Harian Umum Media Indonesia
ENERGI PERADABAN
@mediaindonesia
Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail:
[email protected] Rp4.000/eks (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Rp89.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
KALA SPANYOL BERPADU DENGAN PADANG Menu autentik Padang yang dipadukan dengan cita rasa dan budaya Spanyol menjadi sajian istimewa.
CERPEN
BURUNG SIRIN
Burung itu jatuh dari langit.
w w w . m e d i a i n d o n e s i a . c o m
SABTU, 29 OKTOBER 2016 / NO. 12931 / TAHUN KE-47
HLM 2 Satgas Saber Pungli Dikukuhkan
KULINER
HLM 15 Transformasi Warnet untuk Gamers
24 HALAMAN
HLM 18-19 Momentum Emas Menuju Perbaikan
Kampanye Bersih di Media Sosial
MI/PANCA SYURKANI
NUSANTARA BERDENDANG: Kolaborasi Tari Ratoh Jaroe dari Aceh dan Tari Kecak dari Bali disertai seni visual video mapping di dinding istana menyemarakkan Nusantara Berdendang dalam rangka memperingati 88 tahun Sumpah Pemuda di halaman Istana Merdeka, tadi malam. Presiden Joko Widodo menginisiasi acara itu untuk mengangkat kesenian bangsa sebagai representasi semangat Sumpah Pemuda.
Nusantara Berdendang Berlangsung Meriah ISTANA Kepresidenan Jakarta menyelenggarakan pergelaran seni dan budaya untuk memperingati dan merayakan 88 tahun Sumpah Pemuda di halaman Istana Merdeka, tadi malam. Acara yang bertajuk Nusantara Berdendang itu dimulai pukul 19.30 WIB ketika rombongan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana serta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mufida Kalla keluar dari Istana Merdeka. Dalam rombongan tampak pula Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri. Dengan iringan lagu Nyiur Melambai, tampak pasangan pemuda-pemudi berpakaian adat dari 34 provinsi mengiringi Jokowi dan ‘‘Istana juga rombongan bermerupakan tempat jalan hingga ke balik pagar Istana berkembangnya Merdeka untuk kebudayaan duduk di pangIndonesia.’’ gung penonton bersama ribuan Darmansjah Djumala tamu undangan, baik dari kalangKepala Sekretariat Presiden an pejabat maupun masyarakat umum. Pihak istana menyebar sebanyak 4.131 undangan yang didominasi masyarakat umum. Hanya 120 undangan untuk para menteri dan pejabat negara sahabat. Dalam acara itu, pebulu tangkis yang meraih emas di Olimpiade Rio, Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad, membacakan Sumpah Pemuda. Setelah itu, atraksi Tari Pajaga Makkunrae dari Sulawesi Selatan membuka acara tersebut. Berturut-turut disajikan Tari Andrung Banyuwangi, Tari Piring dari Sumatra Barat, Tari Tu’a Reto Lou dan musik sasando dari NTT, Tari Hudog dari Kalimantan Timur, Tari Mambri dari Papua, hingga wayan ajen yang dibawakan Ki Wawan. Tembok pelataran Istana Merdeka pun disulap dengan atraksi visual. Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala mengatakan Presiden Jokowi menginisiasi acara itu untuk mengangkat budaya dan kesenian bangsa sebagai representasi dari semangat Sumpah Pemuda. Lewat kebudayaan, Indonesia dipersatukan dalam kebinekaan. Lewat kebudayaan, Indonesia tak sekali pun mengenal sekat-sekat yang dapat memecah belah. Lewat kebudayaan pula, kemudian berkembang peradaban Indonesia. “Presiden Jokowi pernah menekankan bahwa Istana itu bukan hanya institusi politik, institusi kenegaraan, dan institusi administrasi pemerintahan semata. Istana juga merupakan tempat berkembangnya kebudayaan Indonesia dan pada gilirannya menjadi tempat berkembangnya peradaban Indonesia,” tandas Djumala. (Pol/X-10)
Tindak Kampanye Hitam di Medsos Masyarakat harus diyakinkan bahwa pelarangan kampanye hitam berbau SARA bukan sekadar gertakan. SITI RETNO WULANDARI
P
ENGGUNAAN media sosial (medsos) sebagai ajang untuk melancarkan kampanye hitam dengan menggunakan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pilkada serentak 2017 tak bisa dianggap sepele. Tindakan tegas bagi pelaku menjadi keharusan untuk menjaga kekondusifan. Pengamat medsos Nukman Luthfie mengatakan langkah antisipasi ataupun penindakan mutlak dioptimalkan agar kampanye hitam dan kampanye berbau SARA tak merajalela di medsos. Medsos memang efektif digunakan untuk berkampanye menyebarkan kelebihan atau prestasi tiap-tiap calon. Namun, jelas dia, medsos juga gampang digunakan sebagai media untuk menyebarkan kampanye yang tidak sehat. Pemerintah sebenarnya sudah punya perangkat untuk menindak de ngan berpijak pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Tinggal bagaimana kita menerapkannya. Mereka yang melakukan kampanye hitam berbau SARA lewat medsos harus ditindak tegas, enggak bisa main-main,” ujar Nukman saat dihubungi di Jakarta, kemarin.
Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail:
[email protected] Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @mediaindonesia Tanggapan Anda bisa diakses di www.mediaindonesia.com
Yang tak kalah penting, imbuh dia, masyarakat juga harus berperan aktif ikut mencegah kampanye jenis itu bertebaran di medsos. “Se mua perangkat media sosial saat ini sudah memiliki peraturan agar pengguna tidak melakukan aktivitas berbau SARA dan menyebarkan kebencian. Yang mengetahui bisa langsung melaporkan melalui layanan report abuse.” Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengingatkan perlunya antisipasi sejak dini agar kampanye hitam termasuk di medsos bisa diminimalkan. “Jangan tunggu meledak baru melakukan tindakan. Pengawas pemilu, pasangan calon, dan penegak hukum harus tegas dan terus melakukan sosialisasi ten tang aturan kampanye hitam dan sanksinya,” tugasnya. Bagi pelaku, tegas Titi, aparat harus menindak tegas. Jangan sampai
ada keyakinan di masyarakat pelarangan kampanye hitam sekadar gertakan. Pasangan calon pun harus terus mengingatkan pendukung mereka agar tidak melakukan kampanye hitam berbau SARA. Menyebarluaskan kebencian, memfitnah, hingga mengadu domba, menurutnya, bertentangan dengan prinsip demokrasi. Seruan senada disuarakan pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda. “Memang agak sulit kalau setiap persoalan direspons. Akan tetapi, jika ada indikasi pelanggaran hukum, tak boleh dibiarkan,” tegasnya. Koordinator Divisi Hukum dan Pe nanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengaku sulit mengawasi dan menindak akun-akun yang tidak terdaftar di KPU daerah. Karena banyak sekali yang harus diawasi, pihaknya pun akan memprioritaskan pengawasan terhadap akun-akun yang telah didaftarkan calon kepala daerah. “Semua kita awasi, tapi kita harus punya prioritas supaya jangan malah sibuk untuk hal-hal yang tidak bisa kita tegakkan seperti mengawasi hantu,” tutur Nelson.
