Sumber Belajar Penunjang PLPG 2016 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

r a j a l e B r e b Sum

g n a j n u n Pe 6 1 0 2 G PLP n a k i d i d n Pe n a a r a g e n a g r a w e K

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2016

Sumber Belajar Penunjang PLPG 2016 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

A. Kisi-Kisi Materi PLPG B. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru C. Pendalaman Materi Bidang Studi D. Pendalaman Materi Pedagogik


Kisi-Kisi Materi PLPG

KISI-KISI MATERI PLPG MATA PELAJARAN PPKn

No a 1

Kompetensi Utama

Standar Kompetensi Guru (SKG) Kompetensi Inti Guru (KI)

Kompetensi Guru Mata Pelajaran (KD)

b C D Pedagogik 1. Menguasai 1.1. Memahami karakteristik karakteristik peserta didik yang peserta didik dari berkaitan dengan aspek aspek fisik, moral, fisik, intelektual, sosialspiritual, sosial, emosional, moral, kultural, emosional, spiritual, dan latar dan intelektual belakang sosial- budaya

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) E 1.1.1. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik

2

1.1.2. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek intelektual

3

1.1.3. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek moral

4

1.2. Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.

5

1.3. Mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu

1.3.1 mengidentifikasi bekalajar awal peserta didik dalam mata pelajaran PPKn

6

1.4. Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu

1.4.1 Menentukan kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran PPKn

7

1.2.1. Mengidentifikasi potensi peserta didik yang berkaitan dengan aspek pengetahuan , sikap dan keterampilan dalam mata pelajaran PPKn

2. Menguasai teori 2.1 Memahami berbagai teori 2.1.1 Menjelaskan teori-teori belajar dan prinsipbelajar dan prinsipbelajar mata pelajaran prinsip pembelaprinsip pembelajaran PPKn

No

Kompetensi Utama

a

b

Standar Kompetensi Guru (SKG) Kompetensi Inti Guru (KI) C jaran yang mendidik


Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

D yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu

E

8

2.1.2 mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik mata pelajaran PKn

9

2.2 Menerapkan berbagai pendkatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalammata pelajaran yang diampu.

2.2.1 Menerapkan pendekatan pembelajaran yang mendidik mata pelajaran PPKn

10

2.2.2 Menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn

11

2.2.3 Menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik mata pelajaran PPKn

12

2.2.4 Menerapkan metode pembelajaran yang mendidik mata pelajaran PPKn

13

2.2.6 Menerapkan model pembelajaran yang mendidik mata pelajaran PPKn

14

3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelanjaran yang diampu.

3.1 Memahami prinsipprinsip pengembangan kurikulum

3.1.1 Mengidentifikasi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum mata pelajaran PPKn

Standar Kompetensi Guru (SKG)

No

Kompetensi Utama

Kompetensi Inti Guru (KI)



a

b

C

D

E

15

3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu

16

3.3 Menentukan pengalaman 3.3.1 Merancang belajar yang sesuai untuk pembelajaran yang mencapai tujuan sesuai dengan pembelajaran yang pengalaman belajar diampu mata pelajaran PPKn

17

3.4 Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran

18

3.5 Menata materi 3.5.1 Menetapkan materi pembelajaran secara pembelajaran yang benar sesuai dengan sesuai dengan pendekatan yang dipilih pendekatan dan karakteristik peserta pembelajaran dan didik karakteristik peserta didik.

19

3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.

20

21

4. Menyelenggarakan 4.1 Memahami prinsippembelajaran yang prinsip perancangan mendidik pembelajaran yang mendidik.

4.2 Mengembang kan komponen-komponen rancangan pembelajaran.

3.2.1 Menyusun tujuan pembelajaran mata pelajaran PPKn

3.4.1 Menentukan materi pembelajaran sesuai pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran mata pelajaran PPKn

3.6.1 Menyusun indikator dan instrumen penilaian berdasarkan KD mata pelajaran PPKn

4.1.1 Mengidentifikasi prinsip-prinsip perancangan pembelajaran (RPP) yang mendidik

4.2.1 Mengidentifikasi komponen rancangan pembelajaran (RPP) yang mendidik


No

Kompetensi Utama




a

b

C

D

E

22

4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.

4.3.1 Merancang pembelajaran secara sinergis antara kegiatan dalam kelas, laboratorium, dan lapangan

23

4.5 Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh

4.5.1 Menggunakan media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik peserta didik untuk mata pelajaran PPKn dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara utuh

24

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran

5.1 Memanfaatkan teknologi 5.1.1 Memanfaatkan TIK informasi dan dalam pembelajaran komunikasi dalam mata pelajaran PPKn pembelajaran yang diampu.

25

6. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

8.1 Memahami prinsipprinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.

8.1.1 Mengidentifikasi prinsip-prinsip penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik dalam mata pelajaran PPKn

26

8.2 Menentukan aspek8.2.1 Menganalisis aspekaspek proses dan hasil aspek penting dari belajar yang penting proses dan hasil belajar untuk dinilai dan PPKn untuk dinilai. dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.

27

8.3 Menentukan prosedur 8.3.1 Mengidentifikasi penilaian dan evaluasi prosedur penilaian hasil proses dan hasil belajar. belajar dan proses


No

Kompetensi Utama




a

b

C

D

E belajar.

28

29

30

7. Melakukan tindakan reflektif untukpeningkatan kualitas pembelajaran

8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar

8.4.1 Menyusun instrumen penilaian proses dan hasil belajar dalam mata pelajaran PPKn

10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

10.1.1 Mengidentifikasi masalah pembelajaran PPKn dan penyebabnya

10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

10.2.1 menetapkan alternative pemecahan masalah pembelajaran PPKn


Kompetensi Utama

No


a b C 1. Profesional 1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu (Pendidikan Kewarganegaraan).



D E 1.1 Menguasai materi, 1.1.1 Mengidentifikasi ruang struktur, konsep, dan lingkup keilmuan PPKn pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

2.

1.1.2. Menganalisis ruang lingkup mata pelajaran PPKn.

3.

1.2 Memahami substansi 1.2.1. Menjelaskan Pendidikan substansi materi PPKn Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai dan sikap kewarganegaraan (civic disposition), dan ketrampilan kewarganegaraan (civic skills).

4.

1.3 Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan

2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata

2.1 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu

5.

1.3.1. Menjelaskan manfaat mata pelajaran PPKn

1.4.1. Menilai pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,

No

Kompetensi Utama

a

b

Standar Kompetensi Guru (SKG) Kompetensi Inti Guru (KI) C pelajaran yang diampu



D

E berbangsa, dan bernegara

6.

1.4.2. Menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila

7.

1.4.3. Menjelaskan sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara

8.

1.4.4. Menganalisis nilainilai/semangat para tokoh pada saat merumuskan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.

9.

1.4.5. Menganalisis bentuk/wujud pengamalan Pancasila sebagai dasar negara

1.4.6. Menganalisis bentuk/wujud pengamalan Pancasila

10.


No

Kompetensi Utama



a

b

C

D

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) E sebagai pandangan hidup bangsa

1.4.7. Menganalisis bentuk/wujud pengamalan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan

1.4.8. Menilai kesesuaian tutur kata dan perilaku seseorang berdasarkan nilai- nilai Pancasila

11.

12.

1.4.9. Menjelaskan sejarah perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

13.

1.4.10. Mengidentifikasi makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14.


No

Kompetensi Utama




a

b

C

D

E

15.

16.

17.

1.4.11. Menjelaskan makna tiap alinea Pembukaan UUD NRI tahun 1945

1.4.12. Menjelaskan hubungan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dengan sila-sila Pancasila 1.4.13. Menjelaskan hubungan Pembukaan dengan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945

18.

19.

1.4.14. Menganalisis penerapan makna pembukaan makna isi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari.

1.4.15. Menganalisis


No

Kompetensi Utama



a

b

C

D

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) E kedudukan Pembukaan UUD NRI 1945

20.

1.4.16. mengidentifikasi hak dan kewajiban warga Negara dalam UUD NKRI 1945

21.

22.

23.

1.4.17. Menganalisis pelaksanaan fungsi lembaga eksekutif menurut UUD NRI Tahun 1945 1.4.18. Menganalisis pelaksanaan fungsi lembaga legislatif menurut UUD NRI Tahun 1945 1.4.19. Menganalisis pelaksanaan fungsi lembaga yudikatif menurut UUD NRI Tahun 1945


Kompetensi Utama

No




C

D

E 1.4.20. Menganalisis perbedaan tugas dan wewenang lembaga perwakilan rakyat berdasarkan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen

a b 24.

25.

1.4.21. Menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang

26.

1.4.22. Menganalisis proses penetapan perundangundangan di Indonesia

27.

1.4.23. Menilai kinerja lembaga-lembaga Negara dalam UUD NRI tahun 1945

28.

1.4.24. Menjelaskan hubungan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945


Kompetensi Utama

No

a b 29.




C

D

E 1.4.25. Menganalisis pelaksanaan otonomi daerah

30.

1.4.26. Menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung

31.

1.4.27. Mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat

1.4.28. Menjelaskan pentingnya norma bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

32.

1.4.29. Menjelaskan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI

33.


No

Kompetensi Utama




a

b

C

D

E

1.4.30. Menganalisis pentingnya wawasan nusantara dalam NKRI

34.

35.

1.4.31. Menganalisis faktor pembentuk integrasi nasional

36.

1.4.32. Menjelaskan ancaman terhadap NKRI

37.

1.4.33. Menganalisis sikap yang mencerminkan pembelaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

38.

1.4.34. Menganalisis sikap yang mencerminkan saling menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender


No

Kompetensi Utama




a

b

C

D

E

1.4.35. Menganalisis keberagaman dalam masyarakat Indonesia

39.

40.

1.4.36. Menganalisis makna keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

41.

1.4.37. Menganalisis sikap yang mencerminkan menghargai keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

42.

1.4.38. Menjelaskan pentingnya menghormati keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender demi terciptanya kerukunan

43.

1.4.39. Mengidentifikasi masalah-masalah


No

Kompetensi Utama



a

b

C

D

44.

45.

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) E dalam keberagaman masyarakat di Indonesia 1.4.40. Mengajukan solusi untuk memecahkan konflik sosial yang diakibatkan oleh keberagaman di Indonesia. 1.4.41. Menganalisis dinamika persatuan bangsa Indonesia

46.

1.4.42. Menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika

1.4.43. Mengidentifikasi macam-macam hak asasi menurut UUD NRI Tahun 1945

47.

1.4.44. Menganalisis kasus

48.


No

Kompetensi Utama



a

b

C

D

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) E pelanggaran HAM di masyarakat menurut pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945

1.4.45. Mengidentifikasi upaya penegakan HAM di Indonesia

49.

1.4.46. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM

50.

51.

1.4.47. Menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran HAM

52.

1.4.48. Menelaah instrument HAM

53.

1.4.49. Menjelaskan unsurunsur terbentuknya NKRI


No

Kompetensi Utama




a

b

C

D

E

1.4.50. Menjelaskan bentuk negara sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945

54.

55.

1.4.51. Menjelaskan bentuk kedaulatan Negara menurut UUD Negara RI Tahun 1945.

1.4.52. Menganalisis perjuangan mempertahankan NKRI

56.

1.4.53. Menganalisis semangat kebangsaan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI

57.

1.4.54. Menjelaskan sifat negara

58.


No

Kompetensi Utama




a

b

C

D

E

59.

1.4.55. Menjelaskan fungsi negara

1.4.56. Menjelaskan konsep wilayah NKRI

60.

1.4.57. Menjelaskan pentingnya hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

61.

62.

1.4.58. Menganalisis system hukum dan peradilan di Indonesia

63.

1.4.59. Menjelaskan upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum


No

Kompetensi Utama




a

b

C

D

E

64.

65.

1.4.60. Menganalisis penerapan aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 1.4.61. Menganalisis pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia di era globalisasi

66.

1.4.62. Menganalisis Peran Organisasi Internasional bagi Indonesia di era Globalisasi

67.

1.4.63. Menganalisis peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia

3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif

3.1 Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik

68.

3.1.1. Menemukan materi esensial setiap KD


No

Kompetensi Utama




a

b

C

D

E

69.

3.2 Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

70.

3.1.2. Menganalisis materi esensial setiap KD PPKn 3.2.1. Mendesain materi pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar pengetahuan untuk peserta didik.


g n a j n u n Pe 6 1 0 2 G PLP Kebijakan Pengembangan Profesi Guru


Daftar Isi

Pendahuluan 1 Bab I Kebijakan Umum Pembinaan dan Pengembangan Guru 4 Bab II Peningkatan Kompetensi 15 Bab III Penilaian Kinerja 29 Bab IV Pengembangan Karier 42 Bab V Guru Pembelajar 51 Bab VI Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 60 Bab VII Etika Profesi 70 Reﬂeksi Akhir 79 Referensi 82

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam dinamika dan peradaban bangsa Indonesia, profesi guru bermakna strategis karena penyandangnya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Makna strategis guru sekaligus meniscayakan pengakuan guru sebagai profesi. Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan bentuk nyata pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai implikasi dari UU No. 14 Tahun 2005, guru harus menjalani proses sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik. Guru yang diangkat sejak diundangkannya UU ini, menempuh program sertifikasi guru dalam jabatan, yang diharapkan bisa tuntas sampai dengan tahun 2015. Pada spektrum yang lebih luas, pengakuan atas profesi guru secara lateral memunculkan banyak gagasan. Pertama, diperlukan ekstra kapasitas untuk menyediakan guru yang profesional sejati dalam jumlah yang cukup, sehingga peserta didik yang memasuki bangku sekolah tidak terjebak pada kondisi kesia-siaan akibat layanan pendidikan dan pembelajaran yang buruk. Kedua, regulasi yang implementasinya taat asas dalam penempatan dan penugasan guru agar tidak terjadi diskriminasi akses layanan pendidikan bagi mereka yang berada pada titik-titik terluar wilayah negara, di tempat-tempat yang sulit dijangkau karena keterisolasian, dan di daerah-daerah yang penuh konflik. Ketiga, komitmen guru untuk mewujudkan hak semua warga negara atas pendidikan yang berkualitas melalui pendanaan dan pengaturan negara atas sistem pendidikan. Keempat, meningkatkan kesejahteraan dan status guru serta tenaga kependidikan lainnya melalui penerapan yang efektif atas hak asasi dan kebebasan profesional mereka. Kelima, menghilangkan segala bentuk diskriminasi layanan guru dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan jender, ras, status perkawinan, kekurang mampuan, orientasi seksual, usia, agama, afiliasi politik atau opini, status sosial dan ekonomi, suku bangsa, adat istiadat, serta mendorong pemahaman, toleransi, dan penghargaan atas keragaman budaya komunitas. Keenam, mendorong demokrasi, pembangunan berkelanjutan, perdagangan yang fair, layanan sosial dasar, kesehatan dan keamanan, melalui solidaritas dan kerjasama di antara anggota organisasi guru di mancanegara, gerakan organisasi kekaryaan internasional, dan masyarakat madani. Beranjak dari pemikiran teoritis tersebutdi atas, diperlukan upaya untuk merumuskan kebijakan dan pengembangan profesi guru. Itulah sebabnya, akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kaji ulang atas sistem pengelolaan pengembangan profesi guru, terutama berkaitan dengan penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan. Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan selalu berusaha untuk menyempurnakan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan profesi guru. B. Standar Kompetensi

Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

Page |1

Substansi material Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dituangkan ke dalam ramburambu struktur kurikulum yang menggambarkan standar kompetensi lulusan. Berkaitan dengan mata ajar Kebijakan Pengembangan Profesi Guru, kompetensi lulusan PLPG yang diharapkan disajikan berikut ini. 1. Memahami kebijakan umum pembinaan dan pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Memahami esensi, prinsip, jenis program pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, serta uji kompetensi guru dan dampak ikutanya. 3. Memahami makna, persyaratan, prinsip-prinsip, tahap-tahap pelaksanaan, dan konversi nilai penilaian kinerja guru. 4. Memahami esensi dan ranah pembinaan dan pengembangan guru, khususnya berkaitan dengan keprofesian dan karir. 5. Memahami konsep, prinsip atau asas, dan jenis-jenis penghargaan dan perlindungan kepada guru, kesejahteraannya. 6. Memahami dan mampu mengaplikasikan esensi etika profesi guru dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, baik di kelas, di luar kelas, maupun di masyarakat. C. Deskripsi Bahan Ajar Seperti dijelaskan di muka, bahwa substansi material Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dituangkan ke dalam rambu-rambu struktur kurikulum yang menggambarkan standar kompetensi lulusan. Berkaitan dengan mata ajar Kebijakan Pengembangan Profesi Guru, deskripsi umum bahan ajarnya disajikan berikut ini. 1. Pengantar ringkas. Mengulas serba sekilas mengenai kebijakan umum pembinaan dan pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Peningkatan kompetensi guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi, prinsip, jenis program pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, serta uji kompetensi guru dan dampak ikutanya. 3. Penilaian kinerja guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan makna, persyaratan, prinsip, tahap-tahap pelaksanaan, dan konversi nilai penilaian kinerja guru. 4. Pengembangan karir guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi dan ranah pembinaan dan pengembangan guru, khususnya berkaitan dengan keprofesian dan karir. 5. Guru Pembelajar. Materi sajian terutama berkaitan dengan kebijakan program guru pembelajar, program peningkatan kompetensi guru pembelajar, tujuan program, prinsip dasar pelaksanaan dan penyelenggaraan program guru pembelajar Kesejahteraannya. 6. Literasi. Materinya berkaitan dengan latar belakang, pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan sasaran literasi. 7. Etika profesi guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi etika profesi guru dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, baik di kelas, di luar kelas, maupun di masyarakat.


Page |2

D. Langkah-langkah Pembelajaran

Bahan ajar Kebijakan Pengembangan Profesi Guru ini dirancang untuk dipelajari oleh peserta PLPG, sekali guru menjdi acuan dalam proses pembelajaran bagi pihak-pihak yang tergamit di dalamnya. Selama proses pembelajaran akan sangat dominan aktivitas pelatih dan peserta PLPG. Aktivitas peserta terdiri dari aktivitas individual dan kelompok. Aktivitas individual peserta mengawali akivitas kelompok. Masing-masing aktivitas dimaksud disajikan dalam gambar. Langkah-langkah aktivitas pembelajaran di atas tidaklah rijid. Namun demikian, melalui aktivitas itu diharapkan peserta PLPG mampu memahami secara relatif luas dan mendalam tentang kebijakan Pengembangan Profesi Guru, khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Page |3

BAB I KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GURU Materi sajian pada Bab I ini berupa pengantar umum yang mengulas serba sekilas mengenai kebijakan umum pembinaan dan pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sajian materi ini dimaksudkan sebagai pengantar materi utama yang disajikan pada bab-bab berikutnya, yaitu peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, guru pembelajar, literasi, serta etika profesi. A. Latar Belakang Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mengalami kecepatan dan percepatan luar biasa, memberi tekanan pada perilaku manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya. Di bidang pendidikan, hal ini memunculkan kesadaran baru untuk merevitalisasi kinerja guru dan tenaga kependidikan dalam rangka menyiapkan peserta didik dan generasi muda masa depan yang mampu merespon kemajuan IPTEK, serta kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Peserta didik dan generasi muda sekarang merupakan manusia Indonesia masa depan yang hidup pada era global. Globalisasi memberi penetrasi terhadap kebutuhan untuk mengkreasi modelmodel dan proses-proses pembelajaran secara inovatif, kreatif, menyenangkan, dan transformasional bagi pencapaian kecerdasan global, keefektifan, kekompetitifan, dan karakter bangsa. Negara-negara yang berhasil mengoptimasi kecerdasan, menguasai IPTEK, keterampilan, serta karakter bangsanya akan menjadi pemenang. Sebaliknya, bangsa-bangsa yang gagal mewujudkannya akan menjadi pecundang. Aneka perubahan era globalisasi, agaknya menjadi ciri khas yang berjalan paling konsisten. Manusia modern menantang, mencipta, sekaligus berpotensi diterpa oleh arus perubahan. Perubahan peradaban ini menuntut pertaruhan dan respon manusia yang kuat agar siap menghadapi tekanan internal dan eksternal, serta menunjukkan eksistensi diri dalam alur peradaban. Pada era globalisasi, profesi guru bermakna strategis, karena penyandangnya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Esensi dan eksistensi makna strategis profesi guru diakui dalam realitas sejarah pendidikan di Indonesia. Pengakuan itu memiliki kekuatan formal tatkala tanggal 2 Desember 2004, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mencanangkan guru sebagai profesi. Satu tahun kemudian, lahir Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai dasar legal pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. Metamorfosis harapan untuk melahirkan UU tentang Gurudan Dosen telah menempuh perjalanan panjang. Pencanangan Guru sebagai Profesi oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu akselerator lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 itu. Di dalam UU ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pascalahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diikuti dengan beberapa produk hukum yang menjadi dasar implementasi kebijakan, seperti tersaji pada Gambar 1.1.


Page |4

Gambar 1.1 Milestone Pengembangan Profesi Guru Aneka produk hukum itu semua bermuara pada pembinaan dan pengembangan profesi guru, sekaligus sebagai pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Pada tahun 2012 dan seterusnya pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara simultan, yaitu mensinergikan dimensi analisis kebutuhan, penyediaan, rekruitmen, seleksi, penempatan, redistribusi, evaluasi kinerja, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, dan sebagainya. Untuk tujuan itu, agaknya diperlukan produk hukum baru yang mengatur tentang sinergitas pengelolaan guru untuk menciptakan keselarasan dimensi-dimensi dan institusi yang terkait.


Page |5

B. Empat Tahap Mewujudkan Guru Profesional Kesadaran untuk menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional sebagai sumber daya utama pencerdas bangsa, barangkali sama tuanya dengan sejarah peradaban pendidikan. Di Indonesia, khusus untuk guru, dilihat dari dimensi sifat dan substansinya, alur untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional, yaitu: (1) penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, (2) induksi guru pemula berbasis sekolah, (3) profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, dan (4) profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Berkaitan dengan penyediaan guru, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah menggariskan bahwa penyediaan guru menjadi kewenangan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yang dalam buku ini disebut sebagai penyediaan guru berbasis perguruan tinggi. Menurut dua produk hukum ini, lembaga pendidikan tenaga kependidikan dimaksud adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. Guru dimaksud harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1/D-IV dan bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah memiliki keduanya, statusnya diakui oleh Negara sebagai guru profesional. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. 74 tentang Guru, telah mengamanatkan bahwa ke depan, hanya yang berkualifikasi S1/D-IV bidang kependidikan dan nonkependidikan yang memenuhi syarat sebagai guru. Itu pun jika mereka telah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan profesi. Dua produk hukum ini menggariskan bahwa peserta pendidikan profesi ditetapkan oleh menteri, yang sangat mungkin didasari atas kuota kebutuhan formasi. Khusus untuk pendidikan profesi guru, beberapa amanat penting yang dapat disadap dari dua produk hukum ini. Pertama, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1/D-IV. Kedua, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Keempat, jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. Kelima, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Keenam, uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Ketujuh, ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan: (1) wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar; (2) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan (3) konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya. Kedelapan, ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan. Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa ke depan hanya seseorang yang berkualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidiklah yang “legal” direkruit sebagai guru. Jika regulasi ini dipatuhi secara taat asas, harapannya tidak ada alasan calon guru yang direkruit untuk bertugas pada sekolah-sekolah di Indonesia berkualitas di bawah standar. Namun demikian, ternyata setelah mereka direkruit untuk Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

Page |6

menjadi guru, yang dalam skema kepegawaian negara untuk pertama kali berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (PNS) guru, mereka belum bisa langsung bertugas penuh ketika menginjakkan kaki pertama kali di kampus sekolah. Melainkan, mereka masih harus memasuki fase prakondisi yang disebut dengan induksi. Ketika menjalani program induksi, diidealisasikan guru akan dibimbing dan dipandu oleh mentor terpilih untuk kurun waktu sekitar satu tahun, agar benar-benar siap menjalani tugas-tugas profesional. Ini pun tentu tidak mudah, karena di daerah pinggiran atau pada sekolah-sekolah yang nun jauh di sana, sangat mungkin akan menjadi tidak jelas guru seperti apa yang tersedia dan bersedia menjadi mentor sebagai tandem itu. Jadi, sunggupun guru yang direkruit telah memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat pendidik, yang dalam produk hukum dilegitimasi sebagai telah memiliki kewenangan penuh, masih diperluan program induksi untuk memposisikan mereka menjadi guru yang benar-benar profesional. Pada banyak literatur akademik, program induksi diyakini merupakan fase yang harus dilalui ketika seseorang dinyatakan diangkat dan ditempatkan sebagai guru. Program induksi merupakan masa transisi bagi guru pemula (beginning teacher) terhitung mulai dia petama kali menginjakkan kaki di sekolah atau satuan pendidikan hingga benar-benar layak dilepas untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri. Kebijakan ini memperoleh legitimasi akademik, karena secara teoritis dan empiris lazim dilakukan di banyak negara. Sehebat apapun pengalaman teoritis calon guru di kampus, ketika menghadapi realitas dunia kerja, suasananya akan lain. Persoalan mengajar bukan hanya berkaitan dengan materi apa yang akan diajarkan dan bagaimana mengajarkannya, melainkan semua subsistem yang ada di sekolah dan di masyarakat ikut mengintervensi perilaku nyata yang harus ditampilkan oleh guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Di sinilah esensi progam induksi yang tidak dibahas secara detail di dalam buku ini. Ketika guru selesai menjalani proses induksi dan kemudian secara rutin keseharian menjalankan tugas-tugas profesional, profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya tidak berhenti di situ. Diperlukan upaya yang terus-menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lain-lain adalah penting. Prakarsa ini menjadi penting, karena secara umum guru pemula masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan sebagainya. C. Alur Pengembangan Profesi dan Karir Saat ini, pengakuan guru sebagai profesi dan tenaga profesional makin nyata. Pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi mengangkat martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Aktualitas tugas dan fungsi penyandang profesi guru berbasis pada prinsip-prinsip: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan


Page |7

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Saat ini penyandang profesi guru telah mengalami perluasan perspektif dan pemaknaannya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebutan guru mencakup: (1) guru -- baik guru kelas, guru bidang studi/mata pelajaran, maupun guru bimbingan dan konseling atau konselor; (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah; dan (3) guru dalam jabatan pengawas, seperti tertuang pada Gambar 1.2. Dengan demikian, diharapkan terjadi sinergi di dalam pengembangan profesi dan karir profesi guru di masa depan.

Telah lama berkembang kesadaran publik bahwa tidak ada guru, tidak ada pendidikan formal. Telah muncul pula kesadaran bahwa tidak ada pendidikan yang bermutu, tanpa kehadiran guru yang profesional dengan jumlah yang mencukupi. Pada sisi lain, guru yang profesional nyaris tidak berdaya tanpa dukungan tenaga kependidikan yang profesional pula. Paralel dengan itu, muncul pranggapan, jangan bermimpi menghadirkan guru yang profesional, kecuali persyaratan pendidikan, kesejahteraan, perlindungan, dan pemartabatan, dan pelaksanaan etika profesi mereka terjamin. Selama menjalankan tugas-tugas profesional, guru dituntut melakukan profesionalisasi atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya. Diperlukan upaya yang terus-menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan IPTEK. Disinilah esensi pembinaan dan pengembangan profesional guru. Kegiatan ini dapat dilakukan atas prakarsa institusi, seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, studi banding, dan lainlain. Prakarsa ini menjadi penting, karena secara umum guru masih memiliki keterbatasan, baik finansial, jaringan, waktu, akses, dan sebagainya. Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 membedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan yang terakreditasi. Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dan/atau olah raga. Pengembangan dan peningkatan kompetensi dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

Page |8

Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru meliputi pembinaan kompetensikompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, pembinaan dan pengembangan karier meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.3., diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait dalam melaksanakan pembinaan profesi dan karir guru.

Pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Inisiatif meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya untuk memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru. Seperti telah dijelaskan di atas, PP No. 74 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional. Semua guru memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi. Program ini berfokus pada empat kompetensi di atas. Namun demikian, kebutuhan guru akan program pembinaan dan pengembangan profesi beragam sifatnya. Kebutuhan dimaksud dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu pemahaman tengtang konteks pembelajaran, penguatan penguasaan materi, pengembangan metode mengajar, inovasi pembelajaran, dan pengalaman tentang teori-teori terkini. Kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, lembaga pelatihan (training provider) nonpemerintah, penyelenggara, atau satuan pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, program ini dapat dilakukan oleh guru pembina, guru inti, koordinator guru kelas, dan sejenisnya yang ditunjuk dari guru terbaik dan ditugasi oleh kepala sekolah. Analisis kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, desain program, implementasi dan layanan, serta evaluasi program pelatihan dapat ditentukan secara mandiri oleh penyelenggara atau memodifikasi/mengadopsi program sejenis. Pembinan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitu penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Sebagai bagian dari pengembangan karir, kenaikan pangkat merupakan hak guru. Dalam kerangka pembinaan dan pengembangan, kenaikan pangkat ini termasuk ranah Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

Page |9

peningkatan karir. Kenaikan pengkat ini dilakukan melalui dua jalur. Pertama, kenaikan pangkat dengan sistem pengumpulan angka kredit. Kedua, kenaikan pangkat karena prestasi kerja atau dedikasi yang luar biasa. D. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Untuk menjadi guru profesional, perlu perjalanan panjang. Dengan demikian, kenijakan pembinaan dan pengmbangan profesi guru harus dilakukan secara kontinyu, dengan serial kegiatan tertentu. Diawali dengan penyiapan calon guru, rekruitmen, penempatan, penugasan, pengembangan profesi dan karir (lihat Gambar 1.4), hingga menjadi guru profesional sejati, yang menjalani profesionalisasi secara terus-menerus. Merujuk pada alur berpikir ini, guru profesional sesungguhnya adalah guru yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bersifat otonom, menguasai kompetensi secara komprehensif, dan daya intelektual tinggi. Pengembangan keprofesian guru adakalanya diawali dengan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Untuk mengetahui kinerja dan kompetensi guru dilakukan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Atas dasar itu dapat dirumuskan profil dan peta kinerja dan kompetensinya. Kondisi nyata itulah yang menjadi salah satu dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru.

Penilaian kinerja guru (teacher performance appraisal) merupakan salah satu langkah untuk merumuskan program peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang pada Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan guru yang sebenarnya dalam melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan penilaian kinerja ini juga akan diketahui tentang kekuatan dan kelemahan guru-guru, sesuai dengan tugasnya masing-masing, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan konseling. Penilaian kinerja guru dilakukan secara periodik dan sistematis untuk mengetahui prestasi kerjanya, termasuk potensi pengembangannya. Disamping keharusan menjalani penilaian kinerja, guru-guru pun perlu diketahui tingkat kompetensinya melalui uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kondisi nyata guru dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan hasil uji kompetensi dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu, sekaligus menentukan kelayakannya. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 10

sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Dengan demikian, kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat. Penilaian kinerja dan uji kompetensi guru esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dengan segala cabang aktifitasnya perlu disertai dengan upaya memberi penghargaan, perlindungan, kesejateraan, dan pemartabatan guru. Karena itu, isu-isu yang relevan dengan masa depan manajemen guru, memerlukan formulasi yang sistemik dan sistematik terutama sistem penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, serta pengelolaan guru di daerah khusus. E. Kebijakan Pemerataan Guru Hingga kini masih muncul kesenjangan pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi. Hal tersebut menunjukkan betapa rumitnya persoalan yang berkaitan dengan penataan dan pemerataan guru di negeri tercinta ini. Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk memecahkan persoalan rumitnya penataan dan pemerataan guru tersebut dengan menetapkan Peraturan Bersama Lima Menteri, yaitu Mendiknas, Menneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini ditandatangani tanggal 3 Oktober 2011 dan mulai efektif tanggal 2 Januari 2012. Dalam peraturan bersama ini antara lain dinyatakan, bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan/atau antarprovinsi dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi lain. 1. Kebijakan dan Pemerataan Guru Dalam Peraturan bersama Mendiknas, Menneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 Oktober 2011 dan mulai efektif tanggal 2 Januari 2012 secara eksplisit menyatakan bahwa: a. Kebijakan standardisasi teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Demikian juga Menteri Pendidikan Nasional mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan untuk penataan dan pemerataan guru PNS pada provinsi yang berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam memfasilitasi penataan dan pemerataan PNS di daerah dan kabupaten/kota, Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Agama. b. Menteri Agama berkewajiban membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. c. Menteri Dalam Negeri berkewajiban untuk mendukung pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional serta


P a g e | 11

memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS ini sebagai bagian penilaian kinerja pemerintah daerah. d. Menteri Keuangan berkewajiban untuk mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaan di bidang pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. e. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS. f. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. 2. Kewenangan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota a. Dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pemerataan guru, gubernur bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang kelebihan atau kekurangan guru PNS. b. Bupati/walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS. c. Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya. d. Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya. e. Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya untuk penataan dan pemerataan antarkabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi. f. Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan didasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. g. Analisis kebutuhan disusun dalam suatu format laporan yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan. Dalam kerangka pemerataan guru, diperlukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dalam kegiatan penataan dan pemerataan guru, khususnya guru PNS. Oleh karena itu secara bersama-sama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menneg PAN dan RB, dan Menteri Keuangan wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru sesuai dengan kewenangan masingmasing.Sedangkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS


P a g e | 12

antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarpendidikan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sesuai dengan masing-masing wilayahnya. Termasuk dalam kerangka ini, diperlukan juga pembinaan dan pengawasan. Norma-norma umum pembinaan dan pengawasan disajikan berikut ini. 1. Secara Umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. 2. Secara teknis, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional. 3. Menteri Agama melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama. 4. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di pemerintah kabupaten/kota. Dari mana pendanaannya? Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN, dan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dibebankan pada APBD provinsi. Sedangkan pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Pelaksanaan pelaporan penataan dan pemerataan guru disajikan berikut ini. 1. Bupati/Walikota membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan Februari tahun berjalan. Kemudian Gubernur mengusulkan perencanaan seperti tersebut di atas, dan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Maret tahun berjalan. 2. Bupati/Walikota membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan April tahun berjalan. Kemudian Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun berjalan dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan. 3. Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan


P a g e | 13

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat bulan Mei tahun berjalan. 4. Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS dan informasi dari Kementerian Agama tersebut di atas, Menteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional paling lambat bulan Juli tahun berjalan. 5. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

1.

2.

3.

4.

Sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunda pemberian formasi guru PNS kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar rekomendasi tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


P a g e | 14

BAB II. PENINGKATAN KOMPETENSI Topik ini berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi, prinsip, jenis program pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, serta uji kompetensi guru dan dampak ikutanya. Peserta PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran secara individual, melaksanakan diskusi kelompok, menelaah kasus, membaca regulasi yang terkait, mengerjakan latihan, dan melakukan refleksi. A. Esensi Peningkatan Kompetensi Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), baik sebagai substansi materi ajar maupun piranti penyelenggaraan pembelajaran, terus berkembang. Dinamika ini menuntut guru selalu meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metoda, dan teknologi pembelajaran terkini. Hanya dengan cara itu guru mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berhasil mengantarkan peserta didik memasuki dunia kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pada zamannya. Sebaliknya, ketidakmauan dan ketidakmampuan guru menyesuaikan wawasan dan kompetensi dengan tuntutan perkembangan lingkungan profesinya justru akan menjadi salah satu faktor penghambat ketercapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran. Hingga kini, baik dalam fakta maupun persepsi, masih banyak kalangan yang meragukan kompetensi guru baik dalam bidang studi yang diajarkan maupun bidang lain yang mendukung terutama bidang didaktik dan metodik pembelajaran. Keraguan ini cukup beralasan karena didukung oleh hasil uji kompetensi yang menunjukkan masih banyak guru yang belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Uji kompetensi ini juga menunjukkan bahwa masih banyak guru yang tidak menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Uji-coba studi video terhadap sejumlah guru di beberapa lokasi sampel melengkapi bukti keraguan itu. Kesimpulan lain yang cukup mengejutkan dari studi tersebut di antaranya adalah bahwa pembelajaran di kelas lebih didominasi oleh ceramah satu arah dari guru dan sangat jarang terjadi tanya jawab. Ini mencerminkan betapa masih banyak guru yang tidak berusaha meningkatkan dan memutakhirkan profesionalismenya. Reformasi pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menuntut reformasi guru untuk memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, maupun sosial. Akibat dari masih banyaknya guru yang tidak menguasai kompetensi yang dipersyaratkan ditambah dengan kurangnya kemampuan untuk menggunakan TIK membawa dampak pada siswa paling tidak dalam dua hal. Pertama, siswa hanya terbekali dengan kompetensi yang sudah usang. Akibatnya, produk sistem pendidikan dan pembelajaran tidak siap terjun ke dunia kehidupan nyata yang terus berubah. Kedua, pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru juga kurang kondusif bagi tercapainya tujuan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan karena tidak didukung oleh penggunaan teknologi pembelajaran yang modern dan handal. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa substansi materi pelajaran yang harus dipelajari oleh anak didik terus berkembang baik volume maupun kompleksitasnya. Sebagaimana ditekankan dalam prinsip percepatan belajar (accelerated learning), kecenderungan materi yang harus dipelajari anak didik yang semakin hari semakin bertambah jumlah, Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 15

jenis, dan tingkat kesulitannya, menuntut dukungan strategi dan teknologi pembelajaran yang secara terus-menerus disesuaikan pula agar pembelajaran dapat dituntaskan dalam interval waktu yang sama. Sejatinya, guru adalah bagian integral dari subsistem organisasi pendidikan secara menyeluruh. Agar sebuah organisasi pendidikan mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang menjadi ciri kehidupan modern, perlu mengembangkan sekolah sebagai sebuah organisasi pembelajar. Di antara karakter utama organisasi pembelajar adalah mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya penyesuaian diri dalam rangka mempertahankan eksistensinya. B. Prinsip-Prinsip Peningkatan Kompetensi dan Karir 1. Prinsip-prinsip Umum Secara umum program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa b. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. c. Suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. d. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. e. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 2. Prinsip-pinsip Khusus Secara khusus program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. a. Ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. b. Relevan, rumusannya berorientasi pada tugas dan fungsi guru sebagai tenaga pendidik profesional yakni memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. c. Sistematis, setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. d. Konsisten, adanya hubungan yang ajeg dan taat asas antara kompetensi dan indicator. e. Aktual dan kontekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan Ipteks. f. Fleksibel, rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. g. Demokratis, setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya, baik secara individual maupun institusional. h. Obyektif, setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya. i. Komprehensif, setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam


P a g e | 16

j.

k. l. m.

n.

o. p.

q.

rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri, dan bisa menjalani hidup bersama orang lain. Memandirikan, setiap guru secara terus menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya. Profesional, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. Bertahap, dimana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan berdasarkan tahapan waktu atau tahapan kualitas kompetensi yang dimiliki oleh guru. Berjenjang, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi. Berkelanjutan, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan sejalan dengan perkembangan ilmu pentetahuan, teknologi dan seni, serta adanya kebutuhan penyegaran kompetensi guru; Akuntabel, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik; Efektif, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dengan profesi dan karir lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Efisien, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumberdaya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal.

C. Jenis Program Peningkatan kompetensi guru guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat, antara lain seperti berikut ini. 1. Pendidikan dan Pelatihan a. Inhouse training (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya. b. Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi professional guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama priode tertentu, misalnya, magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru sekolah kejuruan memerlukan pengalaman nyata. c. Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 17

d.

e.

f.

g.

h.

diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota kabupaten atau di propinsi. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya. Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi.

2. Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan a. Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya. b. Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya kualitas pendidikan. c. Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya. d. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 18

e. Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan. f. Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik (animasi pembelajaran). g. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. D. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Penetapan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dilatarbelakangi bahwa guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan proses pembelajaran dan mutu peserta didik. Perubahan mendasar yang terkandung dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, di antaranya dalam hal penilaian kinerja guru yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi lebih berorientasi praktis, kuantitatif, dan kualitatif, sehingga diharapkan para guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya. Dalam Permenneg PAN dan RB ini, jabatan fungsional terdiri dari empat jenjang, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. Setiap tahun, guru harus dinilai kinerjanya secara teratur melalui Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) dan wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). PKB tersebut harus dilaksanakan sejak guru memiliki golongan kepangkatan III/a dengan melakukan pengembangan diri, dan sejak golongan kepangkatan III/b guru wajib melakukan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif. Untuk naik dari golongan kepangkatan IV/c ke IV/d guru wajib melakukan presentasi ilmiah. Gambar 2.1. menunjukkan keterkaitan antara PKB, PK Guru, dan pengembangan karir guru.

PKB dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil PK Guru dan didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila hasil PK Guru masih berada di bawah standar kompetensi yang ditetapkan atau berkinerja rendah, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program PKB yang diorientasikan sebagai pembinaan untuk mencapai kompetensi standar yang disyaratkan. Sementara itu, guru yang hasil penilaian kinerjanya telah mencapai standar kompetensi yang disyaratkan, maka kegiatan PKB diarahkan kepada pengembangan kompetensi agar dapat memenuhi tuntutan masa depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 19

Dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, PKB diakui sebagai salah satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru dan kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru, selain kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Kegiatan PKB diharapkan dapat menciptakan guru yang profesional, yang bukan hanya sekadar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang. Dengan kepribadian yang prima dan penguasaan IPTEK yang kuat, guru diharapkan terampil dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya. Secara umum, keberadaan PKB bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah yang berimbas pada peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, tujuan PKB disajikan berikut ini. 1. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. 2. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik dalam memenuhi tuntutan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni di masa mendatang. 3. Mewujudkan guru yang memiliki komitmen kuat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. 4. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru. 5. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat. Manfaat PKB bagi peserta didik yaitu memperoleh jaminan kepastian mendapatkan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif untuk meningkatkan potensi diri secara optimal, sehingga mereka memiliki kepribadian kuat dan berbudi pekerti luhur untuk berperan aktif dalam pengembangan iImu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bagi guru hal ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memiliki kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya; sehingga selama karirnya mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik menghadapi kehidupan di masa datang. Dengan PKB untuk guru, bagi sekolah/madrasah diharapkan mampu menjadi sebuah organisasi pembelajaran yang efektif; sehingga sekolah/madrasah dapat menjadi wadah untuk peningkatan kompetensi, dedikasi, dan komitmen guru dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Bagi orang tua/masyarakat, PKB untuk guru bermakna memiliki jaminan bahwa anak mereka di sekolah akan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Bagi pemerintah,PKB untuk guru dimungkinkan dapat memetakan kualitas layanan pendidikan sebagai dasar untuk menyusun dan menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam menunjang pembangunan pendidikan; sehingga pemerintah dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kompetitif dan berkepribadian luhur. PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan standar kompetensi secara keseluruhan, mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan profesi guru. Dengan demikian, guru secara profesional dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Pembelajaran yang bermutu diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik. PKB mencakup kegiatan-kegiatan yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru. Kegiatan dalam PKB membentuk suatu siklus yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Gambar 2.2 menunjukkan siklus kegiatan PKB Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 20

bagiguru. Melalui siklus kegiatan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, diharapkan guru akan mampu mempercepat pengembangan pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan karirnya.

Kegiatan PKB untuk pengembangan diri dapat dilakukan di sekolah, baik oleh guru secara mandiri, maupun oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah. Kegiatan PKB melalui jaringan sekolah dapat dilakukan dalam satu rayon (gugus), antarrayon dalam kabupaten/kota tertentu, antarprovinsi, bahkan dimungkinkan melalui jaringan kerjasama sekolah antarnegara serta kerjasama sekolah dan industri, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi. Kegiatan PKB melalui jaringan antara lain dapat berupa: kegiatan KKG/MGMP; pelatihan/seminar/lokakarya; kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha, industri, dan sebagainya; mengundang nara sumber dari sekolah lain, komite sekolah, dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi lain yang relevan. Jika kegiatan PKB di sekolah dan jaringan sekolah belum memenuhi kebutuhan pengembangan keprofesian guru, atau guru masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber kepakaran luar lainnya. Sumber kepakaran lain ini dapat disediakan melalui LPMP, P4TK, Perguruan Tinggi atau institusi layanan lain yang diakui oleh pemerintah, atau institusi layanan luar negeri melalui pendidikan dan pelatihan jarak jauh dengan memanfaatkan jejaring virtual atau TIK. Dalam kaitannya dengan PKB ini, beberapa jenis pengembangan kompetensi dapat dilakukan oleh guru dan di sekolah mereka sendiri. Beberapa program dimaksud disajikan berikut ini. 1. Dilakukan oleh guru sendiri: a. menganalisis umpan balik yang diperoleh dari siswa terhadap pelajarannya; b. menganalisis hasil pembelajaran (nilai ujian, keterampilan siswa, dll); c. mengamati dan menganalisis tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran; d. membaca artikel dan buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi; dan e. mengikuti kursus atau pelatihan jarak jauh. 2. Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain: a. mengobservasi guru lain; b. mengajak guru lain untuk mengobservasi guru yang sedang mengajar; c. mengajar besama-sama dengan guru lain (pola team teaching); d. bersamaan dengan guru lain membahas dan melakukan investigasi terhadap permasalahan yang dihadapi di sekolah; Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 21

e. membahas artikel atau buku dengan guru lain; dan f. merancang persiapan mengajar bersama guru lain. 3. Dilakukan oleh sekolah : a. training day untuk semua sumber daya manusia di sekolah (bukan hanya guru); b. kunjungan ke sekolah lain; dan c. mengundang nara sumber dari sekolah lain atau dari instansi lain. Satu hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus dapat mematuhi prinsip-prinsip seperti berikut ini. 1. Setiap guru di Indonesia berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri. Hak tersebut perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan. 2. Untuk menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak merata, proses penyusunan program PKB harus dimulai dari sekolah. Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB minimal selama tujuh hari atau 40 jam per tahun. Alokasi tujuh hari tersebut adalah alokasi minimal. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/ atau sekolah berhak menambah alokasi waktu jika dirasakan perlu, termasuk penyediaan anggaran untuk kegiatan PKB. 3. Guru juga wajib berusaha mengembangkan dirinya semaksimal mungkin dan secara berkelanjutan. Alokasi waktu tujuh hari per tahun sebenarnya tidak cukup, sehingga guru harus tetap berusaha pada kesempatan lain di luar waktu tujuh hari tersebut. Keseriusan guru untuk mengembangkan dirinya merupakan salah satu hal yang diperhatikan dan dinilai di dalam kegiatan proses pembelajaran yang akan dievaluasi kinerja tahunannya. 4. Proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri. Sebenarnya guru tidak bisa ‘dikembangkan’ oleh orang lain jika dia belum siap untuk berkembang. Pihak-pihak yang mendapat tugas untuk membina guru perlu menggali sebanyak-banyaknya dari guru tersebut (tentang keinginannya, kekhawatirannya, masalah yang dihadapinya, pemahamannya tentang proses belajar-mengajar, dsb) sebelum memberikan masukan/saran. 5. Untuk mencapai tujuan PKB yang sebenarnya, kegiatan PKB harus melibatkan guru secara aktif sehingga betul-betul terjadi perubahan pada dirinya, baik dalam penguasaan materi, pemahaman konteks, keterampilan, dan lain-lain. Jenis pelatihan tradisional -- yaitu ceramah yang dihadiri oleh peserta dalam jumlah besar tetapi tidak melibatkan mereka secara aktif -- perlu dihindari. Berdasarkan analisis kebutuhan dan ketentuan yang berlaku serta praktik-praktik pelaksanaannya, perlu dikembangkan mekanisme PKB yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru untuk meningkatkan profesionalismenya. Analisis kebutuhan dan ketentuan tersebut mencakup antara lain: 1. Setiap guru berhak menerima pembinaan berkelanjutan dari seorang guru yang berpengalaman dan telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan (guru pendamping). 2. Guru pendamping tersebut berasal dari sekolah yang sama dengan guru binaannya atau dipilih dari sekolah lain yang berdekatan, apabila di sekolahnya tidak ada guru pendamping yang memenuhi kompetensi. 3. Setiap sekolah mempunyai seorang koordinator PKB tingkat sekolah, yaitu seorang guru yang berpengalaman. Sekolah yang mempunyai banyak guru boleh membentuk sebuah tim PKB untuk membantu Koordinator PKB, sedangkan sekolah kecil dengan jumlah guru yang terbatas, terutama sekolah dasar, sangat dianjurkan untuk bekerja sama dengan sekolah lain di sekitarnya. Dengan demikian, seorang Koordinator PKB bisa mengkoordinasikan kegiatan PKB di beberapa sekolah.


