Tegakkan Konstitusi, Selamatkan Bangsa

Tegakkan Konstitusi, Selamatkan Bangsa Oleh Otto Ismail Senin, 24 Juni 2013 12:01

Assalammualaikum Wr. Wr. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Bapak Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H. dengan jajarannya. Yang saya hormati Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang saya hormati Bapak Dr. Yudhie Haryono. Yang saya hormati dan yang dibanggakan para calon pemimpin bangsa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hadirin yang saya muliakan! Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan saya berada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini dan juga berterima kasih kepada Bapak Rektor atas undangan untuk memberikan Pidato Ilmiah dengan tema “Tegakkan Konstitusi, Selamatkan Bangsa” yang merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan bagi saya.

Universitas yang selalu membawa Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, litbang dan pelayanan masyarakat) dan penguasaan materi pendidikan (cognitive domain, affective domain dan psychomotoric domain) dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa, negarawan-negarawan dan pembaharu-pembaharu demi untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah harapan saya dan harapan rakyat Indonesia dan juga harapan dari mahasiswa dan hadirin sekalian. Demikian juga Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi harapan kita bersama untuk menghasilkan idaman tersebut. Tema yang kita bicarakan saat ini merupakan suatu kegelisahan dari bangsa Indonesia dan kita semua yang hadir disini, ditangkap oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk mencari solusi terhadap kesulitan dan permasalahan atas terjadinya begitu banyak korupsi, kolusi, nepotisme, salah urus, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya di negeri yang kita cintai ini. Oleh karena itu, apa yang kita bahas saat ini, sangat penting yang mudah-mudahan dapat menjadi jawaban untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pada kesempatan ini memfokuskan konstitusi Indonesia agar ditegakkan demi keselamatan bangsa. Sebelum membahasnya, saya ingin mengajak para hadirin yang saya hormati menjelajahi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 dengan semangat Bhinneka Tunggak Ika, kemudian kita membahas penegakan konstitusi demi keselamatan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai cita-cita nasional yang tertulis dalam Pembukaan UUD ’45, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tentu

1 / 10


mencapai cita-cita nasional itu, konstitusi hanya awal, tetapi sangat mendasar, kemudian menjabarkannya dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, dilanjutkan dengan pelaksanaannya dalam dunia nyata. Ada pekerjaan besar dan rumit sebelum menikmati cita-cita nasional tersebut. Hadirin yang saya hormati! NKRI mempunyai 1,9 juta km2 wilayah darat; 5,8 juta km2 wilayah laut; 17.500 lebih pulau-pulau dengan sumber daya alam yang kaya yang dapat memakmurkan 240 juta rakyat Indonesia, kalau dikelola dan diolah dengan baik dan benar. Kekayaan Indonesia sangat beragam baik rakyatnya yang terdiri dari 1.130 lebih suku yang diikuti dengan bahasa dan kearifan lokalnya, maupun dengan flora dan faunannya, termasuk yang langka didunia, seperti Bunga Raflesia, binatang Komodo dan lain-lain. Kekayaan yang lain dari NKRI yang jarang disinggung seperti, letaknya di ekuator suatu kawasan yang tidak pernah mengalami musim dingin dan sepanjang tahun dapat menghasilkan produk-produk pertanian, peternakan didarat dan dilaut. Semua kekayaan Indonesia itu mestinya dapat memakmurkan rakyat Indonesia, namun sangat disayangkan dan memilukan masih puluhan juta rakyat Indonesia yang miskin. Khusus peninjauan terhadap rakyat Indonesia selain kemiskinan materi juga terdapat kemiskinan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini terbukti dari banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang menyiratkan bangsa yang besar nomor 4 di dunia ini dengan sejarah kejayaannya di masa lalu, melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti, pelanggaran lalu lintas, membuang sampah sesukanya, merokok seenaknya, unjuk rasa seenaknya (sampai menduduki lapangan terbang dan tempat-tempat umum yang mengganggu lalu lintas), belum sadar bayar pajak, belum sadar hak dan kewajiban dan sebagainya.