PEMILIHAN kepala daerah serentak 2017 memasuki fase kampanye mulai kemarin. Inilah dimulainya masa-masa krusial yang akan menjadi salah satu penentu berkualitas atau tidaknya festival demokrasi yang bakal digelar Februari 2017 mendatang. Kontestasi dan kompetisi dalam setiap pemilu, tak terkecuali pilkada, biasanya akan menemui masa-masa paling hebat, paling ketat, pada masa kampanye. Segala daya upaya dikerahkan pada saat kampanye demi menarik sebanyakbanyaknya minat rakyat. Itulah yang kemudian memunculkan kampanye dalam rupa dan cara yang beraneka. Ada cara elok, ada cara tak elok. Ada yang taat aturan, tetapi banyak juga yang gemar melanggar. Ada kampanye bersih, tak sedikit pula yang melakukan kampanye hitam. Di era pascamodern seperti sekarang ini, kerumitan kian bertambah karena kampanye tak lagi didominasi cara-cara konvensional. Kampanye pengerahan massa secara fisik sudah dianggap kuno dan sangat tidak efektif. Di zaman ketika teknologi menjadi tuan dan manusia menjadi hamba seperti saat ini, mau tidak mau, kampanye dengan memanfaatkan media sosial menjadi pilihan yang paling masuk akal. Sebaran dan jangkauan media sosial yang lebih luas daripada media apa pun tentu akan menjadi kekuatan besar jika mampu dioptimalkan sebagai strategi kampanye. Namun, pada titik itulah masalah baru bakal muncul. Seperti lazimnya yang terjadi di negeri ini, penciptaan aturan selalu tertatih-tatih me ngejar kecepatan laju perkembangan teknologi. Ketika teknologi sudah berlari empat langkah, regulasinya masih jalan di tempat. Begitu pula dalam hal kampanye pemilihan umum. Aturan pengawasan yang ada rupanya belum menyentuh area media sosial. Ketua Badan Pengawas Pemilu MuSilakan tanggapi hammad bahkan mengaku Editorial ini melalui: pihaknya kesulitan mengawww.mediaindonesia.com wasi kampanye di media www.metrotvnews.com sosial karena memang tidak ada aturan baku yang mengatur kampanye di media tersebut. Padahal, harus diakui, media sosial punya dua sisi yang amat bertolak belakang. Media sosial bisa menggugah kesadaran, memupuk solidaritas, terutama ketika berkaitan dengan bencana, misalnya. Namun, media sosial pula yang kerap dimanfaatkan dengan semena-mena sebagai sumber penyebaran fitnah dan kebencian. Dalam konteks kampanye, media sosial sebetulnya sangat efektif untuk menyampaikan program kerja, ide, dan gagasan setiap calon kepada masyarakat luas. Akan tetapi, kita juga mesti waspada karena di media sosiallah potensi kampanye-kampanye negatif, provokatif, dan tak memedulikan etika dan norma bakal membanjir. Antisipasi terhadap potensi pelanggaran kampanye di media sosial mesti dilakukan dalam dua pendekatan. Yang pertama dari sisi negara, terlepas dari pro-kontra terhadap konten revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan DPR, Kamis (27/10), pemerintah mesti mengoptimalkan regulasi itu untuk mencegah terjadinya perang yang tak sehat di media sosial. Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan menyatakan akan menindak tegas pelaku kampanye hitam di media sosial. Di lain sisi, kita ingin menggugah kesadaran masyarakat agar lebih dewasa memanfaatkan media sosial dalam menggali informasi tentang calon yang akan dipilih. Dengan mau meluangkan waktu untuk mengayak informasi yang masuk, masyarakat mestinya bisa menghindarkan diri dari jeratan provokasi dunia maya sekaligus mematikannya. Tentu akan sangat elok bila pilkada yang sehat dimulai dengan kampanye-kampanye mencerdaskan di media sosial.
Tentu akan sangat elok bila kompetisi pilkada yang sehat dimulai dengan kampanyekampanye mencerdaskan di media sosial.
Lintas lembaga Bawaslu telah bekerja sama dengan kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia, serta Komisi Informasi untuk menindak dengan menutup aku penyebar kampanye hitam berbau SARA dan menjerat mereka dengan UU ITE. Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan pun mengapresiasi Bawaslu yang menggandeng lembaga lain untuk menyikapi kampanye hitam berbau SARA di medsos. Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan menegaskan pihaknya akan menindak siapa pun yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat selama kampanye pilkada DKI yang dimulai kemarin hingga 11 Februari 2017. Ia meminta para provokator di medsos berhenti melakukan aksi kotor mereka. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Fa dil Imran mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus patroli siber untuk menjaga iklim kondusif. Tim yang terdiri atas 20 orang itu akan siaga mengawasi medsos selama 24 jam. (Nov/Nyu/Nic/X-8)
[email protected]
Berhenti Menyetir Picu Depresi PENELITIAN tim dari University of Queensland, Australia, menemukan perempuan yang menginjak masa tua dan berhenti mengemudi lebih mungkin meng alami stres. “Mereka lebih rentan terhadap depresi daripada pria di usia yang sama,” kata ketua tim peneliti Nancy Pachana. TIYOK Menurut dia, meski mereka rentan depresi, kesehatan mental tetap bisa diatasi dengan mempertahankan gaya hidup sosial mereka, seperti aktif dalam kegiatan seni teater, keagamaan, dan olahraga. “Ada rasa kehilangan kontrol dan kemerdekaan ketika mereka berhenti mengemudi. Karena itu, penting mengambil kegiatan sosial sebagai alternatif,” ujar Pachana. (Xinhua/Ths/X-5)
SELEKTA
2 PODIUM
Indonesia Incorporated SUDAH lama istilah ini didengungkan, tetapi sulit bagi kita untuk melaksanakannya. Begitu susahnya kita melakukan sinergi di antara kekuatan ekonomi yang ada. Kita tidak bisa menetapkan kapan kompetisi itu dijalankan dan kapan kooperasi itu dilakukan. SENO Tepatlah salah Suryopratomo satu bahasan daDewan Redaksi lam Rembuk NaMedia Group sional 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, yakni membangun sinergi di antara badan usaha milik negara, swasta, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Negara harus hadir untuk mendorong sinergi itu agar bisa terjadi. Sejak 1988 kita menetapkan pembangunan negara ini tidak lagi bertumpu pada negara. Semua negara memang mengalihkan peran pembangunan ekonomi ke swasta. Tiongkok yang menerapkan sistem sosialisme bahkan memilih jalan itu untuk sistem ekonomi mereka. Dengan itu, negara mendorong lahirnya wirausaha. Dengan paradigma tersebut, pembangunan pertama ditawarkan kepada swasta untuk melaksanakannya. Baru kalau swasta tidak sanggup, peran itu dimintakan kepada BUMN. Apabila BUMN tidak sanggup juga, barulah APBN yang dipergunakan untuk pembangunan. Kita sebenarnya sudah menerapkan pendekatan itu. Bandar udara di Yahukimo, misalnya, dibangun dengan menggunakan APBN. Demikian pula pembangunan pelabuhan laut di Indonesia Timur. Semua itu dilakukan karena baik swasta maupun BUMN tidak mungkin membangun infrastruktur yang frekuensi perdagangannya masih rendah. Namun, untuk pembangunan jalan tol, pemerintah menawarkannya kepada swasta. Demikian pula dengan pembangkit tenaga listrik. Baru ketika swasta tidak sanggup, BUMN yang mengerjakan seperti tol di Bali atau sekarang kereta api cepat Bandung-Jakarta. Hanya, kita sering tidak konsisten. Kadang masih berpikiran negaralah yang harus melakukan pembangunan. Padahal, kebijakan besarnya bisa ditentukan negara, tetapi pelaksanaannya dilakukan swasta. Salah satu yang membuat Tiongkok bisa cepat membangun karena negara berpikir cerdas. Negara menetapkan bentuk pembangunan yang ingin dicapai. Patokannya, pembangunan itu bisa dirasakan dan dinikmati semua orang. Pelaku pembangunannya bisa siapa saja. Istilah yang dipakai Pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping, “Tidak peduli kucing itu warnanya hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus.” Memang sering kali muncul godaan bagi pemegang kekuasaan. Dalam pelaksanaannya, peluang itu diberikan kepada kroni. Oleh karena itu, penting bagi pemegang kekuasaan untuk lepas dari konflik kepentingan. Aturan main harus berlaku sama bagi setiap orang dan yang dilihat tingkat profesionalisme dan kompetensinya. Pengalaman di Korea Selatan, negara memiliki database setiap badan usaha. Pemerintah bahkan memahami bisnis model dan tingkat profitabilitasnya. Perusahaan boleh mendapatkan untung, tetapi jangan menjadi monster yang mencekik rakyat. Negara yang membuat aturan main agar semua dapat diuntungkan. Ketika negara mampu menjadi pengayom, bukan hanya sinergi antarkekuatan ekonomi yang bisa kita optimalkan. Pembangunan pun bisa kita percepat. Ketika ada divestasi asing yang dilakukan, swasta nasional bisa diminta mengambil alih. Kita apresiasi langkah pemerintah, misalnya, yang memberi kesempatan kepada Medco untuk mengambil alih tambang milik Newmont di Nusa Tenggara Barat. Ketika sekarang ada divestasi pembangkit listrik tenaga panas bumi milik Chevron, sebaiknya kesempatan pertama diberikan kepada swasta. Dengan cara seperti itu, tidak perlu ada tabrakan antara BUMN dan swasta. BUMN bahkan bisa fokus menggunakan sumber daya untuk membangun yang lain. Itulah esensi dari Indonesia incorporated.
