/*"w.93 4!." i
&"1"^*"- ?"t7-t*
@
""""1,
QfAt""*
aYlrr/*h dh/"",',t" PERATURAN GUBERNUR PROV]NSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR
39 TAHUII 2005 TENTANG
I(OMPLEKS PROSEDUR TETAP PENGAMANAN GEDUNG DI LINGKUNGAN
PERKANToRANBALAIKoTAPRoV|NS|DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNURPRoVINSIDAERAHKHUSUS|BUKoTAJAKARTA'
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Menimbang
lbukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2005, telah ditetapkan pembentukan
satuan Pengamanan Dalam Lingkungan Kompleks
Perkantoran
Balaikota Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
b.
bahwa dengan telah dibentuknya satuan Pengamanan Dalam sebagaimana tersebut pada huruf a dan untuk mengantisipasi
gangguan keamanan
atau tindakan
kriminalitas serta
Feniiggutangan bencana alam dan bahaya kebakaran di lingkungan
kompt6[s p6rkantoran Balaikota, maka keberadaan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 351 5.A/2O01,tentang Prosedur tetap Pengamanan Balaikota Propinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta perlu dilakukan penyempurnaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, guna terciptanya suasana tenang, tenteram dan tertib di Lingkungan Kompleks Perkantoran Balaikota, perlu menetapkan peratuian Gubernur Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta tentang Prosedur Tetap Pengamanan Gedung di Lingkungan Kompleks Perkantoran Balaikota Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; Mengingat
Undang-Undan$ Nomor 34 :tahun" €99 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus lbirkota Negara Republik Indonesia Jakarta; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
:;t ii'
3
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah;
4PeraturanDaerahDaerahKhusus|bukotaJakartaNomor3Tahun Dalam wilayah rcg;2 tentang eenangtubngan Bahaya Kebakaran Daerah Khusus lbukota Jakarta,
5PeraturanDaerahPropinsiDaerahKhusus]bukotaJakartaNomor3 Tata Kerja Tahun 2001 tentang'tsentur susunan organisasi dan, perangkat Oaeran Jln Sekretariat Dewan PLrwakilran Rakyat Daerah eropinli Daerah Khusus lbukota Jakarta;
6PeraturanGubernurPropinsiDaerahKhususlbukcrtaJakartaNomor Dalam di 6 Tahun 2oos tenLng pembentukan satuan Pengamanan LingkunganKomp|eksPerkantoranBa|aikotaPropinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta;
T.KeputusanGubernurKepalaDaela.hKhusus|bukotaJakartaNomor 331 Tahun fgg6 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan lbukota bencana Oagi iajaran Fe--rtananah Sipil di Daerah Khusus Jakarta.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PRoSEDUR
TETAP
PENGAMANANceoul.TeDILINGKUNGANKoMPLEKS PERKANToRANBALA|KoTAPRoV|NSIDAERAHKHUSUSIBUKoTA JAKARTA.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. 2.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta'
3.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus, lbukota
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
Jakarta.
4.
Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota
5.
Jakarta.
,
€
Sekretariat Daerah a*ilahl Sekreiariat Daerah Provinsi
Daerah
Khusus lbukota Jakarta.
6.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
.' lr i;
3
7.
Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang
selanjutnya disingkat Dinas Tramtib dan Linmas adalah Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban dian Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas Tramtib dan Linmas adalah Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta' 9.
Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
10.
Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
11
Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
12.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
13.
Dinas Perumahan adalah Dinas Perumahan Provinsi
Daerah
Khusus lbukota Jakarta. 14.
Kepala Dinas Perumahan adalah Kepala Dinas Perumahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
15.
Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
16.
Kepala Dinas Kebakaran adalah Kepala Dinas Kebakaran Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
17.
Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
18"
Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Dispenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khgsus lbukota Jakarta.
19.
Biro Umum adalah Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
20.
Kepala Biro Umum adalah Kepala Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
21.
Biro Humas dan Protokol adalah Biro Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
22.
Kepala Biro Humas dan Prgtokol g@ah Kepala Biro Humas dan Protokol pada Sekretarbt Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
4
disingkat Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah yang selanjutnya
kFro
adalah Kantor perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta.
24.
25.
Daerah yang selanjutnya Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kasperbendaharaan dan Kas Klntor Kepala al"ingk"t KPKD aOatan Oaeian Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta'
Kepala Bagian Sandi dan Pengamanan adalah Kepala SandidanPengamananpada-BiroUmumSekretariatDaerah
Bagian
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta'
CrisisCentreadalahPusatPengendalianKrisisProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta' 27.
Krisis Kepala crisis centre adalah Kepala Pusat Pengendalian
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta'
28.
SatuanPengamananDalamyangselanjutnyadisingkatSatpamda| tugas adalah Satuln atau kelompok petugas yang melaksanakan prasarana dan. sarana pegawai, p"ng;t"n.n terhadap pejaba! Provinsi Kantor di Lingkungil Xoinpt"is' Plrkantoran Balaikota Daerah Khusus lbukota Jakarta.
29.
Komandan Satuan Pengamanan Dalam yang selanjutnya.disingkat kelompok Komandan satpamdal io"t"n Komandan satuan atau pejabat' terhadap pengamanan tugas brirg"" -peg;;ai,-t""g melaksanakan Lingkungan di xa$91 prasara@ r"i"n" dan .Kompleks Feikantoran Balaikota Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta'
30.
LingkunganKompleksPerkantoranBa|aikotaada|ahKompleks Feii
a. b.
c. d.
31.
:
Sebelah Utara, Jalan Medan Merdeka Selatan' Sebe|ah Timur, Kantor Waki| Presiden Repub|ik |ndonesia, Sebelah Selatan, Jalan Kebon Sirih. Sebelah Barat, Kantor Lembaga Pertahanan Nasional'
Bom adalah suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa jenis bahan(sepgrti TNT, detonator mesiu) yang apabila dipicu dengan cara tertenfu bisa menimbulkan ledakan. BAB
II
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
1.
Maksud disusunnya Prosedur'Tetap fpngamanan Gedung adalah sebagai pedomin dalam- meldksanakan dan memelihara keten-teraman dan ketertitian, serta penanggulangan bencana alam dan bahaya kebakaran di lingkungan Kompleks Perkantoran BalaiKota Provinsi Daerah Khustts lbuKota JaKarta,
f
2.
(1) Tujuan yang diharapkan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah untuk mengantisipasi glngguan keamanan. atau tindakan yang kriminalitas serta penanggulangan terhadap bencana kebakaran t-rjadi di lingkungan t{o-mpte[s Perkantoran Balaikota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta'
BAB ]II RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu Umum
Pasal 3 Lingkup Prosedur Tetap pengamanan gedung terdiri dari
:
a. Prosedur Tetap Dalam Menghadapi Kunjungan Tamu; b. ProsedurTetapTentang Kendaraan Yang Masuk; c. Prosedur Tetap Menghadapi Ancaman Penyerangan
Terhadap pejabat VIP Pemerintih Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
d.
Prosedur Tetap Tentang Pengamanan Menghadapi Demonstrasi dan Aksi Unjuk Rasa;
e.
