Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Portofolio Investasi (Studi Kasus Piercing The Corporate Veil) Juventia Yustica, Ranggalawe Suryasaladin

Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Portofolio Investasi (Studi Kasus Piercing The Corporate Veil) Juventia Yustica, Ranggalawe Suryasaladin Program Studi Ilmu Hukum Fakulras Hukum Universitas Indonesia Email: [email protected]

Abstrak Dalam kegiatan investasi , pemegang saham turut ikut berperan dalam kegiatan baik dalam perusahaan maupun pasar modal. Kegiatan investasi yang semakin besar dan semakin mudah untuk memasukiya, tidak sedikit pemegang saham memilki saham dalam perusahaan dan terdapat kemungkinan pemegang saham mempunyai portofolio investasi. Namun hal ini dapat timbul permasalah ketika pemegang saham dalam perseroan dikenakan prinsip piercing the corporate veil yang mana prinsip tersebut membuat pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi. Walaupun dalam prinsipnya, pemegang saham hanya bertanggung jawab secara terbatas dalam suatu perseroan, salah satu tindakannya yaitu pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum . Law Liability on Shareholder Investment Portfolio (Case Study Piercing The Corporate Veil)

Abstract In investment activities, shareholder also played a role both in corporate activities and the capital market activities. Investment activities that increasing and easier to enter it, not a little shareholder have shares in corporation and there’s a possibility shareholder have an investment portfolio. It is formed in order to determine shares collection owned by shareholder. But, this thing can cause a problem when shareholder in a company charged with piercing the corporate veil principle which makes shareholder held responsible personally. Although in principle, shareholder only have limited responsibility in a company, one of the action is shareholder doing act against the law. Keyword: Investment Portfolio, Liability on Shareholder, Piercing The Corporate Veil

Pendahuluan pada awalnya hanya ada satu subjek hukum, yaitu manusia dan apabila melihat pada sejarahnya bahwa sesungguhnya status badan hukum diberikan

Tanggung jawab..., Juventia Yustica, FH, 2014

kepada kumpulan orang-orang yang menjalankan kegiatan tertentu dengan status charter atau dektrik yang diberikan penguasa atau raja, dimana diakui bahwa siapa yang diberikan charter tersebut memiliki status sama dengan subjek hukum manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta melakukan tindakantindakan dalam lalu lintas hukum di dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu previlege dan pada awalnya tidak setiap orang bisa memperoleh previlege untuk dianggap sebagai badan hukum atau corporation yang merupakan suatu legal entities yang mandiri. Apabila sudah menerima previlege maka merupakan suatu anugerah dari raja atau penguasa.1 Sehingga hal tersebut memiliki konotasi yang sama dengan apa yang terjadi di Indonesia, sekalipun Indonesia tidak menganut sistem monarki, namun untuk adanya suatu badan hukum, PT harus terdapat pengesahan terlebih dahulu dari otoritas yaitu Menteri Kehakiman. Terdapat persamaan antara royal charter yang memberikan status badan hukum kepada suatu corporation dengan pengesahan sebagai badan hukum PT dengan Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri Kehakiman.2 Perseroan Terbatas saat ini sangat berkembang dengan pesat dan banyak perseroan yang berdiri untuk melakukan kegiatan komersial di Indonesia. Untuk dapat berdiri diperlukan organ-organ Perseroan, yang meliputi Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Organ yang paling penting dalam perseroan adalah RUPS karena didalamnya terdapat para pemegang saham yang menyimpan modal dalam perseroan untuk mendukung berdirinya perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham tidak mejalankan manajemen tetapi pemegang saham perlu diberikan perlindungan. Tetapi dalam dunia investasi dalam perseroan pemegang saham sangat dibutuhkan karena saham merupakan modal utama untuk jalannya perseroan. Dapat ditegaskan kembali bahwa perseroan merupakan persekutuan modal.

1

Emmy Yuhassari, dkk, Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, (Pusat

Pengkajian Hukum: Jakarta, 2005), Hlm 222. 2

Ibid. Hlm 222.