SABTU, 29 OKTOBER 2016
Jokowi Laporkan Cangkir dan Lukisan ke KPK
P
RESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali melaporkan dugaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini Kepala Negara menyerahkan lukisan berukuran 45 x 75 cm, tea set (seperangkat cangkir), dan suvenir berbentuk miniatur alat pengolahan minyak. Benda itu diserahkan Kepala Sekretaris Presiden Darmansjah Djumala langsung kepada Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, kemarin. “Saya datang kemari (KPK) memenuhi instruksi Bapak Presiden untuk menyerahkan satu paket gift dari sebuah perusahaan swasta, Rosneft Oil Company, dari Rusia,” ujarnya. Barang-barang itu diterima secara bertahap lewat pejabat Pertamina setelah Presiden berkunjung ke Rusia pada Mei lalu. “Gift itu sudah saya serahkan dan KPK tentu akan melanjutkan, memproses lebih lanjut sesuai dengan standar yang berlaku,” paparnya. Mengenai siapa pejabat Pertamina yang menyerahkan itu, Darmansjah tidak tahu karena dirinya tidak melihatnya. “Yang saya tahu itu dari divisi Pertamina.” Ketika ditanya apakah pemberian barang itu terkait dengan proyek pengembangan kilang grass root refinery (GRR) di Tuban, Jawa Timur, yang digarap Rosneft bersama Pertamina, Darmansjah juga mengaku tidak tahu. “Saya tidak bisa menduga, nanti dibilang suuzan,” katanya. Lebih lanjut Darmansjah menjelaskan pelaporan barang-
ANTARA/SIGID KURNIAWAN
barang itu ke KPK bertujuan memenuhi serta menaati aturan gratifikasi. Pasal 16 UndangUndang KPK dan Pasal 12B UU 21/2001 tentang Tipikor menyebutkan setiap pejabat atau penyelenggara negara tidak boleh menerima hadiah apa pun terkait dengan jabatannya. Pejabat atau penyelenggara negara yang menerima hadiah harus melaporkannya kepada KPK. Mengenai berapa nilai nominal keseluruhan barang tersebut, ia mengaku tidak
mengetahui kisarannya. “Tetapi kelihatannya mahal. Bagus,” kata Darmansjah. “Sekarang barangnya sudah ada di KPK dan kami mengikuti prosedur yang berlaku di KPK ini.” Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan pihaknya akan memverifikasi pelaporan barang tersebut untuk menetapkan status kepemilikannya. “Apakah menjadi milik negara atau milik penerima dalam waktu 30 hari kerja,” katanya. Sebelumnya, saat menjabat
Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah melaporkan gratifikasi berupa bas Ibanez dari personel band Metallica, Robert Trujillo, ke KPK. Bas bertuliskan ‘Giving back! To Jokowi. Keep playing that cool funky bass’ itu diterimanya melalui promotor Jonathan Liu saat Metallica menggelar konser di Jakarta pada 2013. Sampai saat ini, bas tersebut masih dipajang KPK di ruang tamu. Itu dinilai sebagai gratifikasi karena diberikan berkaitan dengan jabatan Jokowi selaku gubernur. (Cah/X-5)
PRESIDEN SERAHKAN BARANG GRATIFIKASI: Petugas menata barang diduga gratifikasi yang diserahkan Sekretariat Presiden di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Presiden menyerahkan lukisan, perangkat penyaji teh, dan plakat dari perusahaan minyak swasta asal Rusia kepada KPK.
Satgas Saber Pungli Dikukuhkan Laporan masyarakat bisa ditujukan via internet ke situs Saberpungli.id, via pesan singkat ke nomor 1173, atau ke call center di nomor 193. CHRISTIAN DIOR SIMBOLON
M
ENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Selain mengumpulkan data intelijen dan yustisi, tim beranggotakan 228 orang tersebut juga berwenang menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku pungli. “Tim ini harus secepatnya beroperasi. Tapi, pada waktu yang sama kita harapkan masyarakat juga aktif melapor apabila mendapati hal-hal yang masuk kategori pungli,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin. Laporan masyarakat bisa ditujukan via internet ke situs Saberpungli.id, via pesan singkat telepon seluler ke nomor 1173, atau menghubungi call center di nomor 193. Setiap pekan, Satgas Saber Pungli juga akan mengungkapkan temuan mereka ke publik. “Berapa jumlah laporan yang masuk dari daerah dan bagaimana penindakannya. Prosesnya cepat karena setiap SMS lang-
sung tercatat alamatnya. Alamat pelapor juga ada walaupun kita rahasiakan. Yang penting ialah alamat dari instansi kementerian dan lembaga yang pungli sehingga bisa langsung ditindak,” jelas Wiranto yang menjadi penanggung jawab Satgas. Wiranto langsung memasang pin identitas Satgas Saber Pungli pada perwakilan anggota. Pin berwarna emas tersebut bergambar telapak tangan berwarna hitam yang mengisyaratkan penolakan. Pelantikan satgas itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pengukuhan itu juga didukung Keputusan Menko Polhukam Nomor 78 Tahun 2016. Tugas satgas ialah melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik di pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Unsur di dalamnya meliputi Polri, Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen Negara,
MI/SUSANTO
SATGAS SABER PUNGLI: Menko Polhukam Wiranto (kanan) menyematkan pin kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) saat pelantikan di Jakarta, kemarin. Anggota satgas yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan Kemenko Polhukam itu akan menjadikan proses pelayanan publik lebih bersih dan cepat. TNI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman RI, dan Kejaksaan Agung. Satgas ini dipimpin Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno sebagai ketua pelaksana. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Widyo Pramono menjabat wakil ketua pelaksana I dan II. Untuk sementara, Pusat Data Satgas menumpang di Unit Me-
dia Center Kemenko Polhukam. Enam operator telepon telah mulai menerima aduan. Di salah satu sudut ruangan, sebuah layar menunjukkan grafik jumlah pesan singkat yang masuk. Dari 16 September hingga 16 Oktober 2016, tercatat 1.016 pesan aduan yang masuk. Selain sanksi administratif, sanksi hukum disiapkan bagi pelaku pungli, baik itu penerima maupun pemberi. “Kita pelajari dulu pelanggarannya seperti apa.
Karena kita punya kewenangan OTT, kita bisa rekomendasikan agar misalnya pelaku kena tindakan administratif atau dilanjutkan dengan prosedur hukum,” jelas Dwi. Ditambahkan Dwi, untuk tahap awal, Satgas Saber Pungli bekerja selama enam bulan. Setiap tiga bulan, tim akan melapor kepada Presiden Joko Widodo. (Mtvn/ Ant/X-11)
[email protected]
Pabrik Obat Ilegal Beromzet Rp6 Miliar Digerebek
ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA
PEMBUATAN OBAT DAN JAMU PALSU: Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan menunjukkan cara mengemas pembuatan jamu palsu saat pengungkapan tindak pidana kesehatan, pembuatan serta penjualan obat dan jamu palsu, di Pergudangan Central Cakung, Jakarta, kemarin.
POLDA Metro Jaya menggerebek empat gudang yang berfungsi sebagai pabrik obat-obatan dan jamu yang diduga palsu di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pabrik yang bisa memproduksi jutaan butir obat dan jamu ilegal itu diperkirakan beromzet Rp6 miliar tiap bulannya. “Selain tidak memiliki izin edar, juga diduga sebagian menggunakan bahan baku palsu, sedangkan sebagian lainnya merupakan campuran dengan kandungan obat asli,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan kepada wartawan di lokasi pabrik, kemarin. Terkait dengan kasus itu, polisi membekuk tersangka RS, 38, selaku penanggung jawab produksi. Ia diduga telah beroperasi di kawasan pergudangan terse-
but selama enam bulan. Hingga kini polisi telah memeriksa 70 saksi. Di lokasi kejadian, polisi menemukan ratusan karung bahan baku seperti tepung talk powder, tepung cotiox, dan bahan pewarna kuning. Selain itu, ditemukan jutaan butir obat siap jual yang telah dikemas, serta sejumlah alat produksi seperti mesin pengering, mesin pengaduk, mesin kompresor, hingga mesin setrip. Beberapa jenis obat yang yang diproduksi tanpa izin edar antara lain obat tramadol dan hexymer yang merupakan obat antidepresan, kemudian jamu merek Cobra, Urat Madu, dan Mustika. Secara kasatmata, obat dan jamu ilegal itu tampak tak berbeda dengan kemasan asli. Pasalnya terdapat
“Selain tidak memiliki izin edar, diduga sebagian menggunakan bahan baku palsu, campur dengan kandungan obat asli.” M Iriawan Kapolda Metro Jaya nomor seri yang tertera pada setiap kemasan. “Ini sudah cukup sempurna pemalsuannya. Oleh karena itu, kita curigai pasti ada konsultan yang biasa mencetak obat ini atau pernah kerja, atau mungkin menjadi trainer di sini,” kata Iriawan. Ia menduga tindakan itu dilakukan secara terorganisasi. Me-
sin produksi yang digunakan cukup canggih dan bernilai mahal. Total nilai investasi untuk menjalankan bisnis itu mencapai Rp12,5 miliar. Sementara itu, Deputi II Pengawasan Obat Kosmetik dan Produk Komplemen Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Ondri Dwi Sampurno mengatakan sarana produksi obat dan jamu itu sudah jelas ilegal. Itu tak memenuhi standar-standar baku tempat produksi obat. Ondri juga menyebut modus, pola, dan jenisjenis obat dari kasus di Cakung itu mirip dengan penemuan 42 juta butir obat palsu di Balaraja pada awal September silam. “Bisa saja otaknya sama, nanti akan kami kembangkan,” pungkas Ondri. (Nic/X-10)
PILKADA DKI
109
HARI LAGI
SABTU, 29 OKTOBER 2016 ◆ HALAMAN 3
Plt Gubernur DKI Siapkan Anugerah Demokrasi
MI/SUSANTO
SERUAN AMAN DAN DAMAI: Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj (kedua dari kanan) didampingi Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini (kedua dari kiri), Syuriyah PBNU KH Ahmad Ngisomudin (kiri), dan Ketua Bidang Hukum Robikin Emhas saat menggelar konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, kemarin. PBNU menyeru warga NU untuk tidak ikut serta dalam demo anti-Ahok yang bakal digelar 4 November. Pengikut NU pun dilarang membawa simbol-simbol NU jika memutuskan untuk ikut demo.