Prosedur Tetap Tentang Pengamanan Terhadap ancaman Teror Bom;
f. Prosedur Tetap Odlam Menghadapi Bahaya Kebakaran; g. Prosedur Tetap Apabila Terjadi Bencana Alam; h. Prosedur Tetap Operasional Mdio Camera(CCTV). Prosedur tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
hanya
diperlakukan pada lingkungan Kompleks Perkantoran Balaikota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Bagian l(edua Pasal 4
Prosedur Tetap Dalam Menghadapi Kunjungan Tamu .l
t.
Petugas Satuan Pengamanan Dalam yang sedang bertugas di Pos Pengamanan tetap mewaspadai tamu atau pengunjung yang B alai kota. be rku njun g ke Ei ngkun gan. Ko r.nil eks "Pd
2.
Setiap tamu yang datang atau pihak-pihak lain yang berkunjung ke Lingkungan Kompleks, Perkantoran Balaikota harus masuk melalui
pintu gerbang dan wajib melapor kepada petugas Pengamanan Dalam yang ada di Pos Pengamanan.
Satuan
6
Terhadap tamu yang datang atau pihak-pihak lain
berkunjung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemerlksaan oleh petugas yang ada dengan melewati pintu security Door dan Mirror, termaiuk barang-barang yang dibawa oleh tamu atau pengunjung tersebut, dengan memperlihatkan tanda pengenal atau iCenlitai lainnya kepada petugas Satuan Pengamilnan Dalam yang bertugas saat itu.
4.
Langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh petugas satuan Pengamanan Dalam dalam menghadapi kunjungarr tamu atau pihak lain ke Lingkungan Kompleks Perkantoran Balaikola adalah sebagai berikut.
a.
Petugas Satuan Pengamanan Dalam yang bertugas saat itu wajib
menanyakan kepada semua tamu atau pihak
lain
yang
berkunjung ke Balaikota.
b.
Tamu yang berkunjung wajib meninggalkan tianda pengenal di pos jaga dan mengganti dengan tanda pengenal tamu.
c.
Mencatat nama, alamat sesuai dengan identitas yang ada dan pejabat yang akan dituju (lantai, blok) pada buku tamu yang tersedia.
d,
Apabila pejabat yang akan ditemui setingkat dengan kepala Biro keatas, oleh petugas Satuan Pengamanan Dalam penerima tamu
wajib menghubungi terlebih dahulu sekretaris Pejabat yang bersangkutan dan menanyakan apakah tamu tersebut dapat diterima atau tidak, kalau ya tamu diantar sampai ruangan sekretaris Pejabat tersebut.
e.
Setelah selesai berkunjung, tamu kembali lagli ke pos semula
untuk menyerahkan kartu tamu dan mengambil
kembali
identitasnya.
f.
Khusus tamu WIP (Gubernur, Wagub, Sekdap,rop) diperlakukan secara persuasiv, namun tidak mengurangi kewraspadaan.
g.
Semua Pos pengamanan yang ada agar meny'esuaikan dengan Prosedur tetap yang berlaku.
Khusus untuk pintu lV , Petugas Satuan pengarnanan Dalam juga melakukan pemeriksaan terhadap tamu-tamu yang datang atau menghadiri undangan unit kerja yang berkantor di jalan Kebon sirih,
maupun warga masyarakat yang akan membayar pajak sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan pada pintu lll.
I
Bagian Ketiga Prosedur Tetap Tentang Kendaraan yang Masuk Pasal 5
Untuk mencegah timbulnya gangguan keamanan di Lingkungan perkintoran Balaikota, khususnya bagi klendaraan .beroda forpf "f." 4 atau lebih yang masuk, baik melintas maupun parkir agar disesuaikan dengan prosedur yang berlaku'
2.
Terhadap kendaraan beroda 4 atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masuk ke Lingkungan Kompleks Perkantoran prosedur Balaikota agar masuk melalui pintu lll dengan mengikuti sebagai berikut.
a'Sebe|ummasuko|ehpetugasSatuanPengamananDalam terlebih dahulu ditanyakan tentang maksud dan tujuan kedatangan atau dalam rangka aPa.
b"
Kalau tujuan kehadirannya adalah menghadiri undangan dari Gubernui atau Wakil Gubernur, maka dipersilahkan masuk'
Sebelumnya diadakan pemeriksaan kepada mobil . tamu dimaksud, terlebih dahulu mohon izin kepada tamu/undangan yang bersangkutan dan kemudian baru dilakukan pemeriksaan "paAi Oagian bawah dan bagian mobil dengan menggunakan mirror/ganet, selanjutnya turut diperiksa pula barang-barang/alatalat yang berada didalam bagasi mobil tersebut.
d.
Apabila ada tamulundangan tersebut akan menemui Gubemur, Wakil Gubernur, Sekda, maka petugas satuan pengamanan dalam yang berada di pintu lll menginformasikan melalui HT kepada petugas yang berada di Pendopo/B' bahwa ada tamu/undangan yang akan menemui para pejabat tersebut di atas.
Petugas yang ada akan membantu untuk mengawasi kegiatan tamu/undangan tersebut, apabila perlu dicek atau tanyakan kembali maksud dan tujuan kedatangannya. Untuk parkir kendaraan agar disesuaikan dengan Protap parkir yang berlaku ada kecuali mobil pejabat WlP. Mobil atau kendaraan yang masuk dan wajib diperiksa adalah
-
mobilcatering; mobilboks: mobilaqua; mobil bank DKI; mobiltamu undangan dan karyawan; mobil-mobilyang melaksanakan bongkarbarang;
mobilyang memuat barang.
:
8
h.
masuk bagi Tidak berlaku atau dengan kata lain dilarang kecuali apaPun' alasan dengan kendaraan taksi dan Bajaj
seperti mengangkut apabila dalam keadaan darurat keadaan sakit atau orang
pbrsonetlXaryawan/orang yang "n"r*ndala,m tetap memperhatikan Prosedur oerjara,i oisa cacautidak Tetap yang berlaku;
i.
pada huruf Bagi kendaraan-kendaraan/mobil tersebut
"i"i"pun
g'
masuk dan ke i' Pintu t hanya digunakan untukGubernur; kendaraan/mobil Gubernur/ dan Wakil
k.
milik
dan dari manapun harus lewat pintu ll;
luar
mancur' Bagi kendaraan yang parkir . di sebelah Barat air parkir
peruntukanny" ."ru"iiengan ketentuan, hanya diizinkan diperiksa ulang dengan bada jam-jam tertentu Oln selalu yakin lagi'. ririorl6""6t, hal ini dilakukan agar lebih
Petugas satuan pengamanan dalam. yang sedang. melaksanakan tugal di Pos-pos"p"ni"t"n"L!emp?1 ke luar masuknya kendaraan pintu l) sebagaimana ipintu ttl, Pendopo, E' d"n Pintu lll serta kegratan-kegiatan ini, memonitor selalu agar I pada ayat ilmaf<suO tidak ada sehingga satu sama lainriya terkoordinasi dengan baik dan lagi kesalahan Prosedur; 4.
pelaksanaan Apabila terjadi hal-hal yang kurang jelas dalam rangka yang petugas (1) pada ayat piosedur tetap sebagaimana dimaksud petunjuk minta yang bersangkutan'sbgera melaporkan sekaligus padi pimpinan melalui pengawas pada saat bertugas' Bagian KeemPat Prosedur TetaP Dalam
Menghadapi Ancaman Terhadap Pejabat VIP Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Pasal 6 1.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh para pejabat Daerah yang sangat
signifikan terhadap kepentingan publik atau masyarakat, sering menimbulkan ketidakpuasan yang dapat diterjemahkan atau disalurkan melalui tindakan kekerasan dalam bentuk ancaman atau penyerangan langsung secara fisik.
