IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 56 Prp TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH PERTANIAN DI BAWAH BATAS MINIMUM DI KABUPATEN PATI
TESIS Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Magister Ilmu Hukum
Oleh :
TITIK DARWATI NIM: 2009-02-028
PROGRAM PASCA SARJANA ( S2 ) UNIVERSITAS MURIA KUDUS KUDUS 2011
i
HALAMAN SEBELUM DIUJI
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 56 Prp TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH PERTANIAN DI BAWAH BATAS MINIMUM DI KABUPATEN PATI
Oleh :
TITIK DARWATI NIM: 2009-02-028
Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajad Magister pada Program Magister Ilmu Hukum
Pembimbing Utama
Pembimbing Pendamping
Dr. Suparnyo, SH, MS NIS.0610701000001014
Ristamadji, SH, MH NIS.
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS MURIA KUDUS KUDUS 2011
ii
HALAMAN PERSETUJUAN SESUDAH DIUJI
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 56 Prp TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH PERTANIAN DI BAWAH BATAS MINIMUM DI KABUPATEN PATI
Oleh : TITIK DARWATI NIM: 2009-02-028
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pembimbing Utama
Anggota Dewan Penguji I
Dr. Suparnyo, SH, MS NIS.0610701000001014
Sudarsono, SH, M.Hum NIS.
Pembimbing Pendamping
Anggota Dewan Penguji II
Ristamadji, SH, MH NIS.
Suciningtyas, SH, M.Hum NIS.
Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan Untuk memperoleh gelar Magister Tanggal ..................................
Dr. Suparnyo, SH, MS NIS.0610701000001014
iii
PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIM Alamat
: TITIK DARWATI : 2009-02-028 :
Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing. 2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.
Kudus, Oktober 2011 Yang membuat pernyataan,
TITIK DARWATI
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesasikan penyusunan tesis ini sebagai suatu syarat untuk mendapat derajat Sarjana S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Selama proses penulisan tesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan, serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada : 1.
Bapak Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp.PA, Rektor Universitas Muria Kudus.
2.
Bapak Subarkah, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3.
Dr. Suparnyo, SH, MS, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus merangkap Pembimbing Utama.
4.
Ibu Suciningtyas, SH, M.Hum, Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus.
5.
Bapak Ristamadji, SH, MH, Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan bimbingan baik secara teknis maupun teoritis dalam proses pembuatan tesis ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
v
6.
Seluruh staf pengajar dan staf tata usaha pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu dan melayani penulis selama menempuh pendidikan.
7.
Ir. Izda Putra, MM, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, yang telah memberikan ijin penelitian di wilayah Kabupaten Pati.
8.
Sutikno, APtnh, Plt. Kepala Seksi PPT BPN Kabupaten Pati yang telah membantu dalam memberikan data-data yang diperlukan penulis.
9.
Bapak Drs. Martono, Camat Margorejo/PPAT Kecamatan Margorejo yang telah memberikan ijin kepada peneliti di wilayah kerjanya.
10. Bapak Drs. Rasiman, MM, Camat Pati/PPAT Kecamatan Pati yang telah memberikan ijin kepada peneliti di wilayah kerjanya. 11. Sri Ariyani, SH dan Dra. Selawati Halim, SH, Notaris Kecamatan Pati yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan sehingga penyusunan tesis dalam diselesaikan tepat waktu. 12. Suami tercinta Yulianto SH, atas dukungan dan do’anya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini tepat waktu. 13. Anak-anakku tersayang yang aku cintai dan aku banggakan. 14. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman serta pihakpihak lain atas segala masukan dan dorongan yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
vi
Tesis ini merupakan hasil kerja maksimal penulis, namun penulis sangat menyadari akan keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki, maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk meningkatkan mutu tesis ini selalu penulis harapkan.