Lebih dari itu para pemimpinya pun melakukan hal yang tidak terpuji juga seperti tersebut diatas menghalalkan semua cara demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Inilah yang menjadi akar pembahasan kita dikaitkan dengan penegakkan konstitusi demi penyelamatan bangsa dalam rangka mencapai cita-cita nasional. Hadirin yang saya hormati! Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didasarkan pada konstitusi, suatu hal yang keharusan, bila tidak maka bangsa yang di zaman modern ini yang dilanda dengan globalisasi, persamaan hak dan kewajiban dan demokrasi di dalam memperoleh dan melakukan kekuasaan negara, maka bila tidak negara itu akan terpuruk dan akibatnya rakyat menderita. Konstitusi bukan hal baru dalam kehidupan manusia, tapi sudah ada sejak sebelum Masehi. Kata konstitusi (Constitution) berasal dari bahasa latin constitutio, artinya prinsip, peraturan dan perintah yang wajib diikuti. Aristoteles (tahun 350 SM) telah menuliskan dalam bukunya Constitution of Athens, Politics and Nicomachean Ethics. Jauh sebelum itu sudah ada konstitusi

2 / 10


dalam bentuk Code Of Justice yang dikeluarkan oleh Raja Sumerian dari Urkagina Lagas di Irak, juga setelahnya The Code Of Ur-Nammu (tahun 250 SM) di Babylonia.

Konstitusi berkembang dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akhirnya di zaman pencerahan disebut Enlightened Constitution yang diperkenalkan oleh Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau dan John Locke. Konstitusi tersebut berkembang menjadi konstitusi demokratik (Democratic Constitution) yang memberikan kemungkinan kepada pemerintahan yang stabil, adaptif, akuntabel, terbuka dan mendukung demokrasi, yaitu kedaulatan ada ditangan rakyat. Konstitusi selain untuk membentuk pemerintah yang konstitusional tersebut diatas, juga berisi hal-hal yang penting: a) wilayah dengan sumber daya alamnya, batas-batasnya; b) rakyat dengan demokrasinya, hak-hak (HAM) dan kewajibannya, budayanya dan sebagainya; c) pemerintahannya yang demokratis, tata negaranya, pemilihan umum dan sebagainya; d) keterlibatan dalam dunia internasional, hubungan internasional, perdagangan internasional, pengangkatan duta besar dan sebagainya. Semuanya saling terkait dan konsisten yang menurut pendekatan sistem harus terpaut rapi membentuk sistem kenegaraan. Negara-negara di dunia menyusun konstitusinya, ada yang rinci dan ada yang pokok-pokok. India umpamanya kosntitusinya panjang terdiri 448 pasal dan telah diamandemen 100 kali. Konstitusi Amerika Serikat terdiri dari 7 pasal dan telah diamandemen 27 kali. Indonesia terdiri dari 37 pasal dan baru diamandemen 1 kali dalam 4 tahun berturut-turut. Hadirin yang saya hormati! NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika diatur dalam konstitusi Indonesia. Saya mengajak para hadirin untuk menyimak konstitusi Indonesia pada bagian tertentu yang dikaitkan dengan penyelamatan bangsa (seharusnya seluruh pasal UUD ’45 yang menjadi wadah konstitusi Indonesia mestinya kita simak), tetapi tidak mungkin semuanya dalam kesempatan ini.

Saya mencoba mengajak para hadirin memikirkan beberapa pasal yang perlu ditegakkan demi untuk ikut menyelamatkan bangsa Indonesia. Saya yakin para hadirin yang diliputi dengan semangat kebangsaan, semangat Bhinneka Tunggal Ika yang bersama-sama saya pada saat ini memikirkan, membicarakan dan mewujudkan apa yang akan saya uraikan berikut ini, demi idaman dan kerinduan kita yaitu pencapaian cita-cita nasional kita. Dalam Pembukaan UUD ’45 yang menjadi dasar konstitusi (ada juga yang mengatakan Pembukaan adalah bagian dari konstitusi) pada Alinea ke-4 tertulis “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang

3 / 10


berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dua kata kunci Kemerdekaan Kebangsaan harus ada dalam Undang-Undang Dasar RI, yaitu UUD ’45. Selanjutnya UUD ’45 sebagai norma dasar akan dijabarkan ke semua Peraturan Perundang-undangan. Maka konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan harus menunjukkan dan menjamin kemerdekaan sejatinya bagi rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegera dan kebangsaan yang beragam itu bersatu berdaulat dan diikat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemerdekaan itu menurut pemikiran saya mengandung arti lebih luas dari kebebasan. Kebebasan itu bagi individu, orang perorangan, tetapi kemerdekaan itu bagi kelompok dan bangsa yang di dalamnya ada kebebasan individu. Oleh karena itu, rakyat Indonesia yang terdiri dari 1.130 lebih suku bangsa harus dijamin kemerdekaannya, sama untuk semuanya. Merdeka untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, beribadah, bersuara dan berserikat. Sedangkan kata kebangsaan menunjukkan NKRI adalah negara kebangsaan yang tidak ada perbedaan diantara suku bangsa, kearifan lokal, agama, asal usul, artinya tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Mayoritas dan minoritas itu hanya menunjukkan jumlah, bukan kualitas atau hak dan kewajiban. Oleh karena itu, Peraturan Perundang-undangan semestinya tidak perlu menunjuk suatu suku atau agama, karena dapat menggunakan istilah nomenklatur atau nama umum (common name), sehingga setiap orang dari suku atau agama manapun yang terkena dengan Perturan Perundang-undangan Indonesia dapat memperoleh haknya atau melakukan kewajibannya. NKRI sebagai negara kebangsaan sedang mengalami ujian, karena keragaman itu masih dalam pengertian pertentangan, pada hal semestinya kekayaan. Hadirin yang saya hormati! UUD ’45 pasal 28 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, demikian juga mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pelaksanaan pasal ini untuk kepentingan mengeluarkan pikiran dalam bentuk lisan dan tulisan sudah berkembang baik dengan hadirnya berbagai mas media, baik cetak maupun elektronik, demikian juga wacana-wacana, temu wicara dan seminar yang mengeluarkan pendapat. Khususnya mas media dengan kegiatan pers dan jurnalisme, dibentuk Dewan Pers Nasional untuk membina pers Indonesia dan mengatasi kalau terjadi permasalahan atau konflik dikalangan pers. Sementara kebebasan berserikat masih jauh dari semestinya. Wujud dari kebebasan berserikat membentuk perkumpulan, persatuan dalam suatu organisasi, baik organisasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial (yayasan), organisasi profesi, organisasi kesukuan dan lain sebagainya, semuanya membentuk masyarakat sipil. Organisasi-organisasi tersebut sangat penting bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kebebasan berserikat ini tidak kalah pentingnya dengan kebebasan bersuara atau memberikan pendapat.

4 / 10


Hadirin yang saya hormati! Saya mau mengajak para hadirin menyimak tentang pentingnya masyarakat sipil dan unsur-unsur yang ada di dalamnya, terutama Ormas. Negara adalah lembaga kekuasaan yang didelegasikan kepada Pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dari awal sejarah terbentuknya negara, kekuasaan itu sering disalahgunakan, cenderung otoriter dan melanggar HAM. Maka masyarakat bergerak membentuk masyarakat sipil (Civil Society) untuk mengimbangi kekuasaan Pemerintah agar tidak sewenang-wenang, melainkan menggunakan hukum. Masyarakat sipil terbentuk terutama dari kehadiran organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Ormas menjadi kelompok penekan (pressure group) terhadap penyalahgunaan kekuasaan, suatu kontrol sosial. Namun bila masyarakat sipil terlalu kuat, seperti pada saat reformasi ini, maka terjadi anarkisme, masyarakat seenaknya bertindak di tempat-tempat umum. Unjuk rasa seenaknya, menduduki jalan, lapangan terbang, bahkan merusak harta benda dan sepertinya Pemerintah membiarkan. Rakyat, bangsa dan negara yang salah urus (pemimpin yang korup, hanya memikirkan diri sendiri dan kelompok), karena sering mengalami kesulitan perekonomian dan sering berakibat kepada pengangguran, akhirnya kepada kemiskinan. Apalagi bagi rakyat dan bangsa yang tidak mampu bersaing, walaupun sumber daya alamnya cukup kaya, seperti Indonesia, juga mengalami kemiskinan. Masyarakat yang tidak mampu bersaing, karena tidak mempunyai kompetensi yang memadai. Bahkan walaupun kompetensi cukup, kalau masyarakat tidak mempunyai konsep dan jaringan kehidupan tetap saja akan ketinggalan, maka kompetensi (keahlian, kepandaian, keterampilan, pengetahuan) dengan konsep dan jaringan kehidupan harus terbentuk pada masyarakat, sehingga bangsa dan negara akan maju. Manusia unggul akan hadir, kalau menguasai ke-3 faktor tersebut (menurut Rosabeth Moss Kanter, 1995, pemain kunci dalam ekonomi global adalah masyarakat yang memiliki 3 C, yaitu 1) Concept; 2) Competence dan 3) Connection/networking. Kemudian pasar bebas yang sedang mengglobalisasi ternyata saat ini sedang mengalami cobaan, terutama di Eropa. Pasar bebas memberi peluang besar kepada orang dan perusahaan yang memiliki modal atau kaya dan yang miskin tetap saja berjalan ditempat. Lagi-lagi masyarakat sipil memberikan andilnya menggerakkan pasar berpihak kepada buruh, petani dan masyarakat lainnya dengan melakukan penekanan. Fungsi Ormas meningkat, tadinya mendukung masyarakat sipil mengimbangi peran kekuasaan Negara (Pemerintah), kemudian pasar. Agar masyarakat sipil cerdas dan terampil melakukan fungsinya, maka ke-3 faktor (kompetensi, konsep dan jaringan) harus ditingkatkan, membentuk manusia unggul. Bagi bangsa Indonesia yang religious, perlu ditambah dengan factor ke-4, yaitu beriman, sehingga bangsa Indonesia tidak hanya unggul tetapi menjadi berkat bagi bangsa lain, rela membantu bangsa lain. Pemerintah wajib membina dan membimbing masyarakatnya membentuk ketiga hal tersebut,