P a g e | 22

4. Setiap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan seorang Koordinator PKB tingkat kabupaten/kota (misalnya pengawas yang bertanggung jawab untuk gugus sekolah tertentu). 5. Sekolah, KKG/MGMP serta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus merencanakan kegiatan PKB dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut. Kegiatan PKB harus sejalan dengan visi dan misi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 6. Sekolah berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru dengan tugas tambahannya sebagai Guru Pembina atau sebagai Koordinator PKB tingkat sekolah maupun dalam mengikuti kegiatan PKB tidak mengurangi kualitas pembelajaran siswa. PKB perlu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai standar kompetensi dan/atau meningkatkan kompetensinya agar guru mampu memberikan layanan pendidikan secara profesional. Pencapaian dan peningkatan kompetensi tersebut akan berdampak pada peningkatan keprofesian guru dan berimplikasi pada perolehan angka kredit bagi pengembangan karir guru. Dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009, terdapat tiga unsur kegiatan guru dalam PKB yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. 1. Pengembangan Diri Pengembangan diri pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru melalui kegiatan pendidikan dan latihan fungsional dan kegiatan kolektif guru yang dapat meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru. Dengan demikian, guru akan mampu melaksanakan tugas utama dan tugas tambahan yang dipercayakan kepadanya. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, sedangkan tugas tambahan adalah tugas lain guru yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, seperti tugas sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, dan kepala perpustakaan. Diklat fungsional termasuk pada kategori diklat dalam jabatan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masingmasing. Dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dinyatakan bahwa diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Beberapa contoh bentuk kegiatan kolektif guru antara lain: (1) lokakarya atau kegiatan bersama untuk menyusun dan/atau mengembangkan perangkat kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau media pembelajaran; (2) keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, koloqium, workshop, bimbingan teknis, dan diskusi panel), baik sebagai pembahas maupun peserta; (3) kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Beberapa contoh materi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pengembangan diri, baik dalam diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru, antara lain: (1) penyusunan RPP, program kerja, dan/atau perencanaan pendidikan; (2) penyusunan kurikulum dan bahan ajar; (3) pengembangan metodologi mengajar; (4) penilaian proses dan hasil pembelajaran peserta didik; (5) penggunaan dan pengembangan teknologi informatika dan komputer (TIK) dalam pembelajaran; (6) inovasi proses pembelajaran; (7) peningkatan kompetensi profesional dalam menghadapi tuntutan teori terkini; (8) penulisan publikasi ilmiah; (9) pengembangan karya inovatif; (10) kemampuan untuk Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 23

mempresentasikan hasil karya; dan (11) peningkatan kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan diri ini harus berkualitas, dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Koordinator PKB di sekolah secara sistematik dan terarah sesuai kebutuhan. Kegiatan pengembangan diri yang berupa diklat fungsional harus dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat, dan laporan deskripsi hasil pelatihan yang disahkan oleh kepala sekolah. Sementara itu, kegiatan pengembangan diri yang berupa kegiatan kolektif guru harus dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan per kegiatan yang disahkan oleh kepala sekolah. Jika guru mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, laporan dan bukti fisik pendukung tersebut harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi. Hasil diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru ini perlu didesiminasikan kepada guru- guru yang lain, minimal di sekolahnya masing-masing, sebagai bentuk kepedulian dan wujud kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan dan pengembangan sekolah secara utuh/menyeluruh. Guru bisa memperoleh penghargaan berupa angka kredit tambahan sesuai perannya sebagai pemrasaran/nara sumber. 2. Publikasi Ilmiah Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pemrasaran dan/atau nara sumber pada seminar, lokakarya, koloqium, dan/atau diskusi ilmiah, baik yang diselenggarakan pada tingkat sekolah, KKG/MGMP, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. b. Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal. Publikasi dapat berupa karya tulis hasil penelitian, makalah tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran, tulisan ilmiah populer, dan artikel ilmiah dalam bidang pendidikan. Karya ilmiah ini telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah tertentu atau minimal telah diterbitkan dan diseminarkan di sekolah masing-masing. Dokumen karya ilmiah disahkan oleh kepala sekolah dan disimpan di perpustakaan sekolah. Bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, karya ilmiahnya harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan setempat. c. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman guru. Buku yang dimaksud dapat berupa buku pelajaran, baik sebagai buku utama maupun buku pelengkap, modul/diktat pembelajaran per semester, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Buku termaksud harus tersedia di perpustakaan sekolah tempat guru bertugas. Keaslian buku harus ditunjukkan dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah atau dinas pendidikan setempat bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. 3. Karya Inovatif Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi. Kegiatan PKB yang mencakup ketiga komponen tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan, agar guru dapat selalu menjaga dan meningkatkan profesionalismenya, tidak sekadar untuk pemenuhan angka kredit. Oleh sebab itu, meskipun angka kredit seorang guru diasumsikan Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 24

telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional tertentu, guru tetap wajib melakukan kegiatan PKB. E. Uji Kompetensi Untuk mengetahui kompetensi seorang guru, perlu dilakukan uji kompetensi. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil uji kompetensi, dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu yang sekaligus menentukan kelayakan dari guru tersebut. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Kegiatan peningkatan kompetensi guru memiliki rasional dan pertimbangan empiris yang kuat, sehingga bias dipertanggungjawabkan baik secara akademik, moral, maupun keprofesian. Dengan demikian, disamping hasil penilaian kinerja, uji kompetensi menjadi salah satu basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Uji kompetensi esensinya berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. 1. Kompetensi Pedagogik Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan interes yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masing- masing dan dengan kebutuhan lokal. Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan harus mampu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek-aspek yang diamati, yaitu: a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual. b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. h. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. i. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Kompetensi Kepribadian Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan kualitas generasi masa depan bangsa. Walaupun Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 25

berat tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, guru harus tetap tegar dalam melaksakan tugas sebagai seorang pendidik. Pendidikan adalah proses yang direncanakan agar semua berkembang melalui proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat. Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi perilaku etik peserta didik sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Penerapan disiplin yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak dan kepribadian peserta didik yang kuat. Guru dituntut harus mampu membelajarkan peserta didiknya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan/tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan integritas kepribadian seorang guru. Aspek-aspek yang diamati adalah: a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. d. Menunjukan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 3. Kompetensi Sosial Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupkan suri tauladan dalam kehidupanya sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua peserta didik, para guru tidak akan mendapat kesulitan. Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Kriteria kinerja guru dalam kaitannya dengan kompetensi sosial disajikan berikut ini. a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 4. Kompetensi Profesional Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-update, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 26

seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan. Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya harus disambut oleh peserta didik sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus. Keaktifan pesertadidik harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang dapat mendorong pesertadidik untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar. Karena itu guru harus melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia, sehingga terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar sambil mendengar, dan belajar sambil bermain, sesuai kontek materinya. Guru harus memperhatikan prinsip-prinsip didaktik metodik sebagai ilmu keguruan. Misalnya, bagaimana menerapkan prinsip apersepsi, perhatian, kerja kelompok, dan prinsip- prinsip lainnya. Dalam hal evaluasi, secara teori dan praktik, guru harus dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar harus benar dan tepat. Diharapkan pula guru dapat menyusun butir soal secara benar, agar tes yang digunakan dapat memotivasi pesertadidik belajar. Kemampuan yang harus dimiliki pada dimensi kompetensi profesional atau akademik dapat diamati dari aspek-aspek berikut ini. a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu. c. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. d. Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Seperti dijelaskan di atas, untuk mengetahui kompetensi guru dilakukan uji kompetensi. Melalui uji kompetensi guru dapat dirumuskan profil kompetensinya. Kondisi nyata itulah yang menjadi dasar peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, hasil uji kompetensi menjadi basis utama desain program peningkatan kompetensi guru. Uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang penguasaan materi setiap guru. Berdasarkan hasil uji kompetensi dirumuskan profil kompetensi guru menurut level tertentu, sekaligus menentukan kelayakannya. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. a. Valid, yaitu menguji apa yang seharusnya dinilai atau diuji dan bukti-bukti yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli. b. Reliabel, yaitu uji komptensi bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang relatif sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan asesor yang berbeda. c. Fleksibel, yaitu uji kompetensi dilakukan dengan metoda yang disesuikan dengan kondisi peserta uji serta kondisi tempat uji kompetensi. d. Adil, yaitu uji kompetensi tidak boleh ada diskriminasi terhadap guru, dimana mereka harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada dengan tidak melihat dari kelompok mana dia berasal. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 27

e. Efektif dan efisien, yaitu uji kompetensi tidak mengorbankan sumber daya dan waktu yang berlebihan dalam melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Uji kompetensi sebisa mungkin dilaksanakan di tempat kerja atau dengan mengorbankan waktu dan biaya yang sedikit. Uji kompetensi dilakukan dengan strategi tertentu. Strategi uji kompetensi dilakukan seperti berikut ini. 1. Dilakukan secara kontinyu bagi semua guru, baik terkait dengan mekanisme sertifikasi maupun bersamaan dengan penilaian kinerja. 2. Dapat dilakukan secara manual (offline), online, atau kombinasinya. 3. Memberi perlakauan khusus untuk jenis guru tertentu, misalnya guru produktif, normatif, guru TK/LB, atau melalui tes kinerja atau performance test. 4. Dimungkinkan penyediaan bank soal yang memenuhi validitas dan reliabilitas tertentu, khusus untuk ranah pengetahuan. 5. Sosialisasi pelaksanaan program dan materi uji kompetensi Latihan dan Renungan 1. Apa esensi peningkatan kompetensi guru? 2. Sebutkan jenis-jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh guru? 3. Buatlah penjelasan ringkas mengenai keterkaitan masing-masing jenis kompetensi guru! 4. Sebutkan beberapa prinsip peningkatan kompetensi guru1 5. Apa yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan? 6. Sebutkan jenis-jenis program peningkatan kompetensi guru! 7. Apa esensi uji kompetensi guru? 8. Apa dampak ikutan hasil uji kompetensi bagi guru ?


P a g e | 28

BAB III PENILAIAN KINERJA Topik ini berkaitan dengan penilaian kinerja guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan makna, persyaratan, prinsip, tahap-tahap pelaksanaan, dan konversi nilai penilaian kinerja guru. Peserta PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran secara individual, melaksanakan diskusi kelompok, menelaah kasus, membaca regulasi yang terkait, menjawab soal latihan, dan melakukan refleksi. A. Latar Belakang Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru profesional mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam IPTEK, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Masa depan masyarakat, bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh guru. Karena itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional guru. Agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan penilaian kinerja guru (PK Guru) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan PK Guru dimaksudkan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi guru. Untuk memberi pengakuan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK Guru harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guru yang dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga mencakup guru yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Hasil PK Guru dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai masukan dalam penyusunan program PKB. Hasil PK Guru juga merupakan dasar penetapan perolehan angkakredit guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana diamanatkan dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jika semua ini dapat dilaksanakan dengan baik dan obyektif, maka cita‐cita pemerintah untuk menghasilkan ”insan yang cerdas komprehensif dan berdaya saing tinggi” lebih cepat direalisasikan. B. Pengertian Menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, PK Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.


P a g e | 29

Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan. Sistem PK Guru adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya. Sebelum mengikuti PK Guru, seorang guru harus mengikuti uji kompetensi. Berdasarkan hasil uji kompetensi ini, guru akan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu: (1) guru yang sudah mencapai standar kompetensi minimal yang ditetapkan, dan (2) guru yang belum memiliki standar kompetensi minimmal yang ditetapkan. Guru yang sudah mencapai standar kompetensi minimum yang ditetapkan diberi kesempatan untuk mengikuti PK Guru. Sebaliknya, guru yang belum mencapai standar minimum yang ditetapkan, diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) melalui multimode, untuk kemudian mengikuti uji kompetensi. Jika hasil uji kompetensi memenuhi persyaratan, guru yang bersangkutan diberi peluang mengikuti PK Guru. Fokus utama PK Guru adalah (1) disiplin guru (kehadiran, ethos kerja), (2) efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), (3) keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan (4) motivasi belajar siswa. Guru yang sudah mengikuti PK Guru, akan dihitung angka kredit yang diperoleh atas kinerjanya pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.


P a g e | 30

Hasil PK Guru diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. PK Guru merupakan acuan bagi sekolah/madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Bagi guru, PK Guru merupakan pedoman untuk mengetahui unsur‐unsur kinerja yang dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya, khususnya pada empat fokus utama, seperti disebutkan di atas. C. Persyaratan Persyaratan penting dalam sistem PK Guru yaitu harus valid, reliabel, dan praktis. 1. Sistem PK Guru dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponenkomponen tugas guru dalam melaksanakanpembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. 2. Sistem PK Guru dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapan pun. 3. Sistem PK Guru dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. D. Prinsip Pelaksanaan Prinsip‐prinsip utama dalam pelaksanaan PK Guru adalah sebagai berikut. 1. Sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. 2. Menilai kinerja yang dapat diamati dan dipantau, yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sehari‐hari, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah meliputi:


P a g e | 31

a. disiplin guru (kehadiran, ethos kerja), b. efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), c. keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan d. motivasi belajar siswa. 3. Penilai, guru yang dinilai, dan unsur yang terlibat dalam proses harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian. Guru dan penilai harus memahami pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga keduanya mengetahui tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. 4. Diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal‐hal berikut. a. Obyektif sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari‐hari. b. Memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru yang dinilai. c. Dapat dipertanggungjawabkan. d. Bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan dan pengembangan karir profesinya. e. Memungkinkan bagi penilai , guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan, untuk memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan penilaian tersebut. f. Mudah tanpa mengabaikan prinsip‐prinsip lainnya. g. Berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. h. Tidak hanya terfokus pada hasil, namun juga perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana guru dapat mencapai hasil tersebut. i. Periodik, teratur, dan berlangsung secara terus menerus selama seseorang menjadi guru. j. Boleh diketahui oleh pihak‐pihak terkait yang berkepentingan. E. Aspek yang Dinilai Seperti telah dijelaskan di muka, guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain tugas utamanya tersebut, guru juga dimungkinkan memiliki tugas‐tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Oleh karena itu, dalam penilaian kinerja guru beberapa subunsur yang perlu dinilai adalah sebagai berikut. 1. Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas, khususnya berkaitan dengan, (1) disiplin guru (kehadiran, ethos kerja), (2) efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), (3) keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan (4) motivasi belajar siswa. 2. Penilaian kinerja dalam melaksanakan proses pembimbingan bagi guru Bimbingan Konseling (BK)/Konselor meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi pembimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Seperti halnya guru mata pelajaran, fokus utama PK bagi guru. Bimbingan Konseling (BK)/Konselor juga mencakup (1) disiplin guru (kehadiran, ethos kerja), (2) efisiensi dan efektivitas pembelajaran (kapasitas transformasi ilmu ke siswa), (3) keteladanan guru (berbicara, bersikap dan berperilaku), dan (4) motivasi belajar siswa. 3. Kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Pelaksanaan tugas tambahan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak mengurangi jam mengajar Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 32

tatap muka. Tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka meliputi: (1) menjadi kepala sekolah/madrasah per tahun; (2) menjadi wakil kepala sekolah/madrasah per tahun; (3) menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya; (4) menjadi kepala perpustakaan; atau (5) menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya. Tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugas tambahan minimal satu tahun (misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing program induksi, dan sejenisnya) dan tugas tambahan kurang dari satu tahun (misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan sejenisnya). Penilaian kinerja guru dalam melaksanakan tugas tambahan yang mengurangai jam mengajar tatap muka dinilai dengan menggunakan instrumen khusus yang dirancang berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas tambahan tersebut. Tugas tambahan lain yang tidak mengurangi jam mengajar guru dihargai langsung sebagai perolehan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku. F. Prosedur Pelaksanaan PK Guru dilakukan dua kali setahun, yaitu pada awal tahun ajaran (penilaian formatif) dan akhir tahun ajaran (penilaian sumatif), khususnya untuk pertamakalinya. PK Guru formatif digunakan untuk menyusun profil kinerja guru dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) minggu di awal tahun ajaran. Berdasarkan profil kinerja guru ini dan hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh guru secara mandiri, sekolah/madrasah menyusun rencana PKB. Bagi guru‐guru dengan PK Guru di bawah standar, maka program PKB diarahkan untuk pencapaian standar kompetensi tersebut. Sementara itu, bagi guru‐guru dengan PK Guru yang telah mencapai atau di atas standar, program PKB diorientasikan untuk meningkatkan atau memperbaharui pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan perilaku keprofesiannya. PK Guru sumatif digunakan untuk menetapkan perolahan angka kredit guru pada tahun tersebut. PK Guru sumatif juga digunakan untuk menganalisis kemajuan yang dicapai guru dalam pelaksanaan PKB, baik bagi guru yang nilainya masih di bawah standar, telah mencapai standar, atau melebihi standar kompetensi yang ditetapkan. PK Guru sumatif harus sudah dilaksanakan 6 (enam) minggu sebelum penetapan angka kredit seorang guru. Secara spesifik terdapat perbedaan prosedur pelaksanaan PK Guru pembelajaran atau pembimbingan dengan prosedur pelaksanaan PK Guru untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Meskipun demikian, secara umum kegiatan penilaian PK Guru di tingkat sekolah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan sebagaimana berikut. 1. Tahap Persiapan Dalam tahap persiapan, hal‐hal yang harus dilakukan oleh penilai maupun guru yang akan dinilai, yaitu: a. memahami Pedoman PK Guru, terutama tentang sistem yang diterapkan dan posisi PK Guru dalam kerangka pembinaan dan pengembangan profesi guru; b. memahami pernyataan kompetensi guru yang telah dijabarkan dalam bentuk indicator kinerja; c. memahami penggunaan instrumen PK Guru dan tata cara penilaian yang akan dilakukan, termasuk cara mencatat semua hasil pengamatan dan pemantauan, serta mengumpulkan dokumen dan bukti fisik lainnya yang memperkuat hasil penilaian; dan d. memberitahukan rencana pelaksanaan PK Guru kepada guru yang akan dinilai sekaligus menentukan rentang waktu jadwal pelaksanaannya. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 33

2. Tahap Pelaksanaan Beberapa tahapan PK Guru yang harus dilalui oleh penilai sebelum menetapkan nilai untuk setiap kompetensi, yaitu: a. Sebelum pengamatan. Pertemuan awal antara penilai dengan guru yang dinilai sebelum dilakukan pengamatan dilaksanakan di ruang khusus tanpa ada orang ketiga. Pada pertemuan ini, penilai mengumpulkan dokumen pendukung dan melakukan diskusi tentang berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat pengamatan. Semua hasil diskusi, wajib dicatat dalam format laporan dan evaluasi per kompetensi sebagai bukti penilaian kinerja. Untuk pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dapat dicatat dalam lembaran lain karena tidak ada format khusus yang disediakan untuk proses pencatatan ini. b. Selama pengamatan. Selama pengamatan di kelas dan/atau di luar kelas, penilai wajib mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau pembimbingan, dan/atau dalam pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dalam konteks ini, penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk masing‐masing penilaian kinerja. Untuk menilai guru yang melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan, penilai menggunakan instrumen PK Guru pembelajaran atau pembimbingan. Pengamatan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di kelas selama proses tatap muka tanpa harus mengganggu proses pembelajaran. Pengamatan kegiatan pembimbingan dapat dilakukan selama proses pembimbingan baik yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas, baik pada saat pembimbingan individu maupun kelompok. Penilai wajib mencatat semua hasil pengamatan pada format laporan dan evaluasi per kompetensi tersebut atau lembar lain sebagai bukti penilaian kinerja. Jika diperlukan, proses pengamatan dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk memperoleh informasi yang akurat, valid dan konsisten tentang kinerja seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau pembimbingan. Dalam proses penilaian untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, data dan informasi dapat diperoleh melalui pencatatan terhadap semua bukti yang teridentifikasi di tempat yang disediakan pada masing‐masing kriteria penilaian. Bukti‐bukti ini dapat diperoleh melalui pengamatan, wawancara dengan pemangku kepentingan pendidikan (guru, komite sekolah, peserta didik, dunia usaha dan dunia industri mitra). c. Setelah pengamatan. Pada pertemuan setelah pengamatan pelaksanaan proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsisekolah/madrasah, penilai dapat mengklarifikasi beberapa aspek tertentu yang masih diragukan. Penilai wajib mencatat semua hasil pertemuan pada format laporan dan evaluasi per kompetensi tersebut atau lembar lain sebagai bukti penilaian kinerja. Pertemuan dilakukan di ruang khusus dan hanya dihadiri oleh penilai dan guru yang dinilai. Untuk penilaian kinerja tugas tambahan, hasilnya dapat dicatat pada Format Penilaian Kinerja sebagai deskripsi penilaian kinerja.

3. Tahap Penilaian a. Pelaksanaan penilaian Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 34

Pada tahap ini penilai menetapkan nilai untuk setiap kompetensi dengan skala nilai 1, 2, 3, atau 4. Sebelum pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu memberikan skor 0, 1, atau 2 pada masing‐masing indikator untuk setiap kompetensi. Pemberian skor ini harus didasarkan kepada catatan hasil pengamatan dan pemantauan serta bukti‐bukti berupa dokumen lain yang dikumpulkan selama proses PK Guru. Pemberian nilai untuk setiap kompetensi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1) Pemberian skor 0, 1, atau 2 untuk masing‐masing indikator setiap kompetensi. Pemberian skor ini dilakukan dengan cara membandingkan rangkuman catatan hasil pengamatan dan pemantauan di lembar format laporan dan evaluasi per kompetensi dengan indikator kinerja masing‐masing kompetensi 2) Nilai setiap kompetensi kemudian direkapitulasi dalam format hasil penilaian kinerja guru untuk mendapatkan nilai total PK Guru. Untuk penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, nilai untuk setiap kompetensi direkapitulasi ke dalam format rekapitulasi penilaian kinerja untuk mendapatkan nilai PK Guru. Nilai total ini selanjutnya dikonversikan ke dalam skala nilai sesuai Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009. 3) Berdasarkan hasil konversi nilai PK Guru ke dalam skala nilai sesuai dengan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, selanjutnya dapat ditetapkan sebutan dan persentase angka kreditnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1. Tabel 3.1 Konversi Nilai Kinerja Hasil PK Guru ke persentase Angka Kredit Nilai Hasil PK Guru 91 – 100 76 – 90 61 – 75 51 – 60 ≤ 50

Sebutan Amat baik Baik Cukup Sedang Kurang

Persentase Angka kredit 125% 100% 75% 50% 25%

4) Setelah melaksanakan penilaian, penilai wajib memberitahukan kepada guru yang dinilai tentang nilai hasil PK Guru berdasarkan bukti catatan untuk setiap kompetensi. Penilai dan guru yang dinilai melakukan refleksi terhadap hasil PK Guru, sebagai upaya untuk perbaikan kualitas kinerja guru pada periode berikutnya. 5) Jika guru yang dinilai dan penilai telah sepakat dengan hasil penilaian kinerja, maka keduanya menandatangani format laporan hasil penilaian kinerja guru tersebut. Format ini juga ditandatangani oleh kepala sekolah. 6) Khusus bagi guru yang mengajar di dua sekolah atau lebih (guru multi sekolah/madrasah), maka penilaian dilakukan di sekolah/madrasah induk. Meskipun demikian, penilai dapat melakukan pengamatan serta mengumpulkan data dan informasi dari sekolah/madrasah lain tempat guru mengajar atau membimbing. b. Pernyataan Keberatan terhadap Hasil Penilaian Keputusan penilai terbuka untuk diverifikasi. Guru yang dinilai dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian tersebut. Keberatan disampaikan kepada Kepala Sekolah dan/atau Dinas Pendidikan, yang selanjutnya akan menunjuk seseorang yang tepat untuk bertindak sebagai moderator. Dalam hal ini moderator dapat mengulang pelaksanaan PK Guru untuk kompetensi tertentu yang tidak disepakati atau mengulang penilaian kinerja secara menyeluruh. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 35

Pengajuan usul penilaian ulang harus dicatat dalam laporan akhir. Dalam kasus ini, nilai PK Guru dari moderator digunakan sebagai hasil akhir PK Guru. Penilaian ulang hanya dapat dilakukan satu kali dan moderator hanya bekerja untuk kasus penilaian tersebut. 4. Tahap Pelaporan Setelah nilai PK Guru formatif dan sumatif diperoleh, penilai wajib melaporkan hasil PK Guru kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil PK Guru tersebut. Hasil PK Guru formatif dilaporkan kepada kepala sekolah/koordinator PKB sebagai masukan untuk merencanakan kegiatan PKB tahunan. Hasil PK Guru sumatif dilaporkan kepada tim penilai tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, atau tingkat pusat sesuai dengan kewenangannya. Laporan PK Guru sumatif ini digunakan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat sebagai dasar perhitungan dan penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang selanjutnya dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Laporan mencakup: (1) laporan dan evaluasi per kompetensi sesuai format; (ii) rekap hasil PK Guru sesuai format; dan (iii) dokumen pendukung lainnya. Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dan mengurangi beban jam mengajar tatap muka, dinilai dengan menggunakan dua instrumen, yaitu: (i) instrumen PKGuru pembelajaran atau pembimbingan; dan (ii) instrumen PK Guru pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Hasil PK Guru pelaksanaan tugas tambahan tersebut akan digabungkan dengan hasil PK Guru pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan sesuai persentase yang ditetapkan dalam aturan yang berlaku. G. Konversi Nilai Hasil PK Guru ke Angka Kredit Nilai kinerja guru hasil PK Guru perlu dikonversikan ke skala nilai menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Hasil konversi ini selanjutnya digunakan untuk menetapkan sebutan hasil PK Guru dan persentase perolehan angka kredit sesuai pangkat dan jabatan fungsional guru. Sebelum melakukan pengkonversian hasil PK Guru ke angka kredit, tim penilai harus melakukan verifikasi terhadap hasil PK Guru. Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai dokumen (Hasil PK Guru yang direkapitulasi dalam Format Rekap Hasil PK Guru, catatan hasil pengamatan, studi dokumen, wawancara, dan sebagainya yang ditulis dalam Format Laporan dan Evaluasi per kompetensi beserta dokumen pendukungnya) yang disampaikan oleh sekolah untuk pengusulan penetapan angka kredit. Jika diperlukan dan dimungkinkan, kegiatan verifikasi hasil PK Guru dapat mencakup kunjungan ke sekolah/madrasah oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. Pengkonversian hasil PK Guru ke Angka Kredit adalah tugas Tim Penilai Angka Kredit kenaikan jabatan fungsional guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. Penghitungan angka kredit dapat dilakukan di tingkat sekolah, tetapi hanya untuk keperluan estimasi perolehan angka kredit guru. Angka kredit estimasi berdasarkan hasil perhitungan PK Guru yang dilaksanakan di sekolah, selanjutnya dicatat dalam format penghitungan angka kredit yang ditanda‐tangani oleh penilai, guru yang dinilai dan diketahui oleh kepala sekolah. Bersama‐sama dengan angka angka kredit dari unsur utama lainnya (pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif) dan unsur penunjang, hasil perhitungan PK Guru yang dilakukan oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat akan direkap dalam daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) untuk proses penetapan angka kredit kenaikan jabatan fungsional guru. 1. Konversi nilai PK Guru bagi guru tanpa tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Konversi nilai PK Guru ke angka kredit dilakukan berdasarkan Tabel 3.4. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 36

Berdasarkan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, perolehan angka kredit untuk pembelajaran atau pembimbingan setiap tahun bagi guru diperhitungkan dengan menggunakan rumus tertentu. Seorang Guru yang akan dipromosikan naik jenjang pangkat dan jabatan fungsionalnya setingkat lebih tinggi, dipersyaratkan harus memiliki angka kredit kumulatif minimal sebagai berikut. Tabel 3.4. Persyaratan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Guru

Jabatan Guru

Guru Pertama Guru Muda Guru Madya Guru Utama

2.

Pangkat dan Golongan Ruang Penata Muda, III/a Penata Muda Tingkat I, III/b Penata, III/c Penata Tingkat I, III/d Pembina, IV/a Pembina Tingkat I, IV/b Pembinaan Utama Muda, IV/c Pembina Utama Madya, IV/d Pembina Utama, IV/e

Persyaratan Angka Kredit kenaikan pangkat dan jabatan Kumulatif Kebutuhan minimal Per jenjang 100 50 150 50 200 100 300 100 400 150 550 150 700 150 850 200 1.050

Keterangan: (1) Angka kredit kumulatif minimal pada kolom 3 adalah jumlah angka kredit minimal yang dimiliki untuk masing‐masing jenjang jabatan/pangkat; dan (2) Angka kredit pada kolom 4 adalah jumlah peningkatan minimal angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. Konversi nilai PK Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang mengurangi jam mengajar tatap muka guru. Hasil akhir nilai kinerja guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium, KepalaPerpustakaan, dan sejenisnya) yang mengurangi jam mengajar tatap muka diperhitungkan berdasarkan prosentase nilai PK Guru pembelajaran/pembimbingan dan prosentase nilai PK Guru pelaksanaan tugas tambahan tersebut. a. Untuk itu, nilai hasil PK Guru Kelas/Mata Pelajaran atau PK Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor, atau PK Guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah perlu diubah terlebih dahulu ke skala 0 ‐ 100. b. Masing‐masing hasil konversi nilai kinerja guru untuk unsur pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, kemudian dikategorikan ke dalam Amat Baik (125%), Baik(100%), Cukup (75%), Sedang (50%), atau Kurang (25%) sebagaimana diatur dalam Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009. c. Angka kredit per tahun masing‐masing unsur pembelajaran/ pembimbingan dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang diperoleh oleh guru dihitung menggunakan rumus tertentu. d. Angka kredit unsur pembelajaran/pembimbingan dan angka kredit tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dijumlahkan sesuai prosentasenya untuk memperoleh total angka kredit dengan perhitungan sebagai berikut: 1) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah total angka kreditnya = 25% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 75 angka kredit tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 37

3.

2) Guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah t otal angka kreditnya = 50% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 50% Angka Kredit Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah. 3) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan/ laboratorium/bengkel, atau ketua program keahlian; total angka kredit = 50% angka kredit pembelajaran/pembimbingan + 50% Angka Kredit Tugas Tambahan sebagai Pustakawan/Laboran. Konversi nilai PK Guru dengan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah tetapi tidak mengurangi jam mengajar tatap muka guru. Angka kredit tugas tambahan bagi guru dengan tugas tambahan lain yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, langsung diperhitungkan sebagai perolehan angka kredit guru pada periode tahun tertentu. Banyaknya tugas tambahan untuk seorang guru maksimum dua tugas per tahun. Angka kredit kumulatif yang diperoleh diperhitungkan sebagai berikut. a. Tugas yang dijabat selama satu tahun (misalnya menjadi wali kelas, tim kurikulum, pembimbing guru pemula, dan sejenisnya). Angka kredit kumulatif yang diperoleh = Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun + 5% Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun x banyaknya tugas temporer yang diberikan selama setahun. b. Tugas yang dijabat selama kurang dari satu tahun atau tugas‐tugas sementara (misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi, membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjadi pembimbing penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif, dan sejenisnya). Angka kredit kumulatif yang diperoleh = Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun + 2% Angka Kredit Hasil PK Guru selama setahun x banyaknya tugas temporer yang diberikan selama setahun.

H. Penilai PK Guru 1. Kriteria Penilai Penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala Sekolah. Apabila Kepala Sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri (misalnya karena jumlah guru yang dinilai terlalu banyak), maka Kepala Sekolah dapat menunjuk Guru Pembina atau Koordinator PKB sebagai penilai. Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah. Penilai harus memiliki kriteria sebagai berikut. a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat guru/kepala sekolah yang dinilai. b. Memiliki Sertifikat Pendidik. c. Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan menguasai bidang tugas Guru/Kepala Sekolah yang akan dinilai. d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. e. Memiliki integritas diri, jujur, adil, dan terbuka. f. Memahami PK Guru dan dinyatakan memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru/Kepala Sekolah. Dalam hal Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru Pembina, dan Koordinator PKB memiliki latar belakang bidang studi yang berbeda dengan guru yang akan dinilai maka penilaian dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru Pembina/Koordinator PKB dari Sekolah lain atau


P a g e | 38

oleh Pengawas Sekolah dari kabupaten/kota lain yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memahami PK Guru. 2. Masa Kerja Masa kerja tim penilai kinerja guru ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan paling lama tiga (3) tahun. Kinerja penilai dievaluasi secara berkala oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan dengan memperhatikan prinsip‐prinsip penilaian yang berlaku. Untuk sekolah yang berada di daerah khusus, penilaian kinerja guru dilakukan oleh Kepala dan/atau Guru Pembina setempat. Jumlah guru yang dapat dinilai oleh seorang penilai adalah 5 sampai dengan 10 guru per tahun. I. Sanksi Penilai dan guru akan dikenakan sanksi apabila yang bersangkutan terbukti melanggar prinsip‐prinsip pelaksanaan PK Guru, sehingga menyebabkan Penetapan Angka Kredit (PAK) diperoleh dengan cara melawan hukum. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Diberhentikan sebagai guru atau kepala sekolah dan/atau pengawas sekolah. 2. Bagi penilai, wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua yang pernah diterima sejak yang bersangkutan melakukan proses PK Guru. 3. Bagi guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan semua penghargaan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK yang dihasilkan dari PK Guru. J. Tugas dan Tanggung Jawab Setiap pihak terkait memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan PK Guru. Penetapan tugas dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan semangat otonomi daerah serta mengutamakan prinsip‐prinsip efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Keterkaitan tugas dan tanggung jawab pihak‐pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PK Guru, mulai dari tingkat pusat sampai dengan sekolah. Konsekuensi dari adanya keterkaitan tersebut, menuntut agar pihak‐ pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PK Guru melakukan koordinasi. Tugas dan tanggung jawab masing‐ masing pihak dirinci berikut ini. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan a. Menyusun dan mengembangkan rambu‐rambu pengembangan kegiatan PK Guru. b. Menyusun prosedur operasional standar pelaksanaan PK Guru. c. Menyusun instrumen dan perangkat lain untuk pelaksanaan PK Guru. d. Mensosialisasikan, menyeleksi dan melaksanakan TOT penilai PK Guru tingkat pusat. e. Memantau dan mengevaluasi kegiatan PK Guru. f. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi PK Guru secara nasional. g. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi PK Guru kepada Dinas Pendidikan dan sekolah sebagai umpan balik untuk ditindak lanjuti. h. Mengkoordinasi dan mensosialisasikan kebijakan‐kebijakan terkait PK Guru. 2. Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP a. Menghimpun data profil guru dan sekolah yang ada di daerahnya berdasarkan hasil PK Guru di sekolah. b. Mensosialisasikan, menyeleksi, dan melaksanakan TOT untuk melatih penilai PK Guru tingkat Kabupaten/Kota. c. Menetapkan dan mengesahkan tim penilai PK Guru yang berada di bawah kewenangan provinsi dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 39

d. Melaksanakan pendampingan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di bawah kewenangannya. e. Menyediakan pelayanan konsultasi pelaksanaan kegiatan PK Guru yang ada di bawah kewenangannya. f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di bawah kewenangannya. g. Dinas Pendidikan Provinsi bersama‐sama dengan LPMP membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PK Guru dan mengirimkannya kepada sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan/atau Kemdiknas, cq. unit yang menangani Pendidik. 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menghimpun dan menyediakan data profil guru dan sekolah yang ada di wilayahnya berdasarkan hasil PK Guru di sekolah. b. Mensosialisasikan dan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan LPMP melatih penilai PK Guru tingkat Kabupaten/Kota. c. Membantu pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di wilayahnya. d. Melaksanakan pendampingan kegiatan dan pengelolaan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di wilayahnya. e. Menetapkan dan mengesahkan tim penilai PK Guru bagi guru yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas. f. Mengetahui dan menyetujui program kerja pelaksanaan PK Guru yang diajukan sekolah. g. Menyediakan pelayanan konsultasi dan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan kegiatan PK Guru di sekolah‐sekolah yang ada di daerahnya. h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PK Guru untuk menjamin pelaksanaan yang efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel, dan sebagainya. i. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PK Guru di sekolah‐ sekolah yang ada di wilayahnya dan mengirimkannya kepada sekolah, dan/atau LPMP dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi masing‐masing. 4. UPTD Dinas Pendidikan a. Menghimpun dan menyediakan data profil guru dan sekolah yang ada di kecamatan wilayahnya berdasarkan hasil PK Guru di sekolah. b. Membantu pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan PK Guru di wilayah kecamatannya. c. Melaksanakan pendampingan kegiatan dan pengelolaan PK Guru di wilayah kecamatannya. d. Menetapkan dan mengesahkan penilai PK Guru dalam bentuk Keputusan penetapan sebagai penilai. e. Menyediakan pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan PK Guru yang ada di daerahnya. f. Memantau dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan PK Guru di tingkat kecamatan untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

5. Satuan Pendidikan a. Memilih dan mengusulkan penilai untuk pelaksanaan PK Guru b. Menyusun program kegiatan sesuai dengan Rambu‐Rambu Penyelenggaraan PK Guru dan prosedur operasional standar penyelenggaraan PK Guru. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 40

c. Mengusulkan rencana program kegiatan ke UPTD atau Dinas Kabupaten/Kota. d. Melaksanakan kegiatan PK Guru sesuai program yang telah disusun secara efektif, efisien, obyektif, adil, akuntabel, dsb. e. Memberikan kemudahan akses bagi penilai untuk melaksanakan tugas. f. Melaporkan kepada UPTD atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan PK Guru. g. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, administrasi, keuangan (jika ada) dan pelaksanaan program. h. Membuat rencana tindak lanjut program pelaksanaan PK Guru untuk tahun berikutnya. i. Membantu tim pemantau dan evaluasi dari tingkat pusat, LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten di Kecamatan, dan Pengawas Sekolah. j. Membuat laporan kegiatan PK Guru dan mengirimkannya kepada Tim penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional sesuai kewenangannya sebagai dasar penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Tim Penilai untuk menghitung dan menetapkan angka kredit, terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap berbagai dokumen hasil PK Guru. Pada kegiatan verifikasi jika diperlukan dan memang dibutuhkan tim penilai dapat mengunjungi sekolah. Sekolah juga menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau ke UPTD Pendidikan Kecamatan. k. Merencanakan program untuk memberikan dukungan kepada guru yang memperoleh hasil PK Guru di bawah standar yang ditetapkan . Latihan dan Renungan 1. Mengapa penilaian kinerja guru perlu dilakukan secara kontinyu? 2. Apa tujuan utama penilaian kinerja guru? 3. Sebutkan dan jelaskan secara ringkat tiga persyaratan penilaian kinerja guru! 4. Sebutkan dan jelaskan secara ringkas prinsip-prinsip penilaian kinerja guru! 5. Sebutkan tahap-tahap penilaian kinerja guru! 6. Apa yang Anda ketahui tentang konversi nilai kredit dalam kerangka penilaian kinerja guru?


P a g e | 41

BAB IV PENGEMBANGAN KARIR Topik ini berkaitan dengan pengembangan karir guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi dan ranah pembinaan dan pengembangan guru, khususnya berkaitan dengan keprofesian dan karir. Peserta PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran secara individual, melaksanakan diskusi kelompok, menelaah kasus, membaca regulasi yang terkait, menjawab soal latihan, dan melakukan refleksi. A. Ranah Pengembangan Guru Tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu dan norma etik tertentu. Secara formal, guru profesional harus memenuhi kualifikasi akademik minimum S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Di dalam UU Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dibedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV, seperti disajikan pada Gambar 4.1. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan. Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olah raga (PP Nomor 74 Tahun 2008). Pengembangan dan peningkatan kompetensi dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.


P a g e | 42

Kegiatan pengembangan dan peningkatan profesional guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dimaksud dapat berupa: kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif, karya inovatif, presentasi pada forum ilmiah, publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP, publikasi buku pengayaan, publikasi buku pedoman guru, publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus, dan/atau penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai guru yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pada sisi lain, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir, seperti disajikan pada Gambar 4.2. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional.

Gambar 4.2. Jenis Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Pembinaan dan pengembangan karir meliputi: (1) penugasan, (2) kenaikan pangkat, dan (3) promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional guru. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi terkait di dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan profesi dan karir tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya memberikan


P a g e | 43

penghargaan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap guru. Kegiatan ini menjadi bagian intergral dari pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan. B. Ranah Pengembangan Karir Pembinaan dan pengembangan profesi guru merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara satuan pendidikan, asosiasi profesi guru, serta guru secara pribadi. Secara umum kegiatan itu dimaksudkan untuk memotivasi, memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran, yang berdampak pada peningkatan mutu hasil belajar siswa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pembinaan dan pengembangan karir guru terdiri dari tiga ranah, yaitu: penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. 1. Penugasan Guru terdiri dari tiga jenis, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, guru melakukan kegiatan pokok yang mencakup: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Kegiatan penugasan guru dalam rangka pembelajaran dapat dilakukan di satu sekolah sebagai satuan administrasi pangkalnya dan dapat juga bersifat lintas sekolah. Baik bertugas pada satu sekolah atau lebih, guru dituntut melaksanakan tugas pembelajaran yang diukur dengan beban kerja tertentu, yaitu: a. Beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. b. Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap. c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor wajib memenuhi beban mengajar yang setara, yaitu jika mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. d. Guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu wajib memenuhi beban mengajar yang setara, yaitu jika paling sedikit melaksanakan 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. e. Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja dimaksud, khusus untuk guru-guru yang: bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dan/atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional. Agar guru dapat melaksanakan beban kerja yang telah ditetapkan tersebut secara efektif, maka harus dilakukan pengaturan tugas guru berdasarkan jenisnya. Pengaturan tugas guru tersebut dilakukan dengan melibatkan individu dan/atau institusi dengan ketentuan sebagai berikut. a. Penugasan sebagai Guru Kelas/Mata Pelajaran 1) Kepala sekolah/madrasah mengupayakan agar setiap guru dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Apabila pada satuan administrasi pangkalnya guru tidak dapat memenuhi beban kerja tersebut, kepala sekolah/madrasah melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 44

2) Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kementerian Agama mengatur penugasan guru yang belum memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya. 3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengatur penugasan guru yang belum memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya. 4) Pimpinan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengatur penugasan guru yang belum memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya. 5) Apabila pengaturan penugasan guru pada butir 2), 3), dan 4) belum terpenuhi, instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi untuk mengatur penugasan guru pada sekolah/madrasah lain, baik negeri maupun swasta. 6) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada butir 5), instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing memastikan bahwa setiap guru wajib memenuhi beban mengajar paling sedikit 6 jam tatap muka pada satuan administrasi pangkal guru dan menugaskan guru pada sekolah/madrasah lain, baik negeri maupun swasta untuk dapat memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. 7) Instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing wajib memastikan bahwa guru yang bertugas di daerah khusus, berkeahlian khusus, dan guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional apabila beban kerjanya kurang dari 24 jam tatap muka per minggu dapat diberi tugas ekuivalensi beban kerja sesuai dengan kondisi tempat tugas guru yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional. b. Penugasan sebagai Guru Bimbingan dan Konseling 1) Kepala sekolah/madrasah mengupayakan agar setiap guru bimbingan dan konseling dapat memenuhi beban membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun. Apabila pada satuan administrasi pangkalnya guru tidak dapat memenuhi beban membimbing tersebut, kepala sekolah/madrasah melaporkan kepada dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 2) Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kementerian Agama mengatur penugasan guru bimbingan dan konseling yang belum memenuhi beban membimbing bimbingan dan konseling paling sedikit 150 peserta didik per tahun ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya. 3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengatur penugasan guru bimbingan dan konseling yang belum memenuhi beban membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya. 4) Pimpinan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengatur penugasan guru bimbingan dan konseling yang belum memenuhi beban membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun ke satuan pendidikan yang ada dalam lingkungan kewenangannya. 5) Apabila pengaturan penugasan guru bimbingan dan konseling pada butir 2), 3), dan 4) belum terpenuhi, instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi untuk


P a g e | 45

mengatur penugasan guru bimbingan dan konseling pada sekolah/madrasah lain, baik negeri maupun swasta. 6) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada butir 5), instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing memastikan bahwa setiap guru bimbingan dan konseling wajib memenuhi beban membimbing paling sedikit 40 peserta didik pada satuan administrasi pangkal guru dan menugaskan guru bimbingan dan konseling pada sekolah/madrasah lain, baik negeri maupun swasta untuk dapat memenuhi beban membimbing paling sedikit 150 peserta didik per tahun. Instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing wajib memastikan bahwa guru yang bertugas di daerah khusus, berkeahlian khusus, dan guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, apabila beban mengajarnya kurang dari 24 jam tatap muka per minggu atau sebagai guru bimbingan dan konseling yang membimbing kurang dari 150 peserta didik per tahun dapat diberi tugas ekuivalensi beban kerja sesuai dengan kondisi tempat tugas guru yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan kementerian pendidikan. Hal ini masih dalam proses penelaahan yang saksama. Guru berhak dan wajib mengembangkan dirinya secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEKS. Kepala sekolah/madrasah wajib memberi kesempatan secara adil dan merata kepada guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. c. Guru dengan Tugas Tambahan 1) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan wajib mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor. 2) Guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor. 3) Guru dengan tugas tambahan sebagai ketua program keahlian wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 4) Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 5) Guru dengan tugas tambahan sebagai kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 6) Guru yang ditugaskan menjadi pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran wajib melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 7) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan wajib melaksanakan tugas sebagai pendidik, dengan ketentuan berpengalaman sebagai guru sekurangkurangnya delapan tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki Sertifikat Pendidik, dan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan tugas pengawasan. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 46

Pada sisi lain, guru memiliki peluang untuk mendapatkan penugasan dalam aneka jenis. Di dalam PP No. 74 Tahun 2008 disebutkan bahwa guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penempatan guru pada jabatan struktural dimaksud dapat dilakukan setelah yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat selama delapan tahun. Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural itu dapat ditugaskan kembali sebagai guru dan mendapatkan hak-hak guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. Hak-hak guru dimaksud berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan sebelum guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural. 2. Promosi Kegiatan pengembangan dan pembinaan karir yang kedua adalah promosi. Promosi dimaksud dapat berupa penugasan sebagai guru pembina, guru inti, instruktur, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan sebagainya. Kegiatan promosi ini harus didasari atas pertimbangan prestasi dan dedikasi tertentu yang dimiliki oleh guru. Peraturan Pemerintah No. 74 tentang Guru mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesian, guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Promosi dimaksud meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional. C. Kenaikan Pangkat Dalam rangka pengembangan karir guru, Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 telah menetapkan 4 (empat) jenjang jabatan fungsional guru dari yang terrendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. Penjelasan tentang jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi beserta jenjang kepengkatan dan persyaratan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan tersebut telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru dalam rangka pengembangan karir merupakan gabungan dari angka kredit unsur utama dan penunjang ditetapkan sesuai dengan Permenneg PAN dan BR Nomor 16 Tahun 2009. Tugas-tugas guru yang dapat dinilai dengan angka kredit untuk keperluan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional guru mencakup unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama kegiatan yang dapat dinilai sebagai angka kredit dalam kenaikan pangkat guru terdiri atas: (a) pendidikan, (b) pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, dan (c) pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). 1. Pendidikan Unsur kegiatan pendidikan yang dapat dinilai sebagai angka kredit dalam kenaikan pangkat guru terdiri atas: a. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah. Angka kredit gelar/ijazah yang diperhitungkan sebagai unsur utama tugas guru dan sesuai dengan bidang tugas guru, yaitu: 1) 100 untuk Ijazah S-1/Diploma IV; 2) 150 untuk Ijazah S-2; atau 3) 200 untuk Ijazah S-3. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 47

Apabila seseorang guru mempunyai gelar/ijazah lebih tinggi yang sesuai dengan sertifikat pendidik/keahlian dan bidang tugas yang diampu, angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih antara angka kredit yang pernah diberikan berdasarkan gelar/ijazah lama dengan angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi tersebut. Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. b. Mengikuti pelatihan prajabatan dan program induksi. Sertifikat pelatihan prajabatan dan program induksi diberi angka kredit 3. Bukti fisik keikutsertaan pelatihan prajabatan yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan yang disahkan oleh kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan. Bukti fisik keikutsertaan program induksi yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi sertifikat program induksi yang disahkan oleh kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan. 2. Pengembangan Profesi Berdasarkan Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif. Jenis kegiatan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan diri (diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru), publikasi ilmiah (hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, dan buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru), karya inovatif (menemukan teknologi tepat guna; menemukan atau menciptakan karya seni; membuat atau memodifikasi alat pelajaran; dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya). Persyaratan atau angka kredit minimal bagi guru yang akan naik jabatan/pangkat dari subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk masing-masing pangkat/golongan adalah sebagai berikut: a. Guru golongan III/a ke golongan III/b, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) angka kredit. b. Guru golongan III/b ke golongan III/c, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) angka kredit, dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 4 (empat) angka kredit. c. Guru golongan III/c ke golongan III/d, subunsur pengembangan diri sebesar 3 (tiga) angka kredit, dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 6 (enam) angka kredit. d. Guru golongan III/d ke golongan IV/a, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 8 (delapan) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dari subunsur publikasi ilmiah. e. Guru golongan IV/a ke golongan IV/b, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 12 (dua belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN.