Dalam dunia yang sebenarnya hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian, sehingga setiap pemegang saham memiliki risiko masing-masing terhadap investasi yang ditanamkannya. Dalam keadaan semacam itu dikatakan bahwa pemegang saham tersebut menghadapi risiko dalam investasi yang dilakukannya. Setiap pemegang saham memiliki sikap yang berbeda dalam pengambilan risiko terhadap investasinya. Yang bisa dilakukan pemegang saham adalah memperkirakan berapa keuntungan yang diharapkan dari investasinya dan seberapa jauh kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti akan menyimpang dari hasil yang diharapkan. Masalah tersebut bersangkutan dengan perhitungan nilai yang diharapkan nilai yang diharapkan dan menyangkut penyebaran nilai. 3 Setiap pemegang saham diperlukan untuk merancang portofolio yang sesuai dengan profil risiko masing-masing. Yang dimaksud dengan portofolio investasi tersebut adalah menentukan alokasi asset atau menggabungkan beberapa saham, obligasi dan pasar uang agar dengan mudah pemegang saham melihat risiko investasinya. Hal ini dilakukan agar pemegang saham tidak perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat ada atau tidaknya perbuahan risiko investasi. Sehingga apabila pemegang saham telah mempunyai portofolio investasinya, secara langsung pemegang saham sudah memiliki tanggung jawab terhadap portofolio investasi. Ketika muncul suatu permasalahan terhadap portofolio investasi tersebut baik dari perusahaan maupun dari pemegang saham itu sendiri, pemegang saham memiliki tanggung jawab untuk mengurus portofolio investasi. Karena pada dasarnya portofolio dibuat untuk memudahkan para pemegang saham dalam berinvestasi dalam pasar modal. Selain pada portofolio investasi, pemegang saham memiliki tanggung jawab secara pribadi apabila terjadi suatu piercing the corporate veil yang dikenakan pada pemegang saham. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1.

Bagaimanakah pengaturan mengenai tanggung jawab pemegang saham dalam portofolio investasi?

2.

Bagaimanakah pengadilan memutuskan suatu kasus hukum berkaitan 3

Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, (UUP AMP YKPN:

Yogyakarta, 2003), Hlm 43.


dengan tanggung jawab pemegang saham dalam hal diterapkannya prinsip piercing the corporate veil? 3.

Bagaimanakah pengaruh tanggung jawab pemegang saham portofolio investasi dalam hal diterapkannya prinsip piercing the corporate veil?

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif dan yuridis piercing the corporate yang terjadi pada kasus perbuatan melawan hukum dan tindak pidana dengan menggunakan salah satu kasus yang berada di Negara Indonesia dan di Negara Inggris tentang Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Portofolio Investasi (Studi Kasus Piercing The Corporate Veil) Selain dari pada tujuan umum yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 1.

Untuk mengetahui bagaimana penjelasan secara menyeluruh mengenai tanggung jawab pemegang saham dalam portofolio investasi

2.

Untuk mengetahui bagaimana pengadilan memutuskan suatu kasus hukum berkaitan dengan tanggung jawab pemegang saham

dalam

hal

diterapkannya prinsip piercing the corporate veil. 3.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada tanggung jawab pemegang saham portofolio investasi dalam hal diterapkannya prinsip piercing the corporate veil.

Tinjauan Teoritis Metode Penelitian Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis normatif 4, dimana penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengsdilan

4

Penelitian yang berbentuk yuridis-normatif adalah penelitian yang menekankan pada

penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan.


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperolah data sekunder, yang nantinya akan digunakan sebagai landasan teoritis sehingga berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti guna mendukung data-data yang diperoleh selama penelitian dengan cara mempelajari buku-buku, literature dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.5 Tipologi penelitian ini bersifat eksploratoris, dimana penulis bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam dari suatu gejala.6 Gejala yang akan digambarkan atau dijelaskan oleh penulis ialah bagaimana tanggung jawab pemegang saham saham terhadap portofolio investasinya apabila pemegang saham dikenakan prinsip piercing the corporate veil, apakah tanggung jawab pemegang saham tersebut hanya sebatas pada modal yang ditanamkan atau berpengaruh pada portofolio investasi yang dimilikinya. Sedangkan jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni yang mencakup antara lain, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian dan seterusnya. Dalam hal ini data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan.7 Namun, jika menurut penulis membutuhkan data yang lebih valid lagi dikarenakan penelitian yang penulis angkat adalah berasal dari suatu gejala, maka penulis akan berusaha dan menggunakan wawancara. Pembahasan Pemegang saham yaitu salah satu pelaku yang berada dalam pasar modal. Pemegang saham dapat dibagi menjadi dua yaitu pemegang saham perorangan dan pemegang saham lembaga. Pemegang saham memiliki peran penting dalam kegiatan yang berjalan dalam perseroan terbatas tersebut.Pemegang saham dalam persereoan merupakan salah satu organ dari Perseroan Terbatas yang harus dimiliki semua Perusahaan. Dapat dikatakan sebagai Pemegang Saham dalam perseroan terbatas ini dibuktikan dengan adanya kepemilikan saham pada 5

