TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 - 2031

NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

PERKIRAAN ANGGARAN (Dlm Juta Rp.)

A

PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

1

PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN

1.1

WAKTU PELAKSANAAN INSTANSI PELAKSANA

I (Prioritas) 1 2 3 4 5

II

III

V

V

IV

Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) a.

b.

c.

d.

e.

1.2

ALTERNATIF SUMBER DANA

Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi RTR Kawasan Perkotaan Bondowoso Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi RTR Kawasan Perkotaan Tamanan Penyusunan RTBL dan Peraturan Bangunan Gedung Kawasan Perkotaan Bondowoso Penyusunan RTBL dan Peraturan Bangunan Gedung Kawasan Perkotaan Tamanan Penataan Permukiman di Perkotaan PKL & PKLp

Kawasan Perkotaan Bondowoso

750

APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab

Dinas BMCK, Bappeda, Bag.Hukum Dinas BMCK, Bappeda, Bag.Hukum

Kawasan Perkotaan Tamanan

400


400

Kawasan Perkotaan Tamanan

400

Blok Permukiman di Perkotaan Bondowoso & Tamanan (2 lokasi per tahun)

19.000

APBN, APBD Prov, APBD Kab

2.000


Dinas BMCK, Bappeda, Bag.Hukum

9.000


Dinas BMCK, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, PDAM, BLH, PLN, Telkom, BPN, Dinas Pengairan, & Disparporahub.

Dinas BMCK, Bagian Hukum, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas BMCK, Bagian Hukum, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas BMCK, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, PDAM, BLH, PLN, Telkom, BPN, Dinas Pengairan, & Disparporahub.

v v v

v v v

v v v v

V

V

V

V

V

V

V

V

Pemantapan Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) a.

Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan PPK (Prioritas)

b.

Penataan Permukiman padat di Perkotaan PPK

Kec.Wonosari, Kec.Prajekan, Kec.Sukosari, Kec.Maesan, Kec.Wringin Blok Permukiman di 5 Kec. PPK (1 lokasi per tahun)

v v v

v v v

Lampiran Halaman

5

NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

PERKIRAAN ANGGARAN

INSTANSI PELAKSANA

5.200



II

III

IV

Dinas BMCK, Bappeda, Bag.Hukum

v v

V

V

V

8.500


Dinas BMCK, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, PDAM, BLH, PLN, Telkom, BPN, Dinas Pengairan, & Disparporahub.

v v

V

V

V

Kawasan Agropolitan (Monev setiap tahun)

950


Dishutbun, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Dinas BMCK, Disnakkan, Disparporahub, Diskoperindag dan Bapemas

v v v v

V

V

V

2.500


Diskoperindag, Dinas BMCK, Dishutbun, Dinas Pertanian

v v

V


v v v v

V

V

V

v v

V

V

V

v v v v

V

V

V

(Dlm Juta Rp.) 1.3

1.4

2 2.1

WAKTU PELAKSANAAN


Pemantapan Pusat Pengembangan Lingungan (PPL)

a.

Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan PPL

Kec.Jambesari DS, Kec.Pujer, Kec.Tapen, Kec.Taman Krocok, Kec.Pakem, Kec.Binakal, Kec.Cermee, Kec.Klabang, Kec.Botolinggo, Kec.Grujugan, Kec.Sempol, Kec.Tlogosari & Kec.Sumberwringin..

b.

Penataan Permukiman Padat di Perkotaan PPL

Blok Permukiman di 13 Kec. PPL (1 lokasi per tahun)

Pengembangan Pusat Kawasan Agropolitan & Desa Pusat Pertumbuhan

a.

Pengembangan Kelembagaan & Pengelolaan Kawasan Agropolitan

b.

Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (Sentra Kawasan)

Kec.Sumberwringin

c.

Penataan Sentra Usaha Komoditas Unggulan (Kantong Produksi

Kec.Sukosari, Kec.Sumberwringin, Kec.Sempol & Kec.Tlogosari (30 lokasi)

15.000

d.

Penyusunan RTR Desa Pusat Pertumbuhan (RTR DPP)

20 Desa Pusat Pertumbuhan

5.000

e.

Pembinaan & Bantuan Sarana Produksi Komoditas Unggulan

Kawasan Agropolitan & Desa Pusat pertumbuhan (65 desa)

9.750

APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab

Dinas BMCK, Dinas Pertanian, Dishutbun, PDAM, BLH, PLN, Telkom, BPN, Dinas Pengairan, Disparporahub & Bapemas. Dinas BMCK, Dinas Pertanian, Dishutbun, Dinas Pengairan & Bapemas Dinas Pertanian, Dishutbun, BLH, Dinas Pengairan, Disparporahub & Bapemas.

PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA Transportasi Jalan Raya a.

Penyusunan Masterplan Sistem Transportasi Wilayah

Kabupaten Bondowoso

500

b.

Penyusunan Masterplan & RPJM Jalan dan Jembatan

Kabupaten Bondowoso

500


Dinas BMCK, Disparporahub, Bappeda

v v v

Dinas BMCK

v v v

Lampiran Halaman

6

NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI


c.

Penyusunan Masterplan, DED dan Studi Kelayakan Jalan Lingkar Perkotaan Bondowoso

Kawasan Perkotaan Bondowoso & Sekitarnya

500

d.

Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bondowoso (Bertahap)

Kawasan Perkotaan Bondowoso & Sekitarnya

20.000

e.

Pembangunan Terminal Tipe B Bondowoso (Pemindahan)

Kec.Tenggarang

15.000

f.

Pengembangan & Optimalisasi Terminal Tipe C di PKLp dan PPK, PPL

Kec.Maesan, Kec.Tamanan, Kec.Sempol, Kec.Sukosari, Kec.Wonosari, Kec.Prajekan, & Kec.Wringin

5.250

Kabupaten Bondowoso

600.000

Desa Gunosari – Sumberwringin

3.500

Kec.Sempol, Kec.Botolinggo & Kec.Cermee

5.000

Desa Pandak, Leprak, Wonoboyo, Kecamatan Klabang

2.500

Kecamatan Klabang, Botolingo Dan Cermee

5.000

Kabupaten Bondowoso dan Sekitarnya

750

g.

h.

i.

j.

k. 2.2

Peningkatan Jalan Akses Utama Antar Kecamatan, Antar Desa & Jalan Menuju Desa Terpencil Peningkatan Jalan Tembus Antara Kecamatan Tlogosari Dan Sumberwringin Peningkatan Jalan Tembus Silapak – Pancur – Solor – Kayumas (Situbondo) Peningkatan Jalan Tembus Klabang - Wonoboyo – Kendit (Kabupaten Situbondo) Peningkatan Jalan Tembus Klabang - Botolinggo – Cermee

ALTERNATIF SUMBER DANA APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab



II

III

Dinas BMCK, Disparporahub

V

V


V

V


V

V

V

V

V

V

Dinas BMCK, Disparporahub, Bappeda

IV

v v v

Dinas BMCK

v v v v v

Dinas BMCK

v v v

Dinas BMCK

v v

V

Dinas BMCK

V

Dinas BMCK

V

Transportasi Kereta api a.

Perencanaan & Studi Aktivasi Jalur Kereta Api : Kalisat – Bondowoso – Situbondo Panarukan

b.

Persiapan Aktifasi Kembali Jalur KA Kalisat – Bondowoso – Situbondo - Panarukan

Jalur KA antara Kec.Tamanan – Bondowoso - Prajekan

c.

Operasional Kereta Api Jember – Bondowoso – Situbondo.

Jalur KA antara Kec.Tamanan – Bondowoso – Prajekan (selama 15 tahun)

10.000

15.000


PT. KAI Daop Jember, Disparporahub


PT. KAI Daop Jember, Disparporahub, Pol PP


PT. KAI Daop Jember, Dispaporahub

v v v

v v

V

V

V

V

V

V

Lampiran Halaman

7

NO

PROGRAM UTAMA

PERKIRAAN ANGGARAN

INSTANSI PELAKSANA

150


Bappeda, Disparporahub

Kabupaten Bondowoso

55.000

BUMN/ Swasta

PT.TELKOM, BUMN Lain, Swasta, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T), Disparporahub, Dinas BMCK, Bappeda

Kecamatan Sempol, Pakem dan Pusat Kegiatan Lainnya

5.000

BUMN/ Swasta

(Dlm Juta Rp.) 2.3

2.5


II

III

IV

v v v v v

V

V

V

PT.TELKOM, BUMN lain, swasta

v v v v v

V

V

V

Dinas Pengairan, BP SAWS Sampean Baru dan BB Brantas

v v v

Prasarana Telekomunikasi a.

