PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
The Influence of Balance Fun Economic Growth in Central Sulawesi Province
Yulian Rinawaty Taaha, Nursini dan Agussalim
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menanalisis pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap investasi swasta, pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh DBH, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini di Provinsi Sulawesi Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder runtun waktu selama runtun waktu 9 tahun (2001-2009). Data dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 16.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta. DBH, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DBH, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta. Kata Kunci : Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi
ABSTRACK The aims of the research are the find out and analyse the influence of balance fund consisting of Profit Sharing Fund, Public Allocation Fund, and Special Allocation Fund on on private investment, the influence of balance fund consisting of Profit Sharing Fund, Public Allocation Fund, and Special Allocation Fund on economic growth through private investment in Central Sulawesi Province. The research was conducted in Central Sulawesi Province. The data were secondary data of time series obtained for nine years (2001 – 2009). They were analyzed by using SPSS program version 16.00. The results reveal that reveal that Profit Sharing Fund, Public Allocatian Fund, Special Allocation Fund have a positive and significanct influence on private investmen. Profit Sharing Fund, Public Allocation Fund, and Special Allocation Fund have a positive and significant influence on economic growth. Profit Sharing Fund, Public Allocation Fund, and Special Allocation Fund have a positive and signivicant influence on economic growth through private investment Key words : Balance fund, Private investment, economic growth A. PENDAHULUAN Pemerintah pada dasarnya mempunyai tiga fungsi utama dalam rangka menyelenggarakan pemerinthan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Ketiga fungsi yang dimaksud meliputi : fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave, 1973). Salah satu sasaran pokok dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga kebutuhan dari pihak masyarakat dapat dipahami betul oleh pihak pemerintah. Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja
pembangunan sektor publik yang lebih besar untuk tujuan ini. Untuk membiayai alokasi tersebut, sumber dana dapat diperoleh misalnya dari : (1) Dana Perimbangan, (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (3) Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah (Halim,2001). Instrumen fiskal dari dana perimbangan berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui belanja pembangunan dan investasi swasta. Kontribusi belanja pembangunan akan menarik investor untuk berinvestasi di daerah sehingga akan memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor, dan secara khusus memperluas lapangan usaha dan menurunkan tingkat pengangguran. Implementasi pelaksanaan desentralisasi fiskal, dapat ditelaah melalui alokasi penerimaan dana perimbangan, seperti yang diterima oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni bahwa besarnya DBH sebesar 14,5 milyar pada tahun 2001 dan naik menjadi sebesar 36,1 milyar pada tahun 2009 atau rata-rata kenaikan setiap tahun sebesar 3,9 %. Selanjutnya, DAU sebesar 126,4 milyar pada tahun 2001 dan naik menjadi 366,1 milyar pada tahun 2009 atau rata-rata kenaikan setiap tahun sebesar 4,25%. Begitupula DAK yang besarnya 2,1 milyar pada tahun 2001 dan naik menjadi 15,2 milyar pada tahun 2009 atau rata-rata kenaikan setiap tahun sebesar 6,6 %. Dengan demikian perolehan dana perimbangan selama periode 2001 sebesar 143 milyar naik menjadi 407,4 milyar pada tahun 2009 atau naik rata-rata setiap tahun 3,33 %.
