Timbul Hamonangan Simanjutak Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung

3rd Economics & Business Research Festival 13 November 2014

Analisis Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Fiskal Daerah dan Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah Serta Kesejahteraan Hidup Masyarakat Jawa Timur Timbul Hamonangan Simanjutak Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung [email protected]

Imam Mukhlis Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang [email protected]

ABSTRACT This research aims to analysize the effect of fiscal decentralization to welfare live at municipalities in East Java Province, Indonesia for 2008 until 2011 by variables are ; fiscal capacity, financial dependence and expenditure structure. The methode of analysize was Partial Least Square (PLS).The results of the research are ; there is direct effect between fiscal decentralization to regional fiscal capacity, there is direct effect between regional fiscal capacity to regional financial dependence, there is not direct effect between regional fiscal capacity to regional expenditure structure, there is direct effect regional financial dependence to welfare live, there is direct effect between regional financial dependence to regional expenditure structure, and there is direct effect between regional expenditure structure to welfare live. Based on these results, the implementation of fiscal decentralization can implement in increasing the quality of development activity and development equity on East Java Province, Indonesia. Keywords : Fiscal Decentralization, Fsical Capacity, Financial Dependence, Welfare Live, Partial Least Square

PENDAHULUAN Dalam proses pembangunan suatu negara, pengelolaan anggaran/keuangan negara merupakan hal penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan (sustainable development). Kemandirian negara dalam pengelolaan keuangannya akan memberikan dampak pada kecepatan dan fleksibilitas dalam penghimpunan dan pengalokasian anggaran keuangannya. Selain itu pula kemampuan negara dalam pengelolaan keuangannya akan mendorong akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Dalam hal ini, Musgrave (1959) and Oates (1972) mengemukakan teori fiscal federalism dalam menjelaskan aspek fiskal dalam perekonomian. Menurutnya aspek fiskal dalam perekonomian harus dapat mengatasi persoalan kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam perekonomian negara. Selain itu pula pemerintah daerah juga dapat menyediakan barang dan jasanya secara lebih efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warga masyarakatnya. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan kemajuan dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah daerah dapat berperan lebih dalam pengelolaan keuangan daerahnya dalam pemenuhan barang publik masyarakat. Implementasi dari Kebijakan Desentralisasi Fiskal diharapkan dapat mendorong adanya efisiensi, daya saing, pengurangan disparitas anggaran dan kesejahteraan hidup masyarakat. Melalui kebijakan tersebut pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran dalam bentuk dana perimbangan bagi pemerintah daerah. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