5 / 10


namun karena keterbatasan berbagai hal terutama jumlah pegawai (di Indonesia PNS) tetap saja tidak mungkin mengangkat masyarakat ke level yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembinaan dan pembimbingan yang dimaksud, yaitu masyarakat membentuk Ormas yang ditopang oleh pemerintah. Saat ini Ormas tugasnya pertama-tama membina dan membimbing anggotanya dan masyarakat sekelilingnya. Yang kedua, menyampaikan aspirasi dan kepentingan anggotannya dan masyarakat sekelilingnya kepada pemerintah atau pihak lainnya yang terkait. Selanjutnya Pemerintah membina dan membimbing Ormas, maka terdapat serangkaian pembinaan dan pembimbingan yang bertingkat, yaitu Pemerintah terhadap Ormas dan Ormas terhadap anggotannya dan masyarakat sekelilingnya (hal ini sebaiknya tersirat dalam konstitusi Indonesia). Ormas akhirnya memperoleh tugasnya yang mulia, yaitu membina dan membimbing anggota dan masyarakat sekelilingnya, suatu peningkatan dari tugasnya dimasyarakat sipil yang tadinya ikut mengimbangi kekuasaan Pemerintah, juga mengimbangi pasar. Walaupun Pemerintah membina dan membimbing Ormas, maka Ormas tidak harus tunduk dan mengikuti apa saja kehendak Pemerintah. Ormas harus tetap jadi penyeimbang kepada kekuasaan Pemerintah dan pasar. Oleh karena itu, Ormas yang menjadi organisasi sayap parpol tidak layak mendapat dukungan Pemerintah, karena kalau parpol yang bersangkutan jadi pemenang Pemilu (jadi penguasa), tentu saja fungsi Ormas tersebut tidak akan dapat melakukan kontrol sosial kepada parpol yang sedang berkuasa yang induk Ormas tersebut. Ormas muncul dengan istilah Non Governmental Organization (NGO) di PBB pada tahun 1945. Tetapi di Indonesia sudah muncul Ormas yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, yaitu Muhammadyah pada tahun 1912 dan NU pada tahun 1926. Sayangnya pemunculan kedua Ormas ini yang berbasiskan agama Islam tidak diikuti oleh masyarakat lainnya. Sehingga peranan Ormas di Indonesia masih kurang dirasakan, pada hal sangat diperlukan. Di Amerika Serikat terdapat sekitar 1,5 juta Ormas, di Rusia sekitar 277 ribu Ormas dan di India sekitar 3,3 juta Ormas, artinya sekitar 1 Ormas untuk 400 orang India. Di Indonesia hanya 65.577 Ormas untuk 240 juta masyarakat Indonesia, artinya 1 Ormas untuk 3,8 juta lebih orang Indonesia. Fungsi Ormas itu sangat penting seperti diuraikan diatas, dapat diarahkan kepada kepentingan, seperti tertib membayar pajak, tertib lalu lintas, tertib hukum, tertib antri, tertib buang sampah, tertib unjuk rasa, tidak merokok sembarangan, anti kekerasan, membentuk kerukunan, kedamaian dan sebagainya dari semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu juga Ormas dapat membina dan membimbing anggota dan masyarakat sekelilingnya tentang pertanian, peternakan, bisnis, keterampilan bekerja, wirausaha dan sebagainya. Skandinavia yang masyarakatnya rukun, damai dan berpenghasilan tinggi, konon setiap warga masyarakat memasuki 5-6 Ormas dan jelas sekali memberi andil dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentu tidak dapat dipungkiri, bahwa wajib militer di negara-negara

