KESEPAKATAN BERSAMA A N T A R A K E M E N TE R I AN N E G AR A R I S E T D AN TE K N O L O G I D E N G A N UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN DAN PENDAYAGUNAAN RISET ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Nomor :03/M/SKBIIII/2008 Nomor : 04/PKS/UPN/11112008 Pada hari ini, Jum'at, Tanggal dua puluh delapan, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Delapan, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Dr. Ir. Bambang Sapto Pratomosuno, M.Sc., Deputi Bidang Perkembangan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Riset dan Teknologi berdasarkan surat kuasa Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 03/M/Sku/III/2008 Tanggal 27 Maret 2008, berkedudukan di jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2 . Dr. H. Didit Welly Udjianto, MS., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, berkedudukan di jalan SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa, Deputi Bidang Perkembangan Riset llmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran Yogyakarta secara bersama-sama, selanjutnya disebut PARA PIHAK, mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :
(1)
(2)
M AK S U D D AN T U J U AN Pasal 1 K e s e p a k a t a n B e r s a m a d i ma k s u d k a n u n t u k me n i n g k a t k a n k u a l i t a s pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PARA PIHAK dalam bidang Penelitian, Pengembangan, Penerapan, dan Penclayagunaan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan kewenangan yang ada pads PARA PIHAK. Tujuan Kesepakatan Bersama antara lain : a. meningkatkan kemampuan dan kontribusi Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Perkembangan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; b. meningkatkan pemanfaatan kemampuan, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk sating mendukung dan melengkapi guna kepentingan bersama; c. menggalang kerjasama dalam bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan serta pendayagunaan hasil-hasil riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan misi PARA PIHAK; d. mendayagunakan sarana dan prasarana untuk menghasilkan inovasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; e. memelihara dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan hayati Indonesia untuk kemakmuran bangsa; f. mendorong peningkatan kinerja PARA PIHAK, dalam perannya untuk menyejahterakan dan mencerdaskan masyarakat. R U AN G L IN GK U P Pasal 2
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi: a. tukar-menukar informasi tentang fasilitas laboratorium, Sumber Daya Manusia, serta topik-topik penelitian, pengembangan dan penerapan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; b. peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi-, c. perancangan perangkat hukum, aturan dan prosedur bagi terselenggaranya penelitian, pengembangan dan penerapan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d. pemanfaatan sarana dan prasarana serta hasil-hasil penelitian, pengembangan dan penerapan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; e. lingkup kerjasama lainnya yang disusun dan disetujui oleh PARA PIHAK.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
B E N TU K K E R J AS AM A Pasal 3 Kerjasama akan disusun dalam bentuk agenda yang berisi berbagai bentuk kerjasama lainnya, : a. pertukaran informasi, b. pertukaran tenaga ahli; c. pemanfaatan sarana dan prasarana; d. pelatihan/training di bidang riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; e. perjasama lain yang disusun dan disepakati PARA PIHAK.
ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 4 (1) PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Kelompok Kerja tersusun dari wakil masing-masing PIHAK. (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas a merumuskan arah kegiatan bersama dan memperlajari serta menentukan kegiatan kerjasama untuk diajukan kepada pimpinan masing-masing PIHAK untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaannya, b. memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasilhasilnya untuk pelaksanaan program selanjutnya, c. membuat laporan kegiatan pelaksanaan kerjasama secara berkala dan melaporkan kepada pimpinan. (3) Rumusan rinci Kesepakatan Bersama mencakup prioritas kegiatan, personil, pembagian tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK, jadwal kegiatan dan lain-lain akan diatur kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan yang dibuat dalam bentuk tertulis, yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan akan diadakan tinjauan kembali untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. (4) Pelaksanaan Kerjasama akan dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dengan mengacu kepada Kesepakatan Bersama ini, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (5) Koordinator Pelaksana untuk setiap kegiatan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
akan dilaksanakan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
JANGKA WAKTU PASAL 5 (1) Kesapakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diubah atas Kesepakatan PARA PIHAK. (2) Perubahan dan/atau perpanjangan terhadap jangka waktu Kesapakatan Bersama ini wajib diberitahukan oleh Pihak Pemrakarsa secara tertulis, kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesapakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri. (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, mengenai kegiatan yang sudah berjalan akan dibicarakan untuk diatur kemudian.
PEMBIAYAAN PASAL 6 (1) Pembiayaan yang timbul akibat kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan yang ditentukan oleh PARA PIHAK. (2) Sumber Pembiayaan diatur melalui alokasi dana dari masing-masing Pihak (resources sharing) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan kemampuan masingmasing PIHAK, dan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
H AK AT AS K E K AY A AN I N T E L E K T U AL PASAL 7 (1)
Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2)
PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan seluruh dan/atau sebagian informasi dan data yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
P E N Y E L E S AI AN P E R S E L I S I H AN PASAL 8 Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Kesapakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara sebaikbaiknya secara musyawarah dan mufakat. LAIN-LAIN PASAL 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Kesapakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesapakatan Bersama ini. PENUTUP PASAL 10 Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesapakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
TTD.
TTD.
Dr. H. Didit Welly Udjianto, MS
Dr. Ir. Bambang Sapto Pratomosunu, M.Sc.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
SURAT KUASA Nomor: 03/M/SKu/III/2008 Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : KUSMAYANTO KADIMAN Jabatan : MENTERI NEGARA RISET DAN INDONESIA
TEKNOLOGI
REPUBLIK
Sesuai Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 05/M/PER/ VIII/2007 Tahun 2007, tanggal 28 Agustus 2007 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, dengan ini memberi kuasa kepada : Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan
: : : :
BAMBANG SAPTO PRATOMOSUNU 370000062 PEMBINA UTAMA MUDA DEPUTI BIDANG PERKEMBANGAN RIPTEK
Untuk bertindak dan atas nama Kementerian Negara Riset dan Teknologi menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Universitas Pembangunan Nasional”Veteran” Yogyakarta mengenai Penelitian, Pengembangan, Penerapan dan Pendayagunaan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PARA PIHAK dalam bidang Penelitian, Pengembangan, Penerapan, dan Pendayagunaan Riset Ilmu pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan kewenangan yang ada pada PARA PIHAK. Masa berlaku Surat kuasa ini akan berakhir pada tanggal 28 Maret 2011 Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 27 Maret 2008 Menteri Negara Riset dan Teknologi, TTD. KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