Santri Serukan Ubah Amarah Jadi Sikap Ramah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta seluruh warga NU proaktif menenangkan situasi di Ibu Kota. ASTRI NOVARIA
G
ERAKAN Santri Nusantara mendesak tiga pasangan calon Gubernur DKI Jakarta untuk segera mendeklarasikan kampanye damai. Kampanye hitam yang dipenuhi amarah mesti diubah menjadi kampanye ramah. Ketua Umum PB Gerakan Santri Nusantara M Utomo mengatakan di arena pilgub DKI, wajah Islam sedang buram. Ada kemarahan se-
bagian kelompok Islam yang merasa agamanya dihina salah satu calon gubernur. “Sudah hal lumrah tiap jelang pilkada, timbul persaingan di antara sesama bakal calon. Itu sah-sah saja, tidak ada yang salah. Sayangnya, yang muncul di media-media lebih banyak persaingan tidak sehat,” ung kapnya saat deklarasi gerakan antirasialisme untuk Indonesia damai, di Jakarta, kemarin. Hadir pula dalam deklarasi itu tokoh perdamaian Sjam-
siah Ahmad, Direktur Indonesian Muslim Crisis Center Robi Sugara, dan Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani. Deklarasi itu melahirkan sembilan poin pernyataan, meliputi kesiapan Santri Nusantara menciptakan pilkada Jakarta yang aman, tertib, dan damai. Warga DKI Jakarta diimbau tidak terpengaruh oleh kampanye-kampanye yang berbau SARA dan yang bisa memecah-belah bangsa. Gerakan Santri Nusantara juga meminta ulama dan pe-
muka agama tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik. “Kami Gerakan Santri Nusantara menolak istilah Islam ramah menjadi Islam marah dan penyebab fitnah,” tegas Utomo saat membacakan poin kelima deklarasi. Ismail Hasani menilai gerakan antirasialisme untuk Indonesia damai menjawab kebutuhan aktual. Banyak isu berbau SARA diembuskan dan mengotori pilkada DKI. “Ruang publik kita dipenuhi caci maki kebencian dan rasialisme. Ruang publik ini harus direbut, bukan dalam konteks memenangi pilkada, melainkan untuk Indonesia yang 88 tahun lalu (Sumpah Pemuda) sudah mendeklarasikan diri menjadi bangsa yang plural,” ujar Ismail. Robi Sugara menegaskan tidak ada kata terlambat untuk mendeklarasikan kedamaian. Kelompok yang turut bertarung dalam pilkada DKI jangan sampai menjadi pemantik perpecahan bangsa yang dihindari tokoh-tokoh Islam nasional dahulu.
Tidak ikut demo Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) melarang warga NU ikut serta dalam demo anti-Ahok yang bakal digelar 4 November. Pengikut NU pun dilarang membawa simbolsimbol NU jika memutuskan untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa bertajuk Aksi bela Islam II itu. “Jika ada simbol-simbol NU, Banser atau GP Ansor itu bukan orang NU. Itu pihak ketiga yang mengatasnamakan NU. Kami secara tegas melarang seluruh warga NU untuk ikut demo 4 November nanti,” ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat membacakan pernyataan sikap PBNU di Gedung PBNU, Salemba, Jakarta, kemarin. Said mengungkapkan pernyataan sikap PBNU diambil dalam rapat gabungan petinggi NU beberapa hari sebelumnya. Selain oleh Said, pernyataan sikap NU ditandatangani Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin, dan Katib Aam NU Yahya C Stafuq. PBNU juga meminta seluruh warga NU untuk proaktif menenangkan situasi di Ibu Kota. (Deo/P-1)
[email protected]
DIREKTUR Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono yang baru sehari mejabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta berinisiatif untuk mengapresiasi warga yang berpartisipasi dalam pilkada melalui Anugerah Demokrasi. Penghargaan itu akan diberikan kepada setiap kelurahan. “Kalau perlu kita buat penghargaan kepada kampung atau kelurahan yang memiliki partisipasi tinggi (dalam pilkada), namanya Anugerah Demokrasi. Nanti yang menilai biar Komisi Pemilihan Umum saja,” ujarnya saat berkunjung ke Kantor KPU DKI Jakarta, kemarin. Menurutnya, indikator penilaian bisa dari persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pada 15 Februari 2017. Jumlah pelanggaran yang terjadi di setiap kelurahan juga bisa menjadi indikator penilaian. “Semakin tinggi persentase kehadiran warganya untuk menggunakan hak pilih, semakin baik nilainya. Dihitung juga apakah kelurahan itu melakukan pelanggaran atau tidak,” jelasnya.
Penghargaan berupa Anugerah Demokrasi, imbuhnya, akan dilaksanakan pascapilkada serentak 2017. Wacana bermotif memacu semangat masyarakat untuk menggunakan hal pilih itu mendapat sambutan positif dari Ketua KPU DKI Soemarno. KPU DKI, ucap Soemarno, menargetkan jumlah partisipasi masyarakat Jakarta pada Pilkada 2017 sebesar 77,5% atau lebih tinggi daripada realisasi partisipasi pada Pilkada 2012 sebesar 65%. “Pilkada 2017 kita ingin di atas 70%,” cetusnya Berkenaan dengan itu, Soemarno mendorong perekaman KTP-E di Ibu Kota segera dituntaskan. “Diperkirakan, masih ada sekitar 300 ribu warga yang belum melakukan perekaman KTP-E.” Dia meminta Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI Bambang Sugiono untuk menindaklanjuti percepatan itu. Namun, jika tidak bisa terkejar, warga bisa menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI. “Saya minta Pak Aspem untuk monitor agar bisa dilakukan percepatanpercepatan.” (Aya/Ssr/P-3)
ANTARA/M AGUNG RAJASA
KAMPANYE PERDANA: Pendukung calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan atribut kampanye saat kampanye perdana di Pasar Tebet, Jakarta, kemarin. Kampanye perdana tersebut dilakukan Anies untuk menyerap aspirasi dan mengetahui keluhan pedagang soal harga sembako di pasar.
PILKADA SERENTAK PEMAPARAN VISI DAN MISI: Pasangan calon wali kota/wakil wali kota nomor urut 1, Illiza Sa’aduddin Djamal dan Farid Nyak Umar (tengah), bersama para simpatisan seusai menyampaikan visi dan misi pada Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) di Banda Aceh, Aceh, kemarin. Pemaparan visi dan misi di hadapan pimpinan serta anggota dewan merupakan salah satu tahapan pilkada sebelum memasuki masa kampanye. ANTARA/IRWANSYAH PUTRA
PPP Bertekad Menangkan Subroto-Yahman POLEMIK atas dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara berakhir. Kandidat petahana di pilkada Jepara, Ahmad Marzuqi, diberhentikan dari jabatan Ketua DPC PPP Kabupaten Jepara. DPW PPP Provinsi Jawa Tengah telah mengangkat pengusus baru melalui surat keputusan nomor 136.43/ SK/K/X/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, dengan Ketua Istajib AS dan Sekretaris H Yasin Musthofa.
