Tata cara pendirian dan pengelolaan Koperasi

Deputi Bidang Kelembagaan Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi

Tata cara pendirian dan pengelolaan Koperasi Disampaikan pada Focus Group Discussion Bogor, 28 Januari 2016

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN KOPERASI 1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 2. PP 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

3. Perpres 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan UKM

4. Permen Koperasi dan UKM No. 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi; 5. Permen Koperasi dan UKM No. 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam 2 Oleh Koperasi;

2

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian)

3

3

LATAR BELAKANG • Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendirian koperasi

• Memberikan pemahaman nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi;

4

II. LANGKAH-LANGKAH PENDIRIAN KOPERASI 1.

RAPAT PERSIAPAN, hal pokok yang harus diputuskan dalam rapat persiapan :

a. ketentuan mengenai nama koperasi : 1)

nama koperasi harus jelas lengkap dan mudah dibaca ;

2)

nama koperasi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan dan perundang-undangan yang berlaku;

3)

nama yang sama dengan nama suatu organisasi massa, organisasi politik, agama atau ras atau suku;

4)

Tiga Suku Kata

b. Jenis Usaha Koperasi ada 5 (Koperasi Konsumen, Produsen, Jasa, Pemasaran dan Simpan Pinjam)

c. Putuskan berapa besaran Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal Koperasi. d. Pemilihan Pengawas dan Pengurus untuk pertama kalinya (untuk pengawas dan pengurus jumlahnya harus ganjil).

e. Jangka Waktu berdirinya Koperasi (terbatas/tidak terbatas). f. Masa jabatan Pengawas dan Pengurus Koperasi. 5

2. MENCARI NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

 Menyerahkan hasil rapat persiapan oleh koperasi kepada Notaris.  Notaris membuat Draft Anggaran Dasar berdasarkan rapat persiapan 3. RAPAT PEMBENTUKAN

•

Rapat Pembentukan Koperasi harus dihadiri oleh para anggota pendiri koperasi (min 20) orang dan boleh mengundang Pemerintah Pusat atau Daerah yang membidangi Perkoperasian.

•

Pejabat Pemerintah mendengarkan Draft Anggaran Dasar yang dibacakan pihak koperasi pendiri atau Notaris

4. PEMBUATAN AKTA KOPERASI oleh Notaris (Kepmen 98 tahun 2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi) dan pejabat menyaksikan penandatangan akta dokumen pendirian.

6

III. PERSYARATAN PENDIRIAN KOPERASI

a. Dua rangkap akta pendirian Koperasi dari notaris.

b. Foto Copy Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi. c. Foto Copy Daftar hadir rapat pembentukan koperasi

d. Foto Copy Surat Bukti setor di bank atas nama salah satu pengurus.

e. Daftar susunan pengurus dan pengawas. f. Rencana Kerja Koperasi untuk tiga tahun kedepan dan Neraca koperasi.

g. Foto Copy KTP Pendiri. h. Surat Permohonan ijin usaha simpan pinjam koperasi. i.

Daftar riwayat hidup pengurus, pengawas dan pengelola Usaha simpan pinjam koperasi.

j. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara

pengurus, pengawas dan pengelola usaha simpan pinjam koperasi.

k. Daftar Sarana Kerja.

7

l.

Buku Daftar anggota, Pengurus dan pengawas Koperasi

m. Surat Keterangan Pengangkatan pengelola usaha simpan pinjam dari salah satu pengurus.

n. Surat Penyataan Kesediaan diri menjadi pengelola usaha simpan pinjam koperasi.

o. Untuk Manager/pengelola simpan pinjam harus mempunyai

sertifikat/surat keterangan pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan simpan pinjam atau magang di lembaga keuangan.

p. Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara pengurus dan pengelola usaha simpan pinjam.

q. Surat Pernyataan dari pengurus koperasi tentang kesediaan diri untuk dinilai kesehatan koperasinya oleh pejabat berwenang.

r. Formulir menjadi anggota koperasi, berhenti menjadi anggota dan formulir pinjaman.

s. Struktur Organisasi Koperasi. t. Surat Perjanjian Status kantor koperasi.

u. Surat Pernyataan jika alamat koperasi pindah akan melapor ke pejabat yang berwenang.

