TERDEPAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA SHARIA ECONOMIC FESTIVAL 2016 MEMBANGUN INKUBATOR BISNIS PESANTREN SOROT POTRET

Edisi

60 Tahun VI 2016

www.bi.go.id

SOROT

TERDEPAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA SHARIA ECONOMIC FESTIVAL 2016 POTRET

MEMBANGUN INKUBATOR BISNIS PESANTREN Gerai Info 60 ISEF-Cover.indd A

07/12/2016 15:46:40

DAFTAR ISI 03

PEDOMAN

04

EDITORIAL

Penanggung Jawab: Tirta Segara Pemimpin Redaksi: Arbonas Hutabarat

06

SOROT

ISEF, Terdepan dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Ekonomi syariah memiliki prospek yang menjanjikan di tengah ketidakpastian global.

Redaksi Pelaksana: Edhie Haryanto Wahyu Indra Sukma Ernawati Jatiningrum Surya Nanggala Any Ramadhaningsih Yadi Yuhardinata T. Rafael Lardhana Kontributor: Mualam Noor Angiola Harry Rahmat Dwi Cahyono Yusi Rahimah

Sri Mulyani Indrawati

Yunita Resmi Sari

M. Anwar Bashori

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Direktur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia

Hal. 18

Hal. 6

Hal. 26

22

18 22 26 28 30

PERSPEKTIF

Alamat Redaksi: Departemen Komunikasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Telp. Contact Center BICARA: (021) 131 e-mail: [email protected] website: www.bi.go.id

Upaya Memajukan Pesantren Melalui Digitalisasi

@bank_indonesia

Pondok pesantren memilki potensi besar dalam memajukan kehidupan bangsa. Salah satu upaya untuk memaksimalkan peran itu ialah melalui digitalisasi.

bankindonesia

PERSPEKTIF AKTIVITAS ETALASE PERISTIWA

fl ip.it/7A9uk

BankIndonesiaChannel

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan. Naskah dikirim ke [email protected]

APA KATA MEREKA

Gerai Info 60 ISEF-Cover.indd B

07/12/2016 15:46:46

Pedoman

Solusi Menghadapi Krisis

Edisi 60

l

tahun 6

l

2016

P

3 Gerai Info l bank Indonesia

erekonomian global tengah menghadapi turbulensi yang berdampak signifikan terhadap keuangan global. Sistem keuangan global mengalami krisis yang berkepanjangan. Memasuki 2016, gejolak ekonomi global belum juga menunjukkan tanda-tanda akan reda. Di tengah kondisi ini, pemerintah memerlukan solusi yang mampu menjawab dan mengatasi tantangan ekonomi global. Sistem ekonomi dan keuangan syariah pun dilirik sebagai sistem yang dinilai mampu menjawab tantangan ini. Dalam rangka mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia (BI) menggelar “Indonesia Sharia Economic Forum (ISEF) 2016”. Forum yang digelar untuk yang ketiga kalinya ini diharapkan dapat memfasilitasi pertukaran ilmu dan pengalaman mengenai ekonomi dan keuangan syariah serta bisa untuk ajang merumuskan kebijakan dan langkah dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Menurut kajian BI, ada tiga sektor yang berperan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Ketiga sektor ini terbukti menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam hal volume usaha, produk keuangan maupun keleluasaan jaringan dalam melayani konsumen. Perkembangan sistem keuangan syariah saat ini didorong oleh pesatnya kemajuan yang dicapai oleh sektor perbankan syariah. Hal itu tercermin dari dominasi perbankan syariah di sistem keuangan syariah global. Sebagai informasi, pangsa perbankan syariah telah mencapai 80% dari total sistem keuangan syariah. Sektor perbankan syariah juga mampu menunjukkan ketahanan yang sangat baik dalam menghadapi krisis keuangan global. Hal itu tercermin dari kuatnya pertumbuhan perbankan syariah di tengah perlambatan keuangan global, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 17,1% dalam rentang 2008 sampai dengan 2011. Selama periode 2011-2014 perbankan syariah mampu tumbuh signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 13,8%. Sementara pada 2014 perbankan syariah tumbuh sebesar 10% secara tahunan jika dibandingkan dengan 2013. Menyadari pentingnya peran dan besarnya potensi ekonomi syariah, BI menempatkan program pembangunan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu tujuan strategis Fungsi Strategis Bank Indonesia 2024. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia menjadi pusat keuangan Islam dunia.

Salam,

Agus D. W. Martowardojo Gubernur Bank Indonesia

GeraiInfo Syariah Isi.indd 3

12/5/16 7:45 PM

Editorial

Komitmen BI Mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tirta Segara Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia

Gerai Info l bank Indonesia

4 Edisi 60 l

tahun 6 l

2016 GeraiInfo Syariah Isi.indd 4

BI terus melakukan inovasi dan inisiatif sebagai upaya memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Salah satunya terkait dengan sistem pembayaran.

P

erekonomian Indonesia memiliki tantangan berupa kesenjangan dan kemiskinan. Ekonomi syariah dinilai dapat menjadi jawaban karena menitikberatkan pada distribusi pendapatan ke semua segmen masyarakat serta optimalisasi produksi. Ekonomi syariah diarahkan pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi dan merata, berbasis sinergi elemen masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan akan terkikis dan kemiskinan berkurang. Besarnya potensi ekonomi dan keuangan syariah telah disadari oleh otoritas di Indonesia. Demikian pun dengan Bank Indonesia (BI), yang meresponsnya dengan melakukan salah satu kegiatan, yaitu “Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF)”. Kegiatan yang telah dimulai sejak 2014 itu merupakan bentuk keseriusan BI dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Penyelenggaraan ISEF 2016 dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Shari’a Forum dan Shari’a Fair. Shari’a Forum diadakan untuk mengangkat dan berdiskusi mengenai berbagai topik dan kajian pengembangan ekonomi syariah. Sementara Shari’a Fair dirancang untuk meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Dalam penyelenggaraan ISEF kali ini juga diluncurkan tiga inisiasi, yakni Islamic Financial Market Code of Conduct, model sukuk linked waqaf, dan pembentukan Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi Syariah (Satu Akses) di Jawa Timur. Peluncuran ketiga inisiasi tersebut dilakukan oleh BI bersama-sama dengan lembagalembaga terkait. Peluncuran Islamic Financial Market Code of Conduct mengawali diberlakukannya pedoman transaksi di pasar keuangan syariah yang menunjukkan perbedaan antara transaksi di pasar keuangan syariah dan pasar keuangan konvensional. Selanjutnya, peluncuran model sukuk linked waqaf merupakan inovasi untuk mengoptimal kan pemanfaatan aset wakaf dengan sukuk. Sementara itu, peluncuran Satu Akses merupakan inisiasi untuk menciptakan sinergisitas pengembangan mikro-makro ekonomi syariah. l

12/5/16 7:45 PM

penghapusan historis Bank Indonesia (BI) Checking, karena kredit sudah saya lunasi. Saya sangat berharap historis BI Checking saya dihapuskan, karena semua pengajuan kredit saya, yakni kredit tanpa agunan (KTA), kredit pemilikan rumah (KPR), kredit usaha rakyat (KUR), dan lainnya, ditolak pihak bank/pemberi kredit, karena saya mempunyai historis kolektibilitas 5. Walupun sudah saya lunasi dari maret 2016, akan tetapi hal tersebut masih menjadi kendala. [email protected]

A: Yth. Saudara Kriswanto, terima kasih telah mengirimkan email kepada Bank Indonesia (BI). Dapat kami sampaikan bahwa BI menyediakan Sistem Informasi Debitur (SID)/BI Checking yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan atas status pinjaman/kredit yang diterima oleh nasabah (Informasi Debitur Individual - IDI), sekaligus alat kontrol bagi nasabah terhadap kebenaran dan keakuratan data historis/riwayat


kreditnya yang disampaikan oleh peserta SID (bank dan non-bank) kepada BI. Terkait kebijakan pemberian kredit merupakan kewenangan dari masingmasing bank/lembaga non-bank yang bersangkutan. Tidak ada larangan dari BI kepada Perbankan untuk menolak permohonan kredit apabila seseorang tercantum namanya dalam IDI Historis (BI Checking) dan pernah memiliki kredit macet. Status IDI Historis bukan satusatunya alat pertimbangan dalam analisa penyediaan dana oleh bank/lembaga nonbank, karena bank/lembaga nonbank melakukan analisa dengan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Dalam hal Informasi “Rangkuman Fasilitas” pada output IDI Historis, kolom tersebut menampilkan kolektibilitas terendah dari debitur selama masa kredit berlangsung (tidak terbatas 24 bulan). Apabila debitur tercatat pernah memiliki kolektibilitas macet pada “Rangkuman Fasilitas”, bukan berarti debitur tersebut sedang bermasalah/mengalami permasalahan dan hal ini sudah dipahami oleh Perbankan.


Q: Saya bermaksud mengajukan

Edisi 60

l

[email protected]

l

email Saudari terkait Pelaporan Utang Luar Negeri, dapat kami sampaikan bahwa mengacu pada SEBI 15/16/DInt tanggal 29 April 2013 menjelaskan pengertian Pelapor Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelapor ULN adalah Penduduk yang memiliki kewajiban utang luar negeri kepada bukan Penduduk. Sehingga pihak sebagai penjamin tidak diwajibkan melakukan pelaporan ke Bank Indonesia (BI).