Penyusunan Rencana Penataan Lokasi Menara Seluler (CellPlan)

b.

Pengembangan Menara Telekomunikasi dengan Konsep Menara Bersama

Pengembangan Jaringan Kabel Telepon pada Kawasan Belum Terlayani Prasarana Irigasi/Pengairan c.

2.4

WAKTU PELAKSANAAN


LOKASI

Kabupaten Bondowoso


Dinas PU Pengairan Jatim/BP SAWS Sampean Baru/ BB Brantas, Dinas Pengairan

v v v

V

V

V

60.000


Dinas PU Pengairan Jatim/BP SAWS Sampean Baru/ BB Brantas, Dinas Pengairan

v v

V

V

V

Kabupaten Bondowoso (selama 20 tahun)

600.000


Dinas PU Pengairan Jatim/BP SAWS Sampean Baru, Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian

v v v v v

V

V

V

2.000

APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN/Swasta

PT.PLN, Dinas ESDM Prov.Jatim, Bag.Perekonomian

v v v v v

V

3.000

APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN/Swasta

Dinas ESDM Prov.Jatim, Bag.Perekonomian

v v v v v

V

V

V

a.

Penyusunan Masterplan Pengembangan Sistem Irigasi

Kabupaten Bondowoso

500

b.

Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Bendung/Dam Dan Embung

Kabupaten Bondowoso (12 Lokasi)

4.800

Kec.Maesan, Kec.Grujugan, Kec.Binakal, Kec.Curahdami, Kec.Wringin, Kec.Tegalampel, Kec.Taman Krocok, Kec.Prajekan, Kec.Cermee, Kec.Botolinggo, Kec.Tlogosari, dan Kec.Sumberwringin

c.

Pembangunan Embung

d.

Peningkatan & Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi

v v v

Prasarana Energi/Listrik a.

Pengembangan Jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) PLN

Desa & Dusun Terpencil Belum Teraliri Listrik PLN di Kabupaten Bondowoso

b.

Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, bio-massa dan bio-energi, serta sumber energi alternatif untuk daerah terpencil .

Kec.Maesan, Kec.Grujugan, Kec.Binakal, Kec.Pakem, Kec.Wringin, Kec.Tegalampel, Kec.Taman Krocok, Kec.Klabang, Kec.Botolinggo, Kec.Prajekan, Kec.Cermee, Kec.Sumberwringin, Kec.Tlogosari & Kec.Sempol

Lampiran Halaman

8

NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI


2.6

Pengembangan & Pemeliharaan Jaringan Perpipaan PDAM

Optimalisasi Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Bersih Perpipaan di Perdesaan Prasarana Drainase b.

2.8

Semua Kawasan Perkotaaan di Kabupaten Bondowoso

40.000

Kawasan Perdesaan Kabupaten

20.000

a.

Penyusunan Masterplan Sistem Drainase Wilayah

Kabupaten Bondowoso

500

b.

Pemeliharaan & Pembangunan Prasarana Drainase Kawasan Permukiman

Kawasan Prioritas (Rawan Genangan)

20.000


II

III

IV

Kabupaten Bondowoso

500

Kabupaten Bondowoso

10.0000

Perkotaan Cermee, Klabang, Tapen, Sukosari, Pujer, Grujugan & Wringin

3.500

Perkotaan Pakem, Binakal, Jambesari, Tlogosari, Botolinggo & Sempol

1.800

APBN, APBD Prov, APBD Kab, BUMN/Swasta APBN, APBD Prov, APBD Kab

PDAM Bondowoso, Dinas BMCK, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov.Jatim

v v v v v

V

V

V

PDAM Bondowoso, Dinas BMCK, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov.Jatim, Bapemas

v v v v v

V

V

V


V

V

V

Dinas BMCK, Bappeda, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov.Jatim Dinas BMCK, Dinas Pengairan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov.Jatim dan Bapemas

v v v

v v v v v

Prasarana Pengelolaan Persampahan a.

Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah

Optimalisasi Kinerja Pelayanan Pengangkutan & Pengolahan Sampah Perkotaan Pengembangan Layanan Pengangkutan Sampah di c. Kawasan Perkotaan Yang Belum Terlayani Pengembangan Sistem Komposing Sampah di Kawasan d. Perkotaan Berkepadatan Rendah Prasarana Sanitasi b.

2.9


Prasarana Air bersih a.

2.7


a.

Gerakan Penyediaan Jamban Ber-Septictank Pada Permukiman Perkotaan

Kawasan Perkotaan

11.500

b.

Pengembangan Jamban Komunal Pada Kawasan Permukiman & Fasilitas Umum

Kawasan Permukiman Padat

6.500


Badan Lingkungan Hidup, Bappeda

v v v

Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov.Jatim

v v v v v

V

V

V


Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov.Jatim

v v v

V

V

V


Badan Lingkungan Hidup

v v v v v

V

V

V

Dinas Kesehatan, Dinas BMCK

v v v v

V

V

V

Dinas Kesehatan, Dinas BMCK, BLH

v v v v

V

V

V

APBN, APBD Prov, APBD Kab Masyarakat APBN, APBD Prov, APBD Kab Swasta, Masyarakat

Lampiran Halaman

9

NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI


c.

Pengembangan Jamban BerSeptictank Pada Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Perdesaan

5.750

d.

Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (Industri, Medis, B3)

Lokasi IPL Terpadu terpilih dan Kawasan Industri

7.500

e.

Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang Terintegrasi dgn TPA

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

5.000

B

PERWUJUDAN POLA RUANG

1

PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG

a.

b.

c.

Penegasan & Penetapan Kawasan Hutan Lindung, Penyangga, Lindung Setempat, Pelestarian Alam, Cagar Budaya Dan Bersejarah Pemantauan & Pengendalian Kawasan Lindung Cagar Budaya Pemantauan & Pengendalian Pengelolaan Kawasan Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Secara Terpadu

2

PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA

2.1

Hutan Produksi a.

Inventarisasi Potensi Hutan Produksi dan Hutan Rakyat

b.

Koordinasi Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Lahan Kritis di Kawasan Hutan Produksi & Hutan Rakyat; Pemantauan & Pengendalian

ALTERNATIF SUMBER DANA APBN, APBD Prov, APBD Kab Masyarakat APBN, APBD Prov, APBD Kab. Swasta APBN, APBD Prov, APBD Kab


Dinas Kesehatan, Dinas BMCK

Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya Prov.Jatim, Swasta


II

III

IV

v v v v

V

V

V

v v

V

V

V

V

V

V

Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya Prov.Jatim, Swasta

Kabupaten Bondowoso

200

APBN, APBD Prov, APBD Kab, Perhutani

Kabupaten Bondowoso

650


Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Disparporahub

v v v v

V

V

V

Kabupaten Bondowoso

1.900


Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BP DAS Sampean, BP SAWS Sampean Baru

v v v v

V

V

V

Kabupaten Bondowoso

250

APBN, APBD Prov, APBD Kab,

Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BP DAS Sampean, Perhutani KPH Bondowoso.

v v v v

V

400

APBN, APBD Prov, APBD Kab, Perhutani

Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BP DAS Sampean.

v v v

V

Kecamatan Maesan, Grujugan, Curahdami, Binakal, Pakem, Wringin, Tegalampel, Taman Krocok, Klabang, Cermee, Botolinggo, Sumberwringin, Sempol & Tlogosari

Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pendidikan, Disparporahub

v v v v

Lampiran Halaman

10

NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI


2.2

2.3

a

Budidaya Perkebunan Berwawasan Lingkungan pada Kawasan HGU Perkebunan

Kabupaten Bondowoso

20.000

b

Pengembangan Potensi Perkebunan Rakyat

Kabupaten Bondowoso

2.000

c.

Penyusunan Kebijakan Revitalisasi Pertanian Penyusunan & Penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LPPB) Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berbasis Pertanian Organik

II

III

IV

APBN, APBD Prov, APBD Kab, PTPN XII, Perhutani APBN, APBD Prov, APBD Kab.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Perhutani KPH Bondowoso, PTPN XII, Puslit Kopi & Kakao.

v v v v v

V

V

V

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

v v v v v

V

V

V

Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Kantor Ketahanan Pangan dan Bappeda

Kabupaten Bondowoso

250

APBN, APBD Prov, APBD Kab.

