Boks 2
REALISASI INVESTASI DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI RIAU
I. GAMBARAN UMUM Investasi merupakan salah satu pilar pokok dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, karena mampu memberikan multiplier effect yang besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor, bahkan dapat membantu mengurangi angka pengangguran dengan terbukanya berbagai kesempatan kerja, sehingga mendorong berkurangnya angka kemiskinan. Target pertumbuhan ekonomi nasional selama 5 (lima) tahun yaitu 2010–2014 adalah 6,3%-6,8%. Pertumbuhan sebesar ini diperkirakan dapat menurunkan angka pengangguran sebesar 5%-6% yang saat ini mencapai 8%. Penurunan angka pengangguran tersebut diharapkan dapat berdampak juga pada penurunan angka kemiskinan yang saat ini mencapai 14% menjadi 8%10%1. Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi Keterangan Pertumbuhan Ekonomi Rill (%) Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)
2009 2010 2011 4,5 5.5 - 5.6 6.0 - 6.3 1.743,7 1.894,1 2,111.1 - 2,144.5
sumber : Kerangka Makro : Sasaran dan Target Pembangunan RPJMN 2010 – 2014 1
Sambutan Wakil Kepala BKPM pada Pembukaan Riau Expo 2010
Periode 2012 6.4 - 6.9 2,348.8 - 2,465.0
2013 6.7 - 7.4 2,619.9 - 2,788.4
2014 7.0 - 7.7 2,939.2 -3,168.8
Pada tahun 2010, kebutuhan investasi nasional mencapai Rp1.894,1 triliun, mengalami peningkatan 8,62% dibandingkan dengan kebutuhan investasi pada tahun 2009 yang tercatat sebesar Rp1.743,75 triliun. Pembiayaan sebesar ini utamanya berasal dari sektor swasta yaitu mencapai Rp1.674,1 triliun (88,38%), sementara pembiayaan yang berasal dari APBN tercatat sebesar Rp220 triliun (11,62%). Investasi dari sektor swasta tesebut diharapkan dapat dipenuhi dari dalam negeri maupun luar negeri, yaitu : (i) perbankan, (ii) Penerbitan Saham, (iii) Penerbitan Obligasi, (iv) FDI (Equity Capital dan Loan Disbursement), (v) Dana Internal. Tabel 2. Perkembangan Pembiayaan Tahun 2009 dan 2010 (Rp triliun) Sumber pembiayaan Pemerintah Swasta - Perbankan - Penerbitan Saham & Obligasi - Luar Negeri * PDI, Equity Capital * PDI, Loan Disbursement * Other, Loan Disbursement - Dana Internal Jumlah
Periode 2009 2010 Jumlah Pangsa Jumlah Pangsa 215,00 12,33 220,00 11,62 1.528,80 87,67 1.674,10 88,38 64,90 3,72 236,40 12,48 39,70 2,28 107,20 5,66 320,80 18,39 344,20 18,17 52,70 3,02 56,90 3,14 82,90 4,75 89,70 4,74 185,20 10,62 195,00 10,30 1.103,40 63,28 986,30 52,07 1.743,75 1.894,1
Sumber : BKPM (Seminar Investasi Riau Expo 2010)
II. PERKEMBANGAN INVESTASI Penerapan otonomi daerah telah membawa perubahan yang cukup berarti bagi kondisi perekonomian di Provinsi Riau. Penelitian yang dilakukan Brodjonegoro (2001) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan belanja rutin dan belanja modal Pemda, sehingga ketersediaan fasilitas publik yang dibutuhkan dalam rangka mendukung kegiatan investasi dapat semakin meningkat dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal dan terpadu dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan keuntungan komparatif wilayah. Letak yang strategis (berada diantara Selat Malaka dan berbatasan dengan negara-negara lain) serta besarnya potensi sumber daya alam Riau merupakan faktor penting dalam menarik minat investor untuk melakukan penanaman modal, terutama pada sektor unggulan seperti pertanian, industri, perdagangan, serta keuangan.