2016

A: Yth. Saudari Linda. Sehubungan dengan

luar negeri, dan perusahaan lain (dalam negeri ) memberikan garansi/jaminan terhadap utang tersebut, apakah perusahaan pemberi jaminan harus menjadi pelapor juga ? Mohon informasinya.

tahun 6

Q: Jika perusahaan kami mendapat utang dari

12/7/16 3:57 PM

Sorot

ISEF, Terdepan dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Ekonomi syariah memiliki prospek yang menjanjikan di tengah ketidakpastian global. Gerai Info l bank Indonesia

6

D

Edisi 60 l

tahun 6 l

2016

alam beberapa tahun terakhir ini perekonomian global terus dibayangi ketidakpastian dan masih berlanjut hingga saat ini. Di tengah ketidakpastian tersebut, ekonomi syariah memiliki prospek yang menjanjikan. Ke depan, diharapkan ekonomi dan keuangan syariah bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang berkesinambungan dengan berbagai kebijakan dan strategi. Di tengah kondisi keuangan global yang masih penuh dengan ketidakpastian, ekonomi syariah nasional setidaknya mengirimkan sinyal positif—industri keuangan syariah sendiri saat ini tengah dalam tahap konsolidasi. Berdasarkan hasil laporan Thompson Reuters, “State of The Global Islamic Economy 2014-2015”, Indonesia secara keseluruhan berada di urutan ke-10. Menilik hasil laporan tersebut, sektor keuangan syariah nasional memiliki potensi pembiayaan syariah senilai Rp527,8 triliun seiring dengan terdepannya posisi Indonesia pada beberapa industri syariah, seperti fesyen Islami, travel Islami, dan media. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan. Hal itu bila melihat sumber daya alam dan populasi muslim yang besar yang didukung sumber daya manusia yang andal, kualitas riset yang unggul, pengembangan kerangka regulasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Belum lagi


potensi dana zakat dan aset wakaf yang besar untuk pengembangan Islamic social finance dengan potensi dana zakat sebesar Rp217 triliun (data Badan Amil Zakat Nasional) dan aset wakaf sebesar Rp414 triliun (data Kementerian Agama). Melihat potensi yang dimiliki Indonesia dan seiring dengan kondisi perkembangan ekonomi syariah yang prospektif tersebut, untuk ketiga kalinya, Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan serangkaian kegiatan “Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)” di Surabaya. ISEF merupakan salah satu event tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar dan terdepan di Indonesia yang mengintegrasikan pengembangan sektor keuangan syariah dengan perekonomian sektor riil. Penyelenggaraan ISEF kali ini berlangsung pada 25-30 Oktober 2016 dengan mengangkat tema “Leading Roles in The Development of Islamic Economics and Finance to Achieve Prosperity of The Nation”, menyambung tema ISEF pada tahun sebelumnya yang memiliki spirit penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk kesejahteraan bangsa. Tema tersebut sejalan dengan peta jalan (roadmap) pengembangan ekonomi dan keuangan syariah BI untuk mendu kung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kegiatan ISEF 2016 dirangkai secara tematik dengan tagline “The Beauty of Muamalah”, untuk bahumembahu dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Secara garis besar, ISEF 2016 terbagi menjadi

12/5/16 7:45 PM

Sorot

diresmikan pula Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi ISEF 2014 Syariah (SATU AKSES) yang diinisiasikan oleh Memberdayakan Kantor Perwakilan BI Ekonomi dan Jatim, peluncuran Keuangan Islam untuk ISEF Kesejahteraan Bangsa. 2015 buku Dinamika Produk dan Akad Keuangan Forum Syariah Upacara Syariah, forum diskusi Mengintegrasikan Sharia Fair Memimpin Peran Pembukaan Komersial Islam Finance, Food, dalam Pembangunan “Pemberdayaan Harmoni dalam dan Keuangan Ekonomi dan Fashion, Kebangkitan Ekonomi Pesantren”, ISEF Sosial untuk Keuangan Islam Fantrepreneur, Menuju untuk Mencapai 2016 dan seminar penda Memperkuat Fundutainment Kemandirian Kemakmuran Bangsa. Stabilitas Sistem Negeri laman pasar keuangan Keuangan syariah. Selain itu, terdapat high level discussion (HLD) calon dewan pengarah KNKS yang dilakukan secara tiga kegiatan utama, yaitu opening ceremony, terbatas sebagai bentuk sinergi antarlembaga Shari’a Forum, dan Shari’a Fair. Kegiatan opening pemerintah untuk menyusun rekomendasi arah ceremony pada tahun ini secara simbolis kebijakan dan program strategis pembangunan menggaungkan deklarasi nasional akselerasi nasional di sektor keuangan syariah. peran ekonomi dan keuangan syariah yang Sementara itu, kegiatan Shari’a Fair, yang selaras dengan inisiasi pembentukan Komite dibuka untuk umum, dirancang untuk meningkat Nasional Keuangan Syariah (KNKS) serta kan minat dan pemahaman masyarakat mengenai dilandaskan pada tema “Harmoni dalam ekonomi dan keuangan syariah. Shari’a Fair tahun Kebangkitan menuju Kemandirian Bangsa”. ini mengangkat tema “Mendorong Pengembangan Kegiatan Shari’a Forum diadakan sebagai UMKM Industri Kreatif dan Ketahanan Pangan forum bertukar pikiran mengenai berbagai topik Berbasis Syariah”; dengan konsep 5F (finance, dan kajian pengembangan ekonomi syariah. food, fashion, funtrepreneur, dan fundutainment), Berbagai kegiatan utama diselenggarakan, di dengan kegiatan pameran produk UMKM industri antaranya seminar internasional dengan Journal kreatif dan ketahanan pangan syariah, yang of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF) ditampilkan dalam 156 booth. Call for Papers. Acara diramaikan dengan 96 call Seluruh rangkaian kegiatan ISEF telah me for paper dari 13 negara, antara lain Britania narik minat masyarakat yang tinggi. Karena itu, Raya, Jepang, Malaysia, Amerika Serikat, Nigeria, ISEF diharapkan dapat mendukung pengembang Pakistan, Filipina, dan Rusia. Selanjutnya, an ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Tujuan ISEF nasional yang berkualitas. BI meyakini kegiatan ISEF ini menjadi momentum untuk akselerasi 1. Menjadi ikon untuk pengembangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ekonomi Syariah nasional. nasional yang akan ditindaklanjuti pada ISEF 2. Menandakan peran aktif sebagai tahun depan. l pusat pengembangan ekonomi

syariah nasional dan internasional. 3. Integrasi sektor riil dan sektor keuangan secara seimbang. 4. Membahas isu-isu strategis ekonomi dan keuangan syariah dalam shari’ah Economic forum.


Edisi 60

l

tahun 6

l

2016

Memimpin Inisiatif Nasional dan Internasional


Membangun pondasi Nasional dan Kerjasama Internasional tentang Ekonomi Islam dan Keuangan.

Oleh: Muhammad Anwar Bashori Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia

12/5/16 7:45 PM

Sorot


Potensi besar Sukuk Linked Wakaf Wakaf berpotensi sebagai pendorong ekonomi bangsa.

8 Edisi 60 l

tahun 6 l

2016

D

engan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Jika dikelola dengan baik, potensi wakaf bisa mendorong kemajuan ekonomi bangsa. Salah satunya melalui penerbitan sukuk linked waqaf. Dalam serangkaian Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) yang telah dilakukan sejak 2014, Bank Indonesia (BI) telah menginisiasi model sukuk linked waqaf. Hal itu didasari oleh besarnya potensi tanah wakaf di Indonesia yang belum dipergunakan secara maksimal. Misalnya saja, tanah-tanah wakaf umumnya hanya digunakan untuk pembangunan masjid, kuburan, pesantren, atau panti asuhan. Sejatinya, potensi yang ada

Oleh: Rifki Ismail Departemen Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia


dapat lebih dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mendorong kemajuan ekonomi dengan menggunakan sukuk (obligasi berbasis syariah) sebagai instrumen pendanaan (funding). Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi tanah wakaf di Indonesia mencapai 414 hektare (ha) yang tersebar di 400.000 titik tanah wakaf. Jika diuangkan atau dinominalkan, potensi tanah wakaf tersebut ada sekitar Rp416 triliun. Tentu saja, pengelolaan ataupun pemanfaatan yang belum maksimal terkait erat dengan pengelola wakaf tersebut atau nadzir. Kelemahan nadzir atau pengelola aset wakaf antara lain adalah ketidakmampuannya untuk menghimpun dana bagi pembangunan infrastruktur di atas tanah wakaf. Melihat kondisi tersebut, BI, BWI, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginisiasi model sukuk linked waqaf. Secara sederhana, pemikiran sukuk linked waqaf adalah penggunaan aset atau tanah wakaf sebagai underlying asset untuk mendapatkan

12/5/16 7:45 PM

Sorot

2

Kerja sama antara nadzir sebagai pengelola aset wakaf dengan BUMN sebagai penerbit sukuk untuk menyewakan aset wakaf pada periode tertentu kepada BUMN.

pendanaan melalui penerbitan sukuk. Dana yang didapatkan dari penerbitan sukuk linked waqaf diperuntukkan bagi pembangunan tanah wakaf dengan proyek yang produktif. Kemudian, pendapatan yang diperoleh dari proyek tersebut dapat digunakan untuk membayar sewa dan cicilan pokok sukuk kepada investor. Sebagai inisiator, BI mempunyai kepentingan untuk terus mengembangkan instrumen sukuk sebagai upaya mendukung pendalaman pasar keuangan syariah. Nah, salah satu instrumen yang digunakan dalam mengembangkan pasar keuangan syariah adalah sukuk, termasuk inisiatif me-link-kan sukuk dengan aset wakaf sebagai underlying penerbitannya. Sehubungan dengan itu, BI melakukan pembahasan secara intensif dengan BWI dan Kemenkeu dalam beberapa tahun terakhir. Inisiasi juga dilakukan dalam rangka eksplorasi konsep pembangunan sistem keuangan syariah secara lintas negara (cross border) dan pengembangan sektor wakaf secara progresif. Secara ekonomi, pengembangan aset wakaf


6

l

1

l

5

Hasil sewa tersebut dibagikan ke nadzir dan investor Sukuk.

2016

4

tahun 6

3

Apabila pembangunan sudah selesai aset tersebut kemudian disewakan kepada pihak ketiga.

Di akhir periode aset wakaf kembali menjadi aset kelolaan nadzir.

Edisi 60

BUMN menerbitkan Sukuk dan menawarkan ke investor.

Dana yang dihimpun digunakan untuk pembangunan infrastruktur di atas tanah wakaf oleh kontraktor.