Melalui penerimaan dana
perimbangan diatas, pembangunan untuk kepentingan publik pada periode 2001/2002 sebesar 12,93 % dan turun pada periode 2008/2009 sebasar (5,42 %). Akibat turunnya alokasi pembiayaan pembangunan dapat berpengaruh pula pada kegiatan investasi swasta. Kegiatan investasi swasta pada periode 2001/2002 sebesar 9,89 % turun pada periode 2008/2009 yakni sebesar (5,07%). Kontribusi investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah tahun 2001 sebesar 9,89 % dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar (5,07 %). Hal ini dapat dilihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi selama periode 2001/2002 sebesar 16,16 % turun pada periode 2001/2002 sebesar (12,10%) (BPS Sulteng, 2009). Penelitian Oates (1993) bahwa desentralisasi fiskal akan menciptakan efisiensi ekonomi dan memilki pengaruh pembentukan dinamis pada pertumbuhan ekonomi.. Selanjutnya, penelitian Wolen dan Philips (1998) dalam Armida (2000) temuannya bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi Dari kedua hasil penelitian tersebut, menarik untuk diteliti tentang pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perumusan Masalah Dari penjelasan pada latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut : 1. Seberapa besar pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap investasi swasta di Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Seberapa besar pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Tengah? 3. Seberapa besar pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi melalui variabel investasi swasta di Provinsi Sulawesi Tengah? TINJAUAN PUSTAKA Desentralisasi Fiskal Menurut Brodjonegoro (2000), desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang fiskal kepada daerah yang meliputi : (1) self financing atau cost recovery dalam pelayanan publik dalam bentuk restribusi daerah, (2) cofinancing atau coproduction yaitu penggunaan jasa publik beradaptasi dalam bentuk kontribusi kerja sama atau pembayaran jasa, (3) transfer dari pusat ke daerah terutama yang berasal sumbangan umum, sumbangan khusus, sumbangan darurat serta bagi hasil pajak dan non pajak, dan (4) kebebasan daerah untuk melakukan pinjaman. Melalui desentralisasi fiskal seperti ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pembangunan dan penyediaan pelayanan umum karena semakin dekatnya masyarakat dengan pemerintah sehingga mampu mengakomodasi kondisi masyarakat dan wilayah yang heterogen. Menurut Sidik (2004), Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,dan antar pemerintah daerah. pengembangan ekonomi lokal, yakni bersumber dari 1. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP) (Sidik, 2004). 2. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Irawati,2008). 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan perioritas nasional (Irawati,2008).
Investasi Swasta Investasi menurut Sadono Sukirno (2000) adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang Sementara Sukirno (1996), menyebutkan investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapanperlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Pertumbuhan Ekonomi Kuznet dalam Jhingan (1994) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barangbarang ekonomi kepada penduduknya. Boediono(1992) memberikan batasan pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dari sini dapat kita pahami bahwa defenisi tersebut menekankan pada tiga aspek yakni proses, output perkapita, dan jangka panjang artinya bahwa perekonomian itu mengalami perubahan waktu ke waktu. Adanya kenaikan output perkapita berarti ada dua sisi yang penting untuk diketahui yaitu output dan jumlah penduduknya. Penelitian Empiris Sasana, Hadi (2005) telah melakukan penelitian mengenai dampak pelaksanaan desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa DBH mempunyai hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hanya di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dana alokasi umum berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bantul, kabupaten Sleman, kabupaten Gunung Kidul dan kota Yogyakarta. DAK berpengaruh
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota
provinsi Istimewa Yogyakarta Irine (2002). Pengaruh Investasi PMA dan PMDN terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja serta Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Temuan penelitian adalah investasi yang masuk ke Labuhan Batu mempunyai pengaruh nyata terhadap penciptaan lapangan kerja, namun berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Novita (2007). Analisa Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatra Utara. Temuan penelitian ini adalah investasi sebelumnya, jumlah tenaga kerja dan kondisi perekonomian berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatra Utara.
Kerangka Pikir Kebijakan otonomi daerah melahirkan konsep desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah wujud otonomi daerah yakni merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan derah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah (Brojonegoro, 2000). Dana perimbangan terdiri dari DBH, DAU, DAK akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta. Dana perimbangan terdiri dari DBH, DAU, DAK diperoleh dari dana APBN (Sidik,2004), yang dialokasikan pada pembiayaan pembangunan yakni infrastruktur publik berupa sarana ekonomi publik, ekonomi produktif, dan pengembangan ekonomi lokal daerah akan berpengaruh pada kegiatan investasi swasta di daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan investasi swasta akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatnya ketersediaan kapasitas produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Tumbuhnya ekonomi suatu daerah jika serta dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita Hipotesis 1. Dana perimbangan yang terdiri dari (DBH, DAU, DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta di Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Dana perimbangan yang terdiri dari (DBH, DAU, DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. 3. Dana perimbangan yang terdiri dari (DBH, DAU, DAK), berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui variabel investasi swasta di Provinsi Sulawesi Tengah B. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah pada kantor Badan Pusat Statistik, Kantor Dinas Pendapatan, kantor Bappeda, dan kantor BPPMDN Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data sekunder runtun waktu (time series) selama dalam waktu 9 tahun (2001 – 2009). Sumber data utama berasal dari publikasi BPS, Dinas Pendapatan, Bappeda, dan BPPMDN C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1.