8

5. Pejabat berwenang menerima dan meneliti akta koperasi dan kelengkapan persyaratannya. 6. Jika berkas diterima lengkap akan segera DIPROSES SELAMBAT-LAMBATNYA 3 BULAN sejak penerimaan berkas tersebut 7. JIKA DITOLAK dikarenakan berkas belum lengkap atau adanya perbaikan akta. Terhadap penolakan tersebut para pendiri dapat mengajukan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu 1 bulan

9

IV. PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

a. Surat Permohonoan izin usaha simpan pinjam. b. Foto copy akta pendirian/PAD koperasi beserta surat keputusannya. c. Daftar Riwayat hidup Pengrus, Pengawas, dan Pengelola/Manajer Simpan Pinjam koperasi.

d. Foto copy KTP Pengurus, Pengawas dan Pengelola/Manajer koperasi. e. Pengurus, Pengawas dan Pengelola/Manajer yang sudah mengikuti pelatihan/pendidikan uji kompetensi.

f.

Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pinjaman dan simpanan.

g. Mempersiapkan form-form pelayanan kepada anggota. h. Membuka rekening atas nama koperasi.

i.

Menyiapkan buku administrasi koperasi.

j.

Mengurus NPWP atas nama koperasi dengan nomor KLU 64140.

k. Analisa Produk Simpanan dan pinjaman : - Bunga pinjaman perbulan ......%

- pinjaman angsura

- Bunga simpanan berjangka ......%

......% - Spread interst

.....%

10

V. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi, dilengkapi dengan:

a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; dan

b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota.

 Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan pailit. (Pasal 14 Permen 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi)

11

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.

 Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

 Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang

 Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris. (Pasal 15 Permen 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi)


12

 Permohonan pengesahan PAD koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan:

• 2 (dua) rangkap Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup; • Berita Acara Rapat, atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan diketahui Notaris;

• notulen rapat perubahan anggaran dasar; • akta perubahan anggaran dasar yang dibuatsecara otentik oleh Notaris; • foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh Notaris;

• daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi; dan • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk kelompok lapangan usaha (KLU).

 Perubahan bidang usaha koperasi termasuk perubahan pola pelayanan dari konvensional menjadi pola pelayanan berdasarkan prinsip–prinsip ekonomi syari’ah.

 Koperasi hanya dapat menerapkan 1 (satu) jenis pola pelayanan yaitu konvensional atau pola pelayanan berdasarkan prinsip–prinsip ekonomi syari’ah. (Pasal 16 Permen 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi)

13

VI. PEMAHAMAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM DAN ADMINISTRASI BADAN HUKUM KOPERASI BAGI PENGURUS

Arti Badan Hukum Badan Hukum adalah status legal yang diberikan oleh negara berdasarkan Undang-Undang kepada rakyatnya yang bersekutu membentuk lembaga.


15 15

JENIS BADAN HUKUM 1. PUBLIK a. Hukum Tata Negara (Lembaga Negara, Hak Konstitusional, Otda); b. Hukum Acara (Kadaluarsa, Pembuktian, Aspek); c. Hukum Tata Usaha Negara (Birokrasi, Anggaran Negara, Perizinan); d. Hukum Pidana (sanksi, Kejahatan, Pelanggaran); e. Hukum Internasional (Laut, Udara, Angkasa, Diplomatik, Perang); f. Lain-lainv(Pers, Perburuhan).