Kabupaten Bondowoso

500


Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Kantor Ketahanan Pangan dan Bappeda

v v v v

Kabupaten Bondowoso

2.000


Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Kantor Ketahanan Pangan

v v v v

V

V

V

Kecamatan Sumberwringin, Sukosari, Tlogosari, Tapen, Wonosari, Tamanan, Pujer, Curahdami, Prajekan, Tenggarang dan Binakal

1.000


Dinas Peternakan dan Perikanan

v v v v v

V

V

V

v v v

V

V

V

v v v v v

V

V

V

v v

V

V

V

v v v v

Perikanan Pengembangan & Optimalisasi Budidaya Perikanan Darat Pariwisata a.

Penyusunan Masterplan Pariwisata (RIPPDA)

Kabupaten Bondowoso

400

b.

Penataan & Optimalisasi Kawasan Obyek Wisata

Kabupaten Bondowoso

10.000

Kabupaten Bondowoso

2.000

Kec. Grujugan, Maesan, Klabang, Botolinggo, Prajekan, Cermee

225

Optimalisasi Pengelolaan Obyek Wisata dan Prasarana Pendukung Industri Penyiapan Masy. & Sosialisasi a. Kebijakan Pengembangan Kawasan ( Industrial Estate) c

2.6


Pertanian

b.

2.5


Perkebunan

a.

2.4


APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab

Bappeda dan Disparporahub

Disparporahub Disparporahub, Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Bappeda, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, BLH, Kantor Pelayanan Perijinan

v v v

Lampiran Halaman

11

NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI


2.7

2.8

b.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Kabupaten Bondowoso

c.


500

Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Sentra Industri Kecil

Kecamatan Sentra Industri Kecil Kabupaten Bondowoso

500

d.

Peningkatan Sarana & Prasarana Kawasan Sentra Industri Kecil

Kecamatan Sentra Industri Kecil Kabupaten Bondowoso

1.700

e.

Peningkatan Sarana & Prasarana Kawasan Industrial Estate


3.000

Kabupaten Bondowoso

400

Kecamatan Klabang, Sempol, Pakem, Wringin, Cermee, Prajekan, Taman Krocok

3.000

Kabupaten Bondowoso

1.700

ALTERNATIF SUMBER DANA APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Swasta



II

III

IV

Bappeda, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

v v v

Bappeda, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, BLH

v v v

V

V

V

Dinas BMCK, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

v v

V

V

V

V

V

V

Dinas BMCK, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Pertambangan a.

Identifikasi Potensi Sumber Daya Mineral & Pertambangan

b.

Penataan & Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Pertambangan

c

Pemantauan & Pengendalian Lokasi Usaha Pertambangan

APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab, BUMN/Swasta APBD-Prov, APBD Kab

Bappeda dan Bagian Perekonomian

v v v

Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian, Kantor Pelayanan Perijinan

v v

V

V

V

Bappeda, Badan Lingkungan Hidup dan Bagian Perekonomian

v v

V

V

V

Bappeda, Dinas BMCK

v v

V

Dinas BMCK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bapemas

v v v v

V

V

V


v v v v

V

V

V

BPBD, Dinas BMCK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bapemas

v v v v

V

V

V

Permukiman a.

Penyusunan Masterplan Pengembangan Permukiman (RP4D)

Kabupaten Bondowoso

1.200

b.

Penataan Kawasan Permukiman Padat Perkotaan

Kawasan Perkotaan Kabupaten Bondowoso

9.500

c

Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Perdesaan Kabupaten Bondowoso

4.750

d.

Permukiman Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bondowoso

5.500

APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat

Lampiran Halaman

12

NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI


2.9

2.10

2.11

WAKTU PELAKSANAAN


INSTANSI PELAKSANA

e.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Kabupaten Bondowoso

9.500

APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat

f.

Penyediaan fasilitas pelayanan administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, taman bermain, sarana olahraga dan sosial lainnya

Kabupaten Bondowoso

23.000

APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat


II

III

IV


v v v v

V

V

V

Dinas BMCK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pendudukan, BLH, Bapemas

v v v v v

V

V

V

Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Bappeda

v v v

v v v v v V

V

V

Bappeda, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan & Dinas BMCK

v v v v V

V

V

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan & Dinas BMCK

v v v

V

V

V

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

v v v v v

V

V

V

V

V

V

Peternakan a.

Inventarisasi & Penetapan Kawasan Sentra Usaha Peternakan

Kabupaten Bondowoso

250

b.

Penataan & Pengelolaan Kawasan Usaha Peternakan

Kabupaten Bondowoso

1.000

Kabupaten Bondowoso

3.800

Kabupaten Bondowoso

9.000

Kawasan Perkotaan

5.000

Perkotaan Bondowoso

10.000

Kabupaten Bondowoso

300

Perdagangan dan Jasa Penyusunan Rencana Penataan a. Kawasan Pasar & Kawasan Perdagangan b.

Penataan & Revitalisasi Pasar Daerah dan Pasar Desa

c

Penataan & Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan

d.

Pengembangan Pusat Perdagangan/Pasar Modern

Kawasan Khusus Militer Penetapan Kawasan Khusus Militer dan koordinasi pengelolaannya

APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Swasta

APBN, APBD-Prov, APBD Kab

"

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas BMCK, Kantor Pelayanan Perijinan

Bappeda, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan & Dinas BMCK

v v v

Lampiran Halaman

13

NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI

C

PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

1.

PERWUJUDAN KAWASAN STATEGIS EKONOMI

1.1

1.4

(Dlm Juta Rp.)




II

v v v v v

V

III

IV

Kawasan Strategis Agropolitan a.

Penyusunan Masterplan & DED Prasarana Kawasan Agropolitan

Kec. Sumberwringin, Sempol, Sukosari dan Tlogosari

2.500

APBD Kab.

b.

Penyusunan RDTR Kawasan Agropolitan


500

APBD Kab.

c.

Pengembangan Agribisnis & Usaha Ekonomi Masyarakat


4.750

d.

Pengembangan SDM Masyarakat kawasan Agropolitan


3.800

e.

Pengembangan Prasarana & Sarana Kawasan Agropolitan


19.000

Monitoring dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Agropolitan


3.800

f.

1.2

PERKIRAAN ANGGARAN

APBN, APBD-Prov, APBD Kab APBN, APBD-Prov, APBD Kab, APBN, APBD-Prov, APBD Kab, APBN, APBD-Prov, APBD Kab,

Bappeda, Dinas BMCK, Diskoperindag, Dinas Pertanian, Dishutbun, Dinas Pengairan Bappeda, Dinas BMCK, Diskoperindag, Dinas Pertanian, Dishutbun Dinas BMCK, Diskoperindag, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan & Kehutanan, Dinas Pengairan Dinas BMCK, Diskoperindag, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan & Kehutanan, Dinas Pengairan Dinas BMCK, Diskoperindag, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan & Kehutanan, Dinas Pengairan Bappeda, Dishutbun, Dinas BMCK

v

v

v

v v v v

V

V

V

v v v v

V

V

V

v v v v

V

V

V

v v v v

V

V

V

Kawasan Strategis “Segitiga Emas Ijen” a.

Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kawasan Ijen Segitiga Emas antar Kabupaten

Kawasan Segitiga Emas Ijen (Perbatasan Kab. Bondowoso, Banyuwangi & Situbondo)

600

b.

Peningkatan Prasarana & Sarana Transportasi antar tiga kabupaten


15.000

c.

Pengembangan Kerjasama Ekonomi antar Kabupaten dalam Kawasan Ijen Segitiga Emas


3.400

APBN, APBD-Prov, APBD Kab, APBN, APBD-Prov, APBD Kab, APBN, APBD-Prov, APBD Kab,

Bappeda dan Dinas BMCK

v v v

Dinas BMCK, Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim, Disparporahub

v v v v v

V

V

V

Bappeda, Dishutbun, Dinas BMCK

v v

V

V

V

Kawasan Strategis Perkotaan Bondowoso a.

Penyusunan RDTR Kawasan Strategis perkotaan Bondowoso


500

APBN, APBD-Prov, APBD Kab,


v v v

Lampiran Halaman

14

NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI


1.5

1.6

b.

Optimalisasi & Pengembangan Prasarana Pasar, Perdagangan dan Area Pedagang Kaki Lima


10.000

c.

Optimalisasi & Pengembangan Fasilitas Pelayanan Umum dan Sosial


10.000

d.

Optimalisasi & Pengembangan Fasilitas Rekreasi & Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)


5.000

e.