Analisa Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Investasi swasta
Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh DBH (X1), DAU (X2), dan DAK (X3) terhadap investasi swasta (Y) dapat digunakan analisis secara parsial yang dijelaskan melalui persamaan regresi yang diperoleh: Y = 0,042 + 0,022X1 + 0.216 X2
+ 0.023 X3
Nilai koefisien DBH (X1) adalah positif sebesar 0.032 yang berarti jika terjadi kenaikan 1 rupiah maka membawa peningkatan sebesar 0.032 rupiah pada investasi swasta di Provinsi Sulawesi Tengah. Tingkat signifikansi yang diambil untuk penelitian ini adalah 5 persen (α=0,05) maka DBH berpengaruh secara signifikan terhadap investasi swasta. Nilai koefisien DAU (X2) adalah positif sebesar 0.058 yang berarti jika terjadi kenaikan 1 rupiah maka membawa peningkatan 0.058 rupiah pada investasi swasta. Tingkat signifikansi yang diambil untuk penelitian ini adalah 5 persen (α=0,05, DAU berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat investasi swasta. Nilai koefisien DAK (X3) adalah positif sebesar 0.040 yang berarti jika terjadi kenaikan 1 rupiah maka membawa peningkatan sebesar 0.040 rupiah pada investasi swasta. DAK berpengaruh secara positif dan signifikan terhada tingkat investasi swasta. 2.
Analisa Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh DBH (X1), DAU (X2), dan DAK (X3) dapat
digunakan analisis secara parsial yang dijelaskan melalui persamaan regresi yang diperoleh: Z = 0.703 + 0.194 X1 + 2.126 X2 + 0.399X3 Pengaruh DBH terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan pada tingkat signifikansi penelitian 5 persen (α=0,05) yaitu dengan nilai 0.005.Nilai koefisien DBH (X1) adalah positif sebesar 0.194 yang berarti jika terjadi kenaikan 1 rupiah maka membawa peningkatan sebesar 0.194 rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan pada tingkat signifikansi penelitian 5 persen (α=0,05) yaitu dengan nilai 0.022 Nilai koefisien DAU (X2) adalah positif sebesar 2.126 yang berarti jika terjadi kenaikan 1 rupiah maka membawa peningkatan 2.126 rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan pada tingkat signifikansi penelitian 5 persen (α=0,05) yaitu dengan nilai 0.005 Nilai koefisien DAK (X3) adalah positif sebesar 0.399 yang berarti jika terjadi kenaikan 1 rupiah maka membawa peningkatan sebesar 0.399 rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.
Analisa Pengaruh Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi melalui Investasi Swasta di Provinsi Sulawesi Tengah Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh DBH (X1), DAU (X2), DAK (X3), dan Investasi Swasta (Y) dapat digunakan analisis secara parsial yang dijelaskan melalui persamaan regresi yang diperoleh: Z = 0.043 + 0.272 X1 + 1.185X2 + 0.480 X3 + 0.563 Y 1. Pengaruh DBH (X1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z) melalui Investasi Swasta(Y) Berdasarkan hasil regresi dari tabel diatas menunjukkan bahwa pengaruh DBH terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta adalah signifikan pada tingkat signifikansi penelitian 5 % (α=0,05) yaitu dengan nilai 0.014. Nilai koefisien DBH (X1) adalah positif sebesar 0.272 yang berarti jika terjadi kenaikan 1 rupiah maka membawa peningkatan sebesar 0.272 rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Pengaruh DAU (X2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z) melalui Investasi Swasta Nilai koefisien DAU (X2) adalah positif sebesar 1.185 yang berarti jika terjadi kenaikan 1 rupiah maka membawa peningkatan 1.185 rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta. Tingkat signifikansi yang diambil untuk penelitian ini adalah 5 persen (α=0,05) yaitu dengan nilai 0.052. 3. Pengaruh DAK (X3) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z) melalui Investasi Swasta Nilai koefisien DAK (X3) adalah positif sebesar 0.480 yang berarti jika terjadi kenaikan 1 rupiah maka membawa peningkatan sebesar 0.480 rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta. Tingkat signifikansi yang diambil untuk penelitian ini adalah 5 persen (α=0,05) yaitu dengan nilai 0.025. 4. Pengaruh Investasi Swasta (Y) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z) Nilai koefisien Investasi Swasta (Y) adalah positif sebesar 0.562 jika terjadi kenaikan 1 rupiah maka membawa peningkatan sebesar 0.562 rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat signifikansi yang diambil untuk penelitian ini adalah 5 persen (α=0,05) yaitu dengan nilai 0.042. D. KESIMPULAN 1. Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta.
