KE]VIENTERIAN PENDIDIKAN DAFIKEBT]DAYAAF{ UNIVERSITAS IENDERAL SOEDIRMAN Jl. Prof. dr. HR. Boenjamin Nomor 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faximil 631802
PERATIIRAN REKTOR IIIWVERSITAS JTITDERAL SOEDIRIIAI{ I[omor : Og TAHITil ?,OL4 TETTAITG
PEIX}TAIT StrT'DI I,AISJITT DAIT PEUBERIAIT BA.rTUAT BIAYA TUDI L/TIVJUT I'IITVERSITAS JEITDTRAL SOEDIRUAIT DETGAII RAETAT TIIEAII YAilG UAE.A ESA REI(INOR I'ilIVERSTTAS JEITDERAL SOEDIRUAIT
Menimbang
a. bahwa dalam rangka mengembangkan kompetensi dan
karier Pegawai Negeri Sipil di Universitas Jenderal Soedirman melalui studi lanjut agar sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan organisasi; b. bahwa agar bantuan biaya studi lanjut bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat berjalan dengan lancar dan tertib; c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Mengingat
Rektor. Undang-Undang RI Nomor : 2O Tahun 2OO3 tentang pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 43O1]; 2. Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2OL2 tentang Pendidikan Tinggr (Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336; 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 4 tahun 2OL4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggr dan Pengelolaan Perguruan Tirrgg (Lembaran Negara RI tahun 2Ol4 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55OO); 4. Keputusan Presiden RI. Nomor : 195 Tahun L963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor : 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU; 6. Keputusan Mendiknas RI No. 25 Tahun 2OAg tanggal 1 Juni 2OA9 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman; 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1-.
Republik Indonesia Nomor:99/MPK.A4/W|2O14 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal
Soedirman; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
Tahun
2OA9.
tentang Pedoman Pemberian
: 48 Ijin eihjar
MEUUTUSKAN
Menetapkan :PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEDOMAN BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT UNWERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2A14
BSIE
BAB
I
TUAIT
Pasel
I'UUU
1
Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
:
Universitas adalah Universitas Jenderal Soedir:man; Rektor adalah Rekor Urriversitas Jenderal Soedirman; Unit kerja adalah unit kerja di jajaran Universitas Jenderal Soedinnan; Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam unit kerja di jqiaran Universitas Jenderal Soedirman yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberian, perpaqiangan, dan pembatalan tugas beleiar serta pemberian iain untuk bel4iar di jajaran Kemdikbud adalah Menteri atau pejabatyang ditunjuk olehnya; Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah PNS di Universitas Jenderal Soedirman yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; T[rgas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS;
8. lnnBelajar adalah idnypng
diberikan oleh pejabat yang benrrenang kepada PNS untuk melaqiutkan studi ke jenjang yang lebih tingg, atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari hari sebagai PNS; 9. Bantuan Biaya Studi l"anjut adalah bantuan biaya untuk persiapan dan penyelesaian shrdi yang diberikan Universitas Jenderal Soedirman kepada PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar atau idrn belajar; 1O. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; ll.Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari jabatan stmkfirralnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 {enam) bulan.
II TUJUAIT BAB
Pasal 2
Tujuan pemberian bantuan biaya studi lanjut adalah
:
(1) Memenutri kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian- atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
dan
ketrampilan' ""11 "sikap (2) Meninglatkan ptn-gtel:*' ,kemampuar' tidak terpisahkan dalam PNS ..u"g"i Lagian yang kepribadirn pro-r"*i]orral pengembangan karir PNS'
BAB III RUAITG LIITGKI,P Pesaf 3
meliputi (1}Ttrgasbelajardilaksanakarrdidqlar,,ataudiluarnegeri,sedanglanizin U{"- nJgeri Jangperatura'n dil"k;ffi-" dapat tranya betajar 'J"a.*it dan ;;dtdiLr; profesi berdasarkan pend.idikan
d*erikan kepada_.pNs tena*a lanjut ffitr-or**.:trdi untuk trr il;fi;Hi t"ri"aia:ia"t u'i"et"ita'*-i"tattar Soedirman #;;A
pendidik studi; ;t"y" persiapan a"i p"lry"Esaialret"g*;-Aih Jenjang (D3 ke S1)' Program (31 pendidikan friir"tir. fo"riplti aan Pt"fl; boftot (s3) dan spesialis sarjana (s1), program uagisteils2) izin belajar' dengan l;;: *g"* &tr^5"t
"t"t'
(Sp)
Pesaf 4
{uTugasbelajardaniznbelqjardiberikanuntukmasatertentusesuai ' ' j"duog Pendidikan Y{Lgdiikuti : semester; a. Program elih 'lenjang. ; 1 ("*Pat) semester; b. Program Sarjana : 8 (delapan)semester; (empat) c. Program Malster : 4 semester; d. Progrsm Doktor: 6 (enam) e. SPe-siatis I : (O emPat semester;
,r,
i;,:X"#:f"i"!?,Tf#1""*:;
1 (satu) dapat diperpanjang paring lama
tahun.