P a g e | 48

f.

Guru golongan IV/b ke golongan IV/c, subunsur pengembangan diri sebesar 4 (empat) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 12 (dua belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN. g. Guru golongan IV/c ke golongan IV/d, subunsur pengembangan diri sebesar 5 (lima) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 14 (empat belas) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya dari subunsur publikasi ilmiah mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber ISSN serta 1 (satu) buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber ISBN. h. Guru golongan IV/d ke golongan IV/e, subunsur pengembangan diri sebesar 5 (lima) angka kredit dan subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sebesar 20 (dua puluh) angka kredit. Bagi guru golongan tersebut, sekurang-kurangnya dari subunsur publikasi ilmiah mempunyai 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal yang ber ISSN serta 1 (satu) buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber ISBN. i.

Bagi Guru Madya, golongan IV/c, yang akan naik jabatan menjadi Guru Utama, golongan IV/d, selain membuat PKB sebagaimana pada poin g diatas juga wajib melaksanakan presentasi ilmiah. 3. Unsur Penunjang Unsur penunjang tugas guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas utamanya sebagai pendidik. Unsur penunjang tugas guru meliputi berbagai kegiatan seperti berikut ini. a. Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Guru yang memperoleh gelar/ijazah, namun tidak sesuai dengan bidang yang diampunya diberikan angka kredit sebagai unsur penunjang dengan angka kredit sebagai berikut. 1) Ijazah S-1 diberikan angka kredit 5; 2) Ijazah S-2 diberikan angka kredit 10; dan 3) Ijazah S-3 diberikan angka kredit 15. Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu dekan atau ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Surat keterangan belajar/surat ijin belajar/surat tugas belajar dari kepala dinas yang membidangi pendidikan atau pejabat yang menangani kepegawaian serendah-rendahnya Eselon II. Bagi guru di lingkungan Kementerian Agama, surat keterangan belajar/surat ijin belajar/surat tugas belajar tersebut berasal dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Eselon II. b. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru Kegiatan yang mendukung tugas guru yang dapat diakui angka kreditnya harus sesuai dengan kriteria dan dilengkapi dengan bukti fisik. Kegiatan tersebut di antaranya: 1) Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan yang sejenisnya 2) Sebagai pengawas ujian, penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat nasional. 3) Menjadi pengurus/anggota organisasi profesi 4) Menjadi anggota kegiatan pramuka dan sejenisnya 5) Menjadi tim penilai angka kredit 6) Menjadi tutor/pelatih/instruktur/pemandu atau sejenisnya. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 49

c. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Penghargaan/tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah atau negara asing atau organisasi ilmiah atau organisasi profesi atas prestasi yang dicapai seorang guru dalam pengabdian kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidikan. Tanda jasa dalam bentuk Satya Lencana Karya Satya adalah penghargaan yang diberikan kepada guru berdasarkan prestasi dan masa pengabdiannya dalam waktu tertentu. Penghargaan lain yang diperoleh guru karena prestasi seseorang dalam pengabdiannya kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidikan/kemanusiaan/kebudayaan. Prestasi kerja tersebut dicapai karena pengabdiannya secara terus menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Guru yang mendapat penghargaan dalam lomba guru berprestasi tingkat nasional, diberikan angka kredit tambahan untuk kenaikan jabatan/pangkat. Latihan dan Renungan 1. Apa perbedaan utama antara pengembangan keprofesian dan pengembangan karir guru? 2. Mengapa pengembangan keprofesian guru dikaitkan dengan jabatan fungsionalnya? 3. Apa perbedaan utama pengembangan guru yang belum S1/D-IV dan belum bersertifikat pendidik dengan yang sudah memilikinya? 4. Sebutkan jenis-jenis pengembangan karir guru! 5. Apa perbedaan utama pengembangan keprofesian berbasis lembaga dengan yang berbasis individu?


P a g e | 50

BAB V GURU PEMBELAJAR A. Pendahuluan Guru sebagai pendidik pada jenjang satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan peserta didik sehingga menjadi determinan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Pentingnya peranan guru dalam pendidikan diamanatkan dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai aktualisasi dari profesi pendidik. Untuk merealisasikan amanah undang-undang sebagaimana dimaksud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar bagi semua guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Untuk melaksanakan program tersebut, pemetaan kompetensi telah dilakukan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) di seluruh Indonesia sehingga dapat diketahui kondisi objektif guru saat ini dan kebutuhan peningkatan kompetensinya. B. Dasar Hukum Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dikembangkan dengan memperhatikan beberapa peraturan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Konselor. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus. 8. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Uji Kompetensi Guru. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.


P a g e | 51

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. C. Program Guru Pembelajar a. Kebijakan Program Guru Pembelajar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam sambutan pada Upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2015 mengajak seluruh guru untuk menjadi Guru Pembelajar, guru yang selalu hadir sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya, guru yang hadir mengirimkan pesan harapan, guru yang makin menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme, dan keceriaan. Guru merupakan seorang pembelajar yang secara terus menerus belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya. Guru pembelajar adalah guru yang ideal yang terus belajar dan mengembangkan (upgrade) diri di setiap saat dan di manapun. Guru terus belajar dan mengembangkan diri bukan untuk pemerintah atau kepala sekolah, tapi memang sejatinya setiap pendidik atau guru adalah pembelajar. Hanya dari guru yang terus belajar dan berkarya akan muncul generasi pembelajar sepanjang hayat yang terus menerus berkontribusi pada masyarakat dan lingkungannya. Guru pembelajar adalah guru yang senantiasa terus belajar selama dia mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Oleh karena itu, ketika seorang guru memutuskan untuk berhenti atau tidak mau belajar maka pada saat itu dia berhenti menjadi guru atau pendidik. Guru merupakan role model atau contoh bagi para peserta didik sehingga tampilan awal guru sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pembelajaran para peserta didik. Guru dapat menyajikan proses pembelajaran yang menarik, memberi motivasi, dan menginspirasi dari pengetahuan dan pengalaman guru yang senantiasa diperbaharui dengan berbagai masukan positif yang didapat dari berbagai sumber belajar. Pengetahuan dan pengalaman dapat diperoleh dari buku-buku, televisi, dunia maya/internet, kegiatan seminar pendidikan, serta pendidikan dan pelatihan. Dalam proses belajarnya, guru menghasilkan karya dan inovasi yang mencerahkan untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga menumbuhkan semua potensi peserta didik dan mereka bukan sekadar bisa meraih, tetapi bisa melampaui cita-citanya. Guru bukan hanya seorang pengajar tetapi lebih dari itu guru merupakan pendidik. Sebagai pendidik guru harus memiliki berbagai kemampuan sebagai kompetensi yang harus dimiliki sebagai pendidik yang profesional. Ada beberapa alasan mengapa seorang guru harus terus belajar selama dia berprofesi sebagai pendidik, sebagai berikut. 1. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menuntut guru untuk harus belajar beradaptasi dengan hal-hal baru yang berlaku saat ini. Dalam kondisi ini, seorang guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang baru. Adapun kemampuan tersebut bisa diperoleh melalui pelatihan, seminar maupun melalui studi kepustakaan. 3. Karakter peserta didik yang senantiasa berbeda dari generasi ke generasi menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Metode pembelajaran yang digunakan pada peserta didik generasi terdahulu akan sulit diterapkan pada peserta didik generasi sekarang. Oleh karena itu, cara ataupun metode pembelajaran yang digunakan guru harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik saat ini.


P a g e | 52

Berdasarkan alasan tersebut di atas, guru pembelajar harus terus belajar, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan dapat menginspirasi peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggungjawab, kreatif, dan inovatif. b. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Peningkatan kemampuan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan (abilities), sikap (attitude), dan keterampilan (skill). Dari kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan suatu perubahan perilaku guru yang secara nyata perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan kinerja guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Guru sebagai pembelajar menjadikan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar sebagai salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar menjadi bagian penting yang harus selalu dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Oleh karena itu, Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar harus dirancang untuk memberikan pengalaman baru dalam membantu meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugasnya agar guru memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan sikap perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai tanggung jawabnya. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dirancang berdasarkan Standar Kompetensi Guru (SKG) yang mengacu pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus, dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Hasil UKG menjadi acuan dalam penilaian diri (self assessment) bagi guru tentang kompetensinya sehingga dapat menetapkan modul peningkatan kompetensi guru pembelajar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensinya, dan menjadi acuan bagi penyelenggara Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar untuk melakukan analisis kebutuhan. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dilakukan melalui tiga moda (jenis/bentuk), yaitu Moda Tatap Muka, Moda Daring, dan Moda Daring Kombinasi. 1. Moda Tatap Muka Moda tatap muka merupakan bagian dari sistem pembelajaran di mana terjadi interaksi secara langsung antara fasilitator dengan peserta pembelajaran. Interaksi pembelajaran yang terjadi dalam tatap muka meliputi pemberian input materi, tanya jawab, diskusi, latihan, kuis, praktik, dan penugasan. Moda tatap muka diperuntukkan bagi guru yang memerlukan peningkatan kompetensi yang lebih intensif dengan mempelajari 8-10 modul. Di samping itu, untuk memberikan pilihan penyelenggaraan pembelajaran bagi guru yang tidak punya cukup pilihan karena berbagai keterbatasan sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran moda lainnya, misalnya karena alasan geografis, tidak/kurang tersedianya aliran listrik dan jaringan internet, ketersediaan anggaran, literasi teknologi informasi dan komunikasi, serta alasan lain yang rasional, maka moda tatap muka dapat dilaksanakan dengan beberapa alternatif, yaitu: tatap muka penuh, tatap muka tidak penuh (in-on-in), dan tatap muka dalam kegiatan kolektif guru yaitu PKG (Pusat Kegiatan Gugus) untuk guru PAUD, KKG (Kelompok Kerja Guru) untuk guru SD, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) untuk guru SMP/SMA/SMK, dan MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling). Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 53

2. Moda Daring Moda Dalam Jaringan (Daring) adalah program guru pembelajar yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer dan internet. Moda Daring dapat dilaksanakan dengan mempersiapkan sistem pembelajaran yang secara mandiri memberikan instruksi dan layanan pembelajaran kepada peserta tanpa melibatkan secara langsung para pengampu dalam proses penyelenggaraannya. Sistem instruksional yang dimaksud meliputi proses registrasi, pelaksanaan pembelajaran, tes akhir, dan penentuan kelulusan peserta serta penerbitan sertifikat. Dalam hal tertentu, keterlibatan pengampu masih diperlukan, misalnya dalam memeriksa dan menilai tugas-tugas yang belum bisa dilaksanakan oleh sistem, atau untuk membantu peserta apabila mengalami kesulitan yang belum mampu diatasi oleh sistem. Moda Daring diperuntukkan bagi guru yang memerlukan peningkatan kompetensi dengan mempelajari 3-5 modul. 3. Moda Daring Kombinasi Moda daring kombinasi adalah moda yang mengkombinasikan antara tatap muka dengan daring. Fasilitator di satu sisi dapat direpresentasikan oleh sistem pembelajaran yang terdiri dari firmware, brainware, dan software; dan peserta di sisi lain melaksanakan instruksi yang diberikan oleh sistem, mulai registrasi, pelaksanaan pembelajaran, sampai dengan evaluasi. Moda Daring Kombinasi dilaksanakan dengan mempersiapkan sistem pembelajaran yang membutuhkan keterlibatan secara langsung para pengampu dalam proses pembelajaran. Keterlibatan para mentor dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: (1) bertemu muka secara langsung dengan peserta; atau (2) bertemu muka secara virtual, baik melalui video, audio, maupun teks. Moda Daring Kombinasi diperuntukkan bagi guru yang memerlukan peingkatan kompetensi dengan mempelajari 6-7 modul. Penjelasan lebih lanjut pelaksanaan program guru pembelajar moda daring dan daring daring kombinasi dijelaskan dalam juknis moda daring. c. Tujuan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar 1. Tujuan Umum Program peningkatan kompetensi guru pembelajar secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, baik pedagogik maupun profesional, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya, menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme dan keceriaan bagi peserta didiknya, melalui berbagai moda dan media, di berbagai pusat belajar. 2. Tujuan Khusus Secara khusus, program peningkatan kompetensi guru pembelajar bertujuan agar peserta: a. mengusai kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan modul yang dipelajari; b. memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya; c. menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme dan keceriaan bagi peserta didiknya; dan d. memiliki kemauan untuk terus belajar mengembangkan potensi dirinya. d. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar 1. Taat Azas Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diselenggarakan di Pusat, Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. 2. Berbasis Kompetensi Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan oleh karenanya program ini berpedoman pada Standar Kompetensi Guru. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 54

3. Terstandar Pengelolaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar harus memenuhi standar program yang ditetapkan meliputi: mekanisme kegiatan, kompetensi narasumber nasional, kompetensi instruktur nasional, modul yang digunakan, bahan/alat, tempat pelaksanaan, kepanitiaan, dan kelulusan. 4. Profesional Hasil UKG guru TK, SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK tahun 2015 digunakan sebagai acuan pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar. Pemetaan data hasil UKG digunakan untuk mengelompokkan guru pembelajar per moda kegiatan, per kelas dan per mata pelajaran/paket keahlian, penentuan modul yang akan dipelajari, ketersediaan tempat, ketersediaan instruktur yang kompeten, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang ditentukan. Dengan pemetaan, diharapkan pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta secara nasional dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan. 5. Transparan Proses perencanaan dan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dilakukan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan. 6. Akuntabel Proses dan hasil program guru pembelajar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Kredibilitas dari pelaksanaan proses dan hasil program dapat dipercaya semua pihak. 7. Berkeadilan Semua guru pada setiap sekolah diharapkan akan mengikuti Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar serta pertimbangan akan adanya keterbatasan dana di Pusat, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat membantu dan berkontribusi dalam mengalokasikan dana melalui APBD sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi. e. Tahapan dan Strategi Pelaksanaan 1. Tahapan Penyelenggaraan Program Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar bagi guru TK, guru kelas SD, guru mapel, guru SLB SMP/SMA/SMK, dan Bimbingan Konseling dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. a. Workshop Tim Pengembang b. Pelatihan Narasumber Nasional (NS)/Pengampu c. Pelatihan Instruktur Nasional (IN)/Mentor d. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Workshop Tim Pengembang dan Pelatihan NS/Pengampu dilaksanakan oleh Ditjen GTK. Kegiatan pelatihan IN/Mentor dilaksanakan oleh PPPPTK/LPPPTK. Sedangkan pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dilakukan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan PPPPTK/LPPPTK. 2. Strategi Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dilaksanakan menggunakan pendekatan andragogi dengan menerapkan metode diskusi, ceramah, dan penugasan untuk menguasai materi pembelajaran secara tuntas. Pelaksanaan program untuk mata pelajaran/paket keahlian tertentu akan dilengkapi dengan kegiatan praktik. Pelaksanaan program guru pembelajaran direncanakan secara bertahap, diawali dengan Workshop Tim Pengembang, Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu, Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 55

Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor, dan Pelaksanaan Progam Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar. f. Struktur Program Struktur program sesuai dengan jenis tahapannya, meliputi: 1. Workshop Tim Pengembang 2. Pelatihan Narasumber Nasional (NS)/ Pengampu 3. Pelatihan Instruktur Nasional (IN)/ Mentor 4. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar f. Penyelenggaraan Program Guru Pembelajar a. Kurikulum dan Bahan Ajar Pembelajaran dalam moda tatap muka dan moda daring dapat dilakukan untuk semua jenis kompetensi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik kompetensi mata pelajaran yang dipelajari. Salah satu penentu keberhasilan pembelajaran ini adalah perencanaan dan persiapan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Adapun perencanaan materi dimaksud adalah tersedianya kurikulum dan bahan ajar. 1. Kurikulum Kurikulum dalam program guru pembelajar dirancang berdasarkan 10 kelompok kompetensi yang dikembangkan dari standar kompetensi guru. Dokumen kurikulum yang perlu dipersiapkan antara lain adalah struktur program, silabus, dan satuan acara pembelajaran. a. Struktur Program Struktur program yang digunakan pada pembelajaran dirancang sesuai dengan kurikulum Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar yang diselenggarakan. b. Silabus Silabus adalah garis besar, ringkasan, ikhtisar, pokok-pokok isi/materi pembelajaran mata pelajaran tertentu yang mencakup deskripsi singkat, kompetensi/ sub kompetensi, indikator, pengalaman belajar, evaluasi, alokasi waktu, bahan/alat, dan sumber belajar. c. Satuan Acara Pembelajaran Satuan acara pembelajaran merupakan panduan atau skenario pembelajaran dalam satu satuan materi pelatihan yang harus dibuat oleh widyaiswara untuk setiap pembelajaran tatap muka. Satuan acara pembelajaran memuat langkah-langkah atau aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 2. Bahan Ajar Bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran tatap muka menggunakan modul cetak, sedangkan pembelajaran daring menggunakan modul, lembar kerja dan lembar informasi yang disusun dan disajikan secara digital. Bahan ajar untuk moda daring harus dirancang secara interaktif, sebagian atau keseluruhan, sesuai dengan karakteristik modul. Format bahan ajar digital yang dimaksud antara lain: a. Teks, seperti dokumen dalam format: doc, pdf, html, dll. b. Audio, misalnya: radio, kaset, CD audio, audio streaming, dll. c. Visual, misalnya: foto, gambar, model, chart, dll. d. Audio Visual, misalnya: video/film, VCD/DVD, video streaming, dll. e. Multimedia, yaitu kombinasi dari teks, audio, visual dan audio visual, seperti: CD interaktif, film, animasi, presentasi, dll. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 56

3. Narasumber/ Pengampu dan Instruktur Nasional/Mentor Tugas narasumber nasional/pengampu dan instruktur nasional/mentor adalah sebagai berikut. 1. Tugas Narasumber a. mempersiapkan dan mempelajari perangkat pelatihan tatap muka; b. memfasilitasi pembelajaran pada pelatihan instruktur nasional; c. mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta pelatihan instruktur nasional; dan d. menyampaikan dan melaporkan hasil evaluasi peserta pelatihan instruktur nasional kepada institusi pelaksana. 2. Tugas Pengampu a. mempersiapkan dan mempelajari perangkat moda daring; b. membimbing para mentor dalam melaksanakan tugas dalam pendampingan peserta moda daring; c. mengevaluasi keterlaksanaan tugas mentor; d. membuat laporan pelaksanaan dan hasil evaluasi moda daring. 3. Tugas Instruktur Nasional/Mentor a. mempersiapkan dan mempelajari perangkat pelatihan sesuai moda; b. membelajarkan, melatih, membimbing, dan mengevaluasi peserta; c. melaporkan hasil ketercapaian belajar peserta. d. Pusat Belajar Untuk memfasilitasi peserta Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dalam mengikuti proses pembelajaran, penyelenggara perlu menetapkan lembaga/ instansi/sekolah sebagai Pusat Belajar (PB), baik secara terpusat maupun yang terdistribusi dalam wilayah (cluster) tertentu, yang berfungsi sebagai tempat belajar dan berdiskusi dalam memahami materi dan mengerjakan tugas-tugas yang ditetapkan. Pusat Belajar dapat berupa PKG/Gugus/KKG/MGMP/MGBK/P4TK/LP3TK KPTK atau tempat lain yang ditetapkan. Pusat Belajar diupayakan agar berfungsi sebagai TUK. Dalam setiap Pusat Belajar harus ditetapkan tim fasilitator dan penyelenggara yang terdiri atas penanggung jawab Pusat Belajar, instruktur nasional atau mentor, administrator jaringan, panitia dan tim pendukung sesuai dengan kebutuhan dalam lokasi dan moda yang ditentukan. e. Mekanisme Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Tenaga Kependidikan (PPPPPTK)/Lembaga Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPPPTK). Mekanisme pelaksanaannya akan dijelaskan lebih lanjut di dalam juknis moda tatap muka dan juknis moda daring. f. Evaluasi Evaluasi dimaksudkan untuk memantau proses pelaksanaan pembelajaran dan ketercapaian kompetensi sesuai dengan karakteristik Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar. Evaluasi meliputi evaluasi peserta, evaluasi fasilitator, dan evaluasi penyelenggaraan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar. g. Keberhasilan Pelaksanaan Program Keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar ditentukan oleh 5 (lima) variabel, yaitu: 1) fasilitator, 2) bahan pelatihan, 3) peserta, 4) strategi, dan 5) anggaran. Kelima variabel tersebut harus dipersiapkan dengan baik agar dapat terwujud pelaksanaan program yang diinginkan. h. Evaluasi dan Sertifikat Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 57

1. Evaluasi Evaluasi program peningkatan kompetensi guru pembelajar dilakukan secara komprehensif, meliputi: penilaian terhadap peserta pelatihan, penilaian terhadap fasilitator, dan penilaian terhadap penyelenggaraan pelatihan. Berikut ini dijelaskan masing-masing penilaian sebagai berikut. a. Penilaian Terhadap Peserta Pelatihan 1) Tujuan Penilaian Penilaian terhadap peserta bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta melalui ketercapaian indikator kompetensi dan keberhasilan tujuan diklat. Penilaian dilaksanakan untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi sesuai dengan kelompok kompetensi yang dipelajari. 2) Aspek Penilaian Aspek yang dinilai dalam diklat mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian dilakukan melalui tes untuk aspek pengetahuan mencakup kompetensi profesional dan pedagogik, sedangkan untuk aspek sikap dan keterampilan menggunakan instrumen nontes melalui pengamatan selama kegiatan berlangsung dengan menggunakan format-format penilaian yang telah disediakan. b. Jenis Instrumen dan Lingkup Penilaian Peserta 1) Tes Tes akhir dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta secara menyeluruh setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian menggunakan metode penilaian acuan patokan (PAP). Tes mencakup kompetensi profesional dan pedagogik pada aspek pengetahuan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi dari setiap materi sebagaimana yang tercantum dalam struktur program diklat. 2) Non Test Non test dilakukan untuk menilai proses selama pelatihan berlangsung. Penilaian proses dilakukan di setiap materi pelatihan. Penilaian proses menggunakan instrumen dilengkapi dengan kriteria penilaian (rubrik). a) Penilaian Aspek Keterampilan Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mendemonstrasikan pemahaman dan penerapan pengetahuan yang diperoleh serta keterampilan yang mendukung kompetensi dan indikator. Aspek keterampilan menggunakan pendekatan penilaian autentik mencakup bentuk tes dan non test. Sehubungan dengan kompetensi yang diukur pada aspek keterampilan bersifat kontinyu, maka diperlukan cara untuk memudahkan penilaian kepada peserta. b) Penilaian Aspek Sikap Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap peserta dalam berbagai aspek antara lain: sikap pada saat menerima materi; sikap pada saat melaksanakan tugas individu dan kelompok; sikap terhadap fasilitator; sikap terhadap teman sejawat; dan sikap pada saat mengemukakan pendapat, bertanya, dan menjawab. Secara sederhana, aspek sikap yang dinilai hanya mengukur kerjasama, disiplin, tanggungjawab, dan keaktifan. Pengukuran terhadap aspek sikap ini dapat dilakukan melalui pengamatan sikap. Penilaian aspek sikap dilakukan mulai awal sampai akhir kegiatan secara terus menerus yang dilakukan oleh fasilitator pada setiap materi. Namun, untuk nilai akhir aspek sikap ditentukan di hari terakhir atau menjelang kegiatan diklat berakhir yang merupakan kesimpulan fasilitator terhadap sikap peserta selama kegiatan diklat dari awal sampai akhir berlangsung. Pada moda daring tidak ada penilaian untuk sikap. 2. Sertifikat Peserta pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu yang memenuhi syarat penguasaan kompetensi dengan nilai akhir >80 akan menerima sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan (STTPP) yang ditandatangani Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 58

Peserta pelatihan Instruktur Nasional/Mentor yang memenuhi syarat penguasaan kompentensi dengan nilai > 70 akan menerima sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan (STTPP) yang ditandatangani Kepala PPPPTK/LPPPTK KPTK atas nama Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Guru Pembelajar yang telah mengikuti Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar dan memenuhi syarat kompetensi dengan nilai akhir > 70 akan mendapat sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan (STTPP). Sertifikat dapat dicetak melalui SIGELAR (Sistem Informasi Manajemen Guru Pembelajar). Sertifikat ditandatangani oleh Kepala P4TK/LP3TK dan atau Kepala Dinas, Badan Kepegawaian Daerah, atau organisasi lain.yang dapat dicetak melalui SIGELAR.


P a g e | 59

BAB VI LITERASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI A. Pendahuluan Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca, budaya literasi dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca, menulis yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya (Trini Haryanti, 2014). Ada banyak cara untuk membentuk budaya literasi diantaranya (dekat, mudah, murah, senang, lanjut): 1. Pendekatan akses fasilitas baca (buku dan non buku) 2. Kemudahan akses mendapatkan bahan bacaan 3. Murah/ Tanpa biaya (gratis) 4. Menyenangkan dengan segala keramahan 5. Keberlanjutan/ Continue/ istiqomah Sebenarnya upaya itu tidak cukup hanya dengan lima langkah, karena ada penjabaran yang lebih detail. Tidak sekedar ketersediaan fasilitas saja tapi ada cara bagaimana menjalin hubungan antar manusia sehingga hubungan tersebut akan mpengaruhi bagaimana suatu kelompok masyarakat bisa menerima dengan baik apa yang akan menjadi tujuan kita melakukan gerakan literasi. B. Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Literasi TIK sangat berkaitan dengan ragam istilah “literacy” lainnya yang berarti kemampuan untuk membaca dan menulis (the ability to read and write). Bunz (seperti yang dikutip Indrajit, 2005: 38) menjelaskan kata ini kemudian berkembang dan sering dipadankan dengan “technology” sehingga dikenal istilah “technology literacy” yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk memahami dan menggunakan teknologi sebagai alat untuk mempermudah mencapai tujuan. Wijaya (2005: 29) mengutip The International ICT Literacy Panel mengeluarkan definisi sebagai berikut “ICT literacy is using digital technology, communication tools, and/or networks to access, manage, integrate, evaluate and create information in order to function knowlwdge society”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ICT literacy pada dasarnya penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk komunikasi dan temu kembali informasi. Dari beberapa pengertian di atas terdapat lima aspek terkait yang merupakan integrasi dan aplikasi kemampuan kognitive dan teknis (Wijaya: 31) yaitu: 1. Access (akses): mengetahui tentang dan mengetahui bagaimana untuk mengumpulkan dan atau mendapatkan informasi. 2. Manage (mengelola): menerapkan skema klasifikasi atau organisasi. 3. Integrate (meng-integrasikan): meng-interpretasikan dan menggambarkan ulang informasi. Hal ini termasuk di dalamnya membuat ringkasan, membandingkan, dan menggarisbawahi. 4. Evaluate (meng-evaluasi): memutuskan tentang kualitas, keterkaitan, kegunaan, atau efisiensi dari informasi. 5. Create (menciptakan): menciptakan informasi baru dengan cara mengadopsi, menerapkan, mendesain, membuat atau menulis informasi. Aspek-aspek ini terintegrasi dalam kemampuan yang bersifat kognitive (teori) sebagai kamampuan dasar yang kita butuhkan setiap saat seperti di sekolah atau tempat kita kerja, antara lain berupa kemampuan memecahkan masalah, numerik dan visualisasi. Sedangkan kemampuan teknis (praktis) dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan elemen-elemen teknologi digital.


P a g e | 60

1. Tingkat Kematangan literasi TIK Kemampuan literasi TIK pada setiap individu akan memiliki pola yang berbeda sesuai dengan kebutuhan hidup dan kedewasaan masyarakat, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini (Menteri Komunikasi dan Informatika RI, 2006: 42). Hal ini sesuai dengan kerangka konsep Personal Capabality Maturity Model (P-CMM) yang dikutip oleh Indrajit (2005), maka kurang lebih level e-literacy seseorang dapat digambarkan seperti demikian: (Sumber: Menteri Komunikasi dan Informatika RI, 2006: 42) a. Level 0 – jika seorang individu sama sekali tidak tahu dan tidak peduli akan pentingnya informasi dan teknologi untuk kehidupan sehari-hari; b. Level 1 – jika seorang individu pernah memiliki pengalaman satu dua kali di mana informasi merupakan sebuah komponen penting untuk pencapaian keinginan dan pemecahan masalah, dan telah melibatkan teknologi informasi maupun komunikasi untuk mencarinya; c. Level 2 – jika seorang individu telah berkali-kali menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu aktivitasnya sehari-hari dan telah memiliki pola keberulangan dalam penggunaannya; d. Level 3 – jika seseorang individu telah memiliki standar penguasaan dan pemahaman terhadap informasi maupun teknologi yang diperlukannya, dan secara konsisten mempergunakan standar tersebut sebagai acuan penyelenggaraan aktivitasnya sehari-hari; e. Level 4 – jika seseorang individu telah sanggup meningkatkan secara signifikan (dapat dinyatakan secara kuantitatif) kinerja aktivitas kehidupannya sehari-hari melalui pemanfaatan informasi dan teknologi; dan f. Level 5 – jika seseorang individu telah menganggap informasi dan teknologi sebagian bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, dan secara langsung telah mewarnai prilaku dan budaya hidupnya (bagian dari information society atau manusia berbudaya informasi). Berkaitan dengan literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ada beberapa elemen pembentuk literasi TIK ini. Elemen-elemen tersebut dimulai dari elemen masyarakat, dalam artian literasi umum masyarakat seperti yang ditunjukkan dalam Gambar di bawah ini.

Gambar 6.1. Elemen pembentuk literasi TIK Tahapan awal adalah people literacy, yakni kemampuan dasar baca dan menulis masyarakat, diikuti literasi informasi dan literasi komputer. Literasi informasi diikuti oleh literasi digital, dan literasi komputer akan membawa dampak pada literasi internet. Literasi digital dan literasi internet merupakan dasar bagi literasi TIK. 2. Literasi Informasi Literasi informasi sering disebut juga dengan keberaksaraan informasi atau kemelekan informasi. Dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi, literasi informasi sering dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan memanfaatkan secara benar informasi yang tersedia. Pengertian literasi informasi yang Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 61

sering dikutip adalah pengertian literasi informasi dari American Library Association (ALA) : “information literacy is a set of abilities requiring individuals to “recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effective needed information”.Artinya, literasi informasi diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkannya, mengakses dan menemukan informasi, mengevaluasi informasi, dan menggunakan informasi seara efektif dan etis (dalam Naibaho, 2007: 7-8). Informasi yang menjadi obyek disini dapat bersumber dari mana saja, baik dari media cetak seperti buku, majalah, jurnal, maupun sumber non cetak, seperti file dalam komputer, internet, film, hasil percakapan dan sebagainya. Information literacy berperan sebagai alat untuk memilah informasiinformasi tersebut, agar yang berguna dapat tetap dimanfaatkan secara maksismal dan sebaliknya, informasi ang hanya berpotensi menjadi sampah akan dapat difilter. Capaian yang diharapkan secara langsung adalah efisiensi dalam hal waktu, biaya dan tenaga yang dikeluarkan selama proses pencarian informasi. Dalam perkembangannya, konsep information literacy diaplikasikan melalui saluran-saluran (channel) berupa kegiatan praktis, misalnya dalam kegiatan pendidikan pemakai perpustakaan, pembekalan bagi siswa maupun mahasiswa baru hingga kepentingan dunia bisnis, Meluasnya area yang membutuhkan kemampuan melek informasi mendorong banyak professional di bidang informasi dan perpustakaan untuk memulai menyusun berbagai formula pendekatan yang dapat mempermudah masyarakat menguasai kemampuan ini. Kemampuan untuk menemukan informasi, mengolah dan menyajikan informasi sebenarnya kemampuan umum yang dimiliki oleh setiap orang. Tetapi tidak semua orang dapat dikatakan mempunyai kemampuan literasi informasi. Seseorang dikatakan mempunyai keterampilan literasi informasi mampu memahami kebutuhan informasi dan mendapatkan informasi yang tepat dalam berbagai format lalu mampu menggunakan dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang tepat dan benar. Dengan kemampuan ini seseorang memiliki kerangka kerja intelektual untuk memahami, mencari dan mengevaluasi dan menggunakan informasi. Untuk mensikapinya ledekan informasi yang saat ini terus berkembang kita memerlukan sebuah strategi literasi yaitu information literacy skills, yang dimaknai sebagai kemampuan untuk mengenali adanya kebutuhan informasi dan kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan efektif. Ada sejumlah elemen pendukung information literacy, yang juga berperan sebagai prasyarat untuk menguasai information literacy skill secara utuh. Elemen-elemen tersebut bersifat saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Satu hal yang penting untuk digaris bawahi adalah bahwa upaya implementasi information literacy skill selalu membutuhkan saluran (Channel), yang dapat berupa kegiatan pembelajaran disekolah maupun di perguruan tinggi, kegiatan pendidikan pemakai di perpustakaan dan lain sebagainya. Hasil yang hendak dicapai dari penguasaan dan aplikasi information literacy skill ini adalah efisiensi biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan selama proses pencarian informasi. 1. Elemen-Elemen Literasi Informasi Menggunakan informasi dalam berbagai bentuk menuntut sejumlah “kemampuan melek (literacies)”, diluar kemampuan dasar seperti menulis dan membaca. Berikut ini beberapa jenis “melek” yang berperan menjadi elemen dalam information literacy. a. Visual Literacy Visual Liteacy didefenisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan gambar, termasuk pula kemampuan untuk berpikir, belajar, serta mengekspresikan gambar tersebut. Visual literacy terbagi menjadi 3 konstruksi, yaitu:


P a g e | 62

1) Pembelajaran visual (visual learning): kemampuan dalam mengakuisisi dan mengkonstruksi pengetahuan yang merupakan hasil interaksi dengan fenomena visual 2) Pemikiran visual (visual thinking): kemampuan untuk mengoraganisasikan citra mental pada hal-hal diseputar bentuk, garis, warna, teksur, dan komposisi 3) Komunikasi visual (visual communication): kemampuan menggunakan symbol visual untuk mengekspresikan gagasan dan menyampaikan makna. b. Media Literacy Menurut National Leardship Conference on Media Literacy, Media Literacy adalah kemampuan warga Negara untuk mengakses, menganalisa, dan memproduksi informasi untuk hasil yang spesifik. Media mampu menyuntikkan nilai-nilai yang mampu mengubah pandangan, dan bahkan sikap hidup secara missal. Untuk itu masyarakat memerlukan keterampilan melek media agar mampu mensikapi keberadaan media dengan lebih kritis dan bijaksana. c. Computer Literacy Komputer merupakan alat yang dapat memfasilitasi dan memperluas kemampuan manusia dalam mempelajari dan memproses informasi. Contoh yang paling nyata adalah penggunaan komputer secara luas dalam dunia pendidikan. Sekarang ini dapat dikatakan bahwa komputer telah menjadi bagian integral dari pendidikan. Computer literacy sering diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan dan memanipulasi dokumen dan data menggunakan perangkat lunak pengolah kata, pangkalan data, dan sebagainya. Namun, The Computer Science and Telecommunication Board of the National Research Counsil mendefenisikan kembali computer literacy sebagai kemampuan dalam menguasai teknologi informasi. Literasi computer ini dibahas lebih jauh pada sub bab sendiri dalam tulisan ini. d. Digital Literacy Digital Literacy merupakan keahlian yang berkaitan dengan penguasaan sumber dan perangkat digital. Perkembangan pesat teknologi informasi dewasa ini telah menghasilkan banyak temuan-temuan digital terbaru. Tidak jarang hal ini banyak memicu terjadinya kesenjangan antar masyarakat dan bahkan antar bangsa. Mereka yang mampu mengejar dan menguasai perangkat-perangkat digital muktahir dicitrakan sebagai penggenggam masa depan, dan sebaliknya yang tertinggal akan semakin sempit kesempatannya untuk meraih kemajuan. Literasi digital dibahas pada subbab sendiri dalam bab ini. e. Network Literacy Network literacy merupakan satu istilah yang masih terus berkembang (envolving). Untuk dapat menempatkan, mengakses dan menggunakan informasi dalam dunia berjejaring, misalnya internet, pengguna harus menguasai keahlian ini. Menurut Eisenberg (2004) orang yang melek jaringan memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut: 1) Memiliki kesadaran akan luasnya penggunaan jasa dan sumber informasi berjejaring 2) Memiliki pemahaman bagaimana sistem informasi berjejaring diciptakan dan dikelola 3) Dapat melakukan temu balik informasi tertentu dari jaringan dengan menggunakan serangkaian alat temu balik informasi 4) Dapat memanipulasi informasi berjejaring dengan memadukan dengan sumber lain dan meningkatkan nilai informasinya untuk kepentingan tertentu


P a g e | 63

5) Dapat menggunakan informasi berjejaring unutk menganalisa dan memecahkan masalah yang terkait dengan pengambilan keputusan, baik untuk kepentingan tugas dan maupun pribadi, serta menghasilkan layanan yang mampu meningkatkan kualitas hidup. 6) Memiliki pemahaman akan peran dan penggunaan informasi berjejaring untuk memecahkan masalah dan memperingan kegiatan dasar hidup. 2. Model Pencarian Informasi Information literacy merupakan satu term yang bersifat inklusif. Dengan menguasainya maka sejumlah keahlian diatas dapat dicapai dengan lebih mudah. Hubungan antara information literacy dengan elemen-elemen adalah saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Selain elemen-elemen information Literacy di atas, Ada beberapa teori yang popular dalam perilaku seseorang dalam mencari informasi, Salah satu yang populer adalah Model pencarian yang dirumuskan David Ellis (1987). Ellis membedakan model pencarian informasi untuk ilmuan bidang ilmu alam dan ilmu sosial. Model pencarian ilmuan bidang sosial ada 6 tahapan, yaitu: 1) Starting (Mulai), pencari informasi mulai melakukan pencarian atau pengenalan awal terhadap rujukan. Seringkali informasi yang ditemukan pada tahap ini merupakan cikal bakal yang akan ditambahkan atau dikembangkan pada tahap selanjutnya 2) Chaining (Menghubungkan), mengikuti mata rantai atau mengkaitkan dengan daftar pustaka yang ada. Mencari rujukan berdasarkan subjek, nama pengarang dan rujukan inti. 3) Browsing (Menjelajah), tahapan yang ditandai dengan kegiatan pencarian informasi dengan cara penelusuran semi langsung atau terstruktur 4) Differentiating (Pembedaan), merupakan kegiatan membedakan sumber informasi untuk menyaring informasi berdasarkan sifat dan kualitas rujukan 5) Monitoring (Memantau), mengembangkan lebih lanjut pencarian informasi yang dibutuhkan dengan cara memberi perhatian yang lebih serius terhadap sumber-sumber tertentu. 6) Extracting (Mengambil Sari), pencarian informasi lebih bersifat sistematis, kegiatan ini diperlukan pada saat pencari informasi membuat suatu tinjauan literatur atau laporan. C. Literasi Komputer Ketika teknologi komputer berkembang, dikenal istilah “computer literacy” dari definisi yang sederhana yaitu kemampuan menggunakan komputer untuk memenuhi kepuasan kebutuhan pengguna (Rhodes, 1986) sampai yang sangat berbau filosofis seperti “the collection of skills, knowledge, understanding, values, and relasionships that allow a person to function comfortably as a productive citizen in a computer-oriented society” (Watt, 1980). Literasi Komputer adalah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan komputer dan teknologi efisien. Paham (melek) komputer juga dapat merujuk kepada tingkat kenyamanan seseorang yang terbiasa menggunakan program komputer dan aplikasi lain yang berhubungan dengan komputer. Bagian lain yang lebih berharga dan berhubungan dengan istilah melek komputer adalah mengetahui bagaimana komputer bekerja dan beroperasi. Memiliki keterampilan komputer dasar merupakan aset yang signifikan yang telah banyak digunakan di negara-negara maju. Pelatihan Literasi Komputer dimaksudkan agar para pendidik khususnya dapat mencapai derajat “melek komputer” atau istilah yang sering disegunakan agar menjadi orang yang “tidak gaptek” atau tidak gagap teknologi. Gagap dalam arti merasa aneh, heran ataupun kesulitan saat menghadapi perangkat computer sebagai alat yang dapat membantu tugas-tugas para pendidik untuk mempercepat atau memperdalam kemampuannya dalam menggunakan perangkat teknologi. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 64

Definisi yang tepat tentang “melek komputer” bisa berbeda-beda dari satu kelompok ke kelompok lain. Secara umum, melek huruf (dalam dunia buku) berkonotasi orang yang dapat membaca buku yang terbiasa dalam bahasa ibu mereka, mencari kata-kata baru ketika mereka dihadapkan pada kepiawaian membaca sebuah buku. Demikian pula, seorang profesional di bidang komputer yang berpengalaman dapat mempertimbangkan kemampuan dirinya untuk dapat mengajar (yaitu untuk mempelajari program-program baru dengan terbiasa atau mengerjakan tugas-tugas seperti yang ditemui) sehingga dikatagorikan “melek komputer”. Dalam wacana umum, “melek komputer” sering berkonotasi sedikit lebih dari kemampuan untuk menggunakan beberapa aplikasi yang sangat spesifik (seperti Aplikasi Pengolah Kata, Aplikasi browser, dan Aplikasi Email client) tertentu yang didefinisikan dengan baik untuk mengerjakan tugas sederhana, yang sebagian besar telah dihafalkan di luar kepala. Hal ini dapat dianalogikan dengan seorang anak yang mengklaim bahwa mereka “bisa membaca” karena mereka telah menghafal beberapa buku anak-anak kecil. Dalam kenyataannya masalah dapat muncul ketika istilah “melek komputer” secara pribadi kemudian menjumpai sebuah program baru untuk pertama kalinya, dan secara serius mengerjakan dengan sungguh-sungguh terhadap penyelesaian program yang sedang dihadapi. Menjadi “melek” dan “profesional” dapat diartikan sebagai hal yang bermakna sama. D. Literasi Digital Disetiap negara memiliki definisi literasi digital yang berbeda-beda karena menyangkut sistem kebijakan dan kemajuan teknologinya, akan tetapi pada dasarnya memiliki konsep dasar yang sama yaitu kemampun dalam menggunakan dan memahami pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi misalnya dalam mendukung dunia pendidikan dan ekonomi. Definsi tentang literasi digital masih dianggap belum final. Dalam artian masih terus akan ada pengembangan-pengembangan kedepannya. Definisi literasi digital itu bermacam-macam. Dalam hal ini dari definisi, istilah sering saling dipertukarkan; misalnya, 'melek', 'kelancaran' dan 'kompetensi' semua dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan untuk mengarahkan jalan melalui lingkungan digital dan informasi untuk menemukan, mengevaluasi, dan menerima atau menolak informasi (Fieldhouse & Nicholas, 2008 dalam Douglas Alan Jonathan Belshaw, 2011). Salah tokoh yang mempopulerkan istilah literasi digital adalah Paul Gilster (dalam Murad, 2015) yang menerbitkan bukunya pada tahun 1997 dengan judul Digital Literacy. Menurut Paul Gilster (2007) dikutip Seung-Hyun Lee (2014) literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam banyak format dari berbagai sumber ketika itu disajikan melalui komputer. Sedangkan menurut Deakin University’s Graduate Learning Outcome 3 (DU GLO3), literasi digital adalah pemanfaatan teknologi untuk menemukan, menggunakan dan menyebarluaskan informasi dalam dunia digital. Literasi digital juga di definisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis, menilai, mengatur dan mengevaluasi informasi dengan menggunakan teknologi digital. Ini artinya mengetahui tentang berbagai teknologi dan memahami bagaimana menggunakannya, serta memiliki kesadaran dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Literasi digital memberdayakan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain, bekerja lebih efektif, dan peningkatan produktivitas seseorang, terutama dengan orang-orang yang memiliki keterampilan dan tingkat kemampuan yang sama (Martin, 2008 dalam Soheila Mohammadyari & Harminder Singh, 2015). Sementara itu Commmon Sense Media (2009) menyinggung bahwa literasi digital itu mencakup tiga kemampuan yaitu kompetensi pemanfaatan teknologi, memaknai dan memahami konten digital serta menilai kredibilitasnya juga bagaimana membuat, meneliti dan mengkomunikasikan dengan alat yang tepat. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 65

Literasi digital itu bukan hanya sekedar kemampuan mencari, menggunakan dan menyebarkan informasi akan tetapi, diperlukan kemampuan dalam membuat informasi dan evaluasi kritis, ketepatan aplikasi yang digunakan dan pemahaman mendalam dari isi informasi yang terkandung dalam konten digital tersebut. Disisi lain literasi digital mencakup tanggung jawab dari setiap penyebaran informasi yang dilakukannya karena menyangkut dampaknya terhadap masyarakat. 1. Manfaat Literasi Digital Literasi digital memiliki manfaat yang penting bagi setiap individu bahkan dalam beberapa kasus literasi digital dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Survey yang pernah dilakukan BCS, The Chartered Institute for IT menunjukan 90% pemilik perusahaan itu menganggap bahwa literasi digital bagi karyawan itu sangat bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan karena saat ini hampir semua pekerjaan bergantung beberapa aspek teknologi. Menurut Brian Wright (2015) dalam infographics yang berjudul Top 10 Benefits of Digital Literacy: Why You Should Care About Technology, bahwa ada 10 manfaat penting dari adanya literasi digital yaitu menghemat waktu, belajar lebih cepat, menghemat uang, membuat lebih aman, senantiasa memperoleh informasi terkini, selalu terhubung, membuat keputusan yang lebih baik, dapat membuat anda bekerja, membuat lebih bahagia, dan dapat mempengaruhi dunia. a. Menghemat waktu Seorang pelajar atau mahasiswa yang mendapatkan tugas dari guru atau dosennya, maka ia akan mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugasnya. Waktu akan lebih berharga karena dalam usaha pencarian dan menemukan informasi itu menjadi lebih mudah. Dalam beberapa kasus pelayanan online juga akan menghemat waktu yang digunakan karena tidak harus mengunjungi langsung ke tempat layanannya. b. Belajar lebih cepat Pada kasus ini misalnya seorang pelajar yang harus mencari definisi atau istilah kata-kata penting misalnya di glosarium. Dibandingkan dengan mencari referensi yang berbentuk cetak, maka akan lebih cepat dengan memanfaatkan sebuah aplikasi khusus glosarium yang berisi istilah-istilah penting. c. Menghemat uang Saat ini banyak aplikasi khusus yang berisi tentang perbandingan diskon sebuah produk. Bagi seseorang yang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, maka ini bisa menghemat pengeluaran ketika akan melakukan pembelian online di internet. d. Membuat lebih aman Sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet jumlahnya sangat banyak. Ini bisa menjadi referensi ketika mengetahui dengan tepat sesuai kebutuhannya. Sebagai contoh ketika seseorang akan pergi ke luar negeri, maka akan merasa aman apabila membaca berbagai macam informasi khusus tentang negara yang akan dikunjungi itu. e. Selalu memperoleh informasi terkini Kehadiran apps terpercaya akan membuat seseorang akan selalu memperoleh informasi baru. f. Selalu terhubung Mampu menggunakan beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk proses komunikasi, maka akan membuat orang akan selalu terhubung. Dalam hal-hal yang bersifat penting dan mendesak, maka ini akan memberikan manfaat tersendiri. g. Membuat keputusan yang lebih baik Literasi digital membuat indvidu dapat membuat keputusan yang lebih baik karena ia memungkinkan mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis dan membandingkannya Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 66

kapan saja. Jika Individu mampu membuat keputusan hingga bertindak, maka sebenarnya ia telah memperoleh informasi yang bernilai. Ida Fajar Priyanto (2013) mengatakan secara umum, informasi dipandang bernilai jika informasi tersebut mempengaruhi penerima untuk membuat keputusan untuk bertindak. h. Dapat membuat anda bekerja Kebanyakan pekerjaan saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Dengan literasi digital, maka ini dapat membantu pekerjaan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer misalnya penggunaan Microsoft Word, Power Point atau bahkan aplikasi manajemen dokumen ilmiah seperti Mendelay dan Zetero. i. Membuat lebih bahagia Dalam pandangan Brian Wright, di internet banyak sekali berisi konten-konten seperti gambar atau video yang bersifat menghibur. Oleh karenanya, dengan mengaksesnya bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. j. Mempengaruhi dunia Di internet tersedia tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi pemikiran para pembacanya. Dengan penyebaran tulisan melalui media yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial. Dalam lingkup yang lebih makro, sumbangsih pemikiran seseorang yang tersebar melalui internet itu merupakan bentuk manifestasi yang dapat mempengaruhi kehidupan dunia yang lebih baik pada masa yang akan datang. 2. Elemen Penting Literasi Digital Elemen penting literasi digital adalah menyangkut kemampuan apa saja yang harus dikuasai dalam pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi. Steve Wheeler (2012) dalam Murad (2015) dalam tulisannya yang berjudul Digital Literacies For Engagement In Emerging Online Cultures, mengidentifikasi ada sembilan elemen penting dalam dunia litersi digital seperti social networking, transliteracy, maintaining privacy, managing identity, creating content, organising and sharing content, reusing/repurposing content, filtering and selecting content, serta self broadcasting. a. Social Networking Kehadiran situs jejaring sosial adalah salah satu contoh yang ada dalam social networking atau kehidupan sosial online. Kini tiap individu yang terlibat dalam kehidupan sosial online akan selalu dihadapkan adanya layanan tersebut. Seseorang yang memiliki smartphone dapat dipastikan memiliki banyak akun jejaring sosial misalnya Facebook, Twitter, Linkedin, Path, Instagram, Pinterest, ataupun Google+. Memanfaatkan layanan situs jejaring sosial perlu selektif dan kehati-hatian. Pengetahuan pemetaan penggunaan situs jejaring sosial berdasarkan fungsinya tentu akan lebih baik. Sebagai contoh mereka yang bergelut dalam dunia akademik bisa memanfaatkan Linkedln yang dapat mendukung hubungan antar peneliti di dunia. Keterampilan memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan setiap situs jejaring sosialpun berbeda. Untuk itu, perlu mengetahui sekaligus menguasai fungsi-fungsi dasar dari setiap fitur yang ada. Disisi lain etika pemanfaatan situs jejaring sosial juga tidak luput dari perhatian. Literasi digital memberikan jalan bagaimana seharusnya berjejaring sosial yang baik itu. b. Transliteracy Transliteracy diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan hingga mengkomunikasikan melalui berbagai media sosial, grup diskusi, smartphone dan berbagai layanan online yang tersedia.