829


Dalam implementasinya, desentralisasi fiskal dalam bentuk alokasi anggaran dana perimbangan dapat menimbulkan adanya disparitas fiskal (fiscal disparity) (Allers dan Ishemoi 2011). Disparitas fiskal ini dapat terjadi karena pemerintah daerah tidak mampu menghasilkan layanan yang komparabel pada tingkat pajak yang komparabel. Disparitas fiskal muncul baik pada sisi penerimaan dan pada sisi pengeluaran dari anggaran (Ladd 1994). Dalam hal ini daerah dengan affluent population biasanya lebih mampu untuk membiayai public good provision dari pada daerah lainnya. Hal ini karena daerah dengan affluent population tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajaknya lebih mudah (Allers dan Ishemoi 2010). Adanya disparitas fiskal ini akan dapat menimbulkan terjadinya ketidakmerataan dan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya (Boadway 2004). Hal ini terjadi karena setiap daerah tidak memiliki kemampuan yang sama dalam menggali potensi sumber daya yang dimilikinya. Selain itu pula ketidakmerataan dapat terjadi karena faktor produksi yang ada tidak dapat teralokasikan secara efisien. Dalam hal ini modal dan tenaga kerja yang ada lebih berlokasi pada daerah dengan net fiscal benefit yang tinggi dan tidak berada pada daerah dengan produktifitas faktor produksi yang paling tinggi. Sebagai akibatnya terjadi kesenjangan antara pengalokasian anggaran dengan kebutuhan dalam pemenuhan barang dan jasa bagi masyarakatnya. Derajat kesenjangan ini akan semakin membesar manakala postur dalam anggaran daerah (APBD) tidak memperhatikan pemenuhan dasar dalam kebutuhan hidup masyarakatnya. Implikasi dari disparitas fiskal tersebut adalah penduduk suatu daerah dapat menerima layanan dalam public good provision yang lebih baik dari pajak yang telah dibayarkannya. Sedangkan penduduk daerah lainnya belum menerima layanan dalam public good provision yang lebih baik dari pajak yang telah dibayarkannya (Allers dan Ishemoi 2010). Berbagai studi telah dilakukan dalam rangka menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam hal ini desentralisasi fiskal dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia, penelitian oleh Simanjutak dan Mukhlis (2012) menghasilkan kesimpulan adanya pengaruh positif dan signifikan antara alokasi dana perimbangan dari pusat ke daerah terhadap pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur Indonesia. Hasil penelitian lain oleh Alexiou (2009) memberikan kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah pada pembentukan modal, development assistance, investasi private dan keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai di Negara-negara South Eastern Europe (SEE) selama tahun 1995-2005. Sedangkan hasil penelitian oleh Matovu (2000) dengan menggunakan metode analisis dynamic general equilibrium menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang sosial dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Negara Uganda. Dalam kaitannya dengan implementasi desentralisasi fiskal di berbagai negara, penelitian yang dilakukan oleh Pose dan Krøijer (2009) dalam kurun waktu 1990-2004 di berbagai negara khususnya di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara di Eropa. Dalam hal ini pengeluaran dan transfer dana dari pusat ke daerah berkorelasi negatif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pajak yang dibebankan kepada daerah dapat memiliki korelasi positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kaitannya dengan kemandirian keuangan daerah, penelitian oleh Fattah dan Irman (2013) menunjukkan masih adanya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sebagai gambaran tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan terhadap Pemerintah Pusat pada era otonomi daerah masih tinggi yaitu berkisar antara 85,27% sampai 93,22%. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

830


Selanjutnya dalam penelitian lain, Sukanto dan Muhklis (2013) memberikan kesimpulan bahwa kemandirian keuangan (fiscal independence) di kabupaten/kota di Sumatera Selatan adalah sangat kecil/sangat rendah. Selain itu pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan sebaliknya tingkat kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan hidup (diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia) masyarakat kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Sebagaimana diketahui Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional memiliki kapasitas anggaran yang cukup besar dalam pencapaian kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan kajian secara empiris dan teoretis menunjukkan bahwa dalam realitasnya di kabupaten/kota di Jawa Timur, alokasi anggaran dalam bentuk dana perimbangan yang diterimakan kepada pemerintah daerah, sebagian besar masih banyak terserap pada alokasi untuk pemenuhan kebutuhan rutin pemerintah daerah. Sedangkan porsi untuk pembiayaan modal/pembangunan daerah masih rendah. Bahkan dalam sebuah periode terdapat anggaran keuangan daerah kabupaten/kota yang menunjukkan rata-rata sekitar 70%-80% alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah habis terserap untuk pemenuhan kebutuhan rutin pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan sebuah kekhawatiran dalam upaya untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Manakala porsi anggaran pemerintah daerah (APBD) tidak dapat berkembang secara dinamis dalam pemenuhan pembiayaan modal/pembangunan, maka daerah akan terjebak pada politik anggaran yang sifatnya pemborosan dan rigid. Padahal dalam era pembangunan daerah yang modern, pemerintah daerah dituntut untuk proaktif dalam memberdayakan keuangan daerahnya dalam pelayanan barang dan jasa kepada masyarakat (public good provision). Dengan demikian dari berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pandangan Musgrave (1959) and Oates (1972) tentang teori fiscal federalism, bahwa desentralisasi perekonomian dapat mengatasi persoalan kesenjangan ekonomi dan penyediaan barang dan jasa secara lebih efisien, sangat relative dan dapat berbeda di masing-masing negara. Dalam konteks Jawa Timur yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional dengan kapasitas anggaran cukup besar, seyogyanya kinerja fiscal daerah dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris eksistensi desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap kapasitas fiskal, kemandirian keuangan daerah dan struktur pengeluaran pemerintah daerah serta kesejahteraan hidup masyarakat Jawa Timur.

RUMUSAN MASALAH Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas maka masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah ? 2. Apakah kapasitas fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah ? 3. Apakah kapasitas fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap struktur pengeluaran pemerintah daerah? 4. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap struktur pengeluaran pemerintah daerah ?