BAB TV BIAYA STT'DI LIII{JT'T BAITTI'AIT PEMBERIAIT Pasal 5
{1)PNsd.apatmelanjutkanpendidikankejenjangyanglebihtinggiatau -;I,iS sendiri; pendidikan r** "it"t" atas biaya studi lafljut menganl pada bagi ,"ru
+3' (2) Ketentuan ffi--y*at berlaku' peraturan perund-angan yang saat ini Pasal 6
dengan ketentuan sebagai berikut: lanjut studi biaya bantuan Pemberiarr
(1)BagipenerimabantrranbiayaStudilanjutwajibmenyelesaikanstudinya ditentukan; dalam jangka waktu ya1q telah ditujukan kepada Rektor ya,* Ui"y"*.t"Ji-f*qit't (2) permotronin bantuan ai rarultas) atau oleh atasan V""g..F;a; o.r.r. Fd J"r, diajukan yang berada di Kantor Pusat)' langsungnya (bag tenaga
riplrralail.ro
BAB V BAITTUAIT BIAYA
Sfl'DI
I,AITJUT
Pasal 7
Bantuan biaya studi lanjut terdiri
dari
:
1. Bantuan biaya persiapan studi 2. Elantuan biaya penyelesaian studi
BAB VI BANTUAI{ BIAYA PERSIAPAIT STUDI Pasal 8
(1) Bantuan Biaya Persiapan Studi l^anjut adalah bantuan biaya yang dipergunakan unh.rk pengurusan dokumen studi la4iut, akomodasi dan transportasi setelah PNS dinyatakan diterima studi lanjut; (2) Bantuan Biaya Persiapan Studi Lanjut diberikan kepada PNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yalg mengikuti studi lanjut di luar negeri r mpun di dalrrn negeri tetapi di luar Universitas Jenderal Soedirman atau di luar Purwokerto; (3) Syarat-syarat pemberian Bantuan Biaya Persiapan Studi Laqiut adalah : 1. Surat panggilan diterima studi lanjut; 2. Surat tugas belajar / ljinbel4jar. (4) Bantuan biaya persiapan studi lanjut luar negeri meliputi : Paspor, VISA, Fiskal transport keberangkatan ke bandara (At Cost); (5) Biaya pengurusan dokumen persiapan studi lanjut dibayarkan dengan cara menunjukkan bukti pengeluaran yang sah dan diserahkan kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK); (6) Bantuan biaya persiapan studi tanjut dalam negeri adalah : a. Progra:n 52 Rp. 1.5OO,OOO,b. Program 53 Rp. 2.5O0.O00,BAB VII BAIITUAN BIAYA PTIYYILESAIAII STUDI Pasal 9
(1) Bantuan biaya penyelesaian studi adalah banttran biaya studi lanjut yang diberilain pada PNS tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang studi lanjut sebagai bantuan biaya pen5rusunan skripsi/ tesis/ disertasi; (2) Syarat pengajuan bantuan biaya penyelesaian studi sgfoagaimana tersebut pada ayat (1) adalah dengan mengqjukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan dilampiri dokumen sebagai berikut : a. Surat pangglan diterima studi lanjut; b. Surat tugas belajar/ijin belajar; c. Draft skripsi/tesis/disertasi yang sudah ditandatangani Pembimbing I dan II atau Promotor dan Co. Promotor. (3) Besarnya biaya penyelesaian shrdi adalah sebagai berikut 3.1 Bagi angkatan sebelum tahun2Ol4 : a. Program 31 sebesar Rp. 1.5OO.OOO,b. Program 52 sebesar Rp. 7.5OO.OOO,c. Program 53 sebesar Rp. 15.OOO.OOO,."
