hal ini terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Namun setelah beliau menjadi Rasul, Allah membatalkan penasaban anak angkat kepada orang tua angkatnya melalui firman-Nya dalam surat al-Ah}zab ayat 4-5.
ما جعل هللا لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم الئي تظهرون منهن امهتكم وما جعل اد عياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم وهللا يقول الحق وهو يهدى ادعوهم البائهم هو اقسط عندهللا فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم فى الدين.السبيل ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان هللا راورا 16
رحيما
Rasulullah semakin menegaskan pengharaman penyamaan anak angkat dengan anak kandung atau dengan kata lain menasabkan anak angkat dengan orang tua angkat melalui sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukha>ri> :
15
Al-Ma>’idah (5): 32.
16
Al-Ah}zab (33): 4-5.
14
17
من ادعي إلى رير أبيه وهو يعلم أنه رير أبيه فالجنة عليه حرام
Tidak semua anak mempunyai orang tua; dalam arti, ada anak-anak yang tidak diketahui siapa orang tuanya karena mereka dibuang atau ditelantarkan begitu saja. Anak-anak seperti itulah yang harus lebih mendapatkan perhatian karena beresiko besar untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka harus dijaga, dirawat serta disejahterakan. Sebagaimana kaidah fikih : 18
الضرر يزال
Sebagaimana yang tertera dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dijelaskan dalam Surat Nomor
U-35/MUI/VI/1982 tanggal 18
Sya’ban 1402H/10 Juni 1982 menyatakan bahwa: 1.
Pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat adalah boleh menurut Islam.
2.
Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah dan ibu yang beragama Islam pula, agar keislamannya terpelihara.
3.
Pengangkatan anak tidak akan mengakibatkan hubungan nasab antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak menyebabkan terjadinya hubungan
Abu> ‘Abdilla>h Muhammad bin Isma>’i>l bin Ibra>hi>m bin al-Mughi>rah al-Ju’fi>,> S{ah{i>h{ alBukha>ri, Jilid IV (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1981), VIII: 12, “Kitab al-Fara>’idl,” “Bab Man Idda’a> ila> 17
Ghairi Abi>hi.” Ima>m Jala>luddi>n ‘Abdurrohman as-Suyu>t}i, Al-Asyba>h wa an-Naz{o>’ir fi> Qowa>’idi wa Furu>’i Fiqh asy-Sya>fi’iyyah, (Semarang: Thoha Putera, t.t.), hlm. 59. 18
15
kewarisan dan orang tua angkat tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya yang perempuan. Jika orang tua angkat ingin memberikan hartanya kepada anak angkatnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan hibah semasa hidupnya atau melalui wasiat wajibah dengan syarat besarnya tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan hartanya. 4.
Islam melarang mengangkat anak-anak oleh orang-orang yang berbeda agama, karena dikhawatirkan anak angkat akan dijadikan penganut agama orang tua angkatnya. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa ulama fikih telah sepakat jika
ada seorang anak yang tidak diketahui orang tuanya, ditemukan oleh seorang muslim kemudian diyakini bahwa anak itu adalah anaknya, bukan anak orang lain dengan ciri yang ada, maka mereka beranggapan akan terjaga kehormatan dan nama baik anak itu jika ada yang mengakuinya, yang mana pengakuan tersebut akan menimbulkan akibat adanya hubungan kemahraman dan kewarisan di antara keduanya. Jika setelah lama tidak satu pun orang mengakui anak tersebut, maka ia tetap dalam perlindungan dan perwalian orang yang memungutnya dan bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan, baik lahir maupun batin, termasuk dalam hal pendidikan dan keterampilan agar menjadi anak yang
s}a>lih}/s}a>lih}ah}. Orang yang memungut dapat meminta bantuan kepada
16
Baitul Ma>l untuk mencukupi kebutuhan si anak. Apabila Baitul Ma>l tidak ada, maka umat Islam wajib bergotong royong membantunya.19 Pengangkatan anak bertujuan untuk kesejahteraan anak tidak hanya dalam Islam, tetapi juga dalam hukum positif. Hal ini dilakukan terhadap anak-anak terlantar dan anak-anak yang orang tua kandungnya tidak memiliki kesanggupan untuk memberikan kesejahteraan bagi si anak. Dalam UUPA Pasal 39 angka (5) menjelaskan mengenai anak temuan, bahwa “Ketentuan ini berlaku bagi anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat secara musyawarah dan telah diadakan penelitian sungguh-sungguh”. Praktik pengangkatan anak di Indonesia harus melalui keputusan Pengadilan Agama, dalam hal ini hakim tidak hanya memberikan pertimbangan dan alasan hukum yang tepat, tetapi juga harus melihat motivasi-motivasi apa saja yang ada di baliknya mengingat beraneka ragamnya motivasi yang ada sedangkan pengangkatan anak ini bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup. Hakim harus benar-benar cermat untuk melihat motivasi dan/atau tujuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan, bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat
19
Dikutip dari Mahmud Syaltut oleh Ahmad Kamil, dkk., Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 116.
