TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI
Laode M Syarif Komisoner KPK
Menu Hari Ini
Definisi/Prinsip Perkembangan Di Indonesia
Realita Hari Ini
Perkembangan Negara Lain
Investigasi Korporasi
Harapan
“Realitas Hari Ini” • Banyak Pemilik/Petinggi/pengurus/pegawai Korporasi yang menyuap pejabat Negara • Pemilik/Pengurus/petinggi-nya diproses pidana tapi korporasinya tidak • Pemilik/Pengurus/Petinggi yang terlibat pidana dihukum dan korporasi menunjuk pengurus baru untuk melanjutkan kegiatan korporasinya. • Sampai Hari ini BARU ADA SATU “Tindak Pidana Korupsi Korporasi” yang sampai di pengadilan.
• MENGAPAAAA…???
Realitas UU Nasional
100
• Lebih UU Nasional yang mengatur secara Khusus Tanggu Jawab Pidana Korporasi • UU Lingkungan Hidup, UU TPPU, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU TIPIKOR, UU Tata Ruang, UU Pertambangan, dll • Tapi Sangat Sedikit Korporasi yang dituntut di Pengadilan
• MENGAPAAAA ???
Tanggung Jawab Pidana Korporasi • “Pertanggungjawaban pidana
KORPORASI adalah pendekatan penegakan hukum terhadap KORPORASI dan/atau PENGURUS KORPORASI untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan dengan memenuhi prasyarat tertentu sesuai dengan peraturan perundangan”
Sedikit Sejarah • Corporate criminal liability diperkenalkan pada Abad ke 19 di Negara-Negara Common Law: Inggris (identification theory) dan USA (vicarious liability) • Belanda adalah Negara Civil Law pertama yang memperkenalkan corporate criminal liability dalam KUHP mereka pada tahun 1950.
Teori Pendekatan TanggungJawab Pidana Korporasi Identification Model
Pemilik Otoritas
Expanded Identification Model
Kegagalan Pencegahan
Vicarious Liability Model
Hubungan Kerja
Organizational Model
Budaya Perusahaan
Aggregation Model
Komprehensip Berimbang
Konsep Tanggung Jawab Pidana Korporasi Pelaku
Pertanggungjawaban TAHAP 1: Pelaku natural person, pertanggungjawaban natural person. Contoh: KUHP TAHAP 2: Pelaku korporasi, pertanggungjawaban natural person. Contoh: UU 41/1999 (UU Kehutanan) TAHAP 3: Pelaku korporasi, pertanggungjawaban korporasi. Contoh: UU TPPU, UU Tipikor dan UU PPLH.
Perkembangan Internasional
PRANCIS
JUMLAH KASUS 1994-2002: 1.442 Kasus 2002-2005: 2.340 Kasus
MAHZAB : CIVIL LAW PENGATURAN : KUHP PRANCIS 1994 Berkembang dengan Law No 2004 PRASYARAT: • Dilakukan oleh personil perusahaan yang diangkat sah oleh perusahaan. • Dilakukan oleh personil perusahaan yang diberikan mandat resmi oleh perusahaan (délégation de pouvoir) IMPLEMENTASI: Pada kasus yang sudah diputus, terdapat perkembangan dengan putusan yang menunjukan bahwa kelalaian upaya perusahaan dalam mencegah personilnya untuk melakukan suatu tindakan pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi
KERAJAAN BRITANIA RAYA United KINGDOM MAHZAB : COMMON LAW PENGATURAN : CMCH Act 2007 Bribery Act 2010
PRASYARAT (alternatif): • Dikontrol oleh direktur dan/atau manager yang memiliki otoritas (identification model); atau • Dilakukan oleh personil perusahaan (hubungan kerja) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (vicarious liability). JUMLAH KASUS: Khusus untuk korupsi, dari tahun 2010, terdapat 1 (satu) kasus yang didasarkan kegagalan pencegahan korupsi oleh korporasi. Di luar berbagai kasus yang menyangkut penyuapan di luar negeri.
IMPLEMENTASI: Pada kasus-kasus yang sudah diputus, terdapat perkembangan dengan beberapa putusan yang menunjukan bahwa adanya kelalaian upaya perusahaan dalam mencegah personilnya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi
BELANDA
MAHZAB : CIVIL LAW PENGATURAN : KUHP sejak 1976 PRASYARAT: Berdasarkan HR 21 October 2003, NJ 2006, 328 (Drijfmest/Zijpe) Mahkamah Agung Kerajaan Belanda, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi apabila dianggap LAYAK khususnya sesuai dengan binsis dari korporasi tersebut.