P a g e | 67

c. Maintaining Privacy Hal penting dalam literasi digital adalah tentang maintaining privacy atau menjaga privasi dalam dunia online. Memahami dari segala jenis cybercrime seperti pencurian online lewat kartu kredit (carding), mengenal ciri-ciri situs palsu (phishing), penipuan via email dan lain sebagainya. Menampilkan identitas online hanya seperlunya saja untuk menghindari sesuatu hal yang tidak di inginkan. d. Managing Digital Identity Managing digital identity berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan identitas yang tepat diberbagai jaringan sosial dan platform lainya. e. Creating Content Creating content atau berkaitan dengan suatu ketrampilan tentang bagaimana caranya membuat konten di berbagai aplikasi online dan platform misalnya di PowToon, Prezi, blog, forum, dan wikis. Selain itu mencakup kemampuan menggunakan berbagai platform e-learning. f. Organising and Sharing Content Organising and sharing content adalah mengatur dan berbagi konten informasi agar lebih mudah tersebarkan. Misalnya pada pemanfaatan situs social bookmarking memudahkan penyebaran informasi yang bisa diakses oleh banyak pengguna di internet. g. Reusing/repurposing Content Mampu bagaimana membuat konten dari berbagai jenis informasi yang tersedia hingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Misalnya seorang guru yang membuat konten tentang mata pelajaran tertentu dengan lisensi creative common. Kemudian konten tersebut di unggah di website Slideshare sehingga akan banyak yang mengunduhnya. Lalu konten tersebut bisa digunakan oleh orang lain yang membutuhkan dengan menambahkan informasi atau pengetahuan baru agar lebih lengkap sesuai kebutuhannya. h. Filtering and Selecting Content Kemampuan mencari, menyaring dan memilih informasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan misalnya lewat berbagai mesin pencari di internet. 9. Self Broadcasting Self broadcasting bertujuan untuk membagikan ide-ide menarik atau gagasan pribadi dan konten multimedia misalnya melalui blog, forum atau wikis. Hal tersebut adalah bentuk partisipasi dalam masyarakat sosial online. E. Literasi Internet Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi tanpa batas yang melibatkan jutaan komputer pribadi (Personal Komputer) yang tersebar diseluruh dunia. Dengan menggunakan Transmisison Control Protocol (TCP) dan didukung dengan media komunikasi seperti satelit, telephon, dan paket radio, internet memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer dengan jarak yang tidak terbatas. Jaringan internet juga memungkinkan untuk melakukan konferensi dari beberapa orang yang letaknya berjauhan. Mereka yang hadir dalam konferensi tersebut cukup menghadap ke layar komputer dan mereka dapat melakukan interaksi satu sama lain (Budi Sutedjo Dharma Oetomo, 2003). Jaringan komputer dibagi dalam 3 jenis yaitu LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) dan WAN (Wide Area Networks). Internet merupakan salah satu kelompok jaringan komputer berdasarkan cakupan (jarak) dimana internet merupakan gabungan dari beberapa WAN di planet bumi ini sehingga menghasilkan suatu jaringan komputer global yang dinamakan internet. Literasi internet menyangkut kemampuan untuk menggunakan pengetahuan teoritis dan praktis tentang internet sebagai media komunikasi dan pengambilan informasi. Literasi internet berkaitan erat Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 68

dengan literasi informasi, literasi komputer, dan literasi digital. Perangkat yang digunakan dalam literasi internet merupakan perangkat computer yang mana merupakan perangkat digital. Lebih jauh lagi Indrajit (2005) menjelaskan bahwa ketika berkembang secara pesat, istilah “internet literacy” –pun lahir dengan sendirinya, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan internet sebagai media komunikasi dan temu kembali informasi secara teori dan praktis. Berdasarkan bahasan-bahasan mengenai literasi TIK di atas, dapat dirangkum dalam gamber diagram sebagai berikut:


P a g e | 69

BAB VII ETIKA PROFESI Topik ini berkaitan dengan etika profesi guru. Materi sajian terutama berkaitan dengan esensi etika profesi guru dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, baik di kelas, di luar kelas, maupun di masyarakat. Peserta PLPG diminta mengikuti materi pembelajaran secara individual, melaksanakan diskusi kelompok, menelaah kasus, membaca regulasi yang terkait, menjawab soal latihan, dan melakukan refleksi. A. Profesi Guru sebagai Panggilan Jiwa Sebelum era sekarang, telah lama profesi guru di Indonesia dipersepsi oleh masyarakat sebagai “profesi kelas dua”. Idealnya, pilihan seseorang untuk menjadi guru adalah “panggilan jiwa” untuk memberikan pengabdian pada sesama manusia dengan mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih, yang diwujudkan melalui proses belajar-mengajar serta pemberian bimbingan dan pengarahan kepada siswa agar mencapai kedewasaan masing-masing. Dalam kenyataannya, menjadi guru tidak cukup sekadar untuk memenuhi panggilan jiwa, tetapi juga memerlukan seperangkat keterampilan dan kemampuan khusus. Guru adalah profesi yang terhormat. Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills (1966) mengatakan bahwa profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. Guru profesional memiliki arena khusus untuk berbagi minat, tujuan, dan nilai-nilai profesional serta kemanusiaan mereka. Dengan sikap dan sifat semacam itu, guru profesional memiliki kemampuan melakukan profesionalisasi secara terus-menerus, memotivasi-diri, mendisiplinkan dan meregulasi diri, mengevaluasi-diri, kesadaran-diri, mengembangkan-diri, berempati, menjalin hubungan yang efektif. Guru profesional adalah pembelajar sejati dan menjunjung tinggi kode etik dalam bekerja. Menurut Danim (2010) secara akademik guru profesional bercirikan seperti berikut ini. 1. Mumpuni kemampuan profesionalnya dan siap diuji atas kemampuannya itu. 2. Memiliki kemampuan berintegrasi antarguru dan kelompok lain yang “seprofesi” dengan mereka melalui kontrak dan aliansi sosial. 3. Melepaskan diri dari belenggu kekuasaan birokrasi, tanpa menghilangkan makna etika kerja dan tata santun berhubunngan dengan atasannya. 4. Memiliki rencana dan program pribadi untuk meningkatkan kompetensi, dan gemar melibatkan diri secara individual atau kelompok seminat untuk merangsang pertumbuhan diri. 5. Berani dan mampu memberikan masukan kepada semua pihak dalam rangka perbaikan mutu dan pembelajaran, termasuk dalam penyusunan kebijakan bidang pendidikan. 6. Siap bekerja secara tanpa diatur, karena sudah bisa mengatur dan mendisiplinkan dirinya. 7. Siap bekerja tanpa diseru atau diancam, karena sudah bisa memotivasi dan mengatur dirinya. 8. Secara rutin melakukan evaluasi-diri untuk mendapatkan umpan balik demi perbaikan-diri. 9. Memiliki empati yang kuat. 10. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa, kolega, komunitas sekolah, dan masyarakat. 11. Menunjung tinggi etika kerja dan kaidah-kaidah hubungan kerja. 12. Menunjung tinggi Kode Etik organisasi tempatnya bernaung.


P a g e | 70

13.Memiliki kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust), dalam makna tersebut mengakui dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. 14.Adanya kebebasan diri dalam beraktualisasi melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Dari sisi pandang lain, dapat dijelaskan bahwa suatu profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya. Seseorang penyandang profesi dapat disebut profesional manakala elemen-elemen inti itu sudah menjadi bagian integral dari kehidupannya. Danim (2010) merangkum beberapa hasil studi para ahli mengenai sifat-sifat atau karakteristik- karakteristik profesi seperti berikut ini. a. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. Termasuk dalam kerangka ini, pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki oleh seorang penyandang profesi. b. Memiliki pengetahuan spesialisasi. Pengetahuan spesialisasi adalah sebuah kekhususan penguasaan bidang keilmuan tertentu. Siapa saja bisa menjadi “guru”, akan tetapi guru yang sesungguhnya memiliki spesialisasi bidang studi (subject matter) dan penguasaan metodologi pembelajaran. c. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. Pengetahuan khusus itu bersifat aplikatif, dimana aplikasi didasari atas kerangka teori yang jelas dan teruji. Makin spesialis seseorang, makin mendalam pengetahuannya di bidang itu, dan makin akurat pula layanannya kepada klien. Dokter umum, misalnya, berbeda pengetahuan teoritis dan pengalaman praktisnya dengan dokter spesialis. Seorang guru besar idealnya berbeda pengetahuan teoritis dan praktisnya dibandingkan dengan dosen atau tenaga akademik biasa. d. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Seorang guru harus mampu berkomunikasi sebagai guru, dalam makna apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh peserta didik. e. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. Istilah mandiri di sini berarti kewenangan akademiknya melekat pada dirinya. Pekerjaan yang dia lakukan dapat dikelola sendiri, tanpa bantuan orang lain, meski tidak berarti menafikan bantuan atau mereduksi semangat kolegialitas. f. Mementingkan kepentingan orang lain (altruism). Seorang guru harus siap memberikan layanan kepada anak didiknya pada saat bantuan itu diperlukan, apakah di kelas, di lingkungan sekolah, bahkan di luar sekolah. Di dunia kedokteran, seorang dokter harus siap memberikan bantuan, baik dalam keadaan normal, emergensi, maupun kebetulan, bahkan saat dia sedang istirahat sekalipun. g. Memiliki kode etik. Kode etik ini merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam bekerja. h. Memiliki sanksi dan tanggungjawab komunita. Manakala terjadi “malpraktik”, seorang guru harus siap menerima sanksi pidana, sanksi dari masyarakat, atau sanksi dari atasannya. Ketika bekerja, guru harus memiliki tanggungjawab kepada komunita, terutama anak didiknya. Replika tanggungjawab ini menjelma dalam bentuk disiplin mengajar, disiplin dalam melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas pembelajaran. i. Mempunyai sistem upah. Sistem upah yang dimaksudkan di sini adalah standar gaji. Di dunia kedokteran, sistem upah dapat pula diberi makna sebagai tarif yang ditetapkan dan harus dibayar oleh orang-orang yang menerima jasa layanan darinya. j. Budaya profesional. Budaya profesi, bisa berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbol-simbol untuk profesi lain. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 71

B. Definisi Berbicara mengenai Kode Etik Guru dan etika profesi guru dengan segala dimensinya tidak terlepas dengan dimensi organisasi atau asosiasi profesi guru dan kewenangannya, Kode Etik Gutu itu sendiri, Dewan Kehormatan Guru, pembinaan etika profesi guru, dan lain-lain. Oleh karena itu, beberapa frasa yang terkait dengan ini perlu didefinisikan. 1. Organisasi atau asosiasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru atau penyandang profesi sejenis untuk mengembangkan profesionalitas anggotanya. 2. Kewenangan organisasi atau asosiasi profesi guru adalah kekuatan legal yang dimilikinya dalam menetapkan dan menegakkan kode etik guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan memajukan pendidikan nasional. 3. Kode Etik Guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. 4. Dewan Kehormatan Guru adalah perangkat kelengkapan organisasi atau asosiasi profesi guru yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, penegakkan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan etika profesi guru. 5. Pedoman sikap dan perilaku adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah. 6. Pembinaan etika profesi adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis untuk menciptakan kondisi agar guru berbuat sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan dan menghindari normanorma yang dilarang dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, serta menjalani kehidupan di masyarakat. C. Guru dan Keanggotaan Organisasi Profesi Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Pembentukan organisasi atau asosiasi profesi dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi logis dari amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru wajib: 1. Menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta Kode Etik Guru dan Ikrar atau Janji Guru yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasinya masing-masing. 3. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan dan disiplin yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasinya masing-masing. 4. Melaksanakan program organisasi atau asosiasi profesi guru secara aktif. 5. Memiliki nomor registrasi sebagai anggota organisasi atau asosiasi profesi guru dimana dia terdaftar sebagai anggota. 6. Memiliki Kartu Anggota organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar sebagai anggota. 7. Mematuhi peraturan dan disiplin organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar sebagai anggota. 8. Melaksanakan program, tugas, serta misi organisasi atau asosiasi profesi dimana dia terdaftar sebagai anggota. 9. Guru yang belum menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi guru harus memilih organisasi atau asosiasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundangundangan. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 72

D. Esensi Kode Etik dan Etika Profesi Guru Indonesia harus menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Karena itu, ketika bekerja mereka harus menjunjung tinggi etika profesi. Mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Mereka memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Penyandang profesu guru adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik. Dalam melaksankan tugas, mereka harus berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan dengan bangsa lain di Negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam melaksanakan tugas profesinya, guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik puteraputeri bangsa. Kegiatan yang tercermin dalam tindakan nyata itulah yang disebut etika profesi atau menjalankan profesi secara beretika. Di Indonesia, guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan KEGI. Kode Etik harus mengintegral pada perilaku guru. Disamping itu, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik dimaksud kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Bagi guru, Kode Etik tidak boleh dilanggar, baik sengaja maupun tidak. Dengan demikian, sebagai tenaga profesional, guru bekerja dipandu oleh Kode Etik. Kode Etik profesi guru dirumuskan dan disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Kode Etik dimaksud merupakan standar etika kerja bagi penyandang profesi guru. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa “Guru membentuk organisasi atau asosiasi profesi yang bersifat independen.” Organisasi atau asosiasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan itu UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi. Pembentukan organisasi atau asosiasi profesi dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada sisi lain UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian, organisasi atau asosiasi profesi guru membentuk Kode Etik. Kode Etik dimaksud berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.


P a g e | 73

E. Rumusan Kode Etik Guru Indonesia Ketika melaksanakan tugas profesinya, guru Indonesia harus menyadari sepenuhnya, bahwa Kode Etik Guru (KEG), Kode Etik Guru Indonesia (KEGI), atau nama lain sesuai dengan yang disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru, merupakan pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika jabatan guru. Dengan demikian, guru harus menyadari bahwa jabatan mereka merupakan suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Di sinilah esensi bahwa guru harus mampu memahami, menghayati, mengamalkan, dan menegakkan Kode Etik Guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan menjalani kehidupan di masyarakat. Ketaatasasan guru pada Kode Etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma- norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dengan demikian, aktualisasi diri guru dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, bermartabat, dan beretika akan terwujud. Dampak ikutannya adalah, proses pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi kriteria edukatif berjalan secara efektif dan efisien di sekolah. Kode Etik Guru dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), misalnya, telah membuat Kode Etik Guru yang disebut dengan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). KEGI ini merupakan hasil Konferensi Pusat PGRI Nomor V/Konpus II/XIX/2006 tanggal 25 Maret 2006 di Jakarta yang disahkan pada Kongres XX PGRI No. 07/Kongres/XX/PGRI/2008 tanggal 3 Juli 2008 di Palembang. KEGI ini dapat menjadi Kode Etik tunggal bagi setiap orang yang menyandang profesi guru di Indonesia atau menjadi referensi bagi organisasi atau asosiasi profesi guru selain PGRI untuk merumuskan Kode Etik bagi anggotanya. KEGI versi PGRI seperti disebutkan di atas telah diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) tahun 2008. Dalam kata pengantar penerbitan publikasi KEGI dari pihak kementerian disebutkan bahwa “semua guru di Indonesia dapat memahami, menginternalisasi, dan menunjukkan perilaku keseharian sesuai dengan norma dan etika yang tertuang dalam KEGI ini.” Berikut ini disajikan substansi esensial dari KEGI yang ditetapkan oleh PGRI sebagaimana dimaksud. Sangat mungkin beberapa organisasi atau asosiasi profesi guru selain PGRI telah memuat rumusan Kode Etik Guru yang sudah disepakati. Kalau memang demikian, itu pun selayaknya menjadi acuan guru dalam menjalankan tugas keprofesian. 1. Hubungan Guru dengan Peserta Didik a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran. d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan. e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus harus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 74

f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya. i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya. j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil. k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya. l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisikondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan. n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. o Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama. p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. 2. Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Siswa a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. b. Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya. d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. e. Guru bekomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya. f. Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi denganya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan. g. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. 3. Hubungan Guru dengan Masyarakat a. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. b. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. c. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. d. Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya. Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 75

e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya. f. Guru mememberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. g. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat. h. Guru tidak boleh menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat a. Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. b. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan. c. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif. d. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan luar sekolah. e. Guru menghormati rekan sejawat. f. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat. g. Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional. h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya. i. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran. j. Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat. k. Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran. l. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya. m. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat. n. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya. o. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. p. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan- pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum. q. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat. 5. Hubungan Guru dengan Profesi a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan. c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya. d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugastugas profesional dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.


P a g e | 76

e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya. g. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya. h. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran. 6. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesi a. Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan. c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. d. Guru menunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya. e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya. g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alas an yang dapat dipertanggungjawabkan. 7. Hubungan Guru dengan Pemerintah a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UndangUndang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. b. Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya. c. Guru berusaha menciptakan, memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. d. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. e. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara. F. Pelanggaran dan Sanksi Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Kode Etik Guru merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Kode Etik Guru, karenanya, berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi atau asosiasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Untuk tujuan itu, Kode Eik Guru dikembangkan atas dasar nilai-nilai dasar sebagai sumber utamanya, yaitu: (1) Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 77

agama dan Pancasila; (2) kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (3) nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah. emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Pada sisi lain UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian, organisasi atau asosiasi profesi guru membentuk Kode Etik. Kode Etik dimaksud berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian. Setiap pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan/atau tidak melaksanakana KEGI dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Guru yang melanggar KEGI dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada organisasi profesi atau menurut aturan negara. Tentu saja, guru tidak secara serta-merta dapai disanksi karena tudingan melanggar Kode Etik profesinya. Pemberian sanksi itu berdasarkan atas rekomendasi objektif. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap KEGI merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). Pemberian sanksi oleh DKGI sebagaimana harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. Rekomendasi DKGI wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Tentu saja, istilah wajib ini normatif sifatnya. Sanksi dimaksud merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Selain itu, siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran KEGI wajib melapor kepada DKGI, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Tentu saja, setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasehat hukum menurut jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan DKGI. Latihan dan Renungan 1. Apa esensi etika profesi guru? 2. Sebutkan karakteristik utama profesi guru! 3. Mengapa guru harus memiliki komitmen terhadap Kode Etik? 4. Mengapa UU No. 14 Tahun 2005 mewajibkan guru menjadi anggota organisasi profesi? 5. Apa implikasi kewajiban menjadi anggota organisasi profesi bagi guru? 6. Apa peran DKGI dalam kerangka penegakan Kode Etik Guru?


P a g e | 78

REFLEKSI AKHIR Materi sajian pada bagian ini berupa refleksi akhir Sajian materi ini dimaksudkan sebagai penutup dan refleksi atas materi utama yang disajikan pada bab-bab sebelumnya. Oleh karena kebijakan pembinaan dan pengembangan guru senantiasa bermetamorfosis, peserta PLPG yang sudah dinyatakan lulus sekalipun diharapkan tetap mengikuti perkembangan kebijakan lanjutan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Aktualitas fungsi pendidikan memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Guru memegang peranan yang sangat strategis dalam kerangka menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan di atas. Peserta didik sekarang merupakan manusia masa depan yang diharapkan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, berwatak dan berkarakter kebangsaan, serta menjadi insan agamais. Peran guru nyaris tidak bisa digantikan oleh yang lain, apalagi di dalam masyarakat yang multikultural dan multidimensional, dimana peran teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru masih sangat minim. Kalau pun teknologi pembelajaran tersedia mencukupi, peran guru yang sesungguhnya tidak akan tergantikan. Sejarah pendidikan di Indonesia telah mencatatkan bahwa profesi guru sebagai profesi yang disadari pentingnya dan diakui peran strategisnya bagi pembangunan masa depan bangsa. Pembinaan dan pengembangan profesi guru harus sejalan dengan kegiatan sejenis bagi tenaga kependidikan pada umumnya. Dilihat dari sisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, profesi guru sesungguhnya termasuk dalam spektrum profesi kependidikan itu sendiri. Frasa “tenaga kependidikan” ini sangat dikenal baik secara akademik maupun regulasi. Dari persepektif ketenagaan, frasa ini mencakup dua ranah, yaitu pendidik dan tenaga kependidkan. Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) merupakan dua jenis “profesi” atau pekerjaan yang saling mengisi. Pendidik, dalam hal ini guru, dengan derajat profesionalitas tingkat tinggi sekali pun nyaris tidak berdaya dalam bekerja, tanpa dukungan tenaga kependidikan. Sebaliknya, tenaga kependidikan yang profesional sekali pun tidak bisa berbuat banyak, tanpa dukungan pendidik atau guru yang profesional sebagai aktor langsung di dalam dan di luar kelas, termasuk di laboratoium sekolah. Karenanya, ketika berbicara mengenai “profesi kependidikan”, semua orang akan melirik pada esensi dan eksistensi PTK itu sendiri. Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana di dalamnya termasuk pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru yang tadinya masuk ke dalam “rumpun pendidik”, kini telah memiliki definisi tersendiri. Secara lebih luas tenaga kependidikan yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana termaktub UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu: (1) tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji; (2) tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih; dan (3) pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Termasuk dalam jenis tenaga kependidikan adalah pengelola sistem pendidikan, seperti kepala kantor dinas pendidikan di tingkat Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon Universitas Negeri Makassar

P a g e | 79

provinsi atau kabupaten/kota. Jika mau diperluas, tenaga kependidikan sesungguhnya termasuk tenaga administratif bidang pendidikan, dimana mereka berfungsi sebagai subjek yang menjalankan fungsi mendukung pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian, secara umum tenaga kependidikan itu dapat dibedakan menjadi empat kategori yaitu: (1) tenaga pendidik, terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih; (2) tenaga fungsional kependidikan, terdiri atas penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang kependidikan, dan pustakawan; (3) tenaga teknis kependidikan, terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar; (4) tenaga pengelola satuan pendidikan, terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah; dan (5) tenaga lain yang mengurusi masalahmasalah manajerial atau administratif kependidikan. Dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan guru, telah muncul beberapa harapan ke depan. Pertama, perhitungan guru melalui Sensus Data Guru sangat diperlukan untuk merencanakan kebutuhan guru dan sebagai bahan pertimbangan kebijakan proyeksi pemenuhan guru di masa mendatang. Hasil perhitungan dan rencana pemenuhan guru per kabupaten/kota perlu diterbitkan secara berkala dalam bentuk buku yang dipublikasikan minimal setiap tiga tahun. Kedua, memperhitungkan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan(supply and demand) atau keseimbangan antara kebutuhan guru dan produksi guru. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan guru dan rasio guru:murid dapat di pertahankan secara efektif dan optimal. Pada kondisi riil di sekolah sebenarnya terjadi kelebihan guru sehingga guru-guru honor yang ada di sekolah merasa teraniaya/ termarjinalisasi/tak terurus. Ketiga, merealisasikan pemerataan guru yang efektif dan efisien di semua satuan pendidikan di kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Apalagi jika Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Pemindahan Guru PNS yang masih dalam proses penyelesaian telah terbit, maka berangsurangsur akan terjadi pemerataan guru. Guru yang berlebih di satu kabupaten/kota dipindahkan ke kabupaten/kota lainnya yang kekurangan. Keempat, menghitung dengan tepat dan cermat kebutuhan fiskal negara terkait dengan agenda kesejahteraan guru yaitu pemberian tunjangan profesi guru, tunjangnan khusus, maslahat tambahan, dan lain-lain. Kelima, pengembangan karier guru pascasertifikasi. Berdasarkan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, ada empat aktivitas pengembangan karir guru pascasertifikasi guru, yaitu: penilaian kinerja guru, peningkatan guru berkinerja rendah, pengembangan keprofesian guru berkelanjutan, dan pengembangan karier guru. Pada sisi lain, akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kaji ulang atas sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan. Untuk tujuan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun masterplan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Beranjak dari isu-isu di atas, beberapa hal berikut ini memerlukan perhatian dan priotitas utama. 1. Menindaklanjuti masterplan pembinaan dan pengembangan profesi guru. 2. Melaksanakan kesepakatan implementasi sistem manajemen guru secara komprehensif berkaitan dengan: a. Melakukan koordinasi dalam penyediaan guru dengan mempertimbangkan kebutuhan satuan pendidikan. b. Merekrut guru berdasarkan asesmen kebutuhan dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. c. Mengangkat dan menempatkan guru berdasarkan kualifikasi akademik dan bidang keahlian yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.


P a g e | 80

d. Menata dan mendistribusikan guru antarsatuan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari kebijakan penataan guru secara nasional melalui aspek pendanaan bidang pendidikan. e. Memfasilitasi sertifikasi guru dengan menerapkan asas obyektifitas, transparan dan akuntabel. f. Memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik guru dengan menerapkan asas obyektifitas, transparan dan akuntabel g. Menerapkan sistem penilaian kinerja guru secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan. h. Memberikan penghargaan bagi guru sesuai dengan prestasi dan dedikasinya dan memberikan perlindungan hukum, profesi, ketenagakerjaan, dan hak atas kekayaan intektual. i. Meningkatkan kesejahteraan guru sesuai dengan kemampuan daerah. j. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan keprofesian dan karir guru. 3. Menindaklanjuti regulasi mengenai guru kedalam peraturan daerah/peraturan Gubernur/ peraturan bupati/peraturan walikota Manajemen guru masa depan menuntut pertimbangan dan perumusan kebijakan yang sistemik dan sistematik. Manajemen guru sebagaimana dimaksud terutama berkaitan dengan penyediaan, rekruitmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan. Dalam kaitannya dengan substansi manajemen guru sebagaimana dijelaskan di muka, beberapa hal perlu diberi catatan khusus. Perlu ditetapkan standar mahasiswa calon guru. Standar dimaksud berupa kemampuan intelektual, kepribadian, minat, bakat, ciri-ciri fisik, dan sebagainya. Penentuan standar ini ditetapkan oleh institusi penyedia calon guru dan/atau difilter melalui seleksi calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dengan demikian, ke depan hanya seseorang dengan karakteristik tertentulah yang akan direkruit sebagai calon guru. Perencanaan kebutuhan guru harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, bidang keahlian, dan sebaran sekolah. Dalam kaitannya dengan rekruitmen calon guru, sudah seharusnya menjadi kebijakan nasional yang tersentralisasi. Demikian juga pembinaan dan pengembangan keprofesian dan karirnya. Atas dasar itu, kiranya diperlukan regulasi baru atau merevitalisasi manajemen guru yang mampu mensinergikan lembaga penyedia, pengguna, dan pemberdayaannya. Pada tataran menjalankan tugas keprofesian keseharian, guru Indonesia bertanggungjawab mengantarkan peserta didiknya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Dalam melaksanakan tugas profesinya itu, guru Indonesia mestinya menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan KEGI sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik puteraputeri bangsa. Untuk menegakkan Kode Etik itu, organisasi profesi guru membentuk Dewan kehormatan yang keanggotaan serta mekanisme kerjanya diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru. Dewan Kehormatan Guru (DKG) dimaksud dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru. Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.


P a g e | 81

REFERENSI Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderala Guru dan Tenaga Kependidikan, 2016. Guru Pembelajar; Pedoman Program Peningkatan Kompetensi Moda Tata Muka, Daring Jaringan, dan Dari Kombinasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Bersama Mendiknas, Menneg PAN dan RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, tanggal 3 Oktober 2011 Produk hukum yang berkaitan dengan Penilaian Kinerja, Pengembangan Keprofesian Guru Berkelanjutan, Sertifikasi Guru, dan Uji Kompetensi Guru Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Kode Etik Guru, Bandung, Alfabeta, Bandung, 2010 Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru: Dari Induksi ke Profesional Madani, Media Perhalindo, Jakarta, 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Vollmer dan Mills, Professionalization, Jossey Bass, New York, 1982


P a g e | 82


g n a j n u n Pe 6 1 0 2 G PLP i r e t a M n a m la Penda i d u t S g n a id B Pendidikan n a a r a g e n a g r a w Ke


Sumber Belajar Penunjang PLPG 2016 Pendalaman Materi Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan Penulis Made Suwanda


SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016

MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PKn) BAB I HAKIKAT, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Drs. Made Suwanda, M.Si

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2016

BAB I HAKIKAT, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Untuk mengetahui hakikat pendidikan kewarganegaan kita harus menelusuri perkembangan mata pelajaran tersebut di dalam kurikulum pendidikan yang pernah berlaku di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Di dalam kurikulum 1946, kurikulum 1957 dan kurikulum 1961 tidak ditemukan adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada kurikulum 1946 dan kurikulum 1957 materi yang ada dikemas dan dimasukkan ke dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan umum untuk jenjang SD dan mata pelajaran Tata Negara di SMP dan SMA. Mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) baru dikenal pada kurikulum 1968. Ruang lingkup materinya mencakup Sejarah Indonesia, Geografi, dan Civics sebagai pengetahuan kewargaan Negara. Materi ini diperuntukan pada jenjang Sekolah Dasar.Materi yang ada pada jenjang SMP meliputi Sejarah Indonesia dan Tata Negara.Sedangkan pada jenjang SMA materi PKN lebih banyak berisikan materi UUD 1945.Pada jenjang pendidikan SPG yang menggunakan kurikulum 1969, mata pelajaran PKN mencakup Sejarah Indonesia, UUD, Kemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perkembangannya di dalam kurikulum sekolah Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) 1973 ada mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan ada Pengetahuan Kewargaan Negara. Melalui kurikulum PPSP pada jenjang SD 8 tahun, diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial yang di dalamnya berisikan tentang materi ilmu pengetahuan sosial (IPS). Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah 4 tahun, diberikan mata pelajaran Studi Sosial Terpadu dan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan Civics dan Hukum khusus bagi yang mengambil jurusan sosial.

1

Selama ini apabila dicermati ada dua wacana berbeda yang berkembang yang perlu

mendapat

penjelasan.Ada

istilah

kewarganegaraan

dan

kewarga

negaraan.Soemantri (1967) mengatakan bahwa istilah kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai status formal warga negara dalam suatu negara, seperti misalnya tentang perolehan status dan kehilangan status warga Negara Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang Undang No. 12 tahun 2011.Sementara istilah kewargaan Negara merupakan terjemahan dari istilah “Civics” yaitu merupakan

mata

pelajaran

ilmu

sosial

yang

bertujuan

membina

dan

mengembangkan anak didik agar menjadi warga Negara yang baik (good citizen).Warga Negara yang baik di sini dimaksudkan adalah warga negara yang tahu (memiliki pengetahuan), mau (sikap), dan mampu (keterampilan) melaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari-hari. Atau dengan kata lain warga Negara yang baik adalah warga Negara yang tahu, sadar dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Secara historis pada kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP).Mata pelajaran PMP berisikan materi pokok Pancasila sebagaimana yang dijabarkan di dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Hal ini dilakukan untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentan P-4.Pada saat itu mata pelajaran PMP menjadi mata pelajaran wajib yang harus diberikan di tingkat SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan.Hal ini terus berlanjut dan tetap dipertahankan baik istilah maupun isi/materinya sampai berlakunya kurikulum 1984. Keluarnya Undang Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berdampak pada perubahan kurikulum. Untuk mengakomudasi perintah UU No. 2 tahun 1989 tersebut maka dikeluarkan kurikulum 1994, yang di dalamnya memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Berbeda dengan kurikulum 1975 dan 1984, kurikulum PPKn 1994 mengorganisasi materinya tidak atas dasar rumusan butir-butir nilai P-4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P-4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas (spiral of concep development). 2

Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas. Sesuai dengan Garis Garis Besara Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan MPR berdasarkan TAP No. II/MPR/1998 yang menentukan bahwa Pendidikan Pancasila mencakup pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 45 kepada generasi muda.Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Pendidikan Panasila memuat pendidikan ideologi, pendidikan nilai dan moral, serta pendidikan kejuangan. Sejak berlakunya Undang Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang Undang No. 2 tahun 1989,pasal 37 ayat (2) menetapkan kurikulum pada pendidikan dasar, pndidikan menengah dan pendidikan tinggi harus memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Dengan demikian pendidikan Pancasila tidak lagi diberikan secara sendiri, namun berubah namanya menjadi pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya

berisikan

Pancasila.Adapun

pendidikan

tujuan

nilai

diberikannya

dan

moral

Pendidikan

yang

bersumber

kewarganegaraan

pada adalah

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini seiring dengan tujuan pendidikan sebagaimana yang tertuang di dalam Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan dan mewujudkan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demoktratis

dan

bertanggung

jawab.

Secara

substanstif

pendidikan

kewarganegaraan sebagaimana yang ada dalam undang undang SISDIKNAS dapat dipahami sebagai suatu mata pelajaran yang merupakan wahana pedagogis untuk mengembangkan rasa atau intuisi kebangsaan dan cinta tanah air atau patriotisme serta nilai kebajikan demokratis.Yang seringkali menjadi persoalan dalam mencapai tujuan tersebut adalah di dalammerancang dan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang diharapkan. 3

Dari uraian tersebut di atas kita dapat melihat cita-cita, konsep, nilai serta prinsip yang secara konseptual tersurat dan tersirat di dalam dokumen-dokumen resmi yang memuat pilar-pilar pendidikan nasional Indonesia terkait pendidikan kewarganegaraan, secara sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk dan membimbing perserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional ini dilakukan melalui mata pelajaran budi pekerti 2) Pada tahun 1950 keluar Undang Undang nomor 4 tahun 1950 dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 3) Pada tahun 1954 keluar Undang undang nomor 12 tahun 1954 tentang DasarDasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang menggariskan bahwa tujuan pendidikan adalah “….untuk melahirkan warga Negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan maknmur baik materiil maupun spiritual dan yang berjiwa Pancasila…..”. 4) Pada tahun 1975/1976 dikeluarkan kurikulum 1975 yang menggariskan diberikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah-sekolah. Visi dan misi diemban mata pelajaran PMP ini adalah nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 5) Pada tahun 1984 ada perkembangan baru di dalam ketetanegaraan di mana MPR mengeluarkan ketetapan NO. II/MPR/1978 tentang Pedoman Panghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Eka Prastya Pancakarsa. Dengan dikeluarnya ketetapan

MPR

tersebut,

pemerintah

melalui

menteri

Pendidikan

mengakomodirnya dengan mengeluarkan kurikulum pendidikan 1984. Visi dan misi kurikulum 1984 sama dengan visi misi kurikulum 1975, hanya saja muatan materi pembelajarannya berbeda. Muatan materi pembelajaran pada kurikulum 1984 adalah butir-butir P-4 yang meliputi 36 butir. 6) Pada tahun 1989 keluar Undang Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam UU No 2 tahun 1989 tersebut mengatur tentang mewajiban pada kurikulum yang ada di setiapjalur, jenis, dan jenjang pendidikan untuk memuat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian mata pelajaran PMP berubah nama menjadi pendidikan kewarganegaraan 4

(PKn).Pada mapel PKn pembelajaran yang dilaksanakan dapat mengembangkan kebijaksanaan

warganegara

(civic

virtue)

dan

pembudayaan/pembiasaan

keterampilan (civic culture)di dalam kehidupan sehari-hari secara demokrasi. 7) Pada tahun 1994 keluar kurikulum baru yakni kurikulum 1994 di mana Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagaimana kurikulum 1989 berubah lagi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada kurikulum 1994 ini meskipun kajian PPKn sama dengan kajian kurikulum1989, tetapi karakteristik kurikulernya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum 1994 sangat kental dengan Pendidikan Moral Pancasila yang di dalamnya didominasi oleh suatu proses pengembangan nilai serta desiminasi pengetahuan. Hal ini berlanjut sampai saat ini walau dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan. Dari perkembangan kurikulum sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kita memperolah gambaran dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan yang diberikan dalam rangka membentuk karakter warga negara yang baik (good Citizenship).Karakter warga negara yang baik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Begitu penting peranan yang dimiliki PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik,

maka pembelajaran PKn di sekolah perlu

dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap dan keterampilan hidup dan kehidupan yang demokratis dalam rangka membangun kehidupan demokrasi sebagaiman yang diinginkan. Untuk itu sekolah harus dapat menjadi wahana pendidikan untuk mempersiapkan warganegara yang demokratis melalui : (a) pengembangan kecerdasan yang meliputi kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan rasional (IQ) dan kecerdasan moral MQ), (b) membentuk sikap kemauan, serta (c) melatih keterampilan untuk mampu berpartisipasi dakam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

B. Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah merupakan wahana bagi pengembangan dan pembentukan warga negara yang cerdas, demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karenanya Pendidikan 5

Kewarganegaraan (PKn) secara kurikuler harus dapat berfungsi menjadi wahana psikologis-pedagogis utama dalam mengembangkan dan membentuk warga negara yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh peraturan perundangan yang terkait dengannya, seperti halnya : a. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 khususnya alinea ke-4 yang menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia dimaksudkan untuk : “……mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya ……” b. Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1). pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 ditentukan bahwa : “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan seterusnya ……” 2). pasal 4 menentukan bahwa pendidikan diselengggarakan secara : (1) demokratis dan berkeadilan, (2) sebagai satu kesatuan yang sistemik, (3) sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, (4) memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas, (5) dapat mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi masyarakat, (6) dapat memberdayakan semua komponen masyarakat. 3). pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa :“kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, dan seterusnya …..” 4). pasal 38 menyatakan bahwa : “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap kelompok atau setiap satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah”. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 1). Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan : 6

“Kurikulum SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB /Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri dari : a). kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia b). kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian c). kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi d). kelompok mata pelajaran estetika e). kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan 2). Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa : “Setiap kelompok mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran ikut mewarnai pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik” 3). Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa : “Kelompok

mata

pelajaran

kewarganegaraan

dan

kepribadian

pada

SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B,SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia” Dari uraian tersebut di atas nampak bahwa pendidikan kewarganegaraan diberikan dan dikembangkan sebagai pranata atau tatanan secara sosio-pedagogis yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kualitas pribadi peserta didik. Oleh karena itu sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perludi arahkan dan dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah juga harus mampu memberi ketauladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Untuk itu proses pembelajaran yang dilakukan hendaknya berlangsung secara demokratis. Secara bertahap sekolah hendaknya menjadi komunitas yang memiliki budaya yang berintikan pengakuan dan penghormatan akan hak dan kewajiban serta adanya keharmonisan dalam menjalani hidup di dalam masyarakat yang tertib, adil dan beradab. Dalam kaitan itulah mata pelajaran PKn harus berfungsi sebagai wahana yang ada di dalam kurikulum untuk 7

mengembangkan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Wahab dan Sapriya (2011 : 311) mengatakan bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan akademik tujuan pendidikan kewarganegaan (civic/citizenship education)di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (to be good citizens). Segala sesuatu yang digunakan dan dilakukan guru dalam

proses

pembelajaran

PKn

hendaknya

mampu

membentuk

dan

menghasilkan lulusan sebagai warga negara yang baik. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimanakah warga negara yang baik itu? Orang atau warga negara seperti apa dikatakan sebagai warga negara yang baik?. Untuk memperoleh jawabanatas pertanyaan tersebut, di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat dari para tokoh, antara lain : Nu’man Somantri (2001) memberikan gambarantentang warga negara yang baik. Beliau mengatakan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a) yang berani membela serta setia kepada bangsa dan Negara, b) memiliki sikap yang toleran kepada sesama, c) memeluk salah satu agama yang diakui negara, dan d) memiliki sikap demokratis. Sementara Azis Wahab (1996) memberikan identifikasi warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki kriteria : a) memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, b) sebagai individu yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, c) mampu memecahkan masalahmasalah kemasyarakatan secara cerdas, d) memiliki sikap disiplin pribadi, e) mampu berpikir kritis , kreatif dan inovatif. Winataputra dan Budimansyah (2007) berpendapat bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), memiliki keterampilan kewarganegaraan (civic skill) dan memiliki watak kewarganegaraan (civic disposition).Pendapat ini bila dikaitkan dengan taksonomi Bloom, maka memiliki pengetahuan kewarganegaraan terkait dengan aspek kognitif, memiliki watak kewarganegaraan terkait dengan aspek afektif dan memiliki keterampilan kewarganegaraan terkait dengan aspek psikomotor.Pendapat ini senada dengan pendapat Dardji Darmodiharjo (1987),

8

yang mengatakan bahwa pendidikan memuat unsur : mengajar (pengetahuan), mendidik (membentuk sikap), dan melatih (keterampilan). Dari beberapa pendapat yang dikemukakan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk : 1. Menambah pengetahuan atau wawasan peserta didik akan segala hal yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan benarmelalui berbagai cara dan metode(aspek kognitif). 2. Membina dan membentuk sikap warganegara yang mau dan meyakini akanpengetahuan yang telah diperoleh. Dengan demikian, pengetahuan yang telah dipahami tersebut akandiyakini dan terinternalisasi dalam diri atau mempribadi dalam jiwa peserta didik, yang akan menjadi sikapnya dalam menanggapi persoalan-persoalan yang ada (aspek sikap). 3. Melatih keterampilan kewarganegaraan kepada peserta didik untuk dapat menjadi warga negara yang terampil berdemokrasi. Hal ini dilakukan melalui atau dengan cara membiasakan atau membudayakan kepada peserta didik bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai serta norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-haraspek Psikomptor). Semua hal tersebut di atas nampaknya sejalan dengan tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO, yakni learning to know (aspek Pengetahuan), learning to be(aspek Afektif),learning to do and learning to life to gether(aspek keterampilan).Untuk itu semua maka PKn dikembangkan agar mampu mengarahkan warga negara yang dinamis dalam rangka menghadapi tantangan di era global. Warga Negara yang diharapkan melalu PKn adalah : (a) warga negara yang cerdas, (b) warga negara yang memiliki komitmen, serta (c) warga negara yang mampu melibatkan diri atau partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia serta dalam pergaulan internasional. Di era global ini PKn seyogyanya diarahkan lebih fungsional dan dapat membantu peserta didik dalam memecahkan persoalan serta mampu mengambil keputusan sendiri di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Untuk itu PKn hendaknya disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat.Maksudnya, PKn hendaknya mampu sebagai wahana

9

yang dapat membentuk dan mengembangkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kecerdasan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

C. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan Sebagaimana telah diuaraikan sebelumnya, ruang lingkup materi yang dibahas di dalam pendidikan kewarganegaraan tentunya sesuai dengan sejarah perkembangan kurikulum.Untuk mengingat kembali sejarah perkembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Sejak

Proklamasi

kemerdekaan

17

Agustus

1945,

tujuan

pendidikan

kewarganegaraan diarahkan pada pendidikan carakter yaitu suatu pendidikan yang bertujuan untuk membentuk dan membangun karakter bangsa. (Nation and carackter building) yang materinya terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang ada. 2. Pendidikan Kewarganegaran baru berdiri sendiri sebagai mata pelajaran setelah dikeluarkannya kurikulum 1968. Ruang lingkup materinya meliputi : sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ilmu bumi, Pancasila dan UUD 1945 3. Pada kurikulum 1975 ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan ( waktu itu bernama PMP) meliputi : Pancasila, Ketetapan MPR dan GBHN. 4. Pada kurikulum 1984 ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan adalah butirbutir

P-4.