Sampai dengan triwulan I-2010, realisasi investasi dalam bentuk PMDN telah mencapai Rp6,70 triliun, dengan jumlah proyek yang dibiayai mencapai 150 proyek, dan jumlah tenaga kerja yang mampu terserap mencapai 46.055 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata masing-masing proyek mencapai Rp44,605 miliar, dan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh masing-masing proyek rata-rata sebesar 307 – 308 orang. Jika dilihat berdasarkan nilai investasinya, maka realisasi investasi tertinggi diserap oleh Provinsi DKI Jakarta yaitu mencapai Rp1,73 triliun atau 25,79% dari total realisasi investasi nasional, dan jumlah proyek yang dibiayai mencapai 19 proyek. Selanjutnya, realisasi investasi terbesar diserap oleh Provinsi Banten yaitu mencapai Rp1,13 triliun atau mencapai 16,92% dari total realisasi dan jumlah proyek tercatat sebesar 5 proyek. Pada triwulan I-2010, realisasi investasi PMDN Provinsi Riau tercatat berada pada peringkat ke-12, dengan realisasi investasi yang terserap tercatat sebesar Rp29,5 miliar atau sebesar 0,44% dari total realisasi investasi nasional. Jumlah proyek yang dibiayai tercatat sebanyak 5 (lima) proyek, dengan jumlah tenaga kerja yang mampu terserap sebesar 463 orang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa nilai rata-rata proyek yang dibiayai di Provinsi Riau tercatat sebesar Rp5,9 miliar, dan masing-masing proyek secara rata-rata mampu menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 92 – 93 orang. Nilai ratarata per proyeknya tercatat lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata per proyek secara nasional, demikian halnya dengan jumlah tenaga kerja yang terserap untuk masing-masing proyek juga tercatat lebih kecil dari nasional. Tabel 3. Peringkat Realisasi Investasi PMDN Sampai Dengan Triwulan I2010 Wilayah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DKI Jakarta Banten Jawa Barat Sumatera Selatan Kalimantan Selatan Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Barat Sumatera Utara Lampung Jawa Tengah Riau Kalimantan Tengah Bengkulu Sulawesi Tenggara Bali Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Jambi Kepulauan Riau Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Barat JUMLAH
Sumber : www.bkpm.go.id
Proyek 19 5 14 6 7 18 10 28 5 5 3 5 9 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 150
PMDN Nilai (Rp Miliar) 1.725,7 1.131,8 872,6 783,8 477,6 474,9 358,9 341,0 202,0 184,5 86,6 29,5 13,0 7,1 1,6 0,2 6.690,8
% 25,79 16,92 13,04 11,71 7,14 7,10 5,36 5,10 3,02 2,76 1,29 0,44 0,19 0,11 0,02 0,00 100
Jika dilihat sejak tahun 2006 yang lalu sampai dengan triwulan I-2010, akumulasi investasi PMDN di Wilayah Sumatera telah mencapai Rp29,13 triliun dengan jumlah proyek yang dibiayai mencapai 155 proyek. Dari jumlah tersebut, akumulasi realisasi investasi di Provinsi Riau mencapai Rp10,98 triliun dengan jumlah proyek yang dibiayai mencapai 38 proyek. Jumlah realisasi investasi tersebut tercatat merupakan yang paling tinggi di Wilayah Sumatera. Selanjutnya, diikuti oleh investasi di provinsi Jambi yang tercatat sebesar Rp6,30 triliun, dengan jumlah proyek sebanyak 11 proyek. Besarnya realisasi investasi di Provinsi Riau menunjukkan bahwa sebagian besar investasi yang ada di Wilayah Sumatera diserap oleh Provinsi Riau yang mencapai 37,7% dari realisasi investasi Sumatera, diikuti oleh Provinsi Jambi sebesar 21,6%. Tabel 4. Perkembangan Realisasi PMDN No
Wilayah
1
SUMATERA NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau 2 JAWA 3 BALI & NUSA TENGGARA 4 KALIMANTAN 5 SULAWESI 6 MALUKU 7 PAPUA JUMLAH IUT = Izin Usaha Tetap -
IUT 28 9 1 10 1 6 1 103 8 16 4 1 2 162
2006 Nilai (Rp Miliar) 4.504,9 594,2 74,4 2.500,9 31 697,4 607 13.030,8 104,9 2.536,1 68,6 0,2 403,5 20.649
IUT 30 6 11 3 5 2 1 2 112 2 11 4 159
2007 Nilai (Rp Miliar) 10.754,5 1.521,3 3.095,3 4.751,8 811,5 163,8 313,7 97,1 18.668,9 15,7 1.558 3.881,6 34.878,7
IUT 34 12 8 3 5 3 1 2 183 2 12 5 3 239
2008 Nilai (Rp Miliar) 4.840,2 382,7 1.966,8 1.300,6 378,5 735,2 2,0 74,4 12.230,7 29,0 1.821,4 1.147,5 294,7 20.363,5
IUT 39 1 11 2 4 3 4 5 3 6 174 5 22 7 1 248
2009 Nilai (Rp Miliar) 7.819,4 79,7 2.060,8 459 3.386,6 213,8 580,3 549,9 249,3 240 25.766,5 50,8 2.934,4 1.187,4 41 37.799,5
IUT 24 5 5 1 6 1 5 1 59 6 54 7 150
Tw I 2010 Nilai (Rp Miliar) 1.206,8 202 29,5 783,8 7,1 184,4 4.291,5 0,2 1.190,5 1,7 6.690,8
Tenaga Kerja 3.005 1044 463 307 637 26 528 7.513 646 31.420 3471 46.055
Sumber : www.bkpm.go.id
Melihat perkembangannya sejak tahun 2006 yang lalu, maka besarnya nilai realisasi investasi dibandingkan dengan jumlah proyek yang dibiayai mengindikasikan bahwa nilai proyek yang dibiayai untuk masing-masing proyek tercatat cukup besar. untuk Wilayah Sumatera, rata-rata nilai proyek terbesar diserap oleh Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Namun, jika dilihat perkembangannya, rata-rata nilai investasi proyek di Provinsi Riau pada tahun 2010 cenderung mengalami penurunan.