2.
Untuk mengantisipasi ancaman penyerangan langsung secara fisik pada pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan langkahJangkah pengamanan oleh petugas Satuan Pengamanan Dalam di Lingkungan Kompleks Balaikota sebagai berikut.
9
Kompleks Perkantoran Satuan Pengamanan Dalam di lingkungan pengamanan apabila nertug-al r"g"-di ;tiap-Pos Balaikota yang -oknum- atai kelompok .yang dicurigai' segl-ra ada tidak
t"fin"i
agar persuasiv menyarankai'rt"p"J" ying ders"ngkutan juga segera itu 'rn"t"trt"n kekerasan din pada saat melalui dalam pengamanan menghubungi komandan satuan talky irntuk mendapat pasukan bantuan' n"noiy
memaksa masuk' satuan Apabila oknum tersebut bersikeras dam tenasa banluan vans ada
;;"* beserta tersJbut' narrun ;#ffi;; mengamankan sementai" ortn'*
"P??1"^ 11?:ih
p"rr"*"n"nli"ngtilg ditangkap' dib'orgol dan,s-enjata dibawa ke pos oknum tersebut oiaminXa-n dJn selanjutnya
melakukan
satuan Pengamanan dalam'
Dalam. yang bertugas saat itu Petugas Satuan Pengamanan. -repada Komandan Satuan Pengamanan ;;d; melaporkan Pengamanan Dalam D;Tam dan seianjutnya Komandan Satuan petunjuk apakah meminta untuk r"f"p"*". fepaOa'itimpinan atau cukup hukum secara pingusutannya k";; ini oitinainanjuti diselesaikan secara internal'
d.Apabilaoknumtersebutberbuattindakkekerasandengan api, maka Konrandan Satuan menggunakan "en;ata segera melaporkan^ \enad3- aparat F"niJt"n"n oaLm -Oiperbaniukan Kompleks
di
Kepolisian yang
Perkantoran Balaikota
e.
dalam Gedung
.
Sebagian petugas Satuan Pengamanan Dalam segera mengimankan i"n melindungi Pejabat yang terancam dari gangguan keamanan dimaksud.
VIP dari Dalam menerima ancaman penyerangan terhadap Pejabat dimaksud jawab sebagaimana ot
Pemerintah Daerbh dalam hal ini Gubernur sesuai kewenangannya dalam mengeluarkan kebijakan ada kalanya menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat yang berakibat munculnya aksi unjuk rasa.
2.
Kelompok atau komunitas yang diperkirakan akan melakukan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
a.
Komunitas pedagang kaki lima;
b.
Kelompok tukang becak;
t0
c. Kelompok kaum korban urbanisasi; d. Komunitas korban Penertiban; e. Komunitas perparkiran / Preman / Pak Ogah; f. LSM, Mahasiswa, Buruh; g. Kelompok yang menggunakan simbul simbul agama; h. Kelompok yang mengatasnamakan Suku dan Elnis. 3.
sasaran kelompok atau komunitas yang melakukan aksi unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. Gubernur b. Anggota DPRD c. Anggota Dinas Tramtib dan Linmas Lokasi atau tempat aksi unjuk rasa yang dilakukan olek kelompok atau komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (j2) adalah :
a.
Sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan (pintu gerbang l, lldan ilr);
b.
Sepanjang Jalan Kebon Sirih di depan kantor DPRD atau pintu Gerbang Gedung DPRD;
c.
Didalam Kompleks Balaikota.
Terhadap langkah langkah yang harus segera dilakukan berkaitan dengan lokasi atau tempat aksi unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut.
a.
Apabila lokasi atau tempat aksi unjuk rasa berada di sepanjang jalan Medan Merdeka Selatan dan pintu masuk gedung DPRD, maka langkah-langkah yang harus segera diambil adalah
1.
:
Teknis pelaksanaan
a.
Kepala Bagian Sandi dan Pengamanan, pada saat mendapat informasi dari aparat keamanan yang terkait (Polda, Kodam, Satuan Intelijen, polres Metro Jakarta Pusat) bahwa akan ada kelompok/komunitas yang akan
melangsungkan aksi ke lingkungan Kompleks Perkantoran Balaikota segera melaporkan kepada Gubernur, Wagub, Sekdaprop dan Crisis Center;
b.
Kepala Bagian Sandi dan Pengamanan melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas Tramtib dan Linmas, Polres Metro Jakarta pusat dan polsek Gambir untuk meminta bantuan pasukan/pengamanan dalam rangka menghadapi aksi unjuk rasa yang sudah mengarah anarkis:
ll Kepala Bagian Sandi dan Perngamanan menempatkan anggotanya
di sepanjang jalan
dan dengan
posisi anggota satuan pengamanan dalam berada di dalam kompleks perkantoran Balaikota, sedangkan anggota Banpol PP berada di luar pagar Kompleks Perkantoran Balaikota;
Dalam bertugas mengamankan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, satuan pengamanan dalam menggunakan peralatan yang di siapkan dan kekuatan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan; e.
Apabila massa sudah memasuki areal lokasi unjuk rasa
maka Kepala Urusan Sandi dan F'engamanan dan Kepala Dinas Tramtib dan Linmas mengamati dan memonitor aksi unjuk rasa untuk mengetahui kekuatan
kelompok, tuntutan, pimpinannya, tingkat emosional, keberingasan massa dan selanjutnya melaporkan secara singkat kepada Gubernur, Wagub dan Sekda; f.
Biro Humas dan Protokol menghampriri pimpinan dan korlap dari kelompok massa dimaksud untuk mengetahui maksud dan tujuan kedatangan mereka;
g.
P.asukan satuan pengamanan dalam dan anggota Tramtib dan Linmas diback up pasukan perintis Polisi siaga satu membuat pagar betis urrtuk menghindari terobosan dan pemaksaan masuk kedalam Kompleks Perkantoran Balaikota;
h.
Biro Humas dan Protokol berkoordinasi dengan Kepala
Bagian Sandi dan Pengamanan untuk melaporkan kepada Gubernur apakah bersedia menerima delegasi atau diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk di crisis center:
i.
Apabila menyatakan untuk diwakilkan kepada pejabat yang tugasnya paling berkaitan dengan tuntutan aksi unjuk rasa, Biro Humas dan Protokol meminta kepada korlap dari massa yang bersangkutan untuk memilih siapa perwakilan yang ditunjuk untuk bertemu dengan pejabat di maksud di ruang Crisis Center;
j.