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

831


5. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat daerah ? 6. Apakah struktur pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat daerah?. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : a. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai mapping keuangan daerah di kabupaten/kota di Jawa Timur. Mapping tersebut terkait dengan proporsi penerimaan dan pengeluaran anggaran, skala prioritas anggaran masing-masing daerah, potensi kapasitas fiskal daerah, potensi kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan hidup masyarakat. Hasil mapping tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan alokasi anggaran pada tahun berlangsung. b. Bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sebaran keuangan daerah dan kebermanfaatan bagi daerah dalam proses permbangunannya. Selain itu pula melalui hasil penelitian ini dapat terjadi sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. c. Bagi Peneliti lain Hasil penelitian ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas lagi mengenai implementasi kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Penerapan metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini dapat memberikan contoh konkret dari metode penelitian dengan pendekatan mainstream (positivisme).

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pembangunan suatu negara senantiasa diarahkan pada pencapaian derajat kesejahteraann hidup yang meningkat bagi masyarakatnya. Dalam perspektif teori, kesejahteraan menggambarkan tercapaianya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tersedia. Secara umum teori kesejahteraan dapat diklasifikasikan menjadi tiga pemikiran, yakni classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach. Pendekatan Classical Utilitarian menyimpulkan bahwa kepuasan seseorang dapat dikuantitatifkan seiring perubahan waktu. Peningkatan pendapatan seseorang, akan membawa perubahan dalam pola konsumsinya, sehingga kepuasannya akan meningkat. Tingkat kepuasan individu akan berbeda-beda sesuai dengan constrain yang dihadapi (Albert and Hahnel 2005). Dalam pencapaian kesejahteraan hidup tersebut berbagai negara menerapkan kebijakan keuangan negara yang berbeda-beda. Hal ini karena situasi dan kondisi perekonomian yang dihadapi masing-masing negara berbeda, sehingga membutuhkan penanganan yang spesifik. Dalam hal ini era otonomi daerah dan desentraliasi fiskal telah menjadi pilihan dari masing-masing negara dalam pengelolaan keuangan dan penganggaaran negara. Menurut Oates (2006) dalam teori tradisional keuangan publik (public finance) dijelaskan adanya peran fiscal dencetralization. Peran tersebut dapat dijelaskan lebih jauh lagi ke dalam fungsi alokasi sumber daya pada sektor publik. Menurut Kee (2013) ...Fiscal decentralization is the Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

832


devolution by the central government to local governments (states, regions, municipalities) of specific functions with the administrative authority and fiscal revenue to perform those functions. Melalui implementasi dari kebijakan desentralisasi fiskal, setiap negara ingin meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Amanat Undang - Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 memberikan penekanan penting akan pengelolaan perekonomian dan sumber daya yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut pada dasarnya pengelolaan keuangan Negara dapat diarahkan pada pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat daerah. Dalam hal ini kebijakan desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia pada tahun 2000 an yang mengacu pada Undang-undang No. 25 Tahun 1999 pada dasarnya menekankan kembali akan jati diri perekonomian yang berdasarkan azas musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini desentralisasi fiskal merupakan sebuah kebijakan dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini menurut Tanzi (1995) desentralisasi fiskal menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dalam keuangan publik dan pemberian layanan pemerintah dari pusat ke daerah. Pelimpahan ini berhubungan dengan 4 hal, yakni ; a. Expenditure decisions; b. Taxing and revenue-raising powers; c. Subnational borrowings and d. Intergovernmental fiscal transfers. Permasalahan keputusan expenditure terkait langsung pada pilihan-pilihan alokasi anggaran daerah. Terkait pada pertimbangan bahwa otonomi daerah justru ditujukan untuk mempercepat kesejahtreraan masyarakat daerah. Maka seyogyanga pengeluaran daerah haruslah menggambarkan benarbenar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana terkandung pada esensi pengurangan kemiskinan masyarakat daerah tidak terlepas dari pilihan prioritas utama pemenuhan kebutuhan dasar. Praktek prioritas utama tidak lagi pada pemenuhan kebutuhan rutin sebagaimana terjadi selama ini, sebaliknya prioritas utama adalah untuk pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat daerah. Berbagai penelitian telah dilakukan dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di berbagai negara. Hasil penelitian oleh Baskaran dan Bigsten (2011) bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara fiscal capacity dengan government accountability. Fiscal capacity diukur dengan menggunakan indikator rasio pajak dengan PDB dan indikator rasio pajak penghasilan dengan total penerimaan pajak. Sedangkan government accountability diukur dengan tingkat demokrasi yang berkembang di negara. Metode analisis yang digunakannya adalah dinamic panel data models. memberikan hasil bahwa peningkatan kapasitas kapasitas fiskal dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah di negaranegara Afrika selama tahun 1960-2008. Penelitian oleh Afonso et al., (2005) bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kualitas keuangan publik dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD selama tahun 1960 sampai dengan tahun 2000. Indikator kualitas keuangan publik diproksi dengan komposisi pengeluaran publik dan pendanaannya melalui penerimaan dan defisit anggaran. Metode analisis data dengan menggunakan panel data regression. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas keuangan publik berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD. Sedangkan hasil penelitian oleh Yamoah (2007) dalam penelitiannya di U.S memberikan kesimpulam bahwa desentralisasi memiliki pengaruh


