LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI I DPR RI KE PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT IV / TANJUNGPINANG PROPINSI KEPULAUAN RIAU TANGGAL 10 – 11 DESEMBER 2010
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2010
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI I DPR RI KE PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT IV / TANJUNGPINANG PROPINSI KEPULAUAN RIAU TANGGAL 10 – 11 DESEMBER 2010
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2010
1
I.
PENDAHULUAN
A. UMUM Kunjungan spesifik Komisi I DPR RI ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV / Tanjungpinang, Kepulauan Riau adalah bagian dari pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR RI khususnya fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN berdasarkan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Tertib DPR RI.
Tema umum dari kunjungan spesifik ini adalah meninjau kesiapan Lantamal IV/Tanjungpinang dalam menjaga perairan Indonesia di kawasan Barat baik dari ancaman tindakan pelanggaran hukum dan kriminalitas maupun dari ancaman pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah perairan NKRI. Namun demikian, Tim Kunjungan Komisi I DPR RI juga meminta laporan dan paparan secara langsung dari Gugus Keamanan Laut Armada RI Kawasan Barat serta Komando Resor Militer 033/Wira Pratama untuk melihat secara lebih komprehensif terkait potensi-potensi ancaman terhadap kedaulatan NKRI di wilayah Kepulauan Riau baik laut maupun darat.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI Lantamal IV/Tanjungpinang, Kepulauan Riau dilaksanakan dalam rangka meninjau kesiapan Lantamal IV/Tanjungpinang dalam menjaga perairan, khususnya di kawasan perairan barat dari tindakan pelanggaran hukum yang menjadikan laut sebagai medianya seperti illegal fishing, illegal logging, trafficking, smugling, pembajakan atau perompakan baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Selain itu, tim kunjungan juga bermaksud melihat secara langusng gelar pasukan dan gelar operasi kekuatan yang dimiliki lantamal dalam mempertahankan kedaulatan perairan Indonesia dari berbagai upaya penyusupan oleh pihak asing dan melihat secara langsung kesiapan pasukan yang menjaga pulau terdepan sekaligus wilayah perbatasan yaitu Pulau Nipah. 2
Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan
situasi
dan
kondisi
pertahanan
dan
alutsista
Lantamal
IV/Tanjungpinang. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan pemerintah dan instansi terkait khususnya yang bergerak di bidang pertahanan.
C. WAKTU DAN KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN SPESIFIK
Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI Lantamal IV/Tanjungpinang Kepulauan Riau dilaksanakan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010, dengan komposisi keanggotaan tim yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Anggota Komisi I DPR RI dan didampingi oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR-RI dan 1 (satu) orang Staf Ahli Komisi I DPR RI.
Adapun daftar nama tim kunjungan spesifik Komisi I DPR RI ke Lantamal IV/Tanjungpinang Kepulauan Riau secara lengkap adalah sebagai berikut:
NO
NAMA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Mayjen TNI (purn) Tubagus Hasanuddin KRMT. Roy Suryo Notodiprodjo Paula Sinjal, SH Mahyudin, ST., MM Drs. H. Sumaryoto Helmy Fauzi H. Achmad Daeng Se’re, S.Sos
8. 9. 10.