Kudus,
Oktober 2011 Penulis
Titik Darwati
vii
ABSTRACT Implementation of Regulation No. 56 Prp 1960 about the Decision of Agricultural Land Area of Trade Right of Agricultural Land in drop of minimum level in Pati Regency Establishment of Agricultural Land regulated in Regulation No. 56 Prp 1960 Chapter 9 paragraph (1) that the transfer of rights to agricultural land, except for the division due to inheritance, the transfer of rights prohibited if it resulted in the emergence or the course of the extent of land ownership is less than two hectares. The prohibition is not valid if the seller only has tracts of the land which are less than two hectares and the land are all sold at once. Problems in the study were: (1) Whether the establishment of agricultural land has been in accordance with Regulation No. 56 Prp 1960 about the Decision of Agricultural Land Area?, (2) How does the legal status of the transfer of land ownership rights over agricultural land in violation of the provisions limit broad ownership of a minimum two hectares?, (3) any obstacles that arise in the implementation of Regulation No. 56 Prp 1960 about the Decision of Agricultural Land Area?. The purpose of this study were : (1) to determine suittability of land has been in accordance with Regulation No. 56 Prp 1960, (2) to determine the legal status of the transfer of land ownership rights to agricultural land in violation of the ownership of a minimum square footage requirement limit 2 ha, (3) to know and to find solutions to the constraints that arise in the context of implementation of regulation No. 56 Prp 1960. This study uses sociological-juridical approach. In data collection and legal materials, both primary and secondary, cases collected through observation, interview and study legal documents, while technical analysis is qualitatively done. The results showed that the provisions of Article 9 paragraph (1) of regulation No. 56 Prp 1960, in fact difficult to implement, this is because the conditions of ownership of agricultural land in Pati Regency of less than 0,5 hectare per family due to baying and selling in violation of Article 9 paragraph (1) of regulation No. 56 Prp 1960 which is illegal, it is certainly in the future will cause problems after the farm that the object of sale and purchase will be registered for requested certivicate. Most rural communities do the buying and selling is because of the urgent need (medication, school fees etc) regardless of whether the sale was banned or not. Problems were encountered in the implementation of regulation No. 56 Prp 1960 arises because the state territory, the change of use of agricultural land to non farm, the transfer of property rights over agricultural land through PPAT, deed of sale is illegal and the process of land registration in the Office of Land Pati Regency. Keywords : Implementation, Regulation No. 56 Prp 1960, The Removal Right of Agricultural Land, Sale and Purchase, Farm Land Rights.
viii
INTISARI IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 56 Prp TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH PERTANIAN DI BAWAH BATAS MINIMUM DI KABUPATEN PATI Penetapan Luas Tanah Pertanian diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pasal 9 ayat (1) bahwa Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali karena pembagian karena pewarisan, dilarang apabila pemindahan hak tersebut mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar. Larangan tersebut tidak berlaku kalau penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah penetapan luas tanah pertanian telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ?; (2) Bagaimana status hukum pemilikan tanah terhadap peralihan hak atas tanah pertanian yang melanggar batas ketentuan luas pemilikan minimum dua Ha ?; (3) Kendala-kendala apa saja yang muncul dalam implementasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ?. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui kesesuaian luas tanah pertanian telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960; (2) Untuk mengetahui status hukum pemilikan tanah terhadap peralihan hak atas tanah pertanian yang melanggar batas ketentuan luas pemilikan minimum 2 Ha; (3) Untuk mengetahui dan mencari solusi terhadap kendala-kendala yang muncul dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknis analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dalam kenyataannya sulit dilaksanakan, hal ini dikarenakan kondisi pemilikan tanah pertanian di Kabupaten Pati kurang dari 0,5 hektar per keluarga akibat jual beli yang melanggar Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang dilakukan secara ilegal, hal ini tentunya di kemudian hari akan menimbulkan masalah setelah tanah pertanian yang menjadi objek jual beli akan didaftarkan untuk dimohonkan sertifikatnya. Kebanyakan masyarakat pedesaan melakukan jual beli tersebut karena adanya keperluan mendesak (berobat, biaya sekolah dan lain-lain) tanpa mempedulikan apakah jual beli itu dilarang atau tidak. kendala yang muncul dalam implementasi Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 lebih diakibatkan karena keadaan wilayah, adanya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, adanya peralihan hak milik atas tanah pertanian melalui PPAT, akta jual beli secara ilegal dan proses pendaftaran tanah di Kantor Pertahanan Kabupaten Pati.
