“TERWUJUDNYAMASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANGMAJU DAN BERKEADILAN” Untuk memberikan gambaran yang jelas pada visi tersebut, berikut ada 2 (dua) kalimat kunci yang perlu dijelaskan, sebagai berikut : Masyarakat Yang Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, mampu memanfaatkan peluang, serta dapat menjawab tantangan yang ada dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan. Masyarakat Yang Berkeadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tujuan akhir yang akan diwujudkan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya kesenjangan sosial antar kelompok dan kesenjangan pembangunan antar wilayah melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat secara proporsional Apabila dikaitkan dengan visi Provinsi Sumatera Barat, maka visi Kabupaten Pasaman yang intinya ialah “Ingin Mewujudkan Masyarakat Maju dan Berkeadilan”, hal ini sangat seiring dan berkaitan erat karena visi Provinsi Sumatera Barat, meletakkan Sumber Daya Manusia (SDM berkualitas) mempunyai peranan penting dalam membawa Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi terkemuka pada akhir RPJPnya. Misi Misi adalah merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu pada hakekatnya misi merupakan tindakan nyata yang harus dilaksanakan dalam proses mewujudkan visi pembangunan. Dengan demikian dalam mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :
(1) Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat Untuk memantapkan landasan spiritual, etika dan moral masyarakat di Kabupaten Pasaman, salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat, misalnya melalui berbagai kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan dan sebagainya. Antar ummat beragama saling meng hormati, menghargai dan memelihara kerukunan hidup. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya pembangunan mental spiritual masyarakat baik melalui pendidikan formal dan informal maupun dengan cara memberdayakan tempat ibadah sebagai sarana dan prasarana peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat. (2)
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
Untuk mendorong terciptanya masyarakat yang maju agar mampu menjadi subjek pembangunan dan sekaligus sebagai obyek pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dan isu globalisasi, perlu terus dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi pemantapan moral dan mental, peningkatan kemampuan intelektual, keahlian, derajat kesehatan, kemandirian dan kepercayaan diri yang akan bermuara pada peningkatan produktifitas masyarakat. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dimaksud, disertai juga dengan perhatian pada pemberdayaan perempuan agar memiliki kesetaraan peran dan fungi dalam ruang pembangunan serta pemberdayaan generasi muda agar pada masa yang
akan datang mampu mengambil peran dalam pembangunan. (3) Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government), menegakkan supermasi hukum dan meningkatkan pelayanan public serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan penegakan hukum, profesionalisme, partisipatif dan desentralisasi atau adanya pendelegasian kewenangan. Sedangkan pemerintahan yang bersih (clean government) adalah pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Reformasi birokrasi dan pembangunan birokrasi yang baik dan bersih merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh sehingga diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan umum, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan oleh SKPD dan penanggulangan korupsi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih tidak semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan sinergitas dari peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggung jawab. Proporsional dalam hal ini mengandung pengertian bahwa setiap domain pemerintahan melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki berdasarkan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa
pelaksanaan peran dan fungsi setiap domain pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Dengan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih akan dapat menciptakan suasana pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang kondusif dalam membangun daerah sehingga akan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang maju dan berkeadilan. (4) Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi Kerakyatan Kemiskinan yang menjadi permasalahan utama pembangunan, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; tidak adanya pendapatan, tidak adanya kesempatan atau peluang usaha dan tidak adanya kemampuan usaha. Penilaian kemiskinan dengan permasalahan sosial merupakan siklus masalah yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Oleh karena itu, upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus terus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras agar masyarakat dapat hidup layak dan menjalani kehidupannya dengan baik. Pengembangan potensi ekonomi daerah juga harus membuka ruang bagi terciptanya demokrasi ekonomi yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja serta mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila potensi tersebut dikelola dan dikembangkan dengan baik, akan mampu meningkatkan kemampuan usaha masyarakat, membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, masalah kemiskinan dapat diminimalisir yang berarti juga akan berpengaruh pada berkurangnya masalah sosial masyarakat.
Pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi dapat juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal, dan daerah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial ekonomi dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan pemberian jaminan sosial dan penggalangan perkoperasian dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat. Sejalan dengan pembangunan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan ekonomi berbasis nagari melalui penguatan kelembagaan yang ada di nagari baik lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga keuangan dan lembaga lainnya yang berada di tingkat nagari. (5) Misi 5 : Mengelola sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan Percepatan legalitas hukum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman perlu diusahakan, karena Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan instrument untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan yang pada wujud akhirnya akan dapat menciptakan kegiatan dan pertumbuhan perekonomian ditengah masyarakat. Konsekuensi logis dari sebuah pembangunan salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan akan mengakibatkan menurunnya daya
dukung dan kualitas lingkungan, yang akhirnya akan berakibat pada kerusakan alam dan bencana yang akan melanda manusia. Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini, tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang, yang dilandasi oleh tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu; menguntungkan secara ekonomis, diterima secara sosial dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, demi keberlangsungan kehidupan manusia dan terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan perhatian dan kepedulian yang sangat besar terhadap keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Dengan mengelola sumber daya alam secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki dan sesuai pula dengan ketentuan yang berlaku, maka diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan sekaligus pendapatan masyarakat, sehingga akan dapat pula berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat maju dan berkeadilan. (6) Misi 6 : Meningkatkan keharmonisan dan kerjasama dalam tata kehidupan sosial budaya masyarakat dengan prinsip keadilan dan kebersamaan Keharmonisan merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Keharmonisan akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat atau stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah
disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pasaman yang maju dan berkeadilan serta sejahtera. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan adil dengan perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa diskriminasi. Faktor Kerjasama seluruh stakeholder dalam pembangunan penting diwujudkan dan dipelihara, sehingga stabilitas kehidupan yang harmonis akan menimbulkan rasa saling percaya dari seluruh stakeholder pembangunan. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Pasaman perlu didorong, sehingga dapat melahirkan rasa keadilan dan kebersamaan bagi masyarakat di berbagai daerah di Kabupaten Pasaman melalui koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan menciptakan kegiatan perekonomian masyarakat Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan serta kebersamaan. Selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung terhadap pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang mulai dari ibukota kabupaten sampai pada nagari dan jorong terpencil dan tertinggal melalui peningkatan keterkaitan kegiatan pembangunan ekonomi sehingga masyarakat Kabupaten Pasaman yang maju dan berkeadilan akan dapat diwujudkan. (7) Misi 7 : Meningkatkan Infrastruktur dan Fasilitas Umum
Diantara prasyarat untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, infrasrtuktur sangat diperlukan. Sementara untuk terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat, maka fasilitas umum harus diberikan perhatian utama. Dalam rangka ini beberapa hal akan dilakukan sebagai berikut : 1. Percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana bagi wilayah perbatasan, terisolasi dan tertinggal. 2. Peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung sektor perhubungan. 3. Pengembangan infrastruktur jalur-jalur transportasi alternative. 4. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman dan pelayanan umum 5. Pengembangan dan penelitian infrastruktur. 6. Peningkatan fasilitas umum, terutama untuk pelayanan kesehatan masyarakat (Rumah Sakit Daerah untuk Kab. Pasaman masih type C dan sangat tidak memadai)