Biro Humas dan Protokol dengan di dampingi beberapa dan poiisi membawa dan mengarahkan perwal
personil Satuan Pengamanan Dalam
k.
Pejabat yang ditunjuk menerima perwakilan/delegasi massa, selanjutnya rnenyampaikan terima kasih dan 3kan menyampaikan maksud dan tujuan maupun
tuntutannya kepada Gubernur.
Ploting pasukan dalam menghadapi massa
l2
a.
Pusat
anggota Polisi dari Dalmas Polres Metro Jakarta diluat dengan menggunaXan tameng/tongkat beradamassa menghadapi untuk bersiap gerU"ang Qalari-posisi serta
rnasuk ke halaman kantor i"ng n"rusani perusakan apabila sebr:lumnya pimpinan merigantisipasi
p""ri"n teaenin
dahulu telah melakukan pendekatan
Persuasiv terhadaP massa;
b.
para karyawan lain berjaga-jaga. di ruangan masing lt"iing sebagai antisipasi untuk nrencegah massa masuk ke dalam ruangan'
Cara bertindak
a.
berikan penerangan (somasi) untuk menenangkan massa massa serta me-mberikan pengertian kepada melalui Pengeras suara;
b.
atau undang penuakilan/pimpinan massa untuk berdialog yang prenyelesaian luar ke mencarijalan negosi;ii untuk dapat diterima oleh kedua belah pihak;
c.
apabila tidak ada kesepakatan, .sementara massa mulai
melakukan tindakan anarkis beri peringatan sesuai dengan Prosedur Yang ditetaPkan;
d.
apabila Polisi sudah di lokasi, pengamanan selanjutnya
berada di tangan Polisi, dalam hal massa masln bertindak anarkis, pihak Kepolisian akan melakukan tindakan keras sesuai dengan aturan yang berlaku'
b.
Apabila aksi unjuk rasa berada di dalam Kompleks Balaikota
1.
aksi unjuk rasa seperti ini dapat terjadi karena -tidak
terdetekii oleh aparat intelijen Polres Metro Jakarta Pusat sehingga tidak ada pemberitahuan akan adanya kelompok atau komunitas yang akan melakukan aksi unjuk rasa ke
Lingkungan Kompleks Balaikota. Biasanya sebelum mereka melakukan aksi ke dalam Kompleks Balaikota, untuk
mengelabui monitor petugas Satuan Pengamanan Dalam, mereka memasuki Kompleks Perkantoran Balaikota secara perorangan dan menyamar sebagai tamu atau pengunjung yang selanjutnya mereka akan berkumpul sesuai dengan jam yang telah ditentukan;
2.
apabila aksi unjuk rasa yang berada di dalam Kompleks Balaikota sudah berada di depan pintu Pendopo Gubernur, maka langkah-langkah yang diambil sebagai berikut,
a.
Kepala Sandi dan Pengamanan segera melaporkan kepada Gubernur, Wagub maupun Sekdaprov tentang kejadian aksi dan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Tramtib dan Linmas dan Polres Metro Jakarta Pusat:
l3 Pengamanan Kepala Bagian Sandi dandalam Balaikota
memerintahakin satuan pengamanan -Linmas untuk siaga 1' O"n Sutuun Tramtib d'an Pasukan pengamanan membuat barisan pagar betis antara g'eOung pendopo Gubernur dan massa demonstran;
o.
d.
Dinas Tramtib dan Linmas melokalisasi massa;
Biro Humas dan Protokol melakukan pendekatan dan rasa bemegosiasi dengan korlap dari massa. aksi unjuk dengan menanyakan dari kelompok mana' mau bertemu siaPa dan tuntutannYa aPa;
e.
karyawan Biro Humas dan Protokol yang. lain mengambil foto melaui camera maupun handycam yang khus-usnya bagi personil yang vocial maupun radikal;
f.
g.
Kepala Biro Humas dan Protokol dan Kepala Bagian Sandi dan Pengamanan berkoordinasi di lapangan' melaporkan kepada Gubernur untuk selanjutnya siapa yang akan dipilih untuk petunjuk meminta delegasi; penvakilan menerima apabila yang di lunjuk adalah Kepala Biro Humas dan Protokol- dan atau pejabat di Crisis Centre, maka
langkah-langkah yang diambil adalah membawa
penvakilan kedalam ruangan yang disiapkan dan dapat menampung maupun menerima tuntutan/aspirasi yang disampaikan; h. i.
Memberikan pelayanan yang baik secara persuasif; apabila aksi massa memaksa masuk secara bersamasama dan tingkat emosional semakin meningkat, maka pasukan PHH dari satuan pengamanan dalam yang dibantu anggota Banpol PP segera menggiring massa
ke luar dari lingkungan
Komplerks Perkantoran
Balaikota DKlJakarta:
apabila tingkat emosional massa semakin meningkat lagi dan diperkirakan pasukan PHH tidak mampu menangani para demonstran, maka aparat kepolisian dipersilahkan masuk dan komando operasi lapangan dipegang oleh komandan satuan aparat kepolisian yang ada; k.
tahap selanjutnya massa diarahkan ke luar dari pintu gerbang Balaikota; Kepala Biro Humas dan Protokol berrtugas meredam
emosi massa melalui pengeras suara dengan menyampaikan agar tidak terprovokasi dan tidak berbuat anarkis:
l4 dan Linmas agar memonitor Kepala Dinas Tramtib dan oknum tokotr maupun memantau serta mem;;;n"iixun di crisis centre;
m.
p"ttemuan li"U,iJ"Jli"oixur t"rJt"
I t.
lalu lirrtas yang berada Dinas Perhubungan mengatur rrrassa; il"ilr"r"ti Ji se-kitar pengumpulan
o.
siap berada dalam kondisi Dinas Pemadam Kebakaran siaga 1;
1
siap
kondisi.. dan .siaga tim kesehatan juga dalam P3K terhadap t"tnn"t!!tol. i"i untuk mengevat
n Y,
'n""t"
lapangan berada ditangan komando 'i"p"r" pengendalian e"dian Sandi dan Pengamanan; t.
Sandi dan Setelah massa bubar' Kepala^ P?giT centre sesera dan pejabat di,
il;;;";;npenoataln ientang kerugian -91::^ materi maupun tlrlxur."n personal;
Pengamanan' Kepala Dinas Kepala Qagian Sandi dan oinas.- Perh-ubungan' Tim Tramtib dan Pemadam Kebakaran melakukan
Li#; kekurangan rapat evaluasi ,nj'k t"ngetahui
Kesehatan Aan Oinas
dan
dilaksanakan dan kelemahan tindaxari yang iudah acuan iu"Jrr" sluas"i bahan dasar sertahari' kemudian di *"hgndoapi at<si unj-'k r"tu
ffi;iliil; ""iri
Bagian Keenam Prosedur TetaP Tentang Teror Bom Pengamanan Terhadap Ancaman Pasal 8
antara lain: Bentuk ancaman teror bom yang dilakukan'
a. meletakkan bom di satu lokasi; b. teror bom melaluitelePon; c. teror bom melalui Paket; d. teror bom dalam bentuk boks' kaleng, tas' tabung; e. sabotase. 2.
