~~
Perubahan Status
Tanab Wakaf
\ ~eri\lnterian Agama RI Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf
Tahun zou
I. PENDAHULUAN Indonesia sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim merniliki banyak potensi kekayaan yang dapat digali. Salah satu potensi kekayaan umat Islam tersebut adalah wakaf. Pengertian wakaf menurut pasal1 butir 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ten tang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan danl atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah danl at au kesejahteraan umum menurut syariah. Pasa140 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa harta benda yang telah diwakafkan dilarang untuk a). dijadikan jaminan; b). disita; c). dihibahkan; d). dijual; e). diwariskan; f). ditukar; atau g). dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak k=o:::..==~ syariah. Leaflet ini meruoazzz; cara pelaksanaan :'c:=(1) Undang-Undar.g _ 2004 tentang Waka= tentang prosedur 2tG_ harus ditempuh da:.=. menukar harta benda : '2..:"'::: ketentuan pasal 41 ayat _
II. DASAR HUK~ 1. Undang-Undang Nomor 2004 tentang Wakaf; 2. Peraturan Pernerintahan 42 Tahun 2006 tentang :- Undang-Undang Nomor 2004 ten tang Wakaf.
,:5C""'"1':;
III.PROSEDUR TUr<~D MENUKAR HAR-" BENDA WAKAF Sesuai dengan ketentuan pasal s i ayCit (2) Undang-Undang Nomor 41 Tal'tUTI 2004 tentang Wakafyang berbunyi: "Pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
berlaku dan tidak bertentangan syariah.
dengan
Leaflet ini merupakan keterangan tata cara pelaksanaan ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan tentang prosedur atau tata cara yang harus ditempuh dalam rangka tukar menukar harta benda wakaf sebagaimana ketentuan pasal41 ayat (1) di atas.
II. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ; 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ten tang Wakaf.
III. PROSEDUR TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF Sesuaidengan ketentuan pasal41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakafyang berbunyi: "Pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan BadanWakafIndonesia.
Pasal 49 Peraturan Pemerintahan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan: (1) Perubahan status harta benda wakaf
dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. (2) Izin tertulis
dari Menteri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Daerah ten tang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Pemerintahan Daerah setempat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah; b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai akta ikrar wakaf; atau c.
Pertukaran dilakukan keperluan keagamaaan langsung atau mendesak;
untuk secara
(3) Selain dari pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat \2 , izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya sarna dengan harta benda semula.
(4). Nilai
dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupatil walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri terdiri dari unsur: a. Pemerintahan Daerah Kabupatenl ~ota; b. Kantor Pertahanan Kota;
Kabupatenl
c. Majelis Ulama Indonesia (MUl) Kabupatenl Kota; d. Kantor Kementerian Kabupatenl Kota; dan
Agama
e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.
(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya sarna dengan harta benda semula. (4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupatil walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri terdiri dari unsur: a. Pemerintahan Daerah Kabupatenl Kota; b. Kantor Kota;
Pertahanan
Kabupatenl
c. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kabupatenl Kota; d. Kantor Kementerian Kabupatenl Kota; dan
Agama
e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.
Pasal 50 Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut: a. Harta benda penukar merniliki nilai jual objek pajak (NJOP) sekurangkurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk di kembangkan.
IV.URUTAN PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF 1. Surat permohonan Nazhir perihal pengajuan Izin Tukar Menukar Harta benda Wakaf ditujukan kepada Menteri Agama RI melalui Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan menjelaskan alasannya dengan melampirkan:
a. Sertifikat dan/atau Akta Ikrar Wakaf harta benda wakaf yang akan ditukar; b. Sertifikat atau bukti kepernilikan yang sah harta benda penukar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harta benda wakaf dan harta benda penukar; d. Rencana Umum Tata Ruang dari pemerintahan daerah setempat; e. Surat persetujuan Nazhir terhadap tukar menukar harta benda wakaf yang ditandatangani oleh seluruh anggota Nazhir dan dua orang saksi perwakilan masyarakat setempat dengan membubuhkan materai Rp. 6.000; f.
Surat Pernyataan bermaterai dari pihak calon penukar yang menyatakan bahwa harta benda penukar tidak dalam sengketa yang disahkan oleh Lurah/ Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat.
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan meneruskan perrnohonan izin kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dengan terlebih dahulu meneliti dan memverifikasi kebenaran keaslian/ keabsahan dokumen yang diajukan oleh Nazhir. 3. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ Kota menerima berkas permohonan izin dari Kepala KUA sebagai dasar untuk mengusulkan Tim Penilai Keseimbangan Tukar Menukar Harta Benda Wakaf kepada Bupati/ Walikota untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota. Tim tersebut terdiri dari unsur: a. Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; b. Kantor Kota;
Pertanahan
.:>.
Kabupaten/
c. Majelis Ulama Indonesia Kabu-
paten/ Kota; d. Kantor Kementerian Kabupaten/ Kota;
Agama
e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan. 4. Tim penilai tersebut melaporkan hasil kerjanya dalam bentuk berita acara yang berisi perbandingan niiai harga
6.
Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dengan terlebih dahulu meneliti dan memverifikasi kebenaran keaslian/ keabsahan dokumen yang diajukan oleh Nazhir. 3. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ Kota menerima berkas permohonan izin dari Kepala KDA sebagai dasar untuk mengusulkan Tim Penilai Keseimbangan Tukar Menukar Harta Benda Wakaf kepada Bupati/ Walikota untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota. Tim tersebut terdiri dari unsur: a. Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; b. Kantor Kota;
Pertanahan
Kabupaten/
c. Majelis Ulama Indonesia paten/ Kota; d. Kantor Kementerian Kabupaten/ Kota; e. Nazhir tanah sangkutan.
KabuAgama
wakaf yang ber-
4. Tim penilai tersebut melaporkan hasil kerjanya dalam bentuk berita acara yang berisi perbandingan nilai harga
antara harta benda wakaf dengan nilai calon penukar harta benda wakaf dalam bentuk jumlah nilai penukar harta benda wakaf dalam bentuk jumlah nilai rupiah dan aspek nilai lainnya yang menguntungkan wakaf kepada Bupatil Walikota untuk ditetapkan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupatenl Kota. Selanjutnya semua dokumen tersebut diteruskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupatenl Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan berkas permohonan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Wakaf menelaah berkas pengajuan izin dan mernverifikasi kebenaran persyaratan formal maupun materil dari benda wakaf dan penukarnya. Apabila dianggap perlu dilakukan peninjauan langsung ke lokasi oleh pejabat Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam meneruskan berkas permohonan yang telah diverifikasi kepada BWI untuk mendapat pertimbangan. 8. Badan Wakaf Indonesia memberikan pertimbangannya dan menyampaikan berkas permohonan izm
kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan berkas permohonan izin kepada Menteri Agama RI setelah terpenuhi seluruh persyaratan formil dan materil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia. 10. Menteri Agama RI memberikan atau tidak memberikan izin secara tertulis kepada Nazhir yang bersangkutan.
PENUTUP Demikian leaflet Tata Cara Permohonan Izin Tukar-Menukar Harta Benda Wakaf ini disajikan. Agar dapat menjadi acuan bagi pihak yang berkepentingan.
