TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK Form Permintaan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pemohon Informasi Publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat dapat menyampaikan permohonan melalui Email Bagian Program BPKAD Kabupaten Lombok Barat :
[email protected] atau online melalui website resmi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat : bpkad.lombokbarat.go.id Alur Permintaan Informasi Publik Pemohon Informasi Publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat dapat melihat bagan alur Permintaan Informasi Publik pada
Langkah 1 : Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat, email atau telepon. Langkah 2 : Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subyek/ jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan. Langkah 3 : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) pada badang publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah 2. Langkah 4 : PPID harus memberikan tanda bukti penerimaan kepada Pemoho Informasi, bahwa yang bersangkutan telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan. Langkah 5 : PPID wajib memberitahukan pemberitahuan secara tertulis terhadap setiap pemohon informasi, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi.
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN Mekanisme Pengajuan Keberatan
Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut: penolakan atas permohonan informasi publik; tidak disediakannya informasi berkala; tidak ditanggapinya permohonan informasi publik; permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; tidak dipenuhinya permohonan informasi publik; pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut: a) Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID
b)Formulir tanda terima permohonan informasi (dalam hal tidak ditanggapinya permohonan informasi)
Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
ALUR PERMOHONAN KEBERATAN Pemohon Keberatan atas penyediaan informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan keberatan permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sebagai pengingat, berikut ini gambar alur tata cara pengajuan keberatan permohonan informasi publik :
Sesuai UU KIP dan Perki 1/2011, keberatan dapat diajukan setelah:
10 ( Sepuluh ) hari kerja sejak permintaan informasi diterima badan publik, tetapi Pemohon belum mendapatkan tanggapan
Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pemohon mendapatkan tanggapan atas permintaan informasi , tetapi Pemohon berkeberatan atas tanggapan tersebut.
PPID BPKAD Lombok Barat berusaha memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan Pemohon diterima badan publik. Jika Pemohon tetap berkeberatan atas tanggapan atasan PPID BPKAD Lombok Barat maka Upaya yang dapat dilakukan Pemohon adalah : Mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi akan memakan waktu maksimal 100 hari. Jika merasa tidak puas atas putusan KI, salah satu atau kedua belah pihak masih bisa mengajukan keberatan ke PTUN/ Pengadilan Negeri yang berwenang. Kalau masih merasa tidak puas juga, para pihak bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
UPAYA PENYELESAIAN KETIDAKPUASAN JAWABAN KEBERATAN TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan sengketa informasi antara pemohon informasi dengan badan publik. Tata Cara Pengajuan sengketa infomasi ke Komisi Informasi melalui :
Surat atau formulir yang dikirim secara langsung, melalui pos, kurir, fax, atau email;
Mengisi formulir pengaduan online di internet.
Ketika mengajukan sengketa informasi, melampirkan:
Salinan permintaan informasi (beserta tanda terimanya);
Salinan jawaban tertulis badan publik atas permintaan informasi (jika ada);
Salinan surat keberatan kepada atasan PPID (beserta tanda terimanya);
Salinan jawaban atas keberatan (jika ada);
Sukti identitas (KTP) jika secara pribadi atau anggaran dasar jika Pemohon adalah organisasi).
Sengketa informasi ke Komisi Informasi tidak dipungut biaya atau gratis.