Dwiana Hari Data Agung Permata Tubagus Erif Faturrahman
NO. ANGG. A-350 A-505 A-555 A-251 A-371 A-343 A-318 -
FRAKSI
KETERANGAN
F-PDIP F-PD F-PD F-PG FPDIP PDIP F-PPP
Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim
Sekretariat Komisi I DPR RI Staf Sekretariat Komis I DPR RI Staf Ahli Komisi I DPR RI
3
II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN
A. PERTEMUAN DENGAN LANTAMAL IV/TANJUNGPINANG, LANAL BATAM, JAJARAN ARMABAR DAN KOREM TANJUNGPINANG
Pangkalan
Utama
TNI
Angkatan
Laut
IV
/
Tanjungpinang
atau
Lantamal
IV/Tanjungpinang merupakan salah satu pangkalan TNI AL di jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat yang sangat strategis karena mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan kepaulauan di sebagian wilayah Sumatera hingga Kalimantan yang sangat sibuk dan padat, khususnya wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu Singapura, Vietnam dan Malaysia. Ada sembilan belas pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara lain yang berada di bawah tanggung jawab Lantamal IV untuk dijaga. Luas wilayah kerja Lantamal IV/Tanjungpinang adalah 251.810 km2 yang memiliki 2408 pulau termasuk pulau karang kecil dengan panjang garis perbatasan laut dengan negara-negara tetangga seluas 922 NM atau 1.659,6 km. Wilayah laut yang menjadi tanggungjawab Lantamal IV meliputi perairan Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna dan Perairan Kepaulauan Riau yang merupakan perairan dangkal (shallow water). Dalam menjalankan tugasnya, Lantamal IV didukung oleh satlak-satlak yang berada di jajarannya yaitu Lanal Pontianak, Lanal Ranai, Lanal Tarempa, Lanal Batam, Lanal Tanjung Balai Karimun dan Lanal Dabo Singkep serta memiliki 1 Fasharkan di Mantigi yang memiliki kemampuan membuat kapal patroli (KAL) 12, 28 dan 35 meter. Selain itu, lantamal IV juga memiliki pangkalan udara AL (Lanudal) di Matak (Kepulauan Natuna). Untuk pertahanan pangkalan, lantamal diperkuat oleh 1 yonmarhanlan di Tanjungpinang
Gugus Keamanan Laut Armada RI Kawasan Barat atau Guskamlaarmabar merupakan satuan TNI AL yang berada di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat yang bertugas menyelenggarakan operasi laut sehari-hari dan operasi keamanan laut untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi operasi tempur laut, penegakkan
4
hukum di laut serta melaksanakan bantuan terhadap operasi militer lainnya dalam rangka mendukung penegakkan kedaulatan dan hukum di laut. Wilayah perairan di Kepulauan Riau dan Lantamal IV merupakan bagian dari wilayah perairan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Guskamlaarmabar khususnya dalam persoalan penegakkan
keamanan
laut.
Dalam
melaksanakan
tugasnya
tersebut,
Guskamlaarmabar melakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia dalam patroli koordinasi.
Korem 033/Wira Pratama merupakan satuan komando kewilayahan yang berada di bawah Kodam I/Bukit Barisan. Luas wilayah darat yang menjadi tanggung jawab Korem 033/WP relatif kecil karena 94% wilayah Kepulauan Riau adalah perairan. Namun demikian, tugas dan tanggung jawabnya justru sangat berat karena daratan yang ada tidak tergabung menjadi satu melainkan terpencar ke dalam banyak tempat dan berlokasi jauh serta beberapa diantaranya langsung berbatasan dengan negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan Kamboja
Berikut adalah beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian khusus, terkait dengan strategisnya wilayah ini sehingga rawan konflik dengan negera lain dan rawan dari pelanggaran hukum dan keamanan. 1. Kondisi alutsista yang ada baik untuk Lantamal IV/Tanjungpinang, Guskamlabar maupun Korem 033/WP saat ini masih kurang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas jika dibandingkan dengan beratnya beban tugas, luasnya wilayah perairan maupun banyaknya pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain. 2. Perairan di wilayah Lantamal IV merupakan wilayah corong barat yang menjadi hot spot karena akan menjadi sumber sengketa atau permasalahan internasional. Potensi konflik sangat besar karena belum ada kesepakatan yang tegas antara Pemerintah RI, Singapura dan Malaysia mengenai wilayah perbatasan laut sementara negara-negara tersebut sangat berkepentingan dengan wilayah di perairan ini karena sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi tinggi baik yang datang dari kandungan laut itu sendiri maupun karena padatnya arus lalu lintas yang ada.