Optimalisasi & Pengembangan Sistem trasportasi serta penataan lalu-lintas perkotaan Bondowoso


5.000

Kec. Tamanan, Jambesari Ds dan Pujer

500




II

III

IV

APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Swasta APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Swasta APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat

Dinas Koperindag, Disparporahub dan Dinas BMCK

v v v v v

V

V

V

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Pemerintahan, dan Dinas BMCK

v v v v v

V

V

V

BLH, Disparporahub, dan Dinas BMCK

v v v

V

V

V

APBN, APBD-Prov, APBD Kab.

Dinas BMCK, BLH, Dinas Pengairan

v v v

V

V

V

Bappeda & Dinas BMCK

v v v

v v

V

V

V

v v v

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Kawasan Strategis Tamanan a.

Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Tamanan-Maesan

b.

Optimalisasi & Pengembangan Prasarana Pasar & Perdagangan

Perkotaan Tamanan, Perkotaan Pujer

3.000

c.

Penataan Sentra Industri Tahu, dan industri batik

Perkotaan Tamanan

3.600

d.

Pengembangan Kawasan Pergudangan dan

Kecamatan Tamanan

2.000

e.

Pengembangan Desa Wisata & Potensi Wisata Lainnya

Kecamatan Tamanan dan Sekitarnya

1.900

Kec. Grujugan, Maesan, Prajekan, Cermee, Botolinggo dan Klabang

15.000

APBN, APBD-Prov, APBD Kab, APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Swasta APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Swasta APBN, APBD-Prov, APBD Kab, Masyarakat

Dinas Koperindag & Dinas BMCK

Dinas Koperindag & Disparporahub

Dinas Koperindag

Disparporahub, Bapemas

v v v v

Kawasan Strategis Industri a.

Penyusunan RDTR Kawasan Industri Kabupaten Bondowoso


Bappeda, Bagian Perlengkapan Dinas Koperindag

Lampiran Halaman

15

NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI


1.7

b.

Penyiapan Lahan bagi Pengembangan Kawasan Industrial (Industrial estate)

Kec. Grujugan, Maesan, Prajekan, Cermee, Botolinggo dan Klabang

15.000

c.

Pengembangan Instalasi Pengolah Limbah Industri Terpadu

Kawasan Industrial Estate Kec. Grujugan, Maesan, Prajekan, Cermee, Botolinggo dan Klabang

5.000

d.

Pengelolaan & Pengendalian Kawasan Industrial Estate

Kawasan Industrial Estate Kec. Grujugan, Maesan, Prajekan, Cermee, Botolinggo dan Klabang

1.500

Desa Tertinggal Kabupaten Bondowoso

900


7.500


4.500

Penyusunan RDTR Kawasan Tertinggal Kabupaten Bondowoso

b. P Peningkatan aksesbilitas menuju b. kawasan tertinggal dan b. P Pegembangan ekonomi c. produktif kawasan tertinggal

2.1

APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta



II

III

IV

Bappeda, Bagian Perlengkapan Dinas Koperindag

V

V

V

BLH, Dinas BMCK Dinas Koperindag

V

V

Dinas Koperindag, BLH

V

V

V

Kawasan Tertinggal a.

2.


APBN, APBD-Prov, APBD Kab, APBN, APBD-Prov, APBD Kab, APBN, APBD-Prov, APBD Kab,


v v v


v v v v

V

V

V

Diskoperindag, Bapemas,

v v v v

V

V

V

BLH, Dinas BMCK, Dinas Koperindag dan Disparporahub

v v v v

V

V

V

v v v

V

V

V

v v v v v

V

V

V

PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS SOSIAL BUDAYA Pengelolaan Kawasan Alun-alun dan Pusat Kota Bondowoso

a.

Penyusunan RTBL Alun-Alun Bondowoso dan Kawasan Sekitarnya

Perkotaan Bondowoso

5.000

b.

Pelestarian Monumen Gerbong Maut & Bangunan Bersejarah Di Kota Bondowoso

Perkotaan Bondowoso

900

c.

Keterpaduan Pengelolaan AlunAlun Bondowoso

Alun-alun Bondowoso dan Sekitarnya

1.000

APBN, APBD Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD Prov, APBD Kab, Masyarakat APBN, APBD Prov, APBD Kab.

BLH, Dinas BMCK, Kantor Pelayanan Perijinan, Disparporahub, Bappeda BLH, Dinas Koperindag dan Disparporahub

Lampiran Halaman

16

NO

PROGRAM UTAMA

LOKASI


2.2

Pengelolaan Kawasan Situs Megalitikum Penyusunan RTBL Obyek Kec. Bondowoso, Wringin, Cermee a. Peninggalan Bersejarah Grujugan, Maesan, Tegalampel, , Megalitikum Wonosari, Prajekan, Klabang, dll b.

3.

5.

Kec. Bondowoso, Wringin, Cermee Grujugan, Maesan, Tegalampel, , Wonosari, Prajekan, Klabang, dll

PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP Kecamatan Sempol, Koordinasi Penegasan Kawasan Sumberwringin, Tlogosari, Hutan Lindung, Kawasan Cermee, Botolinggo, Klabang, a. Pelestarian Alam, Suaka Alam & Taman Krocok, Tegalampel, Suaka Marga Satwa Binakal, Curahdami, Grujugan, Maesan dan Pakem b.

4.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Kawasan Megalitikum secara Partisipatif

Koordinasi Pemantauan & Pengendalian Kelestarian Kawasan Lindung

Kabupaten Bondowoso

PERWUJUDAN KAWASAN STATEGIS TEKNOLOGI TINGGI Identifikasi Kawasan Potensi a. Eksploitasi Sumberdaya Alam Kabupaten Bondowoso Pertambangan Identifikasi Kawasan Potensi Pengembangan Energi b. Kabupaten Bondowoso Mikrohidro, Panas Bumi & Sumber energi Alternatif lainnya Pemanfaatan Sumber daya Klabang, Sempol, Tlogosari, c. alam pertambangan dan Binakal, Wringin, Prajekan, Sumber Energi Alternatif Pakem, Cermee, Bondowoso PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PERTAHANAN KEAMANAN Pemenuhan Standar Keamanan Kawasan Batalyon 514 Raider, a. Lingkungan Permukiman di Kawasan Latihan & Gudang Mesiu Sekitar Kawasan Militer

1.100

550


APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBN, APBD Prov, APBD Kab, Masyarakat


Disparporahub, Bappeda

Disparporahub


II

III

IV

v v

V

V

V

v v v v v

V

V

V

550

APBN, APBD Prov, APBD Kab, Masyarakat

BKSDA, Perhutani KPH Bondowoso, Bappeda dan Dishutbun

v v v

V

V

V

550

APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat

BKSDA, Perhutani KPH Bondowoso, Bappeda dan Dishutbun

v v v v v

V

V

V

500


Bagian Perekonomian, Badan Lingkungan Hidup, Bappeda

V V

V

V

500


Bagian Perekonomian, Badan Lingkungan Hidup, Bappeda

v

V

V

V

20.000

Masyarakat, Swasta, BUMN/D

Bagian Perekonomian, Badan LH, Dinas ESDM Prov. Jatim dan Kantor Pelayanan Perijinan

v v v v v

V

V

V

4.000


Dinas BMCK, KODIM Bondowoso, Dephankam

v v v v v

V

V

V

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI Lampiran Halaman

17

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR : TAHUN 2011 TANGGAL :

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI RTRW KABUPATEN BONDOWOSO 2011-2031 No.

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI JENIS POLA RUANG

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN

A. A.1.

KAWASAN LINDUNG Kawasan Hutan Lindung

Hutan lindung di Kabupaten Bondowoso adalah kawasan hutan lindung yang berada dalam pengawasan Perhutani & BKSDA

a.

b.

c.

d.

e.

A.2.

Kawasan Lindung Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Terdiri dari hutan lindung dan lahan yang diusahakan masyarakat pada ketinggian diatas 500 m dari permukaan laut

a.

b.