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2005), hlm. 250.

6

Ibid

7

Ibid., hlm.12


perseroan tersebut. Pengertian pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal perseroan dengan membeli satu atau lebih saham-saham. Selain itu, dalam pasar modal pemegang saham memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu: -

Sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat Pemegang Saham (investor).

-

Menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dll. Sehingga masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.8

Dalam hal ini, pemegang saham memiliki suatu tanggung jawab yang pada hakekatnya tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah nilai saham yang disetornya. Namun, dia akan bertanggung jawab secara pribadi (tidak terbatas) bila memenuhi salah satu kondisi, yaitu:9 -

Melakukan satu atau lebih hal yang mengakibatkan terjadinya pengungkapan tabir perusahaan (piercing corporate veil; hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), atau

-

Menjadi penanggung pribadi (personal guarantor) berdasarkan perjanjian penanggungan pribadi sehubungan dengan transaksi pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada perusahaan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kredit atau pinjaman tertentu.

Menurut teori hukum perusahaan, dalam keadaan tertentu tabir tersebut dapat disingkap oleh hakim.Artinya apabila terjadi atau terdapat keadaan yang dimaksud, hakim dapat memutuskan agar pemegang saham bertanggung jawab

8

https://www.academia.edu/6858450/OJK_FEBI_Nov_2013. Pada tanggal 22 Oktober

2014 Jam 05.46 WIB. 9

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl209/tanggung-jawab-pemegang-saham.

Pada tanggal 22 Oktober 2012 Jam 05.24 WIB.


secara pribadi sampai kepada harta pribadinya kepada kreditor perseroan yang dirugikan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Penyingkapan corporate veil itu disebut priecing the corporate veil atau lifting the corporate veil. Artinya, apabila terjadi atau terdapat hal-hal tertentu yang dimaksudkan itu, pemegang saham tidak dilindungi oleh the doctrine of separate legal personality of a company atau the principle of the company’s separate legal personality tersebut.10 Dalam penerapan ke dalam hukum perseroan, doktrin piercing the corporate

veil

tersebut

mengandung

pengertian

bahwa

hukum

tidak

memberlakukan prinsip terpisahnya tanggung jawab dan harta kekayaan badan hukum dari tanggung jawab dan harta benda pemegang sahamnya, walaupun secara de jure seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu Perseroan Terbatas untuk menjadi suatu badan hukum telah sempurna dilakukan. Maka dengan adanya doktrin piercing the corporate veil ini terdapatnya kemungkinan dalam hal-hal tertentu pemegang saham ikut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama perseroan sendiri.11 Pada prinsipnya, piercing the corporate veil akan diterapkan jika terdapat keadaan bahwa sangat tidak adil jika dalam hal yang demikian, tanggung jawab hanya dimintakan pada perusahaan sebagai badan hukum semata-mata. Misalnya jika terjadi perbuatan transfer (pengalihan) aset/modal kepada pemegang saham atau terjadi percampuran adukan antara bisnis dan finasial perusahaan dengan pemegang saham, yang menyebabkan perusahaan tidak memiliki aset-asetnya. Sungguh tidak adil, jika hanya perusahaan sebagai badan hukum hanya dapat diklaim oleh pihak ketiga. Demikian juga jika terjadi tindakan-tindakan yang misleading (menyesatkan), atau tidak layak yang dilakukan atas nama perusahaan yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum.

10

Sutan Remi Sjahdeini, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Pailit, Jurnal

11

Bisnis, Volume 14, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001). Hlm 108.