6 / 10


maju ikut mendorong kemajuan bangsa dari sudut disiplin dan komitmen bekerja dan terlebih lagi cinta tanah air, sehingga sungguh-sungguh memajukan dan membela negaranya. Ormas sebagai organisasi nirlaba membutuhkan dukungan, baik berupa dana, peralatan perkantoran, maupun berupa pelatihan dan pembinaan pengurusnya berupa keterampilan manajemen, organisasi, adminstrasi dan sebagainya. Bagi negara maju yang kemampuan rakyatnya cukup tinggi dapat mendukung Ormasnya berupa iuran bulanan, hibah dan sebagainya. Tapi bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia akan sulit Ormas berkembang tanpa dukungan pemerintah. Semestinya Indonesia sangat membutuhkan Ormas untuk membina dan membimbing anggota dan masyarakat sekelilingnya agar tragedi bangsa Indonesia teratasi, setidaknya berkurang. Tragedi tersebut sudah diuraikan diatas, yaitu berupa pelanggaran lalu lintas, lampu merah diterobos oleh masyarakat; jalur khusus bus (busway) dilalui mobil dan motor masyarakat, pada hal dilarang; masyarakat unjuk rasa yang merusak harta benda, bahkan menduduki lapangan terbang; masyarakat melakukan sweeping yang mestinya dilakukan oleh polisi dan juga yang mengerikan penjualan dan pemakaian narkoba merajalela.

Tentu terbentuknya masyarakat yang rukun, damai, anti narkoba dan anti kekerasan tidak cukup melalui pembinaan dan pembimbingan Ormas, tetapi juga dimulai dari anak-anak di rumah dan sekolah, juga penegakan hukum yang menjamin yang bersalah mendapat hukuman yang setimpal. Namun Ormas dapat melakukan peran yang lebih sentral untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dan ini juga merupakan penyelamatan bangsa. Pembinaan dan pembimbingan anggota dan masyarakat sekelilingnya oleh Ormas dapat pula mengejar ketertinggalan di sektor Ekonomi. Menurut Ir. Ciputra dalam bukunya Quantum Leap, jangan harap negara akan meningkat perekonomiannya dengan signifikan, bila wirausahawan (entrepreneur) kurang dari 2% dari jumlah bangsanya. Di Indonesia hanya terdapat, menurut buku tersebut, 0,18%, suatu jumlah yang rendah. Dan menurut DR. Jeffry Winters dalam salah satu seminar di Hotel Mulia, jangan harap suatu bangsa akan keluar dari kemiskinan, kalau tingkat perekonomian tidak pernah mencapai 10%. Maka dalam hal ini, fungsi Ormas di Indonesia dapat diarahkan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu membentuk wirausahawan secara gerakan nasional bersama-sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, perusahaan-perusahaan, serikat buruh dan sebagainya. Ir. Ciputra khusus mendirikan University of Entrepreneurship Center dan kiranya dapat diajak menjadi motor Gerakan Ekonomi Masyarakat tersebut, yaitu UMKM dan Koperasi. Lebih luas lagi, Ormas dapat diarahkan untuk membangun bangsa dan karakter bangsa (National Building & Character Building). Tragedi saat ini yang masyarakatnya banyak kendala, pemimpin-pemimpinnya pun banyak masalah, seperti korupsi, melawan hukum, pemakai narkoba, melalaikan tugas dan tidak rela kalah dalam pilkada.