17
kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.20 Anak haruslah mendapatkan kasih sayang dan penghidupan yang layak dari orang tua angkatnya. Sebagaimana diatur juga dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, meliputi: 1. Non-diskriminasi. 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak. 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.21 Dalam SEMA RI No. 2 Tahun 1979 disebutkan bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung atau berjalan lama.
F.
Metode Penelitian Metode Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut: 1.
Jenis Penelitian
20
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (2)
21
Ibid., Pasal 2.
18
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) karena data utamanya adalah putusan pengadilan tentang pengangkatan anak N0. 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara, sedangkan referensi-referensi lainnya yang mendukung, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal maupun sejenisnya sebagai data pendukung. 2.
Sifat Penelitian Penelitian dalam penyusunan skripsi ini bersifat preskriptifanalitis22, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis putusan perkara Pengadilan Agama Jepara tentang pengangkatan anak, kemudian menilai putusan perkara tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam atau belum.
3.
Teknik Pengumpulan Data a. Dokumentasi, yaitu menelusuri dan mempelajari segala berkas atau dokumen putusan perkara pengangkatan anak, buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian yang mempunyai kesesuaian dengan masalah pengangkatan anak. Data yang diperoleh dari putusan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jepara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr. adalah data primer.
22
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 2-3.
19
b. Wawancara, cara memperoleh data atau keterangan melalui tanya-jawab dengan para hakim. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka wawancara digunakan sebagai teknik pendukung dalam pengumpulan data, sehingga data yang diperoleh adalah merupakan data sekunder. 4.
Pendekatan Sebagai upaya menjawab permasalahan yang penyusun rumuskan, dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut: a. Normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menggunakan al-Qur’an, hadis, pendapat fuqaha dan kaidah-kaidah fiqhiyah sebagai sudut pandangnya. b. Yuridis, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah berdasarkan tata aturan perundang-undangan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia, yakni hukum yang dijadikan dasar hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati oleh warga negara yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diantaranya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaganegaraan Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah
20
Nomor 54 Tahun 2007, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984. 5.
Analisis Data Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut: a. Induktif, metode analisis yang bersifat khusus yang kemudian beranjak menuju kesimpulan yang bersifat umum.23 Dalam hal ini penyusun berangkat dari putusan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jepara yang kemudian disimpulkan. b. Deduktif, metode menganalisis data yang besifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus. Dengan proses ini data dianalisis apakah hasil putusan Pengadilan Agama Jepara sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Perundang-undangan atau belum.
G.
Sistematika Pembahasan Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut: Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang selayang pandang mengenai penelitian ini untuk memberikan penjelasan tentang alur penelitian. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang 23
Ibid., hlm. 192.
21
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri literatur-literatur yang dapat memastikan bahwa kajian ini menarik untuk diteliti serta belum ada yang mengkaji. Kerangka teoritik yang menjelaskan teori hukum positif dan hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis pengangkatan anak, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan terakhir sistematika pembahasan. Bab kedua mencakup penjelasan mengenai tinjauan umum tentang anak angkat yang berisi: pengertian anak angkat, alasan-alasan melakukan pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, dan akibat hukum pengangkatan anak. Bab ketiga penyusun menerangkan tentang deskripsi perkara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr. tentang pengangkatan anak. Bab ini terdiri dari dua sub pembahasan. Sub pembahasan pertama berisi tentang deskripsi perkara itu sendiri dan sub bahasan berikutnya dipaparkan tentang dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam menetapkan perkara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr. Bab keempat merupakan bab pembahasan yang berisi tentang analisis dari data yang telah didapat, sebagaimana dipaparkan dalam bab ketiga. Bab ini juga terdiri dari dua sub bahasan, sub bahasan pertama penyusun akan menganalisis tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan pengangkatan anak, dan sub bahasan selanjutnya tinjauan
Hukum
Islam
dan
Hukum
Positif
pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jepara.