Hukum


Demikian juga jika perusahaan melakukan transaksi besar sementara modal yang dimiliki terlalu kecil.12 Mengenai definisi portofolio investasi adalah kumpulan dari beberapa jenis instrument investasi yang dirancang dengan komposisi tertentu untuk mencapai target imbal hasil yang diharapkan. Selain itu, portofolio investasi juga merupakan pengelolaan sekumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang atau efek/sekuriti lainnya. Dalam perusahaan pada umumnya Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham dia sendiri sehingga apabila Pemegang Saham mempunyai beberapa investasi di perusahaan dan dibentuk dalam portofolio investasi, dilihat terlebih dahulu apakah portofolio investasi tersebut mudah dicairkan untuk penggantian kerugian perusahaan atau tidak.13 Bahwa pada umumnya pemegang saham memiliki portofolio investasi untuk mencegah adanya risiko yang besar terhadap harta yang dimiliki oleh pemegang saham. Karena dapat mempengaruhi terhadap jumlah saham yang dimilikinya. Portofolio investasi mempunyai pengaruh pada setiap individu dan memiliki kegunaan dalam mengurangi kewaspadaan para pemegang saham terakit risiko yang besar apabila investasi mereka tidak di buat portofolio. Dalam pembentukan portofolio tersebut mengacu pada Portofolio model Markowitz yang menjelaskan

bahwa

“portofolio

efisien

yang

dibentuk

tujuan

untuk

meminimumkan standar deviasi yang merupakan ukuran risiko dari suatu portofolio. Bentuk umum penyelesaian portofolio model Markowitz dapat diselesaikan dengan pendekatan Two-Fund Theorem”. Dengan adanya portofolio investasi yang muncul dalam pemegang saham, muncul suatu tanggung jawab terhadap pemegang saham tersebut. Jika kita berpedoman pada tanggung jawab pemegang saham terkait dikenakannya prinsip piercing the corporate veil, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 12

UUPT secara terbatas mengakui prinsip piercing the corporate veil melalui pasal 3 ayat

(2) yang membuka kemungkinan tanggung jawab sampai meliputi harta kekayaan pribadi pemegang saham untuk perikatan-perikatan yang dibuat atas nama perseroan 13

Hasil Wawancara dengan Dewi Sekar Arum, SH Tanggal 8 Januari 2015 Jam 11.15

WIB.


tentang Perseroan Terbatas), atau menjadi penanggung pribadi (personal guarantor) berdasarkan perjanjian penanggungan pribadi sehubungan dengan transaksi pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada perusahaan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kredit atau pinjaman tertentu. Jika dikaitkan dengan kasus yang berada di Indonesia mengenai perbuatan melawan hukum, bahwa kasus tersebut erjadi ketika ketiga pengurus sekaligus merupakan pemegang saham pada PT. Mulia Argo Persada melakukan pemindahan hak atas sebanyak 6.200 lembar saham pada PT. Indotruba Tengah terhadap PT. Mulia Argo Persada. Sehingga Yayasan Kartika Ekapaksi mengajukan gugatan kepada para tergugat untuk mengembalikan saham tersebut kepada Yayasan Kartika Ekapaksi. Selain itu, menyatakan pemindahan hak atas saham milik Yayasan Kartika Ekapaksi pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Argo Persada dinyatakan batal demi hukum dan para tergugat dikenai pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum. Namun, para pemegang saham dapat dikenakan prinsip piercing the corporate veil karena para pemegang saham sekaligus pengurus PT. Mulia Argo Persada melakukan perbuatan melawan hukum dimana mereka memindahkan hak atas saham Yayasan Kartika Ekapaksi pada PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Argo Persada sebanyak 6.200 lembar saham. Walaupun dalam putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama tersebut hanya mengenakan pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum tanpa menerapkan prinsip piercing the corporate veil, yang seharusnya prinsip tersebut dapat dikenakan kepada ketiga pemegang saham PT. Mulia Argo Persada. Karena setelah melakukan wawacara dengan salah satu hakim, ketiga pemegang saham dapat dikenakan prinsip piercing the corporate veil karena tindakan tersebut memnuhi syarat adanya prinsip piercing the corporate veil dengan dikenai pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengenai kasus kedua, dijelaskan bahwa kasus tersebut adalah putusan Banding pada Pengadilan Banding Divisi Kriminal terkait dengan kasus pidana yang dilakukan berkaitan dengan Perusahaan. Perusahaan ini mempekerjakan sejumlah banyak orang dan diperdagangkan dengan perusahaan. Tidak ada saran bahwa perusahaan selain bisnis yang hanya ada kaitannya pada relasi dengan