Hal

ini

dilakukan

untuk

mengakomudasi

perkembangan

ketatanegaraan. Melalui sidang MPR pada tahun 1978, MPR menetapkan TAP No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Untuk itulah di bidang pendidikan dikeluarkan kurikulum 1984, khususnya pada pendidikan kewarganegaraan materinya meliputi 36 butir P-4. 5. Pada tahun 1994 keurikulum pendidikan mengalami perubahan. Sejak saat itu mata pelajaran PMP berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaaraan (PKn). Sesuai dengan ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN ditentukan bahwa materi PKn mencakup butir-butir P-4, PMP, PSPB dan unsur-unsur yang dapat mengembangkan semangat dan nilai-nilai kejuangan 45. Dengan kata lain pendidikan kewarganegaraan meliputi : pendidikan ideologi, pendidikan nilai dan moral serta pendidikan kejuangan.

10

6. Pada tahun 2003 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang harus ada di setiap kurikulum satuan pendidikan. Sementara materinya terkait dengan empat pilar (elemen dasar : penulis) kehidupan berbangsa dan bernegara yakni : Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Penyanmpaian materi tersebut dikembangkan bukan saja pada aspek kognitif, namun juga tetap memberikan penekanan pada pembentukan sikap dan keterampilan peserta didik. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya meliputi seluruh kegiatan yang ada baik di sekolah melalui kegiatan intra kurikuler, kegiatan ko kurikuler maupun ekstra kurikuler yang dilakukan di dalam dan di luar kelas, melalui diskusi maupun kegiatan di dalam organisasi kesiswaan.Oleh karenanya pendidikan kewarganegaraan di dalamnya termasuk pengalaman, minat, kepentingan pribadi, masyarakat dan negara yang dinyatakan dalam kualitas pribadi seseorang. Dalam kaitan ini NCSS (National Council for Sosial Studies) merumuskan bahwa pendidikan kewarganegaraan (civic education) meliputi pengaruhpengaruh positif dari : (a) pendidikan di sekolah; (b) pendidikan di rumah; dan (c) pendidikan di lingkungan masyarakat. Artinya seluruh kegiatan yang dilakukan siswa merupakan bahan masukan bagi pendidikan kewarganegaraan dalam memahami dan mengapresiasi tujuan dan cita-cita nasional serta membuat keputusan yang cerdas dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nu’man

Somantri

(2001

:

299)

mengatakan

bahwa

pendidikan

kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pegaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih siswa berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

11

Berdasarkan beberapa uraian di atas PKn adalah diberikan untuk mempersiapkan warga negara yang kritis, analitis, aktif, bersikap dan bertindak demokratis.Sehingga muara dari mata pelajaran PKn adalah mewujudkan warga Negara yang partisipatif.Hal tersebut berlangsung sampai sekarang, meskipun dengan tambahan-tambahan dan penyempurnaan.Namun secara substasi ruang lingkup materi yang diberikan tidaklah berbeda.

Soal-Soal Latihan Soal Obyektif : Pilih salah satu jawaban yang paling benar pada soal berikut : 1.

Hakikat Pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah …. a. mata pelajaran yang memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara b. mata pelajaran yang memberikan pengetahuan tentang ketatanegaraan Indonesia c. mata pelajaran yang bertugas membentuk karakter warga negara d. mata pelajaran yang bertugas menjadikan warga negara yang pintar

2.

Sebagai wahana pendidikan nilai, PKn bertugas untuk ….. a. mengembangkan nilai –nilai yang sesuai dengan perkembangan era global b. mengembangkan nilai-nilai baru sebagai pengganti nilai-nilai tradisional c. membentuk sikap-sikap baru untuk menggantikan sikap tradisional bangsa Indonesia d. menumbuh kembangkan dan melatih keterampilan hidup di masyarakat

3.

Tujuan PKn adalah membentuk warga negara yang baik. Menurut Nu’man Soemantri, yang dimaksudkan dengan warga negara yang baik, adalah warga negara yang …. a. berani membela serta setia kepada bangsa dan negara b.memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya c. memiliki sikap disiplin d. memiliki pengetahuan yang terkait dengan hak dan kewajiban

4.

Di bawah ini yang menjadi tugas PKn adalah ….. a.civic knowledge, civic virtue, civic skill 12

b. civic knowledge, civic responsibility, civic participation c. civic knowledge, , civic virtue , civic participation b. civic knowledge, civic skill, civic participation 5.

Ruang lingkup pendidikan kewarga negaraan meliputi …. a. kegiatan intra kurikuler, ko kurikuler dan ekstra kurikuler b. kegiatan intra kurikuler, ko kurikuler dan kegiatan-kegiatan diskusi di sekolah saja c. kegiatan intra kurikuler dan kegiatan-kegiatan di dalam organisasi sekolah d. semua kegiatan yang diikuti siswa, baik di dalam maupun di luar kelas

DAFTAR PUSTAKA Somantri, Nu’man. 2001. Menggagas Pembahruan Pendidikan IPS. Dedi Supriadi & Rohmat Mulyana (ed). PPS-FPIPS UPI dan PT Rmaja Rosda Karya. Bandung Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ditjen Dikdasmen. Jakarta Wahab, A. Azis. 1996. Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik : Model Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia Menuju Warga Negara Global. IKIP Bandung Wahab, A. Azis dan Sapriya. 2011. Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Alfabeta . Bandung Winataputra,S Udin, dkk. 2009. Materi dan Pembelajaran PKn. Universitas Terbuka : Jakarta Winataputra dan Sapriya. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan : Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran. Laboratorium PKN FPIPS UPI. Bandung

13



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PKn) BAB II SUBSTANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



BAB II Substansi PendidikanKewarganegaraan

A. Paradigma PKn pada era Reformasi Menjelang usianya yang ke 71, Bangsa Indonesia sudah semakin bertambah dewasa.Seiring dengan itu, bangsa Indonesia menjadi semakin bijak, semakin transparan, terbuka dan kebijakan-kebijakan yang disusun serta dilaksanakan semakin dapat dipertanggung jawabkan.Sektor pendidikan sebagai salah satu aspek dalam kehidupan nasional harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi.Khususnya pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang ada di persekolahan perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sedang dan terus berubah. Proses pembangunan karakter (nation and character building) yang telah dicanangkan sejak awal negara Indonesia berdiri perlu direvitalisasi agar sesuai dengan arah dan pesan konstitusi negara RI. Di era global seperti sekarang ini isu-isu yang berkembang dan menjadi tuntutan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah : demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup. Ketiga hal tersebut menjadi tuntuan dan perhatian bagi warganya, maupun dalam melakukan hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Terkait dengan ini Winataputra (2009 :1) mengatakan bahwa konstitusi negara Indonesia (UUD Negara RI tahun 1945) mengharapkan arah pembentukan karakter bangsa ditujukan pada penciptaan masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi sebagai titik sentral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah, dalam rangkamelaksakan dan mengarahkan pemikiran pada pembentukan karakter bangsa yang demokratis cukup mendesak dilakukan. PKn yang merupakan salah satu mata pelajaran wajib di persekolahan dan dipergunakan

sebagai

wahana

untuk

membentuk

warga

negara

yang

berkarakterdemokratis sebagaimana diharapkan memiliki peran penting dan cukup strategis.Sebagai mata pelajaran nilai, PKn wajib memberikan dan menambah wawasan peserta didik tentang nilai-nilail yang benar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.PKn wajib melakukan pembinaan serta menumbuh kembangkan 1

sikap-sikap peserta didik ke arah yang diinginkan oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.Melalui PKn di persekolahan peserta didik dilatihkan melalui pembiasaan-pembiasaan tentang perilaku dan keterampilan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Sesuai pendapat Dardji Darmodiharjo, bahwaPKn sebagai suatu pendidikan yang dilakukan tentang kewarganegaraan, meliputi : mengajar, mendidik dan melatih. Mengajar maksudnya menambah wawasan dan memberikan pengetahuan yang benar tentang kewarganegaraan, mendidik, maksudnya membentuk sikap-sikap yang sesuai dengan nilai dan norma-norma masyarakat, melatih, maksudnya membiasakan peserta didik melakukan perilaku untuk terampil dalam melakukan hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Winataputra, (2009 : 3) dalam kaitan membentuk peserta didik menjadi warga yang demokratis, PKn memiliki 3 (tiga)tugas pokok ,yaitu : 1.

Mengembangkan warga negara menjadi warga negara yang cerdas (civic intelligence).

2.

Membina warga negara supaya menjadi warga negara yang bertanggung jawab (civic responsibility)

3.

Mendorong warga negara supaya mau dan mampu berpartisipasi (civic participation) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

B. Karakteristik Warga Negara Yang Cerdas. Memiliki warga negara yang cerdas sangat dibutuhkan suatu negara.Setiap bangsa dan negara pasti ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai tujuan serta cita-citanya.Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, suatu bangsa sangat membutuhkan warga negara yang cerdas, tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Melalui warga negara yang cerdas tidak saja akan dapat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, tetapi melalui warga negara yang cerdas juga akan dapat mengangkat derajat dan martabat bangsa serta menjadikan bangsa ini memiliki nilai kompetitif yang tinggi (kompetitifnis) dalam melakukan hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itulah melalui pendidikan kewarganegaraan yang diberikan di persekolahan diharapkan akan dapat melahirkan tidak saja warga negara yang baik, tertapi juga warga negara yang cerdas.

2

Kecerdasan warga negara meliputi banyak hal atau meliputi berbagai dimensi, sehingga dalam pelaksanaannya semua kecerdasan tersebut harus dilakukan secara seimbang,tidak hanya dalam dimensi intelektual sebagaimana selama ini seringkali dilakukan.Melalui PKn warga negara diharapkan memiliki kecerdasan yang jamak.Adapun kecerdasan-kecerdasan jamak dimaksud, yang harus dimiliki warga negara Indonesia meliputi : kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ) dan bahkan kecerdasan moral (Moral Qoution) (Masyitoh : 2008) Sekolah tidak boleh hanya mengembangkan kecerdasan intelektual tanpa diikuti pengembangan kecerdasan emosi, spiritual serta moral.Lebih lanjut Masyitoh megatakan bahwa kecerdasan intelektual harus di dasari (di back-up) oleh kecerdasan emosional, spiritual dan bahkan kecerdasan moral.Jika tidak maka akan dapat terjadi dan “sudah seringkali terjadi” kecerdasan intelektual yang dimiliki seseorang disalah gunakan. Penggunaan kecerdasaan intelektual tanpa dilandasi oleh kecerdasan emosional, spiritual dan moral seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma yang berlaku.Di dalam kehidupan masyarakat seringkali terjadi kecerdasan intelektual dipresentasikan dengan berpikir rasional yang didukung oleh nalar, namun mengabaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan.Muara dari semua itu, dapat menggiring manusia menjadi manusia yang sombong, angkuh atau congkak. Menganggap dirinya yang paling benar, dirinya yang paling pintar, dirinya yang paling bisa, sementara orang lain dianggap semuanya bodoh sehingga lebih rendah. Bahkan dengan hanya memiliki kecerdasan intelektual tanpa dilandasi kecerdasan yang lain, manusia manganggap akal atau rasio sebagai sumber utama dan satu-satunya sumber kebenaran. Kecerdasan emosional (EQ) yang dimiliki seseorang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan menghargai orang lain serta

menghormati kepentingan orang lain.

Dengan memiliki sikap-sikap seperti itu dapat membimbing dan mengarahkan seseorang menjadi orang yang peka,peduli dan respek kepada sesamanya.Sehingga manusia dapat bersikap toleran, mau menghargaiperbedaan-perbedaan yang ada. Sikap-sikap yang mencerminkan kecerdasan emosional tersebut dapat menciptakan suasana yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Kecerdasan emosional yang dimiliki seseorang lambat laun akan dapat mencairkan pertentangan-pertentangan potensial yang ada. Masalah-masalah yang ada dalam kehidupan tidak akan bisa selesai hanya dengan kesabaran atau perasaan sabar (kecerdasan emosional). Adanya inisiatif, kreatifitas serta 3

nalar (kecerdasa intelektual) sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena

itu

pengelolaan

emosi

(“kecerdasan

emosional”)

juga

membutuhkan

menggunakan kecerdasan intelektual seperti : nalar, logika maupun bakat.Jika tidak bisa saja terjadi, sesorang hanya berdiam diri tidak melakukan apa-apa (sebagai cermin kecerdasan emosional) ketika menghadapi suatu masalah.Oleh karenanya, antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional saling membutuhkan dan dipadukan secara seimbang.Kecerdasan emosional tanpa didukung oleh kecerdasan intelektual menjadikan orang tidak berbuat apa-apa, sementara kecerdasa intelektual tanpa di dasari kecerdasan

emosional

menyebabkan

seseorang

menjadi

sombong,

angkuh,

egois.Substansi dari kecerdasan intelektual adalah nalar, sedangkan substansi kecerdasan emosional adalah perasaan atau mood. Hasil penelitian menunjukan bahwa kecerdasan intelektual hanya menyumbang tidak lebih dari 20% untuk keberhasilan seseorang dalam hidup. Hampir 80% keberhasilan seseorang dalam hidup ditentukan oleh kecerdasan-kecerdasan lainnya, seperti :emosional, spiritual dan sosial.Artinya bahwa seseorang tidak bisa mengharapkan keberhasilan dalam hidupnya hanya dengan mengandalkan kecerdasan Intelektual yang dimiliki. Terlebih dalam era sekarang ini orang sangat perlu memiliki jaringan, sangat butuh akan kehadiran orang lain. Semakin banyak teman, semakin banyak jaringan merupakan modal utama bagi keberhasilan seseorang.Untuk dapat menjalin teman dan menciptakan jaringan, seseorang harus bisa dan mampu mengelola emosi.Seseorang tidak boleh bersikap egois kalau ingin memperoleh teman.Orang yang egois, adalah orang yang hanya mau menangnya sendiri, orang yang mengedepankan kepentingannya sendiri, tidak mau peduli pada kepentingan orang lain. Hanya orang yang pandai dan cerdas mengelola emosinya atau dengan kata lain hanya orang yang memiliki kecerdasan emosional akan disenangi orang lain, karena orang seperti itu pandai menyenangkan hati orang lain, orangyang suka berempati pada orang lain. Dalam kehidupan berlaku hukum resiprositas (tibal balik) sebagai hukum kodrat atau hokum alam yang menimpa setiap individu manusia.Seseorang cenderung akan besikap baik pada orang yang juga bersikap baik kepadanya, orang akan cenderung bersikapjahat sebagai balasan sikap jahat yang dilakukan orang lain kepadanya, demikian seterusnya. Berdasarkan hasil penelitian, orang-orang yang kurang melatih keseimbangan kecerdasan emosionalnya akan dapat mengkibatkan hal-hal sebagai berikut, antara lain: 4

a.

Gampang merasa kalut ketika terjadi peristiwa buruk yang menimpanya

b.

Kurang dapat melakukan kerjasama (tim work), dan mudah retak atau tidak tahan lama dalam menjalin kerjasama dengan orang lain

c.

Kurang dapat mengendalikan diri karena emosi yang mudah meledak-ledak, sehingga gampang kalap

d.

Mudah sekali kehilangan motivasi, maupun inspirasi

e.

Mudah bertindak melampaui batas (kebablasan) atau sebaliknya yaitu tidak berani bertindak karena terlalu hati-hati yang akhirnya tidak berbuat apa-apa. Kecerdasan Spiritual(SQ) berkenaan dengan penanaman, pemahaman serta

pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Orang yang memiliki kecerdasan spiritual, sikap dan perbuatannya selalu dipancari nilai-nilai agama yang diyakini yang memiliki kebenaran mutlak.Di dalam pikiran manusia bersemayam suatu titik yang disebut Titik Tuhan (God Spot) atau hati nurani atau kata hati atau ada yang menyebut dengan InsanQolbu.Titik inilah yang menjadi pilar dari kecerdasan spiritual.Adapula yang menyebutnya dengan kecerdasan hati.Kecedasan Spiritual atau kecerdasan hati dapat diasah atau dilatihkan. Kecerdasan hatidapat menjadi cerdas dengan cara membiasakan dalam setiap menangkap, memahami serta mengamini kebenaran selalu menggunakan hati. Hati yang diberikan oleh Sang Pencitpa Tuhan Yang Maha Esa pada dasarnya baik dan bersih.Suara hati atau Insan Qolbu tersebut selalu mengarahkan orang untuk bersikap dan berbuat baik.Dalam perkembangannya sangat bergantung pada lingkungan di tempat dia dibesarkan.Disinilah dibutuhkan adanya pembiasaan atau dilatihkan. Orang yang cerdas secara spiritual, adalah orang yangmemiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut , antara lain : a.

Kuat tapi tidak keras karena memiliki kelenturan. Orang sperti ini ibarat air pelan namun pasti batu yang demikian kuat sekalipun bisa habis terkikis olehnya.

b.

Tahu akan kemampuan diri sendiri, karena selalu mau introspeksi diri, sehingga sadar diri

c.

Kualitas hidupnya didasarkan pada visi ke masa depan dan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebenaran. Masa lalu merupakan pengalaman yang dipakai sebagai pijakan dalam mejalanikehidupan hari ini, dan kemudian dipakai merancang kehidupan di masa depan.Semua itu didasarkan pada nilai-nilai kebenaran agama yang diyakini. 5

d.

Memiliki kemampuan untuk tidak melakukan hal yang tidak penting. Orang yang memiliki kecerdasan religious tidak pernah membuang-buang waktunya secara percuma. Segala aktivitas yang dikerjakan bermanfaat guna kehidupan hari ini maupun di kemudan hari

e.

Memiliki kemampuan untuk menemukan alasan, jawaban dan makna hidup. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual memahami betul apa, mengapa dan bagaimana cara hidup yang benar. Oleh karena itu setiap gerak langkahnya selalu beralasan dan diarahkan untuk menjawab makna hidup yang dipahami.

f.

Memiliki kemampuan untuk menolong dan berbuat baik kepada orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual memiliki kesadaran bahwa semua makhluk yang ada di bumi adalah ciptanNYA, maka kesadaran ini mendorong dan menjadi alas an seseorang untuk menolong orang lain. Sementara orang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual karena tidak mau

mendengarkan suara hatinya, memiliki kekurangan-kekurangan sebagai berikut : a.

Cenderung menjadi fanatisme buta terhadap kebenaranmaupun keyakinan karena tidak dicerahkan oleh intelektualnya

b.

Orangnya menjadi sadis, brutal dan cenderung melakukan tindakan negative

c.

Mudah sekali lepas kontrol dan menyalah gunakan kekuasaan Apabila menyimak uraian tersebut di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa warga

Negara yang ingin dibentuk melalu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah warga Negara yang memiliki multi kecerdasan atau kecerdasan yang utuh.Yakni warga Negara yang memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral.Dengan kata lain wrga Negara yang dibentuk adalah warga Negara yang cerdas otak/akalnya, cerdas perasaannya, cerdas hatinya dan cerdas moralnya.

C. Warga Negara Yang Bertanggung Jawab Sebelum membahas karakterisik warga Negara yang bertanggung jawab, terlebih dulu akan dibahas tentang apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Ridwan Halim (1988) mendifinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu berupa hak, kewajiban maupun kekuasaan. Dengan demikian secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau

6

berperilaku menurut cara tertentu. Sementara Purbacaraka (1988) mengatakan bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang lahir atau bersumber pada penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau kewajibannya.Lebih lanjut ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan hak, baik yang dilaksanakan secara memadai maupun tidak memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban.Demikan juga hal di dalam penggunakan kekuasaan. Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab erat kaitannya dengan penggunaan hak dan kewajiban serta kekuasaan.Artinya tanggung jawab melekat dalam hak, kewajiban serta kekuasaan yang dimiliki seseorang. Setiap kali orang melaksanakan hak, melaksanakan kewajiban maupun melaksanakan kekuasaannya akan disertai pula dengan tanggung jawab. Ada beberapa hal atau aspek

yang perlu diperhatikan pada saat seseorang

menggunakan haknya, antara lain : a. Aspek kekuatan yang di dalamnya berisikan tentang kekuasaan dan wewenang. Maksudnya bahwa betapapun besar dan mutlaknya hak yang dimiliki seseorang, namun bilamana pemegangnya tidak memiliki wewenang atau kekuasaan maka semua hak yang dimiliki tersebut sama sekali tidak punya arti atau tidak ada gunanya. b. Aspek perlindunganhukum yang memberikan kekuatan. Melalui perlindungan hukum tersebut mensyahkan atau melegalisir hak seseorang sehingga memiliki kekuasaan atau wewenang untuk menggunakannya. c. Aspek pembatasan hukumyang membatasi seseorang dalam menggunakan haknya supaya tidak sampai melampaui batas. Maksudnya dalam menggunakan haknya, seseorang dibatasi hukum supaya tidak melampaui kepantasan dan kelayakan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukan kepada kita bahwa seseorang di dalam menggunakan haknya tidak bisa dilakukan secara mutlak. Artinya meskipun itu haknya tetapi dalam penggunaannya dibatasi oleh hak orang lain. Oleh karena itu dalam menggunakan hak harus memperhatikan atau mempertimbangkan hak orang lain. Setiap orang pasti memiliki hak sekaligus kewajiban.Bahkan antara hak dan kewajiban ibarat

7

sekeping mata uang.Dibalik hak ada kewajiban yang harus dilakukan, demikian sebaliknya. Ada beberapa aspek atau hal yang perlu diperhatikan pada saat melaksanakan kewajiban, antara lain : a.

Aspek kemungkinan atau kelogisan, maksudnya bahwa adanya kemungkinan atau kemampuan bagi pihak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana mestinya.

b.

Aspek perlindungan hukum, maksudnya bahwa adanya perlindungan hukum yang melegalisir atau mensahkan pihak yang berkewajiban yang akan melindungi yang bersangkutan dari segala macam tuntutan manakalaia telah melaksanakan kewajibannya.

c.

Aspek pembatasan hukum, maksudnya adalah adanya pembatasan secara hukum yang diberikan kepada pihak berkewajiban sehingga hal tersebut akan menjaga atau membatasi supaya dalam menjalankan kewajibannya jangan sampai kurang dari batas minimal kewajiban,, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.

d.

Aspek pengecualian hukum, yaitu adanya pertimbangan hukum yang merupakan aspek pengecualian yang diberikan kepada seseorang dalam melaksanakan kewajibannya dengan tidak memadai. Aristoteles mengatakan bahwa warga negara yang bertanggung jawab adalah warga

Negara yang baik, dan warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki keutamaan atau kebajikan sebagai warga negara.Terkait dengan hal keutamaan dan kebajikan ini, Plato mengatakan ada empat keutamaan atau kebajikan yang dihubungkan dengan tiga bagian jiwa manusia. Adapun keempat keutamaan yang dimaksud adalah : 1.

Pengendalian diri (temperance), hal ini dihubungkan dengan nafsu

2.

Keperkasaan (fortitude), hal ini dihubungkan dengan semangat

3.

Kebijaksanaan atau kearifan, hal ini dihubungkan dengan akal

4.

Keadilan, hal ini dibhubungkan dengan ketiga bagian jiwa manusia sebelumnya (pengendalian diri, keperkasaan dan kebijaksanaan/kearifan) Hal ini dapat disederhanakan melalui visualisasi table berikut :

Tabel 1 : Kebajikan atau keutamaan manusia 8

Keutamaan atau kebajikan

Jiwa manusia

 Pengendalian diri (temperance)



Nafsu (ephitumia)

 Keperkasaan (fortitude)



Semangat (thumos)

 Kebijaksanaan atau kearifan



Akal (nous)

 Keadilan



Nafsu, semangat dan akal

Aristoteles sebagai murid dari Plato memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat gurunya.Aristoteles berpandangan bahwa keutamaan atau kebajikan manusia sesuai peran dan fungsinya yang ada harus di lihat secara utuh. Terkait dengan ini fungsi dan peran warga negara berbeda-beda satu dengan yang lainnya, apalagi bila di lihat di dalam negara pasti memiliki warga negara yang beragam atau berbeda-beda. Aristoteles mengatakan bahwa kebajikan seluruh warga negara suatu negara tidak mungkin satu, melainkan beragam atau berbeda-beda yaitu sesuai dengan fungsi dan peran yang dimiliki masing-masing. Pendapat Aristoteles tentang kebajikan atau keutamaan ini nampaknya lebih realistis dan masih relevan bila dikaitkan dengan konteks kehidupan warga negara saat ini.Adanya keberagaman individu warga negara dengan status dan perannya masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya, merupakan suatu realitas yang tidak terbantahkan, termasuk di dalam merealisasikan fungsi dan peran yang dimiliki berbeda-beda pula. Warga Negara yang bertanggung jawab akan selalu berusaha melaksanakan dan menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perunang-undangan yang berlaku seoptimal mungkin. Warga negara yang cerdas, dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki akan selalu berupaya mengetahui ruang lingkup tanggung jawab yang harus diembannya. Apabila dicermati, ada beberapa tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan oleh warga negara, antara lain :

1.

Tanggung jawab pribadi meliputi : a. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Tanggung jawab terhadap diri sendiri

2.

Tanggung jawab sosial, meliputi : a. Tanggung jawab terhadap masyarakat b. Tanggung jawab terhadap lingkungan 9

c. Tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara Adapun penjelasan masing-masing sebagai berikut ini : Ad 1 :Tanggung Jawab Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini di dasarkan pada sila I Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan UUD 1945 pasal 29 ayat (1) berbunyi : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pasal 29 ayat (2) berbunyi : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan landasan idiil sebagaimana tercantum dalam Pancasila sila I dan konstitusioal yang tercantum pada pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk senantiasa melandasi sikap dan perilakunya dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab warga Negara terhadap Tuhannya diwujudkan dengan melaksanakan semua perintah dan mejauhi larangan-laranganNYA. Hal ini masingmasing akan dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kesemuanya itu dipancari oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap TYME dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan sesama di dalam kehidupan masyarakat. Tuhan mengajarkan kepada setiap hambaNYA untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan siapa saja dengan tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, warna kulit, bahasa, maupun perbedaan-perbedaan yang lain. Di hadapan Tuhan YME manusia tidak dinilai karena kedudukan, jabatan, harta kekayaan yang dimiliki, status sosial maupun titel atau pengetahuan yang dimiliki.Di mata Tuhan YME nilai manusia teletak pada derajat keimanan dan ketakwaannya kepadaNYA. Ada beberapa cara dalam mengimplementasikan bentuk tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan YME, diantaranya : a. Mensyukuri segala nikmat yang telah dikaruniakan-NYA kepada kita b. Taat beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing c. Melaksanakan segala perintah-NYA dan menjauhi segala laranganNYA

10

d. Terus menuntut ilmu sepanjang hayat serta menggunakan demi kebaikan umat manusia e. Menjalin tali silaturahmi atau persaudaraan dengan siapa saja guna menciptakan kehidupan yang aman, tenteram , damai dan sejahtera Ad 2 :Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat Sebagai mahluk sosial manusia tidak bisa lepas dari masyarakat.FransMagnis Suseno (1993) mengatakan bahwa kebermaknaan manusia itu jika ia hidup di masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat manusia sebagai mahluk social tidak bias lepas dari keberadaan manusia lain. Artinya manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidup agar dapat tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Sehingga manusia sepanjang hayatnya selalu membutuhkan orang lain, mulai lahir bahkan sejak masih ada di dalam Rahim seorang ibu sampai meninggal membutuhkan orang lain. Dalam kaitan inilah dikatakan bahwa manusia sebagai anggota masyarakat senantiasa cenderung hidup berkelompok / bermasyarakat. Sebagai anggota masyarakat, perwujudan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dalam bentuk sikap dan perilaku sebagai berikut : a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. Menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat c. Meningkatkan rasa kesetia kawanan sosial di antara sesama anggota masyarakat d. Menghindari sikap dan tindakan diskriminatif dalam rangka menghindari terjadinya perpecahan di masyarakat, bangsa dan negara

Ad 3 :Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.Manusia selalu membutuhkan lingkungan sebagai tempat hidup dan tempat kehidupannya, sementara untuk memelihara kelestariannya lingkungan membutuhkan campur tangan manusia.Sumaatmaja (1998) mengatakan bahwa manusia dan alam ada dalam konteks keruangan yang saling mempengaruhi.Hanya saja tingkat pengaruh yang diberikan manusia terhadap lingkungan ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang 11

dikuasai. Berdasarkan Iptek tersebut hubungan manusia dengan alam dapat dikelompokkan menjadi tiga : a. Kelompok manusia yang masing sangat tergantung kepada alam b. Kelompok manusia yang baru mampu menyesuaikan dengan alam c. Kelompok manusia yang sudah mampu mengelola serta memanfaatkan alam Tanggung jawab yang dimiliki manusia dalam melakukan hubungan dengan lingkungan alam tidaklah ringan. Manusia dituntut memiliki sikap dan dan perilaku, antara lain : a. Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan b. Mengeksploitasi lingkungan sesuai kebutuhan, dan tidak dilakukan secara berlebihan c. Menggunakan teknologi ramah lingkungan Apabila setiap individu di dalam masyarakat dapat melaksanakan hubungannya dengan lingkungan secara bertanggung jawab seperti yang di uraikan di atas, niscaya kehidupan di dalam masyarakat akan dapat berjalan dengan tertib, aman, damai serta penuh dengan romantika dan keindahan. Penggunakan teknologi yang ramah lingkungan dalam pemaantaatan potensi alam, disamping dapat meningkatkan kesejahteraan hidup , juga akan dapat menjaga kelestariannya. Oleh karena itu, manusia harus mampu menguasai teknologi, bukan sebaliknya, teknologi yang menguasai manusia. Dengan menguasai teknologi manusia akan dapat mengendalikan tehnologi tersebut sesuai dengan keinginannya. Kerusakan alam lingkungan seringkali terjadi sebagai akibat ketidak mampuan manusia menguasai teknologi atau teknologi sudah menguasai manusia itu sendiri. Ad 4 :Tanggung Jawab Terhadap Bangsa dan Negara Kelangsungan hidup serta maju mundurnya suatau bangsa menjadi tanggung jawab warga negaranya.Berdirinya suatu Negara karena keinginan bersama dari warga negaranya.Konsekunsinya bahwa untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara yang didirikan menjadi tanggung jawab semua warganegara.Demikian pula keadaan suatu bangsa, apakah bangsa itu maju, berkembang, bahkan mengalami kemuduran sangat bergantung dan menjadi tanggung jawab warganya sendiri. 12

Sebagai warga Negara Indonesia sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Tanpa adanya partisipasi (sebagai bentuk tanggung jawab) seluruh warga negara, tidak menutup kemungkinan bangsa dan negara ini bisa mengalami kehancuran.Apalagi jika kita ingin mewujudkan tujuan dan citacita nasional sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.Hal itu menuntutsemua kita melakukan tanggung jawab sebagai warga negara secara konsisten dan konsekuen. Semua itu dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku kehidupan sehari-hariberupa : a. Memahami, menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan sehari-hari b. Menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara c. Menjaga persatuan dan keutuhan bangsa d. Membina kesetiakawanan sosial diantara sesame warga negara Indonesia e. Meningkatkan wawasan kebangsaan

D. Warga Negara yang partisipatif Setiap bangsa dan Negara mengharapkan warganya ikut berpartisipasi atau terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. Bentuk dan wujud partisipasi sangat beragam, dapat berupa fisik dan non fisik. Partisipasi dilakukan dengan berbagai alas an/landasa, seperti : karena paksaan dengan disertai sanksi, ajakan orang/kelompok lain atau kesadaran sendiri. Partisipasi yang paling baik adalah partisipasi yang dilakukan seseorang karena kesadaran dan kemauan sendiri. Koentjaraningrat (1994) mengatakan ada tiga bentuk partisipasi : (1) berbentuk tenaga, (2) berbentuk pikiran, dan (3) berbentuk materi atau benda. Partisipasi dalam bentuk tenaga, di mana warga negara terlibat atau ikut serta dalam berbagai kegiatan melalui tenaga yang dimilikinya. Partisipasi dalam bentuk ini seringkali disebut dengan partisipasi fisik. Contoh partisipasi dalam bentuk fisik, seperti : ikut serta telibat dalam kerja bakti atau gotong royong yang dilaksana di lingkungan RT, RW dan sebagainya. Partisipasi dalam bentuk pikiran, di mana warga Negara dapat terlibat atau ikut serta dengan cara menyumbangkan ide, gagasan atau pemikiran dalam memecahkan 13

persoalan-persoalan yang dihadapi bersama serta untuk kebaikan bersama. Contoh partisipasi dalam bentuk ini, seperti : menyampaikan saran atau memberikan masukan kepada pihak pemerintah baik dengan cara lisan maupun tertulis melalui media (Koran, majalah, radio atau televisi)dan disampaikan dengan cara dan bahasa yang santun dan bersifat membangun. Sedangkan partisipasi dalam bentuk materi atau benda adalah keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam suatu kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk materi maupun benda tertentu. Contoh partisipasi dalam bentuk ini, seperti : memberikan sumbangan berupa uang atau barang pada korban bencana alam, atau memberikan dana bantuan kepada warga negara yang sedang dilanda banjir di daerah tertentu, dan sebagainya. Berpartisipasi merupakan salah satu ciri sebagai warga negara yang baik.Seseorang dengan alas an apapun tidak boleh tidak berpartisipasi, karena berpartisipasi merupakan kewajiban warga negara dan sebagai wujud pemiliki kedaulatan rakyat.Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa yang demokratis dapat terhambat sebagai akibat tidak adanya partisipasi dari warganya.Pemerintahan demokrasi sebagaimana yang dikemukakan Abraham Lincoln, adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan ditujukan untuk rakyat.Dari pengertian tersebuti, demokrasi hakikatnya adalah partisipasi.Dalam kaitan inilah maka partisipasi sangat penting artinya dalam kehidupan suatu negara. Dari uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam proses bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat. Wisistiono (2003) mengatakan ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan warga Negara berpatisipasi, yaitu (a) ada rasa kesukarelaan atau tanpa adanya paksaan, (b) adanya keterlibatan secara emosional, dan (c) adanya manfaat yang diperoleh dari keterlibatannya. Warga negara partisipatif adalah warga negara yang senantiasa melibatkan diri atau ikut serta dalam berbagai kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada berbagai aspek kehidupan nasional.Partisipasi warganegara meliputi berbagai aspek kehidupan nasional seperti, aspek politik (pol), aspek ekonomi (ek), aspek sosial budaya (sosbud) dan yang lainnya.Membentuk warganegara yang partisipatif

14

bukanlah hal yang mudah, semudah kita mengucapkan.Mewujudkan warga negara yang partisipatif membutuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi.

1.

Partisipasi pada aspek Politik Ada beberapa pendapat yang terkait dengan partisipasi politik yang di sampaikan

berikut ini, antara lain : a.

Rush dan Athof (1993) mengemukakan bahwa partisipasi politik dimaksudkan adalah keikutsertaan atau keterlibatan individu warga negara dalam sistem politik. Rush dan Athof hanya memberikan pengertian tentang partisipasi politik ini pada setiap kegiatan yang diikuti warga negara pada setiap kegiatan politik yang ada.

b.

Huntington dan Nelson (1990) memberikan difinisi partisipasi pada aspek politik ini sebagai kegiatan warga negara preman ( penulis : sipil) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Berbeda dengan pendapat Rush dan Athof di atas, Huntington dan Nelson melihat bahwa di dalam partisipasi politik ini ada tiga hal yang terkandung di dalamnya. Adapun ketiga hal yang dimaksudkan adalah (1) partisipasi meencakup kegiatan-kegiatan politik yang obyektif, bukan kegiatan-kegiatan politik yang subyektif; (2) yang dimaksudkan dengan warga negara preman adalah warga Negara sebagai perseorangan (individu) dalam berhadapan dengan masalah politik; (3) kegiatan yang dilakukan dalam partisipasi politik difokuskan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik tidak lain adalah keikut sertaan atau keterlibatan setiap warga negara dalam kegiatan-kegiatan sistem politik yang ada, di mana hal tersebut berlangsung disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing warga negara yang bersangkutan. Secara teori partisipasi politik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni partisipasi politik konvensional dan partisipasi non konvensional.Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara partisipasi politik konvensional dianggap sebagai partisipasi yang normal.Partisipasi politik ini merupakan hal yang biasa dilakukan di dalam negara demokrasi modern. Bentuk-bentuk partisipasi 15

politik konvensional ini dapat berupa : pemberian suara (voting), diskusi politik, kampanye, membentuk kelompok kepentingan, komunikasi aktif dengan pejabat politik atau pemerinta. Sementara partisipasi politik non konvensional dimaksudkan merupakan partisipasi politik yang dilakukan dengan penuh kekerasan atau dilakukan secara revolusioner.Karena partisipasi dalam bentuk ini dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau bersifat revolusioner, maka sering dianggap sebbagai partisipasi yang illegal. Bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional antara lain : petisi, demontstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekrasan politik terhadap benda atau manusia, perang gerilya , revolusi dan sebagainya. Beberapa contoh partisipasi politik yang dapat dilakukan warganegara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing : a. Mengkritisi secara arif kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Warga Negara yang baik senantiasa mau merespon dan mengkritisi berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah.Warga Negara bukan waktunya lagi menerima secara membabi buta setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah, melainkan dituntut mau dan mampu memberikan tanggapan berupa kritik atau masukan yang konstruktif.Di dalam budaya politik parokial, partisipasi politik warga negaranya sangat rendah.Warga negara lebih bersifat pasif, cenderung hanya menerima begitu saja produk-produk politik yang dihasilkan pemerintah.Di negara yang budaya politiknya bersifat parokial kebijakan-kebijakan yang ada dalam kaitan dengan pembangunan nasional bersifat to-down.Setiap negara demokrasi modern seperti sekarang ini mengarapkan partisipasi politik masyarakat sebagai masukan dan perbaikan pembangunan yang dilakukan. Kritik dan masukan dapat disalurkan dengan berbagai macam cara, diantaranya dengan melakukan demonstrasi atau unjuk rasa secara damai dan dilakukan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Karena konstitusi (UUD 1945) sendiri memberikan jaminan pada warga negara untuk mengemukakan pendapat di depan umum baik secara lisan maupun tertulis. Hak dan kewajiban warga Negara tersebut dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 yang mengatur tentang 16

kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan ditetapkannya undang undang tersebut memberikan peluang terbuka bagi semua warga masyarakat untuk mengajukan berbagai gagasan atau pandangan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan ketentuan harus dilakukan secara positif.

b. Aktif dalam sebuah partai politik Partai politik merupakan suatu kelompok yang ada di masyarakat yang dilakukan secara terorganisir dan anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dengan jalan merebut kekuasaan yang dilakukan secara konstitusional.Pada era reformasi sekarang ini peluang untuk terlibat dalam partai politik sangat terbuka. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh anggota masyarakat, terbukti jumlah partai politik yang ada sekarang sekitar 39 partai politik.

c. Aktif dalam kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering pula disebut Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) atau dalam bahasa Inggrisnya Non Government Organisation (NGO) merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi politik, yang bersifat memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik, transparan dan bertanggung jawab.

d. Aktif melakukan Diskusi Politik Belakangan diskusi politik sebagai bentuk salah satu partisipasi politik masyrakat berkembang dengan pbegitu pesat. Berbagai kegiatan dilakukan terkait hal itu, baik yang dilaksanakan secara langsung melalui forum-forum diskusi, seminar maupun saresahan, maupun melalui kegiatan-kegiatan yang difasilitasi media massa baik TV, Koran dengan cara melibatkan partisipasi aktif anggota masyarkat. Berbagai kegiatan tersebut dikemas sedemikian rupa sehingga menarik bagi anggota masyarakat mengikuti atau terlibat di 17

dalamnya.Untuk memperoleh respon positif dari masyarakat, tema-tema yang diangkat menjadi tema diskusi adalah wacana-wacana politik yang sedang hangat dan aktualdi masyarakat. Proses politik yang berlangsung melalui diskusi politik tersebut dapat dijadikan

salah satu bentuk pendidikan politik yang

efektif guna meningkatkan pengetahuan dan pendewasaan politik masyarakat. Di dalam melakukan partisipasi politik, agar dapat berjalan dengan baik, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut ini : 1). Sikap apatis yaitu sikap yang tidak memiliki rasa kepudian atau minat atau perhatian kepada orang lain. 2). Sikap sinis, maksudnya adanya persaan curiga kepada orang. Politik dianggap sebagai hal-hal yang terkait dengan urusan yang koto-kotorr, sehingga politisi tidak dapat dipegang omongannya atau tiak dapat dipercaya.Dalam kaitannya seringkali msyarakat mengumpamakan seperti : “isuk tempe sore dele” maksudnya pagi bilangnya A, sore hari sudah berubah menjadi Z. 3). Alienasi, maksudnya masyarakat merasa bahwa politik itu sesuatu hal yang asing. Mereka cenderung berpikir politik dan pemerintahan dilakukan orang lain dan juga diperuntukkan untuk orang lain. 4). Anomie, maksudnya adanya suatu perasaan yang dimiliki masyarakat di mana mereka merasa kehilangan nilai dan arah. Masayarakat merasa tidak dipedulikan oleh pihak penguasa, sehingga mengakibatkan hilangnya gairah dan keinginan untuk berpartisipasi.

2.Partisipasi pada aspek Sosial Partisipasi social terkait erat dengan keterlibatan atau keikut sertaan warga negara dalam dalam kegiatan-kegiatan social kemasyarakatan.Partisipasi sosial ini dapat berjalan dengan baik apabila setiap individu warga negara memiliki kepekaan sosial, yaitu suatu kondisi di mana individu warga negara mudah merespon atau bereaksi manakala ada masalah di masyarakat.Dimilikinya perasaan ini oleh warga negara menjadi pendorong timbulnya partisipasi social. Dengan kata lain, partisipasi sosial dalam kehidupan, bermasyarkat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik, jika dalam setiap diri warga negara tumbuh dan berkembang kepekaan sosial. 18

Partisipasi sosial dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti : a.

Membantu orang lain sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, baik berupa moril maupun materiil

b.

Membantu memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang dialami orang lain maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

c.

Menjadi penggerak atau agen perubahan dan bukan menjadi beban bagi masyarakat

d.

Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat

e.

Ikut menjaga keamanan dengan melakukan siskamling

f.

Ikut menjaga keutuhan masyarakat, bangsa dan Negara dengan selalu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan

3. Partisipasi dalam bidang Ekonomi Partisipasi dalam bidang ekonomi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam pembangunan ekonomi bangsa.Keterlibatan warga negara dalam bidang ekonomi sangat diharapkan, karena hal tersebut penting artinya agar dapat mendorong pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi negara. Warga negara dapat melakukan partisipasi dalam aspek ekonomi dengan cara : a. Taat membayar pajak b. Bersikap hemat dengan menggunakan dana yang ada sesuai kebutuhan c. Rajin menabung guna menyiapkan masa depan d. Mau menyisihkan harta untuk orang-orang yang membutuhkan e. Tidak menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan f. Dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain

4. Partisipasi pada aspek Budaya Sebagaimana diketahui bersama, bahwa bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang masyarkatnya sangat majemuk dalam berbagai aspek kehidupan agama, ras, adat istiadat, antar golongan (SARA).Keragaman tersebut merupakan suatu anugrah yang

19

patut dijaga dan dilestarikan dan bahkan dikembangkan kea rah yang lebih baik lagi.Untuk itu partisipasi dari seluruh warga negara sangat dibutuhkan. Berikut merupakan beberapa contoh partisipasi dalam aspek budaya, seperti : a.

Mencintai budaya-budaya local dan juga budaya nasional, misalnya : dengan mencintai produk-produl daerah sendiri dan produk dalam negeri

b.

Tidak bersikap etnosentrisme ataupun chauvisisme,dengan terlalu mengagungagungkan daerah atau bangsa sendiri dan menganggap yang lain lebih rendah

c.

Selalu berinovasi dan berkreasi untuk mengembangkan budaya daerah sekaligus budaya nasional Partisipasi warga Negara dalam berbagai aspek kehidupan sangat diperlukan dalam

rangka mewujudkan tujuan maupun cita-cita nasional yang diinginkan.Tanpa adanya partisipasi dari seluruh waganya, cita-cita maupun tujuan yang diinginkan bangsa yang bersangkutan mustahil dapat terwujud.Partisipasi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dapat ditingkatkan dengan cara : a.

Menambah pengetahuan masyarakat, mengingat masyarakat akan dapat melakukan partasipasi dengan benar jika mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang hal itu.

b.

Memberikan latihan keada masyarkat akanketerampilan untuk berpartisipasi.

c.

Mengembangkan karakter masyarakat

d.

Melakukan komitmen-komitmen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Soal- Soal Latihan : Pilihlah jawaban yang paling benar dari alternative yang tersedia 1.

Menciptaan masyarakat Indonesia dengan menempatkan demokrasi sebagai titik sentral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini merupakan …. a. Tujuan yang diharapkan oleh mapel PKn b. Tugas yang dimiliki PKn c. Visi dan misi PKn d. Fungsi PKn

20

2.

Membina warga negara yang bertanggung jawab merupakan salah satu tugas PKn yang disebut …. a. civic intelligence b. civic responsibility c. civic participation d. civic knowledge

3.

Orang yang mudah bertindak melampaui batas (kebablasan) atau sebaliknya yaitu tidak berani bertindak karena terlalu hati-hati. Orang seperti ini adalah orang yang kurang memiliki kecerdasan …. a. Spiritual b. Emosional c. Intelektual d. Moral

4.

Taat beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, merupakan …. a. Hak seseorang b. Tanggung jawab seseorang c. Ketaatan seseorang d. Kecerdasan seseorang

5.

Ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan rukun tetangga, di lingkungan tempat tinggal, merupakan bentuk wujud …. a. Hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang baik b. Kecerdasan sebagai warga negara c. Partisipasi setiap warga negara yang baik d. Tanggung jawab sebagai warga negara

DAFTAR PUSTAKA Huntington, Samuel P & Joan Nelson. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Rineka Cipta. Jakarta Koentjaraningrat. 1997. Mentalitas, Kebudayaan, dan Pembangunan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Masyitoh, Iin Siti. 2008. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan. UPI. Bandung 21

Sapriya & Udin S. Winataputra. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan : Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran. Laboratorium PKN FPIPS UPI. Bandung Somantri, Nu’man. 2001. Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Rosda Karya dan PPS UPI. Bandung

22



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PKn) BAB III PANCASILA DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA



BAB III PANCASILA DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

A. Proses Perumusan Pancasila Setelah mengalami kekalahan di mana-mana melawan tentara sekutu dalamperangAsiaPasifik,Jepang mengumumkanjanji k e p a d a r a k y a t Indonesia yaitu

akan

memberikan

kemerdekaankelakkemudian

usai.P e m e n u h a n

hariketikaperang

janjiJ e p a n g

telah

inidibuktikandengan

dibentuknyaBadanPenyelidikUsaha-usahaKemerdekaanIndonesia(BPUPKI) yangdalam bahasa

Jepang

disebut

Dokuritsu

ZyunbiTioosakai.Badaninidibentukpadatanggal29April1945,namunbarudilantikpadatan ggal28Mei1945danmulaibekerjaseharikemudian yaitu tanggal 29 Mei 1945.Sesuai dengan namanya BPUPKI mempunyai tugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan kelak setelah Indonesia merdeka.Pertama kali yang dilakukan BPUPKI adalah menetapkan dasar falsafah Negara (Philosofische Grondslag) sesuai permintaan Dr. Radjiman Widiodiningrat selaku ketua BPUPKI. Terbentuknya BPUPKIi n i , bangsa Indonesia dapatsecara sahmempersiapkan kemerdekaannya sehingga ada kebebasa tanpa adanya perasaan takut dan was-was dari

bala

tentara

Jepang.

Badan

inimelakukantugasnyapertamakalipadatanggal29Mei1945denganmelakukan sidanguntukmendengarkanpidatoMr.Muh.Yaminyangmengutarakanlimaasas dasaruntukNegaraIndonesiaMerdeka.

Kelima

yakniperikebangsaan,perikemanusiaan,

periketuhanan,

asas peri

tersebut

kerakyatan,

dan

kesejahteraanrakyat. Setelahberpidato

beliaumenyerahkanusultertulismengenai

RancanganUUDRI.DidalamPembukaandariRancanganUUDtersebuttercantumrumusanli maasasdasarnegarayangberbeda

dengan

yang

disampaikan

melalui 1

pidato,yaitusebagai berikut. a).KetuhananYangMahaEsa. b).Kebangsaan c). PersatuanIndonesia. d).RasaKemanusiaanyangadildanberadab. d).Kerakyatan yangdipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan. e).KeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia. Hari berikutnya tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945 Soepomo mengemukakan gagasan-gagasannya.Beliau mengemukakan terkait dengan paham yang dianut di dalam mendirikan negara.Beliau mengemukakan pendapatnya bahwa ada beberapa teori paham negara, seperti berikut ini: (a) teori negara perseorangan (individualis), yaitu suatu negara yang disusun atas kontrak yang dilakukan oleh seluruh individu masyarakat (do contract social). Paham negara ini dikembangkan dari teori yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti : Thomas Hobbes, JJ Rousseau, Herbert Spencer, dll. Paham Negara seperti ini banyak terdapat di benua Eropa dan Amerika; (b) Paham negara kelass (Class Theory), yang mengajarkan bahwa negara adalah alat dari golongan atau kelass tertentu (kelass yang kuat/borjuis) untuk menindas kelass yang lain (kelass lemah/buruh). Teori ini dibangun untuk melawan teori negara perseorangan (kapitalis). Tokohnya antara lain : Marx, Lenin, Engel; (c) Paham negara integralistik, yang mengajarkan bahwa negara ditujukan untuk menjamin kepentingan seluruh masyarakat. Negara disusun dari semua golongan, kelompok unsur dan bagianbagian secara terpadu dalam suatu kesatuan yang utuh.Jadi yang terpenting menurut paham negara ini adalah penghidupan masyarakat seluruhnya, yakni suatu kehidupan yang mengatasi kepentingan perseorangan, kepentingan kelompok maupun golongan.

Selanjutnya

padatanggal1Juni1945sidang

BPUPKI

gilirannya

mendengarkan pidato yang disampaikan Ir. Soekarno.Pada pidatonyaIr. Soekarno juga

mengemukakanlima dasarIndonesiamerdekayangrumusannyasebagaiberikut : 1).KebangsaanIndonesia.

2

2).Internasionalisme,atauperikemanusiaan. 3).Mufakat,ataudemokrasi. 4).Kesejahteraansosial. 5).Ketuhananyangberkebudayaan. Soekarno

mengusulkan

bahwa

kelima

dasar

tersebut

diberi

nama“Pancasila”. Beliau mengatakan bahwa istilah tersebut atas saran salah seorang teman beliau seorang ahli bahasa.Usul tersebut diterima secara bulat oleh sidang BPUPKI.Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima sila yang diusulkan tersebut dapat dipadatkan atau diperas lagi menjadi tiga atau “Tri Sila” yang rumusannya adalah : 1) Sosio Nasionalisme yaitu perpaduan dari Nasionalisme (Kebangsaan) dan Internasionalisme(perikemanusiaan) 2) Sosio Demokrasi yaitu perpaduan dari Demokrasi dengan Kesejahteraan sosial 3) Ketuhanan Yang Maha Esa Adapun jika tidak mau sila yang tiga, maka “Tri Sila” ini juga masih dapat diperas lagi menjadi “Eka Sila” atau satu sila yakni Gotong Royong. Secarasingkat,kemudianpadatanggal22Juni1945sembilantokoh anggotaBPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas pidatodanusul-usulmengenaiasasdasar sidang

BadanPenyelidik.Hasilnya

diterimabulat

Negarayangtelahdikemukakanpada

tersusunlah

PiagamJakarta,yang

sidang-

kemudian

dalamsidang berikutnya, tanggal 14 Juli 1945. Piagam Jakartaini

berisi tentangRancanganPernyataan

IndonesiaMerdeka

danRancanganUUD,yangdidalamnyajugamemuatasasdasarnegara. Rumusannyasebagaiberikut: 1).Ketuhanan,dengankewajibanmenjalankansyariatIslambagipemeluk-

pemeluknya. 2).Kemanusiaanyangadildanberadab. 3).PersatuanIndonesia. 4).Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan. 3

5).KeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia. Pada tanggal 9 Agustus dibentuklah PPKI dengan ketua Ir. Soekarno dan wakilnya

Drs.

Moh.Hatta.PPKI

beranggotakan21

orangtermasukketuadanwakil.Panitiainisangatpentingfungsinya,apalagisetelahpro klamasikeanggotaannyadisempurnakan,sehinggabukanlagimerupakanbadanbuata nJepanguntukmenerimahadiahkemerdekaandariJepang.SetelahJepangtaklukkepa daSekutudan kemudian diucapkanProklamasi

Kemerdekaan

pada

tanggal

17Agustus1945badaninikemudianmemilikisifatnasionalIndonesia. Sehubungan dengan tersiarnya berita menyerahnya Jepang kepadaSekutu, para

pejuang

dan

pemuda

mendesak,

supaya

SoekarnodanDrs.Moh.Hattasecepatnyamemproklamasikan Indonesiatanpa

melalui

rapat

PPKI.

Ir.

kemerdekaan Menurut

kaum

pemuda,PPKIadalahbuatanJepang.KalauproklamasidilakukanolehIr.SoekarnodanD rs.Moh.HattaselakuketuadanwakilketuaPPKI,berartinegara Indonesia nanti buatan atau

bantuan

Jepang,

besarkemungkinannantiakanditumpasataudiserangkembaliolehsekutu.

Oleh

karenanya,prokalamasi harus diucapkan atas nama bangsa Indonesia saja. Namundemikian,

golongantua

tidak

sependapat

apabilaProklamasiKemerdekaandilakukantanpadipersiapkansecara matang.Perbedaanpendapatantaragolongantuadangolonganmuda yangdimotoriolehSoekarni,ChaerulSaleh,AdamMalik,danlainlainmencapaipuncaknya. Demikianlah,menjelangpagiharitanggal16Agustus1945,Ir. SoekarnodanDrs.Moh.Hatta“diculik”olehparapemudadandibawake Rengasdengklok.

Kedua

tokohini

baru

dibebaskan,

ketika

Mr.AhmadSoebardjomenjemputkeRengasdengkloksehubungan denganadanyarapatPPKIuntukpersiapankemerdekaan.Kelompokpemuda memberikan izin dengan jaminan kemerdekaan segera diproklamasikan. Pada tanggal 16 Agustus malam hari rapat

anggota

PPKI

agendautamaialahpembuatan

di Teks

rumah

sampai

pagi,diselenggarakan

Laksmana

Maeda,dengan

Proklamasi 4

Kemerdekaan.Setelahrapat,teksProklamasiyangkonsepnyadibuatolehIr.Soekarno, Drs.Moh.HattadanMr.AhmadSubardjokemudiandiperbaikidenganbeberapaperuba han.Esoknya

yakni

padatanggal17Agustus1945jam10.00b e r t e m p a t

dijalanPegangsaanTimur

No.56.Ir.SoekarnodidampingiDrs.Moh.Hatta

memproklamasikan KemerdekaanIndonesiaatas namabangsa Indonesia. Dengan diproklamasikan

kemerdekaan bangsa Indonesia,

berartibahwabangsaIndonesiatelahmenyatakansecaraformal,baikkepada luar

maupun

kepada

bangsa

Indonesia

itu

dunia

sendiri,bahwamulaisaat

itubangsaIndonesiatelahmerdeka, bebas untuk menentukan nasib sendiri. Proklamasimerupakantindakanpertama,ketentuan pertama,

dan

ketentuan

pangkalnya

pertama,norma tata

hukum

Indonesia.Proklamasiadapalingpertamadaripadaaturan-aturanhukumlainnya yangakanmenjadipangkalberlakunyap e r aturanp e r u n d a n g a n u n d an g an y an g

berlaku

di

I n d o n e s ia .Dasarhukum

proklamasitidakdapatdicari, karena ia merupakan dasar hukum yang pertama dan

utama.Kekuatanberlakunyatergantungpadakekuatan

dansemangatbangsaIndonesia.

Proklamasi

ju ga

me n gan d u n g

art i

lahirnyanegaraIndonesia. Menurut

MuhamadYamin,

proklamasi

kemerdekaan

adalah

sumberdarisegalasumberhukumyangmenjadidasarketertibanbaru di Indonesia. Proklamasi

merupakantingkatan

yanghampir400

B.

penutup

perjuangan

kemerdekaan

tahun bergolakdiIndonesia.

Fungsi dan Kedudukan Pancasila Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, Pancasila yang disusun oleh The Founding Father’s melalui siding-sidang BPUPKIyang kemudian ditetapkan oleh

PPKI

fungsi

dan

kedudukan

bermacam-macam.

Menurut

Dardji

Darmodihardjo kurang lebih ada delapan fungsi yang dimiliki oleh Pancasila, antara lain : 1) Sebagai dasar Negara, b) Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, c) Sebagai perjanjian luhur, 4) Sebagai sumber dari segala sumber hukum, 5) sebagai kepribadian bangsa, 6) sebagai falsafah bangsa Indonesia, 7) Sebagai cita-cita 5

bangsa Indonesia, 8) Sebagai alat pemersatu.Namun dari delapan fungsi tersebut dapat dipadatkan menjadi dua fungsi pokok atau fungsi utama Pancasila yakni sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa.

1. Pancasila sebagai dasar Negara a. Dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara Kedudukan pokok Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara ( Philosofis Grondslag) Republik Indonesia. Hal ini tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi sebagai berikut : “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” Pengertian kata “dengan berdasarkan kepada….” secara yuridis mengandung makna

bahwa Pancasila adalah

sebagai dasar Negara

(Kaelan,2014: 108) Meskipun tidak ada kata atau Istilah Pancasila yang kita temukan dalam Pembukaan UUD 1945, namun secara eksplisit anak kalimat yang berbunyi : “…..dengan berdasarkan kepada …..”ini memiliki makna dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Hal ini di dasarkan pada interpretasi historis sebagaimana yang ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar Negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini juga di dasarkan pada saat sidang BPUPKI di mana oleh Ketua lembaga

tersebut

meminta

kepada

anggota

untuk

menyusun

atau

merumuskan dasar-dasar yang akan dipakai sebagai dasar negara yang akan didirikan. Oleh karana itu fungsi pokok Pancasila itu adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia.Hal ini juga di dasarkan pada ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966.Di dalam ketetapan MPRS tersebut dijelaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum.Dan lebih lanjut diijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber tertib 6

hukum hakikatnya adalah pandangan hidup , kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Pada

tahun

1968,

Presiden

mengeluarkan

Instruksi

Presidennomor12Tahun1968yangmenegaskantentangrumusanPancasilayang benardan sah berarti Pancasila ditegaskan sebagai dasar Negara danideologi negara.DitegaskanpuladidalamKetetapanMPRNo.XVIII/MPR/1998tentangpencab utanKetetapanMPRRINomorII/MPR/1978 tentangPedomanPenghayatandan

Pengamalan

PancasiladanpenetapantentangPenegasanPancasilasebagaidasarNegara dinyatakanbahwa

PancasilasebagaimanadimaksuddalamPembukaan

UUD1945adalahDasarNegaradariNegaraKesatuanRepublik dilaksanakan

secara

Indonesiaharus

konsisten

dalam

kehidupanbernegara.Catatandaririsalah/penjelasanyangmerupakanbagian

tak

terpisahkan dariketetapantersebut menyatakan bahwadasar negara yang dimaksuddalam

ketetapan

ini

di

dalamnya

mengandungmaknasebagaiideologinasionalsebagaicita-citadantujuannasional. Ketentuan-ketentuandiatasdapatdirujuksebagaidasarhukumbahwa pancasilaberkedudukan sebagai dasar negara dan ideologinegara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasarfilosofis untukmenata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapatdijabarkan bahwa sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikansebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, sebagaidasar dalampengaturan dan sistem merupakan

sumberhukum

dalam

pemerintahan negara, serta kehidupan

berbangsa

dan

bernegara.SemenatarsebagaiideologinasionaldariNegaraKesatuan RepublikIndonesiaPancasilamemilikifungsisebagaitujuanataucitacitadaribangsaIndonesiasertasebagaisaranapemersatubangsa.

b. Konsep Pancasila sebagai dasar Negara Pancasila dalam kedudukan sebagai dasar negara sering disebut sebagai 7

dasar falsafah negara (philosofishe gronslag), dari Negara, ideology Negara (staatidee)dalam pengertian ini Pancasila merupakan nilai dasar serta norma dasar untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. hal ini mengandung konsekuensi bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dan diberpedoman dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karennya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hokum, sehingga merupakan sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara ban menguasai hokum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kedudukan sebagai dasar Negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber segala sumber hokum atau sumber tertib hokum Indonesia, pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yakni di dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 dan akhirnya dikonkritkan

ke dalam pasal-pasal UUD 1945 serta

penjabarannya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dapat dirinci sebagai berikut : 1) Pancasila sebagai dasar Negara adalah sumber dari segala sumber hukum(sumber tertib hukum) Indonesia 2) Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 3) Mewujudkan cita-cita hokum bagi hokum dasar Negara baik tertulis maupun tidak tertulis 4) Mengandung norma yang mengharuskan Undang Undang Dasar memuat isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur 5) Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara Negara, dan para pelaksana pemerintahan.

8

c. Nilai-nilaiPancasilasebagaidasarnegara Pancasilasebagaiideologiataupandanganhidupberisikonsepdasarmengen aikehidupanyangdicita-citakanolehbangsaIndonesia.Di ataumengandung

konsep

dasar

dalamnyaberisi

mengenaikehidupan yangdicita-citakan

bangsa Indonesia dan terkandungpikiran serta gagasanyang mendasar mengenai kehidupan yang dianggapbaik, sesuaidengannilaiyang dimiliki.Nilainilaitersebuttelah dimurnikan/dipadatkan dalamlima sila sebagai dasar filosofis

negara.

hidupPancasila

Dengan

demikian

merupakan

sebagai

kristalisasi

ideologiatau

dari

pandangan

nilai-nilaiyangdimiliki

danbersumberdarikehidupanbangsaIndonesia. Nilai-nilaidasardalamPancasilatersebutmerupakannilai-nilaiyang fundamentalbagibangsadannegara.Nilai-nilaidasartersebutadalah: 1.KetuhananYangMahaEsa NilaiKetuhananYangMahaEsamengandungartikeyakinandan pengakuanyangdiekspresikandalambentukperbuatanterhadapZat yangMaha

Tunggal

tiada

duanya.

Yang

sempurnasebagaipenyebabpertama(KausaPrima).EkspresidarinilaiKetuhana nYang Maha Esa, menuntutmanusia Indonesia untuk bersikap hidup, berpandanganhidup“taat”dan“taklim“kepadaTuhandengandibimbing olehajaran-ajaranNya.Taatmengandungmaknasetia,menurutapa, yangdiperintahkandanhormat/cintakepadaTuhan.Sedangkantaklim mengandungmaknamemuliakanTuhanmemandangTuhanteragung, memandangTuhantertinggi,memandangTuhanterluhur. Nilai KetuhananYang

Maha

Esa

kepadasetiap orang untuk memeluk

memeberikan agama

kebebasan

sesuai

dengan

keyakinannya. Tidak seorangpun dapat memaksa orang atau kelompok lain untuk memeluk agama tertentu. Bahkan negara sekalipun tidak dapat memaksakan

kehendaknya

agar

seseorang

memeluk

agama

tertentu.Supaya kehidupan masyarakat yang berbeda keyakinan dan agama dapat hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis, maka antarpemelukagamayangberbeda-beda

ituharussalinghormat9

menghormatidanbekerjasama satu sama lain. 2.NilaiKemanusiaanyangadildanberadab NilaiKemanusiaanyang adildan beradabmengandungmakna: kesadaran sikap

dan

perilaku

yang

sesuai

dengan

nilai-nilai

moraldalam

hidupbersamaatasdasartuntutanmutlakhatinuranidengan memperlakukansesuatuhalsebagaimanamestinya. Yang

perludiperhatikan

dan

merupakan

dasar

hubungan

sesamaumatmanusiadalammewujudkannilaikemanusiaanyangadildan beradabadalah,pengakuanhakasasimanusia.Manusiaharusdiakuidandiperla kukansesuaidenganharkatdanmartabatnyasesuaidenganmahlukTuhanYang MahaEsayangsamaderajatnya,yangsamahakdankewajibanasasinya.Untukit uperludikembangkanjuga sikap salingmencintaisesama manusia, sikap tenggang rasa atautepaslira. 3.NilaiPersatuanIndonesia Nilai

Persatuan

Indonesia

mengandung artiusaha kearah

bersatudalamkebulatanrakyatuntukmembinanasionalismedalamnegara Indonesia. Nilai persatuan Indonesia yang demikian inimerupakan suatuproses

untuk

menuju

terwujudnya

nasionalisme.Denganmodaldasarnilaipersatuan,semuawarganegaraIndones ia

baikyangaslimaupunketuruanasingdandarimacam-macamsukubangsa

dapat

menjalinkerjasama

yang

erat

dal;am

wujud

gotongroyong,kebersamaan. Nilaipersatuanterkandungadanyaperbedaan-perbedaanyang

biasa

terjadi didalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik ituperbedaan bahasa,kebudayaan,adat-istiadat,agama,maupunsuku.

Perbedaan-

perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk berselisih,tetapi justru menjadidayatarikke arahkerjasama, yanglebihharmonis.Hal

kearah

resultante/sintesa

inisesuaidengan

semboyan“BhinekaTunggalIka”. 4. NilaiKerakyatanyangdipimpinolehhikmatkebijaksanaandalam 10

permusyawaratan/perwakilan Nilaisilakeempatmengandungmakna:suatu pemerintahanrakyatdengancaramelaluibadanbadantertentuyangdalamuntukmufakat,ataskebenarandariTuhan,selarasde nganakalsehat,serta mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi tercapainyakebaikanhidupbersama. Di

dalampengambilankeputusanlewatmusyawarah/mufakatiniyang

menjadiprioritasutamaadalah:“kualitas”itusendiri,yaituisi,bobotdariukurany angdihasilkan.Meskipunusulanitudarigolonganmayoritas,tetapijika

isidan

bobotdari usulanitu tidak berkualitasmaka tidak bisaditerima. Sebaliknya, meskipun itu dari golongan minoritas namun isi danbobot usulan itu berkualitas maka bisa diterima. Cara-cara sepertiiniyangdikehendaki oleh

sistem Demokrasi

Pancasila”,

oleh

hikmat

dipimipin

yaitu

demokrasi

kebijaksanaan

yang dalam

permusyawaratan/perwakilan.Karena titik beratnya musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama, maka demokrasi pancasila fahamnya adalah kekeluargaan,kebersamaan. Sebagai paham kekeluargaan, demokrasi

pancasila

mengandungmuatan prinsipdasarmekanismedemokrasi,diantarnyaialah:(1)Berpahamnegarahuk um;(2)Berpahamkonstitusionalisme;

(3)

Supermasi

ditanganMPR;(4)pemerintahanyangbertanggungjawab;(5)Pemerintahberda sarkanperwakilan;(6)Sistem pemerintahanbersifatpresidensial;(7)Tidakmengenalmayoritasdanminorita s.

5.NilaiKeadilanSosialBagiSeluruhRakyatIndonesia Maknayangterkandungdidalamsilakelimainiadalahsebagai berikut:Suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah,yangsetiapwarganegaramendapatkansegalasesuatuyangtelah menjadihaknyasesuai

denganesensiadildanberadab.Silakeadilan social 11

bagi seluruh

rakyat Indonesia dalam wujud pelaksanannya

bahwa setiap warga harus mengembangkan sikap

adalah

adil terhadap

sesama, menjaga keseimbangan, keserasian,keselarasan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak oranglain. Disamping

ituwajib

melaksanakan

juga

keadilan

komulatif

(keadilanantarWNIdenganWNI):keadilanlegal/taat(taatatauloyal terhadapnegara);dankeadilandistributif(keadilanmembagisebagai kewajibannegarakepadaWNI).Semuakeadilaniniperludiwujudkandalamke hidupanbermasyarakatberbangsadanbernegara. Perlujuga

dipupuk

sikapsolider,bekerjasamadengan

sesamanya,membukadiribagikepentinganbersamamerupakansifat-sifat perilakudalamkeadilansosialyangharusdijunjungtinggi.

d. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus di dasarkan pada Pancasila.Hal ini mengandung maksud bahwa setiap penyelenggaraaan negara mulai dari pusat sampai di tingkat desa maupun RT harus sesuai dan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila.Setiap sikap

dan

tingkah

pemerintahanmaupun

laku

para

warga

penyelenggara negara

harus

Negara,

penyelenggara

berdasarkan

nilai-nilai

Pancasila.Sehingga semua penyelenggaraan kehidupan bernegara harus dilakukan

dan

bersumber

pada

nilai-nilai

Pancasila.Notonagoro

mendeskripsikan bahwa pengamalan (realisasi) Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan suatu realisasi atau pengamalan Pancasila yang bersifat obyektif. Bentuk wujud pengamalan Pancasila dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara atau pengamalam obyektif Pancasila adalah melalui UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi.Hal ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara harus selalu sesuai dan bersumberpada UUD 1945. 12

Namun

demikia

implementasi

Pancasila

secara

obyektif

dalam

kenegaraan mustahil akan terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh realisasi Pancasila subyektif. Pengamalan Pancasila obyektif merupakan pengamalan yang dilakukan dalam kehidupan bernegara dengan selalu patuh pada aturan main yang ada baik oleh penyelenggara negara, warga negara maupun

penyelenggara

pemerintahan.Pengamalan

Pancasila

subyektif

merupakan pengamalan yang dilakukan oleh setiap individu warga negara, penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan yang didasarkan pada nilai moral masyarakat atau bangsa.Oleh karenanya dalam kaitan ini Notonagoro

mengatakan

pelaksanaan

Pancasila

subyektif

merupakan

persyaratan bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila obyektif. Lebih lanjut dikatakan pelaksanaan Pancasila obyektifakan gagal bilamana tidak didukung oleh realisasi pelaksanaan Pancasila subyektif baik oleh setiap warga, terlebihlebih oleh setiap penyelenggara Negara serta penyelenggara pemerintahan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa pelaksanaan Pancasila Obyektif akan dapat terlaksana dengan baik manakala ada sinergi antara kesadaran wajib hukum dan kesadaran wajib moral. Sebagai mahluk sosial, manusia cederung hidup berkelompok, bersuku suku, berbangsa-bangsa. Hal ini dilakukan untuk menjalin suatu hubungan yang harmonis.Untuk hubungan yang harmonis inilah maka manusia harus meletakkan

dasar

kemanusiaan

dalam

hubungan

interaktif

dengan

sesama.Keharusan untuk melaksanakan kewajiban ini merupakan suatu wajib moral yang harus ada pada setiap warga negara.Dalam kehidupan kenegaraan sebagai lembaga kehidupan kemasyarakatanhukum, ikatan kebersamaan dalam hidup bersama itu juga harus terealisasi dalam suatu hukum positif sehingga konsekuensinya kewajiban itu tidak hanya dalam batas-batas kewajiban moral,melainkan juga meliputi wajib hukum. Realisasi Pancasila sebagai dasar Negara mewajibkan adanya sinergisitas antara kesadaran wajib moral dan kesadaran wajib hukum.Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa terjadi berbagai penyimpangan dan penyelewengan dalam kehidupan bernegara yang dilakukan oleh penyelenggara negara 13

merupakan

bukti

tidak

adanya

keseimbangan

dalam

pelaksanaan

Pancasila.Padahal di dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa UUD harus mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan penyelenggara negara untuk memegang teguh dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita rakyat yang luhur.Hal ini menunnjukan pada kita semua bahwa dalam realisasi Pancasila dealam segala aspek penyelenggaraan negara juga harus diwujudkan moralitas para penyelenggara negaranya.

2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa a. Pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapai dalam hidupnya. Pandangan hidup yang merupakan kesatuan dari rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri.Pandangan hidup tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi maupun dalam melakukan interaksi antar manusia dalam kehdiupan bermasyarakat serta melakukan hubungan dengan alam sekitarnya.

Sebagai mahluk sosial manusia cenderung melakukan hubungan dengan orang lain, karena manusia tidak mungkin dapat menjalankan hidupnya seorang diri. Dalam mengembangkan potensi yang dimiliki manusia senantiasa memerlukan orang lain. Untuk itulah manusia senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan social yang lebih luas.Mulai dari laingkungan yang paling kecil yaitu keluarga, berkembang ke lingkungan yang lebih besar yaitu lingkungan masyarakat, kemudian berkembang lebih besar lagi menjadi bangsa dan 14

Negara.Lembaga-lembaga inilah yang merupakan lingkungan utama yang dapat dipergunakan menyalurkan dan mewujudkan pandangan hidupnya.Pada akhirnya dalam kehidupan bersama dalah suatu Negara dibutuhkan adanya tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapai bersama yang bersumber pada pandangan hidup tersebut. Dalam pengertian tersebut itulah maka proses perumusan pandangan hidup mayarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup Negara. Pandangan hidup bangsa dapat juga disebut sebagai ideology bangsa, dan pandangan hidup Negara dapat juga disebut sebagai ideology Negara (Kaelan, 2014 : 103) Antara pandangan hidup masyarakat dan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal balik.Pandangan hidup pribadi akan menjadi pandangan hidup masyarakat, pandangan hidup masyarakat akan berkembang menjadi pandangan hidup bangsa. Atau dengan kata lain pandangan hidup bangsa diproyeksikan dari pandangan hidup masyarakat dan pandangan hidup masyarakat tercermin dari sikap hidup masing-masing pribadi warganya. Dengan demikian dalam Negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidupnya, maka pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara yang dalam hal ini yakni Pemerintah terikat kewajiban secara konstitusional. Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara senantiasa menjaga dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur (Darmodihardjo, 1996 : 35) Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar Negara dan ideologi negara, nilai-nilainya telah hidup dan berkembang pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam adat isitiadat, budaya serta agama-agama yang dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup yang ada pada masyarakat Indonesia tersebut itulah kemudian menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit. Hal ini terus berlanjut seiring dengan perjalan waktu diteruskan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, lalu diangkat dan 15

dirumuskan oleh para pendiri negara melalui siding-sidang yang dilakukan BPUPKI, serta diputuskan oleh PPKI menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pengertian iniliah Pancasila sebagai Pandangan Hidup Negara dan sekaligus sebagai Ideologi Negara. Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI, mengandung arti bahwa dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia sudah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada adat istiadat, budaya serta nilainilai agamanya. Dengan pandangan hidup yang mantap maka bangsa Indonesia akan dapat mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai, dan dengan pandangan hidup yang diyakininya bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada secara tepat. Dengan pandangan hidup yang jelas bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman dalam melihat dan menyelesaikan bergabagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga tidak akan mudah terombang-ambingkan dalam pergaulan dunia. Sebagai pandangan hidup bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki masyarakatnya baik dalam adat istiadat, budaya serta religius, maka Pancasila harus menjadi asas pemersatu bangsa yang masyarakatnya berBhinneka Tunggal Ika .Oleh karenanya Pancasila yang merupakan cita-cita moral bangsa hendaknya selalu menjadi pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa Indonesia untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara.

b. Implementasi Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau oleh Notonagoro disebut sebagai pelaksanaan Pancasila secara subyektif adalah pelaksanaan Pancasila oleh setiap pribadi perseorangan, setiap warga Negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap orang Indonesia. Pelaksanaan Pancasila secara subyektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran, kesiapan serta ketaatan individu untuk melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari-hari.Dalam pengertian ini pelaksanaan Pancasila secara 16

subyektif mewujudkan suatu bentuk kehidupan kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral.Atau dengan kata lain bahwa setiap individu wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang terkadung di dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban ini tidak saja menimbulkan akibat hukum, tetapi juga mengakibatkan adanya akibat moral. Dalam pengertian inilah sikap dan tingkah laku konkrit individu sebagai realisasi Pancasila secara subyektif disebut Moral Pancasila.Aktualisasi Pancasila yang bersifat subyektif sangat berkait dengan kondisi obyektif yakni berkait dengan norma-norma moral itu sendiri. Bilamana nilai-nilai Pancasila secara subyektif telah dipahami, dihayati dan diinternalisasi dalam diri seseorang, maka orang tersebut dikatakan telah memiliki moral pandangan hidup. Manakala hal ini dapat berlangsung terus menerus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar telah mempribadi dan menyatu raga dalam diri seseorang dalam arti telah terinternalisasi dalam hati sanubari setiap warga bangsa Indonesia, maka hal ini dikatakan bahwa Pancasila telah menjadi kepribadian setiap warga bangsa, yang akhirnya akan menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian, pada akhirnya bangsa Indonesia memiliki suatu kepribadian sendiri atau memiliki ciri khas ( karakter ) sendiri,yang berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Suatu bangsa sangat perlu memiliki pandangan hidup yang mantap dan diyakini akan kebenarannya.Dengan memiliki pandangan hidup yang mantap maka suatu bangsa akan dapat mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang ingin dicapainya. Sekaligus pula dapat mengetahui posisi serta keberadaannya. Dengan demikian bangsa yang bersangkutan

akan dapat

menentukan sikap maupun tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Sementara dengan pandangan hidup yang diyakini akan kebenarannya, suatu bangsa akan dapat memandang dan memecahkan setiap persoalan yang dihadapi secara tepat. Karena dengan pandangan hidup yang diyakini kebenarannya, suatu bangsa memiliki pedoman dan pegangan yang kuat sihingga bangsa tersebut tidak akan mudah terombang-ambing dalam melakukan hubungan dengan 17

bangsa-bangsa lain.

3. Implementasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan Pebangunan yang merupakan realisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan seluruh warga Negara harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subyek pembangunan. Manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk “monodualis” bahkan Notonagoro mengatakan manusia sebagai makhluk “monopluralis” karena dari unsur kodrat manusia adalah mahluk yang terdiri atas “jasmani-rokhani”, dari sifat kodrat manusia sebagai mahluk “individu-sosial” dan kedudukan kodrat manusia adalah mahluk “pribadi—makhluk Tuhan Yang Maha Esa” oleh karenanya hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pembangunan. a.

Implementasi Pancasila dalam bidang politik Pembangunan yang dilakukan dalam bidang politik harus dikembangkan dengan mendasarkan pada hakikat manusia.Hal ini di dasarkan pada kenyataan obyektif bahwa manusia merupakan subyek pembangunan.Oleh karenanya kehidupan politik dalam Negara harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia. Sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak asasi manusia (HAM). Hal ini dilakukan sebagai perwujudan akan harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk itu sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin terselenggaranya hak asasi manusia. Dalam system politik Negara juga harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individusosial.Manusia-manusia ini terjelma sebagai rakyat Indonesia, maka Negara harus mendasarkan kekuasaan yang didapat dari rakyat untuk rakyat.Maka rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Oleh karena itu kekuasaan Negara (politik negara) harus di dasarkan kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan kelompok atauperseorangan. Dari uraian di atas, dapat diambil simpulann bahwa pembangunan politik Negara harus di dasarkan pada moralitas bangsa yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila sehingga praktik politik dapat berjalan dengan baik dan 18

benar sesuai dengan yang diinginkan oleh pendiri Negara ini. Praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara, yang dilakukan dengan memfitnah, mengadu domba serta memprovokasi rakyat yang tidak berdosa harus segera diakhiri.

b. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi Di bidang ekonomi perlu dikembangkan sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas yang berkemanusian dan ber-Ketuhanan.Dalam realitas yang ada sekarang pengembangan eknomi cenderung mengarah pada persaingan bebas.Yang terjadi kemudian adalah siapa yang kuat dialah yang menang.Siapa yang memiliki modal besar dialah yang dapat menguasai pasar.Akhirnya ekonomi menjadi dkonomi kapitalis.Oleh karena itu sangat penting

dan

mendesak

dikembangkan

sistem

ekonomi

yang

dapat

mensejahterakan semua rakyat Indonesia. Hal ini akan dapat terwujud manakala ekonomi yang dikembangkan mendasarkan pada moralitas humanistik atau ekonomi yang berkemanusiaan. Atas dasar itulah Mubyarto kemudian mengembangkan ekonomi kerakyatan.Pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan bukan saja ditujukan demi mengejar pertumbuhan, tetapi juga dilakukan demi kesejahteraan seluruh rakyat.Untuk itu Indonesia mendasarkan ekonominya pada kekeluargaan. Sebenarnya ekonomi tidak bis dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia agar manusia akan menjadi lebih sejahtera.Oleh karena itu ekonomi harus mendasarkan pada kemanusiaan demi kesejateraan selujruh bangsa.

c.

Implementasi Pancasila dalam bidang sosial-budaya Sosial budaya harus dikembangkan berdasarkan pada nilai-nilai yang dimiliki mayarakatnya. Pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia harus bersumberkan pada

nilai-nilai Pancasila.Nilai-nilai Pancasila pada

hakikatnya bersifat humanistic, maksudnya nilai-nilai Pancasila bersumber dari 19

nilai-nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.Hal ini tercermin dalam Sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan nilai kemanusiaan pada bidang sosial budaya.Sebagai kerangka membangun kesadaran, nilai-nilai Pancasila dapat merupakan dorongan motivasi untuk : (1) universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol kedaerahan

dari

ketrikatan

kultur,

dan

(2)

transendentalisasi, yaitu

meningkatkan derajad kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Dengan demikian proses humanisasi universal akanmampu mengatasi terjadinya dehumanisasi dan sekaligus terjadi aktualisasi nilai demi kepentingan kelompok sosial sehingga menciptakan sistem sosial budaya yang beradab. Di era sekarang ini ada kecenderungan masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.Akibat dari terjadinya perbenturan kepentingan politik yang dilakukan elit-elit politik, masyarakat yang menjadi korbannya.Masyarakat sebagai elemen infra struktur politik serigkali melakukan aksi yang tidak beradab.Namun justru memperoleh apresiasi dari elit politik demi

kepentingannya.Di

samping

itu

ada

kecenderungan

semakin

meningkatnya fanatisme kedaerahan, yang mengakibatkan lumpuhnya keberadaban masyarakat.Untuk itu menjadi tugas kita bersama untuk mengembangkan aspek sosial budaya yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

d. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan Demi tegaknya hak-hak warga negara, perlu adanya peraturan perundang-undangan baik untuk mengatur ketertiban umum maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga negaranya.Negara bertujuan melindungi seluruh rakyat dan wilayahnya.Untuk itu maka keamanan merupakan syarat bagi

terciptanya

kesejahteraan

sosial.Sementara

untuk

menjaga

dan

mempertahankan kelangsungan hidup dan intgritas suatu Negara, diperlukan pertahanan Negara.untuk itu semua diperlukan aparat keamanan dan aparat penegak hukum Negara. 20

Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralisme, maka perahanan dan keamanan negara harus dikembalikan kepada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung utama negara.dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moral pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan untuk terjaminnya harkat dan martabat manusia, yakni terjaminnya hak asasi manusia. Pada prinsipnya pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila I dan II) 2) Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh wilayah Indonesia (sila III) 3) Pertahan dan keamanan harus mampu mnjamin hak-hak dasar, persamaan derajad serta kebebasan kemanusiaan (sila IV) 4) Pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (sila V)

SOAL-SOALLATIHAN Pilihlah jawaban yang paling benar dari alternatif jawaban yang tersedia 1.

Di dalam UUD 1945 tidak ada satu katapun secara tegas atau eksplisit menyebutkan istilah Pancasila. Kita dapat mengetahui Pancasila sebagai dasar negara adalah melalui …. a. Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea ketiga b. Pokok pikiran UUD yang ada pada penjelasan UUD 1945 c. Hasil rapat PPKI tanggal 17 Agustus 1945 d. Permintaan Radjimaan Widiodiningrat selaku ketua BPUPKI yang disampaikan pada sidang BPUPKI

21

2.

Ada beberapa fungsi yang dimiliki Pancasila. Dari fungsi-fungsi tersebut ada dua fungsi pokok Pancasila, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di bawah ini yang merupakan Pancasila sebagai dasar Negara, adalah …. a. Nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat b. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman di dalam menghayati Pancasila yang benar c. Nilai-nilai Pancasila dijadikan acuan dalam membuat peraturan desa d. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia

3. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dalamfungsinya sebagai pandangan hidup bangsa, antara lain…. a. Sebagai pedoman bagi peraturan perundang-undangan yang ada b. Sebagai sumber dalam mengatur dan menyelenggarakan Negara c. Sebagai sumber dalam membentuk lembaga-lembaga Negara d. Sebagai pedoman dalam melakukan hubungan sosial di masyarakat 4. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara bersifat obyektif, maksudnya…. a. Sebagai dasar negara bila dilanggar dapat menimbulkan adanya sanksi hukum b. Sebagai dasar negara meskipun di langgar tidak menimbulkan sanksi hukum c. Sebagai dasar negara bila dilanggar menimbulkan sanksi moral d. Nilai-nilainya bersumber pada adat, agama serta kebiasaan suku-suku mayoritas yang ada di Indonesia 5. Nilai-nilai Pancasila memiliki susunan yang “hierarkhis-sistematis Piramidal”, maksudnya adalah …. a. Susunan sila-sila Pancasila tidak boleh di balik b. Pengucapannya tidak boleh keliru c. Kelima sila merupakan satu kesatuan d. Kelima sila memiliki hubungan yang erat 6. Yang merupakan bentuk pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai berikut ini…. a. Mengajarkan agama kita kepada orang yang berbeda agama b. Mengucap syukur atas karunia-Nya setiap selesai melakukan kegiatan c. Ikut serta dalam upacara keagamaan yang dilakukan pemeluk agama lain sebagai bentuk penghormatan kepada pemeluk agama yang berbeda 22

d. Memaksa agar anggota keluarga memeluk agama sesuai keyakinan kita

7. Menurut Alfian, suatu dasar negara akan kuat dan bertahan jika memiliki nilai realistik, idealistik dan fleksibilitas. Yang dimaksudkan realistic di sini, adalah …. a. Berasal dari masyarakatnya b. Dapat diwujudkan c. Sesuai dengan kondisi masyarakatnya d. Tidak menghayal

DAFTAR PUSTAKA : Attamimi, A Hamid S,. 1991. Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, Pancasila sebagai Ideologi, BP 7 Pusat : Jakarta Darmodihardjo Dardji, dkk., 1978. Santiaji Pancasila, usaha Nasional : Surabaya Darmodihardjo Dardji,1979, Pancasila Suatu Orientasi Singkat, Cet 8, PN Balai Pustaka : Jakarta Kaelan, 1983, Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945, Liberty, Yogyakarta Kaelan, 2012, Problem Epistimologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, Penerbit Paradigma, Yogyakarta Kaelan, 2014, Pendidikan Pancasila, Penerbit Paradigma, Yogyakarta

23



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PKn) BAB IV NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)



BAB IV Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

A. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan NKRI Pada

saa t

di pro klamasikannya

kemerdekaan

Indo nesi a

tepa tnya pa da hari Jum’at legi tanggal 17 Agustus 1945, tepat jam 10.00 pagi WIB ( jam 11.30 waktu Jepang) di depan rumah y a n g b e r a d a d i jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dibacakan sebuah t e k s “Proklamasi Kemerdekaan

Bangsa Indonesia” oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta atas

nama bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 suatu peristiwa bersejarah bersejarah

yang

Agustus

1945 tersebut terjadi

bagi bangsa Indonesia. S u a t u

dilakukan

dengan

sangat

peristiwa sederhana

n a m u n khidmat, dan penuh kebanggaan! Pada s a a t i t u p ar a pe j u a n g ke me r de ka a n

ti d a k

l a gi

m e m i k i rk a n

ke l o m po k

ma u p u n

go l o nga n ny a

di l a k uk a n

dengan

a nc am a n

per al a t a n

y an g

s an g a t

k e pe n ti n ga n

s e n di r i

ny a w a ny a

se d er h a na

m e sk i

untuk

sek a l i p u n.

m er ek a

p ri b a di , itu

Dengan

ber j u a ng

i n gi n

me n u n j u kk a n k e pa d a d u n i a ba h wa me r ek a m am p u me l aw a n d a n me n g us i r pe n ja j a h . D en ga n d i l an d as i o l eh j i w a , t ek a d , se m a n ga t da n k er el a a n u n t u k be rko r b a n. Ba hk an sem ua i t u d i l a k uk a n de n ga n i k hl a s t a n p a p am ri h. D i d a l a m pi k i ra n da n h a t i pa ra pe j u a ng h a ny a a da sa t u ka ta y ak n i m e rd ek a a ta u m a t i . Me r dek a at a u be ba s t erl e p a s da r i t e ka na n da n pe n j a ja h a n ba n gs a a si n g , ka l a u t i d ak m er dek a l eb i h ba i k ma ti . Betapa sulit suasana seperti itu kita temukan lagi dalam kehidupan k i t a sehari-hari sekarang ini. Dengan diproklamirkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia berarti bahwa Bangsa Indonesia telah menyatakan diri secara formal, baik kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa : 1. Mulai saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka. Hal ini mengandung arti bahwa, mulai saat

itu

Bangsa Indonesia

telah berani mengambil 1

sikap untuk menentukan nasib bangsa dan nasib tanah airnya dalam segala bidang. Sejak saat itu bangsa Indonesia tidak lagi di atur dan tidak bergantung pada bangsa penjajah 2. Di bidang kehidupan kenegaraan, berarti sejak proklamasi Bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri, mengatur negaranya sendiri. M e n t u k a n tujuan

dan

cita-cita

serta

mewujudkan

dengan

menyelenggarakan pemerintahan sendiri 3. Dalam bidang hukum berarti Bangsa Indonesia akan menentukan hukum sendiri yaitu hukum nasional Bangsa Indonesia sendiri. Tidak lagi berlaku hukum kolonial atau jebolnya hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Hal ini maksudnya, bahwa dari segi ketata negaraan, bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia melakukan dan menyelenggaraan ketatanegaraan sendiri dengan menggunakan sistem atau tata hukumnya sendiri. B. Bentuk Negara Indonesia 1. Terori Bentuk Negara Ada bermacam-macam pendapat atau teori tentang bentuk negara yang dikemukakan oleh para tokoh. Aristoteles mengemukakan bahwa bentuk Negara antara lain : a. Monarki, yaitu suatu bentuk Negara di mana pemerintahannya dipegang oleh satu orang saja. Jadi kekuasaan yang ada di Negara itu terpusat di satu tangan. Bentuk Monarki ini ada dua, yaitu (1) Pemerintahan yang dipegang oleh satu orang, tetapi pemerintahan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum, maka bentuk Negara ini yang baik; (2) Jika bentuk Negara yang terpusat di tangan satu orang, namun pemerintahan tersebut dilakukan untuk kepentingangan yang si penguasa itu sendiri, bentuk Negara seperti ini jelek. Oleh aristoteles hal ini disebut dengan Tyrany. b. Aristokrasi, yaitu suatu bentuk Negara di mana pemerintahannya dipegang atau terpusat pada beberapa orang saja. Bentuk Negara aristokrasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu (1) pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang, namun pemerintahannya dilaksanakan dan ditujukan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2

Bentuk pemerintahan seperti ini oleh aristoteles disebut dengan Aristokrasi; dan (2) pemerintahan di dalam Negara dipegang oleh beberapa orang, tetapi pemerintahan yang dijalankan tersebut ditujukan untuk kepentingan pemegang pemerintahan itu sendiri. Bentuk Negara seperti ini jelek. Bentuk Negara seperti ini oleh Aristoteles disebut dengan Oligarki. c. Demokrasi, yaitu suatu bentuk negara di mana kekuasaan yang ada dalam Negara tersebut ada di tangan rakyat. Di lihat dari sifatnya, bentuk Negara demokrasi ada dua yaitu (1) Negara demokrasi yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan umum (rakyat). Bentuk Negara seperti ini adalah baik. Aristoteles menyebut bentuk Negara seperti ini dengan republik atau republik konstitusional; (2) Negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat, tetapi pemerintahan yang dijalankan ditujukan hanya untuk kepentingan orangorang tertentu. Bentuk Negara seperti ini oleh Aristoteles dikatakan sebagai bentuk Negara yang jelek yang disebut demokrasi. Tidak berbeda jauh dengan pendapat Aristoteles di atas, Polybios berpendapat bahwa bentuk Negara ada beberapa, antara lain : monarki, oligarki dan demokrasi. Bedanya Polybios mengemukan ketiga bentuk negara tersebut akan berlangsung dan berputar yang terkenal dengan teori syclus polybios. Menurut teori ini bentuk negara yang tertua di dunia adalah monarki, yakni suatu negara di mana pemerintahannya dipegang oleh satu orang. Seorang pemimpin tersebut dipercaya memegang pemerintahan karena dianggap memiliki bakat kepandaian dan keberanian lebih dibandingkan yang lain, yang oleh Polybios disebut dengan primus inter pares (yang utama di antara yang ada). Seorang pemimipin ini memrintah dengan baik dan pemerintahannya dilaksanakan untuk kepentingan seluruh rakyat berdasarkan keadilan. Para penggantinya kemudian bertindak dan menjalankan pemerintahannya demi kepentingan pribadi dan bahkan bertinak secara sewenang-wenang; karena itu timbullah yang disebut tyrani. Bentuk negara tyrani seperti ini berlangsung terus dan lama kelamaan warganya melakukan pemberonakan karena merasa sudah tidak tahan akan penderitaan dan penindasan yang dilakukan oleh seorang “tiran”. Pemberontakan dan perlawanan yang dilakukan warga berhasil dan akhirnya seorang atau tiran-pun turun. Kemudian warga memilih dan menunjuk beberapa orang dari golongan ningrat atau bangsawan 3

yang dianggap cerdas untuk memerintah. Mereka (kaum bangsawan) terpilih, diberi kepercayaan oleh warga untuk memimpin mereka. Dengan demikian terbentuklah suatu bentuk negara yang disebut dengan aristokrasi, yaitu suatu bentuk Negara di mana pemerintahannya ada di tangan beberapa orang dan dilaksana untuk kepentingan umum (seluruh warga).