833


secara signifikan terhadap populasi penduduk dan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kesempatan kerja di U.S. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Faridli (2011) menganalisis dampak implementasi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan selama tahun 1972-2009. Metode analisis datanya menggunakan model estimasi ordinary least square dengan teknik Autoregressive model. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa pemerintah federal seharusnya mendelegasikan kekuatan fiskalnya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat di Pakistan. Dalam hal ini implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Pakistan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pembangunannya. Hipotesis Berdasarkan kajian pustaka yang ada maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut ini: H1 : Desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah H2 : Kapasitas fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah H3 : Kapasitas fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap struktur pengeluaran pemerintah daerah H4 : Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap struktur pengeluaran pemerintah daerah H5 : Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat daerah H6 : Struktur pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat daerah.

METODA PENELITIAN Obyek penelitian ini adalah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2008-2011. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari sumber data yang relevan. Data-data tersebut seperti ; alokasi dana perimbangan, tingkat kesejahteraan hidup, kemampuan keuangan daerah dan kapasitas keuangan daerah. Adapun data primer dapat diperoleh dari ; kelompok rumah tangga, aparatur pemerintahan, aparatur pajak dan pelaku usaha. Metode pengumpulan data primer meliputi ; wawancara, dan observasi lapang. Sedangkan data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari publikasi instansi yang relevan. Data-data tersebut seperti; dana perimbangan, angka Indek Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, dan APBD kabupaten/kota. Data diperoleh dari dokumentasi instansi yang terkait, meliputi: BPS, Pemerintah Kota /Kabupaten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementrain Keuangan Republik Indonesia (http://www.djpk.depkeu.go.id). Adapun teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan metode analisis dokumen. Berdasarkan kedudukannya di dalam model struktural, maka variabel penelitian ini dapat dikelompokan sebagai berikut: 1. Variabel eksogen – independen

: Desentralisasi Fiskal (X1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

834


2. Variabel endogen – intervening

: Kapasitas Fiskal Daerah (Y1), Kemandirian Keuangan Daerah (Y2) dan Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah (Y3) : Kesejahteraan Masyarakat (Y4)

3. Variabel endogen – dependen

Sedangkan kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut ini : Y21

X11

X12

Y11

X13

H2

Kemandirian Keuangan Daerah (Y2) H5

H1 Desentralis asi Fiskal (X1)

Kesejahtera an Hidup

H4

Kapasitas Fiskal Daerah

H6 Y41

H3 Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah (Y3)

Y31

Y32

Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian

PEMBAHASAN Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan menghasilkan beberapa informasi penting terkait dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan hidup masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Hasil olah data dengan menggunakan metode kuantitatif dilakukan dengan melakukan pengujian inner model (structural model). Pengujian inner model ini pada intinya menguji hipotesis dalam penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t (T-Statistic) pada masing-masing jalur pengaruh langsung secara parsial. Hasil analisis secara lengkap terdapat dalam hasil analisis PLS, dapat dilihat pada gambar berikut.