3.2 Bagi angkatan tahun 2Ol4 dan setemsnya
a. b. c.
Program S1 sebesar Rp. 1.OOO.OOO,Program 52 sebesar Rp. 5.0OO.OOO,Program S3 sebesar Rp. 10.0OO.OOO,-
:
BAB VIU IIAK DAtr KEIITA"'IBAT{
hsal
1O
Hak PNS mendapatkan bantuan studi lanjut adalah
:
1. Mendapat bantuan biaya studi lanjut untuk biaya persiapan
2.
dan
penyelesaian studi;
Mendapatkan informasi yang cukup tentang peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan studi lanjut. Pasal 11
(1) Kewajiban PNS yang mendapatkan tugas belajar atau izin meliputi : a. Melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-bailorya dan mematuhi segala peraturan ya.ng berkaitan dengan ketentuan PNS yang tugas belajar/studi lanjut; b. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsrrng atau pejabat lain yang ditunjuk bagi yang tugas belajar; c. Melaporkan secara tertulis perkembangan shrdinya per semester kepada pimpinan unit kerja; d. Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan tugas belajar atau izrn belajar berakhir masa tugas belajarnya atau izin belajarnya; e. \Majib kerja sela:na 2 (dua) kali masa studi ditarnbah 1 (satu) tahun bagi yang mendapat tugas beleiar atau izin belajar di luar negeri dan 1 (satu) kali masa studi ditambah 1 (satrr) tahun bagi yang mendapat tugas belajar ata:u iz,,rn belqiaf di dalam negeri; f. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai PNS maupun PNS yang sedang mendapatkan tugas belqiar atau izin belajar; (2) Bagi PNS yang mendapat bantuan studi lanjut, tidak dapat mengajukan pindah dari Unsoed atau mengundurkan diri sebagai PNS sebelum menjalani w4jib kerja; (3) Bagi PNS yang sedang melaksanakan studi lanjut untuk segera menyesuaikan dengan peraturan ini.
"iffft, Pasal 12
Sanksi bagi PNS yang mendapatkan tugas belajar atau melalaikan kewajiban Pasal4 adalah :
izin belajar yang
(1) Bagi PNS penerima bantuan biaya pendidikan studi lanjut dalam jaiigka wakhr yang telah ditentukan belum berhasil menyelesaikan studinya yang dikarenakan aliasan akademik maka akan dilakukan pembinaan oleh Pembantu Rektor I; (2) Bagi PNS penerima bantuan biaya pendidikan studi lanjut dalam *attu yang telah ditentukan belum berhasil menyelesaikan studinya yang
dikarenal
maka akan dilakukan pembinaan
oleh
Pembantu Rektor II; Bagi pNS yang telah diberikan bantuan biaya studi lanjut, teta.gi setelah selesai studi mengundurkan diri/berhenti sebagai PNS maka dihamskan mengembalikan sJluruh biaya studi yang telatr diterimanya sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat {3) perahrran ini; (4) Hukuman disiitin sesuai peraturan pemndang-undangan yang berlaku' (3)
BAB X
PEITUTUP Pasal 13
(u Ketentual mengenai Pedoman Pemberian Tugas Belqiar da! Izin Beladar yang tidak diatur dalam Peraturan Rektor ini mengacu pada peraturan{21
perundang-undangan Yang berlaku ; b".grtt 6f,rfafrunya peraturan Rektor ini, maka Surat Keputusan Rektor tentang fomir : Kept. 1OS+/UN231DL.A612OL3 tanggal 21 Oktober 2O13 Soedirman Jenderal Universitas Bantuag Biaya Pendidikan Studi Lanjut Tahun 2O13 yang mengatur pemberian banttran biaya pendidikan studi lanjut dinyatakan tidak berlaku.
Paml 14 Perahrran Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Purwokerto tanggal: t6 Mei 2OL4
6\tY'ry
We
*ai"d lqbal, u.sr e} a.;tr€ {r. . rssaossL t987O2 1OO1!(t-