5
3. Terdapat sembilan belas pulau terdepan di wilayah Lantamal IV. Pulau-pulau terdepan ini, jika diibaratkan sinyal telepon genggam, maka pancaran gelombang yang tertangkap oleh radar tidak menunjukkan sebagai pulau Indonesia melainkan hanya sebagai pulau-pulau biasa yang berfungsi sebagai penunjuk arah atau mercusuar bagi kapal-kapal pelayaran internasional tanpa kejelasan status pemiliknya. Diharapkan agar bidang-bidang terkait informasi dan komunikasi melakukan koordinasi dengan bidang-bidang pertahanan maupun stakeholders yang menangani wilayah perbatasan lain untuk membangun infrastruktur di wilayah perbatasan yang akan menunjukkan sebagai wilayah yang jelas-jelas terdeteksi milik Indonesia. 4. Lantamal IV telah memiliki dermaga kapal yang sangat baik dan modern. Tetapi sayangnya, dermaga tersebut tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya karena tidak bisa disandari oleh kapal-kapal TNI karena perairannya sangat dangkal yang diakibatkan oleh sedimentasi maupun pertumbuhan karang. 5. Dengan melihat gelar kekuatan yang dimiliki lantamal IV serta perairan yang dangkal sehingga sulit untuk disandari oleh kapal-kapal perang TNI yang besar, maka apabila terjadi konfrontrasi atau perang dengan Singapura, dengan mudah Singapura dapat mengepung dan melumpuhkan kekuatan Lantamal IV dan menguasai perairan yang berdekatan dengan Singapura. Karena itu, perlu dipikirkan untuk membangun sebuah pangkalan di wilayah perbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia yang dapat melakukan aksi cepat apabila terjadi konfrontrasi dengan negara lain, adanya ancaman terorisme atau tindakan kriminal lain serta mampu mengamati secara terus menerus aktifitas di wilayah Selat Singapura dan Laut Natuna (Laut China Selatan). Pangkalan tersebut tentunya harus dilengkapi dengan alutsista yang kuat, modern dan sesuai dengan kebutuhan. 6. Wilayah Kepulauan Riau memiliki sebuah wilayah pesisir Pantai, tepatnya di Kabupaten Bintan, yang disebut Lagoi. Pada awalnya, Lagoi merupakan tempat bagi TNI AL untuk latihan perang. Posisi Lagoi sebagai tempat latihan perang sesunguhnya
sangat
tepat
dan
strategis
karena
dapat
menciptakan
ketidakpastian kalkulasi atau perhitungan bagi Singapura dan Malaysia terhadap kapal-kapal perang TNI yang berlayar: “Apakah kapal-kapal tersebut
6
hendak latihan atau perang?”. Kondisi tersebut sangat menguntungkan TNI AL dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Namun saat ini Lagoi telah berubah fungsi menjadi tempat wisata yang sangat indah dan menjadi resort-resort yang menjadi tujuan wisata para wisatawan, khususnya manca negara. Sayangnya, hampir seluruh manajemen resort di Lagoi dikuasai oleh orang-orang asing, khususnya Singapura. Bahkan Singapura telah membuat sebuah dermaga tersendiri. Sehingga kesan pertama bagi pendatang asing ke lokasi tersebut adalah Lagoi sebagai bagian dari kepualauan Singapura. Perubahan status ini diindikasikan sebagai hasil dari upaya lobi yang dilakukan oleh orang-orang Singapura baik untuk kepentingan ekonomi-bisnis maupun untuk kepentingan pertahanan dimana tidak ada lagi ancaman dari kapal-kapal perang TNI AL terhadap Singapura dan Malaysia. 