835


Kemandirian Keuangan Daerah (Y2) 0,5430

-0,3437 Desentrali sasi Fiskal (X1)

0,7432

Kesejahter aan Hidup (Y4)

0,8273

Kapasitas Fiskal Daerah (Y1)

-0,4089H -0,0183 Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah (Y3)

Gambar 2 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Inner Model: Pengaruh Langsung

Berdasarkan pada gambar di atas menunjukkan adanya berbagai hubungan negatif dan positif diantara berbagai variabel yang ada. Adapun hasil di atas dapat dirangkum lagi menjadi tabel berikut ini. Tabel 1 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Inner Model: Pengaruh Langsung Hubungan

Koefisien Jalur

T-Statistic

p-value

Desentralisasi Fiskal → Kapasitas Fiskal Daerah

-0,3437

2,0397

0,0414

6,6260

0,0000

-0,0183

0,5338

0,5935*

0,7432

9,1264

0,0000

Kemandirian Keuangan Daerah → Struktur Pengeluaran 0,8273 Pemerintah Daerah

16,1801

0,0000

Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah → Kesejahteraan -0,4089 Masyarakat

5,5349

0,0000

Kapasitas Fiskal Daerah → Kemandirian Keuangan Daerah 0,5430 Kapasitas Fiskal Daerah Pemerintah Daerah Kemandirian Masyarakat

Keuangan

→

Struktur

Daerah

→

Pengeluaran Kesejahteraan

Sumber: Data diolah (2014) Ket: * tidak- signifikan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

836


Diantara berbagai hubungan variabel eksogen dan endogen di atas terlihat terdapat satu hubungan diantara variabel endogen, yakni hubungan antara variabel kapasitas fiskal dan variabel struktur pengeluaran pemerintah daerah yang tidak signifikan. Hal ini terjadi karena nilai p value nya dibawah tingkat keyakinan 95% (α 5%). Selain itu pula terdapat hubungan antara variabel yang signifikan, akan tetapi memiliki arah hubungan yang negatif. Hubungan variabel tersebut meliputi hubungan antara desentralisasi fiskal dengan kapasitas fiskal daerah dan hubungan antara struktur pengeluaran pemerintah daerah dengan kesejahteraan hidup masyarakat. Sedangkan hubungan antara variabel yang signifikan memiliki arah hubungan positif meliputi ; hubungan antara kapasitas fiskal daerah dengan kemandirian keuangan daerah, hubungan antara kemandirian keuangan daerah dengan kesejahteraan hidup masyarakat, dan hubungan antara kemandirian keuangan daerah dengan struktur pengeluaran pemerintah daerah. Hasil penelitian ini memberikan hasil yang sifatnya ambigu terkait hubungan antara desentralisasi fiskal dengan kapasitas fiskal daerah. Dalam hal ini semakin besarnya anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari dana perimbangan justru memberikan pengaruh negatif terhadap kapasitas daerah. Hal ini memberikan isyarat akan sangat tergantungnya anggaran keuangan daerah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat. Alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan justru sebaliknya daerah akan semakin tergantung dengan pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sekaligus memperkuat temuan dalam penelitian oleh Fattah dan Irman (2013) tentang ketergantungan anggaran keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pemerintah pusat yakni antara 85,27% sampai 93,22%. Hubungan antara kapasitas fiskal dengan kemandirian keuangan daerah memiliki arah hubungan yang posifit dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya daerah memiliki potensi dan peluang dalam mengembangan perekonomian daerah dengan mengacu pada sumber daya keuangan yang dimilikinya. Sumber daya keuangan daerah secara alami dapat ditunjukkan oleh perkembangan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari waktu ke waktu. Dalam hal ini menurut Barro (2002) kapasitas fiskal pada dasarnya menunjukkan sebuah kemampuan relatif dari pemerintah daerah untuk menghasilkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan (pendapatan) sendiri. Sehingga dengan kemampuan yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka kapasitas fiskal daerah juga akan dapat meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan secara signifikan positif dengan struktur pengeluaran pemerintah daerah. Tidak hanya itu kemandirian keuangan daerah juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kesejahteraan hidup masyarakat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kemandirian ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan kuat bagi daerah di Indonesia menuju masyarakat sejahtera. Hal ini ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan fundamen yang kuat bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia menuju masyarakat sejahtera. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan penelitian oleh Sukanto dan Muhklis (2013) yakni kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan hidup (diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia) masyarakat kabupaten/kota di Sumatera Selatan, Indonesia selama tahun 2006-2010. Selain pengujian pengaruh langsung, metode analisis dengan menggunakan PLS juga dikenal adanya pengaruh tidak langsung (indirect effect). Pengaruh tidak langsung adalah hasil perkalian 2 (dua) pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung dinyatakan signifikan jika kedua pengaruh langsung yang membentuknya adalah signifikan. Berikut disajikan hasil pengaruh tidak langsung : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