Terhadap bentuk ancaman
teror bom yang
dilakukan
t"U.g"fi.na dimaksud pada ayat (2), maka jenis bom yang dapat di gunakan adalah:
a.
bom Surat;
b.
bom RomPi;
l5
3.
c.
bom mobil;
d.
bom menggunakan timer dan menggunakan sumbu peledak;
e.
dan jenis lain.
Perkiraan lokasi peletakan bom apabila mendapat ancaman teror bom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
a. b.
Ruang VIP;
c.
BalaiAgung
d.
Tempat pelayanan umum.
Pendopo Balaikota;
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. e.
4.
Koridor
Ruang pada blol
A-H
Kamar mandi/toilet
Dari perkiraan lokasi peletakan bom sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecenderungan utama untuk menempatkan bom tersebut adalah :
a. b. c. d. 5.
;
BankDKl Kantor Pos Kantor Dispenda Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Lobby Blok G Bagian gedung paling bawah (Basement)
Blok
f.
:
ruang VIP;
BalaiAgung; tempat pelayanan umum; kamar mandi/toilet.
Untuk menangani ancaman teror bom sebagai mana dimaksud ayat (1), maka pejabat dan uniVsatuan kerja yang
pada
berkompeten adalah
a.
KomandoPengendalian
b.
:
Gubernur
WakilGubernur Sekretaris Daerah
PelaksanaanLapangan
-
Petugas satuan Pengamanan Dalam Kompleks perkantoran
l6
6.
PP Bantuan Dinas Tramtib dan Linmas dan Banpol
Karyawan / Pegawai
pada ayat Terhadap ancaman teror bom sebagaimana..dirnaksud : adalah diambil yang harus ifl, t"kit langkahJangkah
a.
Saat kejadian
1" 2.
BersikaP tetaP tenang;
untuk menyiagakan penerima telepon Beri isyarat -bisa percaKapan; supaya
3.
mendengar atau merekarn
di Upayakan penelepon selama mungkin berbicara telePon;
4. 5. 6.
Minta agar penelepon mengulangi pesannya; tersebut; Catat setiap kata yang disampaikan penelepon
Minta indikasi tentang lokasi bonr maupun waktu meledaknya;
7.
Beri tahu kepada si penelepon bahwa .tempat yang
diancam banyak orang, sehingga apabila bom meledak
akanmenimbulkankorbannyawaterutamaorangyang tidak bersalah;
S.Berikanperhatianterhadapsuara-suaradi|uarte|epon, sePerti suara mobil, musik dll;
9.
ldentifikasi penelepon melalui wama suara' jenis kelamin,kondisitenangataupanik'logatataudialek dalam berbicara;
10. Setelah penelepon meletakkan gagang telepon,
dengan
baik, laporkan kepada petugas keamanan terkait'
b.
Selama kejadian
1.
Jangan menyentuh
benda yang dicurigai sebagai
peledak;
2. 3.
Jauhkan diri dari daerah tersebut;
Beri tahukan personel lain tentang aclanya penerimaan benda tersebut:
4.
Sampaikan kepada komandan Satuan Pengamanan Dalam tentang:
a, b. c. d. e,
apa yang dicurigai dimana letaknya mengapa dicurigai kapan ditemukan apa anda tinat Kawat
17
f.
apa mendengar suara
sampai ke Ungsikan orang yang berada di sekitarnya batas aman;
Hentikan
Pemeriksaan mensterilisasi lokasi;
sampai Tim
Jihandak
berada di Anggota Satuan Pengam.anat .q"]?l1l3ng melapor dan bom F"l r"g" t,erdekat m"iokalisasi lokasi
7.
Komandan Satuan Pengamanan Dalam
lJ#d
mengenai lokasi dan jenis bom;
8.
selanjutnya Komandan Satuan Pengamanan dalam r"f"f"f"" pengecekan dan segera melapor kepada
i"p"f" g"giin
9.
Sandi dan Pengamanan Balaikota;
Komandan Satuan Pengamanan Dalam segera Dalam memerintankan petugas Situan Pengamanan m6ngevakuasi Gubernur dan Pejabat VIP lainnYa ke lokasiYang aman;
ffi;P;
10.
iiiuntur
Komandan Satuan Pengamanan dalam segera
memerlntatrkan Petugas Pengamanan Dalam lainnya untuk mengamankan lokasi evakuasi;
11. Kepala Bagian Sandi dan
Pengamanan segera menghubungi Polres Jakarta Pusat dengan nomor po163 Mratro Jaya dengan telep-on (02i) 3909435 dan Nomor telePon (021 )3860441
.
12. Bagian Sandi dan Pengamanan
menyampaikan pengumuman melalui mikrofon yerng isinya sebagai
berikut
:
"Pengumuman, pengumuman' pengumuman""" "dibeiitahukan kepada seluruh karyawan dan
pengunjung Gedung Kompleks Perkantoran Balaikota banwa di gedung Kompleks Perkantoran Balaikota ada bom. Untuk itu diminta kepada seluruh karyawan dan pengunjung gedung Kompleks Perkantoran Balaikota agar segera ke luar dari gedung dan menuju ke tempat yang aman."
13. Pengumuman
sebagaimana tersebut pada angka 12, disampaikan minimal tiga kali.
7.
Dalam rangka menangani ancaman teror krom sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komandan Satuan Pengamanan Dalam selanjutnya menjelaskan secara lebih rinci mengenai lokasi dan jenis bom serta menjelaskan kembali dan evakuasi sebagai berikut.
a.
Apabila bom berada di Blok A-C
L
Karyawan yang berada di blok A-C ke luar menuju Taman
deoan Blok D:
18
.
2.
luar melalui tangga Karyawan yang berada di blok B ke G menuju taman darurat yang bLrhubungah dengan blok depan blok D;
3.
tangga darurat Karyawan yang berada di blok B melalui Blok D; yang berhub""ir"n OJ^gan blok G taman depan
4.
luar melalui lift dan Karyawan yang berada di blok G Ke D; blok depan tangga daruraimenuju taman
5.
Blok E ke luar Karyawan yang berada di blok F dan taman blok H; melalui foriooi"efok Fo"n Blok E menuju
6.
luar menuju taman Karyawan yang berada di blok H Ke dePan Blok H;
Apabila bom berada di Blok D
1.
:.
d.
e.
:
taman Karyawan yang berada di blok D ke luar menuju dePan blok AC;
G' E dan A-C ke luar
2.
Karyawan yang berada di blok menuju Taman dePan Blok AC;
3.
ke luar menuju Karyawan yang berada di blok E, F dan H H' taman dePan blok
Apabila bom berada di Blok E
:
1.
Karyawan yang berada di blok E ke luar menuju taman depan blok G;
2.
luar Karyawan yang berada di blok G, B, A-C dan F ke menuju taman dePan Blok G;
3.
Karyawan yang berada di blok H ke luar menuju taman depan blok H.
Apabila bom berada di blok F
:
1.
Karyawan yang berada di blok F ke luar menuju Koridor blok F dan blok E menuju taman deparr blok G;
2.
Karyawan yang berada di blok A-C, B G, E dan D dan F ke luar menuju Taman dePan Blok G;
3.