9

dengan sistematis akan mampu menimbulkan efek menggelinding bola salju (snowball effect) bagi pengembangan aset wakaf lainnya. Pengembangan aset wakaf berpotensi menyediakan berbagai fasilitas sosial bagi kesejahteraan masyarakat, dan tentunya mendukung program ekonomi pemerintah. Sukuk merupakan salah satu instrumen moneter BI yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pendalaman pasar keuangan syariah sendiri tidak hanya concern BI, tetapi juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pasar modal, termasuk pasar modal syariah dan Kemenkeu. Dari hasil pembahasan BI, Kemenkeu, dan BWI, model sukuk linked waqaf ini juga telah dikomunikasikan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa perwakilan BUMN di bidang infrastruktur. Besar kemungkinan, BUMN dapat menjadi salah satu kandidat penerbit sukuk linked waqaf selain kandidat lainnya. l


Model Sukuk linked wakaf

12/5/16 7:45 PM

Sorot


10

International Working Group for Islamic Social Finance Rumusan International Working Group for Islamic Social Finance diharapkan menjadi acuan internasional bagi lembaga zakat dan wakaf secara internasional.

Edisi 60

D

l

tahun 6 l

2016

alam serangkaian kegiatan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF), Bank Indonesia (BI) berkolaborasi dengan Islamic Research Training Institute–Islamic Development Bank (IRTI–IDB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan pertemuan international working group untuk merumuskan standar wakaf internasional serta pedoman teknis good amil governance dan manajemen risiko terkait dengan zakat. Anggota forum internasional ini terdiri atas BI, IDB, BAZNAS, BWI serta otoritas zakat dan wakaf internasional. Saat ini islamic social finance menjadi topik yang hangat di industri keuangan syariah karena potensi zakat dan wakaf yang besar untuk kemaslahatan umat. Pusat Kajian Strategis BAZNAS mencatat, saat ini potensi pengumpulan dana zakat secara global telah mencapai sekitar Rp780 triliun.

Oleh: Jhordy Kashoogie Nazar Departemen Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia


Potensi wakaf di Indonesia juga besar, saat ini mencapai sekitar Rp416 triliun dengan tanah wakaf seluas 414 hektare (ha) di semua penjuru Indonesia. Untuk itu, diperlukan adanya kerangka peraturan dalam meningkatkan peran zakat, wakaf, maupun lembaga sosial agar dapat berkontribusi aktif dalam mendorong perekonomian nasional. BI sebagai inisiator dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah meluncurkan standar internasional Zakat Core Principles (ZCP) dalam World Humanitarian Summit pada forum tingkat tinggi United Nations (UN) di Istanbul, Turki, pada 24 Mei 2016. Peluncuran ZCP tersebut didukung penuh oleh negara anggota International Working Group of Zakat Core Principles (IWG–ZCP) yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Turki, Saudi Arabia, Bosnia, Afrika Selatan, India, Pakistan, dan Sudan. Proses perumusan ZCP sebelumnya telah diinisiasikan pada ISEF pertama kali, pada 2014. Oleh karena itu, sudah menjadi warna tersendiri pada setiap ISEF untuk melakukan perumusan standar internasional untuk islamic social finance. Pada ISEF 2016 ini telah dilaksanakan kegiatan pertemuan International Working Group of Waqf Core Principles (IWG–WCP) kedua dan International Working Group of Zakat Technical Notes yang terdiri atas good amil governance dan

12/5/16 7:45 PM

Good Amil Governance

Manajemen Risiko

A. Otoritas zakat atau amil di setiap negara (muslim mayoritas maupun minoritas) harus memiliki mekanisme assesment dan pengukuran risiko pengelolaan zakat, termasuk memberikan rating atas kinerja amil; B. Otoritas zakat atau amil di setiap negara (muslim mayoritas maupun minoritas) harus memiliki mekanisme pengenaan sanksi atas kemungkinan pelanggaran manajemen zakat oleh amil.

A. Risiko informasi asimetris untuk dimasukkan dalam pedoman teknis, walaupun sebagian negara meyakini risiko ini relatif termitigasi sebelum pemberian atau penyaluran zakat dan adanya data base zakat yang baik; B. Manajemen zakat termasuk dipengaruhi pula oleh risiko ekonomi, seperti risiko penurunan kinerja ekonomi dan krisis ekonomi. Sehingga, langkah antisipasi atas risiko tersebut harus dilakukan oleh amil dan pihak terkait.

Pertemuan pembahasan pedoman teknis ini akan dilanjutkan pada awal 2017 untuk improvisasi lebih lanjut berdasarkan masukan dari pertemuan pertama. Ke depan, diharapkan international working group for


l

tahun 6 l

Edisi 60

negara) yang mengatur dan mengelola perwakafan. Standar internasional wakaf ini akan dibahas lagi pada awal 2017 dengan negara anggota wakaf, dengan target untuk diluncurkan pada kegiatan IDB Annual Meeting di Jeddah, pada Juni 2017. Untuk pertemuan International Working Group of Zakat Technical Notes yang pertama, pertemuan ini telah dihadiri oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS sebagai lead dari pertemuan ini, IRTI–IDB, dan negara anggota, yaitu Malaysia, yang terdiri atas Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Lembaga Zakat Selangor (LZS), dan India. Technical notes tersebut di area good amil governance dan manajemen risiko merupakan turunan dari standar internasional ZCP yang telah diluncurkan di forum tingkat tinggi UN. Tujuan utama perumusan good amil governance dan manajemen risiko untuk lembaga zakat adalah mendorong tata kelola dan prinsip kehati-hatian lembaga zakat untuk operasionalisasi lembaga zakat yang dapat menjadi standar acuan dalam skala internasional. Adapun, poin masukan pembahasan pada pertemuan pertama adalah sebagai berikut.


manajemen risiko. Pertemuan IWG–WCP kedua dihadiri oleh BWI, IRTI–IDB, dan negara anggota, yaitu Kuwait dan Afrika Selatan, untuk membahas perubahan draf standar internasional Waqf Core Principles (WCP). Adapun, masukan dari anggota pertemuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengaturan wakaf tunai (cash waqf) dimasukkan ke dalam standar, walaupun penerapannya belum merata di semua negara. 2. Setiap otoritas wakaf (lembaga negara/ komunitas) harus memiliki ketentuan dan batasan terhadap: (i) masa berlaku pengelola wakaf (nadzhir) dan (ii) pengawasan atas operasi nadzhir. 3. Adanya mekanisme pergantian pengelola wakaf untuk keberlangsungan manajemen aset wakaf, misalnya (i) aset wakaf diserahkan kepada wakif (apabila wakif masih hidup), (ii) aset wakaf diserahkan kepada ahli waris wakaf, dan (iii) aset wakaf diambil alih negara. 4. Adanya ketentuan bagi negara dengan muslim minoritas agar memiliki “trust of nadzhir” atau komunitas nadzhir yang berfungsi selayaknya regulator (lembaga

2016

Sorot

Islamic social finance dilakukan secara berkesinambungan untuk mendorong lembaga zakat dan wakaf ke arah yang lebih baik demi penguatan sektor sosial dalam sistem keuangan syariah. l

12/5/16 7:45 PM

Sorot

BMT, Memadukan Konsep Keuangan Sosial dan Keuangan Komersial Islam Keuangan sosial Islam memiliki konsep meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara, keuangan komersial Islam mengajak masyarakat lebih produktif.


12

D

Edisi 60 l

tahun 6 l

2016

alam sistem ekonomi syariah, keuangan syariah bukan hanya tentang keuangan komersial, melainkan juga meliputi keuangan sosial. Oleh karena itu, di negara yang mengadopsi sistem keuangan ganda, stabilitas sistem keuangan dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan keuangan komersial dan keuangan sosial Islam. Integrasi antara sektor sosial dan komersial tidak hanya dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi, dan meningkatkan inklusi keuangan holistik, tetapi juga dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Salah satu contoh integrasi keuangan komersial dan sosial Islam yang diterapkan di lembaga keuangan syariah—dalam hal ini di perbankan—adalah model perbankan tiga sektor, yakni perbankan sukarela, perbankan nonformal, dan perbankan korporasi. Perbankan sukarela menggunakan model wakaf dan model Grameen Syariah yang didukung oleh dana wakaf. Perbankan nonformal menggunakan model Grameen Syariah dan model individu untuk usaha mikro. Sementara, perbankan korporasi menyediakan produk dan layanan perbankan biasa. Model perbankan tiga sektor ini diterapkan

Oleh: Ascarya Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia


oleh Sosial Islami Bank Limited (SIBL) dari Bangladesh yang didirikan pada 1995. SIBL mengembangkan model yang terjadi subsidi silang dan pembiayaan berbiaya rendah untuk usaha mikro. Di Indonesia terdapat suatu jenis lembaga keuangan mikro Islam, yakni Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang berkembang dengan pesat. Dalam kegiatannya, BMT mampu menjangkau masyarakat berpendapatan rendah dan mening katkan kesejahteraannya. BMT menggabungkan keuangan sosial (zakat, wakaf, infak, dan dana amal lainnya) dan keuangan mikro) untuk melayani anggotanya, serta UKM dan masyarakat . BMT adalah model ideal dari lembaga keuangan Islam dalam skala mikro-kecil. Namun, BMT memiliki masalah struktural di sisi pendanaan yang belum independen. Dengan demikian, BMT merupakan lembaga yang ideal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wakaf tunai. Tidak hanya akan mendukung BMT dalam pendanaan, dana wakaf juga dapat menurunkan risiko likuiditas serta mengurangi masalah mismatch, dan dalam jangka panjang akan meningkatkan stabilitas BMT dan ketahanan terhadap guncangan eksternal. Di lain sisi, ang gota BMT dan UMK akan mendapat manfaat dari biaya yang lebih murah dari pembiayaan mikro. Mengingat perannya yang strategis, BMT harus disahkan dan didorong dengan insentif dan regulasi yang diperlukan untuk mengelola wakaf tunai. Dengan demikian, BMT dapat meningkat kan kinerja keuangan sosial dan komersial serta memberikan kontribusi untuk stabilitas sistem keuangan. l

12/5/16 7:45 PM

Sorot

Berikut adalah BMT yang sukses beroperasi sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga keuangan komersial syariah.