7. Perompakan yang terjadi di wilayah perairan Selat Malaka atau Laut Natuna sebenarnya relatif jarang terjadi. Berdasarkan pengamatan dan penyelidikan, perompakan yang ada hanya bermotifkan ekonomi dan tidak dilakukan dengan modus terencana serta persenjataan lengkap. Sasaran utama hanyalah kebutuhan bahan pokok dan pelakunya adalah para warga atau nelayan biasa yang kemudian hasilnya dibagi-bagi kepada penduduk kampung. Disinyalir, perompakan tersebut justru direkayasa oleh para cukong Singapura atau Malaysia untuk meciptakan imej negatif mengenai buruknya keamanan laut di perairan Indonesia sehingga perlu ditangani oleh pasukan gabungan antar negara atau internasional. Dengan demikian, kedaulatan Indonesia atas wilayah perairan semakin mengecil. 8. Dukungan BBM baik terhadap operasi Lantamal maupun Guskamlabar sangat kurang sehingga mengganggu atau membatasi tugas patroli kamla KRI atau KAL 9. Korem 033/WP tidak memiliki dukungan alat angkut air untuk mobilisasi personel dari satu daratan ke daratan atau ke kepulauan lain untuk menjalankan tugas mengamankan pulau-pulau terdepan 10. Radar yang dimiliki oleh Guskamlaarmabar hanya satu dan beroperasi selama 24 jam. Kondisi ini membuat radar cepat rusak dan berakibat pada semakin lemahnya daya tangkap. Stasiun radar juga tidak didukung oleh aliran listrik
7
milik PLN atau perusahaan swasta lain, melainkan oleh genset. Selain itu, personel yang mengawakinya sangat terbatas. 11. Kedaulatan wilayah udara NKRI di kawasan Kepulauan Riau dan pulau-pulau terdepan yang berada di bawah kendali dan tanggung jawab Lantamal IV, Guskamlaarmabar maupun Korem 033/WP terkesan tidak berdaya menghadapi kekuatan udara Singapura. Singapura berkuasa penuh terhadap sebagian wilayah udara Indonesia yang berada dalam jangkauan area atau radius penerbangannya. Akibatnya adalah: a. Pesawat penerbangan sipil atau komersial milik Indonesia tidak bisa melintasi wilayah udara milik Indonesia yang berada dalam area atau radius
penerbangan
Singapura
tanpa
seijin
petugas
pemantau
penerbangan Singapura b. Pesawat tempur yang berfungsi sebagai pertahanan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara bebas di wilayah NKRI yang masuk dalam radius penerbangan Singapura tanpa seijin dari otoritas penerbangan Singapura. Hal ini sangat membahaykan karena dalam kasus-kasus emergency, pesawat-pesawat TNI tidak dapat dengan cepat melakukan tugasnya. Karena itu, perlu kembali diatur mengenai jalur udara tersebut dimana pesawat-pesawat militer TNI diberikan jalur khusus yang tidak perlu meminta ijin atau melapor kepada pihak otoritas penerbangan Singapura. 12. Dalam konteks komunikasi, kekuatan jaringan sinyal dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia selalu kalah oleh kekuatan sinyal dari provider asing, baik itu Singapura maupun Malaysia. Bahkan di beberapa tempat di kota Batam, sinyal telepon seluler yang ada menunjukkan sinyal milik perusahaan di negara lain sehingga membuat pengguna telepon seluler harus membayar ekstra mahal karena terkena tarif roaming internasional. Kondisi ini semakin parah untuk wilayah-wilayah perbatasan atau pulau-pulau terdepan. 13. Seperti halnya jaringan telepon seluler, demikian pula untuk saluran televisi di wilayah Kepulauan Riau yang banyak dikuasai oleh siaran televisi milik Singapura dan Malaysia.
