SALINAN
Lampiran
: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor : 274/ Tahun 2010 Tanggal : 20 September 2010
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2011
I.
PENDAHULUAN 1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 pada tanggal 1 Mei 2011 akan dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sukses tidak terlepas dari peran serta Badan Penyelenggara yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 2. Sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (3), Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 47 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, diamanatkan bahwa PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan untuk KPPS dibentuk paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara; 3. Pedoman teknis pembentukan Badan Penyelenggara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK),
Panitia
Pemungutan
Suara
(PPS)
dan
Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 ini disusun untuk mempersiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan dan pelantikan. II.
TUJUAN 1. Bagi KPU Kabupaten Pekalongan sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses seleksi, pembentukan, penetapan dan pelantikan PPK dan PPS di wilayah kerjanya; 2. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses pelantikan PPS di wilayah kerjanya; 3. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan proses pembentukan, penetapan dan pelantikan KPPS.
1
III.
KETENTUAN UMUM 1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Pekalongan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan masa jabatan 2011 – 2016 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan; 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pekalongan adalah lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pekalongan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 di tingkat kecamatan dan bersifat sementara; 5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pekalongan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 di tingkat desa/kelurahan dan bersifat sementara; 6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 di tempat pemungutan suara dan bersifat sementara; 7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjunya disebut PPDP adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 dan bersifat sementara; 8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;
2
PELAKSANAAN 1.
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) a.
KPU Kabupaten Pekalongan mulai membentuk PPK pada tanggal 1 Oktober 2010;
b.
Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
c.
Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
d.
Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan PPK mengacu kepada pedoman teknis ini;
e.
Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembentukan PPK dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
f.
Pelantikan PPK selambat-lambatnya pada tanggal 28 Oktober 2010;
g.
Dalam hal pengisian dan komposisi keanggotaan PPK, tetap berpedoman kepada Pasal 43 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
h.
Syarat untuk menjadi anggota PPK : 1) warga negara Indonesia; 2) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; 3) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945
dan
cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945; 4) berdomisili di wilayah kerja PPK; 5) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; 6) sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas; 7) dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; 8) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan 3
9) tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan
surat
keterangan
dari
pengurus
partai
politik
yang
bersangkutan.
i.
Seleksi calon anggota PPK adalah sebagai berikut : 1).
Pengumuman.
2).
Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi;
3).
Seleksi administrasi terhadap kelengkapan administrasi, meliputi : a). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon ybs dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1.KWK.KPU - PPK/ PPS/ KPPS/ PPDP); b). Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye,
tidak
akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau, dalam keadaan sehat dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F2-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS); c). Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat (Model F3KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS); d). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara
yang
diancam
dengan
pidana
5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU –
PPK/PPS/KPPS); e). Surat Keterangan Tempat Tinggal di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (Model F5-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS); f). Surat Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU – PPK/
4
PPS/KPPS). Ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus PNS; g). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; h). Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (dua) lembar; 4).
Untuk keperluan calon peserta, KPU Kabupaten Pekalongan memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana huruf i angka 3) huruf c) ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 3) huruf d) di Pengadilan Negeri setempat;
5).
Untuk pemenuhan syarat pada angka 3) huruf c) dan huruf d) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus sebagai calon anggota PPK;
6).
Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kantor KPU Kabupaten Pekalongan dan Kantor Kecamatan;
7).
KPU Kabupaten Pekalongan segera melakukan uji kepatutan melalui wawancara terhadap calon Anggota PPK yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
8).
Penyampaian hasil seleksi oleh KPU kabupaten Pekalongan kepada Anggota PPK terpilih melalui Camat di wilayah setempat;
9).
