PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PUSAT DATA INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA DAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMANFAATAN DAN PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI BANJIR DAN GERAKAN TANAH
Nomor
01/PKS/02/2016
Nomor
KS.30 1/002 /KPD /11/ 20 16
Nomor
01/SPK/La/2016
Nomor
424/04/BGV/2016
Nomor
B-001/PKS/PTRRB/TPSA/BPPT/02/2016
Nomor
04/02/2016
Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini : 1. Dr. Sutopo Purwo Nugroho, selaku Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat, berkedudukan di Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. 2.
Ir. Jaumil Achyar D.S., M.Sc., selaku Kepala Pusat Database, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
3.
Dr. Ir. William M. Putuhena, M.Eng., selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda 193 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.
4.
Dr. Edi Prasodjo, M.Sc., selaku Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), berkedudukan di Jalan Diponegoro 57 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Geologi Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.
5. Ir. Eko Widi Santoso, M.Si., selaku Direktur Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA. 6. Dr. M. Rokhis Khomarudin, selaku Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, yang berkedudukan di Jalan Kalisari Lapan No.8, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta, dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN),selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEENAM. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa PIHAK KESATU memiliki kewenangan dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan bencana secara nasional; b. bahwa PIHAK KEDUA memiliki kewenangan dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan; c. bahwa PIHAK KETIGA memiliki kewenangan dan kemampuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan data
2
d.
e.
f.
hidrologi untuk penanggulangan dan pengurangan risiko banjir, banjir bandang, dan banjir lahar dingin; bahwa PIHAK KEEMPAT memiliki kewenangan dan kemarnpuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang mitigasi bencana geologi; bahwa PIHAK KELIMA memiliki kewenangan dan kemarnpuan dalarn penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi khususnya di bidang reduksi risiko bencana; bahwa PIHAK KEENAM memiliki kewenangan dan kemarnpuan dalarn penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan.
Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan pembangunan Sistem Peringatan Dini Banjir dan Gerakan Tanah melalui kegiatan pertukaran data. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sarna, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 DASARHUKUM 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
3
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5516);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
9.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun Penanggulangan Bencana;
2008 tentang
Badan
Nasional
10. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
Lembaga Republik
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Banjir dan Tanah Longsor; 12. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor MoU.06/BNPB/02/2012 dan Nomor 12/KB/BPPT-BNPB/02/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Bidang Pengurangan Resiko Bencana; 13. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor MoU.08/BNPB/02/2012 dan Nomor MoU.HK.303/A.23/BMKG/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Pemanfaatan Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Cuaca Ekstrem, Iklim Ekstrem, dan Gelombang Laut Berbahaya untuk Penanggulangan Bencana; 14. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor MoU.84/BNPB/II/2013 dan Nomor 600/05/BGL/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Penanggulangan Bencana Geologi; 15. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Kementerian Peketjaan Umum Nomor MoU.85/BNPB/II/2013 dan Nomor MoU.02/PKS/M/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Penanggulangan Bencana Bidang Peketjaan Umum; 16. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 30/BNPB/Ill/2014 dan Nomor 70/03/2014 tentang Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedirgantaraan di Bidang Penanggulangan Bencana; 4
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan ke 7 atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 18. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013;dan 19. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11).
Pasal2 RUANGLINGKUPKERJA SAMA Ruang lingkup kerja sarna meliputi kegiatan: a. Penyediaan data dan informasi yang mendukung pembangunan sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah; b. Penyediaan fasilitas yang memungkinkan terjadinya pertukaran data sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah secara digital dan terkini (up-to-date); c. Pemberian fasilitas pemanfaatan data bersarna oleh PARA PIHAK; d. Memberikan masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan sistem peringatan dini sesuai dengan tupoksinya masing-masing; e. Memberikan dukungan bagi kelancaran proses pertukaran data sarnpai kepada terbangunnya sistem peringatan dini; dan f. Kegiatan lain yang diperlukan terkait sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah. Pasal3 MAKSUDDANTUJUAN (1)Maksud Perjanjian Kerja Sarna ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalarn melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalarn ruang lingkup Perjanjian Kerja Sarna ini. (2)Tujuan dari Perjanjian Kerja Sarna ini adalah sebagai wujud kepedulian dan partisipasi PARA PIHAK dalarn rangka penyediaan dan pertukaran data untuk pengembangan sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah dalarn melaksanakan tugas pemerintah dan memberikan pe1ayanan kepada masyarakat terkait dengan pemberian informasi peringatan dini.