Grafik 1. Rata-rata Nilai Proyek yang Dibiayai Investor Dalam Negeri 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 Sumatera Utara
2007 Riau
2008 Jambi
2009 Sumatera Selatan
Tw I 2010 Lampung
Sumber : www.bkpm.go.id, diolah
Di sisi lain, realisasi investasi asing atau PMA (Penanaman Modal Asing) sampai dengan triwulan I-2010 tercatat sebesar US$3,77 miliar dengan jumlah proyek yang dibiayai mencapai 424 proyek. Dengan jumlah tersebut, maka rata-rata nilai 1 (satu) proyek mencapai US$8,89, dan masing-masing proyek mampu menyerap tenaga kerja ratarata sebesar 185.436 orang, jauh lebih besar dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja dari investasi yang berasal dari dalam negeri (PMDN). Berdasarkan realisasi nilai investasinya, maka investasi di Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat tertinggi, yaitu mencapai US$1,37 miliar (36,43%) dengan jumlah proyek sebanyak 154 proyek, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat sebesar US$551,5 juta (14,63%) dengan jumlah proyek sebanyak 559 proyek. Sampai dengan akhir triwulan I-2010, kinerja investasi asing di Provinsi Riau tercatat kurang menggembirakan. Kondisi ini tercermin dari belum terealisasinya investasi asing di Provinsi Riau sampai dengan akhir triwulan, meskipun proyek yang akan dibiayai telah disetujui sebanyak 4 proyek, dengan jumlah tenaga kerja yang akan terserap sebesar 75 orang.
Tabel 5. Peringkat Realisasi Investasi PMA Sampai Dengan Triwulan I-2010 Wilayah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
DKI Jakarta Jawa Barat Kalimantan Timur Jawa Timur Papua Sulawesi Selatan Maluku Utara Kalimantan Selatan Banten Sulawesi Tengah Kalimantan Tengah Sulawesi Utara Sumatera Utara Sumatera Selatan Bali Kepulauan Riau Jawa Tengah Jambi Bangka Belitung Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Maluku Lampung DI. Yogyakarta Riau JUMLAH
PMA Proyek 154 59 21 14 5 4 1 10 23 2 13 4 5 10 32 10 5 2 2 1 10 17 1 2 9 4 424
Nilai (US$ Juta) 1,373.4 551.5 518.0 458.4 167.0 144.0 134.5 124.3 57.0 51.6 51.3 32.1 23.5 20.0 17.2 13.7 13.60 10.00 2.50 2.30 1.70 1.40 0.70 0.60 3,770.3
% 36.43 14.63 13.74 12.16 4.43 3.82 3.57 3.30 1.51 1.37 1.36 0.85 0.62 0.53 0.46 0.36 0.36 0.27 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.02 100
Sumber : www.bkpm.go.id
Realisasi investasi PMA di Wilayah Sumatera sejak tahun 2006 sampai dengan triwulan I-2010, secara akumulasi telah mencapai US$4,5 miliar dengan jumlah proyek yang dibiayai sebesar 371 proyek, lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan dalam negeri (PMDN). Dari jumlah tersebut, akumulasi nilai investasi di Provinsi Riau mencapai US$2,02 miliar, dengan proyek mencapai 38 proyek. Seperti halnya investasi yang berasal dari dalam negeri, investasi asing Provinsi Riau juga tercatat yang paling tinggi untuk Wilayah Sumatera yaitu mencapai 48,68% dari total pembiayaan asing ke Wilayah Sumatera, diikuti oleh Sumatera Utara (12,96%). Besarnya jumlah realisasi investasi di Provinsi Riau juga menunjukkan bahwa sebagian besar investasi dalam negeri maupun asing untuk wilayah Sumatera berada di Provinsi Riau. Kondisi ini mengindikasikan bahwa investor menilai Provinsi Riau merupakan daerah yang prospektif di Wilayah Sumatera, sehingga menjadi daerah tujuan investasibaik investor yang berasal dari dalam negeri maupun investor asing.