Artinya, dana perimbangan
tersebut dialokasikan pada pembiayaan infrastruktur ekonomi yang pada akhirnya menunjang kegiatan investasi swasta. Ketertarikan investor untuk melakukan investasi di daerah adalah
karena tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan produksi barang dan jasa. Hal ini mengindikasikan bila sebuah daerah ingin menumbuhkan investasi swasta, maka dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAk tersebut seyogyanya juga tumbuh secara positif. 2. Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dana perimbangan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi berdasarkan kebutuhan dapat mendorong kegiatan produksi barang atau jasa sehingga ekonomi daerah akan tumbuh. 3. Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta. Besar dan kecilnya dana perimbangan yang dialokasikan pada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi akan berpengaruh pada investasi swasta. Dengan adanya kegiatan investasi swasta akan menciptakan kesempatan kerja, dan menciptakan multiple
effect
sehingga
berpengaruh
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
DAFTAR PUSTAKA Adi, Wijaya, 2005. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah di Era Otonomi Daerah, Laporan Penelitian LIPI Akai dan Sakata, 2005 Fiscal Decentralization, Commitment and Regionality: Evidence From State Level Cross Sectional Data for The United States, DIRJE Discussion Paper,diakses 10 Maret 2010 Armida, 2000
Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi
Daerah. http//www.alisyah@melisa,diakses 4 Maret 2010 Bahl, Ray W. and J. Linn 1994 “Fiscal Decentralization and Intergovermental Transfer in Less Developed Countries” Publius : The Journal of Federalism Vol 24 winter Brojonegoro, Bambang,2000. Otonomi Daerah dan Kondisi Fiskal Indonesia, Jakarta Budiono, 2002. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal. Paper disampaikan Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional, Jakarta
Boediono, 2008. Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia. Jurnal Keuangan Publik. Vol 5 No. 1 Yogyakarta Dartanto dan Brojonegoro, 2003 “ Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Daerah. Aanalisa Model Eknomi Makro Simultan “ Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 4 No. 1 Gujarati, Damodar, 2006. Ekonometrika Dasar, Penerbit Erlangga, Jakarta Irine, (200). Pengaruh Investasi PMA dan PMDN terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja, serta Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Tesis Universitas Sumatera Utara Joko, 2007. “ Desentralisasi Fiskal dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Studi Kasus : Kabupaten/Kota di Indonesia “
Tesis UI
http://www.tesis joko.com.diakses 1 Maret 2010 Mahi, Raksaka, 2004. Review Empat Tahun Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Makalah Seminar Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana FEUI dan ISEI Pusat, Jakarta Mardiasmo 2002 Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Penerbit Andi Oates, Wallace, 1999. “an Essay on Fiscal Federation “ Journal of Economic Literature Vol 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Priyop Hari, Adi 2006 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota se JawaBali http://www.tesis (tidak dipublikasi)
Raharjo, Adi, (2006) Pengaruh Pengeluaran pemerintah, Investasi Swasta dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003). Studi Kasus di Kota Semarang, Tesis UNDIP (dipublikasikan) Saragih, JP, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta Sasana,
Hadi,
2005
Pengaruh
Pelaksanaan
Desentralisasi
terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, http://www.tesis UGM (tidak dipublikasi) Sidik, Mahfud, 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah : Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia. Disampaikan pada seminar “ Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia”, Yogyakarta Sukirno, Sudono, 1985. Ekonomi Pembangunan FEUI dan Bina Grafika, Jakarta Sulistiawan
(2005),
Pengaruh
DBH,
BAU,
DAK
terhadap
Belanja
Pembangunan Surakarta. Tesis UNDIP, (Publikasi) Suparmoko, M, 2001. Ekonomi Politik : untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah , Andi, Yogyakarta Teguh,
2002.
Dampak
Desentralisasi
Fiskal
di
Indonesia
terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas antar Daerah, Jakarta. tesis UI (tidak dipublikasikan) ------------------ Undang-Undang No. 25 Tahun 1995 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ------------------ Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tantang Pemerintah Daerah ------------------ Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tantang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Waluyo, Joko, 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan sEkonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia. http:///www.waluyo.com diakses 28 Februari 2010