“Maka secara otomatis Ahmad Marzuqi diberhentikan dari jabatan Ketua DPC PPP Jepara dan sekaligus bukan lagi menjadi anggota PPP,” kata Ketua DPC PPP Jepara Istajib di Jepara, kemarin. Tentang pilkada Jepara, Istajib mengatakan sesuai dengan amanat dari rekomendasi PPP, pengurus dan seluruh warga PPP Jepara telah bertekad memenangkan pasangan Subroto-Nur Yahman dalam pilkada dengan perolehan suara 75% - 80%. Pilkada Jepara akan diikuti
dua pasangan calon, yaitu Subroto-Nur Yahman yang didukung Partai NasDem, PKB, Partai Golkar, Gerindra, PPP, PAN, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Hanura, serta pasangan Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Meski berstatus tersangka, Marzuqi tetap bisa mengikuti pilkada sesuai dengan UU 10/2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Marzuqi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus
korupsi dana bantuan partai politik ke PPP Jepara pada 2011 dan 2012 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada April tahun ini. Ia diduga menyelewengkan dana bantuan parpol tersebut. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan politik dan operasional partai, oleh Marzuqi digunakan untuk tunjangan hari raya (THR) pengurus PPP Jepara. PPP Jepara menerima bantuan Rp149 juta per tahun selama dua tahun. Negara diduga dirugikan Rp79 juta. (AS/P-4)
Antisipasi Gesekan Jadwal Kampanye Dipisah SEJAK pengundian nomor urut di Provinsi Banten, gesekan antarpasangan calon mulai muncul. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten tengah menyusun jadwal kampanye yang terpisah agar pilkada berlangsung lancar dan damai. Demikian dikemukakan Sekretaris KPU Banten Septo Kanaldi saat ditemui di Kantor Media Group, Jakarta, kemarin. Kampanye yang dipisahkan jadwalnya ialah kegiatan yang mengerahkan massa dalam jumlah besar. “Tempatnya kita tentukan, di lapangan terbuka. Itu dilakukan maksimal dua kali (seminggu),” terang Septo, Jumat (28/10). Pasangan calon juga diwajibkan melaporkan setiap rencana kegiatan kampanye kepada kepolisian. Dengan begitu, polisi bisa melakukan antisipasi. Septo menyampaikan KPU telah menentukan batas maksimal pengeluaran dana kampanye sebesar Rp98 miliar setiap paslon. “Awalnya Rp78 miliar, tetapi ada permintaan tambahan,” ucapnya. Anggota Komisioner Bawaslu Nasrullah menekankan kepada para pasangan calon agar berhati-hati jangan sam-
Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengingatkan kampanye dilarang dalam bentuk pawai dan konvoi. pai melakukan pelanggaran. Mereka menghadapi sanksi diskualifikasi bila melanggar aturan kampanye. Di Yogyakarta, Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan menyatakan kericuhan berpotensi muncul saat kampanye. Apalagi, peraturan KPU membolehkan massa kampanye sesuai daya tampung tempat atau maksimal seribu orang. Untuk mengantisipasi kerawanan, Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, ditingkatkan fungsinya. Hamdan juga mengingatkan aturan melarang kampanye dalam bentuk pawai dan konvoi. Masa kampanye Pilkada Serentak 2017 telah dimulai kemarin dan akan berakhir pada 11 Februari 2017. Hari pertama masa kampanye
pilkada, kemarin, relatif masih belum padat kegiatan kampanye. Komisioner Pokja Kampanye pada KPU Kota Tasikmalaya, Ade Kurnia, menyebut tiga pasangan calon wali kota di wilayahnya belum ada yang menyampaikan informasi kegiatan kampanye. “Kampanye yang dilakukan hanya menggunakan metode paling banyak diskusi dan tatap muka. Kampanye terbuka akan dilakukan setelah KPU mendapatkan jadwal,” ujar Ade. Sementara itu, di Aceh, enam pasangan calon gubernur memulai tahapan kampaye dengan menyampaikan visi dan misi, di Gedung DPR Aceh, kemarin. Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Junaidi, mengatakan kegiatan itu agar masyarakat bisa menilai setiap kandidat. Calon yang diusung Partai NasDem dan koalisi parpol lainnya, Tarmizi A KarimMachsalmina Ali, bertekad memberi kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang berakhlak, berkapasitas, dan berintegritas. (Nur/AT/RF/EP/YH/FD/ AD/JF/DG/PO/P-1)
POLITIK & HUKUM
4
SABTU, 29 OKTOBER 2016
Istana Bantah Incar Dahlan Iskan Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Dahlan Iskan dititipkan di Poliklinik Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. RUDY POLYCARPUS
M
ANTAN Menteri Badan Usaha Milik Negera Dahlan Iskan menjadi tersangka. Dia ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dahlan mengaku sedang diincar pihak berkuasa. Namun, Istana membantah penyataan itu. “Saya tidak yakin apakah yang dimaksud Pak Dahlan Iskan dengan diincar kekuasaan itu ialah oleh Pak Presiden Jokowi karena Presiden dalam penegakan hukum tidak pernah mengincar siapa pun,” kata Juru Bicara Presiden Johan Budi. Menurut dia, masalah penegakan hukum sepenuhnya diserahkan kepada institusi terkait: kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Selama ini Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum kepada siapa pun,” jelas dia. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun tak paham maksud Dahlan yang mengaku pihak penguasa yang mengincar dirinya. Kalla tak yakin penguasa yang dimaksud ialah pemerintah pusat. “Apakah di sini pemerintah di Jakarta, apakah penguasa di Jawa Timur, dan yang lain-lainnya. Ya, kita kembalikanlah, kalau di Jakarta ini, saya yakin tidak,” kata Kalla. Kalla mengaku Dahlan Iskan ialah orang dekat dengan pemerintahan. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dahlan pernah menjadi menteri. Saat Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden, ia merupakan bagian dari tim sukses. Karena itu, kata Kalla, tak mungkin penguasa yang memerintah saat ini berlaku tak adil kepada Dahlan. Kalla pun meminta sejumlah pihak menunggu proses hukum yang dilewati Dahlan. “Jadi, kita menunggu saja proses selanjutnya,” kata Kalla. Kalla prihatin dengan nasib Dahlan. Ia mengaku dekat dengan Dahlan, tak hanya di pemerintahan, tapi juga dalam bisnis. “Saya simpati yang dalam atas yang diha-
dapi Mas Dahlan.’’ Dahlan ditahan terkait kasus dugaan korupsi pelepasan 33 aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur, PT Pancar Wira Usaha (PWU). Setelah diperiksa Kejati Jatim hampir 8 jam, Dahlan keluar sekitar pukul 19.45 WIB mengenakan seragam oranye yang bagian belakang bertuliskan ‘tahanan’. Dahlan ialah direktur PT Panca Wira Usaha sejak 2000 hingga 2010. Dia mengaku pasrah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan penyelewengan aset tanah PT PWU ini ditaksir merugikan negara hingga Rp900 miliar. Kasus ini mulai diselidiki Kejati Jatim sekitar April 2015. Tercatat sudah lima kali Dahlan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, Dahlan dua kali menolak panggilan. Dalam kasus pelepasan aset PT PWU, penyidik sebelumnya sudah menetapkan mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Wisnu Wardhana sebagai tersangka. Wisnu kini mendekam di rutan kelas I di Kelurahan Medaeng, Kecamatan Waru, Sidoarjo.
Dititipkan Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Dahlan langsung ditahan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Tadi malam mantan Menteri BUMN ini ditempatkan di poliklinik di dalam rutan. Kepala Rutan Kelas I Surabaya Djumadi mengatakan, seusai dititipkan, Dahlan langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan ditempatkan di poliklinik. “Kita putuskan untuk menempatkan mantan Direktur Utama PT PLN itu di ruang perawatan Poliklinik Rutan Medaeng, bukan di sel khusus tahanan baru,” kata Djumadi. Penempatan Dahlan di poliklinik sebagai upaya antisipasi terhadap kesehatan tersangka yang mempunyai riwayat transplatasi hati. Djumadi tidak ingin mengambil risiko jika kemudian mendadak Dahlan drop. (FL/P-2)
[email protected]
MI/GALIH PRADIPTA
MELANGGAR KEIMIGRASIAN: Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie (kedua dari kiri), bersama Direktur Intelijen Keimigrasian Sulistiono (kedua kanan), Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Maryoto Sumadi (kiri) dan Kabag Humas dan Umum Heru Santoso saat memberikan keterangan di Kantor Pusat Imigrasi, Jakarta, kemarin. Dari hasil penegakan hukum yang dilakukan di seluruh Indonesia pada periode Oktober 2016 telah terjaring 2.698 orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian.