Terdapat 4 (empat) kriteria yang perlu dipertimbangkan: • Tindakan tersebut sesuai dengan cakupan dari bisnis korporasi; • Korporasi mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut; • Dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain atas nama korporasi; • Korporasi tidak melaksanakan upaya yang cukup dan adanya “penerimanaan” atas tindakan tersebut.
AMERIKA SERIKAT MAHZAB : COMMON LAW PENGATURAN : Foreign Corrupt Practices Act, 1977 PRASYARAT: • Merupakan korporasi yang berada dan berdiri di Amerika Serikat serta korporasi yang bagian korporasi di Amerika Serikat • Menggunakan pendekatan vicarious liability, dapat dikenakan apabila dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau mewakili korporasi tersebut.
RUSIA MAHZAB : MIX CIVIL LAW & COMMON LAW PENGATURAN : Administrative, 2011 (Code of Administrative Offences) PRASYARAT: Menggunakan pendekatan vicarious liability model untuk kasus tipikor yang dilakukan perusahaan yang menekankan pada hubungan kerja antara pemberi suap dan perusahaan. Pengajuan pertanggungjawaban korporasi ke Pengadilan Administratif.
SINGAPURA MAHZAB : COMMON LAW PENGATURAN : • Prevention of Corruption Act (PCA) • KUHP Singapore
PRASYARAT: • Merupakan pegawai dari perusahaan tersebut • Melakukan tindakan penyuapan atau tindakan lain dalam lingkup kerjanya.
MEKSIKO
MAHZAB : CIVIL LAW PENGATURAN : KUHP Federal Mexico PRASYARAT: • Merupakan pekerja dan/atau mewakili korporasi • Melakukan tindakan kejahatan untuk menguntungkan korporasi atau dengan dilindungi korporasi • Bukan merupakan perwakilan institusi negara
NEGARA
Denda Pembubaran Penghentian Aktivitas Peletakan Dibawah Pengampuan Penutupan Tetap/ Sementara Larangan Mengikuti Tender Publik
Larangan Penggalangan Dana Publik Perampasan Aset Ganti Rugi
Pengumuman Putusan
*Ket: Warna Merah menandakan menerapkan sanksi tersebut.
SANKSI
PERKEMBANGAN INDONESIA
Kondisi Berdasarkan Legislasi
General Rule Sectoral Rules
• KUHP Belum mengatur • Mengatur terbatas pada pengurus korporasi (Pasal 59 KUHP)
• Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi: UU Perikanan dan UU Kehutanan. • Pertanggungjawaban Korporasi: UU Tipikor, UU TPPU, UU Minerba, UU P3H, UU Perkebunan, UU Tata Ruang dll
Kondisi Berdasarkan Tingkat Detail Pengaturan UMUM KURANG DETAIL
UU Minerba UU P3H UU Perkebunan
UU Tipikor
DETAIL
UU TPPU UU PPLH
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UNCAC 1.
2.
3. 4.
Pasal 26 UNCAC: Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of LEGAL PERSONS for participation in the offences established in accordance with this Convention. Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be CRIMINAL, civil or administrative. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences. Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or noncriminal sanctions, including monetary sanctions.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UNCAC “With regard to liability of legal
persons, Indonesian authorities recognized that the law on corporate liability is still rudimentary, and confirmed their commitment to broaden its application.” (Executive Summary) Indonesia memiliki komitmen untuk memperbaiki peraturan domestik terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam review cycle I UNCAC tahun 2012.
-
-
Poin-poin dalam Country Review Report Batasan (threshold) pertanggung-jawaban badan hukum kurang jelas Hukum tidak menjelaskan apakah perusahaan dan manajer dapat dituntut secara terpisah Sanksi finansial yang berlaku bagi perusahaan kemungkinan tidak memadai Patut dipertimbangkan adanya sanksi tambahan seperti blacklisting Kapasitas lembaga penegak hukum terkait perlu ditingkatkan
PERBEDAAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (Corporate Criminal Liability) & KORUPSI DI SEKTOR SWASTA (Bribery in the private sector) ASPEK
PENGATURAN UNCAC
CCL
BPS
Pasal 26 UNCAC
Pasal 21 UNCAC
Pasal 20 UU Tipikor
BELUM DIATUR
SUBJEK
Korporasi*
Natural Person
OBJEK
• Keuangan/Perekonomian Negara • Keuangan Perusahaan • Penyelenggara Negara • Pengurus Perusahaan
PENGATURAN DI INDONESIA
( EKSTERNAL) PEMBUKTIAN SANKSI
(INTERNAL)
Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Pembuktian Tipikor pada umumnya
Tidak Ada Penjara
Ada Penjara
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Legislasi Tipikor di Indonesia Pasal 20 UU Tipikor “(1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi APABILA TINDAK PIDANA TERSEBUT DILAKUKAN OLEH ORANGORANG BAIK BERDASARKAN HUBUNGAN KERJA MAUPUN BERDASARKAN HUBUNGAN LAIN, BERTINDAK DALAM LINGKUNGAN KORPORASI tersebut baik sendiri maupun bersama-sama….”