Karyawan yang berada di blok H ke luar menuju taman depan blok H.
Apabila bom berada di Blok G
:
1.
Karyawan yang berada di blok A-C, B dan menuju taman dePan blok A-C;
2.
Karyawan yang berada di blok D, menuju taman depan Blok H;
ti
F ke luar
dan H ke luar
t9
3.
dan Karyawan yang berada di blok G menggunakan lift tangga darurat Yang tersedia'
Apabila bom berada di blok H
g.
1.
taman Karyawan yang berada di blok H ke luar menuju depan blok G;
2.
F Karyawan yang berada di blok ?,^E, F, G, B' A-C dan ke luar menuju taman dePan Blok G'
penyisiran Pasukan Gegana Polri memasuki lokasi melakukan bukti; barang mengamankan serta a"n m"ng"minkan bom
satuan Pemadam Kebakaran siaga I rnenyiapkan mobil pemaOam dan mobil tangga untuk membantu evakuasi karyawan Yang terjebak;
Tim Kesehatan menyiapkan Ambulans darr menyiapkan obat obat P3K; Komandan Satuan Pengamanan Dalam dan anggota Tramtib mengawasi dan memoniior sekitar gedung serta mengamankan ot"ni-ot"ng yang dicurigai yang ingin memanrfaatkan situasi;
k.
Operator lift siaga dan mengoperasikan lift sesuai dengan perintah dari Kepala Bagian Sandi dan Pengamanan'
Apabila ancaman bom sebagaimana dimaksud pada aya.t (1).telah terjadi, maka langkahJangkih yang harus diamtril adalah sebagai berikut.
a.
Kepala Bagian sandi dan Pengamanan Balaikota melaporkan kepada Gubernur, Wagub dan Sekdaprov tentang kejadian serta menghubungi Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan' Dinas Pemadam Kebakaran, Tim Kesehatan, Tramtib dan Linmas dan Banpol;
b.
Petugas Satuan Pengamanan Dalam di Pos
lX
l, ll, lll, Vlll, dan Kompleks gerbang pintu meloltalisasi lalu menutup
Perkantoran Balaikota dan Gedung DPRD yang bertujuan tujuannya untuk mencegah kendaraan maupun karyawan
masuk dan mengawasi serta melakukan
pengecekan
(sweeping) baik terhadap orang maupun kendaraan yang dicurigai;
c.
Tim kesehatan melakukan evakuasi dan perawatan
d.
Tim Pemadam Kebakaan menyiapkan peralatan dan tangga darurat, untuk membantu evakuasi maupun mengeluarkan
P3K kepada korban yang terkena bom dan apabila korban dalam keadaan gawat dievakuasi ke Rumah Sakit : RSPAD, RSCM dan RS. Saint Carolus dan RSUD Tarakan dengan menggunakan ambulans/mobil karyawan;
korban yang ditimpa reruntuhan bangunan;
20
melokalisasi Dinas Tramtib dan Linmas dan Banpol PP
e.
sekeliling bangunan tempat kejadian;
f.
melakukan Tim Gegana memasuki tempat kejadian' born dan jenis bom;
g.
kejadian; Tim Puslat Polri melakukan identifikasi diternpat
iJentitit
h.
.dan Petugas Satuan Pengamanan Dalam mengawasi. mengamati or"ng.r"ig yang . dicurigai' selanjutnya i"""gil"^ran den-gan mlmuawJ ke Pos Pengamanan dan
diserahkan ke Polda Metro JaYa;
karyawan Kepala Bagiart Sandi dan Pengamanan maupun memberikan wajib V"ng dekai dengan lokasi kejadian
i.
i.".If..i"n untuk
membantu pengusutan lebih lanjut;
Tim Dinas Perhubungan mengatur lalu lintas dan
J.
mengosongkan areal Parkir;
k.
Banpol PP Petugas Satuan Pengamanan Dal91 dan anggota dan Jalan Selatan Merdeka Jalan e"tj"gt siaga di seplnjang ke masuk masyarakat massa mencegan sirih- untuk lokasikejadian.
K;ffi
t.
Kepa|aBagianSandidanPengamanant}ia|aikotamemonitor dampak Psikologis dan Politisnya.
Kepala Bagian Sandi dan Pengarnanan mengikuti peikembangan pengusutan kasus bom di bagian Reserse Polda Metro Jaya; n.
Biro Humas dan Protokol memberikan informasi kepada pers maupunmasyarakatdankaryawanPemerintahProvinsiDK| Jakarta untuk mencegah munculnya informasi yang simpang siur.
o.
Kepala Bagian Sandi dan Pengamanan melaporkan kepada Gubernur bahwa situasi aman dan terkendali.
p.
Biro Humas menyiapkan bahan keterangan Gubernur untuk pernyataan sementara kepada pers tentang jenis, kekuatan dan bahan bom;
Kepala Bagian Sandi dan Pengamanan
mengumumkan
kepada para karyawan untuk tetap tenang dan waspada; r.
Komandan Satuan Pengamanan Dalam menarik penjagaan di sekitar Pos l, ll, lll, Vllldan XlV. Bagian Ketujuh
Prosedur Tetap Dalam Menghadapi Bahaya Kebakaran Pasal
I
2l 1.
Faktor-faktory?ngdapatmenimbu|kanterjadinyakebakaranpada gedung di li;gkungan Kompleks perkantoran Balaikota Provinsi baeran Khusus lbukota Jakarta adalah sebagai berikut'
1.
Faktor Fisik Gedung dan Materiil yang berada di dalam gedung Kebakaran bisa juga terjadi akibat bangunan maupun sistem listrik yang sud'ati kad-aluwarsa maupun yang mengalami kerusakan-anlara lain adanya kabel yang sudah terkelupas yang dapat menimbulkan konsleting listrik'
2.
Faktor kelalaian.
Kebakaranterjadidisebabkanke|alaianmanusiamaupun karyawan aniara lain: membuang puntung rokok sembarangan,lupamencabutkabellistrik,pemakaiankompor gas dan pemakaian sarana prasarana yang berhubungan dengan listrik.
3.
Faktor kesengajaan
Kebakaran t;rjadi disebabkan kesengajaan manusia untuk membakar gedung maupun sarana prasarana, kesengajaan ini mungkin terjadi dikarenakan adanya unsur politik, unsur dendam pribadi dan unsur kepentingan pribadi antara lain dengan sengaja membakar bagian gedung untuk menghilangkan dokumen yang berhubungan dengan kasus si pelaku.
Untuk menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka langkah-langkah yang harus diambil adalah :
a.