terhadap
penetapan
22
Bab kelima berupa penutup pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, jawaban singkat dari pokok masalah dan saran-saran serta penutup.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan
pemaparan
mengenai
pengangkatan
anak
di
Pengadilan Agama Jepara beserta dasar-dasar hukum dan pertimbanganpertimbangan hakim yang digunakan untuk menetapkan perkara tersebut, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa : 1. Dasar hukum (al-Ah}zab ayat 4, 5, 37, 40; al-Insa>n ayat 8 dan alMa>’idah ayat 2 dan 32, beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ima>m Bukhari, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaganegaraan Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun
1983,
Keputusan
Menteri
Sosial
RI
No.
41/HUK/KEP/VII/1984) dan pertimbangan hakim (pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah, berkelakuan baik, mampu secara finansial dan berjanji untuk menyayangi anak tersebut sepenuh hati serta tidak menasabkannya kepada pemohon. Kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut lebih diutamakan) yang digunakan untuk menetapkan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jepara
81
82
Nomor 0071/Pdt.P/PA.Jpr. lebih mengacu pada hukum Islam jika dibandingkan
dengan
hukum
positif.
Hal
ini
terlihat
dari
dikesampingkannya salah satu syarat calon orang tua angkat yang terdapat dalam peraturan perundangan (hukum positif) pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yakni tidak atau belum mempunyai anak atau baru mempunyai satu orang anak. Majelis hakim lebih mementingkan tujuan pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum Islam yang juga sejalan dengan hukum positif. 2. Dilihat dari segi hukum Islam, substansi dari penetapan tersebut telah sesuai dengan syari’at Islam begitu pula dasar-dasar hukum yang digunakan, yakni al-Ah}zab ayat 4, 5, 37, 40; al-Insa>n ayat 8 dan alMa>’idah ayat 2 dan 32 serta beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ima>m Bukhari, menjelaskan bahwa Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, diantaranya dengan memberi makan orang miskin dan anak yatim. Salah satu bentuknya adalah dengan mengangkat anak, terutama yang terlantar, namun tidak memutuskan nasab anak tersebut sehingga tidak timbul hak saling mewarisi dan hanya ada hubungan keperdataan, yakni wasiat wajibah. Penetapan pengangkatan anak ini telah sesuai dengan apa yang tertera dalam dasar hukum Islam tersebut, yakni berbuat baik kepada sesama dimana salah satu bentuknya adalah memelihara dan mengangkat anak yang terlantar, namun tidak memutuskan nasab si anak juga tidak
83
menimbulkan akibat saling mewarisi. Menurut hukum positif, yakni UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaganegaraan Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984, hampir seluruhnya telah sesuai dengan aturan perundangan yang ada di Indonesia. Akibat hukum, syarat-syarat calon anak angkat dan calon orang tua angkat telah terpenuhi dengan baik, hanya saja ada satu syarat yang diabaikan atau tidak begitu dipentingkan oleh majelis hakim dalam perkara ini, yakni calon orang tua yang boleh mengangkat anak adalah yang tidak atau belum memiliki anak, atau telah memiliki anak namun hanya satu. Hal ini tidak begitu dipentingkan karena hakim lebih melihat dan mempertimbangkan dari segi tujuan pengangkatan anak dan kemampuan kedua calon orang tua angkat dalam memenuhi hak-hak calon anak angkat yang kesemuanya dilakukan demi kesejahteraan anak itu sendiri. 3. B. Saran-saran 1. Bagi majelis hakim : hendaknya mempertimbangan dengan sebaikbaiknya.
84
2. Bagi masyarakat : hendaknya lebih peduli terhadap anak-anak terlantar yang ada di sekelilingnya, bersama-sama merawat bayi yang ditemukan terlantar secara adat dan selanjutnya mengawasi praktik pengangkatan anak yang terdapat di sekelilingnya. 3. Bagi orang tua kandung : hendaknya berpikir ulang ketika ada keinginan untuk menyerahkan anak kandungnya sendiri hanya karena alasan ekonomi atau bahkan karena malu. 4. Bagi orang tua angkat : hendaknya bertanggung jawab penuh dengan keputusan yang telah mereka ambil, karena keputusan tersebut merupakan keputusan bersama yang telah mereka rundingkan baikbaik. Tanggung jawab di sini adalah memenuhi kewajiban sebagai orang tua untuk memenuhi hak-hak anak, yakni merawat, memelihara, mengasuh dan mendidik semuanya guna kesejahteraan anak serta yang terpenting adalah kasih sayang dari orang tua shingga anak dapat merasakan keluarga yang utuh.