ix
Kata Kunci : Implementasi, UU No. 56 Prp Tahun 1960, Penetapan Luas Tanah Pertanian, Jual Beli, Hak atas Tanah Pertanian. DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL .......................................................................................... ............................................................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ ............................................................................................................................ ii HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................ iv KATA PENGANTAR ........................................................................................ vi ABSTRACT ...................................................................................................... viii INTISARI .......................................................................................................... vi DAFTAR ISI ..................................................................................................... x DAFTAR TABEL .............................................................................................. ............................................................................................................................ x v
x
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR ................................................................. ............................................................................................................................ x v DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... ............................................................................................................................ x v BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar Belakang ...................................................................... ............................................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ............................................................... ............................................................................................... 9 C. Tujuan ................................................................................... ............................................................................................... 9 D. Manfaat Penelitian ................................................................. ............................................................................................... 1 0 1.
Manfaat Teoritis ............................................................ ........................................................................................ 1 0
2.
Manfaat Praktis ............................................................... ........................................................................................ 1 0
xi
E. Kerangka Pemikiran .............................................................. ............................................................................................... 1 1 1.
Kerangka Konseptual ...................................................... ........................................................................................ 1 1
2.
Kerangka Teoritik ........................................................... ........................................................................................ 1 2
F. Metode Penelitian .................................................................. ............................................................................................... 1 9 1. Pendekatan Masalah ......................................................... ......................................................................................... 1 9 2. Spesifikasi Penelitian ....................................................... ......................................................................................... 2 1 3. Jenis Data ........................................................................ ......................................................................................... 2 1
xii
4. Metode Pengumpulan Data .............................................. ......................................................................................... 2 3 5. Analisis Data ................................................................... ......................................................................................... 2 6 G. Sistematika Penulisan Spesifikasi Penelitian .......................... ............................................................................................... 2 6 BAB II
TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 28 A. Pengertian Tanah ................................................................... 28 B. Hak Atas Tanah .................................................................... 29 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak ................................. 29 2. Hak Atas Tanah ................................................................ 32 C. Peralihan Hak ......................................................................... 41 D. Pendaftaran Tanah ................................................................. 44 1. Pengertian Pendaftaran Tanah .......................................... 44 2. Azas dan Tujuan Pendaftaran Tanah ................................. 46 3. Kegiatan Pendaftaran Tanah ............................................. 48 4. Sistem Pendaftaran Tanah ................................................ 50 5. Pemeliharaan Data ............................................................ 52 6. Sistem Publikasi ............................................................... 53 E. Landreform ............................................................................ 58
xiii
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................. 69 A. Penetapan Luas Tanah Pertanian di Kabupaten Pati ................ 69 1.
Jual Beli Tanah Pertanian yang Dilakukan secara Ilegal atau di bawah tangan ...................................................... 74
2.
Jual Beli Tanah Pertanian yang Dilakukan secara Legal Melalui Ijin Pemindahan Hak Atas Tanah Pertanian yang Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati ................................................. 78
B. Status Hukum Terhadap Jual Beli Hak Atas Tanah Pertanian yang Melanggar Batas Ketentuan Luas Pemilikan Minimum Dua Hektar ............................................................................. 101 C. Kendala-kendala yang Muncul dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 .... 110 BAB IV
PENUTUP .................................................................................. 150 A. Kesimpulan ............................................................................ 150 B. Saran .................................................................................... 152
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
xiv
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1
Jenis Lahan dan Luas Tahun 2010 ..................................................... 69
Tabel 2
Luas Lahan Sawah di Kabupaten Pati Tiap Kecamatan Menurut Penggunaannya Tahun 2010 .............................................................. 70
Tabel 3
Luas Lahan Bukan Sawah di Kabupaten Pati Tiap Kecamatan Menurut Penggunaannya Tahun 2010 ................................................ 70
Tabel 4
Peralihan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pati Tahun 2010 ................. 73
xv