Kebakaran pada saat jam kerja
1.
karyawan yang berada di dalam ruangan maupun yang
melihat pertama
kali
kejadian kebakaran
segera
melaporkan kepada pimpinan yang terdekat bahwa telah terjadi kebakaran;
2"
pimpinan segera menuju lokasi dan membuat analisis sementara untuk menentukan apakah kebakaran bisa ditangani sendiri dengan menggunakan alat pemadam yang ada atau perlu bantuan pemadam kebakaran, kalau
ya,
Kepala Bagian yang bersangkutan
segera
menghubungi pemadam kebakaran, dengan no. telepon : (02113822484. Kepala Bagian Sandi dan Pengamanan
pes 280112048. Balkeskar Pes. 3166. Tramtib dan Linmas. Pes. 211112112 dan Dinas Perhubungan,
350952 Pes. 31 1819021;
3.
pembagian tugas secara teknis, yang pengaturannya ditentukan oleh Kepala Bagian yang bersangkutan pada saat Protap ini disosialisasikan;
4.
sebagian karyawan menanggulangi kebakaran dengan cara menggunakan alat pemadam kebakaran yang ada di tiap lantai serta mengamankan dokumen dokumen yang penting ;
22 5.
apabila terjadi kebakaran besar yang rnemaksa karyawan luar diri gedung pelaksanaan evakuasi, prosesnya
ke
sama dengan ProtaP terjadinYa bom;
6.
kepala Bagian Sandi dan Pengamanan melaporkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekdaprop i"tit""g terjadinya kebakaran dan mengamankan lokasi serta meminta petunjuk selanjutnya;
7.
tim Pemadam Kebakaran memasuki ruangan gedung dan seianiutnya kendali komando dipegarrg oleh komandan Dinas Pemadam Kebakaran;
8.
anggota Pengamanan Dalam membantu Tim Pemadam
Keblkaran mengevakuasi serta
mengamankan
Dokumen-dokumen penting dan selaniutnya berjaga-jaga untuk menghindari dari tindak pencurian'
9.
tim Dinas Perhubungan mengatur lalu lintas
untuk
memperlancar operasi Tim Pemadam Kebakaran:
10.
tim kesehatan/Balkeskar memberikan lrantuan medis;
11,
tim Bagian
Pengamanan Balaikota melakukan
pemantauan dan memonitor keadaan,
12, Kepala Bagian Sandi dan Pengamanan melakukan lokalisasi pengamanan
di tempat kebakaran maupun
didaerah evakuasi;
13.
tim Puslabor Polri melakukan pendataan dan penyidikan;
14.
Kepala Bagian Sandi Pengamanan dan Aparat Kepolisian yang dicurigai untuk pengusutan lebih lanjut;
mengamankan orang-orang
15. setelah api dapat dikuasai, karyawan
melakukan pembersihan, khususnya di tempat kejadian perkara dijaga oleh petugas Satuan Pengamanan Dalam dan Aparat Kepolisian serta diberikan tanda Police line;
16. pimpinan yang bertanggung jawab di dalam
ruangan jawab untuk bertanggung tempat kejadian kebakaran dengan lisan maupun memberikan laporan tertulis mencantumkan data kronologis kejadian, kerugian materi, korban jiwa, dan saksi saksi;
17. tim Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, dan Tim Kesehatan meninggalkan tempat kebakaran, kemudian penanganan selanjutnya diserahkan kepada
aparat Kepolisian atau Pejabat atau lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur. b
Kebakaran pada saat diluar jam kerja.
L5 ^a
gejala kebakaran piket Pengamanan Dalam yang mel.ihat dan
1.
p"i'g"t
piket kebakaran kebakaran p"irg"t listriti xemuoian muilb'nyikan.alarm maupun "t"tutuskan ruang di listrik hubungan i"n
!"geo
rienghubungi
gedung temPat kebakaran;
piket Satuan Pengamanan Dalam segera menghubungi Bagian Sandi dan 5;;;; P;"dam kebakaran, KepalaDi1ls Tramtib dan F"ng"t"n"n, Dinas Perhubungan, Pusat dan Jakarta Metro Ltt:rt, Dinas Kesehatan, Polisi Polda Metro JaYa;
melaporkan Kepala Bagian Sandi dan Pengamanan terjadinya tentang Sekda dan Wagub l;;; cu6"tnrt, kebakaran;
anggota anggota Satuan Pengamanan. Dalam dan dan evakuasi i.i'iiiu dan Linmai membantu sesuai aman daerah mengetuarkan barang-barang ke .
ProsLdur Tetap dalam menghadapi teror;
tim
Pemadam Kebakaran
melakukan
oPerasi
pemadaman kebakaran'
6.
Tramtib anggota Satuan Pengamanan Dalam dan Dinas pemadaman jalannya operasi membantu Lint"t
J"i"
kebakaran; 7.
dan Dinas Perhubungan membantu mengatur lalu lintas kompleks r"n""g"h kendiraan yang masuk kra dalam gataiX;ta kecuali mobil Dinas Pemadam Kebakaran maupun Pejabat DKI;
tim Kesehatan/Balkeskar siap memberikan bantuan medis; 9.
Kepala Bagian Sandi dan Pengamanan memberikan laporan memonitor kejadian kebakaran
10,
;
aparat Kepolisian membantu mengamankan
lokasi
kebakaran dan menangkap orang yarrg dicurigai;
11. apabila api sudah dapat dikuasai, Kepala Bagian Sandi dan Pengamanan melakukan pendataan dan penyidikan; 12.
aparat Kepolisian Metro Jakarta F usat memberikan Police Line diTKP:
13.
anggota Satuan Pengamanan Dalam dan Dinas Tramtib dan Linmas melakukan penjagaan terhadap material dan dokumen yang dievakuasi.
14. tim Pemadam Kebakaran melakukan pendataan' 15.
Kepala Sandi dan Pengamanan membuat laporan kejadian yang isinya antara lain lokasi kejadian, kerugian materiil, korban jiwa dan hasil akhir;
'24 16
dan Pengamanan melakukan Kepala Bagian -dan Sandi membuat analisis sementara untuk mengetahui apakah kebakaran rlisebabkan faktor pendataan
kerusakan bangunan maupun sistem listrik;
17
Kepala Bagian Sandi dan Pengamanan, Kepala Dinas Tramtib, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas PU, Kepala Biro Umum dan Dispenda melakukan rapat evaluasi dan selanjutnya melaporkan kepada Gubernur.
Bagian KedelaPan Prosedur Tetap Apabila Terjadi Bencana Alam
Pasal 10 1.
Bencana alam yang dimaksudkan adalah yang terjadi karena faktor alam.
2.
Timbulnya bencani alam sebagaimana dimak:;ud pada ayat (1)' ada yang dapat dideteksi dan ada yang tidak daprat dideteksi.
3.
Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya berrcana alam adalah.
a. b.
Getaran tektonik Vulkanik yang terjadi di luar Jakarta, misalnya di sekitar Selat Sunda dan Pegunungan di Jawa Barat.
Perubahan Elnino ke Lanina yang menyebabkan terjadinya angin Putting Beliung.
c.
Untuk Bahaya Banjir kecil kemungkinan terjadi di Kompleks perkantoran Balaikota.
4.