Jaringan Rail yang terdapat ilegalitas. Saat putusan membuat perintah penyitaan terhadap Sale sejumlah £ 1.900.000, yang telah mengaku bersalah atas korupsi setelah memberikan suap kepada karyawan Jaringan Rail senilai £ 7.000 dengan maksud mengamankan pekerjaan untuknya di Perusahaan, namun dalam Pengadilan Banding hakim telah mencabut putusannya mengenai piercing the corporate veil yang dijatuhkan kepada Sale, karena dinilai tindakan yang dilakukan Sale tidak ada kaitannyadengan piercing the corporate veil. Berdasarkan penjelasan kedua kasus tersebut, bahwa prinsip piercing the corporate veil dapat dikenakan kepada pemegang saham apabila ia memenuhi salah satu unsur piercing the corporate veil. Mengenai kriteria prinsip piercing the corporate veil pada Negara Indonesia maupun di Negara Inggris tidak diatur secara khusus. Namun di Negara Indonesia dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada awalnya mengenai tanggung jawab pemegang saham diberikan terbatas sesuai dengan saham yang ia setor kepada perusahaan, namun hal tersebut tidak berlaku lagi ketika pemegang saham melakukan tindakan yang dapat dikenakan prinsip piercing the corporate veil. Selain dikenakan nya prinsip tersebut dengan pasal 3 ayat (2) UUPT, Sale dapat dikenakan piercing the corprate veil dengan pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, karena perusahaan Sale hanya memiliki pemegang saham tunggal yang seharusnya syarat pemegang saham dalam perseroan paling sedikit memiliki dua pemegang saham. Sehingga pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terkait tindakan yang telah dilakukan misalnya mengganti kerugian yang dialami perusahaan dengan diambil saham milik pemegang saham tersebut dan apabila saham yang ia setor di perusahaan tersebut tidak mencukupi, maka kekayaan pribadi yang dimiliki oleh pemegang saham yang bersangkutan akan terlibat dalam penggantian kerugian yang dialami perusahaan. Berdasarkan fakta dalam kasus tersebut tidak ditemukan adanya pemegang saham yang memiliki portofolio investasi. Dalam hal ini, putusan tersebut hanya menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham sehingga pemegang saham memiliki tanggung jawab secara pribadi yang merupakan suatu pengecualian terhadap prinsip dalam perseroan, dimana pada


prinsipnya pemegang saham hanya bertanggung jawab secara terbatas sebatas saham yang ia setor kepada perseroan. Berdasarkan penjelasan diatas, dalam kasus tersebut tidak terdapat pemegang saham yang memiliki portofolio investasi. Para tergugat yaitu Tuan Darsono, Tuan Siswanto dan Tuan Joso Prayitno memiliki saham yang terdapat di PT. Mulia Argo Persada. Para tergugat tersebut dimungkinkan mempunyai portofolio investasi, karena jika mereka mempunyai dana investasi tidak mungkin mereka menyimpan investasi tersebut hanya pada satu perusahaan. Apabila para tergugat hanya menyimpan seluruh dana investasi mereka hanya di satu perusahaan, resiko yang akan ditanggung mereka jauh lebih besar dibanding resiko yang dimana dana investasi tersebut terpisah dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya hal tersebut dilakukan melalui cara diversifikasi. Pada umumnya para pemegang saham memiliki portofolio investasi baik secara individu maupun dengan kolektif yang melalui manager investasi dan portofolio investasi merupakan hal penting bagi pemegang saham. Pemegang saham melanggar undang-undang terutama dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai piercing the corporate veil, terdapat hubungan antara tanggung jawab pemegang saham pada portofolio investasinya jika piercing the corporate veil terjadi. Dengan dikaitkan dengan kasus diatas, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terkait pemindahan hak atas saham Yayasan Kartika Ekapaksi pada PT. Indotruba kepada PT. Mulia Argo Persada sebesar 6.200 lembar saham, sehingga apabila jumlah saham para tergugat tidak mencukupi untuk menggantikan saham Yayasan Kartika Ekapaksi, maka para tergugat (pemegang saham) dapat dikenakan harta pribadi mereka yaitu investasi mereka yang terdapat pada perusahaan lain. Hal ini dapat dikenakan karena para tergugat telah melakukan kesalahan sehingga melanggar piercing the corporate veil dan diperkenankan menggantikan dengan kekayaan mereka yang lain karena tidak cukupnya saham para tergugat yang ada pada PT. Mulia Argo Persada. Dalam kasus di Negara Inggris, dalam faktanya Sale tidak memiliki portofolio investasi. Namun apabila Sale memiliki saham yang tidak hanya pada Perusahaan Sale Service and Maintanance misalnya dia memilki saham di