Lama kelamaan bentuk aristokrasi ini

mengalami kemerosotan. Hal ini terjadi karena pemimpin negaranya berintak hanya demi kepentingan mereka sendiri. Para pemimpin main hakim sendiri, bertindak semena-mena, dan sebagianya. Hal demikian itu menimbulkan munculnya bentuk negara oligarki. Bentuk negara oligarki dalam perjalanannya mengalami hal yang sama dengan tyrani, yakni karena beberapa orang yang melaksanakan pemerintahan secara sewenang-wenang dan memerintah secara tidak adil dengan memainkan hukum yang ada, maka warga mengadakan perlawanan dan pemberonakan. Perjuangan warga akhirnya memperolah kemenangan, sehingga warga kemudian mengambil alih pimpinan negara. Hal ini berarti pemerintahan atau kekuasaan yang ada dipegang oleh rakyat (warga). Dengan demikian lahirlah bentuk negara demokrasi. Bentuk negara demokrasi, dalam perjalanannya mengalami kemunduran, karena rakyat atau warga negara yang memerintah tidak tahu sedikitpun tentang pemerintahan, maka timbullah pemerintahan yang liar. Suatu pemerintahan dari rakyat gembel dan warga terhina yang kemudian memunculkan bentuk negara yang oleh Polybios disebut dengan okhlokrasi. Bentuk Negara okhlokrasi, yaitu suatu bentuk negara di mana pemerintahannya ada di tangan rakyat (warga umum, termasuk gembel dan hina) yang tidak punya pengetahuan sedikitpun tentang pemerintahan. Akibatnya terjadilah kekacauan, karena menimbulkan kebejatan dan kebobrokan. Masing-masing ingin kebebasan yang tidak terbatas atau sebebasbebasnya, orang ingin merdeka semerdeka-merdekanya. Kondisi bebas dan merdeka yang kebablasan (euporia kebebasan atau kemerdekaan ini selanjutnya menimbulkan “anarki” yaitu suatu keadaan di mana setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya. Orang tidak mau lagi di atur, sudah tidak mau lagi diperintah. Setiap orang mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Oleh karena itu keadaan menjadi kacau balau. Dalam keadaan seperti inti muncullah seseorang yang kuat, pemberani dan yang dapat mengatasi kekacauan yang terjadi. Orang tersebut kemudian

mengambil alih 4

pimpinan negara. Dengan demikian timbullah kembali bentuk negara monarki, demikian seterusnya. Teori Polybios tersebut sebenarnya berbentuk siklus. Oleh karenanya disebut dengan “siklus polybios”, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Okhlokrasi

Monarki

Demokrasi

Tyrani

Oligaki

Aristokrasi

Bagan 1 : Siklus Polybios

Seorang pakar tata negara bernama Leon Duguit berpendapat bahwa bentukbentuk negara yang dikemukakan para pakar sebelumnya masih mencampur adukkan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Menurutnya bentuk negara ada tiga, yaitu : Negara Kesatuan, Negara Serikat dan Perserikatan Negara. Sri Soemantri Martosoewignjo mengklasifikasi bentuk negara menjadi dua, yaitu : (1) bentuk negara Kesatuan (unitary state) dan bentuk negara Serikat (federal state) (Martosoewignjo, 1984 : 39-40). Sri Soemantri Martosoewignjo mengklasifikasi bentuk negara di dasarkan atas asal yang menjadi cikal bakal kekuasaan atau kewenangan itu. Apakah kekuasaan yang ada berasal dari koloni atau negara bagiannya, ataukah berasal dari pemerintah pusat. Jika suatu negara telah terbentuk dan segala kekuasaan atau kewenangannya dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat selanjutnya menyerahkan sebagaian kewenagan tersebut kepada daerah, maka bentuk negara yang demikian disebut dengan negara kesatuan. 5

Sebaliknya, jika kekuasaan yang ada berasal dari negara-negara yang berkumpul , kemudian menyerahkan sebagian kewenangannya kepada negara yang baru dibentuk, maka bentuk negara seperti ini disebut negara federal. Dari uraian tersebut di atas, bentuk-bentuk negara modern sekarang ini dapat dibedakan menjadi : 1. Bentuk Negara Kesatuan (Unity), yakni suatu negara di mana : a. Kekuasaan atau kewenangan dipegang oleh pemerintah pusat. Hanya ada satu pemerintahan dan satu negara. Maksudnya bahwa kekuasaan atau kewenangan di dalam negara dipegang oleh pemerintah pusat; Ada beberapa macam Negara kesatuan : Negara kestuan dengan system sentralisasi, yaitu suatu Negara di mana segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat; dan Negara kesatuan dengan system desentralisasi, yaitu suatu Negara di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus daerahnya sendiri. b. Tidak ada daerah di wilayah negara bersangkutan yang berkedudukan sebagai negara. Tidak ada negara di dalam negara. c. Di dalam bentuk negara kesatuan hanya ada satu UUD yang berlaku secara nasional. Daerah-daerah tidak punya hak atau wewenang untuk menetapkan UUD. 2. Bentuk Negara Serikat (Federal), yaitu suatu negara di mana: a. Kekuasaan atau kewenangan yang ada berasal dari negara-negara bagian. Negara

Serikat

terbentuk

karena

beberapa

negara

sepakat

menggabungkan diri menjadi satu. Oleh karenanya negara yang terbentuk kemudian kewenangannya diperoleh dari negara-negara bagiannya. Wilayah negara serikat terdiri atas negara-negara bagian. b. Selain ada UUD Serikat yang berlaku di seluruh wilayah negara serikat, masing-masing negara bagian juga punya UUD. UUD Serikat mengatur secara rinci hal-hal yang menjadi hak dan wewenang pemerintah Negara bagian. Hal-hal yang belum dan tidak diatur di dalam UUD negara serikat diatur di dalam UUD negara bagian.

6

2. Bentuk Negara Indonesia Bangsa Indonesia mendirikan negara memiliki ciri khas atau karakter sendiri yakni dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimiliki sebelumnya. Nilai-nilai tersebut yang berupa nilai-nilai adat istiadat, nilai budaya serta nilai agama yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan dan slah satu unsur berdirinya Negara Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, yang menempati berbagai daerah dengan adat istiadat dan budaya daerah yang berbedabeda, serta menganut agama dan/atau keyakinan yang berbeda-beda sepakat membangun suatu Negara yang didasrkan nilai-nilai keberagaman yang ada. Nilainilai tersebut kemudian disusun dan dikristaliasasi menjadi satu sistem nilai yang diberi nama Pancasila. Pada saat bangsa Indonesia mengupayakan mendirikan negara sistem nilai atau Pancasila ini tetap dijadikan sebagai pandangan hidupnya. Berdasarkan pada ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia pada saat mendirikan negara, maka negara yang didirikanpun memiliki karakteristik tertentu pula. Adapun ciri

khas tertentu

tersebut, karena dibangun berdasarkan

keanekaragaman sifat, dan karakteristiknya, maka bangsa Indonesia kemudian mendirikan negara, yaitu : Negara Persatuan, Negara Kebangsaan dan Negara Integralistik (Kaelan, 2012 : 192). Semua itu di dasarkan pada nilai-nilai yang sudah dimiliki dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang disebut dengan Pancasila. a. Negara Persatuan Negara Indonesia adalah Negara Persatuan, yaitu negara yang melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah (wilayah) Indonesia. Hal ini tercermin dari pokok pikiran pertama dari pembukaan UUD NRI tahun 1945. Negara Indonesia bukanlah negara perorangan atau individualisme, yaitu negara yang dibangun atas dasar ikatan individu; seperti negara liberal. Indonesia bukanlah negara klas atau kelompok, yakni suatu negara yang di dasarkan pada golongan atau kelompok tertentu. Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri atas berbagai suku yang memiliki beragam budaya, berbagai adat istiadat, menganut berbagai agama merupakan satu kesatuan. Indonesia menempati wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau merupakan satu kesatuan wilayah yang disebut dengan tanah air atau tanah tumpah darah. 7

Pada pasal 1 ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 disebutkan : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan, dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik. Negara kesatuan adalah negara yang merupakan satu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya. Negara Indonesia terbentuk dari unsur rakyat yang terdiri atas berbagai golongan, kebudayaan, adat istiadat serta agama, unsur wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara yang merupakan : satu kesatuan rakyat, satu kesatuan wilayah, satu pemerintah (pusat). 1) Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan, karena : a) Hanya memiliki rakyat yang satu, meskipun terdiri atas berbagai suku, beragam adat istiadat, budaya dan agama, dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” b) Hanya memiliki wilayah yang satu yaitu tanah air Indonesia. Meskipun wilayah Indonesia meliputi beribu-ribu pulau, namun menjadi satu kesatauan “Nusantara”. Wilayah nusantara ini di bagi menjadi daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota. c) Hanya memiliki satu pemerintah pusat. Kekuasaan atau wewenang yang ada dalam negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pembagian kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada daerah dilakukan melalui asas : desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan. 2) Bentuk pemerintahan Republik Secara teori bentuk pemerintahan negara di dunia ada dua, yaitu republik dan monarki/kerajaan. a). Bentuk pemerintahan republik adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kepala negaranya di angkat berdasarkan pemilihan. Di dalam Negara yang memilikh bentuk pemerintahan republik, setiap warga negara punya hak menjadi kepala negara atau presiden. Sedangkan b). Bentuk pemerintahan monarki/kerajaan adalah suatu bentuk pemerintah di mana kepala negaranya di angkat berdasarkan darah keturunan. Pada negara yang menganut bentuk pemerintahan seperti ini, tidak semua warga negara punya hak menjadi kepala negara. Hanya warga negara 8

yang punya garis keturunan atau darah keturunan berhak untuk menjadi kepala negara atau presiden.

b. Negara Kebangsaan Bangsa Indonesia adalah mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang hakikatnya merupakan mahluk yang memiliki sifat kodratnya sebagai mahluk individu dan sebagai mahluk social. Sebagai mahluk individu adalah sebagai mahluk yang memiliki kebebasan-kebebasan dan sebagai mahluk yang tidak terbagi. Sedangkan sebagai mahluk sosial, mahluk yang selalu membutuhkan orang lain. Dalam kaitan ini, untuk mempertahankan dan merealisasikan harkat dan martabatnya manusia kemudian membentuk persekutuan hidup yaitu suatu masyarakat. Masyarakat terus berkembang dan memiliki tujuan bersama yang dinginkan

kemudian

membentuk sebuah bangsa. Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, bangsa Indonesia kemudian mendirikan negara. Menurut Muh. Yamin negara Indonesia yang merupakan negara kebangsaan terbentuk melalui suatu proses yang sangat panjang. Ada tiga tahap yang dilalui Indonesia untuk menjadi negara modern seperti sekarang ini, yakni : a) Negara kebangsaan pada saat kerajaan Sriwijaya sekitar abad 6-14 (tahun 600 – 1.400) di bawah wangsa Syailendra; b) Negara kebangsaan pada saat kerajaan Mojopahit sekitar abad 13 – 16 (tahun 1293 -1525) di bawah raja Hayam Wuruk dan mahapatih Gajah Mada. Kedua zaman kebangsaan ini disebut dengan negara kebangsaan Indonesia lama; c) negara kebangsaan Indonesia modern yang disusun di atas kebersaaan, kegotong-royongan, kekeluargaan di atas Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dari uraian tersebut di atas, tergambar bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang dibentuk dari suatu proses persatuan antara individu-individu dikarenakan karena adanya persaingan bebas dan penindasan. Negara Indonesia adalah suatu negara yang terbentuk di atas kebersamaan dan kekluargaan yang tersusun dari berbagai ragam suku, dengan beraneka ragam adat istiadat, budaya, maupun agama. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebersamaan, 9

kekeluargaan dan religiusitas atau negara yang ber-Pancasila. Oleh karenanya, maka NKRI merupakan Negara kebangsaan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Negara kebangsaan yang Berkemanusiaan yang Adil dan Beradab, Negara kebangsaan Berkerakyatan

yang

Berpersatuan

yang

dipimpin

Indonesia, oleh

Negara

hikmat

Kebangsaan

kebijaksanaan

yang dalam

permusyawaratan/perwakilan dan Negara Kebangsaan yang Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1) Negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia memandang hakikat manusia adalah sebagai makhluk yang “mono-pluralisme”. Makhluk yang terdiri atas : 1) susunan kordrat, terdiri atas : jiwa (rokhani) dan raga (jasmani); 2) sifat kodrat, terdiri atas : individusosial; 3) kedudukan kodrat, terdiri atas : makhluk pribadi dan makhluk ciptaan Tuhan. Pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara, semua unsur manusia tersebut dijadikan satu kesatuan integral, meleburkan diri ke dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa dan negara Indonesia . Oleh karenanya Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Pangkal tolak dari negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tuhan sebagai pencipta semua makhluk yang ada di muka bumi. Tuhan menciptakan semua isi alam dengan segala kodrat-NYA, menjaga segala keteraturan makro kosmos dan mikro kosmos, memelihara keseimbangan, hubungan dan saling ketergantungan (ekosistem) yang ada di bumi. Semua makhluk yang ada di bumi adalah ciptaan Tuhan, termasuk individu (manusia). Individu-Individu yang hidup dalam persekutuan hidup bangsa dan negara adalah makhluk yang ber-Ketuhanan. Oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan.

Sebagaimana yang tersirat di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara yang ber-agama. Bukan Negara sekuler yang memisahkan antara urusan agama dan urusan duniawi. Indonesia bukan negara agama, yang menjadikan agama sebagai dasar penyelenggaraan hidup bernegara. Negara Indonesia adalah Negara kebangsaan yang mengakui 10

adanya Tuhan Yang Maha Esa. Negara tidak memaksakan suatu agama pada seseorang, karena agama merupakan hak yang paling dasar bagi seseorang utuk meyakininya. Negara menjamin kemerdekaan dan memaberi perlindungan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakini. Kemerdekaan dan kebebasan memeluk agama merupakan hak asasi yang paling dasar yang dimiliki manusia. Hal ini terkait erat dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yakni dalam kedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan dan kemerdekaan untuk memeluk agama bukanlah pemberian kelompok, golongan maupun negara. Kebebasan memeluk agama yang diyakini merupakan kebebasan pribadi yang diterima dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai kodrat yang wajib dipertanggung jawabkan. Dalam hubungan dengan Tuhannya, setiap orang bebas meningkatkan dan mengembangkan kjualitas spiritualnya sesuai dengan agama yang diyakini tanpa mengganggu pemeluk agama yang lain. Untuk itu negara wajib menjamin dan memberikan perlindungan sesuai dengan bunyi pasal-pasal UUD Negara RI tahun 1945.

2) Negara kebangsaan yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab Negara pada hakikatnya merupakan persekutuan hidup yang terjelma dari sifat kodrat manusia yang mono pluralis. Negara adalah lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk mewujudkan harkat dan martabat serta cita-cita manusia baik lahiriah maupun batiniah. Dalam kaitan tersebut manusia adalah subyek pokok sebagai pendukung negara. Maksudnya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Negara, dilakukan oleh, dari dan untuk manusia. Oleh karena itu maka Negara adalah Negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai Negara kebangsaan yang ber-kemanusiaan yang adil dan beradab konsekuensinya, bahwa di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara harus sesuai dengan sifat dan hakikat manusia. Menurut Kaelan mengutip pendapat Notonagoro (1975) dalam kehidupan negara

sifat-sifat dan keadaan negara

meliputi : 1) bentuk Negara, 2) tujuan Negara, 3) organisasi Negara, 4) kekuasaan 11

Negara, 5) penguasa Negara, 6) warga negara, masyarakat, rakyat dan bangsa. Dalam kaitan dengan Negara, manusia dianggap sebagai dasar ontologis, di mana manusia di tempatkan sebagai asal mula negara dan kekuasaan negara. Manusia merupakan komponen utama dan menempati posisi sentral dalam setiap penyelenggaraan negara, khususnya di dalam melakukan pembangunan nasional. Sebagai negara kebangsaan yang ber-kemanusiaan yang adil dan beradab, maka negara :” ……melindungi seluruh warganya dan seluruh tanah tumpah darahnya….”. Hal ini mengandung arti bahwa, negara memberikan perlindungan kepada seluruh manusia sebagai warganya tanpa kecuali. Hal ini diatur di dalam UUD Negara RI tahun 1945 pada pasal 27, 28, 29, 30 dan 31. Untuk mewujudkan isi yang terkandung dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 tersebut negara wajib mendasarkan pada moral kemanusiaan sebagai moral penyelenggaraan negara dan moral penyelenggara negara. Indonesia sebagai negara kebangsaan yang ber-kemanusiaan yang adil dan beradabad, menadasarkan nasionalismenya (kebangsaan) kepada hakikat manusia sebagai makhluk mono pluralisme. Naionalisme bangsa Indonesia adalah nasionalisme yang berprikemanusiaan. Artinya nasionalisme yang masih menganggap bangsa lain memiliki kedudukan yang sama dan sederajad. Bukan nasionalisme sempit atau chauvinisme, yaitu nasionalisme yang menganggap rendah bangsa-bangsa lain. Kebangsaan

Indonesia

adalah

kebangsaan

yang

berkemanusiaan,

mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah terjelma dari manusia dalam kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, karenanya bangsa Indonesia mengakui bahwa dirinya merupakan bagian dari umat manusia di dunia.

Di

dalam

mengembangkan

pergaulan

internasional,

Indonesia

mendasarkanya pada hakikat kodrat manusia, yang mengakui adanya kemerdekaan bagi setiap individu maupun setiap bangsa untuk merdeka. Oleh karena itu bangsa Indonesia sangat benci pada penjajahan dan akan selalu berada di barisan terdepan dalam menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan.

12

3) Negara kebangsaan yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Negara Kebangsaan Indonesia adalah Negara yang disusun dari, oleh dan untuk rakyat Indonesia. Hakikat rakyat adalah sekelompok orang yang bersatu, memiliki tujuan yang sama dan hidup dalam suatu di wilayah yang sama (Negara). oleh karenanya, maka negara harus sesuai dengan hakikat rakyat, karena rakyat adalah pendukung pokok dan merupakan asal mula dari kekuasaan yang ada pada negara. Negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang tertinggi adalah di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan yang diatur pada pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945, yang berbunyi : “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar” Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi, yaitu suatu negara di mana kekuasaan tertinggi (kedaulatan) ada di tangan rakyat atau pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam penyelenggaraan negara demokrasi, para pemimpin atau penyelenggara negara dipilih dari rakyat, yang melakukan pemilihan adalah rakyat sendiri, dan segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan Negara diperuntukkan kepentingan rakyat. Rakyat yang merupakan penjelmaan manusia dalam sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan sosial. Oleh karenannya demokrasi menurut kerakyatan adalah demokrasi yang “mono-dualis”. Maksudnya manusia sebagai makhluk individu, memiliki hak, bersamaan dengan itu sebagai makhluk sosial manusia harus menggunakan haknya secara bertanggung jawab. Hal tersebut dikarenakan di balik hak yang dimiliki seseorang, ada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu menghormati hak orang lain. Sehingga bertanggung jawab yang dimaksudknan di sini adalah pelaksanaan hak yang dimiliki dengan cara menghormati dan tidak melanggar, apalagi meniadakan hak orang lain. Adapun hak-hak demokrasi yang dimiliki oleh warga dalam negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat harus dilaksanakan atas : (1) tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, kepada lingkungan dan bahkan kepada diri sendiri; (2) menjujung tinggi dan memperkokoh persatuan 13

dan kesatuan bangsa dan Negara; (3) ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Demokrasi mono-dualis yang mendasarkan pada hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial bukanlah demokrasi liberal dan bukan juga dekokrasi klass. Di dalam demokrasi liberal adalah demokrasi yang mendasarkan pada kodrat manusia sebagai makhluk inidividu. Jadi di dalam demokrasi liberal lebih mengedepankan hak-hak individu. Demokrasi liberal ini umumnya terdapat di negara-negara liberal. Sementara demokrasi klass adalah demokrasi yang hanya mengakui manuisia sebagai makhluk sosial. Manusia di lihat sebagai bagian organis dari masyarakat. Oleh karena itu hak-hak individu tidak di akui, yang ada hanya miliki bersama, milik komunal. Demokrasi seperti ini umumnya terdapat di Negara-negara komunis. Demokrasi mono-dualis mengkui hak-hak individu, namun dalam kerangka kepentingan bersama. Demokrasai kebangsaan mono-dualis di bangun di atas kebersamaan, sehingga dilaksanakan dengan asas kekeluargaan. Segala keputusan yang di ambil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diusahakan melalui musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan melalui votting atau pemungutan suara tidak dilarang, tetapi votting atau pungutan suara itu merupakan tindakan yang terakhir setelah musyawarah mufakat tidak tercapai. Mengingat waktu yang sudah mendesak untuk menghasilkan suatu putusan, sementara perbedaan pendapat atau pandangan di antara anggota rapat sudah tidak mungkin untuk di satukan, maka pengambilan keputusan melalui pemungutan suara (votting) diperbolehkan dalam negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat. 4) Negara kebangsaan yang ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Negara kebangsaan yang berkeadilan sosial sebagai penjelmaan dari manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat (bersama). Manusia dalam kodratnya sebagai makhluk mono-pluralis, pada hakikatnya adalah adil dan beradab. Artinya bahwa manusia harus adil kepada Tuhan Yang Maha Esa (karena sadar akan dirinya sebagai makhluk Tuhan), adil kepada sesama masyarakat (sadar akan dirinya sebagai makhluk sosial), adil 14

kepada lingkungannya (sadar akan dirinya sebagai mahluk Tuhan yang memiliki kebutuhan jasmani, untuk itu membutuhkan lingkungan dengan segala isinya), dan adil pada diri sendiri (karena sadar akan dirinya sebagai makhluk pribadi, individu). Sebagai

negara

kebangsaan

mono-dualis,

Indonesia

di

dalam

menyelenggarakan kehidupanya baik dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara harus dilakukan secara berkeadilan. Keadilan yang ada meliputi : (1) keadilan distributif, yakni keadilan yang menyangkut perlakuan negara terhadap warganya; (2) keadilan legal, yaitu keadilan yang terkait dengan perlakuan warga negara terhadap negaranya, yaitu dalam hal kewajiban dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) keadilan komutatif, yaitu keadilan yang menyangkut hubungan antara sesama warga negara yang dilakukan secara timbal balik. Sebagaimana tujuan nasional yang dirumuskan di dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945, antara lain : (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) melaksakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kaitan dengan Indonesia sebagai negara kebangsaan yang berkedailan sosial, maka dalam mencipkan kesejahteraan, mencerdaskan, memberi perlindungan kepada warganya harus dilakukan secara adil. Bahkan di dalam melakukan hubungan internasional juga mendasarkan pada keadilan sosial. Negara kebangsaaan yang berkeadilan sosial dapat terwujud manakala semua warganya berpikir, bersikap dan berperilaku sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk itu negara harus menciptakan peraturan perudangan-undangan. Dengan kata lain negara kebangsaan yang berkeadilan sosial haruslah negara hukum. Untuk menjadi Negara hukum, Sri Sumantri (1983) mengatakan suatu Negara harus memenuhi syarat pokok, sebagai berikut : (1) adanya pengakuan akan hak-hak asasi manunsia; (2) adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak; dan (3) adanya legalitas dalam segala bentuknya. Sebagai Negara kebangsaan yang berkaadilan sosial dalam hal ini 15

sebagai negara hukum, dapat dibuktikan dengan : (a) Sebagai Negara yang mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat di lihat pada pasal 27 ayat (1 ) dan (2); pasal 28 dan 28A s/d 28J; pasal 29 ayat (2), pasal 31 aya (1). (b) Dibentuk lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini dapat di lihat pada pasal 24 ayat (1) yang mengatur tentang lembaga Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) (c) Dalam penyelenggaraan negara segala sesuatu harus ada dasarnya dan memiliki kekuatan hukum. Artinya bahwa penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga pemerintahan dan warga negara dalam menyelenggarakan kehidupan benegara harus di dasarkan pada surat tugas atau keputusan atau peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

c.

Negara Integralistik Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 terbentuk di atas keanekaragaaman dalam berbagai aspek kehidupan, merupakan satu kesatuan integral sebagai bangsa yang merdeka. Bangsa yang membentuk suatu persekutuan hidup dengan mempersatukan keanekaragaman yang dimiliki dalam satu kesatuan integral yang disebut Negara Indonesia, oleh Soepomo pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 diusulkan menganut negara integralistik. Manusia dalam kodratnya sebagai mahluk individu dan mahluk sosial cenderung hidup berkelompok. Individu-individu membina sebuah keluarga, kemudian keluarga-keluarga ini selanjutnya membentuk kelompok-kelompok atau masyarakat. Kelompok-kelompok atau masyarakat terus berkembang menjadi bangsa. Dan bangsa dalam mewujudkan tujuan dan cita-citanya membentuk negara. Bangsa Indonesia yang terdiri dari individu-individu, keluarga-keluarga, kelompokkelompok, suku-suku, yang hidupa dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau atau wilayah nusantara, dengan kekayaan budaya yang beragam, kesluruhannya merupakan satu kesatuan integral baik lahir maupun batin. Di dalam Pokok pikiran pertama yang terkandung pada Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa :” …Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Hal ini mengandung arti 16

bahwa Negara Indonesia adalah totalitas dari bangsa dan tumpah darah (wilayah). Bangsa dan seluruh wilayah Indonensia terintgrasi menjadi satu yaitu negara Indonesia. Bangsa Indonesia memandang manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Artinya dalam memenuhi kebutuhan kodratnya (jasmani dan rokhani), manusia selalu membutuhkan orang lain. Manusia (individu) tidak dapat hidup sendiri. Oleh karenanya, dalam hidup individu saling bergantung satu sama lain. Akibat saling ketergantungan ini akhirnya manusia membentuk keluarga. Keluarga-keluarga berkembang membentuk masyarakat, dan pada akhirnya menjadi bangsa. Bangsa yang terdiri atas unsur-unsur yang berbeda namun terintegrasi dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia yang menjadi tempat hidup dan tempat mencari penghidupan bangsa Indonesia, merupakan wilayah yang terdiri atas ribuan pulaupulau. Ada ribuan pulau (± 17.508 pulau) besar maupun kecil yang tersebar dan menjadi wilayah Indonesia. Kesemuanya itu merupakan satu kesatuan wilayah yang di sebut dengan “Nusantara”. Bangsa Indonesia memandang bahwa pemerintah dan rakyat sebagai satu kesatuan integral. Pemerintah dan rakyat hakikatnya adalah orang atau individu yang sama dengan fungsi yang berbeda. Maksudnya : pemerintah dipandang sebagai orang-orang

yang

diberi

mandat

oleh

rakyat

untuk

mempimpin

dalam

penyelenggaraan pemerintahan; sementara rakyat adalah orang-orang yang memiliki mandat dan siap untuk dipimpin. Antara rakyat (kaula) dan pemerintah (gusti) terdapat salaing ketergantungan. Rakyat membutuhkan pemimpin demikian sebaliknya pemerintah membutuhkan rakyat yang dipimpin. Oleh karena itu rakyat dan pemerintah merupakan satu kesatuan integral antara pemimpin dan orang yang dipimpin dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa. Pada saat Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mendirikan negara dengan mengintegrasikan unsur rakyat, wilayah dan pemerintah menjadi satu kesatuan yang integral.

17

Soal-Soal Latihan : Soal Obyektif : Pilihlah jawaban yang paling benar dari alternatif jawaban yang tersedia 1.

Makna Proklamasi 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia, antara lain …. a. Titik akhir dari perjuangan bangsa Indonesia b. Titik awal bagi bangsa Indonesia di dalam melakukan perjuangan c. Pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia sebagai suatu bangsa d. Pernyataan kepada dunia bahwa mulai saat itu di Indonesia berlaku hukum nasional

2.

Bangsa Indonesia memandang manusia dalam kodratnya sebagai makhluk monodualisme, maksudnya bahwa manusia dari aspek …. a. susunan kodrat terdiri dari : pribadi – ciptaan Tuhan b. sifat kodrat terdiri dari : individu - sosial c. kedudukan kodrat terdiri dari : jiwa - raga d. hakikat kodrat : pribadi - imanen

3.

Bangsa Indonesia telah sepakat dan bertekad memilih bentuk negara adalah negara kesatuan. Bukti bentuk Negara Indonesia sebagai negara kesatuan adalah …. a. Kedaulatan ada di tangan MPR b. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh wakil-wakilnya melalui pemilu c. Hanya ada satu pemerintah pusat d. Pembagian kekuasaan melalui asas otonomi

4.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kebangsaan, dengan alas an sebagai berikut …. a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk oleh manusia-manusia yang tergabung dalam sebuah bangsa b. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir setelah adanya ikhrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yaitu satu bangsa yaitu bangsa Indonesia c. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dari proses panjang yaitu sejak negara kebangsaan Sriwijaya- Mojopahit d. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari hakikat kodrat manusia sebagai makhluk yang mono-idealis

5.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal demikian dikemukakan dengan alas an bahwa …. 18

a. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama b. Negara Indonesia adalah negara yang di dasarkan pada agama c. Bangsa Indonesia sejak dulu mengakui adanya Tuhan yang ditetapkan sebagai dasar negara dan hukum dasarnya d. Manusia Indonesia yang dalam kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk ciptaan Tuhan

DAFTAR PUSTAKA Attamimi, A Hamid S,. 1991. Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, Pancasila sebagai Ideologi, BP 7 Pusat : Jakarta Joeniarto. 2001. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara. Kaelan, 2004. Pendidikan Pancasila. Penerbita “PARADIGMA”.Yogyakarta Kaelan, 2012, Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Paradigma : Yogyakarta MPR RI. 2002. Persandingan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

19



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PKn) BAB V BHINNEKA TUNGGAL IKA



BAB V

BHINNEKA TUNGGAL IKA

KI 1 :Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung

mata pelajaran yang diampu (Pendidikan Kewarganegaraan). KD 1.2 : Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai dan sikap kewarganegaraan (civic disposition), dan ketrampilan kewarganegaraan (civic skills).

Uraian Materi A.Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki karakteristik atau ciri khastersendiriyang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kelahiran bangsa Indonesia didukung oleh banyakfaktor. Kalau faktor-faktor tersebut dikelompokkan, maka ada dua kelompok besar, antara lain : (1) kelompok Faktor Obyektif,yaitu meliputi faktor ekologis, faktor geografis dan faktor demografis. Dalam kehidupan nasional kelompok ini dikategorikan pada aspek alamiah; dan (2) kelompok Faktor Subyektif, yakni faktorfaktoryang di dalamnya terdapat faktor sejarah, sosial, politik dan kebudayaan.Dalam kehidupan nasional faktor-faktor ini dikategorikan pada aspek sosial (Kaelan, 2012 : 230) 1. Faktor obyektif atau aspek alamiah sebagai pembentuk jati diri bangsa Indonesia, terdiri atas : a. Secarageografis Indonesia dapat di lihat dari dua aspek yaitu : aspek posisi geografis dan aspek kondisi geografis. Ditinjau dari lokasi geografisnya negara Indonesia terletak pada posisi silang dunia yaitu berada diantara dua benua yaknibenua Asia (di belahan Utara) dan benua Australia ( di belahan Selatan); dan juga berada di antara dua samudra yaitu samudera Pasifik (di belahan Utara) dan samudera Hindia (di belahan Selatan). Keberadaan tersebut menjadikan negara Indonesia sebagai pusat lalulintas kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar setiap saat dari segala penjuru dengan segala 1

manfaat dan konsekuensinya. Dengan posisi geografis seperti itu, bangsa Indonesia menyebutnya dengan “Indrajaya”, yaitu Indonesia(Ind) Raya (ra) di Tengah Jalan (ja) Raya (jaya) Dunia.Ditinjau dari kondisi geografis,Indonesia merupakan negara kepulauan (archipilego state)karenatidak memisahkan antara wilayah daratan dengan wilayah lautnya. Indonesia memandang keduanya (tanah dan air) sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menyebut negaranya dengan sebutan Tanah Air,Ibu Pertiwi, Tanah Tumpah Darah dan sebagaimya. b. Faktor ekologis, negara Indonesia beriklim tropis. Hal ini sebagai akibat adanya pengaruh posisi geografis Indonesia yang berada pada lintang garis katulistiwa. Posisiinimengakibatkan Indonesia memiliki dua musim yakni : musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada pada posisi 6˚ LU – 11˚ LS dan 95˚ BT - 141˚ BT. Kondisi seperti ini mengakibatkan banyak wisatawan asing senang datang ke Indonesia, karena di Indonesia mereka dapat melihat dan merasakan sinar matahari hampir setiap hari sepanjang tahun, sementara hal tersebut tidak pernah bisa mereka nikmati di negara asalnya. Semua itu merupakan faktor yang ikut mempengaruhi perkembangan demografis, ekonomi, sosial dan juga kultur bangsa Indonesia. 2. Faktor subyektif atau aspek sosial, yang meliputi politik, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan. Faktor subyektif ini sangat dipengaruhi faktor obyektif atau aspek alamiah terutama posisi geografis. Wilayah Indonesia yang berada pada posisi silang dunia menjadi pusat lalulintas kekuatan kukuatan dunia berpengaruh kuat pada aspek sosial.Pengaruh asing yang terbuka lebar setiap saat dan dari segala penjuru dunia telah menjadikan kehidupan bangsa Indonesia seperti sekarang ini.Budaya, adat maupun kebiasaankebiasaan yang di bawa oleh mereka yang masuk ke Indonesia akan mengakibatkan terjadinya proses akulturasi maupun asimilasi dengan budaya setempat. Melaluiproses akulturasi dan asimilasi budaya tersebut, yang terjadi pada bangsa Indonesia kemudian mewujud dalam kebhinnekaan.Bertemunya keudayaan yang berbeda melalui proses akulturasi dan asimilasi dapat menciptakan kedamaian tanpa terjadi kekerasan. Aspek sosial yang berpengaruh tersebut dapat dibagankan sebagai berikut : 2

Bagan 1 :Perbandingan antara negara-negara pada benua yang berada di belahan dunia utara dan negara-negara di belahan dunia selatan : Aspek yang diukur

Kondisi di : Utara

Selatan

Demografi

+/- 2 milyar

+/- 23 juta

Ideologi

Komunisme

Liberalisme

Politik

Demokrasi rakyat

Demokrasi parlementer

Ekonomi

Ekonomi terpusat

Ekonomi liberal

Sosialisme/komunisme

Individualisme

Timur

Barat

Kontinental/daratan

Maritim/laut

Sosial Budaya Pertahanan

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses pembentukan masyarakat, bangsa serta identitas nasionalIndonesia. Interaksi yang terjadi antar faktor-faktor yang adatersebut di atas melahirkan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia beserta dengan identitasnya seperti sekarang ini. Muh. Yamin ( dalam Kaelan. 2012 : 101) menjelaskan bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarahnya, yaitu sejak adanya kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara Indonesia terbentuk melaluitiga fase, yakni : fase pertama, yang dimasukkan pada fase iniadalah jaman pada saat berdirinya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang yang berada di bawah wangsa Syailendra. Pada saatitu negara kebangsaan Sriwijaya bercirikan kedatuan; fase kedua : pada zaman kerajaan Majapahit yang berkedudukan di Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Mojokerto. Negara kebangsaan yang ada pada zaman Majapahit ini bercirikan keprabuan. Kedua negara kebangsaan (Sriwijaya dan Majapahit) tersebut dikategorikan sebagai negara kebangsaan Indonesia lama; dan fase ketiga :yaitu negara kebangsaan modern, yakni negara Indonesia merdeka yang diproklamasikan

3

oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indoneia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang diuraikan tersebut di atas menunjukkan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sehingga terjalin adanyasuatu ikatan batin yang begitu kuat diantara anggota masyarakatnya menjadi sebuah bangsa. Kemudian memilih mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia untukmewujudkan tujuan maupun cita-cita bersama. Dalam proses menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, adaberbagai elemen pembentuknya, yang tersusun atas berbagai macam faktor khas, unik dan berbeda-beda secara etnik, geografis, kultural maupun ciri-ciri primordial lainnya. Suryo (2002) yang mengutip pendapatnya Robert de Ventos, mengemukakan bahwa identitas nasional terbentuk dari interaksi historis yang terjadi antar beberapa faktor, antara lain :fator primer, faktor pendorong, faktor penarik dan faktor reaktif. 1) Faktor primer, terdiri atas etnisitas, teritorial, bahasa , agama dan sejenisnya. Bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah maupun bahasa daerah, namun merupakan satu kesatuan dengan kekhasannya masing-masing.Perbedaan yang dimiliki masing-masing merupakan ciri khas masingmasing kelompok yang ada menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama menjadi sebuah bangsa yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan yang dibentuk tidak menghilangkan keanekaragaman yang ada sebelumnya. Hal inilah yang disebut dengan “Bhinneka Tunggal Ika” 2)Faktor pendorong, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi,adanya angkatan bersenjata dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Suatu negara menjadikan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta pembangunan yang dilakukan bangsa dan negara sebagai identitas nasional yang bersifat dinamis. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasionalnya sangat ditentukan oleh prestasi dan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Untuk dapat melakukan pembangunan dan memperoleh

prestasi, bangsa Indonesia harus selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan serta adanya kesamaan pandangan dan langkah untuk melakukan pembangunan.

4

3)Faktor Penarik, mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Dalam kaitan ini, bangsa Indonesia telah menjadikan unsur bahasa menjadi bahasa persatuan. Dengan demikian bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah sepakat untuk memilih bahasa Melayu menjadi bahasa nasional, bahasa yang digunakan dalam forum-forum resmi dalam melakukan komunikasi antar etnis yang berbeda.Meskipun masing-masing etnis memiliki bahasa daerah yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari antar sesama anggota masyarakat daerahnya.Dalam hal yang terkait dengan pendidikan nasional maupun birokrasi, telah dikembangkan dan bahkan terus diupayakan untuk dikembangkan sesuai dengan kesepakatan bersama. 4)Faktor reaktif, yang meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternative melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indoensia yang memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai bangsa terjajah yakni selama ± 350 tahun dijajah Belanda, sangat dominan dalam mewujudkan faktor reaktif melalui memori kolektif rakyat Indonesia.Penderiaan, kesengsaraan hidup yang dialami rakyat pada saat dijajah, serta semangat bersama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan factor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat.Dimilikinya

semangat perjuangan, dan adanya kerelaan berkorban untuk

menegakkan kebenaran menjadi identitas yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia. Proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia telah berkembang sejak sebelum bangsa Indonesia merdeka. Dan bahkan pada saat masih ada di bawah tekanan penjajah, bangsa Indonesia lebih intens melakukan interaksi yang tercakup ke dalam empat faktor sebagaimana disebutkan di atas. Proses interaksi dari semua faktor

yang

ada

kemudian

terbentuk

menjadi

karakter

bangsa

yang

tersimpulsebagaiindentitas nasional. Pencarian identitas nasional sebetulnya sangat terkait erat dengan dan melekat di dalam perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia di bangun dengan memadukan unsur-unsur masyarakat lama ( zaman kerajaan) dan negara dengan prinsip nasionalisme modernmenjadi satu kesatuan bangsa. Dengan demikian, pembentukan identitas nasional Indonesia terkait erat dengan unsur-unsur yang lain, seperti : sosial, 5

ekonomi, budaya, etnis, agama, geografis. Semuanya itu terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang,dan menjadi identitas serta jati diri bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain.

B. Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara yakni Garuda Panasila merupakan identitas dan jati diri bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama-sama dengan lambang negara yang lain, seperti :Bendera negara merah Putih, Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia yakni Indonesia Raya merupakan lambang atau simbol persatuan. Lambang-lambang negara tersebut merupakan simbul yang mencerminkan : a.

Manifesasi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dalam melakukan pergaulan dengan negara lain dalam kancah internasional

b.

Kemandirian bangsa Indonesia

c.

Eksistensi atau jati diri bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

d.

Persatuan dan kesatuan baik bangsa yang beraneka ragam maupun wilayah yang terdiri atas ribuan pulau. Lambang-lambang yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia, wajib dihormati oleh

bangsa Indonesia sendiri dan bangsa-bangsa lain, karena itu merupakan simbol persatuan dan kesatuan bangsa, serta kedaulatan

Indonesia. Bangsa Indonesia harus merasa

bangga akan semua lambang yang dimiliki. Seluruh bangsa harus mau dan mampu menjaga dan tetap menghormatinya, olehkarena keempat lambang bangsa dan negara itu ( bendera Merah Putih, Burung Garuda Pancasila, Bahasa Indonesia dan lagu Indonesia Raya) membuktikan kepada bangsa Indonesia sediri dan kepada dunia bahwa mereka (keempat lambang) tersebut telah mampu mempersatukan semua serpihan-serpihan yang berserakan di seluruh wilayah nusantara menjadi satu dalam sebuah bangsa besar yaitu Bangsa Indonesia yang hidup dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SemboyanBhinneka Tunggal Ikayang mencerminkan adanya pengakuan akan keanekaragaman bangsa dan wilayah Indonesia, namun bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat kita temukan di dalam

Garuda Pancasila yang

dijadikan lambang negara. Hal ini di atur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 36A yang berbunyi : Lambang negara ialah Garuda Pancasila 6

dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pengaturan lambang negara didalam UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut merupakan pengakuan secara yuridis konstitusional oleh negaraakan keberadaan lambang-lambang negara. Hal itu sekaligus merupakan penegasan secara yuridis formal yang dilakukan negara Indonesia terkait penggunaan simbol-simbol negara yang merupakan identitas dan jati diri bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa dan Negara Republik Indonesia, lambanglambang negara yang ada di atur melalui Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku beserta peraturan pelaksaannya.Hal ini dimaksudkan supaya lambang negara tersebut secara yuridis formal memiliki kekuatan hukum, sehingga dipatuhi dan ditaati oleh semua warga negara.Pada peraturan-perundangan tersebut juga mengatur cara-cara penggunaanya.Warga Negara harus menggunakan lambing negara sesuai dengan yang di atur dalam peraturan perundangan yang ada dan tidak boleh seenaknya sendiri. Adapun pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang Lambang Negara antara lain : a.

Pasal 35 : Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih

b.

Pasal 36 : Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

c.

Pasal 36A : Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

d.

Pasal 36B : Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya Untuk menjaga adanya kepastian hukum, standarisasi serta ketertiban dalam

penggunaanya dirasa sangat perlu dibuatkan peraturannya. Peraturan yang dimaksud berisikan tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan, tata carapenggunaan serta sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.Hal itu dilakukan dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 sebagai pengganti Undang Undang No. 43 tahun 1958. Disampang untuk menetapkan cara penggunaan lambang Bendera Merah putih, Bahasa, Garuda Pancasila dan Lagu Indonesia Raya,hal ini juga untuk melaksanakan amanat ketentuan yang diatur pada pasal 36C UUD Negara RI Tahun 1945.Pada Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 di atur tentang lambang-lambangnegara, antara lain : a) Pasal 4, mengaturtentang Bendera Negara 7

Pada pasal 4 ayat (1) ditentukan: “Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama”. b) Pasal 25, mengatur tentang Bahasa Negara Pasal 25 ayat (1) ditentukan : “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resminegara dalam Pasal 36 Undang-Undang

Dasar

NegaraKesatuan

Republik

Indonesia

Tahun

1945

bersumberdari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yangdikembangkan sesuai dengan dinamika peradabanbangsa”. c) Pasal 46 yang mengatur tentang Lambang Negara ditentukan : “Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentukGaruda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelahkanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantaipada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ikaditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda”. d) Pasal 58 mengatur tentang Lagu kebangsaan Pasal 56 ayat (1) ditentukan : “Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubaholeh Wage Rudolf Supratman. Pasal 56 ayat (2) ditentukan : “Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dariUndang-Undang ini”.

C. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Kearifan Lokal Bangsa Indonesia Lambang Negara Garuda Pancasila melambangkan : 1) Burung yang digunakan adalah Burung Garuda, 2) Di dalamnya atau di dada Burung Garuda terdapat tameng atau perisai yang memuat sila-sila Pancasila, 3) Kaki Burung Garuda menggapit pita yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di dalam lambang Garuda Pancasila terdapat tiga unsur yakni : 1.

Gambar Burung Garuda

2.

Simbol sila-sila Pancasila

3.

Seloka Bhinneka Tunggal Ika 8

Ad1. Gambar Burung Garuda Burung Garuda merupakan kekayaan satwa nusantara sebagai salah satu jenis satwa yang besar dan kuat.Sebagai seekor satwa, burung Garuda dapat terbang tinggi ke angkasa.Sebagai lambang negara hal ini dipergunakan untuk melukiskan bahwa bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang tinggi. Di dalam sejarah nenek moyang bangsa Indonesia yang umumnya menganut agama Hindu, burung Garuda diyakini sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Menurut ajaran yang diyakini umat Hindu, Dewa Wisnumerupakan sinar suci Sang Hyang Widhi Tuhan Yang Maha Esa dalam fungsinya sebagai pemelihara.Oleh karenanya

Garuda

dianggap

sebagai

lambang

pembangunan

dan pemelihara

kehidupan.Dituliskan di dalam kitab Marowangsa bahwa Raja Airlangga menggunakan Garuda-Muka sebagai lencana. Dan demikian juga dengan kerajaan Kedah menggunakan lambang Garuda Garagasi sebagai lambang pemelihara (Ismaun, 1975 : 119).

Ad 2.Simbol sila-sila Pancasila Pada perisai yang ada dan terpampang di dada Burung Garuda terdapat lima buah ruang yang masing-masing memiliki arti, sebagai berikut : 1.

Di bagian atau ruang tengah perisai terdapat gambar bintang bersudut lima dengan cahaya yang memancar melambangkan sila pertama yaitu Ketuhan Yang Maha Esa

2.

Di ruang kiri bawah perisai terdapat gambar tali rantai bermata bulatan dan persegi melambangkan sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

3.

Di ruang kiri atas perisai terdapat gambar pohon beringin yang begitu rimbun melambangkan sila ketiga yakni Persatuan Indonesia

4.

Di bagian atau ruang kanan atas perisai terdapat gambar kepala banteng yang menggambarkan sila keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5.