KETERANGAN

Pada prinsipnya tidak diperbolehkan untuk semua kegiatan budidaya, khususnya yang berpotensi merusak bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi, merusak kesuburan tanah, mengganggu kelestarian flora dan fauna, dan mengganggu kelestarian lingkungan lainnya. Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, wisata alam berbasis kelestarian alam, serta upaya pelestarian plasma nuftah, dengan syarat tidak mengubah bentang alam, tidak mengurangi luas kawasan hutan, dan dilaksanakan dengan pengawasan ketat. Diperlukan kajian khusus yang komprehensif untuk pemanfaatan sumber daya alam (pertambangan dan geotermal) yang terkandung di kawasan hutan lindung. Intensitas pemanfaatan ruang dengan kepadatan sangat rendah atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) mendekati 0,0 (alamiah) Prasarana yang diijinkan adalah prasarana tertentu yang karena pertimbangan teknis harus diletakkan di kawasan hutan lindung, diantaranya prasarana pengawasan dan pelestarian hutan dan. Pada prinsipnya tidak diperbolehkan untuk semua kegiatan budidaya, kecuali kehutanan, khususnya kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi resapan air. Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, upaya pelestarian plasma nuftah, dan pengembangan hutan rakyat.

Lampiran Halaman

18

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

No.

JENIS POLA RUANG

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN c.

d.

e.

A.3. a.

b.

Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Sungai

Sekitar Waduk/Bendungan

KETERANGAN

Diperlukan kajian komprehensif untuk pemanfaatan sumber daya alam (pertambangan dan geotermal) yang terkandung di kawasan lindung ini. Intensitas pemanfaatan ruang dengan kepadatan sangat rendah atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) mendekati 0,0 (alamiah) Prasarana yang diijinkan adalah prasarana yang karena pertimbangan teknis harus diletakkan di kawasan ini, diantaranya prasarana penunjang pengawasan hutan dan pelestarian alam, embung, dam pengendali erosi, plengseng sumber air, dan jalur evaluasi bencana.

Ruang selebar 100 meter pada sungai besar dan 50 meter pada anak sungai untuk lokasi yang berada di luar kawasan permukiman, untuk permukiman padat sempadan sungainya sejarak 10-15 meter atau didukung dengan pengembangan jalan inspeksi dan ruang terbuka hijau

a.

Diperuntukan fungsi lindung dalam bentuk ruang terbuka hijau (hutan, reboisasi/penghijauan dan taman)

b.

Diperbolehkan secara terbatas untuk budidaya non terbangun seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta wisata sungai dengan pengawasan ketat (pada lokasi tertentu).

c.

Tidak diperbolehkan untuk pengembangan permukiman, perdagangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.

d.

Intensitas pemanfaatan ruang dengan kepadatan sangat rendah atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) mendekati 0,0 (alamiah)

e.

Prasarana yang diperbolehkan adalah prasarana terkait pengelolaan sungai, pendukung wisata sungai dengan tidak merusak fungsi dan kelestarian sungai, serta prasarana khusus yang karena pertimbangan tertentu harus diletakkan dalam ruang sempadan sungai.

Ruang berjarak 50-100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah daratan sepanjang/ sekeliling badan air

a.

Diperuntukan fungsi lindung dalam bentuk ruang terbuka hijau (hutan, reboisasi/penghijauan dan taman)

b.

Diperbolehkan secara terbatas untuk budidaya non terbangun seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta wisata sungai dengan pengawasan ketat (pada lokasi tertentu).

c.

Tidak diperbolehkan untuk pengembangan permukiman, perdagangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.

Lampiran Halaman

19


No.

JENIS POLA RUANG

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN d.

e.

c.

Sekitar Mata Air

Ruang sekeliling mata air dengan radius 200 m (di luar permukiman), atau 100 m dalam kawasan permukiman

a.

c.

b.

d.

e.

A.4. a.

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam & Cagar Budaya Cagar Alam Kawasan yang karena a. keunikan alamnya atau fungsinya, ditetapkan sebagai kawasan yang b. perlu dilindungi/ dilestarikan c.

d.

KETERANGAN

Intensitas pemanfaatan ruang dengan kepadatan sangat rendah atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) mendekati 0,0 (alamiah) Prasarana yang diperbolehkan adalah prasarana terkait pengelolaan waduk/bendungan dan sumberdaya air, pendukung wisata air dengan tidak merusak fungsi dan kelestarian waduk, serta prasarana khusus yang karena pertimbangan tertentu harus dibangun dalam ruang sempadan bendungan Diperuntukan kegiatan perlindungan sumber air dalam bentuk kawasan lindung atau budidaya non terbangun yaitu penghijauan/reboisasi dan kehutanan. Diperbolehkan secara terbatas untuk pengembangan pariwisata berbasis lingkungan, pertanian dan perkebunan dengan jenis tanaman tertentu. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman, fasilitas sosial, perdagangan dan industri, serta kegiatan lainnya yang berpotensi merusak kelestarian sumber air. Intensitas pemanfaatan ruang dengan kepadatan sangat rendah atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) mendekati 0,0 (alamiah) Prasarana yang diperbolehkan adalah prasarana terkait perlindungan sumber air (plengseng, dsb), instalasi pengelolah air, dan prasarana wisata yang memanfaatkan sumber air, serta prasarana pendukung pelestarian lingkungan sumber air lainnya. Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, wisata berbasis lingkungan kehutanan serta upaya pelestarian plasma nuftah. Pada prinsipnya tidak diperbolehkan untuk semua kegiatan budidaya (non terbangun & terbangun). Intensitas pemanfaatan ruang dengan kepadatan sangat rendah atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) mendekati 0,0 (alamiah) Prasarana yang diperbolehkan adalah prasarana pendukung pemantauan dan pengendalian cagar alam.

Lampiran Halaman

20


No.

JENIS POLA RUANG


b.

Taman Wisata Alam

Kawasan yang karena keunikan alamnya atau fungsinya, ditetapkan sebagai kawasan yang perlu dilindungi/ dilestarikan, namun dapat dikembangkan sebagai obyek wisata

a.

b. c. d.

e.

c.

Suaka Marga Satwa

Kawasan yang karena keunikan satwa dan SD alam yang ada di dalamnya, ditetapkan sebagai kawasan yang perlu dilindungi/ dilestarikan

a. b. c.

d.

e.

d.

Cagar Budaya & Ilmu Pengetahuan

Kawasan situs megalitikum, makam Ki Ronggo, Alun-alun Bondowoso, Situs Gua Buto, Pabrik Gula Prajekan

a.

b.

KETERANGAN

Diperbolehkan secara terbatas/bersyarat untuk kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta upaya pelestarian plasma nuftah, dengan tidak mengubah bentang alam dan merusak ekosistem. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya selain wisata alam. Diperlukan kajian komprehensif untuk pemanfaatan sumber daya alam (pertambangan dan geotermal) yang terkandung. Intensitas pemanfaatan ruang dengan kepadatan sangat rendah atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) mendekati 0,0 (alamiah) Prasarana yang diperbolehkan adalah prasarana pendukung pemantauan/pengendalian taman wisata alam, pendukung wisata secara terbatas, serta prasarana khusus yang karena pertimbangan teknis tertentu harus dibangun dalam kawasan. Pada prinsipnya tidak diperbolehkan untuk semua kegiatan budidaya. Diperbolehkan hanya untuk kegiatan pelestarian flora dan fauna, pelestarian plasma nuftah, reboisasi. Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan wisata alam khusus, dan jasa lingkungan atau sumber daya alam, dengan tidak mengubah bentang alam dan merusak lingkungan. Intensitas pemanfaatan ruang dengan kepadatan sangat rendah atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) mendekati 0,0 (alamiah) Diperlukan kajian khusus untuk kegiatan pemanfaatan Sumberdaya alam dan pembangunan prasarana tertentu yang karena pertimbangan tertentu harus diletakkan di kawasan ini. Diperbolehkan untuk pelestarian obyek cagar budaya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya yang mengancam kerusakan benda cagar budaya dan merusak sosial budaya masyarakat setempat, seperti pertambangan, industri dan perdagangan.

Lampiran Halaman

21

No.


DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN c.

d.

e. A.5.

Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan yang karena struktur tanah, lokasi dan kemiringannya ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam, baik rawan banjir, longsor, gunung berapi dan kawasan lahan kritis.

a. b.

c.

d.

e.

A.6.

Kawasan Lindung Geologi

Kawasan yang karena struktur geologinya bersifat khas dan menarik untuk dilestarikan sebagai obyek wisata dan pengembangan ilmu pengetahuan (Kawah Ijen, Kawasan Batu Tras Cermee)

a.

b.

c.

d.