837


Kemandirian Keuangan Daerah

0,5430

0,8273

Kapasitas Fiskal Daerah 0,4492

Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah (Y3)

Gambar 2 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Inner Model: Pengaruh Tidak Langsung Ket

: hubungan tidak langsung

Hasil analisis mengenai hubungan tidak langsung diantara variabel yang ada dengan menggunakan metode PLS selain dengan menghasilkan gambar di atas juga dapat dirangkum kembali pada tabel berikut ini :

Tabel 2 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Inner Model: Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh Tidak Langsung

Koefisien Pengaruh Langsung

Koefisien pengaruh langsung

tidak


Kemandirian Keuangan Daerah  Keuangan Struktur Kemandirian Keuangan Struktur Pengeluaran 0,4492* Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah (0,5430*) (0,8273*)

Kemandirian Daerah  Pengeluaran Daerah Sumber: Data diolah (2014) Ket


: * signifikan

Berdasarkan Tabel dan Gambar di atas, dilakukan pengujian terhadap 1 pengaruh tidak langsung. Hasil selengkapnya yaitu Pengaruh tidak langsung antara Kapasitas Fiskal Daerah terhadap Struktur Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

838


Pengeluaran Pemerintah Daerah melalui Kemandirian Keuangan Daerah, diperoleh koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,4492. Karena pengaruh langsung Kapasitas Fiskal Daerah ke Kemandirian Keuangan Daerah 0,5430 dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah 0,8273 keduanya signifikan, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan antara Kapasitas Fiskal Daerah terhadap Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah melalui Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan searah. Semakin tinggi Kapasitas Fiskal Daerah, akan berdampak pada semakin tinggi Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah, jika Kemandirian Keuangan Daerah semakin tinggi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI Simpulan Berdasarkan pada pemaparan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini implementasi kebijakan desentralisasi fiskal memberikan dampak negatif terhadap kapasitas fiskal di Kabupaten/kota di Jawa Timur. Dalam konteks kebijakan desentralisasi fiskal dalam bentuk alokasi dana perimbangan keuangan yang semakin besar justru mengakibatkan semakin menurunnya tingkat kapasitas fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan kata lain terdapat pengaruh langsung yang negatif signifikan dan negatif antara Desentralisasi Fiskal terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Namun demikian, dalam kaitannya dengan kapasita fiskal yang ada memberikan pengaruh langsung yang positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya semakin tinggi kapasitas fiskal maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat kemandirian Keuangan Daerah juga semakin meningkatkan derajat kesejahteraan hidup masyarakat daerah. Selanjutnya kemandirian keuangan daerah juga dapat memberikan pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah. Namun demikian struktur pemerintah daerah ini justru memberikan pengaruh langsung yang negatif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal ini terjadi karena dalam struktur pengeluaran di Jawa Timur, sebagian besar porsi anggaran diperuntukkan bagi pengeluaran rutin dalam bentuk pengeluaran untuk belanja pegawai, dan sebagian kecil pengeluaran untuk belanja modal, barang dan jasa. Artinya semakin besar perbedaan dalam alokasi anggaran khususnya untuk belanja pegawai, maka tingkat kesejahteraan hidup masyarakat akan semakin turun. Keterbatasan Penelitian tentang implementasi desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian telah banyak dilakukan di berbagai negara. Diantara hasil-hasil penelitian yang ada masih menunjukkan adanya hasil yang berbedabeda dalam kaiatannya dengan dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode analisis yang berbeda-beda dan juga proksi dari setiap variabel yang digunakan juga berbeda-beda. Dalam penelitian ini implementasi desentralisasi fiskal diarahkan pada pembentukan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan dalam pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini seperti : 1. Obyek penelitian adalah Kabupaten/kota di Jawa Timur, sehingga informasi yang dihasilkan masih bersifat agregat