BMT ITQAN Total asetnya hingga Septem ber 2016 mencapai Rp35 miliar. Saat ini BMT ITQAN telah memiliki 8 cabang dan 12.000 anggota. Dalam pengopera siannya, BMT ITQAN mengimplementasikan model Grameen Syariah secara komersial. Dana wakaf uang tidak langsung yang dihimpunnya disimpan di BT ITQAN dan digunakan untuk mendanai micro financing dengan rata-rata pembiayaan mencapai Rp2 juta


2016 l

tahun 6 l

BMT L-RISMA Total asetnya per September 2016 telah mencapai Rp100 miliar. Saat ini BMT L-RISMA telah memiliki 21 cabang dan 16.000 anggota. Hingga 2014, total dana wakaf uang tidak langsung yang dihimpunnya telah mencapai Rp28 juta. Pada 2015 jumlahnya melonjak menjadi Rp277 juta. Dan, pada September 2016 totalnya mencapai Rp345 juta. BMT L-RISMA juga mengumpulkan wakaf uang yang diinvestasikan ke sektor riil dalam bentuk kebun singkong dan kebun karet. Produk wakaf uangnya disebut Si Abad Keong (Simpanan Abadi Kebun Keong) dan Si Abad Kekar (Simpanan Abadi Kebun Karet), yang totalnya mencapai Rp1,5 miliar. Dana wakaf uang tidak langsung ditempatkan di investasi jangka pendek (3, 6, dan 12 bulan) dan dana wakaf uang kebun singkong dan karet ditempatkan sebagai penyertaan wakaf (waqaf equity). Imbal hasil bulanan dan tahunannya digunakan untuk mendanai program-program sosial Baitul Maal. BMT L-RISMA memiliki beberapa progam sosial, di antaranya tiga tahapan financing, yakni Sahabat Ikhtiar Mandiri dengan pembiayaan sebesar Rp100-Rp500.000, Sahabat Mudharabah Kebaikan dengan pembiayaan berkisar antara Rp600.000-Rp1,5 juta, dan Mentas Unggul dengan pembiayaan berkisar antara Rp1,6 jutaRp2,5 juta.

Edisi 60

Total aset pada 2015 sebesar Rp69 miliar. Hingga September 2016, asetnya telah mencapai Rp76 miliar. BMT ini kini telah memiliki 12 cabang dan 32.632 anggota. BMT Bina Ihsanul Fikri melakukan kegiatan penghimpunan dana wakaf. Dana tersebut kemudian disimpan di divisi Baitul Tamwil BIF dan digunakan untuk micro financing. Pembiayaan mikro yang diberikan biasanya mencapai Rp2,5 juta per orang. Pinjaman tersebut diberikan kepada mereka yang telah lulus dari pembiayaan qardh, yang kini jumlahnya telah mencapai 78 anggota. Hingga 2014, BMT Bina Ihsanul Fikri telah menghimpun dana wakaf uang tidak langsung sebesar Rp19 juta. Pada 2015 angkanya meningkat menjadi Rp94 juta. Kemudian, pada September 2016 angkanya mencapai Rp155 juta. Dana wakaf uang langsung juga dikumpulkan dan digunakan untuk pembangunan rumah yatim. Total dana tersebut hingga kini mencapai Rp287,5 juta. Dana wakaf yang dihimpun ditempatkan sebagai penyertaan (waqaf equity), yang imbal hasilnya digunakan untuk membantu biaya operasional rumah yatim.

per orang, dengan maksimum pembiayaan Rp10 juta. Total dana wakaf uang tidak langsung yang dihimpun sampai dengan 2014 telah mencapai Rp51 juta. Pada 2015 jumlahnya meningkat menjadi Rp110 juta, dan per September 2016 telah mencapai Rp260 juta. Dana wakaf uang tidak langsung ini kemudian ditempatkan sebagai penyertaan (waqaf equity), dan imbal hasil bulanannya digunakan untuk membiayai program sosial Baitul Maal.


BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta

12/5/16 7:45 PM

Sorot

Mengulik Standardisasi Kurikulum Syariah Belum adanya standardisasi kurikulum syariah di perguruan tinggi di Indonesia mendorong BI memfasilitasi perancangan standardisasi kurikulum syariah. Gerai Info l bank Indonesia

14 Edisi 60

I

l

tahun 6 l

2016

ndustri syariah membutuh kan ketersediaan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Sayangnya, kebutuhan akan besarnya SDM ini masih sulit dipenuhi lantaran minimnya SDM yang memiliki kompetensi dan qualified di bidang keuangan syariah. Padahal, tren perkembangan dan potensi pasar syariah cukup besar. Bank Indonesia (BI) mencatat, aset perbankan syariah, yang terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), hingga Agustus 2016 tumbuh 11,29% menjadi Rp305,29 triliun dari Rp274,31 triliun pada Agustus 2015. Jumlah bank syariah sendiri telah mencapai 34 bank, yang terdiri atas 12 BUS dan 22 UUS. Kelangkaan SDM di industri syariah yang turut ditopang oleh minimnya sejumlah

Oleh.

Dadang Muljawan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia


perguruan tinggi di Indonesia melahirkan lulusan syariah dengan kompetensi yang andal. Salah satu kesulitan yang kini masih menjadi pekerjaan rumah perguruan tinggi adalah belum terstandardisasinya kurikulum syariah di perguruan tinggi. Dalam rangka standardisasi kurikulum syariah di perguruan tinggi, pada rangkaian perhelatan Indonesia Sharia Economic Forum (ISEF) di Surabaya, awal November lalu, BI turut memfasi litasi penyusunan standardisasi kurikulum syariah di perguruan tinggi di Indonesia melalui workshop. Workshop tersebut dihadiri sekitar 23 dosen dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Dalam workshop tersebut dibahas mengenai peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi di bidang keuangan syariah, penyelarasan kompetensi yang dibutuhkan industri melalui penetapan keterampilan di bidang ekonomi, dan keuangan syariah di perguruan tinggi berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Penyusunan KKNI didasarkan pada beberapa hal, di antaranya memerhatikan relevansi lulusan dan tantangan serta persaingan global. Targetnya adalah menjawab tantangan mengenai kecukupan kompetensi yang dimiliki lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

12/5/16 7:45 PM


Edisi 60


Kementerian Riset Teknologi (Ristek) dan Perguruan Tinggi menyebutkan, saat ini ada lima top subjek dalam kurikulum abad ke-21. Yakni, global awareness atau kepedulian terhadap fenomena global, business dan entrepreneur literacy, civic literacy, health, dan enviromental literacy. Hal-hal tersebut harus masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi, termasuk kurikulum syariah. Namun, titik krusial dalam menyusun kurikulum adalah pada saat merumuskan capaian pembelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan. Saat ini Indonesia sudah memiliki time line pengembangan KKNI yang juga dapat diterapkan di bidang syariah. Tahun ini tujuan pengembangan KKNI adalah penyetaraan antara kualifikasi lulusan dengan kualifikasi KKNI. Berdasarkan urgensi KKNI, BI sebagai inisiator meyakini pentingnya standardisasi kurikulum pembelajaran ekonomi dan keuangan syariah di lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar

sampai dengan perguruan tinggi. Dalam konteks tersebut, BI memiliki pilar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya, pilar sumber daya insani (SDI). Untuk pengembangan pilar SDI, BI memiliki strategi peningkatan kompetensi para pelaku industri keuangan syariah dan regulator. Dengan strategi pengembangan SDI, BI sebagai inisiator mengusulkan bahwa setidaknya ada sembilan kompetensi yang harus dimiliki lulusan dengan kompetensi syariah. Yakni, akhlak dan sharia compliance principles, konsep good governance, analisis nilai (value analysis), risk management, insentif berbasis kontrak, value added chains, pricing theory, teknologi informasi, dan pemasaran. Menurut BI, tantangan yang dihadapi per guruan tinggi saat ini adalah merancang desain kurikulum yang berjalan. Namun, ini bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, user atau bisnis bergerak lebih cepat. Yang terjadi saat ini adalah perguruan tinggi selalu berusaha memenuhi user, tetapi permintaan terus bergerak. Artinya, perguruan tinggi harus bisa menangkap perkembangan bisnis saat ini dan ke depan. l

l

tahun 6

l

2016

Sorot

12/5/16 7:45 PM

POTRET POTR R ET E

GERAI INFO z BANK INDONES SIA A

Membangun Inkubator Bisnis Pesantren Program inkubator ink bisnis merupakan wadah memba untuk membangun dan mendorong kemajuan ekonomi pondok pesantren.

16 EDISI 60 z

TAHUN 6 z

2016

apasitas ekonomi pondok pesantren yang sangat besar— mulai dari kepemilikan tanah yang luas dan produktif, perkembangan teknologi, hingga banyaknya jumlah santri—bisa menjadi pendorong kemajuan ekonomi masyarakat sekitarnya, bahkan perekonomian bangsa. Dengan potensi tersebut, pondok pesantren juga bisa menjadi stimulan bagi pengembangan dan kemajuan perekonomian dan keuangan syariah. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan wadah dan fasilitator pengembangan pondok pesantren. Karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menginisiasi suatu wadah dan fasilitator untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi pondok pesantren. Pada 11 Oktober 2016, program Inkubator Bisnis Pesantren Berbasis Syariah yang bertempat di Pondok Pesantren Sunan Drajat dilaunching dan diikuti oleh 17 pondok pesantren se-Jatim. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Benny Siswanto, Kepala KPw BI Jatim; K.H. Abdul