Warga Negara Tiongkok Tertinggi Langgar Aturan SEBANYAK 2.698 warga negara asing (WNA) terjaring oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Ribuan WNA tersebut terjaring setelah tertangkap melanggar aturan. Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan ribuan WNA terjaring setelah Ditjen Imigrasi menggelar gerakan serentak penegakan hukum keimigrasian sejak awal Oktober. Dari mereka yang terjaring, setidaknya 773 orang terbukti melanggar aturan. “Sejak awal Oktober sampai hari ini, 2.698 orang asing terjaring dan 773 orang asing yang terbukti melanggar terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” ungkap Ronny. Mantan Kapolda Bali itu menjelaskan pelanggaran yang ditemukan bervariasi, mu-
lai penyalahgunaan izin ting- an atau sebanyak 207 orang, gal, tidak dapat menunjukkan kemudian disusul Nigeria 74 opaspor, hingga terlibat praktik rang, India 72 orang, Filipina 54 orang, dan Malaysia 40 orang. prostitusi. Ronny F Sompie mengakui Ditjen Imigrasi pun kini telah memperketat pengamanan ter- tidak semua kasus yang mekait dengan lalu lintas orang libatkan WNA menyangkut kompetensi baik WNA maui m i g ra s i . D a pun warga neSejak awal Oktober sampai lam beberapa gara Indonesia hari ini, 2.698 orang asing kasus yang me(WNI) melalui ny e r e t W N A , tempat pemeterjaring dan 773 orang kasus juga bisa riksaan imigrasi asing terbukti melanggar ditindaklanjuti Bandara Soekarterkait dengan Undangkementerian no-Hatta. Undang Nomor 6 Tahun dan lembaga Sepanjang Oktober, Ditjen 2011 tentang Keimigrasian. terkait. “Kita lihat, Imigrasi telah menolak keberangkatan 117 contoh kasus prostitusi (yang WNI yang diduga akan bekerja melibatkan WNA), itu ada di undang-undang pidana umum. secara ilegal di luar negeri. Dari 773 WNA yang melang- Kalau itu pekerjaan ilegal, bisa gar, warga Republik Rakyat masuk kompetensi Kementerian Tiongkok menempati urutan Ketenagakerjaan.” Beberapa waktu lalu, sekitar pertama negara yang paling banyak melakukan pelanggar- 17 WNA asal Maroko ditangkap
di kelab malam di kawasan Senayan, Jakarta. Dugaan awal, ke-17 WNA asal Maroko itu merupakan bagian dari sindikat prostitusi. Mereka dapat dijerat dengan Pasal 53 tentang Percobaan Perbuatan Prostitusi juncto Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pasal yang disangkakan bisa pasal 122 ayat (b) untuk para sindikat, sedangkan pasal yang bisa menjerat para pelaku prostitusi yakni pasal 122 ayat (a). Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Heru Santoso menambahkan peran serta masyarakat untuk mencegah kasus yang melibatkan WNA juga diperlukan. Apalagi, saat ini Ditjen Imigrasi mencatat banyak WNA bermasalah yang menyasar daerah-daerah pelosok. (Cah/ P-2)
Pembahasan RUU Pemilu Dituntut Efektif
ANTARA/ADWIT B PRAMONO
MERAWAT INGATAN MENOLAK LUPA: Istri mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati, memperlihatkan kartu pos yang berisi tuntutan saat kegiatan diskusi publik di Manado, Sulawesi Utara, kemarin. Kegiatan tersebut bertujuan menggalang dukungan guna menuntut Presiden Joko Widodo memublikasikan dokumen hasil penyidikan Tim Pencari Fakta (TPF) atas kasus kematian Munir 12 tahun silam.
WAKTU penggarapan Rancangan UU Pemilu yang mepet dengan tahapan Pemilu 2019, yakni sekitar April 2017, menjadikan pembahasannya harus efektif. Panitia Khusus RUU Pemilu dituntut satu suara dulu sebelum membahasnya dengan pemerintah. Peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramdhanil menyatakan tiap fraksi harus memanfaatkan masa reses DPR (29 Oktober-15 November) untuk meneliti naskah RUU dari pemerintah. Konsolidasi internal fraksi pun, kata dia, jangan segan dilakukan untuk membahas ini. Internal pansus pun mestinya bisa langsung berdebat tentang isu-isu krusial di RUU Pemilu. Jika kesepakatan sudah terca-
pai, pansus, sebagai wakil DPR, dapat langsung menggarapnya bersama pemerintah. Ia meyakini adanya perbaikan mekanisme pembahasan dengan melihat adanya sejumlah politikus berpengalaman dalam kepemiluan di daftar nama anggota pansus. Umpamanya, Agun Gunandjar Sudarsa, Arif Wibowo, Rambe Kamarulzaman, Hetifah Sjaifudian, dan Lukman Edy. Diharapkan penggarapan RUU Pemilu tidak berlarut-larut laiknya RUU Pilkada. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui bahwa pembahasan RUU akan dilakukan setelah masa reses. Sebab, pada periode ini anggota dewan akan fokus berkunjung ke daerah pemilihan. Penggarapan RUU itu pun baru dapat dilakukan setelah adanya pemilihan posisi ketua
dan tiga wakil ketua pansus. Fadli memprediksi pembahasan RUU ini tak akan selancar yang dibayangkan. Sejumlah isu krusial jadi penyebabnya. Misalnya, sistem pemilu, ambang batas parlemen, ambang batas presidensial. Ia sendiri menyarankan pemilu tetap mempertahankan keterbukaan dan partisipasi warga lewat sistem proporsional terbuka. “Kalau berubah-ubah, kita tak punya sistem penyelenggaraan pemilu yang mapan karena tergantung selera kekuasaan. Padahal, seharusnya kita bisa lebih mapan,” cetus dia. Anggota Pansus RUU Pemilu dari F-Golkar Rambe Kamarulzaman menyatakan pansus akan mulai bekerja pada 16 November. Pekan pertama pe-
riode sidang kemungkinan digunakan untuk mendengar penjelasan pemerintah. Tiga pekan berikutnya dipakai fraksi-fraksi untuk memperdalam daftar inventarisasi masalah (DIM). Sebanyak 30 nama anggota Pansus RUU Pemilu itu dibacakan dan disahkan dalam Rapat paripurna Penutupan Masa Persidangan I yang dipimpin oleh Fadli Zon. Meski sebagian besar didominasi oleh anggota Komisi II DPR, pansus juga menyertakan sejumlah politikus berpengalaman atau berposisi pimpinan di fraksi dari luar komisi tersebut. Misalnya, Trimedya Panjaitan dari F-PDIP, Edhy Baskoro Yudhoyono dari F-Demokrat, Viva Yoga Mauladi dari F-PAN, dan Reni Marlinawati dari F-PPP. (Kim/P-4)
MEGAPOLITAN
SABTU, 29 OKTOBER 2016
Berawan Hujan sedang Hujan ringan
Berawan Hujan sedang Hujan ringan
Berawan Hujan sedang Hujan ringan
Berawan Hujan sedang Hujan ringan
Berawan Hujan sedang Hujan ringan
Hujan ringan Hujan ringan Hujan ringan
5
Hujan ringan Hujan sedang Hujan ringan
Hujan ringan Hujan sedang Hujan ringan
Berawan Hujan sedang Hujan ringan
Berawan Hujan sedang Hujan sedang
LINTAS BERITA
BNN Gagalkan Peredaran 39 Kg Sabu BADAN Narkotika Nasional (BNN) kembali mengungkap peredaran narkoba yang berasal dari Malaysia. Dari tangan tiga tersangka berinisial JU, IW, dan AM, petugas menyita 39 kilogram (kg) sabu, 98 ribu butir ekstasi, dan 50 ribu butir narkoba jenis H5. Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan satu tersangka tewas karena melawan saat mereka ditangkap di Medan, Sumatra Utara, pekan lalu, sedangkan dua tersangka lainnya kini ditahan. “Tersangka yang tewas berinisial JU. Dia pemilik barang (narkoba). Sementara itu, yang ditahan ialah IW dan AM yang berperan sebagai pengedar. Ketiganya warga Aceh,” katanya di Gedung BNN, Jakarta, kemarin. Menurut Budi, kasus itu terungkap berawal dari diperolehnya informasi mengenai pengiriman narkoba dari Malaysia ke kawasan timur Aceh melalui jalur laut. Narkoba tersebut ternyata sudah mendarat dan diangkut dengan dua mobil. Petugas pun langsung menangkap mereka. (Beo/J-2)
Jessica Resmi Ajukan Banding TERPIDANA 20 tahun penjara kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin melalui kopi bersianida, Jessica Kumala Wongso, resmi mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengajuan banding dilakukan salah seorang pengacara Jessica, Yudi Wibowo Sukinto, melalui pengadilan yang sama, kemarin. Berkas permohonan banding yang juga ditandatangani Yudi itu diterima panitera Bukaeri. “Sudah banding hari ini,” katanya. Berkas permohonan banding di pengadilan tercatat dengan nomor 85/AKTA.PID/2016/PN.JKT.PST. Dalam surat itu, Yudi selaku tim pembela Jessica mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat tertanggal 27 Oktober 2016 Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Yudi berharap hakim di tingkat pengadilan banding akan mempertimbangkan sejumlah fakta yang belum dipertimbangkan majelis hakim pengadilan tingkat pertama. Majelis hakim yang menyidangkan perkara Jessica menjatuhkan vonis 20 tahun penjara karena gadis itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna. (MTVN/J-2)
MI/SUSANTO
CILIWUNG KINI: Anak-anak warga Paseban bermain di Sungai Ciliwung, Jalan Inspeksi, Kawasan Kenari, Jakarta Pusat, kemarin. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada staf untuk bekerja cepat membersihkan Ciliwung dari sampah dan bangunan liar kini membuahkan hasil. Aliran air dari Bogor mengalir tanpa sampah dan bantaran sungai terlihat bersih dari bangunan-bangunan liar yang ditertibkan pada Januari 2015 (kiri).