5
Pasal4 HAKPARAPIHAK (1) Memperoleh akses dan memanfaatkan data dan informasi yang disetujui untuk dipertukarkan di dalarn kegiatan ini. (2) Memperoleh akses kepada sistem peringatan tanah yang telah dan akan dibangun.
dini banjir dan gerakan
(3) Berperan serta dalarn kegiatan pengembanganjpengelolaan peringatan dini banjir dan gerakan tanah.
sistem
Pasal5 KEWAJIBANPARAPIHAK (1) PIHAKKESATUberkewajiban: a. menjadi koordinator kegiatan pembangunan sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah; b. menyediakan kebutuhan infrastruktur dan jaringan; c. memfasilitasi pertemuan dan diskusi; dan d. menyediakan dan mendiseminasikan informasi peringatan dini. (2) PIHAKKEDUAberkewajiban: a. menyediakan informasi prakiraan cuaca bulanan, mmgguan dan tiga harian; b. menyediakan data radar cuaca dan data Automatic Weather Station (AWS)secara real-time; dan c. menyediakan data klimatologi dan meteorologi lainnya sebagaimana terlarnpir dalarn perjanjian kerja sarna ini. (3) PIHAKKETIGAberkewajiban: a. menyediakan data hidrologi telemetri (curah hujan, klimatologi, dan debit air); dan b. menyediakan data dan informasi serta karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS). (4) PIHAKKEEMPATberkewajiban: a. menyediakan peta zona kerentanan gerakan tanah; b. menyediakan peta prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah bulanan; dan c. menyediakan data gerakan tanah. (5) PIHAKKELIMAberkewajiban: a. memberikan dukungan teknologi terhadap peringatan dini banjir dan tanah gerakan; 6
pembangunan
sistem
b. memfasilitasi keterhubungan antara masing-masing institusi agar tercipta pertukaran data yang handal dan arnan; c. turut serta dalarn kegiatan pemanfaatan data untuk sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah; dan d. membantu pengintegrasian semua sistem peringatan dini kepada sistem InAWARE. (6) PIHAKKEENAMberkewajiban: a. menyediakan data dan informasi penginderaan jauh periodik harian, potensi daerah banjir dari data satelit; dan b. menyediakan informasi citra satelit resolusi menengah dan tinggi pada lokasi yang dibutuhkan. Pasal6 MEKANISMEPERTUKARANDATA Mekanisme pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi untuk pembangunan sistem peringatan dini banjir dan gerakan tanah dilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang akan ditetapkan oleh PARAPIHAK. Pasal 7 PELAKSANAAN (1) Untuk pelaksanaan pelaksana.
Perjanjian
Kerja Sarna
mi
perlu
dibentuk
tim
(2)Tim memiliki tugas: a. Sebagai pelaksana dalarn pemanfaatan dan pertukaran data kebencanaan; b. Mengimplementasikan hal teknis dalam rangka pertukaran data kebencanaan; c. Mengidentifikasi upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja pertukaran data; dan d. Menyelenggarakan pertemuan rutin dan ad hoc. (3) PARA PIHAK menetapkan satu orang pejabat eselon III darr/ atau pejabat eselon IV atau yang setingkat sebagai perwakilan dalarn Tim Pelaksana disesuaikan dengan jangka waktu perjanjian. (4) Perwakilan PIHAK KESATU bertindak sebagai koordinator tim.
7
Pasal8 PEMBIAYAAN (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sarna ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)Jika diperlukan, PIHAK KESATU akan memberikan dukungan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal9 JANGKAWAKTU (1) Perjanjian Kerja Sarna ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK. (2)Dalarn hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sarna ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selarnbatlarnbatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. (3)Pengakhiran Perjanjian Kerja Sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sarna ini. Pasal10 KEADAANMEMAKSAjFORCE MAJEURE (1)Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau lebih PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sarna ini, yaitu: a. Gempa bumi, angin ribut (topan), kebakaran banjir besar, gerakan tanah, dan wabah penyakit; dan b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
8
(2)Dalarn hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang mengalarni Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalarn waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang. (3)keterlarnbatan dalarn memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diterimanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Force Majeure. (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain. Pasal11 HAKKEKAYAAN INTELEKTUAL (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu pmAK untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sarna ini tetap menjadi milik PIHAK terse bu t. (2)PARA PIHAK hams menjarnin Hak Kekayaan Inte1ektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak-hak yang sah dari pihak di luar PARA PIHAK. (3)Masing-rnasing PIHAK hams bertanggung jawab atas klaim di luar PARA PIHAK atas kepemilikan dan legalitas penggunaaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh PIHAK tersebut untuk pe1aksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sarna ini. (4)Semua Hak Kekayaan Intelektual, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan di bawah Perjanjian Kerja Sarna ini akan dimiliki bersarna oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK diizinkan untuk menggunakan Hak Kekayaan Inte1ektual tersebut untuk tujuan nonkomersial dengan bebas royalti. Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalarn pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sarna ini, sejauh mungkin PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Pasal 13 PEMBERITAHUAN Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disarnpaikan dalarn bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan 9