perusahaan lainnya dan dibentuknya suatu portofolio untuk mengurangi risiko terhadap sahamnya. Karena dimungkinkan pemegang saham yang memiliki beberapa investasi di sejumlah perusahaan membentuk portofolio investasinya untuk mengurangi suatu risiko apabila terjadi suatu kerugian yang berdampak pada sejumlah investasi yang lain. Hal ini berlaku ketika pemegang saham berlaku secara pribadi dan mengharuskan untuk mengganti kerugian perusahaan dengan saham yang ditempatkan pada perusahaan tersebut atau saham lainnya yang ditempatkan pada perusahaan yang lain. Sehingga terdapat suatu akibat apabila tergugat (pemegang saham) yang memiliki portofolio investasi dikenakan prinsip piercing the corporate veil, secara umum tanggung jawab tersebut mengacu pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut membuat tergugat bertanggung jawab secara pribadi. Tidak adanya keterkaitan mengenai portofolio investasi tersebut, dalam tahapan aset investasi, portofolio investasi merupakan aset yang sulit dicairkan. Dan apabila dalam portofolio investasinya sedang mengalami negatif dalam arti sedang mengalami rugi, keuntungan tersebut tidak dapat diambil.14

Kesimpulan 1. Pemegang saham memiliki tanggung jawab khususnya pada saham yang mereka setor dalam suatu perseroan. Walaupun pada hakekatnya tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas pada jumlah nilai saham yang disetornya, namun ia dapat bertanggung jawab secara pribadi (terbatas) apabila memenuhi suatu kondisi tertentu misalnya melakukan satu atau lebih hal yang mengakibatkan piercing the corporate veil atau menjadi penanggung pribadi berdasarkan perjanjian penanggungan pribadi sehubungan dengan transaksi pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada perusahaan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kredit atau pinjaman tertentu. Mengenai piercing the corporate veil yang dapat dikenakan pada 14

Hasil Wawancara dengan Dewi Sekar Arum, SH Tanggal 8 Januati 2015 Jam 11.15

WIB.


pemegang saham secara tegas tidak diatur secara khusus, namun dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan secara tersirat dalam pasal 3 ayat (2). Dimana pemegang saham dapat dikenakan piercing the corporate veil apabila melanggar ketentuan yang telah diatur dalam pasal tersebut. Mengenai diberlakukannya doktrin piercing the corporate veil ini bertujuan menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak di luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga ataupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. 2. Terdapat dua kasus yang dibahas dalam pembahasan ini, yakni: a.

Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi di Negara Indonesia. Dalam putusan hakim, hakim hanya menjatuhkan pasal mengenai perbuatan melawan hukum yaitu pasal 1365 KUHPerdata dan tidak menjatuhkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 207 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang saham. Sehingga para pemegang saham tersebut dikenakan tanggung jawab secara pribadi dalam untuk menggantikan saham milik Yayasan Kartika Ekapaksi sebesar 6.200 lembar saham. Para pemegang saham tersebut dapat diberlakukan prinsip piercing the corporate veil, karena sudah terlihat bahwa para pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan PT. Mulia Argo Persada. Sehingga ketiga pemegang saham tersebut dapat menggantikan keseluruhan kerugian yang dialami PT. Mulia Argo Persada untuk mengembalikan saham Yayasan Kartika Ekapaksi dan menggantikan keuntungan Yayasan Kartika Ekapaksi yang hilang.