2. PRIVAT 1. Hukum Orang Keluarga (perkawinan, perceraian); 2. 3. 4. 5. 6.

Hukum Perikatan (Karena Perjanjian, Karena UU); Hukum Waris (Waris Barat, Islam) ; Hukum Dagang (Koperasi, PT, Yayasan, kepailitan); Hukum Benda (jenis benda, hak kebendaan); Lain-lain (perburuhan, perdata internasional).

16

Hal – hal mendasar yang harus Dipahami oleh Koperasi

17

17

Prinsip Badan Hukum Privat

1

Koperasi adalah Badan Hukum Privat

1. Punya tujuan 2. Punya anggota yang sadar sebagai pemilik 3. Punya kekayaan 4. Punya alat kelengkapan organisasi 5. Punya sistem pengawasan intern 6. Punya usaha yang utama / berkesinambungan 7. Punya cara membagi keuntungan

18

18

2

Badan Hukum VS Paguyuban

Prinsip Badan Hukum : a. Didirikan oleh orang dewasa b. Ada instansi yang mengesahkan c. Diumumkan dalam berita Negara d. Diumumkan dalam tambahan berita negara e. Tidak dapat bubar begitu saja

Paguyuban tidak mengenal itu a. Tidak wajib buat laporan keuangan b. Tidak wajib audit c. Tidak wajib pajak d. Tidak wajib rapat anggota

19

19

3

Good System dan Good Person

Good System : a. Aturan mainnya jelas b. Tidak ada jabatan bertentangan yang dirangkap c. Tidak ada pemangku jabatan yang punya konflik kepentinga d. Transparansi, akuntable

Good Person : a. Dijabat oleh orang–orang yang kompeten sesuai bidang tugasnya b. Selalu ada capacity building c. Mutasi yang terencana 20

4

Check & Balance

Prinsipnya : a. Kewenangan diikuti tanggung jawab b. Kewenangan itu dikontrol c. Kesalahan diikuti dengan sanksi d. Laporan menjadi suatu hal yang wajib e. Tidak ada pengambilan keputusan tanpa keputusan tim 21

1. Perputaran Uang sektor riil

5

Perbedaan Sektor Riil dan Sektor Moneter

2. Perputaran Uang sektor moneter Uang

Pinjaman

Uang

Angsuran

Uang

Tabungan

Uang

Pengambilan

3. Tidak dapat dicampur

22

6

Perbedaan Badan Hukum & Ijin Usaha

- Badan Hukum adalah : Legalitas Lembaga

- Ijin Usaha : Legalitas Usaha

23

7

Terdiri dari : a. Simpanan pokok -> rep pengguna jasa b. Simpanan wajib -> rep pemilik c. Cadangan d. Hibah

Prinsip Ekuitas

Prinsipnya a. Melekat pada lembaga sejak berdiri sampai bubar b. Tidak boleh diambil tapi dapat dialihkan c. Ada instrumen penghimpunan yang dinamis d. Mempunyai nilai tunai 24

8

Tidak Sadar Musuh Koperasi Sudah Berubah

a. Musuh Koperasi b. Musuh Koperasi c. Musuh Koperasi d. Musuh Koperasi  Kuat  Besar  Modern  Asing  Hight tech

tahun tahun tahun tahun

1940-an 1950-an 1960-an 2000-an

25

Undang – Undang Lain yang Perlu Diperhatikan oleh pengelola Koperasi 25/1992 Perkoperasian

32/2004 Pemda

10/1998 Perbankan

21/2008 Perbankan Syariah

40/2007 PT

21/2011 OJK

08/2010

PPTPPU (Pencucian Uang)

1/2013 LKM

6/2014 Desa

23/2014 Pemda

3/2014 7/2014 Perindustrian Perdagangan

26

PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM UU 25/1992 PP 4/1994

Diterima • Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian terhadap materi Anggaran Dasar yang diajukan.

PERMEN 10/2015

Keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 bulan

• Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut.

Sekelompok orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.