tanda terimanya berikut:
atau faksimili atau
surat
elektronik
ke alamat
PIHAK KESATU Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Graha BNPB Lt. 12 Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur Telp. (021) 21281200 Fax. (021) 21281200 Email:
[email protected] PIHAK KEDUA Kepala Pusat Database Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat Telp. (021) 4246321 Fax. (021) 4246703 Email:
[email protected] PIHAK KETIGA Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Jalan Ir. H. Juanda 193 Bandung Telp. (022) 2501554 Fax. (022) 2500163 Email:
[email protected] PIHAK KEEMPAT Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Diponegoro Nomor 57 Bandung. Telp. (022) 7271402 / 7272606 Fax. (022) 7202761 Email:
[email protected] PIHAK KELIMA Direktur Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung II BPPT, Lt. 12 Jalan M.H. Thamrin No.8, Jakarta 10340 Telp. (021) 3169437 Fax. (021) 31924255 Email:
[email protected] 10
sebagai
PIHAK KEENAM
Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Jalan Kalisari Lapan No.8 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Telp. (021) 871 0065 Fax. (021) 872 2733 Email:
[email protected]
13710
Pasal14 ADDENDUM/AMANDEMEN (1)Hal-hal yang belum diatur dan Zatau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sarna ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan tertulis PARA PIHAK dalam bentuk Addendum/ Amandemen; (2)Addendum/ Amandemen sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sarna ini. Pasal15 PENUTUP Perjanjian Kerja Sarna ini dibuat dalam rangkap 6(enam) asli, bermaterai cukup, dan masing-rnasing mempunyai kekuatan hukum yang sarna setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
~
*utopo Purwo Nugroho NIP. 19691007
M.Sc. NIP. 19590425
199501 1 001
198503 1 001
--------------------.---------------------------.--.--------------------'
.. ---------------.-------------------------------------------------------
11
.-------------------------------------------------------------------------,-------------------------------------------------------------------------, ,
,
PIHAK KEEMPAT
PIHAK KETIGA ~
Dr. Ir. Willia NIP. 19580524 198703 1 005 -. -.--.- .. -_
_.-
_
.. _
_
_
_. -. --. -.- _. - -. - - -- --
PIHAK KELIMA
--- -. -- - - - - -.- - - -- -- - - -- - - - -- - -- _. _
_
.. - - _. -- - _. - - ---_ .. - - --
-- -- -- ---:
PIHAK KEENAM
~I
,,-4 ~~.::W:I"":':'_l;:
Ir. Eko Widi Santoso, M.Si. NIP. 19660630 199503 1 001
*~ his Khomarudin
NIP. 19740722 199903 1 006
12
LAMPIRAN Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Nomor Tanggal
PERJANJIAN KERJA SAMA 01/PKS/02/2016 KS.30 1/002/KPD /11/2016 01/SPK/La/2016 424/04/BGV /2016 B-001/PKS/PTRRB/TPSA/BPPT/02/2016 04/02/2016 5 Februari 2016
DAFTAR JENIS DATA YANG TERSEDIA DAR! SETIAP INSTANSI 1. BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG) No
Nama Data
1
Radar Cuaca format CAPPI ketinggian 2 dan atau 5 km 1
2
Prakiraan Curah Huian Bulanan Analisis Curah Hujan dan Sifat Hujan Bulanan Potensi Banjir DKI 1 harlan Potensi Banjir Bulanan Seluruh Indonesia Potensi Hujan (3 Harian) Neraca Air DataAWS Prospek cuaca (3 harian) Prospek cuaca minzguan (7 harian) Hari tanpa hujan (10 harian)
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Data his tori klimatologi angin)
(fokus data
curah
hujan
Format Data atau NetCDF CAPPI Shape me Shape file Shape me Shape me XML File Shape me CSV/ Excel File Teks Teks XML File
harian,
13
CSV File Metadata
dan
Keterangan Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia DKIJakarta Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Data Hujan Harian,Data Angin Harian (Kecepatan angin Maks, Arah angin Arah angin pada saat terbanyak, kecepatan angin maks )
2. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR No
Nama Data
Format Data
Keterangan
1
Data hidrologi telemetri (bulanan, harian, jam dan 5 menit)
CSV
Seluruh Indonesia
2
Data dan informasi serta karakteristik
Excel
Seluruh Indonesia
3
Data Lainnya yang mendukung
Daerah Aliran Sungai (DAS)
Peringatan Dini Banjir
Seluruh Indonesia
3. PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI (PVMBG) No
Nama Data
1
Peta Zona Kerentanan
2 3
Format Data
Gerakan Tanah
Keterangan
Shape File/TAB
Seluruh Indonesia (yang tersedia)
Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah Bulanan
TAB
Seluruh Indonesia (skala Provinsi)
Data Gerakan Tanah
Excel
Seluruh Indonesia instrumentasi
/ lokasi terpasang
4. LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL No 1
Nama Data Data dan informasi penginderaan jauh periodik harian, potensi banjir dari data satelit)
Format Data
Keterangan Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia
2
Citra satelit Landsat-8 mosaic tahunan
3
Data Lainnya yang mendukung Peringatan Dini Banjir Gerakan Tanah seperti OEM dan citra resolusi tinggi
14
dan
Wilayah yang dibu tuhkan