DAFTAR PUSTAKA
A. Al-Qur’an dan Hadis Bukha>ri, Abu> ‘Abdilla>h Muhammad Ibn Isma>’i>l al- S{ah{i>h{ al-Bukha>ri, 4 Jilid, Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1981. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.
B. Kelompok Fiqh Ahmad Zabidi, “Penetapan Status Anak Angkat Di Pengadilan Agama Wates Tahun 1997/2001 Ditinjau dari Hukum Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002). Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta: Kencana, 2008. Barry, Zakariya Ahmad Al, Hukum Anak-anak dalam Islam, alih bahasa oleh Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
Dahlan, Aziz A., Ensiklopdi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoove, 1996, Jilid I, hlm. 29-30. Djazuli, A., Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2006. Dzura Nafisyah Khandhary, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001). Fachruddin, Fuad Muhammad, Masalah Anak dalam Hukum Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-35/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya’ban 1402H/10 Juni 1982.
85
86
Ibnu al-Hajar al-As}qalani, Fath}ul Ba>ri> (Penjelasan Kitab S}ah}ih} al-Bukha>ri>), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. Ima>m Jala>luddi>n ‘Abdurrohman as-Suyu>t}i, Al-Asyba>h wa an-Naz{o>’ir fi> Qowa>’idi wa Furu>’i Fiqh asy-Sya>fi’iyyah, Semarang: Thoha Putera, t.t. Ita Dwi Indrayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi Anak di Yogyakarta (Studi di Dinas Sosial Propinsi DIY),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). Ita Qonita, “Pandangan Muhammad Syahrur tentang Anak Adopsi,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003). Kamil, Ahmad, dkk., Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Kusuma, Hilman Hadi, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan upacara adatnya, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, Jakarta: Kalam Mulia, 2003. Musayyar, M. Sayyid Ahmad Al, Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga, Jakarta: Erlangga, 2008. Meliala, Djaja S., Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Bandung: Tarsito, 1982. Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2008. Qardhawi, Muhammad Yusuf, Halal dan Haran dalam Islam, alih bahasa oleh Mu’ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980. Rohayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Sayap Ibu (Studi Tahun 2002)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013). Soimin, Soedharyo, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Soimin, Soedharyo, Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat), Jakarta: Sinar Grafika, 1992. Syaltut, Mahmud, al-Fatawa, cet. ke-3, ttp.: Dar al-Qalam, t.t.
87
Zaini, Muderris, Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
C. Perundang-undangan
Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984. Kompilasi Hukum Islam Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaganegaraan Republik Indonesia. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UUD 1945. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.
D. Lain-lain
Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi, 2004. Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, cet. ke-1, Jakarta: Modern English Press, 1991.
88
Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990. Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Indonesia, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Wignjodipuro, Surojo, Pengantar dan Azas-azas hukum Adat, Bandung: ttp., 1973.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1.
DAFTAR TERJEMAHAN
HL
FT
3
3
12
10
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (kebajikan) dan takwa.
12
11
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
12
12
Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.
13
13
Allah tidak menjadikan bagi sesorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.
13
14
Barangsiapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri, sedang dia tahu bahwa dia itu bukan ayahnya, maka surga tidak mau menerimanya.
13
15
Kemud{aratan harus dihilangkan.
24
5
BAB II Barangsiapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri, sedang dia tahu bahwa dia itu bukan ayahnya, maka surga tidak mau menerimanya.
42
21
TERJEMAHAN BAB I Allah tidak menjadikan bagi sesorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.
Allah tidak menjadikan bagi sesorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya
dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. BAB III Allah tidak menjadikan bagi sesorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.
50
1
50
2
Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap isterinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.
50
3
Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.
51
4
Dari Abu Dzar r.a. bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorangpun mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiaapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah ia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka”.
51
5
Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah bersabda: “Janganlah kamu membenci ayah-ayahnu, karena barangsiapa membenci ayahnya maka ia adalah seorang yang kafir”.
51
6
Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.
51
7
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (kebajikan) dan takwa.
51
8
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
52
9
Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatnnya.