KPU Kabupaten Pekalongan menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota PPK terpilih;
10). Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi bagi Anggota PPK terpilih; 11). Pelaksanaan pelantikan Anggota PPK terpilih dan dilanjutkan dengan rapat kerja; 12). KPU Kabupaten Pekalongan melaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah atas pelaksanaan proses seleksi, pembentukan, penetapan dan pelantikan Anggota PPK terpilih serta penyelenggaraan rapat kerja PPK; 13). PPK terpilih berkoordinasi dengan camat untuk mengusulkan 3 (tiga) calon Sekretaris PPK melalui KPU Kabupaten Pekalongan kepada Bupati Pekalongan untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Surat Keputusan Bupati Pekalongan;
5
14). Sekretaris PPK berkoordinasi dengan Camat untuk mengusulkan 3 (tiga) orang staf Sekretariat PPK kepada Bupati Pekalongan; 2.
Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) a.
KPU Kabupaten Pekalongan membentuk PPS pada tanggal 1 Oktober 2010;
b. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; c.
Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
d. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pelantikan PPS mengacu pada pedoman teknis ini; e.
Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembentukan PPS dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
f.
Pelantikan PPS selambat-lambatnya pada tanggal 3 November 2010;
g. KPU Kabupaten Pekalongan menyusun jadual pembentukan PPS; h. Pengisian keanggotaan PPS oleh KPU Kabupaten Pekalongan atas usul bersama
Kepala
Desa/Lurah
(atau
sebutan
lainnya)
dan
Badan
Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan (atau sebutan lainnya) untuk dikirim ke KPU Kabupaten Pekalongan melalui Camat dengan persyaratan sebagai berikut : 1).
Warga Negara Indonesia;
2).
Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3).
Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita–Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4).
Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5).
Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan
surat
keterangan
bersangkutan;
6
dari
pengurus
partai
politik
yang
6).
Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
7).
Sehat yang dibuktikan dengan Surat keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas;
8).
Dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia ;
9).
Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10). Pengiriman
berkas
dari
desa/kelurahan
ke
KPU
Kabupaten
Pekalongan melalui Camat; 11). Penelitian terhadap kelengkapan administrasi meliputi : a).
Daftar
Riwayat
Hidup,
ditandatangani
oleh
calon
yang
bersangkutan dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS/PPDP); b). Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, cakap
berbicara,
membaca
dan
menulis
dalam
Bahasa
Indonesia, tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye,
tidak
akan
menjadi
Panitia
Pengawas
dan
Pemantau, dalam keadaan sehat dan tidak pernah dipidana penjara
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F2-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS); c).
Surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU - PPK/ PPS/ KPPS);
d). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang
diancam
dengan
pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU - PPK/ PPS/ KPPS). e).
Surat keterangan tempat tinggal di wilayah kerja PPS yang bersangkutan (Model F5=KWK.KPU - PPK/ PPS/ KPPS);
f).
Surat Ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK;KPU -
7
PPK/PPS/ KPPS). Ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus PNS; g). Fotocopy KTP yang masih berlaku; h). Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. 12). Untuk keperluan calon, KPU kabupaten Pekalongan memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf h angka 11) huruf c ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf h dan angka 11) huruf d) di Pengadilan Negeri setempat; 13). Untuk pemenuhan syarat pada angka 11) huruf c) dan huruf d) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus sebagai calon anggota PPS; 14). KPU
Kabupaten
Pekalongan
menerbitkan
surat
keputusan
penetapan Anggota PPS terpilih; 15). Penyampaian hasil penetapan Anggota PPS terpilih kepada yang bersangkutan oleh PPK melalui Kepala Desa/Lurah di wilayah setempat; 16). Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi bagi Anggota PPS terpilih; 17). Pelaksanaan pelantikan Anggota PPS terpilih dan dilanjutkan dengan rapat kerja; 18). PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan atas pelaksanaan pelantikan dan rapat kerja PPS. 3.
Perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih a.
PPS yang telah dilantik, sebelum membentuk KPPS di wilayah kerjanya mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
b.
Perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh PPS mulai 7 November sampai dengan 11 November 2010;
c.