KETERANGAN

Diperbolehkan secara terbatas untuk budidaya non terbangun seperti kehutanan, pertanian dan perkebunan, serta permukiman pada jarak yang memadai bagi keamanan dan kelestarian cagar budaya. Intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan sangat rendah (KDB 0,1-0,2) karena pada prinsipnya merupakan kawasan lindung. Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada bangunan pengelolaan bentukan geologi dan pendukung sistem hidrologi Diperbolehkan untuk kehutanan dan reboisasi, serta budidaya non terbangun seperti perkebunan dan pertanian Tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial, perdagangan dan jasa, industri dan jaringan prasarana utama wilayah. Diperbolehkan secara terbatas untuk pembangunan prasarana tertentu yang karena lokasi dan fungsinya harus melalui kawasan ini. Intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan sangat rendah (KDB 0,1-0,2) karena pada prinsipnya harus bebas dari aktivitas masyarakat. Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana pengendali bencana longsor dan banjir, serta jalur jalan untuk evakuasi bencana dan alat pemantauan serta mitigasi bencana alam. Diperbolehkan untuk kehutanan dan reboisasi, serta budidaya non terbangun seperti perkebunan dan pertanian, serta kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman, fasilitas sosial, perdagangan, pertambangan dan industri, atau kegiatan yang berpotensi merusak bentukan geologi. Diperbolehkan secara terbatas untuk pengembangan pariwisata dan pembangunan jaringan prasarana tertentu yang karena lokasi dan fungsinya harus melalui kawasan tersebut. Intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan sangat rendah (KDB 0,1-0,2) karena pada prinsipnya merupakan daerah lindung..

Lampiran Halaman

22

No.



B. B.1.

KAWASAN BUDIDAYA Hutan Produksi

Kawasan hutan budidaya yang dikelola Perhutani dengan jenis tanaman utama pinus dan jati

e.

Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana pendukung pemantauan geologi dan pariwisata geologi yang dikembangkan.

a.

Diperbolehkan untuk usaha kehutanan dengan pola pengelolaan yang berwawasan kelestarian lingkungan Diperbolehkan secara terbatas untuk pengembangan pariwisata, perkebunan secara tumpang sari, pertambangan dan penampungan/pengolahan hasil hutan. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya pertanian sawah, tegalan, permukiman, fasilitasi sosial, perdagangan dan industri. Intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan sangat rendah (KDB 0,1) karena pada prinsipnya hanya untuk budidaya kehutanan yang dikelola Perhutani. Pembangunan prasarana minimum diarahkan hanya pada prasarana pengawasan hutan dan jaringan prasarana yang karena lokasi dan fungsinya harus diletakkan di kawasan ini. Diperbolehkan untuk usaha kehutanan oleh masyarakat, perkebunan secara tumpangsari, dan pariwisata dengan sistem pengelolaan berwawasan kelestarian lingkungan Diperbolehkan secara terbatas untuk pengembangan pariwisata, pertambangan, penampungan/pengolahan hasil hutan dan permukiman petani hutan. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya pertanian sawah, permukiman, fasilitasi sosial, perdagangan dan industri. Intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan sangat rendah (KDB 0,1-0,2) karena pada prinsipnya hanya untuk tanaman hutan. Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana pengolahan hasil hutan dan pembangunan jaringan prasarana yang karena lokasi dan fungsinya harus diletakkan pada kawasan tersebut. Diperbolehkan untuk kegiatan usaha pertanian yang meliputi sawah irigasi teknis, semi teknis dan non teknis, serta sawah tadah hujan dan tegalan

b.

c.

d.

e. B.2.

Hutan Rakyat

Kawasan hutan budidaya yang dikelola masyarakat pada lahan kering atau tegalan

a.

b.

c.

d.

e.

B.3.

Pertanian

Kawasan yang dialokasikan untuk lahan persawahan dan tegalan

KETERANGAN

a.

Lampiran Halaman

23

No.


DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN b.

c.

d.

e.

B.4.

Peternakan

Kawasan yang dialokasikan untuk usaha peternakan baik ternak besar, kecil maupun unggas

a.

b.

c.

c.

d.

B.5.

Perkebunan

Kawasan lahan kering yang memiliki potensi budidaya tanaman perkebunan

a.

KETERANGAN

Tidak diperbolehkan untuk budidaya selain pertanian sawah atau tanaman pangan (tidak boleh alih fungsi lahan menjadi permukiman, fasilitasi sosial, perdagangan dan industri), khusus pada kawasan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan atau kawasan dengan produktifitas tinggi. Diperbolehkan secara terbatas untuk pengembangan perikanan dan peternakan (kombinasi), serta usaha pengolahan hasil pertanian. Intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan sangat rendah (KDB 0,1-0,2) karena dominasi lahan pertanian. Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana pendukung usaha pertanian dan pendukungnya, khususnya prasarana irigasi, balai benih, balai penyuluhan, lumbung pangan dan jalan usaha tani. Diperbolehkan untuk usaha peternakan skala kecil hingga besar, dan kegiatan pendukungnya seperti permukiman petani/ peternak dan budidaya tanaman pakan ternak. Diperbolehkan secara terbatas untuk pengembangan permukiman dan industri khusus pengolahan hasil pertanian dan peternakan dgn skala kecil hingga menengah. Tidak diperbolehkan untuk pengembangan non pertanian dan peternakan, atau tidak boleh alih fungsi lahan menjadi permukiman, fasilitasi sosial, perdagangan dan industri. Intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan rendah (KDB 0,2-0,4) diimbangi budidaya kehutanan dan perkebunan untuk mendukung kualitas lingkungan ternak. Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana usaha peternakan dan pendukungnya, khususnya air bersih dan pagar pembatas kawasan. Diperbolehkan untuk usaha perkebunan dalam skala luas (perusahaan) maupun kecil (perorangan) dan pendukungnya seperti pembenihan, pergudangan, dan pengolahan hasil perkebunan.

Lampiran Halaman

24

No.


DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN b.

c.

d.

e. B.6.

Perikanan

Kawasan dengan potensi ketersediaan air tinggi dan sesuai bagi pengembangan budidaya perikanan

a. b.

c. d.

e. B.7.

Pertambangan

Kawasan yang memiliki potensi (deposit) mineral dan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan investasi usaha pertambangan

a.

b.

c.

KETERANGAN

Tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya pertanian sawah, permukiman skala luas, fasilitasi sosial, perdagangan dan industri skala besar. Diperbolehkan secara terbatas untuk pengembangan pariwisata, permukiman dan fasilitas sosial untuk pelaku usaha perkebunan, dan jaringan prasarana yang karena lokasi dan fungsinya harus diletakkan pada kawasan tersebut. Intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan sangat rendah (KDB 0,1-0,3) diimbangi dengan budidaya kehutanan dan penataan bentang alam untuk kelancaran fungsi hidrologi. Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana pengelolaan perkebunan dan pendukungnya, seperti air bersih dan listrik. Diperbolehkan untuk kegiatan usaha perikanan, persawahan dengan pengelolaan yang berwawasan kelestarian lingkungan Tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman padat, industri menengah dan besar, dan kegiatan budidaya lainnya yang berdampak pencemaran air (sungai, waduk dan kolam). Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pariwisata Intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan rendah (KDB 0,1-0,2) diimbangi reboisasi/ penghijauan untuk mendukung kualitas lingkungan dan ketersediaan air. Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana usaha perikanan dan pendukungnya, khususnya air bersih dan drainase. Diperbolehkan untuk ekploitasi pertambangan dan pendukungnya seperti pergudangan, prasarana pengangkutan, serta permukiman dalam skala kecil untuk pelayanan pelaku pertambangan. Tidak diperbolehkan untuk pengembangan perumahan skala besar, fasilitas pelayanan umum dan sosial, perdagangan dan jasa,. Intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan rendah (KDB 0,2-0,4) diimbangi reboisasi, budidaya kehutanan dan perkebunan untuk mendukung pemulihan lahan.

Lampiran Halaman

25

No.


DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN d.

B.8.

Industri

Kawasan yang ditetapkan sebagai areal pengembangan kawasan khusus industri dan sentra industri

a.

b.

c.

d.

B.9.

Pariwisata

Kawasan yang memiliki obyek wisata yang dikembangkan dan dikelola untuk pengembangan pariwisata kabupaten

a.

KETERANGAN

Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana peralatan pertambangan dan pendukungnya, khususnya prasarana dasar untuk memenuhi kebutuhan pelaku pertambangan. Diperbolehkan untuk industri sedang dan besar, dan pendukungnya seperti pergudangan, terminal barang, pengolahan limbah, perumahan buruh, lembaga pelatihan tenaga kerja, pelayanan kesehatan, perdagangan lokal, ruang terbuka hijau, serta fasilitas umum/sosial lainya. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan pelayanan kesehatan umum, pendidikan umum dan pengembangan sarana pariwisata. Intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan sedang hingga tinggi (KDB 0,6-0,8), dengan dukungan ruang terbuka hijau yang memadai sebagai buffer alami (ekologis). Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana dasar industri seperti jalan akses, air bersih, listrik dan pengolahan limbah (IPAL). Diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi termasuk kegiatan pendukung seperti perdagangan, jasa, dan perhotelan, serta fungsi lindung pada bentang alam dan peninggalan budaya yang menjadi daya tarik wisata..

b.

Tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri besar, pergudangan, pertambangan, dan pusat layanan regional kesehatan, pendidikan dan pemerintahan.

c.

Diperbolehkan secara terbatas untuk industri kecil/kerajinan, perumahan dan fasilitas umum yang menunjang pengembangan kawasan pariwisata.

d.

Intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan rendah hingga sedang (KDB 0,2-0,6), dengan dukungan lansekap ruang terbuka hijau yang estetis.

e.

Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana jalan akses menuju kawasan dan prasarana pelayanan wisata, serta prasarana pemelihara obyek wisata (situs, dsb).

Lampiran Halaman

26


No.

JENIS POLA RUANG


B.10. a

b

Permukiman Permukiman Perdesaan

Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan, dan dominan bersifat agraris

Kawasan permukiman dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan dengan dominasi kegiatan bersifat perdagangan, jasa dan industri

KETERANGAN

a.

Diperbolehkan untuk kegiatan permukiman berkepadatan rendah dan pengembangan prasarana sarana pendukung permukiman dan usaha pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

b.

Tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri besar, pergudangan dan kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah dan mengancam kelestarian pertanian

c.

Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan industri kecil/rumah tangga, perdagangan dan pelayanan sosial skala lingkungan.

d.

Intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan rendah hingga sedang (KDB 0,2-0,6), dengan tersedianya pekarangan sebagai ruang terbuka hijau.

e.

Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada penyediaan prasarana dasar permukiman perdesaan, jalan poros, dan prasarana pendukung produksi pertanian, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skala perdesaan. Diperbolehkan untuk kegiatan permukiman berkepadatan sedang hingga tinggi, dan pengembangan prasarana pendukung permukiman perkotaan dan usaha perdagangan, jasa, industri kecil, taman/ ruang terbuka hijau dan pelayanan umum/sosial skala kota dan regional sesuai hirarki perkotaannya.

a.

b.

Tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri besar, pergudangan dan kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah dan mengancam kesehatan lingkungan.

c.

Intensitas pemanfaatan ruang dapat diarahkan pada bangunan berkepadatan sedang hingga tinggi (KDB 0,6-0,9), dengan menjamin berlangsungnya fungsi resapan air.

d.

Pengembangan kawasan perumahan baru harus mengalokasikan minimal 20% dari luas lahannya untuk ruang terbuka hijau publik (taman, jalur hijau, dsb), dan menata kavling dengan KDB yang memenuhi ketentuan minimal 10% ruang terbuka hijau privat.

Lampiran Halaman

27

No.


DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN e.

B.11.

Perdagangan dan Jasa

Kawasan yang ditetapkan untuk pengembangan prasarana sarana perdagangan, baik skala regional, kabupaten maupun lokal

B.12.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kawasan yang ditetapkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau, khususnya di perkotaan

a.

b. a.

b.

B.13.

Kawasan Perbatasan

B.14.

Kawasan Militer

Kawasan yang terletak di sekitar garis perbatasan dengan kabupaten sekitar yang perlu sinergi dan sinkronisasi dalam pemanfaatan ruang Kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan militer, dengan pemisahan khusus dengan kegiatan permukiman & budidaya lainnya yang

KETERANGAN

Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada penyediaan prasarana dasar permukiman perkotaan (air bersih, jalan lingkungan, drainase, sanitasi, persampahan, listrik, energi, telekomunikasi dan transportasi) dan fasilitas umum, sosial dan perdagangan sesuai skala perkotaan. Diperbolehkan untuk kegiatan : perdagangan grosir, retail dan pasar pada Pusat Kegiatan Lokal, perdagangan retail dan pasar pada Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan, serta permukiman dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan (pergudangan, taman/ ruang terbuka, dsb). Tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri besar. Diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan rekreasi, wisata lingkungan, penghijauan, hutan kota, taman bermain atau jenis ruang terbuka hijau lainnya yang mengarah pada pemenuhan luas RTH sebsar 30% dari luas kawasan perkotaan, yaitu 20% RTH publik dan 10% RTH privat; Tidak diperbolehkan untuk semua kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH, dan pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum di RTH dimaksud Diperbolehkan untuk kegiatan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang, baik kawasan lindung maupun budidaya dengan memperhatikan sinkronisasi dengan RTRW Kabupaten sekitar.

a.

Diperbolehkan untuk kegiatan latihan militer, perbekalan militer, permukiman dan prasarana pelayanan umum pendukung kegiatan militer, yang terbagi menjadi zona inti dan zona penyangga.

b.

Tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya yang terbuka aksesibilitas bagi masyarakat umum, seperti industri dan perdagangan.

Lampiran Halaman

28

No.


DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN dipergunakan masyarakat.

c.

d.

C. C.1.

KAWASAN SEKITAR PRASARANA Kawasan Sekitar Jalan Kawasan sepanjang Kolektor koridor jalan yang mencakup rumaja dan ruwasja

a.

b.

C.2.

Kawasan Sekitar Jalan Lokal

Kawasan sepanjang koridor jalan yang mencakup rumaja dan ruwasja

KETERANGAN

Intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan rendah hingga sedang (KDB 0,2-0,8), dengan tersedianya ruang terbuka hijau yang dominan. Pembangunan prasarana dan sarana utama berupa bangunan yang terkait kebutuhan latihan militer dan perlengkapan pertahanan dan keamanan, serta pagar pembatas kawasan. Diperbolehkan pada ruang milik jalan (rumija) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) untuk pembangunan prasarana perlengkapan jalan, sistem drainase, pengaman jalan dan prasarana lain yang mendukung kelancaran arus lalu lintas dan pemeliharaan jalan. Kawasan koridor jalan diperbolehkan untuk pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas umum/sosial, industri, pergudangan, instalasi bahan bakar, dan budidaya lainnya sesuai arahan fungsi kawasan dan ketentuan zonasi dalam rencana tata ruang, dengan memenuhi ketentuan jarak sempadan atau ruwasja dan pembatasan arus masuk untuk jalan kolektor.

c.

Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidental atau non-permanen dengan izin khusus dari pengelola jalan

a.

Diperbolehkan pada ruang milik jalan (rumija) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) untuk pembangunan prasarana perlengkapan jalan, sistem drainase, pengaman jalan dan prasarana lain yang mendukung kelancaran arus lalu lintas dan pemeliharaan jalan. Kawasan koridor jalan diperbolehkan untuk pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecil dan menengah, fasilitas umum/sosial dan budidaya lainnya sesuai arahan fungsi kawasan dan ketentuan zonasi dalam rencana tata ruang, dengan memenuhi ketentuan jarak sempadan atau ruwasja dan pembatasan arus masuk untuk jalan lokal. Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidental atau non-permanen dengan izin khusus dari pengelola jalan

b.

c.

Lampiran Halaman

29

No.



C.3.

C.4.

C.5.

Kawasan Sekitar Rel Kereta Api

Kawasan Sekitar Jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Kawasan Prasarana Lingkungan (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah)

Kawasan sepanjang koridor jalur kereta api dengan lebar sesuai sempadan rel yang ditentukan

a.

Kawasan sepanjang koridor jalur listrik (SUTT) dengan lebar sesuai sempadan ruang bebas yang disyaratkan

a.

Kawasan sekitar lokasi Tempata Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

a.

b.

b.

b. c.

d. C.6.

Kawasan Prasarana Menara Telekomunikasi (Tower BTS)

Kawasan yang termasuk dalam zona menara (cel-plan) sesuai ketentuan dan sekitarnya

a.

b. c.

d.