62
1
62
2
Dari Abu Dzar r.a. bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorangpun mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiaapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah ia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka”.
63
3
Barangsiapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri, sedang dia tahu bahwa dia itu bukan ayahnya, maka surga tidak mau menerimanya.
64
5
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (kebajikan) dan takwa.
64
6
Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.
65
8
Kemud{aratan harus dihilangkan.
65
9
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
68
14
Rid}a atas sesuatu berarti rid}a pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut.
68
15
Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatnnya.
BAB IV Allah tidak menjadikan bagi sesorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH 1. Yusuf Al-Qard}awi Nama lengkap Yusuf al-Qard}awi adalah Muhammad Yusuf alQard}awi, ia lahir pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa kecil di Mesir, bernama S{aft} Tura>b di tengah Delta. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika usia dua tahun, ayahnya meninggal dunia yang kemudian diasuh oleh pamannya yang keluarganya pun taat menjalankan ajaran Islam, ia diasuh sebagaimana layaknya terhadap anak kandungnya sendiri, sehingga Yusuf al-Qard{awi menjadi seorang yang kuat beragama. 2. Mahmu>d Syaltu>t Dilahirkan pada tahun 1893 di desa Munyah, Bani Mansur Provinsi Buhairoh, Mesir. Sejak kecil, Syaltut memeperlihatkan kesungguhan dan keuletan dalam ber-tafaquh fid-di>n (belajar Islam). Keluarganya yang haus ilmu dan taat beragama, serta hormat pada ulama, berperan besar dalam membentuk kepribadiannya. Pendidikan Syaltu>t dimulai di kampung halamannya dengan menghafal al-Qur’an pada seorang ulama setempat. Baru pada tahun 1906, ketika usianya menginjak 13 tahun, ia mulai pendidikan formalnya dengan masuk Ma’had al-Iskandariyah. Studinya ini dirampungkan setelah ia mendapat syahadah ‘Alamiyah (setingkat ijazah S-1) pada tahun 1918. Pada 1919, Syaltu>t mengajar di almamaternya. Bersamaan itu pula terjadi gerakan revolusi rakyat Mesir melawan kolonial Inggris. Ia ikut berjuang melalui ketajaman pena dan kepiawaian lisannya. 3. Ima>m Bukha>>ri> Beliau dilahirkan di Bukhara, 13 Syawal 194/21 Juli 810, wafat di Khartanak, 30 Ramad}an 256/31 Agustus 870. Ulama besar dan perawi hadis terkenal dari Bukhara, Uzbekistan, Asia tengah. Nama lengkapnya adalah Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Isma>’i>l bin Ibra>hi>m bin al-Mugi>rah bin Bardizbah al-Bukha>ri>. S}ah}ih} Bukha>ri> merupakan karyanya yang terbesar yang ditulisnya selama 16 tahun. H{adis-h}adis yang dimuat di dalam kitab ini berjumlah 9.082 h}adis, namun jika dihitung tanpa pemuatan ulang, h}adis tersebut hanya berjumlah 2.602 h}adis. Selain S}ah}ih} al-Bukha>ri> karyanya yang lain adalah: Qad}a>y>a as-S}ah}a>bah wa at-Ta>bi’i>n (Peradilan di Masa Sahabat dan Tabi’in), Raf al-Yadain (Mengangkat Dua Tangan Ketika Berdiri dari Dua Sujud), Qira>’ah al-Khalf al-Ima>m (Makmum membaca Fatihah di Belakang Imam) dan masih banyak lainnya.
4. Ima>m Muslim
Beliau dilahirkan di Naisabur, Iran tahun 202 H/817 M, wafat di Naisabur, Iran tahun 261 H/875 M. Seorang ahli dan pengumpul hadis terkenal dari Naisabur, Iran. Nama lengkapnya ialah Abu> al-H{>asa>n Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, namun lebih populer dengan nama Imam Muslim. Beliau mulai mempelajari hadis pada saat berumur lebih kurang 15 tahun. Ima>m Muslim juga dikenal sebagai wara’, zuhud, tawadu’ dan ikhlas, tekun belajar dan jenius. Semua ini membuat dia menjadi pakar hadis peringkat kedua setelah Ima>m al-Bukha>ri>. Karyanya yang paling monumental adalah kitab hadis S}ah}ih} Muslim. Kitab ini disusunnya selama 15 tahun. Dalam proses penyusunannya, Imam Muslim dipengaruhi oleh metodologi yang ditetapkan oleh Ima>m al-Bukha>ri>. Selain kitab S}ah}ih} Muslim, karya yang dihasilkan antara lain: Aula>d as}-S}aba’ (Anak-anak yang Dikasihi), Auha>m al-Muh}addisu>n (Keraguan Para Ahli Hadis), at-Ta>ri>kh (Sejarah-sejarah) dan masih banyak lagi lainnya.