Untuk menanggulangi apabila terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka langkah-langkah yang harus diambil adalah sebagai berikut.
a.
petugas Satuan Pengamanan Dalam yang bertugas segera membunyikan alarm tanda bahaya dan Kepala Crisis Centre segera menghubungi bagian Meteorologi dan Geofisika. Apabila getaran cukup kuat (skala Richter) segera diumumkan kepada karyawan dan seluruh tamu untuk menuju daerah aman yaitu lapangan silang Monas. Prosedur meninggalkan sampai
ke daerah evakuasi menggunakan prosedur saat
kejadian
teror/bom.
b.
tim Pemadam Kebakaran siaga I dan mengerahkan seluruh personel dan peralatan untuk membantu mengeluarkan maupun mengevakuasi personel yang menjadi korban.
c.
tim kesehatan memberikan bantuan medis serta menyiapkan ambulans dan Posko kesehatan di lokasi evakuasi.
d. Dinas Perhubungan
mengatur lalu lintas dan mengamanken
mobil-mobil yang rusak,
25
dan anggota Dinas Kepala Bagian' Sandi dan Pengamanan dan Pengamanan Trimtib dai Linmas melakukan pengawasan evak'uasi' lokasi maupun gedung OJam tarnadap
e.
pendataan terhadap Dinas PU maupun Perumahan melakukan gedung yang rusak.
T.
pendataan dan Kepala Crisis Centre segera melakukarr rJnitor, perkembangan dan selanjutnya membuat laporan lengkaP kePada Gubernur'
Bagian Kesembilan (CCTV) Prosedur Tetap Operasional Vidio Camera
Pasal
11
1.A|ate|ektronikvidiocamera(ccTV)digunakanolehsatuan pendukung kegiatan pengamanan
Oaf
am
sebagai' saran'a
operasional.
2.Tujuandigunakannyaalate|ektronik.vidiocamera(CcW)sebagai atau mina oim--aksud ayat (1) adalah untuk memberikan warning keadaan pidana maupun tanda-tanda teriadinyi suatu tindak selanjutnya direkam ;;;;;"il' v"ng b'"t;oi di suatu lokasi yangpusat
i"r",
kontrol.
saiu kSseudisc yang dikendalikan oleh
3,Lokasipenempatana|atelektronikVidioCamera(ccTV) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
:
a.
pintu masuk gerbang Komp.leks-Gedung Balaikota, Jln' Medan Merdeka Selatan dan Jl. Kebon Sirih;
b.
loby Gedung Utama;
c.
ruang Tamu Gubernur;
d.
areal Sekitar Masdjid dan Kantor Pos;
e.
diantara Gedung Utama;
t.
tempat Pelayanan Umum;
g.
sesuai dengan lokasi Daerah yang ada,
4. Dari segi Organisasi, yang bertanggung jawab
terhadap penggunaan alat elektronik Vidio Camera (CCTV) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
a. b.
Badan yang menggunakan hasil rekaman;
c.
Para Teknisi;
Badan yang bertanggung jawab terhadap operasional;
26
(CCTV ) elektronik...Vidio Camera Terhadap penggunaan alat tetap prosedur diberlakukan p"aj; ;v;i ii1' sebasaimana oimat<sii sebagai berikut'
vang siaga di Pusat Petugas Satuan Pengamana".. P.?l1t hal-hal yang iliiihat di layar monitor adamenghubungi Kontrol ccTV atau "p"Lir" ttl"PotL"n mencurigak"n,'tnn'"'tig D{?T melalui vans berjaga di F;;;;""n petugas satuan melalui HT;
a.
dekat lokasi
b. c.
x""'I'y1if
memonitor kejadian
posisi' bentuk kejadian' ciri-ciri Pusat Kontrol memberitahukan jumlah personel; Vung Ai"utigai dan
Ofl3m yang bertugas segera Petugas Satuan Pengamanan suaan metakut
d.
melakukan interogast Petugas Satuan Pengamqna" ?-1iT menyerahkan Yang segera dan selanjutnya. "emJntata niisanglrutan ke Polsek Gambir;
e.
fotokopi dan diserahkan kepada Hasir rekaman vidio kamera di Polres sebagai alat bukti;
f.
Dalam dan Petugas teknis Petugas Satuan Pengamanan kepada Kepala ,Bagian kamera melaporkan'rlor" lengkap drsampaikan kepada Sandi dan penga';a;;oan setiniutnya CuO"tnu dalam bentuk laporan kejadian;
g. v'
tamu Gubemur maupun Kamera yang ditempatkan di ruang seluruh ruangan iejauat fie tainnya'harrs mampu mengkaver tersebut;
h.
atau bertemu' Apabila ada tamu yang. akan menghadap Pejabat kepada meyaiinkan petugas penerlma timu-harus yang bersangkutan;
i.
masuk' petugas Apabila Pejabat tersebut menyetujui untuk ke ruang penerima tamu dapat mempersilahkan tamu masuk VIP:
j.'
alasan yang Apabila Pejabat tersebut tidak menyetujui, dengan agar logis dan sopan, petugas penerima tamu mempersilahkan tamu tersebut untuk meninggalkan ruangan;
file gambar ataupun k. Apabila petugas tersebut menginginkan dapat menghubungi pusat
i"k"t"n'garibar tamu tersebut,
kontrol untuk direkam dan disimpan sebagai file'
sebagai Dengan penggunaan alat elektronik vidio camera (CCTV) Pengamanan Satuan operasional s"raia ienOufung kegiatan di-maksud pada ayat (1), maka hasil yang
Dalam sebagaimana
diharapkan (outPut) adalah
a.
:
terciptanya kondisi aman dan tertib;
27
b.
mengeliminiasi . (memperkecil) terjadinya kerawanan, ancaman dan tindakan kriminal lainnya;
mencegah
dan
c. mengurangi kerugian material maupun personel; d. memberikan peringatan dini (early warning system); e. setiap anggota Pengamanan Dalam yang piket di posko melaksanakan tugas dengan cermat'
BAB IV PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI LAPANGAN
Pasal12
1.
Penanggung jawab dalam melaksanakan prosedur tetap pengamanan gedung di lingkungan Kompleks Perkantoran batJit
2.
Dalam melaksanqkan prosedur tetap pengamanan
gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian.sandi dan Pengamanan harus berkoordinasi dengan instasi terkait lainnya.
BABV
.
KETENTUAN UMUM Pasal 13
1.
Pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Biro Umum.
2.
Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan aparat pengawasan fungsional.
ini dilakukan
oleh
BAB VI PEMBIAYAAN
Pasal 14
Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
4
..!
I 28
BAB VII
SANKSI
Fasal 15
s;anksi administratif Terhadap pelanggarin peraturan ini , dikenakan berlaku' yang sesuai dengan peratuian p"iunJ"ng undangan BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Padasaatmu|aiber|akunyaPeraturanGubernurini,makaKeputusan Jakarta l,lomor 3515.A/2001 Gubernur propinsi o""iun'xnusus lbukota g"l"ikota Daerah Khusus lbukota tentang prosedur t"t;;'F;;g;r*"n Jakarti dicabut dan dinyatakan tidak berlaKu' Pasal 17 pada tanggal di undangkan' Peraturan Gubernur ini mulai berlaku
pengundangan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan PeraturanGubernurinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta' Ditetapkan di Jakarta pada ianggal 31
llaret
2oo5
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
€{tw-? SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta
padatanggal
tZ npr.i1
2005
SEKRETARIS DAERAH PROVIN DAEMH KHUSUS IBUKOTA.IAKA TA,
RITOLA T NIP 140
MAYA 1657
BERTTA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