Ditolak

PRA KOPERASI

Kop. Primer

Rapat Persiapan Rapat Pembentukan (dihadiri Pejabat)

Membahas Anggaran Dasar Koperasi : Anggaran Dasar memuat antara lain : • Nama & tempat kedudukan. • Maksud & tujuan • Bidang usaha. • Keanggotaan. • Rapat Anggota. • Pengurus, Pengawas. • Sisa Hasil Usaha.

-

- Dihadiri sekurang

kurangnya 3 (tiga) koperasi melalui wakil-wakilnya.

Pembuatan Akta oleh Notaris.

Terhadap penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 bulan.

Sekurang kurangnya di hadiri 20 orang pendiri. Kop. Sekunder

Pengesahan selambatlambatnya 3 bulan sejak berkas diterima lengkap

Mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Pejabat berwenang.

disetujui

ditolak

Keputusan akhir

27

BAGAN PROSES PEMBUKAAN KANTOR CABANG USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI Koperasi dengan keanggotaan di wilayah Kab A

Ada keterkaitan masyarakat di luar wilayah Kabupten A untuk bergabung menjadi anggota

Usaha Simpan Pinjam Koperasi berkembang Usaha Simpan Pinjam Telah berjln min 2 th dan telah dinilai kesehatan

Mengajukan permohonan rekomendasi/persetujuan dari Dinas Koperasi dimana Kantor Cabang akan di buka

Koperasi melakukan PAD wilayah keanggotaan melalui Rapat Anggota

Melaporkan PAD kepada Pejabat berwenang dan diumumkan dalam media massa

Sesuai PP No. 4 Tahun 1994 dan Permen No. 10 Tahun 2015 Anggota diluar Kabupaten A bertambah menjadi 20 orang/lebih dan ada kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan

Mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang kepada Pejabat berwenang

Sesuai Permen 15 Tahun 2015

Membuka Kantor Cabang setelah ijin keluar

28

Kesepakatan Bersama antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi di Sektor Kelautan dan Perikanan.


29

 Pada hari Selasa tanggal 3 November 2015, bertempat di Jakarta telah dilaksanakan Kesepakatan Bersama antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi di Sektor Kelautan dan Perikanan.

 Kesepakatan Bersama ini bernomor Nomor : 068/MEN-KP/KB/XI/2015 Nomor : 10/KB/M.KUKM/XI/2015  Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

30

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah: 1. Sebagai landasan bagi Kedua Belah Pihak untuk melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini. 2. Tujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan Kedua Belah Pihak dalam rangka memberdayakan Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi di sektor Kelautan dan Perikanan. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: 1. Pembinaan dan penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Masyarakat di sektor Kelautan dan Perikanan melalui : a. peningkatan status kelembagaan; b. fasilitasi pembentukan koperasi; c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang Perkopersian. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha koperasi di sektor Kelautan dan Perikanan melalui : a. peningkatan akses sumber pembiayaan dan pemasaran; b. fasilitasi pengembangan usaha dibidang Kelautan dan Perikanan. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

31

(1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi oleh Kedua Belah Pihak. (2) Untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi, Kedua Belah Pihak akan menunjuk wakilnya setingkat Eselon 1 sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya. (3) Guna menindaklanjuti pelaksanaan kesepakatan bersama ini Kedua Belah Pihak menunjuk pejabat penghubung, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal dan dari Kementerian Koperasi dan UKM adalah Asisten Deputi Penyuluhan, Deputi Bidang Kelembagaan. (4) Kedua Belah Pihak akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kebutuhan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.


32

Kedua Belah Pihak bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.


33

Penutup Koperasi Harus Melakukan Transformasi dari : -Mind set Paguyuban -> Badan Hukum -Managemen Tradisional -> Modern -Kegiatan Serba Usaha -> Focus - Pengelolaan Sambilan -> Full Time - Semaunya -> Comply Regulasi


34

TERIMA KASIH

Tata cara pendirian dan pengelolaan Koperasi

Recommend Documents