b. Tindak Pidana yang terjadi di Negara Inggris. pengajuan banding yang dilakukan oleh Sale, Hakim memutuskan untuk mencabut piercing the corporate veil dengan pernyataan bahwa dalam tindakan Sale tidak ada kaitannya dengan piercing the corporate veil, hal ini dapat dilihat mengenai pendapat Mr. Goose yang menyampaikan


bahwa

pengadilan

tidak

boleh

mengangkat

“veil”

dengan

mempertimbangkan posisi perusahaan. Pembayaran oleh Jaringan Rail dilakukan kepada perusahaan dan tidak kepada Sale. Kegiatan yang melanggar hukum murni diberikan kepada Sale dan tidak melibatkan piercing the corporate veil dalam pelanggaran tersebut. Sale bertindak untuk kepentingannya sendiri dan tidak menggunakan perusahaan sebagai kejahatan yang dilakukan. Sehingga hakim berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Sale murni tindak pidana. Padahal jika ditelaah lebih detail, tindakan Sale dalam memenuhi kepentingan pribadinya tersebut secara tidak langsung menggunakan perusahaannya. Maka seharusnya Hakim tetap memutuskan untuk menerapkan prinsip piercing the coporate veil pada tindakan yang telah dilakukan Sale. 3. Terdapat suatu akibat hukum yang dapat dikenakan pemegang saham yang memiliki portofolio investasi, dimana mereka diberlakukan tanggung jawab secara umum yang dapat dikenakan pasal 3 ayat (2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karena saat pemegang saham tersebut dikenakan prinsip piercing the corporate veil yang merupakan pengenaan tanggung jawab pemegang saham secara pribadi, prinsip yang pada awalnya pemegang saham bertanggung jawab secara sebatas saham yang disetornya kepada pemegang saham sudah tidak berlaku. Dengan adanya akibat hukum tersebut, muncul suatu akibat ekonomi baik pada pemegang saham maupun perusahaan lain yang terlibat dalam saham pemegang saham tersebut. Dengan dikenakan prinsip piercing the corporate veil, harta pemegang saham sudah otomatis berkurang dikarenakan harus menggantikan kerugian pada perusahaan yang

baik

dimanfaatkan

oleh

pemegang

saham

maupun

yang

membuktikan bahwa pemegang saham ikut terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Selain itu, perusahaan lain yang dimana pemegang saham yang terkena piercing the corporate veil menyetor sejumlah saham ikut mendapatkan suatu dampak yang berpengaruh bagi perusahaan, dimana perusahaan tersebut akan kehilangan saham yang sudah disetor dan secara tidak langsung keuntungan yang harus didapat perusahaan


tersebut menghilang. Saran 1. Diperlukan pertimbangan hakim yang menerapkan prinsip piercing the corporate veil

terkait dengan tindakan pemegang saham yang

bersangkutan dalam ke dua kasus tersebut. 2. Diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai tanggung jawab pemegang saham yang memerlukan portofolio investasi untuk mendukung pengaturan tanggung jawab pemegang saham yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) UUPT

Kepustakaan A. Studi Pustaka Ananda, Henry, Optimalisasi Portofolio Investasi (Deposito dan Saham) Untuk Meningkatkan Hasil Investasi Pada PT. Asuransi Karyamas Setralindo. Skripsi, 2003. Fuady, Munir (a), Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Fuady, Munir (b), Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996. Hamilton, Robbert W, The Law of Corporations. St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1996. Haris, Freddy, Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hariyani, Iswi, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010. Herujito, Yayat M, Manajemen. Bogor: Grasindo, 2001. Husnan, Suad, Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. UUP AMP YKPN: Yogyakarta, 2003. Irmiati, Sri, Tinjuauan Yuridis Atas Korelasi Pengaturan Pasal 36 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Cross Holding) dengan Piercing