JAKARTA UTARA
Petugas Dishubtrans Terancam Dipecat PETUGAS Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta yang menodongkan senjata airsoft gun kepada pengemudi truk di Jalan Kramat Jaya, Jakarta Utara, terancam dipecat. Saat ini isntansi itu tengah menunggu laporan lengkap tentang peristiwa penodongan oleh petugas bernama Wardi Dediyanto tersebut. “Kami taat pada proses hukum. Jika benar (petugas dishubtrans menodong pengemudi truk), akan dipecat dan suratnya langsung diproses,” kata Wakil Kepala Dishubtrans DKI Sigit Wijatmoko, kemarin. Menurutnya, setiap melakukan penindakan di lapangan para petugas Dishubtrans DKI selalu dilengkapi dengan surat tugas. Selain itu, pe-nindakan tidak bisa dilakukan perorangan. Peristiwa terjadi saat Wardi berusaha menghentikan truk yang tengah melaju di Jalan Kramat Jaya, tepatnya
di depan Islamic Center. Menurut Kepala Polsek Metro Koja Komisaris Supriyanto, pelaku yang mengendarai sepeda motor mengejar truk dan memberhentikannya dengan alasan akan memeriksa dokumen kendaraan. “Korban sedang mengendarai mobil truk. Pelaku memberhentikan korban dengan alasan pemeriksaan dokumen, dengan meminta surat surat kendaraan dan menyatakan akan membawa kendaraan ke kantor (Dishuntrans DKI),” ujarnya. Upaya itu disertai aksi Wardi yang menodongkan senjata kepada pengemudi truk. Saat bersamaan petugas Polsek Koja yang kebetulan berada dekat lokasi melihat ulah pelaku sehingga langsung menangkapnya. Menurut Supriyanto, ketika jajarannya mendekat, Wardi sempat berusaha menyembunyikan senjata tersebut. (Ssr/J-2)
DOK MI/ANGGA YUNIAR
MI/SUSANTO
JAKARTA PUSAT
Lelang Pembangunan Rusunawa Dikebut N
ORMALISASI sungai yang gencar dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuntut ketersediaan rumah susun sewa (rusunawa). Untuk itu, sebelum Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) DKI 2017 disahkan, dari 14 paket pengadaan barang dan jasa, salah satunya ialah lelang konstruksi pembangunan rusunawa. “Ada 14 paket yang didahulukan termasuk pembangunan rusunawa,” ungkap Kepala Badan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI, Blessmianda, saat dihubungi, kemarin. Jika pada Desember mendatang APBD 2017 telah disahkan, jelas Blessmianda, pada Januari 2017 kontrak bisa segera dibayarkan. Kontrak-
tor bisa langsung bekerja. Targetnya akhir 2017 ribuan unit rusunawa siap. Total nilai kontrak ke-14 paket tersebut mencapai Rp4,3 triliun. “Namun, ada klausul perjanjian khusus dengan peserta lelang bahwa jika anggaran tidak mencukupi atau dibatalkan saat APBD disahkan, tidak ada gugatan atau ganti rugi. Jadi tidak ada kerugian materiil jika lelang dibatalkan.” Alasannya, ungkap Blessmianda, kontraknya belum terikat. Karena itu, lelang pendahuluan diperbolehkan. Apalagi untuk rusunawa yang pembangunannya bisa makan waktu 11-12 bulan. “Ini sangat bagus untuk mempercepat realisasi pembangunan rusunawa yang banyak dibutuhkan,” kilahnya.
“Jika anggaran tidak mencukupi atau dibatalkan saat APBD disahkan, maka tidak ada ganti rugi. Jadi tidak ada kerugian materil jika lelang dibatalkan.” Blessmianda Kepala BPPBJ DKI
Tanggul raksasa Proyek normalisai sungai dan waduk untuk mengatasi banjir di Jakarta kerap mandek. Terbatasnya rusunawa mengakibatkan relokasi warga yang tinggal di bantaran kali tertunda. Percepat-
an pembangunan rusunawa sangat diharapkan Dinas Tata Air DKI Jakarta. “Normalisasi masih jadi perhatian dan fokus kami tahun depan. Terbatasnya rusunawa juga jadi kendala,” ujar Kepala Dinas Tata Air DKI, Teguh Hendarwan, Rabu (26/10). Pihaknya juga akan fokus pada normalisasi waduk dan pembangunan tanggul raksasa untuk pencegahan banjir dan rob. Tanggul setinggi 3,8 meter dengan lebar 2,5 meter itu akan dibangun di pesisir pantai utara Jakarta. Dinas tata air akan membangun tahap awal tanggul di tiga bibir muara utara, yakni Kali Kamal, Kali Blencong, dan Kali Adem, dengan panjang total mencapai 57 kilometer. Total anggarannya menca-
pai Rp3 triliun dalam R-APBD 2017. Teguh belum mau menjabarkan lebih detail nilainilai setiap pos belanja yang diajukan karena masih bersifat tentatif dan akan dibahas lebih lanjut di DPRD. Namun, ia memastikan anggaran itu akan dibagi untuk kegiatan normalisasi waduk yang butuh banyak alat berat. Pihaknya baru memiliki 177 alat berat. Teguh ingin alat berat ditambah hingga berjumlah 400 unit agar normalisasi waduk dan sungai bisa cepat terealisasi. “Kami akan tambah alat berat untuk waduk,” harapnya. Disisi kain, normalisasi Kali Krukut yang dilakukan Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan terus dikebut. Pengerukan, tengah dilakukan sepanjang dua kilometer. (Put/J-3)
Ritual Curhat yang Hilang di Balai Kota
D
MI/SUSANTO
SEPI DITINGGAL AHOK CUTI: Seorang jurnalis sedang membuat berita di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin. Suasana pagi hari di pelataran Balai Kota terlihat sepi setelah ditinggal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang resmi cuti kampanye.
UA teko berisi teh dan kopi sudah tersaji sejak pukul 07.00 WIB di meja tamu yang berada di pendopo Balai Kota Jakarta, kemarin. Menyediakan teh dan kopi di situ sudah seperti ritual wajib yang dilakukan Biro Rumah Tangga Balai Kota untuk menyambut warga masyarakat yang setiap pagi biasa ‘mencegat’ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, hingga kemarin siang, dua teko itu masih penuh hingga menjelang siang. Hanya tiga atau empat gelas plastik yang terpakai hingga tengah hari. Pemandangan itu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Biasanya, petugas dari Biro Rumah Tangga harus bolakbalik mengisi teko tersebut
agar tetap penuh karena banyaknya warga yang minum sembari antre untuk menemui Ahok. Ritual penyiapan teh dan kopi itu seperti sudah sama wajibnya dengan ritual Ahok menemui warga sebelum ia berkantor. Setiap pagi, ia menyempatkan diri mendengarkan keluh kesah hingga protes warga atas layanan aparat pemerintahan. Namun, sejak Ahok cuti mulai kemarin, antrean itu tak lagi terlihat. Sumarna, petugas keamanan di pintu utama Balai Kota, mengatakan sejak pagi Balai Kota sepi. Warga yang biasanya sudah membentuk dua barisan, satu barisan untuk warga yang hendak berswafoto dan satu barisan untuk warga yang
menyampaikan pengaduan, sejak pukul 07.00 tak tampak. “Biasanya malah dari pukul 06.00 sudah ada warga yang datang. Hari ini sepi sekali. Hanya ada beberapa orang yang datang, tapi langsung pulang,” kata Sumarna. Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengambil cuti karena menjadi petahana dalam Pilkada DKI Jakarta. Kementerian Dalam Negeri telah menunjuk Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono untuk menjadi pengganti mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, sejak Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta itu tiba di Balai Kota pukul 06.45, tidak ada satu pun warga yang datang untuk menyampaikan pengaduan.