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU TPPU di Indonesia
a) b) c)
d)
Pasal 6 dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
Investigasi Pidana Korporasi
Sebagai Perbandingan: Bukti apa yang dibutuhkan untuk menyidik kasus ini?
Suatu …. Perbandingan…
Alat Bukti Apa yang dibutuhkan dan siapa/apa/dimana … yang harus diperiksa ??
Kasus “Aneh tapi Nyata” • Mr Laode Tengku Jafaar (Direktur) PT Holliday Development Menyuap Gubernur dan 3 Bupati Rp 3M , untuk mendirikan Perumahan dan lapangan Golf di kawasan hutan lindung. • Mr. Laode Tengku Jafaar dibantu oleh Bendahara PT Holliday Development untuk mencairkan dana di Bank Lippo. • Pemilik (Owner PT Holliday Development) Mr Chiang Kai Sek, menyetujui pemberian suap tersebut. • Gubernur dan 3 Bupati terbukti serta Laode Tengku Jafaar terbukti memberi/menerima suap tersebut. • Apakah kita biarin saja PT Holliday Development melenggang? • Bukti-bukti apa yang kita butuhkan untuk menjerat PT Hollidatu Development ?
Sekedar Contoh dan Perbandingan
KASUS GIRI JALADHI WANA • Latar Kasus: PT. GJW merupakan badan hukum yang menjalankan usaha dibidang perdagangan, industri, agrobisnis, pembangunan dan design interior. Pada tahun 2010 PT. GJW didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas pelanggaran Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. • Pendekatan: Hakim mempertimbangkan pengembangan dari Pasal 20 UU Tipikor sehingga dimasukan juga pendapat ahli serta pemeriksaan bahwa selain adanya hubungan kerja serta dilakukan oleh orang yang memiliki posisi, kegiatan tersebut juga sesuai dengan tujuan korporasi serta untuk manfaat bagi korporasi. • Sanksi: Denda yang jauh LEBIH KECIL dibanding PENGURUS korporasi (Rp. 1.317.782.129,00) serta pidana tambahan penutupan sementara selama 6 (enam) Bulan
Note: Satu-Satu-nya Contoh yang ada di Indonesia
Kasus Kalista Alam • Latar Kasus: PT. Kallista Alam sebagai badan hukum diwakili oleh Subianto Rusid yang merupakan Direktur PT. Kallista Alam. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa PT. Kallista Alam sebagai korporasi telah melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. • Pendekatan: Hakim menggunakan pendekatan kesengajaan dengan kemungkinan bahwa tindakan tidak menyiapkan sarana dan prasarana menyebabkan terjadinya kebakaran. Selain itu, pertanggungjawaban pengurus tidak menghapus pertanggungjawaban korporasi. Pendekatan yang dilakukan adalah teori power and acceptance sesuai penjelasan UU PPLH • Sanksi: menolak kasasi sehingga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan menjatuhkan pidana denda 3 Milyar serta menghapus pidana tambahan rehabilitasi lahan karena sudah diputuskan dalam putusa perdata.
Hal-Hal yang Diperhatikan • Korporasi banyak model dan jenisnya (holding-subsidiarysister: Company) • Menghukum Korporasi memberi pelajaran pada pelaku usaha agar STOP menyuap. • “Hati-hati” menghukum korporasi yang “Go-Public”…tapi kalau dia nyata salah maka harus “diajari” agar tidak jahat lagi dikemudian hari. • Yang kurang dari APH kita “KEBERANIAN MENCOBA” karena ILMU-nya kita sudah miliki. • Semoga ada berita di Koran/Radio/TV…ada KORPORASI dijerat tindak pidana korupsi
“Sumber ILMU banyaaak Kalau Mau”
Terima Kasih