The Corporate Veil. Depok: Skripsi, 2010. Irianto, Muhamad, Tanggung Jawab Hukum Pengurus Emiten Pailit Terhadap Investor Pasar Modal: Studi Kasus PT. Fiskaragung Perkasa, Tbk. Skripsi, 2003. Kansil, CST, Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I, Buku Keempat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992. Nasarudin, Irsan, et al., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Pahlevi, Rizal, Portofolio Sebagai Alternatif Keputusan Investasi Studi Penelitan pada Saham BEI, Malang: Skripsi, 2008. Panjaitan, Hulman, Hukum Penanaman Modal Asing. Jakarta: Ind-Hill Co, 2003. Salim, H, Budi Sutrisno, Hukum Investasi Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2012. Sihombing, Jonker, Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2009. Sitio, Arifin, Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta: Erlangga, 2001. Sjahdeini, Sutan Remi, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Pailit, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2005. Tandelilin, Eduardus, Portofolio dan Investasi. Yogyakarta: Kanisius, 2010. Widjaja, Gunawan, Wulandari Risnamanitis, Go Public dan Go Private di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007. Wuisang, Edwin Jeffry Herald,

Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham,

Direksi dan Komisaris PT: Studi Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia. Skripsi, 2006. Yuhassari, Emmy, et al., Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance. Pusat Pengkajian Hukum: Jakarta, 2005. Usman, Rachmadi, Dimensi Hukum Perusahaan: Perseroan Terbatas, Bandung: PT. Alumni, 2004. B. Perundang-Undangan


Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756. Indonesia, Undang-Undang Perkoperasian, UU No. 17 Tahun 2012, LN No. 212 Tahun 2012, TLN No. 5355. Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724. Indonesia, Undang-Undang Yayasan, UU No. 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430.

C. Artikel http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20170307-S57-Penerapan%20prinsip.pdf. Pada tanggal 22 Oktober 2014 Jam 20.51 WIB. Kamus Bisnis dan Bank, “Portofolio Investasi” http://www.mediabpr.com/kamusbisnis-bank/portofolio_investasi.aspx, diunduh 23 September 2014. http://peni.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9313/PsrModal+Trasnp.pdf. Pada tanggal 16 Oktober 2014 Jam 16.13 WIB. http://www.legal-dictionary.org/ld.asp?q=Piercing+the+Corporate+Veil.

Pada

tanggal 26 Desember 2014 Jam 16.28 WIB. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bf2cc7d1817b/hukum-perusahaan. Pada tanggal 26 Desember 26 Desember 2014 Jam 16.45 WIB. file:///F:/Bahan%20Skripsi/Portofolio/Pengertian%20portofolio%20Menurut%20 Para%20Ahli.htm. Pada tanggal 13 Oktober 2014 jam 07.25 WIB. http://aria.bapepam.go.id/reksadana/files/edukasi/Mari%20merancang%20portofo lio.pdf. Pada tanggal 9 Oktober 14 jam 11.37 WIB. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl209/tanggung-jawab-pemegangsaham. Pada tanggal 22 Oktober 2012 Jam 05.24 WIB. http://9oro.blogspot.com/2011/03/piercing-corporate-veil.html. Pada tanggal 26 November 2014 Jam 05.40 WIB. file:///F:/Bahan%20Skripsi/Portofolio/Pengertian%20portofolio%20Menurut%20 Para%20Ahli.htm. Pada tanggal 13 Oktober 2014 jam 07.25 WIB. https://www.academia.edu/3635945/Manusia_dan_Tanggung_Jawab_Serta_Penga


bdian. Pada tanggal 01 Januari 2015 Jam 08.57 WIB. http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/aset_tak_likuid.aspx. Pada tanggal 8 Januari 2015 Jam 19.39 WIB. D. Lain-Lain Hasil Wawancara dengan Pak Rangga Handika Dosen FEUI tanggal 30 Oktober 2014 jam 18.10 WIB. Hasil Wawancara dengan Pak Ibrahim Senen Tanggal 30 Oktober 2014 Jam 10.15 WIB. Hasil Wawancara dengan Hakim Panji Answinartha Putra, SH., MH., Tanggal 16 Desember 2014 Jam 15.15 WIB. Hasil Wawancara dengan Dewi Sekar Arum, SH Tanggal 8 Januari 2015 Jam 11.15 WIB.


Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Portofolio Investasi (Studi Kasus Piercing The Corporate Veil) Juventia Yustica, Ranggalawe Suryasaladin

Recommend Documents