TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Hendra Wijayanto
PERTANYAAN
Apa yang dimaksud government ?
Apa yang dimaksud governance ?
SEJARAH IDE GOVERNANCE Tahap 1 Transformasi government sepanjang abad ke-20 pada awalnya ditandai dengan konsolidasi pemerintahan demokratis (democratic government) di dunia Barat
Tahap 2 Pasca Perang Dunia I, menguatnya peran pemerintah. Pemerintah mulai tampil dominan, melancarkan regulasi politik, redistribusi ekonomi dan kontrol yang kuat terhadap ruang-ruang politik dalam masyarakat.
Tahap 3 Tahap III, tahun 1960-1970-an, yang menggeser perhatian kepada pemerintah2 di negara-negara Dunia Ketiga. Makin gencarnya kapitalisme yg diikuti oleh kuatnya negara dan hadirnya rezim otoritarian di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika.
Tahap 4 Adanya krisis ekonomi dan finansial di berbagai negara di dunia th 1980-an. Pemerintah bukan sebagai solusi terhadap problem yang dihadapi, melainkan justru sebagai akar masalah krisis. Sehingga melahirkan “penyesuaian struktural”, dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, pelayanan publik berorientasi pasar.
Tahap 5 Di era 1990-an, dimana proyek demokratisasi berkembang luas. Muncul cara pandang baru yaitu governance dan good governance. Perspektif yang berpusat pada government bergeser ke perspektif governance. Mulai masuknya lembaga donor seperti IMF dan World Bank ke dunia berkembang.
GOVERNMENT VS GOVERNANCE
Dimensi aktor. Dimensi fungsi. Dimensi struktur. Dimensi konvensi dari interaksi. Dimensi distribusi dari kekuasaan. (Schwab dan Kubler, 2001)
DIMENSI AKTOR Government
Peserta sangat terbatas jumlahnya. Umunya ada lembagalembaga pemerintah saja (eksekutif, legislatif dan yudikatif).
Governance
Jumlah pesertanya yang besar. Umunya terdiri atas aktor-aktor publik dan aktor privat.
DIMENSI FUNGSI
Government
Sedikit atau jarangnya konsultasi. Tidak ada kerjasama dalam pembuatan / pelaksanaan kebijakan Isu kebijakan menjadi luas
Governance
Lebiha banyak konsultasi Adnya kemungkinan kerjasama dalam pembuatan / pelaksanaan kebijakan Isu kebjakan menjadi sempit
DIMENSI STRUKTUR
Government
Batas-batas yg tertutup
Governance
Batas berdasarkan kewilayahan (teriotori)
Keanggotaan yang tidak sukarela
Batas-batas yg sangat terbuka
Batas berdasarkan fungsi (fungsional)
Keanggotaan secara sukarela
KONVENSI DARI INTERAKSI Government
Kewenangan yg hirarkis, kepemimpinan yg terkunci. Interaksi yg saling berlawanan / hubungan yg cenderung konflik
Governance
Kontak-kontak formal Kerahasian
Konsultansi horizontal, intermobilitas
Konsensus atas nilainilai teknokraik (hubungan kerjasama) Kontak-kontak yg sangat informal Keterbukaan
DISTRIBUSI DARI KEKUASAAN Governance
Government
Otonomi yang besar dr negara terhadap masyarakat (steered organizing) / dominasi negara. Tidak ada akomodasi terhadap kepentingan masyarakat oleh Negara Tidak ada keseimbangan / simbiosis antar aktor.
Otonomi yang rendah dari negara terhadap masyarakat (organisasi yg mandiri / dominasi negara yg tersebar) Kepentingan masyarakatdiakomodir oleh negara Adanya keseimbangan atau simbiosis antar aktor.
“Governance” lebih inklusif daripada “Government”. “Government” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). “Governance” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara , tapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam kepemerintahan sangat luas (Joko Widodo, 2001)
PEMERINTAH (GOVERNMENT)
“Government is a group of people that governs a community or unit. It
sets and administers public policy and exercises executive, political and sovereign power through customs, institutions, and laws within a state.” (Business Dictionary, 2013).
Pemerintah (Government) adalah sekelompok orang yang mengatur sebuah komunitas atau unit. Yang menetapkan dan mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara.
Government : sebuah lembaga atau orang yang memiliki tujuan mengatur dan mengelola pemerintahan (governance). Contoh : Kepala desa, bupati, presiden, dll
GOVERNANCE United Nation Development Program (UNDP)
World Bank
mendefinisikan governance sebag ai: “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”.
Governance sebagai: “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”
Jika World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, maka UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara.
ECONOMIC GOVERNANCE “Includes processes of decision making that directly or indirectly affect a country’s economic activities or its relationships with other economics.” artinya : Ekonomi governance mencakup proses pembuatan keputusan yg mempengaruhi langsung atau tidak langsung aktivitas ekonomi negara). Economic governance memiliki pengaruh/ implikasi thdp equity (investasi yang dilakukan pemilik perusahaan), poverty (kemiskinan) and quality of life (kualitas hidup). (LAN, 2000)
POLITICAL GOVERNANCE “Refers to decision making and policy implementation of a legitimate and authoritative state.” artinya : Political governance mencakup pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara yang legitimate dan autoritatif. Negara terdiri atas cabang pemerintahan yaitu legislative, executive dan yudicial yang mewakili kepentingan politik, memilih secara bebas wakilwakil rakyat. (LAN, 2000)
Administratif Governance “A system of policy implementation carried out through and efficient, independent, accountable and open public sector.” artinya : Sistem implementasi kebijakan yg melaksanakan sektor publik scr efisien, tidak memihak, akuntabel dan terbuka.
(LAN, 2000)
Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan kekuasaan (otoritas) politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “government/pemerintahan” berkonotasi pada peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai kekuasaan (otoritas). Sedangkan dalam “governance” mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dalam suatu bangsa
HUBUNGAN ANTAR
AKTOR DALAM GOVERNANCE Gambar 1 Keterangan
G O V E R N A N C E
1 Sektor Publik (Governance)
A
2 Masyarakat (Society)
D C
B
3 Bisnis sektor
G O V E R N A N C E
A = Interaksi 1 & 2 B = Interaksi 2 & 3
C = Interaksi 1 & 3 D = Interaksi 1 2 & 3