K

Gerai Info ISEF-Isi.indd 16

Ghofur, pemimpin Pondok Pesantren Sunan Drajat; K.H. Salahuddin Wahid, pemimpin Pondok Pesantren Tebuireng; dan K.H. Hasib Wahab Hasbullah, pemimpin Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Penandatanganan kesepakatan program Inkubator Bisnis Pesantren Berbasis Syariah disaksikan oleh Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf dan Wakil Bupati Lamongan, Hj. Kartika Hidayati. Kesepakatan itu meliputi beberapa hal. Pertama, memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergitas dalam melaksanakan program Inkubator Bisnis Pesantren Berbasis Syariah. Kedua, mendukung adanya peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan motivasi para santri, alumni, dan masyarakat, baik yang berada di lingkungan pondok pesantren maupun masyarakat umum, dalam berwirausaha. Ketiga, membangun dan memperkuat basis, jaringan, dan keterkaitan bisnis antarpesantren, terutama yang berada di Jatim, serta memberikan kontribusi terhadap penciptaan wirausaha dari kalangan alumni santri dan masyarakat yang berada di lingkungan pondok pesantren. Keempat,

05/12/2016 19:20:11

POTRET

ED IS I 60

z

TAH UN 6

z

2016

secara optimal dan sukses sehingga bisa direplikasi oleh pondok pesantren lainnya. Langkah atau program ini merupakan upaya nyata BI untuk menciptakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang menyentuh sektor riil dan keuangan secara seimbang. Di samping itu, program tersebut dapat menciptakan ribuan santri yang berjiwa entrepreneur (Santripreneur), dan untuk ke depan

17 GERAI INFO z BANK INDONESIA

mengembangkan rekomendasi kebijakan strategis yang dapat mendukung terakselerasinya pengembangan kewirausahaan di pondok pesantren. Inkubator bisnis merupakan tempat yang secara khusus ditujukan untuk mendukung kelahiran hingga pengembangan bisnis baru melalui serangkaian bimbingan, pelatihan, jaringan profesional, dan bantuan dalam mengelola sekaligus memfasilitasi perolehan sumber keuangan. Program inkubator bisnis merupakan salah satu upaya nyata yang dilakukan BI untuk merealisasikan potensi bisnis pesantren sehingga implementasi ekonomi syariah dapat diterapkan masyarakat Jatim. Secara tematik, yang dirancang dalam program tersebut ialah keuangan mikro syariah, agrobisnis, dan perdagangan/jasa. Ketiga tema tersebut diharapkan bisa menjadi perwujudan dari potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren.

Inkubator bisnis merupakan tempat yang secara khusus ditujukan untuk mendukung kelahiran hingga pengembangan bisnis baru melalui serangkaian bimbingan, pelatihan, jaringan profesional, dan bantuan dalam mengelola sekaligus memfasilitasi perolehan sumber keuangan. Program inkubator bisnis ini akan berlangsung selama tiga tahun, yang dilaksanakan bersama dengan tim pendamping yang berasal dari Universitas Airlangga (Unair) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Merujuk hasil kajian yang dilakukan BI, dari 17 pondok pesantren mitra strategis pengembangan ekonomi syariah, 6 diantaranya (35,29%) dinilai sudah memiliki bisnis yang baik dengan aset yang besar. Karena itu, dalam launching inkubator bisnis terdapat tiga pondok pesantren yang menjadi pilot project, yaitu Pondok Pesantren Bahrul Ulum dengan tema “Keuangan Mikro Syariah”, Pondok Pesantren Sunan Drajat dengan tema “Agrobisnis”, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng dengan tema “Perdagangan/Jasa”. Program inkubator bisnis ini bisa berjalan


dapat mengembalikan peran pesantren sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan keberhasilan program inkubator bisnis ini, diharapkan pondok pesantren bisa lebih mandiri secara ekonomi serta lebih berkembang lagi potensi ekonominya, baik para santri, alumni, masyarakat sekitar, maupun unit-unit usaha yang dimiliki pondok pesantren. Kemajuan tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian regional Jatim dan pada akhirnya dapat mendorong perekonomian nasional. Keberhasilan program ini bisa menjadi role model bagi pengembangan ekonomi pondok pesantren pada masa mendatang. Jumlah pondok pesantren yang sangat banyak di negeri ini tentu saja akan menjadi pendorong perekonomian yang optimal. z

05/12/2016 19:20:14

PERSPEKTIF

Yunita Resmi Sari Direktur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia

GERAI INFO z BANK INDONESIA

18 EDISI 60 z

TAHUN 6 z

2016 Gerai Info ISEF-Isi.indd 18

Peta Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia Industri kreatif bisa menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia bila dilakukan pemetaan potensi dan tantangan yang ada serta strategi pengembangannya.

ari perkembangan industri kreatif di Indonesia, Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan World Bank memetakan sektor yang potensial dan daerah mana saja yang memiliki potensi tinggi. Berdasarkan data yang dikumpulkan BI, sejak 2010 industri kreatif mencatatkan pertumbuhan yang positif. Hal itu terlihat dari peringkat kontribusi sektor ekonomi kreatif pada produk domestik bruto (PDB) nasional. Industri tersebut menempati tujuh dari 10 sektor ekonomi dengan persentase mencapai 7% pada 2013. Ekonomi kreatif juga menyerap 10,53 juta tenaga kerja dengan jumlah usaha 5,42 juta unit usaha. Untuk industri kreatif skala menengah di sektor industri kerajinan, berdasarkan pemetaan, Sumatra Barat paling menonjol. Daerah ini memiliki nilai tambah yang paling tinggi dan pertumbuhan nilai yang makin tinggi. Sementara, untuk industri kreatif skala mikro dan kecil, ada Yogyakarta dengan nilai tambah yang makin besar dan pertumbuhan nilai yang makin tinggi. BI juga melakukan pemetaan untuk industri kreatif bidang desain dan fashion. Dari hasil pemetaan, Kepulauan Riau (Kepri) dan Kalimantan Timur ternyata memiliki potensi yang sangat besar. Khusus di Kepri, adanya dorongan dari pemerintah daerah

D

(pemda) setempat berupa pembinaan yang begitu masif membuat potensi bidang desain dan fashion di sana makin maju.

PEMBIAYAAN Setelah didorong serta dilakukan pembinaan dan pengembangan yang integratif oleh semua pemangku kebijakan di Indonesia, selanjutnya harus ada suatu skema pembiayaan yang tepat bagi industri kreatif. Karena, BI menemukan adanya permasalahan pembiayaan bagi industri kreatif. Ada tiga kesulitan utama dalam hal kerangka pembiayaan, yakni akses pada pembiayaan, akses pasar, dan keterampilan sumber daya manusia (SDM). Sejauh ini sebagian besar pengembangan usaha masih menggunakan dana atau modal pribadi pelaku usaha. Penggunaan dana pribadi masih menjadi sumber utama. Sedangkan, untuk program pembiayaan, masih memerlukan dan bergantung pada dana hibah. Dari sisi pelaku usaha, juga ada tiga risiko, yakni risiko pasar, risiko keuangan, dan risiko operasional. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, BI pun melakukan konfirmasi terhadap lembaga keuangan atau perbankan. Mereka memandang, manajemen dan kontrol perusahaan dari para pelaku di sektor ini masih lemah. Ada keraguan dari sisi kualitas SDM, skala produksi, dan kualitas kreasi,

05/12/2016 19:20:16

PERSPEKTIF


z

TAHUN 6 z

Selain My Creative Ventures, terdapat MaGIC sebagai pusat one-stop shop bagi para calon pengusaha. MaGIC menyediakan permodalan perbankan atau modal ventura, penyediaan inkubator, pendaftaran hak intelektual properti, pelatihan, dan mentoring. Ada juga 1MET yang memperkenalkan konsep-konsep utama kewirausahaan dan penciptaan usaha untuk membangun dan menginspirasi calon pengusaha. Program ini dilakukan Malaysia untuk memacu pertumbuhan industri kreatifnya. Di Indonesia, lembaga sejenis adalah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Bekraf merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab membantu Presiden Republik Indonesia (RI) dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan menyinkronkan kebijakan ekonomi kreatif. Bidang yang ditangani Bekraf adalah aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio. Pada intinya, pengembangan yang dilakukan harus berkolaborasi dan bersinergi. Namun, motornya tetap dari pemerintah. z

EDISI 60

Strategi pengembangan industri kreatif dan penyediaan pembiayaan dapat dikelompokkan dalam beberapa tahap. Dimulai dari saat awal, ketika usaha baru berdiri atau start up, biasanya lewat modal sendiri. Kemudian, satu-tiga tahun setelahnya, mulai perlu pendampingan dengan target pasar lokal. Ketika sudah tiga-lima tahun, maka sudah layak untuk pembiayaan micro crowd funding, tetapi memerlukan akses pemasaran nasional maupun internasional. Begitu pelaku usaha sudah mulai bankable dan memenuhi kriteria, maka sudah bisa mendapatkan kredit dari bank komersial. Kesimpulannya, masing-masing usaha kreatif sesuai dengan tahapannya memiliki atau membutuhkan karakteristik pembiayaan tersendiri. Di negara lain, misalnya Inggris, pengembangan industri kreatif ditandai dengan adanya inisiatif pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah sekaligus memberikan akses pemasaran bekerja sama dengan mitra jasa keuangan. Sementara, di Malaysia, ada My Creative Ventures, sebuah lembaga yang didirikan untuk memacu pertumbuhan industri kreatif melalui pendanaan strategis dan inovatif dalam bentuk saham atau surat utang.


STRATEGI

2016

serta belum ada kepastian terkait dengan pendapatan usaha, yang menggambarkan pesimisme dalam hal kemampuan pembayaran cicilan pinjaman. Alhasil, lembaga keuangan dan perbankan menjadi segan. Alternatif pembiayaan pun melirik crowd funding, seiring dengan tren yang ada (di luar pembiayaan dari lembaga keuangan atau perbankan). Crowd funding merupakan peer to peer landing dari sekumpulan orang yang kelebihan (surplus) dana, kemudian dipinjamkan kepada kelompok orang yang membutuhkan dana dengan memanfaatkan teknologi internet. Ada tiga jenis crowd funding, yaitu reward base crowd funding, equity base crowd funding, dan deep base crowd funding.

05/12/2016 19:20:16

PERSPEKTIF

Pungky P. Wibowo Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia


20

Upaya Memajukan Pesantren Melalui Digitalisasi Pondok pesantren memilki potensi besar dalam memajukan kehidupan bangsa. Salah satu upaya untuk memaksimalkan peran itu ialah melalui digitalisasi.