Tabel 6. Perkembangan Realisasi PMA No
Wilayah
IUT
1
SUMATERA NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung - Kepulauan Riau 2 JAWA 3 BALI & NUSA TENGGARA 4 KALIMANTAN 5 SULAWESI 6 MALUKU 7 PAPUA JUMLAH IUT = Izin Usaha Tetap -
42 11 2 8 4 3 9 2 3 718 82 16 9 1 1 869
2006 Nilai (US$ Juta) 898,1 58,1 1,6 585,2 96,7 27,8 116,1 0,6 12,0 4.416,4 106,2 534,8 15,5 20,0 0,6 5.991,6
2007 Nilai (US$ Juta) 72 1.398,5 2 17,4 17 189,7 5 58,7 10 724,0 1 17,6 5 213,8 4 124,5 28 52,8 792 8.503,5 80 56,7 27 300,6 9 79,6 2 2,5 982 10.341,4 IUT
2008 Nilai (US$ Juta) 95 1.009,9 18 127,3 4 28,1 8 460,9 1 36,1 7 114,6 2 13,0 2 67,0 2 1,7 51 161,2 947 13.566,8 59 95,5 19 115,2 14 65,4 4 18,7 1.138 14.871,5 IUT
2009 Nilai (US$ Juta) 123 776,1 2 0,4 13 139,7 1 0,2 8 251,6 2 40,5 4 56,8 1 1,1 3 32,7 2 22,4 87 230,7 946 9.370,6 100 233,8 31 284,4 16 141,6 2 5,9 3 2,8 1.221 10.815,2 IUT
IUT 39 3 5 1 4 2 10 0 2 2 10 264 49 54 11 2 5 424
Tw I 2010 Nilai (US$ Juta) 70,3 23,5 10,0 20,0 0,6 2,5 13,7 2.453,9 18,5 695,3 230,0 135,2 167,0 3.770,3
Tenaga Kerja 8.826 2.357 279 11 75 388 3.437 105 692 1.482 38.776 1.392 19.571 204 4.125 5.731 78.625
Sumber : www.bkpm.go.id
Relatif kecilnya jumlah proyek yang dibiayai oleh investor asing di Provinsi Riau dibandingkan dengan nilai investasi, mengindikasikan nilai proyek investasi untuk masing-masing proyek tercatat cukup besar. Nilai rata-rata masing-masing proyek yang dibiayai di Provinsi Riau tercatat merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun demikian realisasinya cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nilai untuk masing-masing proyek juga menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan rata-rata nilai proyek dialami hampir semua wilayah yang ada di Sumatera. Grafik 2. Rata-rata Nilai Proyek yang Dibiayai Investor Asing 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 2006 Sumatera Utara Jambi Bangka Belitung
2007
2008 Sumatera Barat Sumatera Selatan Kepulauan Riau
2009
Tw I 2010 Riau Lampung
Secara umum, realisasi investasi dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA) pada tahun 2010 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Belum terealisasinya beberapa proyek yang telah disetujui terutama investasi asing diperkirakan terkendala beberapa hal, antara lain : (i) Ketersediaan energi
dan
infrastruktur
yang
belum
memadai,
(ii)
Belum
terselesaikannya
permasalahan rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP), (iii) Peermasalahan perizinan dan panjangnya birokrasi.
III.
IMPLIKASI KEBIJAKAN
Berdasarkan uraian di atas, maka implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan antara lain adalah : 1.
Meningkatkan pelayanan infrastruktur berupa jaringan komunikasi yang lebih baik dan ketersediaan energi
2.
Perbaikan pada tata kelola pemerintahan yaitu dengan penyederhanaan sistem perizinan.
3.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengembangan prosedur dan standar pengkajian Perda yang cenderung memilki rantai yang panjang.
4.
Mengintegrasikan kebijakan dan program pengembangan investasi (penanaman modal) sesuai dengan sektor/subsektor dan komoditas yang berdaya saing tinggi, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5.
Menekan high cost economy yang terjadi karena retribusi atau pungutanpungutan liar yang memberatkan investor.