Yos, 64, warga Kalibata, Jakarta Selatan, tak kuasa membendung kekecewaannya lantaran gagal bertemu Ahok. Ia hampir menitikkan air mata karena harapannya mendapat bantuan dari orang nomor 1 di DKI Jakarta itu telah pupus. Ia mengaku bingung karena harus membayar tunggakan sewa rumahnya, yaitu Rp900 ribu. “Saya sudah bingung mau ke mana lagi,” katanya. Ahok dikenal kerap memberikan bantuan uang kepada warga yang sedang dirundung masalah keuangan. Ia tak pernah ragu merogoh kocek uang operasionalnya selaku gubernur untuk diberikan kepada warga yang mengadu kepadanya. (Yanurisa Ananta/J-1)
SABTU, 29 OKTOBER 2016
INTERNASIONAL
7
Rusia Bantah Investigasi PBB Rusia membantah sekutu mereka telah melanggar konvensi dengan penggunaan senjata kimia dalam serangan. DERI DAHURI
R
USIA menolak hasil investigasi tim Perse rikatan BangsaBangsa (PBB) yang pada Kamis (27/10) mengungkapkan tentara Suriah melakukan serangan dengan senjata kimia. Rusia juga menolak sanksi terhadap negara sekutu mereka itu. “Kami meyakini tidak ada bukti untuk tindakan hukum yang dilakukan. Jelas itu tidak ada (serangan senjata kimia),” kata Duta Besar (Dubes) Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, setelah mengikuti pertemuan tertutup Dewan Keamanan (DK) PBB. Panel bersama PBB untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) menyimpulkan pasukan rezim Suriah melakukan tiga kali serangan gas klorin ke beberapa desa pada 2014 dan 2015. Investigasi internasional terhadap pasukan yang proPresiden Bashar al-Assad itu pertama kali dilakukan. Sebelumnya, selama dua tahun, Al-Assad selalu membantah tentaranya melakukan serangan gas klorin ke wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Kepada DK PBB, Churkin menegaskan hasil investigasi itu tidak cukup kuat untuk memberlakukan sanksi terhadap Pemerintah Suriah. “Tidak substantif dengan kurang dukungan kesaksian yang memadai. Pertama, semua bukti sangat kontradiksi dan tidak meyakinkan. Fakta tidak jelas, tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan tidak dapat menjadi kesimpulan untuk mendukung pengambilan keputusan hukum,” ujar Churkin dalam pidato di depan DK PBB.
Inggris-Prancis mendesak Berbeda dengan negara sekutu Amerika Serikat (AS),
AFP/OMAR HAJ KADOUR
SERANGAN UDARA: Ruang kelas hancur akibat serangan udara yang diduga dilakukan jet tempur Rusia atau Suriah di sebuah sekolah di Desa Hass, Provinsi Idlib, Suriah, Rabu (26/10). Sekjen PBB Ban Kimoon menuntut penyelidikan atas serangan udara mematikan yang menewaskan setidaknya 26 orang.
Inggris dan Prancis mendesak agar Suriah diberi sanksi. Dubes Prancis untuk PBB, Francois Delattre, mengatakan, sesuai dengan resolusi PBB, mereka yang bertanggung jawab telah menggunakan senjata kimia harus diberi sanksi. Penggunaan gas klorin sebagai senjata telah dilarang berdasarkan Konvensi Senjata Kimia. “Harus ada pertanggungjawaban bagi setiap orang yang terlibat menggunakan senjata kimia di Suriah atau di wilayah mana pun,” kata Dubes Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft. Panel PBB menyimpulkan bom barel yang berisi klorin telah dijatuhkan bebe rapa helikopter milik pemerintah Suriah. Bom klorin itu dijatuh-
kan di Desa Qmenas, Talmenes, dan Sarmin di Provinsi Idlib, Suriah, yang dikuasai kelompok pemberontak. Panel mengidentifikasi skuadron 253 dan 255 dari brigade helikopter ke-63 militer Suriah diketahui terbang dari pangkalan militer Hama dan Humaymin. Skuadron 628 yang berasal dari pangkalan udara di Humaymin juga didu ga melakukan serangan
UNJUK RASA: Aksi ribuan demonstran turun ke jalan di Caracas, Venezuela, Rabu (26/10). Desakan agar Presiden Venezuela Nicolas Maduro mundur semakin meluas. AFP/FEDERICO PARRA
Janji Kosong Nicolas Maduro
S
EJAK harga minyak dunia terus merosot, krisis ekonomi yang berkepanjangan menerpa Venezuela. Harga barang-barang kebutuhan pokok semakin meroket. Stok makanan menyusut dan harganya pun kian tak terjangkau. Pujian terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro sirna. Sebaliknya, masyarakat dari negara produsen minyak di kawasan Amerika Selatan itu diliputi kekecewaan mendalam terhadap Maduro yang tak mampu mengatasi krisis. Seiring dengan memudarnya popularitas Maduro, desakan referendum yang digagas kalangan oposisi terus menguat. Perlemen yang kini dikuasai politisi gencar memperjuangkan pelaksanaan referendum untuk menentukan nasib Maduro. Maduro yang tengah digoyang tidak tinggal diam. Ia berusaha dengan sekuat tenaga menggagalkan pelaksanaan referendum yang bertujuan mendongkelnya dari kursi kepresidenan. Dengan bantuan Mahkamah Agung, persyaratan referendum dipersulit. Kalangan oposisi tak mau menyerah begitu saja. Mereka mengajak masyarakat yang dilanda kekecewaan untuk melakukan mogok kerja. Dengan itu, Maduro diharap bakal pasrah dan mengizinkan referendum. “Ini panggilan untuk pemogokan warga,
meninggalkan tempat-tempat kerja untuk menekan pemerintah agar mematuhi konstitusi dan menghormati hak kita untuk referendum,” kata oposisi Perhimpunan Demokratik (MUD) dalam sebuah pernyataan. Pemogokan dijadwalkan mulai pukul 06.00 pada Kamis (27/10) setempat. Langkah terbaru yang digalakkan koalisi kanantengah itu diambil untuk terus menekan pemimpin sayap kiri, Maduro, yang kian tidak populer. Sementara itu, Maduro merespons rencana itu dengan tegas. “Jika sebuah perusahaan berhenti beroperasi, itu akan diambil alih (pemerintah),” ucap Maduro dalam pidato yang disiarkan televisi setempat. Maduro mengatakan siap meningkatkan upah minimum sebesar 40% atau setara US$140 per bulan untuk para pegawai yang terus bekerja. Namun, pengamat ekonomi menegaskan janji Maduro hanyalah pepesan kosong. Para pengamat ekonomi menyebut Venezuela menghadapi inflasi 475% pada tahun ini. Inflasi akan meningkat menjadi 1.660% pada tahun depan. Janji Maduro untuk menaikkan upah minimum hanya akan memperparah krisis. (AFP/Thomas Harming Suwarta/I-2)
bom barel yang mengandung klorin. Sementara itu, Rusia membantah pihak mereka terlibat dalam serangan udara yang me ngebom sebuah sekolah pada Rabu (26/10). Serangan dengan target sebuah sekolah di Provinsi Idlib, Suriah, itu, menewaskan 36 orang, termasuk 6 guru dan 22 siswa. “Federasi Rusia tidak mela-
kukan apa pun dengan serangan tragedi yang mengerikan tersebut,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Zakharova mengatakan tuduhan tersebut merupakan sebuah kebohongan. Karena itu, menurutnya, Rusia akan segera melakukan investigasi. (AP/AFP/I-3)
[email protected]
Filipina Perangi Narkoba, Wali Kota Ditembak Mati SAMSUDIN Dimaukom, Wali Kota Saudi Ampatuan, wilayah di selatan Filipina, ditembak mati satuan polisi anti narkoba, kemarin. Dimaukom di tembak mati bersama 10 pe ngawalnya setelah sebelumnya terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian. Dimaukom ialah satu dari 150 pejabat dari pemerintah daerah, hakim, dan polisi di Filipina yang diidentifikasi Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada awal tahun ini sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perdagangan obat-obat terlarang. Sejak perang narkoba mulai dilancarkan Duterte empat bulan, lebih dari 3.800 orang dilaporkan tewas di tangan polisi antinarkoba. Tindakan tegas terhadap para pelaku kriminal itu mendapat pujian di dalam negeri. Namun, masyarakat internasional justru mengecam tindakan ekstrayudisial terseb ut. Amerika Serikat (AS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan kelompok hak asasi menuduh polisi dan Duterte telah bertindak sewenang-wenang dalam memberantas aksi kejahatan. Presiden AS Barack Obama pun turut mengecam tindakan keras Filipina dalam memberantas para pelaku kejahatan narkoba. Berbeda dengan pemimpin Filipina sebelumnya, Duterte justru bereaksi dan marah dengan kecaman
Obama. Ia pun sempat menyebut Obama dengan sebutan ‘anak pelacur’. Juru bicara polisi, Inspektur Romeo Galgo, mengatakan Dimaukom dan para pengawalnya sempat melepaskan tembakan saat polisi antinarkoba hendak menghentikan kendaraan mereka di sebuah pos pemeriksaan. Polisi menduga mereka membawa abat-obatan terlarang.
Duterte menegaskan kembali pemerintahannya akan meningkatkan ‘aksi pembersihan’ para pejahat narkoba di negaranya. Baku tembak pun tak terelakkan dan menelan korban jiwa termasuk Wali Kota Dimaukom. “Mereka ditembak setelah berusaha melawan. Mereka juga menggunakan senjata berat,” kata Galgo. Saat ini, Duterte tengah dalam perjalanan ke ‘Negeri Sakura’. Di Tokyo, ia menegaskan kembali bahwa pemerintahannya akan meningkatkan ‘aksi pembersihan’ terhadap para pejahat narkoba di negaranya. “Jika keinginan saya untuk menyingkirkan (para penjahat) di negara saya belum selesai, perang terhadap narkoba akan terus terjadi,” tegasnya. (AFP/Ths/I-2)