SURAT BUKTI WAWANCARA
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa: Nama
: Drs. H. Sofi’ngi, MH.
NIP.
: 1962 1027 1993031001
Jabatan
: Hakim PA Jepara
Instansi
: Pengadilan Agama Jepara
Alamat
: Jl. Pesajen Demaan Jepara
Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor : 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr.)”.
Nama
: Yunita Noor Laili
NIM
: 09350085
Semester
:X
Fakultas
: Syari’ah dan Hukum
Jurusan
: al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Yogyakarta, 7 Oktober 2014
(Drs. Sofi’ngi, MH) NIP. 1962 1027 1993031001
Pedoman Wawancara 1. Bagaimana pandangan Hakim terhadap Pengangkatan Anak? 2. Upaya apa yang dilakukan oleh Hakim sebelum menetapkan perkara Pengangkatan Anak di PA. Jepara? 3. Apa alasan dari pemohon mengajukan Pengangkatan Anak? 4. Apa pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara Pengangkatan Anak No. 0071 di Pengadilan Agama Jepara tahun 2011? 5. Apa saja syarat-syarat menurut hukum Positif dan hukum Islam mengajukan permohonan tersebut? 6. Apakah putusan hakim PA Jepara telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan PA? 7. Bukti apa saja menurut hukum Islam dan hukum Positif yang diajukan dalam persidangan? 8. Kondisi apakah yang menjadi pertimbangan majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon? 9. Apa landasan yuridis majelis Hakim dalam membuat putusan dalam perkara Pengangkatan Anak? 10. Apa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon? 11. Apa landasan putusan Hakim dari al-Qur’an, Hadis / hukum Positif?
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281
SURAT KETERANGAN LULUS BACA TULIS AL-QUR’AN Tim Pembina Baca al-Qur’an Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa:
Nama
: Yunita Noor Laili
Nomor Induk Mahasiswa
: 09350085
Jurusan / Prodi
: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas
: Syari’ah dan Hukum
telah mengikuti Ujian Kemampuan Membaca Al-Qur’an yang diadakan oleh Tim Penguji Bacaan Al-Qur’an Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dinyatakan LULUS dengan nilai:
Surat Keterangan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum.
Yogyakarta, 19 Dzul Hijjah 1435 H 14 Oktober 2014 M Dosen Pembimbing
Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I. NIP. 19700125 199703 2 001
22 SURAT PERNYATAAN LULUS BACA TULIS AL-QUR'AN - Copy
SURAT PERNYATAAN FOTO BERJILBAB DALAM IJAZAH Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Yunita Noor Laili
Tempat dan tanggal lahir
: Jepara, 30 Juni 1991
NIM
: 09350085
Program Studi
: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas
: Syari’ah dan Hukum
Alamat No. HP
: Jl. KH. Syahid No. 14 RT 01 RW 05 SaripanJepara : 085643744917
Menyatakan bahwa saya menyerahkan pasfoto diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, dan saya tidak menuntut fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di kemudian hari. Demikian pernyataan ini saya buat untuk keperluan ijazah saya.
Yogyakarta, 19 Dzul Hijjah 1435 H 14 Oktober 2014 M Pembuat Pernyataan
Yunita Noor Laili 09350085
CURRICULUM VITAE
Nama
: Yunita Noor Laili
TTL
: Jepara, 30 Juni 1991
Jenis Kelamin
: Perempuan
Nama Orang Tua Ayah
: Abdul Choliq
Ibu
: Siti Romlah
Pekerjaan Orang Tua Ayah
: Wiraswasta
Ibu
: Guru
Alamat Orang Tua
: Jl. KH. Syahid No. 14 Rt 01 Rw 05 Saripan Jepara.
Pendidikan
:
MI Al-Islam Saripan-Jepara, Lulus tahun 2003 SMP Negeri 2 Jepara, Lulus tahun 2006 SMA Negeri 1 Jepara, Lulus tahun 2009 Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 sampai sekarang