KETERANGAN

Diperbolehkan pada ruang sempadan Rel Kereta Api (11 m sampai 23 m dari rel) untuk ruang terbuka terbatas (sawah atau budidaya pertanian tanpa tegakan tinggi), dan jaringan prasarana tertentu yang melalui bawah tanah. Ruang diluar sempadan rel Kereta Api diperbolehkan untuk pemanfaatan sesuai arahan peruntukan kawasan dalam rencana tata ruang. Diarahkan untuk ruang bebas (terbuka) berjarak 20 m sebagai sempadan jaringan listrik, dengan fungsi sawah atau budidaya pertanian tanpa tegakan tinggi, dan jaringan prasarana bawah tanah tertentu. Ruang diluar sempadan jarimgan listrik diperbolehkan untuk pemanfaatan sesuai arahan peruntukan kawasan dalam rencana tata ruang, dan memenuhi jarak aman yang ditentukan. Diarahkan untuk ruang terbuka hijau sebagai penahan (barier) dampak negatif TPA terhadap lingkungan sekitar. Diperbolehkan untuk budidaya non terbangun yaitu kehutanan (hutan rakyat), perkebunan dan pertanian. Tidak diperbolehkan untuk pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum/sosial pada jarak tertentu dari TPA. Pengembangan prasarana hanya untuk kelengkapan dan operasional TPA, termasuk pagar, jalan masuk, penerangan jalan dan sanitasi bagi operasional TPA. Pada zona inti yang penetapanya dilakukan berdasar studi dan ketentuan yang berlaku, diarahkan untuk penempatan stasiun bumi dan atau menara pemancar telekomunikasi beserta prasarana pendukungnya seperti pagar dan jalan masuk. Pada zona inti tidak diperbolehkan untuk semua pemanfaatan di luar fungsi telekomunikasi Di luar zona inti atau di zona penyangga, diperbolehkan untuk budidaya non terbangun seperti perkebunan, pertanian dan RTH; Di luar zona penyangga diperbolehkan untuk pengembangan perumahan, perdangangan dan jasa, serta industri skala kecil dan sedang; dengan memperhatikan jarak aman prasarana

Lampiran Halaman

30

No.



KETERANGAN

telekomunikasi terhadap jalan dan rel kereta 15 m, terhadap bangunan 15 m, terhadap pohon 8,5 m, terhadap RTH 10 m sampai 11 m, terhadap jaringan telekomunukasi lainnya dan jembatan besi sejauh 8,5 m. D. D.1.

KAWASAN STRATEGIS Kawasan Strategis Ekonomi

Kawasan yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah, meliputi Kawasan Agropolitan, Kawasan Segitiga Emas Ijen, Kawasan Strategis Perkotaan Bondowoso, Kawasan Strategis Tamanan-Maesan, Kawasan Industri; dan Kawasan Daerah Tertinggal.

a.

b.

c.

d.

e.

f. g.

Pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi diupayakan efisiensi pemanfaatan ruang sesuai arahan RDTR dan peraturan zonasi untuk kawasan tersebut. Diarahkan untuk berbagai fungsi budidaya, seperti perumahan, pertanian agribinis, perdagangan-jasa, industri, pergudangan, transportasi dan berbagai peruntukan lainnya, dengan prioritas sesuai jenis kawasan strategis ekonomi dan skala pelayanan yang diarahkan, serta pengembangan sarana dan prasarana kawasan yang memadai sehingga menarik minat investasi. Diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis, seperti jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya Pada setiap kawasan terbangun harus disediakan ruang terbuka hijau (RTH) yang memenuhi luasan 30% dari luasan kawasan terbangun (perkotaan), termasuk RTH dengan fungsi penyangga antara kawasan sumber polusi dengan permukiman. Pada kawasan pertanian yang dialokasikan untuk Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan menjadi non pertanian. Pada kawasan agropolitan diizinkan pengembangan kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk usaha industri pengolahan pertanian, perdagangan hasil pertanian, perdagangan agribisnis hulu agrowisata, dan jasa pelayanan pendukung. Pada kawasan industri, diarahkan pengembangan high tech industrial park yang ramah lingkungan. Pada kawasan tertinggal dikembangkan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal untuk meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat.

Lampiran Halaman

31

No.



D.2.

Kawasan Strategis Sosial Budaya

Kawasan yang memiliki fungsi sebagai identitas budaya dan sosial masyarakat Bondowoso, yaitu Kawasan alun-alun dan pusat kota Bondowoso dan situs megalitikum

a.

b.

c.

d.

e.

D.3.

Kawasan Strategis Penggunaan Teknologi Tinggi

Kawasan yang memiliki nilai strategis penerapan teknologi tinggi dalam pengeloaan lingkungan, yaitu kawasan pertambangan mineral dan kawasan pemanfaatan panas bumi.

a.

b.

c.

d.

D.4.

Kawasan Strategis Lingkungan Hidup

Kawasan yang memiliki nilai strategis dalam menjaga keseimbangan

a.

KETERANGAN

Diperbolehkan untuk berbagai kegiatan yang bersifat mempertahankan dan merevitalisasi fungsi historis dan sosial kawasan, serta fungsi pengembangan seperti penelitian dan wisata budaya yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan; Tidak diperbolehkan pembuatan bangunan baru di alun-alun yang secara fungsi dan dimensi mengganggu nilai, fungsi dan estetika alun-alun sebagai ruang terbuka publik utama di Kabupaten Bondowoso. Pada radius tertentu dari obyek megalitikum tidak diperbolehkan untuk kegiatan tertentu yang tidak mendukung keberadaan obyek atau berpotensi mengganggu konstruksi, estetika dan fungsi monumental megalitikum; Bangunan yang telah ada dalam kawasan alun-alun dan pusat kota, selain benda cagar budaya, dalam pengembangannya diarahkan secara fungsi dan dimensi untuk mendukung fungsi sosial dan historis kawasan. Bangunan yang telah ada dalam kawasan megalitikum (misalnya perumahan, perkantoran, perdagangan, industri, dll) dibatasi pengembangannya agar tidak semakin mengganggu situs. Diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan mineral dan migas serta peanfaatan sumberdaya alam lainnya, khususnya dari dalam bumi, seperti energi panas bumi atau geotermal. Harus disediakan fungsi penyangga dalam bentuk ruang terbuika hijau sehingga kegiatan pemanfaatan perambangan dan geotermal tidak berbatasan langsung dengan permukiman atau kegiatan budidaya lainnya. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan diarahkan berbasis teknologi modern yang minimal dalam perusakan lingkungan. Diperbolehkan secara terbatas pengembangan kegiatan penunjang yang mendukung operasional kawasan pertambangan dan geotermal dan tidak mengganggu fungsi utama. Berlaku ketentuan peraturan zonasi untuk masing-masing kawasan hutan lindung, pelestarian alam dan suaka alam dan margasatwa (A.4).

Lampiran Halaman

32

No.


DESKRIPSI KETENTUAN UMUM KEGIATAN dan daya dukung lingkungan wilayah bagi keberlanjutan kehidupan dan pembangunan, meliputi : kawasan hutan lindung, kawasan pelestarian alam, dan kawasan suaka alam dan marga satwa.

b.

c. d. e.

f.

D.5.

Kawasan Strategis Pertanahan dan Keamanan

Kawasan yang memiliki nilai strategis dalam mendukung upaya pertahanan dan keamanan nasional, meliputi : daerah latihan militer Dodilapur, daerah latihan militer Kostrad, dan kawasan Batalyon 514 Raider dan Gudang Mesiu.

a. b.

c.

d.

e.

KETERANGAN

Zona inti kawasan harus dilindungi dan tidak diperbolehkan perubahan/penambahan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung. Diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam. Perlunya intensifikasi dalam pengawasan, pengendalian dan percepatan rehabilitasi lahan dan hutan. Terhadap setiap kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian kondisi (pemulihan) sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari. Pada zona inti maupun penunjang apabila telah terdapat kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman secara liar, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi dan secara bertahap dialihfungsikan kembali menjadi hutan lindung. Berlaku ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan militer (B.14). Zona inti kawasan berupa areal latihan militer merupakan suatu ruang enclave atau tertutup, yang tidak boleh untuk kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan, seperti budidaya terbangun dan budidaya non terbangun yang melibatkan banyak tenaga kerja. Zona penyangga antara kawasan inti dan kawasan non militer diarahkan untuk ruang terbuka hijau atau budidaya non terbangun. Pembangunan sarana dan prasarana diprioritaskan yang terkait operasional hankam, pos pantau dan pagar pengamanan kawasan agar terdapat pemisahan yang tegas antara kawasan militer dengan kawasan untuk kegiatan masyarakat umum, khususnya kegiatan yang memiliki intensitas tinggi (permukiman, pariwisata, dsb); Diperbolehkan untuk kegiatan lain yang menunjang operasional militer pada lokasi tertentu, seperti kantor, permukiman militer dan sarana pembinaan militer lain, dengan tidak mengganggu fungsi hankam secara keseluruhan;

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Lampiran Halaman

33

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA PELAKSANAAN RTRW KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN

Recommend Documents