8
14. Kuatnya aliran wisatawan, barang dan jasa yang masuk dari luar negeri menjadikan pertumbuhan ekonomi di kawasan Kepulauan Riau sangat tinggi. Sayangnya, mata uang yang banyak digunakan justru dolar Singapura atau Ringgit Malaysia, terutama untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Logai. Lazimnya, orang asing yang masuk ke sebuah negara akan menukarkan mata uangnya dengan mata uang negara yang akan dimasuki. Tetapi kasus tersebut tidak berlaku di beberapa tempat di Kepualauan Riau. Orang asing dapat melakukan transaksi dengan mata uang negaranya tanpa perlu menukarkan ke rupiah terlebih dahulu. Ini menjadikan Rupiah kurang diminati oleh para pelaku ekonomi dan wisatawan dan nilainya cenderung rendah. Akibat jauh adalah kedaulatan rupiah terhadap mata uang asing di dalam negeri justru lemah. 15. Terdapat persoalan mengenai perizinan masuk bagi tamu asing ke wilayah Indonesia. Perizinan masuk berada di tangan Polri sementara TNI tidak mendapat tembusan secara resmi. Pada kasus-kasus tertentu, terdapat kejadian yang secara hukum melanggar kedaulatan dan TNI harus bertindak tetapi terkendala pada aturan yang ada sehingga tidak berdaya. Sebagai contoh kasus adalah mendaratnya sebuah kapal udara di perairan Kepulauan Riau yang membawa tamu asing menuju resort di Lagoi dan dikawal secara ketat oleh Polri. Tamu tersebut membawa persenjataan di dalam pesawatnya. Sebagai upaya pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara, TNI bermaksud mencari tahu identitas dan kepentingan tamu asing tersebut namun ditutuptutupi. Ternyata tamu tersebut adalah mantan Perdana Menteri Inggris yang tengah melakukan aktifitas jual beli senjata.
Dalam kunjungan kali ini, tim berkesempatan meninjau secara langsung salah satu pulau terdepan yang menjadi wilayah perbatasan Indonesia dengan Singapura, yaitu Pulau Nipah. Pulau ini dijaga oleh 90 personel marinir yang merupakan BKO dari Kodam I/Bukit Barisan dan 4 orang satgas dari TNI AL.
Berikut adalah beberapa persoalan yang dihadapi di Pulau Nipah, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit, kelengkapan alutsista maupun fasilitas dan sarana prasana pendukung lainnya.
9
1. Pasukan marinir penjaga perbatasan Pulau Nipah mengisi 2 barak yang telah disediakan. Tim Kunjungan Spesifik berkesempatan mengunjungi barak terbaru. Kondisi barak sudah ada perbaikan tetapi kurang memuaskan karena dindingnya dibangun dari bahan tripleks atau asbes sehingga tidak dapat dijadikan tempat berlindung ketika terjadi serangan senjata ke arah barak. Suhu dalam barak juga sangat panas, selain tidak ada pendingin juga karena langitlangit bangunan yang rendah. 2. Belum tersedianya sumber air bersih atau air tawar untuk keperluan minum. Air laut hasil penyulingan yang dilakukan oleh TNI AL berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tidak layak untuk diminum. Untuk memenuhi kebutuhan air minum, didrop dari wilayah terdekat dengan menggunakan kapal pengangkut TNI AL atau kapal tradisional. 3. Rotasi pasukan marinir sebagai pasukan organik penjaga Pulau Nipah ditentukan setiap 6 bulan. Namun prakteknya belum teratur karena dalam waktu tersebut belum pasti ada pergantian. 4. Dukungan listrik yang ada mengandalkan tenaga solar yang hanya mampu mensuplai kebutuhan listrik hingga pukul 22.00. Selebihnya menggunakan genset. 5. Kondisi alutsista: a. Senjata utama pasukan masih kurang dan fasilitas pengamatan masih minim. b. Senjata perorangan adalah SS1 dengan kualitas yang telah menurun dan bekal pokok peluru sejumlah 12.000 untuk 90 orang c. Tidak didukung oleh sarana transportasi seperti perahu motor. Perahu motor yang ada (3 buah) dalam kondisi rusak dan tidak bisa digunakan. 6. Dukungan operasional sering mangalami keterlambatan 7. Sarana komunikasi tidak lengkap dan sangat tergantung pada kondisi cuaca. 8. Kurangnya dukungan bahan bakar. 9. Kesejahteraan prajurit: a. Belum turunnya tunjungan khusus b. Uang lauk pauk operasional dirasa masih kurang. ULP operasional untuk setiap prajurit adalah Rp. 25.000,- perhari.