7 / 10


Kita hanya memperhatikan pemimpin yang bermasalah, kurang memperhatikan siapa sebelumnya pemimpin itu, yaitu masyarakat dengan masalah juga. Kelihatannya dari masyarakat yang demikian, siapa pun yang muncul menjadi pemimpin, akan mempunyai masalah. Bukankah sudah waktunya perhatian lebih besar kepada kondisi masyarakat ini? Dengan demikian fungsi Ormas makin penting perannya untuk melakukan National Building dan Character Building. Maka bagi Indonesia Ormas mutlak diperlukan sebagai suatu agenda penyelamatan bangsa. Hadirin yang saya hormati! Mari kita simak peranan dan fungsi masyarakat sipil dalam Negara. Termologi civil society atau masyarakat sipil berasal dari bahasa Latin, Societas Civilis. Maknanya mirip dengan istilah dalam bahasa Yunani kuno, yaitu politike koinona. Pada awalnya bangsa Romawi dan Yunani mengenal political society, dimana setiap warga berpartisipasi aktif dalam proses institusi dan kebijakan.

Dalam konteks ini, hukum dilihat sebagai ekspresi dan kebaikan publik yang oleh kalangan Aristotelian menyebutnya sebagai Good-life, dimana supremasi hukum dijunjung tinggi, suatu perkembangan dari peradaban,civilis. Maka jadilah terbentuk istilah civil society yang walaupun mulai mengemuka di decade 1970-an. Istilah Masyarakat Sipil, Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP), Non Governmental Organization (NGO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi nirlaba muncul dan penggunaannya saling tertukar. Masyarakat sipil menjadi kumpulan dari semua itu, yaitu suatu kekuatan untuk mengimbangi kekuatan negara, kemudian pasar seperti diuraikan diatas. Fungsinya meningkat ke pembinaan dan pembimbingan anggota dan masyarakat sekelilingnya (tentu tidak melupakan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya), kemudian dapat digunakan untuk pembentukan Nation Building & Character Building dan menggerakkan Ekonomi Masyarakat. Tulang punggung masyarakat sipil terutama Ormas, kemudian LSM. Ormas mempunyai anggota, LSM tidak mempunyai anggota, walau mungkin saja memperjuangkan kepentingan yang sama, umpama melawan korupsi. Serikat buruh himpunan Tani juga dikategorikan sebagai Ormas dan bagian dari masyarakat sipil. Demikian juga yayasan, yang secara khusus untuk kegiatan sosial juga masuk ke dalam masyarakat sipil. Yayasan sudah memiliki kategori tersendiri, walaupun masuk dalam masyarakat sipil, tetapi tidak masuk Ormas. Hadirin yang saya hormati! UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas sebagai penjabaran UUD ’45 pasal 28, sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemasyarakatan, apalagi sangat tidak sesuai dengan fungsi Ormas tersebut diatas. Maka disusun RUU Ormas dan rencananya ketok palu pada Rapat Paripurna tanggal 12 April 2013, tetapi ditunda. Banyak kalangan menganggap RUU