EDISI 60 z

TAHUN 6 z

2016

engan populasi penduduk muslim di Indonesia mencapai 87%, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, kehadiran pondok pesantren senantiasa dekat dengan kehidupan masyarakat dan menjadi panutan di lingkungannya. Namun, sayang, sebagian besar pesantren belum didukung dengan penetrasi perbankan syariah dalam memfasilitasi transaksi keuangan masyarakat. Masih rendahnya pangsa perbankan syariah di Indonesia ditengarai karena hal ini. Bank Indonesia (BI) meyakini, masih banyak penduduk muslim di Indonesia yang belum tersentuh bank (unbanked). Di lain sisi, kebutuhan transaksi keuangan ritel di kalangan masyarakat muslim makin meningkat, khususnya untuk aktivitas pembayaran yang masih didominasi dengan transaksi tunai. Mencermati berbagai faktor tersebut, BI memandang perlu pengembangan layanan nontunai sebagai bagian dari upaya perluasan akses keuangan di kalangan umat Islam. Dalam kerangka kebijakan keuangan inklusif sendiri, BI telah menyusun strategi Islamic Financial Inclusion (IFI), sebagai bagian dari grand design perluasan akses keuangan. IFI dapat berperan sebagai sarana perluasan ekosistem Layanan Keuangan Digital (LKD), melalui peranan sektor informal, seperti Islamic center, jaringan masjid, serta pondok pesantren, termasuk unit-

D


unit usaha yang dimiliki oleh pesantren. Sektor informal tersebut mempunyai peran besar dalam menciptakan ketertarikan masyarakat terhadap layanan nontunai yang tersedia, dan perlahan mulai mengenal untuk kemudian mencoba bertransaksi dengan layanan tersebut. Kemauan masyarakat untuk membuka diri dan mencoba bertransaksi keuangan diharapkan dapat menjadi entry point yang strategis untuk melakukan edukasi keuangan, khususnya terkait dengan transaksi nontunai yang mengarah ke ekonomi berbasis teknologi/digital. Ke depan, masyarakat diharapkan tidak hanya mahir bertransaksi keuangan, tapi juga memiliki pengelolaan keuangan yang andal. Untuk mendukung transaksi keuangan syariah dalam pengembangan konsep nontunai, BI memfokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, pengembangan instrumen/layanan nontunai dilakukan dengan mengacu pada prinsip syariah dan sesuai dengan karakteristik masyarakat muslim. Kedua, pengembangan dilakukan dengan berbasis pada inovasi sebagai motor (innovative driven). Ketiga, dukungan ekosistem e-payment merupakan faktor penting untuk menjaga keberlangsungan layanan nontunai karena dapat membuat transaksi keuangan menjadi lebih mudah diakses dan efisien. Melalui ketiga aspek tersebut, diharapkan layanan nontunai mampu memfasilitasi transaksi keuangan di pesantren agar makin efisien, tapi

05/12/2016 19:20:17


z

TAHUN 6 z

EDISI 60

pesantren karena akses keuangan sudah mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Selain itu, kemudahan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah telah dikembangkan dan diharapkan ke depan penyaluran zakat dapat dilakukan secara nontunai sehingga Islamic financial inclusion dapat tercipta dari peran aktif pesantren. Pengembangan bisnis juga dapat dilakukan melalui peran penyaluran bantuan sosial yang ke depan akan didorong untuk dilaksanakan secara nontunai. BI mengapresiasi komitmen dan peran aktif pondok pesantren dan perusahaan telekomunikasi yang terlibat dalam kegiatan ini sehingga konsep model bisnis dapat teruji dengan baik. Hasil implementasi yang cukup positif terlihat dari meningkatnya transaksi nontunai serta perluasan transaksi nontunai atau pengembangan ekosistem yang dapat difasilitasi. Pondok pesantren dan perusahaan telekomunikasi yang melakukan uji coba selama ini yaitu Pondok Pesantren Daarut Tauhid dan Al Mawadah. Sedangkan perusahaan telekomunikasinya yaitu Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel. BI percaya tiap-tiap pesantren memiliki nilai keunikan masing-masing dan menjadi tantangan bersama untuk mampu memberikan model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pesantren. Hadirnya layanan keuangan di pesantren akan mampu mempertegas peran sentral pesantren sebagai layaknya mercusuar yang memberikan tuntunan bagi masyarakat di sekitarnya untuk memperoleh akses layanan keuangan. Sementara, perbankan syariah diharapkan mampu berperan aktif seiring dengan telah diterbitkannya peraturan terbaru mengenai LKD yang berusaha memperluas hadirnya penyelenggara LKD. Selanjutnya, dukungan dari seluruh pihak juga diperlukan dalam rangka menyukseskan upaya implementasi layanan nontunai terhadap transaksi ritel syariah. Melalui komunikasi yang baik, koordinasi yang intensif, serta kolaborasi sinergis antara BI, pemerintah, otoritas terkait, lembaga amil zakat, pondok pesantren, dan pelaku industri sistem pembayaran, diyakini awareness dan kesediaan masyarakat untuk menggunakan layanan nontunai yang sesuai dengan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di pesantren akan meningkat.z


tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penyediaan layanan nontunai di lingkungan pesantren akan mendorong peningkatkan pemahaman dan pengalaman masyarakat dalam bertransaksi nontunai. Sebagai salah satu wujud nyata, BI telah melakukan uji coba digitalisasi layanan keuangan di pondok pesantren, yang merupakan kolaborasi antara pondok pesantren dan perusahaan telekomunikasi. Uji coba ini merupakan upaya mengimplementasikan model bisnis yang tengah dikembangkan BI sebagai bagian dari strategi pengembangan IFI. Penerapan LKD di pesantren diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi yang sebelumnya didominasi dengan transaksi tunai beralih menjadi nontunai. Tingginya dominasi transaksi tunai juga mengindikasikan masih banyaknya masyarakat unbanked yang berinteraksi dengan pondok pesantren. Aktivitas pembayaran merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kegiatan sehari-hari di pesantren. Interaksi yang terjadi di pesantren dengan berbagai elemen masyarakat merupakan peluang pembukaan akses, terutama bagi masyarakat unbanked melalui hadirnya layanan pembayaran nontunai. Dalam uji coba tersebut, kehadiran agen LKD mampu memberikan pengalaman bagi para santri, karyawan pesantren, orang tua murid, serta masyarakat sekitar, terkait dengan kemudahan layanan pembayaran yang aman, nyaman, dan efisien. Pembayaran gaji karyawan yang sebelumnya diterima tunai diujicobakan melalui pembukaan rekening karyawan. Layanan pembayaran dari rekening ini mempermudah transaksi pembelian kebutuhan dasar yang juga terjadi di lingkungan pesantren. Orang tua murid juga diberikan kemudahan untuk melakukan transfer uang sekolah. Bagi pesantren, kehadiran layanan keuangan ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas aktivitas transaksi pembayaran. Kiriman uang sekolah dapat diterima lebih cepat dan diadministrasikan dengan lebih baik, fitur pembatasan transaksi bagi santri juga membantu pesantren memantau agar santri tidak menjadi konsumtif. Di lain sisi, hal ini juga mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di

2016

PERSPEKTIF

05/12/2016 19:20:18

AKTIVITAS

Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia GERAI INFO z BANK INDONESIA

22

Keuangan syariah di Tanah Air terus berkembang, baik ragam produk, akad, maupun pelakunya. Agar terus berkembang, dibutuhkan suatu panduan untuk pengembangan.

P

EDISI 60 z

TAHUN 6 z

2016

erjalanan industri keuangan syariah di Indonesia diwarnai oleh beragam dinamika sejak kelahirannya pada akhir abad ke-20. Berbagai lembaga keuangan syariah telah bermunculan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, serta lembaga keuangan mikro, koperasi, dan Baitul Maal wa Tamwil. Perkembangan lembaga syariah yang cukup signifikan dari tahun ke tahun membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap keuangan syariah makin tinggi dan meluas. Sejalan dengan dinamika yang ada, produk keuangan syariah yang awalnya sangat sederhana kini menjadi makin kompleks. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional, dalam sistem keuangan syariah setiap produk yang dikeluarkan selalu terikat pada akad-akad yang mendasarinya, sebagai landasan filosofis produk keuangan syariah. Akad syariah pun terus mengalami dinamika untuk mengikuti perkembangan pasar. Namun demikian, industri keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan. Pangsa keuangan syariah terhadap keuangan nasional maupun perekonomian masih sangat kecil. Di lain sisi, ekonomi dan keuangan syariah dianggap dapat menjadi alternatif bagi pengembangan sistem ekonomi yang lebih aplikatif dan berkesinambungan. Karena itu, akselerasi pengembangan ekonomi syariah menjadi makin penting.