10
c. Jumlah seragam yang diberikan kepada prajurit tidak menentu. Standar seragam untuk pasukan operasional adalah 2 set PDL pertahun untuk setiap prajurit. Dalam prakteknya, dalam tiga tahun, ada prajurit yang hanya mendapat 1 kali PDH dan PDL dan sepatu 1 kali. Sementara yang lain mendapat 2 kali PDH dan 2 kali PDL dalam empat tahun. d. Tidak ada sarana perawatan kesehatan. Apabila ada prajurit yang sakit dan mendesak, maka dikirim dengan menggunakan kapal nelayan atau dijemput dari Batam. Dari kondisi yang ada, diprediksi, apabila terjadi serangan kilat dan besar serta dilakukan pada cuaca yang kurang baik, pasukan penjaga perbatasan tidak mampu melakukan perlawanan sebagaimana mestinya dan mudah dikalahkan tanpa sempat meminta bantuan kepada pasukan di wilayah lain atau sebelum pasukan penolong dari tempat lain datang.
III. SARAN REKOMENDASI
1.
PERTEMUAN DENGAN LANTAMAL IV/TANJUNGPINANG, LANAL BATAM, JAJARAN ARMABAR DAN KOREM TANJUNGPINANG
1.
Perlunya pembenahan atas kondisi alutsista yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas untuk Lantamal IV/Tanjungpinang, Guskamlabar maupun Korem 033/WP.
2.
Diharapkan
agar
bidang-bidang
melakukan
koordinasi
dengan
terkait
informasi
bidang-bidang
dan
komunikasi
pertahanan
maupun
stakeholders yang menangani wilayah perbatasan lain untuk membangun infrastruktur di wilayah perbatasan sehingga di wilayah-wilayah terdepan Indonesia pembacaan GPS nya jelas-jelas tercantum nama Indonesia. 3.
Karena banyak terjadi pendangakalan di sepanjang kawasan perairan KEPPRI sehingga sulit untuk disandari kapal-kapal besar, maka perlu serius dipikirkan untuk membangun sebuah pangkalan di wilayah
11
perbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia yang dapat melakukan aksi cepat apabila terjadi konfrontasi dengan negara lain. 4.
Perlu tambahan dukungan BBM terhadap operasi Lantamal maupun Guskamlabar sehingga mampu memperlancar tugas patroli Kamla KRI atau KAL.
5.
Perlunya pengadaan alat angkut air untuk Korem 033/WP sehingga memperlancar mobilisasi personel dari satu daratan ke daratan atau ke kepulauan lain untuk menjalankan tugas mengamankan pulau-pulau terdepan.
6.
Perlunya
tambahan
banyaknya
Radar
yang
dimiliki
oleh
Guskamlaarmabar serta penyediaan fasilitas aliran listrik milik PLN untuk stasiun radar yang ada. 7.
Perlunya penguatan lobby sehingga kepemilikan hak udara di wilayah bebas internasional oleh Singapura tidak sampai mengganggu kedaulatan negara Indoensia.
8.
Perlunya membangun pemancar TV maupun pemancar jaringan seluler di Batam supaya menghindarkan masuknya sinyal seluler maupun TV dari provider di Singapura maupun Malaysia.
9.
Perlunya koordinasi yang lebih erat antar instansi pengamanan khususnya dalam pemberian izin masuknya orang asing di kawasan KEPPRI khusunya untuk kasus kasus yang membutuhkan perhatian untuk pengamanan bersama.
2.
KUNJUNGAN KE PULAU NIPAH
1.
Tim mencermati kondisi barak mekipun sudah ada perbaikan tetapi kurang memuaskan karena dindingnya dibangun dari bahan tripleks atau asbes sehingga tidak dapat dijadikan tempat berlindung terutama bila terjadi serangan senjata ke arah barak.
2.
Belum tersedianya fasilitas standar yang layak untuk pangkalan pertahanan seperti ketersediaan air bersih, listrik, BBM kapal, alat komunikasi serta alutsista yang memadahi.
12
3.
Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan prajurit dan kondisi psikis mereka terutama pada aturan rotasi penempatan prajurit marinir yang ditugaskan di Pulau Nipah ini.
IV. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV / Tanjungpinang Kepulauan Riau. Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
KETUA
ttd
MAYJEN TNI (PURN) TUBAGUS HASANUDDIN A-350
13