PPS dalam hal melakukan perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa atau RT atau RW atau sebutan lainnya atau warga setempat;
d. Sebelum calon PPDP ditetapkan diminta untuk mengisi dan melampirkan : 8
1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS/PPDP); 2) Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Model F7-KWK.KPU – PPDP); e.
Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
f.
PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan secara kolektif;
g. PPS melakukan pengawasan dan kendali kerja PPDP dengan cara mencermati rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan selama coklit; h.
Penyampaian hasil penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS;
i.
Paling lambat pada tanggal 12 November 2010, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sudah ditetapkan oleh PPS;
j.
PPS melaporkan hasil penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten Pekalongan melalui PPK di wilayahnya;
k.
Selanjutnya PPS segera menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh petugas pemutakhiran data pemilih untuk diberikan arahan dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 di masing-masing TPS;
l.
PPS membagikan pedoman teknis tata cara pemutakhiran data pemilih kepada Petugas Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara untuk masing-masing TPS;
m. PPS
melaporkan
pelaksanaan
pemutakhiran
data
pemilih
yang
dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten Pekalongan melalui PPK diwilayah kerjanya.
9
4.
Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) a.
PPS terpilih mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan;
b. KPPS dibentuk paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara, dengan demikian pembentukan KPPS dimulai pada tanggal 3 April sampai dengan 10 April 2011; c.
PPS atas nama KPU Kabupaten Pekalongan melaksanakan tes wawancara terhadap calon anggota KPPS paling lambat tanggal 30 Maret 2011;
d. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang, berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; e.
Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
f.
Dalam hal pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pelantikan KPPS mengacu kepada pedoman teknis ini;
g. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembentukan KPPS dibebankan pada Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan; h. Pengisian keanggotaan KPPS oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan sebanyak 7 (tujuh) orang dengan persyaratan sebagai berikut : 1).
Warga Negara Indonesia ;
2).
Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3).
Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4).
Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5).
Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan
surat
keterangan
dari
pengurus
bersangkutan; 6).
Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
10
partai
politik
yang
7).
Sehat yang dibuktikan dengan Surat keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas;
8).
Dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
9).
Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
i. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi meliputi: 1). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1KWK.KPU - PPK/PPS/KPPS/PPDP); 2). Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye, tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau, dalam keadaan sehat dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F2-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS); 3). Surat Keterangan Sehat dari dokter Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS); 4). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS); 5). Surat keterangan tempat tinggal di wilayah kerja PPS yang bersangkutan (Model F5-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS); 6). Surat Ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS) Ketentuan ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus PNS; 7). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 8). Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; 9). Untuk keperluan calon peserta, agar KPU Kabupaten Pekalongan memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana huruf i 11
angka
3)
ke
Puskesmas
setempat
dan
pemenuhan
syarat
sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 4) di Pengadilan Negeri setempat; 10). Untuk pemenuhan syarat pada angka 3) dan angka 4) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus sebagai calon anggota KPPS; j. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota KPPS terpilih di wilayah kerjanya sesuai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditetapkan; k. PPS menyampaikan hasil penetapan Anggota KPPS terpilih kepada yang bersangkutan ; l. PPS melaporkan pengangkatan Anggota KPPS terpilih kepada KPU Kabupaten Pekalongan melalui PPK; m. Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi bagi Anggota KPPS terpilih; n. Pelaksanaan pelantikan Anggota KPPS terpilih dan dilanjutkan dengan rapat kerja;
HAL–HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 1.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mengakomodasi adanya Sekretariat PPS. Atas dasar hal tersebut maka tugas-tugas administratif yang dilakukan oleh PPS merupakan tanggungjawab Ketua dan Anggota PPS; 2.PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS; 3.Dalam rangka ketertiban, kerapian, pengendalian dan penyelesaian administrasi keuangan di PPS, KPU Kabupaten Pekalongan bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan.
12
13