Untuk kepentingan kemajuan tersebut, Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan Buku “Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia”. Ada dua perspektif yang melandasi penerbitan buku tersebut. Satu, perspektif reflektif. Buku tersebut merupakan proses berpikir kritis dan kreatif atas suatu perjalanan teori serta praktik produk dan akad keuangan syariah di Indonesia. Suatu proses bagaimana keuangan syariah yang secara formal diperkenalkan pada 1990 bisa tumbuh dan berkembang di negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Serta, bagaimana pilihan pendekatan pengaturan dan pengembangan keuangan syariah dilakukan dengan tetap mengedepankan purity di tengah keinginan segera membesarkan pangsa keuangan syariah telah mewarnai setiap pemilihan akad yang dapat diterima. Hal itu menunjukkan komitmen BI bersama stakeholders terkait dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros pengembangan ekonomi syariah internasional, melalui berbagai inovasi produk keuangan syariah sesuai dengan akad yang telah dipastikan kesyariahannya. Sebelumnya BI juga sudah beberapa kali mengeluarkan buku terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Di antaranya, pada 2011 BI menerbitkan buku “Ekonomi Islam”, kemudian menerbitkan buku “Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dua, perspektif ke depan. Buku tersebut

05/12/2016 19:20:18


z

TAHUN 6 z

EDISI 60

suatu upaya membentuk knowledge management di bidang keuangan syariah. Setidaknya, terdapat dua hal bagaimana knowledge management mendukung inovasi di bidang keuangan syariah. Satu, knowledge management mengurangi potensi terjadinya reinventing the weel. Dua, knowledge management perlu ketika banyak terjadi knowledge walkout. Penting untuk kita sadari bahwa keuangan syariah di Indonesia masih berada pada tahap awal. Pangsa keuangan syariah yang masih rendah terhadap total aset perbankan mengindikasikan belum banyak sumber daya insani (SDI) terbaik di bidang keuangan yang tertarik untuk masuk. Penguatan knowledge management dalam bentuk penulisan buku tersebut memungkinkan pelaku maupun pengambil kebijakan di industri keuangan syariah untuk berbagi pengalaman dalam membangun atau mengimplementasikan suatu produk keuangan syariah. Jadi, meskipun SDI keluar dari ekosistem keuangan syariah, knowledge-nya tetap tersimpan dan dapat didayagunakan. Harapannya, buku ini dapat memompa semangat untuk mengembangkan industri keuangan syariah menjadi industri yang lebih sehat dan kuat serta memberikan inspirasi bagi siapa saja untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan industri perbankan syariah di Tanah Air. Juga, makin memperkaya pemahaman tentang produk dan akad keuangan syariah. z


merupakan panduan untuk pengembangan keuangan syariah ke depan, khususnya produk dan akad keuangan syariah. Kekhususan prinsip syariah menuntut produk dan akad keuangan syariah harus memiliki linked dengan aktivitas sektor riil. Di sinilah dibutuhkan pemahaman tidak semata model bisnis, tapi juga aspek fiqh muamalah. Selain itu, secara materi penulisan, buku tersebut menggambarkan dinamika produk dan akad yang digunakan oleh industri keuangan syariah pada semua sektor dengan beragam jenisnya, dari periode awal munculnya industri ini sampai dengan saat ini. Dinamika tersebut dipaparkan secara lengkap dimulai dengan analisis sebab akibat; landasan hukum, baik berupa ketentuan dari regulator maupun fatwa dari otoritas fatwa; dan latar belakang penerapannya. Melalui paparan yang komprehensif tersebut, pembaca akan memahami lebih dalam pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam penerapan produk dan akad. Jika ada produk dan akad yang dinilai belum ideal, akan dapat diidentifikasi latar belakangnya dan faktor apa saja yang memengaruhi hal tersebut. Dengan demikian, semua pihak yang membaca tidak hanya memahami dan memaklumi aplikasinya, tetapi juga diharapkan mampu mengidentifikasi upaya-upaya apa lagi yang perlu dilakukan dalam mewujudkan praktik keuangan syariah yang lebih ideal. Selain itu, mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam kemanfaatannya bagi masyarakat dan bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, dalam perspektif knowledge management, penulisan buku “Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia” ini makin menegaskan tradisi penerbitan buku literatur ekonomi dan keuangan syariah BI dalam mempercepat inovasi di bidang keuangan syariah. Penerbitan buku ini bukan hanya sekadar sebuah output. Penerbitan buku ini merupakan awal dari

2016

AKTIVITAS

05/12/2016 19:20:18

AKTIVITAS

Sharia Fair 2016, Mendorong Animo dan Membangun Kesadaran NFO z BANK INDONESIA

24

Penyelenggaraan Shari’a Fair diharapkan bisa membangun animo dan kesadaran masyarakat dan segenap stakeholders terkait dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

EDISI 60 z

TAHUN 6 z

2016

Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2016” merupakan kegiatan tahunan dan merupakan yang ketiga sejak pertama kali diselenggarakan pada 2014. ISEF 2016 mengambil tema “Leading Roles in The Development of Isalamic Economics and Finance to Achieve Prosperity of The Nation”, merupakan kelanjutan dari tema ISEF 2015, yaitu “Empowering Islamic Economic and Finance for The Prosperity of The Nations”. ISEF 2016 berlangsung dari 25 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2016. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan keuangan syariah yang menyatukan pengembangan keuangan syariah dan kegiatan ekonomi di sektor riil. Kegiatan ISEF 2016 ini menjadi sarana untuk mendukung pengembangan dan akselerasi ekonomi syariah, meningkatkan akses keuangan masyarakat dan UMKM terhadap layanan lembaga keuangan syariah, serta mendukung pengembangan kemandirian pondok pesantren melalui peningkatan edukasi dan kewirausahaan berbasis syariah. Secara garis besar, ISEF 2016 terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu Shari’a Forum dan Shari’a Fair.

”


Sharia Fair 2016 dibuka bersamaan dalam rangkaian opening ceremony ISEF 2016 oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus D.W. Martowardojo bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, pada 27 Oktober 2016, dan berlangsung sampai dengan 30 Oktober 2016. Penyelenggaraan Shari’a Fair merupakan hasil koordinasi dan kerja sama antara Departemen Pengembangan UMKM (DPUM) dan Departemen Regional II, Departemen Ekonomi Syariah dan KPw BI Provinsi Jawa Timur, dalam rangka mengintegrasikan pengembangan sektor riil dan sektor keuangan dengan konsep 5F, yaitu finance, fashion, food, fundutainment, dan funtrepreneur. Shari’a Fair didukung pula oleh stakeholders eksternal, yaitu kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Ekonomi Kreatif, Lembaga Amil Zakat, LPPOM MUI, pondok pesantren, perbankan, pelaku e-commerce, IAEI, HIPSI, Kadin, pelaku usaha, serta didukung oleh partisipasi dari seluruh KPw DN. Selain itu, beberapa satuan kerja di kantor pusat BI, seperti DKSP, DKOM, DEKS, DPKL, DPU, DRK, dan BINS. Kegiatan Shari’a Fair 2016 menjadi sarana

05/12/2016 19:20:20


z

TAHUN 6 z

EDISI 60

Selama kegiatan Shari’a Fair juga dilangsungkan berbagai acara hiburan. Acara yang dimaksud di antaranya penampilan kesenian islami Nusantara (Tari Sufi, Tari Saman, Tari Nur Ilahi), penampilan dari pondok pesantren di Jawa Timur (Ponpes Sunan Drajat, Ponpes Qomarudin Gresik, Ponpes Bahrul Ulum, Ponpes An Nur Malang, Ponpes Miftachussunah, dan Ponpes Alfitrah Surabaya), dan penampilan Kitakustic Band. Selain itu, dilaksanakan sharing “Kisah Sukses Ayam Bakar Mas Mono”, tausiyah dengan topik “Kiprah Wanita Pengusaha dalam Perspektif Islam” oleh Oki Setiana Dewi, dan workshop “Bijak Kelola Keuangan Keluarga dan Inspirasi Usaha Kreatif” dengan narasumber dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Kilimata (Jewelry & Craft), “Tutorial Make Over ala Hijabers” dengan menghadirkan narasumber Dyan Nugra (make up artis) dan Nurulita Berlianti (hijabers). Selain itu, ada berbagai jenis lomba, antara lain Stand up Comedy “Guyonan Ala Santri” dengan menghadirkan Dzawin Nur Ikhram (stand up comedy nasional), “Pemilihan Duta Ekonomi Syariah” kerja sama antara KPw BI Provinsi Jatim dan BMPD Provinsi Jatim serta “Pemilihan Stan Terbaik dan Penjaga Stan Terbaik”. Selama empat hari pameran, Shari’a Fair telah berhasil menarik 11.582 orang pengunjung, dengan total nilai transaksi untuk stan UMKM mencapai Rp1.140.958.000. Stan perbankan dan asuransi berhasil menghimpun lebih dari 220 nasabah dengan nilai transaksi lebih kurang Rp1.238.995.000, dengan rincian sebagai berikut:


promosi dan mendekatkan produk dan jasa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) industri kreatif dan pangan berbasis syariah kepada masyarakat, memperkenalkan produk-produk keuangan syariah, serta menyediakan sarana pertemuan antara pelaku UMKM industri kreatif dan ketahanan pangan berbasis syariah dengan calon investor/lembaga keuangan dan potensial buyer. Selain itu, menyediakan sarana edukasi bagi masyarakat dan memberikan hiburan religi kepada masyarakat. Kegiatan Shari’a Fair diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran serta komitmen masyarakat dan stakeholders dalam mendukung pengembangan dan akselerasi ekonomi syariah. Ditambah lagi, memperluas keuangan inklusif dalam rangka mendorong akses keuangan masyarakat dan UMKM terhadap layanan lembaga keuangan syariah. Dalam kegiatan ini juga diperkenalkan pengembangan sektor keuangan sosial secara islami (islamic social finance) meliputi zakat dan wakaf. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pameran produk ekonomi kreatif dan keuangan syariah, talkshow, pelatihan, dan edukasi produk ekonomi & keuangan syariah, performance/hiburan serta edukasi dan promosi. Kegiatan pameran diikuti oleh 156 stan dengan 161 pengisi stan, terdiri atas 8 stan dari satuan kerja di kantor pusat BI, 18 stan dari lembaga keuangan syariah, 43 stan UMKM binaan kantor perwakilan BI, 4 stan UMKM binaan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya, 10 stan dari kementerian/lembaga terkait, 17 stan dari pondok pesantren peserta Deklarasi Surabaya, 47 stan UMKM kreatif, 4 stan UMKM di bidang usaha wisata syariah, dan 10 stan kuliner. Kegiatan talkshow dalam Shari’a Fair telah mampu menarik animo peserta karena dihadiri oleh pakar di bidangnya. Topik talkshow yang diangkat antara lain “Kedahsyatan Zakat dan Wakaf untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang menghadirkan narasumber dari beberapa lembaga amil zakat dan Dompet Dhuafa, lalu “Menakar Masa Depan Industri Makanan Halal Indonesia” dengan narasumber antara lain dari Kementerian Perindustrian dan World Halal Food Council serta “Indonesia Menuju Kiblat Fashion Muslim Dunia” dengan narasumber anggota DPR RI, Bekraf, dan pelaku usaha industri fesyen muslim.