839


2. Untuk pengukuran kapasitas fiskal masih menggunakan indikator rasio Rasio pajak daerah dengan PDRB. 3. Durasi waktu yang digunakan dalam penelitian sangat terbatas dalam kurun waktu 2008-2011, sehingga belum mencerimkan dampak riil desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan hidup masyarakat Jawa Timur Implikasi Penelitian Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka implikasi penelitian ini meliputi : 1. Alokasi dana perimbangan keuangan dapat difokuskan untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah. Hal ini penting untuk mendorong agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal dalam pengelolaan keuangan daerahnya. 2. Pengalokasian anggaran dalam APBD seyogyanya memperhaikan aspek fungsi dalam memberikan layanan publik masyarakat. Oleh karena itu porsi anggaran untuk kegiatan pembelanjaan modal, barang dan jasa dapat ditingkatkan nilainya. 3. Sangat diperlukan penelitian lain dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai implikasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Alfonso, Antonio, Werner Ebert and Ludger Schuknecht, 2005. Quality of Public Finance and Growth. Working Paper Series No 436, European Central Bank, Februari: 1-47 Albert, Michael and Robin Hahnel, 2005, Traditional Welfare Theory, www.zmag.org/books/1/html, diakses tanggal 2 Februari 2005:1-8 Alexiou, Constantinos, 2009.Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE). Journal of Economic and Social Research 11(1):1-16 Allers, Maarten A dan Lewis J. Ishemoi, 2010. Fiscal Capacity Equalisation in Tanzania, Local Government Studies. Vol, 36: 697-713 Barro, Stephen, M, 2002. Macroeconomic Versus RTS Measures of Fiscal Foundations and Implications for Canada. Working Paper (1), IIGR, Queen’s University Baskaran, Thushyanthan dan Arne Bigsten, 2011. Fiscal Capacity and Government Accountability in SubSaharan Africa.Working Paper, in Economics No 506, Department of Economics School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg Boadway, R., 2004.The Theory and Practice of Equalization. CESifo Economic Studies, 50/1, 211-254 Faridi, Muhammad Zahir, 2011. Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS) Vol. 31, No. 1,June:1-13 Fattah, Sanusi dan Irman, 2003.Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Era Otonomi Daerah. Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin, Makasar, diakses dari www.journal.unipdu.ac.id, tanggal 10 April James Edwin Kee, 2013.Fiscal Decentralization : Theory as Reform, paper diakses dari www.gwu.edu tanggal 12 Mei Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

840


Matovu, John M, 2000. Composition of Governemtn Expenditure, Human Capital Accumulation, and Welfare. IMF Working Paper, WP/00/15 Musgrave, R.A. 1959.The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy. New York: McGrawHill Oates, Wallace E. 1972.Fiscal Federalism. New-York: Harcourt Brace Jovanovich ----------------------,2006. On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization. IFIR Working Paper No. 2006-05, May Pose, Andrés Rodríguez- and Anne Krøijer, 2009. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. LEQS Paper No. 12, London School Economic and Political Sciene, Oktober, diakses dari http://www.lse.ac.uk/europeaninstitute/leqs/leqspaper12.pdf, tanggal 5 April 2014 Simanjutak, Timbul H S dan Imam Mukhlis, 2012.Analysis of Tax Compliance and Impacts on Regional Budgeting and Public Welfare. International Journal of Administratitive Sciene & Organization, September:194-204 Sukanto dan Mukhlis, 2013. Regional Fiscal Indepence, Poverty Rate And Welfare Society in South Sumatera Province.paper, presenter on IRSA, Bandung 2-3 Juli Tanzi, V.,1995. Fiscal Federalism and Decentralization: a Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects. In M. Bruno and B. Pleskovic (eds), Annual World Bank Conference on Development Economics 1995. Washington, DC: World Bank. Yamoah, Afia Boadiwaa, 2007. The Effects Of Fiscal Decentralization On Economic Growth In U.S. Counties, Dissertation, Unpublish, The Ohio State University -------------2012,Profil APBD TA 2012, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Subdit Data Keuangan Daerah, diakses dari http://www.djpk.depkeu.go.id/attachments/article/163/Profil_APBD_TA2012.pdf


841

Timbul Hamonangan Simanjutak Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung

Recommend Documents