8 / 10


Ormas tersebut tidak menampung aspirasi masyarakat, apalagi dengan dimasukkannya Yayasan ke dalamnya. Pada hal Yayasan sebagai lembaga sosial, tidak termasuk Ormas, tetapi termasuk masyarakat sipil tidak mengutamakan program ke luar, seperti memperjuangkan aspirasi, melainkan ke dalam, membina dan membimbing masyarakat dari sudut kegiatan sosial (pendidikan, kesehatan dan sebagainya), sudah mempunyai UU tersendiri, yaitu UU No. 28 Tahun 2004, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam RUU Ormas tersebut. RUU Ormas juga harus member kemudahan membentuk Ormas, agar jumlah Ormas Indonesia yang 65.577 itu melebihi Ormas di Rusia (277 ribu) karena penduduk Indonesia lebih banyak, dengan kualitas profesional, karena dibina dan dibimbing Pemerintah. Seburuk apapun Ormas, mestinya dapat dibina dan dibimbing oleh Pemerintah menjadi profesional dan mampu melakukan fungsinya. Pemerintah wajib mendukung Ormas dengan dana hibah dan kerjasama, karena pada gilirannya untuk masyarakat. Ormas dapat dibentuk oleh perorangan atau lembaga, seperti parpol. Ormas yang dibentuk perorangan inilah yang menjadi fokus pembinaan Pemerintah, karena Ormas yang dibentuk lembaga, sudah mempunyai pembinanya, yaitu lembaga pendirinya. Bila ada kesalahan atau konflik antar Ormas, maka yang menyelesaikan sebaiknya Dewan Ormas, yang dibentuk oleh Pemerintah yang anggotannya dari Ormas. Dewan Ormas ibarat Dewan Pers Nasional fungsinya. Kebebasan bersuara menghadirkan banyak media dan kalau ada masalah diselesaikan oleh Dewan Pers. Kebebasan berserikat menghadirkan banyak Ormas dan kalau ada masalah diselesaikan oleh Dewan Ormas. Dewan Ormas akan menyusun prosedur kerjanya dalam menyelesaikan masalah dan konflik Ormas, demikian juga pedoman pemberian sanksi yang disepakati bersama. Ormas maju, masyarakat sipil berdaya, bangsa maju dan kuat, pemimpinnya negarawan yang handal, pada gilirannya NKRI menjadi adidaya, penyelamatan bangsa terjadi. Hadirin yang saya hormati! Ada bagian yang penting juga dari bagian konstitusi kita yang harus kita simak. Republik Indonesia adalah negara kesatuan, artinya kekuasaan itu terpusat, kemudian Pusat mendelegasikan sebagian dari kekuasaan tersebut ke Provinsi, kemudian mengalir ke Kabupaten dan Kota. Berbeda dengan negara federal, dimana kekuasaan itu berada di Negara bagian, kemudian sebagian dari kekuasaan tersebut diberikan ke Pusat Pemerintahan (Federal). Oleh karena itu, Pemilihan Umum pun disesuaikan dengan proses penempatan kekuasaan tersebut.

Dalam negara federal seperti Amerika Serikat, Presiden tidak langsung dipilih oleh rakyat, tetapi oleh perwakilan negara bagian yang disebut Electoral College dan perwakilan tersebut dipilih langsung oleh rakyat negara bagian. Di negara kesatuan seperti Indonesia, dimana kekuasaan itu terpusat, Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ternyata pemerintahan daerah yang kekuasaannya semestinya diperoleh (didelegasikan) dari Pusat juga dipilih oleh rakyat

9 / 10


langsung. Sebenarnya dari sudut demokrasi, bahwa kekuasaan/kedaulatan ditangan rakyat, maka baik Pusat maupun Provinsi dan Kota, seakan-akan mempunyai kekuasaan yang sendiri-sendiri, tidak menggikuti kaidah negara kesatuan, bahwa Pusat mendelegasikan sebagian kekuasaannya ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah semestinya perlu disesuaikan dengan kaidah tersebut diatas. Yang terjadi saat ini menyerap biaya yang cukup mahal, apalagi dengan jumlah parpol yang begitu banyak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mengajukan satu pemikiran, bahwa sebaiknya Gubernur, Bupati dan Walikota tidak langsung dipilih oleh rakyat, tetapi dipilih oleh perwakilan rakyat di Pusat, yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang akan dipilih tentu sebaiknya diajukan oleh parpol, kemudian dipilih oleh anggota DPD dari masing-masing Provinsi. Untuk hal tersebut perlu dikaji ulang jumlah anggota DPD dari setiap Provinsi. Hadirin yang saya hormati! Telah disimak penegakkan konstitusi demi untuk menyelamatkan bangsa dari dua sudut, yaitu: 1) masyarakat dan bangsa Indonesia; 2) pemimpin bangsa Indonesia; 3) negara kesatuan vs negara federal. Dan selain itu semua pemimpin yang korupsi, penyalahgunaan wewenang dan yang tidak memperhatikan rakyat ditindak tegas dan tidak dipakai lagi dalam jabatan-jabatan publik. Pemikiran-pemikiran yang saya uraikan diatas, diharapkan bisa dijadikan bahan pembahasan selanjutnya. Harapan saya Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi Perguruan Tinggi terkemuka dalam kepedulian terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dari Perguruan Tinggi ini akan muncul calon pemimpin-pemimpin bangsa, negarawan-negarawan dan politisi yang menggutamakan rakyat, bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatian. Assalammualaikum Wr. Wr. Purwokerto, 27 Mei 2013

Ir. Drs. Bonar Simangunsong, SE, MSc Laksma TNI (Pur) Tenaga Ahli SDM Bahari & Iptek Kelautan Dewan Kelautan Indonesia

10 / 10

Tegakkan Konstitusi, Selamatkan Bangsa

Recommend Documents