2016

AKTIVITAS

Rincian Jumlah Pengunjung dan Nilai Transaksi No

Jenis

1 2 3

Tabungan Pengajuan Pembiayaan Asuransi Total

No 1 2 3 4

Tanggal 27 Oktober 2016 28 Oktober 2016 29 Oktober 2016 30 Oktober 2016 Total

Jumlah Nasabah

Nominal (Rp)

199 12 9 220

1.106.495.000 127.000.000 5.500.000 1.238.995.000

Jumlah Pengunjung

Transaksi (Rp)

2.185 2.880 3.017 3.500 11.582

235.915.900 237.277.000 292.765.100 375.000.000 1.140.958.000

05/12/2016 19:20:22

ETALASE

Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Republik Indonesia

Kontribusi Keuangan Syariah dalam Mencapai SDGs Pengentasan kemiskinan menjadi program global. PBB pun mencanangkannya ke dalam program Sustainable Development Goals (SDGs).


26 EDISI 60 z

TAHUN 6 z

2016

ustainable Development Goals (SDGs) yang dilansir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 21 Oktober 2015, yang merupakan lanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs), memiliki 17 sasaran, di antaranya pengentasan kemiskinan. Deklarasi SDGs maupun MDGs ini dilatarbelakangi oleh tingkat kemiskinan penduduk dunia yang sangat tinggi. Harapannya, jumlah kemiskinan bisa berkurang signifikan hingga 2030 mendatang. Lalu, mengapa ini dikaitkan dengan ekonomi dan keuangan syariah? Berdasarkan data, penduduk miskin itu mayoritas berada di negaranegara berpenduduk muslim, seperti Mali, Nigeria, dan Senegal, yang berada di kawasan Afrika. Nah, berbagai kegiatan pengembangan dan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di dunia. Bagaimana dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia? Saat ini jumlah aset keuangan syariah Indonesia masih belum besar, masih kalah jika dibandingkan dengan Malaysia. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Walaupun penduduk muslimnya besar, aset keuangan syariah Indonesia masih US$40 miliar, bandingkan dengan Malaysia yang sebesar US$415 miliar dan Iran yang sebesar US$345 miliar. Kendati demikian, keuangan syariah bisa berkontribusi untuk mendorong perekonomian Indonesia. Terlebih dalam satu dekade terakhir

S


perkembangan industri syariah di Indonesia sangat pesat. Hingga Mei 2016, aset keuangan syariah, yang terdiri atas perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah telah mencapai Rp3.952,1 triliun, dengan rincian perbankan syariah Rp297,9 triliun, IKNB syariah Rp74,8 triliun, dan pasar modal syariah Rp3.579,4 triliun. Selain itu, peranan keuangan syariah dalam berbagai sektor ekonomi terus meningkat, antara lain melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), proyek-proyek swasta, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keuangan syariah juga telah hadir menjadi sarana bagi perencanaan keuangan, investasi, dan perlindungan risiko keuangan bagi masyarakat di Tanah Air. Peranan keuangan syariah yang terus meningkat juga terlihat dari peningkatan rasio aset keuangan syariah terhadap gross domestic product (GDP). Total aset keuangan syariah jika dibandingkan dengan GDP Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada 2011 total aset keuangan syariah hanya mencapai 30,4% dari GDP, pada 2015 meningkat menjadi 40,3%. Sejatinya, peran ekonomi dan keuangan syariah untuk mendorong kemajuan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bisa lebih dimaksimalkan. Hal itu mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Misalnya saja, tingkat likuid (cair) yang kurang dari perdagangan obligasi syariah (sukuk). Padahal, saat ini total sukuk yang dikeluarkan

05/12/2016 20:30:54

ETALASE

oleh pemerintah sudah mencapai 26% dari total utang negara. Selain itu, untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air harus digiatkan sosialisasi atau pengenalan instrumen keuangan di pesantren-pesantren dan sekolah madrasah. Yang juga penting ialah upaya memaksimalkan

fungsi dan manfaat zakat maupun wakaf dan instrumen-instrumen syariah lainnya. Melalui langkah dan dorongan tersebut, diharapkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah bisa lebih pesat lagi ke depannya. Perekonomian Indonesia pun diharapkan bisa terus meningkat dan bisa mengurangi kemiskinan. z

17 SASARAN SDGs

4

• Tujuan keempat (10 target), yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5

• Tujuan kelima (9 target), yakni menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.

6 7

• Tujuan keenam (8 target), yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. • Tujuan ketujuh (5 target), yakni menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang. • Tujuan kedelapan (12 target), yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.

8 9

• Tujuan kesembilan (8 target), yakni membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi.


• Tujuan kedua belas (11 target), yakni menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. • Tujuan ketiga belas (5 target), yakni mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

2016 z

TAHUN 6

3

• Tujuan ketiga (13 target), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

• Tujuan kesebelas (10 target), yakni menjadikan kota dan permukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.

z

2

• Tujuan kedua (8 target), yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.

10 0 1 11 12 2 1 13 14

EDISI 60

1

• Tujuan kesepuluh (10 target), yakni mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara.

27

• Tujuan keempat belas (10 target), yakni melestarikan dan menggunakan samudra, lautan, serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. • Tujuan kelima belas (12 target), yakni melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.


• Tujuan pertama (7 target), yakni mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.

15

• Tujuan keenam belas (12 target), yakni mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

16 17

• Tujuan ketujuh belas (19 target), yakni memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

05/12/2016 19:20:23

PERISTIWA

Launching Model Wakaf Linked Sukuk dan Seminar Pendalaman Pasar Keuangan Syariah GERAI INFO z BANK INDONESIA

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo memberikan keterangan kepada wartawan terkait ISEF 2016

28 EDISI 60 z

TAHUN 6 z

2016

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan Public Lecture Bincang Nasional Membangun Kemandirian Ekonomi Pesantren


05/12/2016 19:20:23

PERISTIWA

EDISI 60

z

TAHUN 6

z

2016

Pembukaan acara ISEF 2016 oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, dan pejabat lainnya.

Pemilihan Duta Ekonomi Syariah


29

Sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. Talkshow Industri Kreatif di Sharia Fair 2016


05/12/2016 19:20:26

APA KATA MEREKA

Oki Setiana Dewi Artis/Pengusaha


30 EDISI 60 z

TAHUN 6 z

2016 Gerai Info ISEF-Isi.indd 30

Perempuan Bisa Menjadi Pengusaha

empat yang terbaik bagi perempuan adalah rumahnya. Meski begitu, seorang perempuan bisa berbisnis untuk menghasilkan pendapatan sendiri, tidak hanya mengandalkan pemberian dari suami. Dengan menjadi pebisnis ataupun pengusaha, setiap perempuan bisa lebih bersedekah dan memajukan kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Di lingkup yang lebih besar, perempuan juga memiliki kesempatan membuka lapangan usaha atau pekerjaan bagi orang lain, jika usaha yang dilakoninya terus membesar. Memiliki penghasilan secara mandiri juga merupakan ”bantalan” atau persiapan bagi perempuan sejak dini, apabila suaminya berhenti bekerja atau meninggal dunia. Sebab, setiap orang tidak akan tahu seperti apa kehidupannya pada masa depan dan risiko apa yang akan dihadapi. Dalam perspektif Islam pun tidak ada yang melarang jika seorang istri atau perempuan berbisnis atau menjadi pengusaha. Istri Nabi Muhammad adalah teladan mengenai pengusaha perempuan. Siti Khadijah adalah seorang pengusaha yang sukses bahkan bisa membantu perjuangan Nabi Muhammad di dalam Islam melalui harta yang dimilikinya. Kendati demikian, apa pun yang akan dilakukan istri harus seizin suami, sesuai dengan landasan ajaran Islam. Jika istri sudah meminta izin untuk menjalankan bisnis ataupun membuka usaha, kemudian

T

suaminya mengizinkan, tentu akan lebih mantap dan mudah untuk menjalankannya. Lantas, mengapa harus berwirausaha? Seorang perempuan jika terjun berwirausaha, selain ada peluang untuk menambah atau menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi orang lain, juga bisa mengatur waktu secara mandiri. Hal tersebut merupakan sebagian manfaat jika seorang perempuan mampu berwirausaha. Sejatinya banyak yang dicontohkan dalam sejarah Islam mengapa perempuan harus berwirausaha atau menjadi saudagar. Banyak sahabat Nabi yang kaya raya melalui jalan berwirausaha. Melalui kekayaan yang dimiliki, mereka bisa memberi derma dan membantu perjuangan Islam. Karena itu, mulailah dari sekarang berwirausaha. Selama ada niat dan memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam bidang usaha yang akan dijalani, tentu akan selalu ada jalan. Jangan menunggu terpepet untuk berwirausaha. Seperti yang dilakukan Oki Setiana Dewi, yang menggeluti bisnis fesyen dengan merek OSD. Oki lahir di Batam, Kepulauan Riau, 13 Januari 1989 (27 tahun), dari pasangan berdarah Jawa-Palembang, Suliyanto dan Yunifah Lismawati. Sejak usia 16 tahun, Oki telah merantau ke Jawa dan menetap di Depok. Alumni SMA Negeri 1 Depok ini kemudian kuliah di Universitas Indonesia jurusan Sastra Belanda pada 2007 dan lulus pada 2012. Oki sempat bermain di beberapa film televisi (FTV) sebelum akhirnya memutuskan untuk berjilbab pada 2005. z

05/12/2016 19:20:29

@bank_indonesia

flip.it/7A9uk

bankindonesia BankIndonesiaChannel

VISITOR CENTER Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Pusat 10350 email:

twitter:

flipboard:

flickr:

youtube:

[email protected]

@bank_indonesia

flip.it/7A9uk

bankindonesia

BankIndonesiaChannel

Gerai Info 60 ISEF-Cover.indd C

07/12/2016 15:46:48

GERAI INFO DIGITAL SEGERA DOWNLOAD APLIKASINYA GRATIS!

Gerai Info 60 ISEF-Cover.indd D

07/12/2016 15:46:50

TERDEPAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA SHARIA ECONOMIC FESTIVAL 2016 MEMBANGUN INKUBATOR BISNIS PESANTREN SOROT POTRET

Recommend Documents