Di ruang kanan bawah perisai terdapat gambar padi dan kapas yang melambangkan sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ad3. Sloka Bhinneka Tunggal Ika

9

Sloka Bhinneka Tunggal Ika melambangkan realitas bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai macam suku, adat istiadat, agama, golongan, kebudayaan, serta wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau kemudian menyatu menjadi sebuah bangsa dan Negara Indonesia.Istilah Bhinneka Tunggal Ika diambilkan dari istilah bahasa Jawa Kuno (Sansekerta) yang berasal dari zaman kerajaan Majapahit.Pada saat Majapahit berada di bawah raja Hayam Wuruk dan maha patih Gajah Mada, Majapahit mengalami masa kejayaanya.Pada saat itu berkembang berbagai macam aliran atau sekte dari agama Hindu, dan berbagai macam tradisi.Hal ini tampak dalam tantrayana dan upacara Crada yaitu suatu upacara yang dilakukan untuk menghormati roh para leluhur atau nenek moyang yang sudah meninggal.Berbagai macam agama dan aliran yang ada berkembang dan hidup berdampingan dengan rukun.Mereka saling menghargai, menghormati serta saling toleransi antar pemeluk agama atau aliran yang berbeda.Berbagai unsur agama yang berbeda tersebut hidup dalam suatu kerajaan di bawah kekuasaan Majapahit dapat hidup rukun dan damai.Hal itu dapat terjadi karena anggota masyarakatyang beraneka ragam tersebut hidup penuh dengan sikap toleransi. Apabila Bhinneka Tunggal Ika dikaji dari segi bahasa, sloka tersebut mengandung makna : bhinneka berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu : bhinna dan ika. Bhina artinya berbeda, sedangkan ika artinya itu.Kedua kata tersebut kemudian digabungkan menjadi Bhinneka yang berarti berbeda itu.Sementara Tunggal berasal dari tunggal artinya satu dan Ika artinya itu.Kedua kata itu digabungkan, kata Tunggal Ika artinya satu itu.Jika digabungkan seluruhnya menjadi Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda itu, satu itu, yang maksudnya adalah meskipun berbeda-beda tetapi semuanya adalah satu. Menurut Attamimi, Bhinneka Tunggal Ikaharus dimaknai dengan benar karena jika salah dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya, di dalam implementasinya juga keliru. Attamimi memaknai semboyan Bhinneka Tunggal Ikasebagai :“meskipun satu, tetapi hakikatnya adalah berbeda-beda, beraneka ragam”. Maksudnya,bahwa meskipun bangsa Indonesia hidup dalamsatu negara yakni dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun hakikatnya adalah berbeda-beda atau beragam.Berbeda dalam suku bangsa, berbeda dalam budaya, berbeda adat istiadat, budaya dan sebagainya, semua itu merupakan suatu realitas, suatu kenyataan yang tak terbantahkan.Namun demikian perlu diingat, bahwa bangsa yang beragam ini telah bersumpah dan bertekad untuk hidup 10

sebagai satu bangsa dan dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.Oleh karenanya dengan memahami makna yang terkandung di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ikatersebut dengan benar, maka tidak akan pernah ada warga negara yang mau memaksakan kehendaknya kepada orang yang berbeda. Terkait dengan hal ini Ir. Soekarno sendiri pernah mengatakan bahwa : Biarkanlah bunga tumbuh dan berkembang dengan beraneka ragam jenis dan warna di dalam taman apsarinya negara Indonesia. Maksudnya bahwa membiarkan dan memberikan kebebasan kepada semua warganegara hidup, tumbuh dan berkembang meskipun memiliki perbedaanperbedaan dalam segala aspek kehidupan, namun tetap menjadi satu di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Makna Bhinneka Tunggal Ika Sebagaimana telah di uraikan di muka, bahwa terbentuknya bangsa dan Negara Indonesia melalui suatu proses sejarah yang begitu panjang yaitu melalui proses sejak jaman kerajaan dan kemudian diteruskan pada jaman penjajahan yang berlangsung elama ± 350 tahun lamanya. Bangsa dan Negara Indonesia terbentuk dari berbagai unsur baik masyarakatnya maupun wilayahnya.Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat, kebudayaan serta agama atau keyakinan.Sedangkan unsur wilayah yang membentuk bangsa dan Negara Indonesia adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau (± 17.508 pulau) yang tersebar di dalam perairan atau laut Indonesia.Keadaan yang beranekaragam tersebut menjadi tali pengikat bagi persatuan dan kesatuan.Karena keanekaragaman yang ada merupakan daya penarik ke arah terjalinnya suatu ikatan kerjasama.Perbedaan yang terjelma dari keanekaragaman dapat menimbulkan adanya suatu kekuatan untuk bersintesis dan bersinergi secara positif bagi terciptanya persatuan dan kesatuan yang kokoh.Perbedaan yang ada tidak harus dipersoalkan apalagi untuk dipertentangkan. Sinergitas yang terjalin diantara perbedaan yang ada, kemudian menciptakan persatuan dan kesatuan dituangkan dalam suatu asas kerokhanian. Asas kerokhanian itu hakikatnya merupakan kepribadian serta jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karaenanya prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah

11

bersifat “majemuk tunggal”. Nasionalisme Indonesia terbentuk dari beberapa unsur, antara lain:

a.

Kesatuan Sejarah Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah yang sangat panjang, sejak jaman pra sejarah, jaman kerajaan, deteruskan pada saat kedatangan bangsa penjajah, lalu bangkitnya kesadaran sebagai suatu bangsa melaui organisasi Budi Utomo tahun 1908, berlanjut dengan masa penegas yakni dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda tahun 1928, dan akirnya saat diporklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

b.

Kesatuan nasib Penjajahan yang dilakukan Belanda berlangsung selama ± 350 tahun membuat rakyat mengalami penderitaan, kemiskinan, kemelaratan, kebodohan dan sebagainya, mengakibatkan seluruh rakyat Indonesia merasa dirinya senasib sepenanggungan. Oleh karenanya kemudian mereka bersatu dan bersama-sama melakukan perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa akhirnya perjuangan yang dilakukan dapat terwujud.Perjuangan yang dilakukan dengan penuh pengorbanan dan dilakukan secara ikhlas, akhirnya mencapai titik puncaknya sehingga bangsa Indonesia dapat menikmati kemerdekaannya.

c.

Kesatuan kebudayaan Meskipun bangsa Indonesia memiliki beranekaragam kebudaaan daerah, namun keseluruhan kebudayaan tersebut merupakan satu kebudayaan yaitu kebudayaan nasional Indonesia.Karena kebudayaan nasional adalah merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah.Artinya dasar bagi tumbuh dan berkembangnya kebudayaan nasional berasal dari akar-akar kebudayaan yang dimiliki daerah.

d.

Kesatuan Wilayah Bangsa Indonesia menjadikan wilayah sebagai tempat hidup dan tempat mencari penghidupan.Bangsa Indonsia menyebut wilayahnya dengan sebutan tanah tumpah darah dan/atau ibu pertiwi.Meskipun wilayah Indonesia terdiri atas beribu-

12

ribu pulau (± 17.508 pulau), namun semuanya merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri atas wilayah perairan yang di dalamnya terdapat pulau atau kepulauan. e.

Kesatuan Asas Kerokhanian Bangsa Indonesia memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup.Pandangan hidup dan cita-cita atau ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia berakar dari pandangan hidup individu masyarakatnya, yang kemudian menjadi pandangan hidup masyarakat, dan akhirnya menjadi pandangan hidup bangsa dan Negara.Dengan demikian bangsa Indonesia memiliki kesatuan asas kerohanian yang dijadikan sebagai cita-cita dan pandangan hidupnya yaitu Pancasila. Bangsa Indonesia mendirikan Negara kesatuan Republik Indonesia bukan di dasarkan pada kausalitas manusia sebagai mahluk individu yang bebas sebagaimana Negara liberal.Negara Indonesia bukalah dibentuk dari proses penyatuan individuindividu dalam free fight liberalism dan penindasan bari yang kuat terhadap yang lemah. Masyarakat Indonesia membentuk bangsa dan mendirikan organisasi Negara Kesatuah Republik Indonesia adalah sebagai sebuah proses dari kehendak bersama. Oleh karenanya Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sebuah Negara kebangsaan, bukan Negara liberal atau individual, sehingga Negara harus melindungai seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencapai kepentingan dan kesejahteraan hidup bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk atas dasar kodrat manusia yakni sebagai mahluk individu sekaligus sebagai mahluk sosial. Bukan atas dasar teori organis yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir individualis seperti : Thomas Obbes, JJ. Rouseau dan lainnya. Berdasarkan teori organis, berdirinya Negara karena adanya perjanjian masing-masing individu anggota masyarakat (do contrac sosial). Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sejarah bangsa yang sangat panjang.Seluruh masyarakat sama-sama mengalami penderitaan di bawah penjajah selama kurang lebih 350 tahun, melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir penjajah, sehingga di antara anggotanya memiliki perasaan yang sama, merasa senasib dan sepenanggungan. Dengan dasar ini mereka bersatu dan berkehendak untuk hidup bersama dalam wilayah Indonesia.Dengan demikian negara Indonesia merupakan negara

persatuan, yaitu suatu negara adalah

masyarakat itu sendiri. 13

Penyelenggara negara melakukan tugas dan wewenangnya atas nama Masyarakat, sehingga hakikatnya masyarakat mewakilkan dirinya kepada penyelenggara negara untuk mengatur dan menata dirinya (masyarakat) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan yang terjadi adalah di mana negara tidak memandang masyarakat sebagai obyek yang berada di luar negara, melainkan memandang bahwa masyarakat sebagai bagian dan sumber pembentuk dirinya.Maksudnya masyarakat dipandang sebagai suatu unsur yang ada dalam diri negara, tumbuh dan berkembang bersama negara. Sebagai satu kesatuan totalitas, mayarakat memiliki suatu kesatuan yang meliputi lahiriah maupun batinian yang menjadi dasar dalam hidup kebangsaan (Besar, 1991 : 83). Pada saat membentuk negara nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang telah menjadi nilai-nilai kebijakan lokal (local wisdom) dipakai dasar dalam memandang dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Pada saat mendirikan negara nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam sistem nilai dan dijadikan sebagai pandangan hidup. Berdasarkan ciri khas ataupun karakteristik yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut, maka dalam proses membentuk negara, ada beberapa bentuk ciri khas atau karakteristik tersebut yang diambil. Adapun karakteristik atau ciri khas yang dimaksudkan, antara lain : 1. Bangsa Indonesia mendirikan Negara berdasarkan Pancasila 2. Bangsa Indonesia mendirikan Negara Persatuan 3. Bangsa Indonesia mendirikan Negara Kebangsaan 4. Bangsa Indonesia mendirikan Negara Integralistik

E.

Sikap hidup dalam masyarakat majemuk Sebagai bangsa dan negara yang masyarakatnya majemuk dalam berbagai macam

aspek kehidupan, disatu sisi merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya, namun di sisi lain menjadi hal potensial untuk terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karenanya kepada setiap warga bangsa dituntut memiliki komitmen untuk selalu mengedepankan keutuhan sebagai sebuah bangsa. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan bersikap dan berperilaku antara lain : 14

a.

Mendahulukan kepentingan umum (Negara dan bangsa) di atas kepentingan yang lainnya

b.

Memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap identitas bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama.

c.

Adanya solidaritas yang di dasarkan atas kesantunan Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara Indonesia yang nilai-nilainya bersumber dari pandangan hidup individu dan pandangan hidup masyarakat. Karena itu pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sangat penting dan perlu dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang masyarakatnya beragam. F.

Integrasi Nasional Integrasi nasional merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang baru

merdeka dan negara-negara berkembang, terutama di dalam upaya membina dan mempertahankan kelangsungan hidup,persatuan dan kesatuan bangsanya. Terlebih-lebih bagi bangsa Indonesia dengan masyarakat sangat majemuk dan wilayah begitu luas yang terdiri atas ribuan pulau-pulau. Pada saat memasuki abad 21 ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada tekanan dan pengaruh globalisasi di mana teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah menyajikan wacana dan tontonan yang sama sekali baru dan dapat diakses kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Akibatnya, bangsa Indonesia mau atau tidak, suka atau tidak harus masuk di dalamnya dengan segala resiko dan konsekuensinya. Dalam memasuki era global, permasalahan utama yang harus dihadapi dan diatasi bangsa Indonesia adalah menjaga dan mempertahankan kelangsungngan hidup serta persatuan dan kesatuan bangsa di dalam bingkai empat pilar (elemen dasar : penulis) kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945. Pembinaan integrasi nasional belakangan ini menjadi tema penting yang perlu dibahas untuk melihat kembali kesadaran berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta untuk menemukan kembali kebudayaan dan identitas nasional dalam membina dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh dan bulat. Bangsa Indonesia yang terbentuk dari kemajemukan latar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) dengan menempati wilayah kepualauan, pada dasarnya adalah realitas hidup di dalam 15

masyarakat, yang di satu sisi merupakan kekayaan atau asset bangsa yang tak ternilai harganya,namun di sisi lain, hal tersebut menjadi sumber kerawanan dan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa terutama jika ada pihak-pihak yang memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab. Bagi bangsa Indonesia, yang diperlukan saat ini adalah harus siap menghadapi dan mengatasi berbagai masalah baik yang berasal dari dalam negeri maupun tekanan global yang secara potensial dapat mengganggu perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional. Perjalanan integrasi nasional bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut dan bahkan telah menggeser nilai-nilai kearifan lokal yang dahulu dijadikan tatanan dan pedoman bertingkahlaku oleh masyarakat. Namun kini telah berubah ke arah cara hidup yang lebih praktis dan instan dengan mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal mereka sendiri. Sejak lama yakni zaman sebelum merdeka, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki budaya luhur. Hal ini tercermin di dalam nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dan diimplementasikan serta digunakan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal (localwisdom) tersebut, kemudian dijadikan sebagai landasan yang kokoh dalam membangun nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang terbentuk atau tersimpul menjadi identitas nasional. Nilai-nilai kearifan lokal yang terbentuk terbukti mampu menyelesaikan setiappersoalan atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara baik pada tataran mewujudkan aspek kesejahteraan dan keamanan maupun dalam menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pergeseran nilai yang terjadi belakangan ini pada dasarnya adalah sebuah fenomena yang harus dicermati dan disikapi secara teliti dan hati-hati sehingga perjalanan bangsa Indonesia tetap berada pada nilainilai budaya dan kearifan lokal bangsa sendiri. Bangsa Indonesia akan mampu menghadapi dan mengatasi tekanan yang terjadi sebagai akibat globalisaiapabila tetap berpegang pada budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri. Dengan kata lain manakala semua elemen bangsa tetap konsisten pada jatidiri dan kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri, segala macam tekanan dan pengaruh negatif yang ditimbulkan olehglobalisasi dengan mudah dapat diatasi. Negara Indonesia yang berbentuk negara kepulauan memiliki karakteristik dan ciri khas yang dibingkai dalam azas nusantara yaitu suatu konsep yang memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, yang terdiri atas wilayah perairan dan di 16

dalamnya

terdapat

pulau-pulau

dan

gugusan

pulau-pulau.

Wawasan

Nusantaramemandang bahwa perairan/laut adalah sebagai penghubung antar pulau yang satu dengan pulau yang lain menjadi satu kesatuan. Bukan sebagai pemisah seperti yang di anut Ordenansi 1939. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, bangsa Indonesia belum sepenuhnya mampu mengelola wilayahnya dalam satu kesatuan yang utuh dan bulat dengan segenap isinya. Akibatnya masih ada beberapa wilayah Indonesia yang belum dapat dikuasai, dimanfaatkan dan diberdayakan segala potensi yang terkandung di dalamnya secara maksimal, sehingga seringkaliterjadiadanya keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti misalnya, daerah Aceh, Papua, dan beberapa daerah lainnya. Atau penduduk-penduduk yang ada di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara lain. Ada beberapa dari mereka yang pindah ke negara yang bersebelahan, seperti : penduduk di daerah Papua, Kalimantan, dan lainnya. Berdasar latar belakang di atas maka dirasa perlu untuk menanamkan kembali kesadaran bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya integrasi nasional yang mantap.

1. Integrasi nasional dan latar belakang sejarah Pada masa sebelum kemerdekaan, di Indonesia telah berdiri unit kesatuan sosial yang berkembang pada setiap suku di seluruh wilayah nusantara. Unit kesatuan sosial tersebut, kemudian berkembang menjadi sistem sosial-politik yang diimplementasikan ke dalam sistem pemerintahan adat dan/atau kerajaan yang hidup pada saat itu. Fenomena sistem pemerintahan kerajaan atau adat tersebut telah memunculkan kemajemukan di dalam cara menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan keamanan warganya. Pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman sejarah bangsa pada zaman kerajaan adalah adanya tatanan dan panutan dalam sistem ketatanegaraan di negeri ini. Pada masa lalu, wilayah nusantara pernah mengalami masa kejayaannya, yang ditandai oleh berdirinya negara-negara kerajaan, baik berskala kecil maupun besar, di seluruh wilayah nusantara. Masing-masing negara kerajaan yang ada mampu membangun struktur sosial, struktur politik dan sistem pemerintahan yang memiliki ciri khas masing-masing . Setiap negara kerajaan memiliki pengaruh kuat terhadap rakyat dalam membangun dan mengembangkan aspek-aspek kehidupan berbangsa, 17

bernegara serta bermasyarakat. Sebagian negara kerajaan telah membentuk tatanan kehidupan yang mapan dan memiliki pengaruh sangat luas seperti negara kerajaan Sriwijaya dan negara kerajaan Majapahit. Setiap negara kerajaan baik yang berskala lokal maupun yang berskala global telah menghasilkan keanekaragaman nilai-nilai yang berlaku khas dalam struktur sosial, budaya, politik dan sistem pemerintahan. Keanekaragaman nilai-nilai ini di satu sisi, telah menunjukkan fakta bahwa setiap anasir bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan, sistem demokrasi, struktur sosial, struktur kebudayaan dan sistem ekonomi sendiri dengan berbasis kearifan lokal. Akan tetapi, di sisi lain, keanekaragaman tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang kadangkala bersifat mendasar sehingga dapat menimbulkan konflik dan bahkan perang di antara negara kerajaan yang ada pada saat itu. Indonesia sebagai bekas negara jajahan selama ± 350 tahun lamanya, pada dasarnya belum mampu membebaskan diri dari belenggu serta ekses penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Ekses penjajahan yang masih dirasakan hingga saat ini adalah bangsa Indonesia masih dihadapkan pada masalah kemelaratan, kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang sampai saat ini belum dapat diatasisebagai bangsa yang sudah merdeka. Dengan kata lain, bangsa Indonesia dituntut bekerja lebih keras lagi agar dapat mengatasi permasalahan tersebut di atas. Dengan demikian makna yang tersirat dan tersurat pada Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 yang sesungguhnya dapat terwujud yaknimasyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pelajaran yang dapat ditarik dari negara kerajaan di masa lalu, antara lain adalah : a) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar seperti yang ditunjukkan oleh setiap negara kerajaan dalam membangun dan mensejahterakan rakyatnya; b) Semua negara kerajaan telah mewariskan beragam pranata sosial, tatanan, nilai-nilai dan pedoman hidup yang diimplementasikan oleh masyarakat. Meskipun di dalam pranata sosial tersebut terdapat potensi konflik terutama jika ada pemaksanaan dari kerajaan yang satu terhadap kerajaan lainnya; c) Jika ditilik dari isi dan wujud setiap pranata sosial yang ada pada setiap negara kerajaan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa setiap negara kerajaan telah membuktikan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang khas sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang berjalan di negara kerajaan 18

yang bersangkutan. Hingga saat ini, sistem nilai yang diwariskankan oleh semua negara kerajaan pada dasarnya memiliki karakteristik khas, bersifat unik dan memiliki kebenaran yang bersifat universal. Artinya nilai-nilai yang diwariskan setiap negara kerajaan pada dasarnya sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan negara moderen. Dii lihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pembelajaran integrasi nasional dapat dipilah ke dalam empat episode, yaitu : a. Zaman sebelum penjajahan Pada masa sebelum kedatangan bangsa penjajah menunjukkan bahwa setiap komponen bangsa mampu mengembangkan kearifan lokal yang mendasari terbentuknya nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana yang tersimpul dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing, setiap kerajaan sebenarnya telah mampu membentuk sistem sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kebesaran nama negara kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, ternyata mengundang kedatangan bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia baik untuk berdagang dan/atau dengan tujuan ingin menjajah.

b. Zaman penjajahan Pada zaman penjajahan, keadaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia seolah-olah berbalik 180º sebelum penjajahan. Di bawah kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit masyarakat mengalami kondisi adil makmur (gemah ripah loh jinawi), tenteram dan damai (tata tenteram kerto raharjo). Tetapi semenjak penjajah menginjakkan kakinya di bumi nusantara ini, Indonesia menjadi bangsa yang menderita, melarat, miskin, sengsara, hina dan terbelakang. Akibatnya, timbullah ketidak puasan sebagian putra/putri bangsa Indonesia dan keinginan untuk melakukan perlawanan maupun pemberontakan terhadap penjajah baik secara fisik maupun sosial. Perlawanan terhadap penjajah pada dasarnya adalah sikap antipati yang ditunjukkan bangsa ini terhadap kolonialisme dan imperiaalisme yang tersebar secara merata di seluruh wilayah nusantara. Gerakan menentang penjajah telah tersebar merata mulai dari Pulau Sumatera di sebelah Barat sampai 19

pulau Papua di sebelah Timur. Berbagai pemberontakan terjadi seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat/Padang, Palembang, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Pulau Bali, Pulau Lombok, Kepulauan Maluku, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan pulau-pulau lain di seluruh wilayah Indonesia. semua itu dasarnya merupakan

pada

ekspresi dan luapan rasa ketidak puasan terhadap

kolonialisme dan imperialisme. Kegigihan dan keberanian yang ditunjukan putra/putri daerah wajib diapresiasi dalam bentuk pemberian gelar atau tanda jasa sebagai pahlawan nasional. c. Zaman pergerakan nasional Perlawanan yang dilakukan putera/puteri di seluruh pelosok nusantara itu masih sporadis atau bersifat kedaerahan. Sehingga sangat mudah ditaklukan oleh penjajah. Belajar dari pengalaman itu, maka perjuangan menuju Indonesia merdeka diubah dengan cara melalui pergerakan nasional yang terhimpun dalam wadah organisasi.Pergerakan nasional tersebut ditandai oleh berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Masa awal pergerakan naional ini disebut sebagai angkatan perintis. Sebagai organisasi sosial-politik, Budi Utomo bercita-cita mencapai Indonesia merdeka dengan cara mendahulukan pendidikan. Setelah lahirnya Budi Utomo, maka berdirilah organisasi-organisasi sosial-politik yang lainnya, seperti : Serikat Dagang Islam/Serikat Islam (SDI/SI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Katholik Indonesia Parkindo), Jong Java, Jong Selebes dan organisasi sosial politik lainnya yang secara bersama-sama menuntut Indonesia merdeka. Perhimpunan dan organisasi sosial-politik yang didirikan oleh generasi muda telah mengkristal, lebih sistematis dan lebih strategis dalam menyiapkan dan merumuskan kemerdekaan Indonesia. Kristalisasi ini mencapai puncaknya pada saat para pemuda menyampaikan ikrar atau sumpah pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar atau sumpah pemuda meliputi tiga sumpah yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku: (1) bertumpah darah yang satu-tanah Indonesia; (2) berbangsa yang satu-bangsa Indonesia dan (3) menjunjung bahasa persatuan-Bahasa Indonesia. Dengan diikrarkannya tiga sumpah tersebut maka bangsa Indonesia mampu mewujudkan integrasi nasional pertama. Untuk mengenang kebesaran tersebut maka angkatan 1928 disebut sebagai angkatan 20

penegak, yang sekaligus mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membeda-bedakan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan ataupun SARA. Pelajaran yang dapat dipetik dari proses sumpah pemuda adalah bangsa Indonesia mampu mewujudkan Integrasi nasional pertama. Pasca Sumpah pemuda, putra/putri Indonesia membentuk sebuah lembaga yang diberi tugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, jika Indonesia telah merdeka. Lembaga yang dibentuk diberi nama BPUPKI (dalam bahasa Jepang : Dukuritzu Zyunbi Coosakai) dan telah berhasil merumuskan dasar negara (philosofis gronslag) dan menyusun rancangan UUD. Dasar negara dan UUD ini sangat diperlukan untuk memenuhi persyaratan bagi berdirinyasebuah negara. Hasilnya, sungguh luar biasa yaitu ditengah proses sidang BPUPKI, kelompok perancang UUD membentuk panitia kecil dan mampu menyusun naskah yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Yakni sebuah naskah yang memuat preambul (pembukaan; yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara). BPUPKI juga berhasil merancang Batang Tubuh UUD 1945 (berisi XVI Bab, 37 pasal, IV pasal Aturaan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan). Piagam Jakarta menjadi modal yang sangat penting bagi Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di mana bangsa Indonesia telah siap untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan bangsa yang merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, PPKI yang dibentuk tanggal 9 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI berhasil menetapkan : 1) Pembukaan UUD 1945 yang naskahnya di ambil dari naskah Piagam Jakarta dengan melakukan beberapa perubahan. Seperti : menghilangkan 7 (tujuh) kata yang ada pada alinea IV yakni pada kalimat : “……berdasar pada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” Diganti menjadi : “….Ketuhanan Yang Maha Esa ….” seperti sekarang; 2) Sidang PPKI juga berhasil menetapkan UUD, yang naskahnya dirancang BPUPKI dan 3) Mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia, Pelajaran yang dapat dipetik dari penetapan Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI, khusunya dengan pengubahan alinea IV, yakni pada sila pertama Pancasila adalah sikap berbesar hati , lapang dada, toleransi yang begitu inggi umat Islam terhadap kelompok masyarakat non muslim. Hal ini menunjukkan bahwa begitu tinggi 21

kesadaran masyarakat (dalam hal ini : umat Islam) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. d. Zaman setelah kemerdekaan Pasca kemerdekaan, ternyata terjadi perbedaan, gesekan dan bahkan pertentangan ideologis, politis, ekonomis dan kepentingan individu atau kelompok. Akibatnya, terjadi ketidak puasan dan ekstrimitas yang dilatarbelakangi oleh kekuatan agama, komunis, dan kondisi tertentu di mana orang/kelompok orang ingin memaksakan kehendak baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Bangsa

Indonesia

sepakat

bahwa

ekstrimitas

yang

berasal

dari

dalam

dikelompokkan menjadi tiga ekstrim, yaitu : (1) ekstrim kanan yaitu ekstrim yang ingin menyelenggarakan negra dengan dasar agama; (2) ekstrim kiri yaitu ekstrim yang ingin menyelenggarakan negara dengan dasar komunis dan (3) golongan tidak puas, yaitu ekstrim yang memanfaatkan kondisi tertentu untuk memaksakan kehendak kepada pemerintah yang syah. Sedang, ekstrimitas yang berasal dari luar negeri, muncul sebagai bagian dari tekanan dan pengaruh globalisasi yang dikaitkan dengan isu-isu : (1) Pelanggaran HAM dan Human Trafficking; (2) Isu demokratisasi; (3) Isu Liberalisasi ekonomi.

2. Integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis Indonesia Pembangunan bangsa memerlukan perhatian khusus terhadap kemajemukan penduduk yang terdiri dari beragam SARA, latar belakang geografis, latar belakang kebudayaan dan sebagainya. Kajian penduduk dapat dilihat dari jumlah, distribusi dan komposisi penduduk. Permasalahan yang muncul adalah jumlah penduduk Indonesia saat ini tersebar tidak merata dan memiliki latar belakang yang berbedabeda. Dari sisi jumlah, jumlah penduduk sebesar 250 juta merupakan jumlah terbesar ke empat dunia setelah RRT (1,5 milyar), India (1,2 milyar) dan USA (600 juta) atau 250 juta di antara 7 milyar penduduk dunia. Letak permasalahannya adalah jumlah penduduk berkaitan erat dengan tingkat kemakmuran bangsa. Artinya, jumlah penduduk berkaitan langsung dengan upaya memenuhi

22

kebutuhan dasar/pokok manusia baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan maupun rekreasi bagi semua warganegara. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan memunculkan masalah baru yaitu keseimbangan antara jumlah kelahiran dengan ketersediaan kebutuhan dasar tersebut. Artinya, jika jumlah penduduk tumbuh secara rerata 3% (7,5 juta) per tahun maka 10 tahun lagi pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia akan berjumlah 325 juta, dan pada 25 tahun lagi (satu generasi) pada tahun 2040 akan berjumlah 437,5 juta. Ini berarti bahwa negara indonesia harus mampu mememnuhi kebutuhan pokok setiap warganegara terutama kebutuhan pangan, pendidikan, lapangan pekerjaan, perumahan dan sebagainya. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka dimungkinkan jumlah penduduk Indonesia akan naik lebih cepat atau dalam deret ukur sedang jumlah kebutuhan pokok akan naik dalam bentuk deret hitung. Akibatnya, bangsa Indonesia akan rentan terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin, berpendidikan rendah dan tidak memiliki pekerjaan tetap (menganggur). Permasalahan jumlah penduduk jika dikaitkan dengan konfigurasi dan konstelasi wilayah akan memunculkan masalah baru yaitu luas lahan pertanian berubah menjadi pemukiman sehingga produksi barang pertanian semakin menyusut yang membahayakan

kecukupan dan ketahanan pangan bagi

rakyatnya. Pada saat ini, jumlah penduduk masih memusat di Jawa (60%; atau 150 juta jiwa) akibatnya lahan pertanian tidak akan mampu menyediakan bahan kebutuhan pokok bagi warganya. Konsekuensinya, jika jumlah penduduk masih memusat di Jawa maka dapat diduga lahan pertanian akan berubah fungsi menjadi pemukiman sehingga rentan terhadap krisis atau kekurangan pangan baik dalam konteks Jawa maupun dalam skala nasional. Dengan demikian, negara harus mengambil kebijakan nyata di bidang kependudukan baik melalui program keluarga berencana maupun program transmigrasi. Konstelasi wilayah Indonesia terletak pada posisi silang, yaitu menjadi pusat lalulintas kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar setiap saat, dari segala penjuru sedang daya adaptasi bangsa masih rendah. Akibatnya, setiap komponen bangsa harus berhadapan dengan pengaruh dan tekanan globalisasi baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan, dan aspek 23

kehidupan lain yang terkait seperti pendidikan, teknologi, lingkungan hidup, HAM dan sebagainya. Gelombang dan arus global yang terjadi tidak mungkin dapat dicegah, dibendung atau ditolak namun yang lebih penting bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana cara memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa sehingga tidak larut dalam nilai-nilai baru yang bertentangan dengan budaya bangsa sendiri. Distribusi atau sebaran penduduk Indonesia 60% (150 juta penduduk) terpusat di Jawa, Madura dan Bali. Jumlah pulau di Indonesia adalah 17.557 pulau, baik besar maupun kecil, akibatnya, sebagian wilayah Indonesia berpenduduk sedikit dan bahkan tidak berpenduduk sama sekali. Ketimpangan distribusi penduduk tersebut sangat rentan terhadap pertumbuhan ekonomi yang merata, pertahanan-keamanan negara, pencurian kekayaan alam baik hayati maupun nonhayati (hasil hutan, ikan, hasil tambang) setiap saat di seluruh wilayah utamanya pada wilayah yang tidak berpenduduk. Oleh karena itu kegiatan transmigrasi dan penempatan penduduk pada pulau-pulau terluar di seluruh wilayah menjadi kebutuhan penting dalam menjaga, mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara. Komposisi penduduk Indonesia jika dilihat dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, usia penduduk dan sejenisnya masih menunjukkan ketidak seimbangan komposisi. Berdasar Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) tingkat pendidikan Indonesia masih tergolong rendah yaitu No 108 dari 187 negara. Indikatornya, sebagian Warga Negara Indonesia yang berusia pendidikan dasar masih terdapat yang buta huruf. Jumlah penduduk yang melaajutkan pendidikan dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah dan dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi semaki mengecil sehingga rasio lulusan SD, SLP, SLA dan PT menurun drastis yaitu dari 100% siswa SD yang melanjutkan studi sampai di perguruan tinggi tinggal sekitar 10%. Jenis pekerjaan yang tersedia di Indonesia dapat dipilah menjadi tiga kelompok yaitu pekerjaan yang berkait dengan Pegawai Negeri sekitar 10 juta orang, pekerja swasta sekitar 100 juta sedang orang tidak bekerja sekitar 100 juta. Ketidak merataan komposisi pekerjaan tersebut di satu sisi menimbulkan kecemburuan sosial yang mengarah pada berbagai ekspresi ketidakpuasan seperti 24

demonstrasi dan pemogokan kerja. Permasalahan yang dituntut oleh para pekerja adalah besaran upah yang mencukupi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya. Dalam praktik pengupahan pekerja di Indonesia dikenal UMR (Upah Minimum Regional) yang hanya berlaku pada diri pekerja saja sedang keluarganya seperti tunjangan anak, istri dan tunjangan lain belum dimasukkan ke dalam komponen upah pekerja.

3. Integrasi nasional dan kemajemukan budaya Permasalahan integrasi nasional, pada umumnya dialami oleh setiap negara baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Runtuhnya United State Socialis Rusia (USSR) dan Yugoslavia pada dasarnya adalah bukti bahwa kedua negara tersebut tidak mampu menjaga dan mempertahankan negara kesatuannya sehingga terpecah-pecah menjadi banyak negara baru. Dalam memasuki abad XXI (milenium ke 3) setiap negara dihadapkan pada wacana dan pengaruh globalisasi di mana setiap orang suka atau tidak; mau atau tidak mereka harus masuk di dalam wacana dan tontonan yang sama sekali baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Era global yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi, kominikasi dan transportasi telah menjadikan dunia yang luasnya sama seakan-akan menciut dan tanpa batas. Dengan memanfaatkan hasil teknologi Hand Phone (HP) atau telepon orang dapat mengikuti setiap perkembangan ditempat lain dalam waktu yang hampir bersamaan. Sedang dengan menggunakan teknologi transportasi pesawat terbang supersonic orang dapat berpindah dengan cepat meskipun jaraknya ribuan kilometer. Bangsa Indonesia terbentuk dari unit-unit sosial yang sudah teruji keampuhannya di mana setiap suku memiliki dan mengembangkan konsep dan prinsip-prinsip kearifan lokal yang khas dan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kebutuhan saat ini adalah bagaimana bangsa Indonesia menemukan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memperkokoh identitas nasional ditengah-tengah keragaman budaya bangsa. Tiap suku telah mengembangkan tradisi dan budaya lokal sendiri sebagaimana tercermin dalam sistem sosial, struktur sosial, sistem ekonomi yang lebih kecil sehingga mampu berfungsi sebagai pengikat bagi anggota kelompok dalam suku itu. 25

Pada saat ini, upaya pembangunan bangsa sering melupakan kemajemukan budaya dengan segala konsekuensinya. Dalam hal ini, sebagian orang berpendapat bahwa nilai budaya yang sudah mapan tidak perlu diubah dengan alasan sudah merupakan sebuah kebenaran mutlak. Sebagian orang yang lain, berpendapat sebaliknya yaitu menghendaki perubahan dan penggantian. Ini berarti bahwa sebagian orang menganggap bahwa masyarakat itu merupakan kesatuan sosial yang utuh dan mendukung tradisi dan budaya yang sama. Dengan demikian orang dapat menghindari adanya pengelompokan sosial keberagaman sosial hal yang harus dihindari adalah adanya ketegangan, pertentangan dan stereotipe yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan sebaliknya, bangsa Indonesia harus mampu mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut dalam rangka memperkokoh kesatuan sosial. Dinamika pergolakan masalah sosial yang bersumber dari perbedaan budaya lokal, harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi konflik sosial dan berpuncak pada terjadinya revolusi sosial. Ketidakmampuan mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, trafficking, dan masalah sosial lainnya dikuatirkan akan merembet pada masalah lain yang lebih luas. Bangsa Indonesia beruntung bahwa prinsip dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat tidaak mengenal adanya supremasi mayoritas dan tirani minoritas. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia mampu mendudukkan permasalahan budaya bangsa sesuai dengan konteksnya sehingga pertikaian antar unsur budaya tidak pernah terjadi. Permasalahan yang mengedepan dalam menata kehidupan yang sejajar antar unsur budaya terletak pada adanya perbedaan peradapan antar suku bangsa. Sebagian anggota masyarakat Indonesia masih terasing dan sebagian lagi berpendidikan rendah sehingga terjadi ketimpangan terhadap kemajuan di bidang pendidikan. Akibatnya, masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat memasuki ruang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu. Permasalahan lain yang sering muncul adalah hubungan timbal balik antara penduduk asli dengaan para pendatang atau keturunan asing, di mana sebagian penduduk asli pada umumnya tidak siap bersaing dengan para pendatang sehingga terjadi kecenderungan semakin tertinggal baik di bidang ekonomi, pendidikan maupun di 26

bidang yang lain. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk yang masih bertempat tinggal di daerah asal pada umumnya tidak cepat berkembang daripada merantau di tempat lain. Pergaulan dengan lingkungan luar kelompoknya pada dasarnya memberikan dorongan dan motivasi untuk semakin maju dan menyempurnakan kehidupannya. Bertolak dari pasal. 32 UUD 1945 maka makna kebudayaan nasional harus merupakan

kerangka

acuan

bagi

setiap

penduduk

untuk

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kuatnya pengaruh kebudayaan terhadap kebudayaan lokal atau perilaku penduduk terjadi karena hampir semua penduduk telah menerima dan mendukung kebudayaan nasional sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kehadiran kebudayaan nasional di tengah-tengah budaya daerah atau suku tertentu mampu mengisi kekosongan sistem nilai yang berlaku secara nasional, terutama apabila budaya daerah belum memuatnya. Kajian kebudayaan nasional yang khas Indonesia, pada dasarnya dapat dipilah menjadi tiga kelompok yaitu : (1) kebudayaan suku bangsa; (2) kebudayaan daerah dan (3) kebudayaan nasional. Masing-masing kebudayaan berfungsi sebagai kerangka acuan serta menjadi lingkungan tempat bersemainya atau tumbuh kembangnya pergaulan antar anggota masyarakat. Aplikasi dari setiap kebudayaan tersebut mampu memperlancar hak dan kewajiban sosial setiap warga masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai dan kreativitas penduduk atau anggota masyarakat. Pengembangan kebudayaan nasional yang berbasis pada ketiga kelompok budaya di atas pada akhirnya akan mampu memperkokoh dan meningkatkan keterlibatan sosial setiap anggota masyarakat. Pengembangan kebudayaan nasional sebagai satu kesatuan sangat diperlukan pada masyarakat yang bersifat majemuk seperti Indonesia. Sumbangan kebudayaan nasional terhadap pembagian kekuasaan politik, ekonomi dan pemerintahan mampu memberikan simbol-simbol dan pranata sosial para tokoh atau pejabat dari tingkat pusat sampai RT dan RW sebagai satuan jabatan terkecil di daerah. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan ke dalam beragam aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh setiap

27

penduduk sudah tidak asing lagi dengan kegiatan gotong royong, azas musyawarah dan mufakat. Pengalaman sejarah di masa lalu telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu menyelenggarakan sistem dan pranata sosial, politik, ekonomi, kebudayaan maupun pertahanan-keamanan. Dalam struktur sosiaal-budaya yang sudah mapan maka setiap komponen bangsa mampu membangun peradapan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mewujudkan nilai-nilai kesejahteraan dan ketenteraman bagi diri dan lingkungannya. Masyarakat yang memiliki peradaban tinggi memungkinkan bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai budaya terluhur. Nilai-nilai tersebut merupakanekspresi kearifan lokal dan identitas diri yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam mengembangkan tatanan kehidupan berkelompok. Pelajaran yang dapat dipetik dari nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan nilainilai terluhur budaya adalah ditemukannya kesamaan terhadap prinsip-prinsip, etika, norma dan petunjuk hidup yang bersifat dan berlaku secara universal. Artinya, setiap daerah memiliki pranata sosial-budaya yang berlaku di daerah lain. Dalam hal ini ternyata nilai, norma dan pranata sosial budaya memiliki kesamaan dalam arti apa yang baik atau tidak baik di satu daerah juga berlaku sama di daerah lain. Kemajemukan tradisi dan budaya daerah secara bersama-sama membentuk budaya nasional yang kokoh dalam bentuk saripati nilai-nilai terluhur budaya sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, kemajemukan tradisi dan budaya bukan masalah melainkan justeru menjadi pengikat perbedaan sebagaimana yang tersimpul dalam sesanti “Bhinneka Tunggal Ika”. Dengan demikian, kemajemukan tradisi dan budaya lokal pada akhirnya mampu memperkaya dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan nasional secara utuh-menyeluruh. Dalam studi integrasi nasional, perbedaan dan keanekaragaman tradisi dan budaya lokal harus dipandang sebagai asset bangsa yang tak ternilai harganya karena mampu mempersatukan bangsa dan negara di atas perbedaan.

28

4. Integrasi nasional dan tugas-tanggung jawab masa depan Integrasi nasional merupakan bagian penting dari pengembangan budaya bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan serta jatidiri bangsa seutuhnya. Bangsa Indonesia yang terbentuk dari kemajemukan SARA serta memiliki latar belakang sebagai bangsa terjajah selama 3 abad, memerlukan konsep perpaduan baru yang mampu membina, menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat di tengah-tengah bangsa lainnya. Karakteristik “kebhinnekaan isi” tersebut pada dasarnya adalah modal dan asset bangsa yang tak ternilai harganya, karena pengalaman di masa lalu telah mampu membentuk kesatuan sosial dan jatidiri bangsa yang hidup rukun, damai dan penuh toleransi diantara unsur-unsur SARA di atas.Akan tetapi, “kebhinnekaan isi” dapat berubah menjadi sumber ancaman dan marabahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa bila ada pihakpihak yang berupaya memaksakan kehendak baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan-keamanan. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa negara-negara kerajaan di masa lalu telah mampu membentuk struktur sosial-politik yang mapan dan hidup berdampingan secara damai satu dengan yang lain. Kondisi kehidupan yang aman, tenteram dan damai tersebut seringkali timbul perpecahan terutama akibat penerapan politik pemecah belahan atau devide et impera yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan faktor pertikaian keluarga untuk perebutan tahta. Pada saat ini, bangsa Indonesia telah memasuki tekanan dan pengaruh global sehingga

29

mau atau tidak mau, suka atau tidak harus masuk di dalamnya, padahal daya adaptasi bangsa masih rendah.Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki tanggungjawa yang besar untuk mempertahankan jatidiri sebagai bangsa yang berbudaya. Nampaknya, bangsa Indonesia dalam memasuki era global masih kuat dalam upaya

mempertahankan

jatidiri

bangsa.Akan

tetapi

kecenderungan

mempertahankan nilai-nilai kesukuan dan kedaerahan masih dominan dalam pergaulan nasional.Dengan berlakunya otonomi daerah maka kecenderungan daerah untuk mempertahankan eksklusifisme kesukuan dan putra daerah menjadi tema penting dalam memasuki era global ini.Pada dasarnya, prinsip-prinsip kedaerahan yang berkembang selama ini, menunjukkan bahwa orang belum dapat melepaskan diri dari belenggu dan dominasi kepentingan kedaerahan.Euforia kedaerahan, kadang-kadang berbenturan dengan putra daerah yang telah keuar daerah dan menjadi perantau yang lama.Akibatnya, sebagian keturunan putra daerah yang telah lama merantau sudah tidak mengenal budaya asal, tradisi asal, bahasa daerah dan beragam tatanan kehidupan di daerah asaalnya. Tanggungjawab masa depan bangsa sebagai kerangka acuan pergaulan nasional dan internasional dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu : (1) fraktor kependudukan; (2) faktor kemapanan kebudayaan daerah atau suku; dan (3) faktor sosial, politik, ekonomi beserta aspek pemeratannya. Ketiga faktor tersebut, menjadi pengikat dan penjamin kelancaran proses transformasi nilai-nilai, peran serta partisipasi masyarakat dalam pergaulannya. Kenyataan menunjukkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan masih berkisar pada kota-kota besar sehingga ada kecenderungan bagi daerah-daerah terpencil dan belum maju untuk mendatangi 30

dan bermigrasi ke pusat-pusat pertumbuhan terutama di kota-kota besar di pulau Jawa.Dalam hal ini perlu diatur bahwa putra-putra daerah yang merantau di pulau Jawa seharusnya mau kembali ke daerah asal untuk membangun dan memajukan daeranya. Kembalinya putra daerah dan kesediaan para lulusan perguruan tinggi untuk membangun daerah terpencil atau yang belum maju diyakini akan mampu mendongkrak kemajuan yang merata di seluruh wilayah. Kenyataan yang berkembang pada akhir-akhir ini adalah isu putra daerah untuk menduduki kekuasaan politik pada posisi penting dan menentukan bagi daerahnya. Oleh karena itu, perlu ditata kembali pengisian jabatan politik dan jabatan lain di daerah sehingga orang tidak lagi mempersoalkan asal-usul dan dominasi kelompok mayoritas di seluruh wilayah Indonesia. Soal-Soal Latihan : Soal Obyektif : Pilih jawaban yang paling benar 1. Bangsa Indonesia tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah maupun bahasa daerah, namun dapat bersatu dalam persatuan, karena …. a. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” b. Nilai-nilai Pancasila c. Adanya identitas yang sama d. Adanya kesadaran yang sama 2. Antara pembangunan nasional dan persatuan dan kesatuan …. a. Memiliki hubungan yang saling mendukung b. Tidak memiliki hubungan c. Memiliki hubungan yang berbanding terbalik d. Memiliki hubungan paralel 3. Peraturan terbaru yang mengatur tentang lambang negara di atur melalui …. a. Peraturan Presiden No. 4 tahun 2009

31

b. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2009 c. Undang Undang No. 4 tahun 2009 d. Undang Undang No. 24 tahun 2009 4. Burung Garuda dipakai sebagai lambang negara oleh bangsa Indonesia dengan beberapa alas an, antara lain …. a. Memiliki jasa pada negara b. Burung yang paling tua dan dilindungi c. Burung yang melambangkan adanya cita-cita yang tinggi d. Burung yang besar melambangkan kebesaran bangsa Indonesia 5. Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Lagu Indonesia Raya dan Bahasa Indonesia yang dimiliki bangsa Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa, merupakan lambang atau simbol …. a. Kedaulatan b. Kebebasan c. Kemerdekaan d. keramahan 6. Identital nasional terbentuk dari adanya interaksi secara terintegrasi antara beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang dimaksud, adalah …. a. Dominasi penjajah sebagai faktor primer b. Dimiliknya bahasa persatuan sebaga faktor pendorong c. Adanya keanekaragaman sebagai faktor primer d. Pembangunan nasional sebagai faktor penarik

DAFTAR PUSTAKA Besar, Abdulkadir. 1995. Cita Negara Persatuan Ibdonesia. BP-7 Pusat. Jakarta Ismaun.1981. Pembahasan Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia. CV. Yulianti. Bandung Kaelan.2012. Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara.Paradigma. Yogyakarta Notonagoro. 1975. Pancasila Ilmiah Populer. Panturan Tujuh. Jakarta Prayitno,H.A dkk.1987.Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KADEHAM). Prayitno., H.A dan Mintargo, Bambang S (ed). Penerbit Universitas Tri Sakti 32

Suryo, Joko. 2002. Pembentukan Identitas Nasional, Makalah Terbatas Pengembangan Wawasan tentang Civic Education. LP3UMY : Yogyakarta Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara Indonesia

33



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PKn) BAB VI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945



BAB VI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945

A. Pengertian Konstitusidan Undang Undang Dasar Istilah konstitusi sebenarnya dialih bahasakan dari Constitution (bhs.Inggris), atau Verfassung (bhs.Belanda) yakni hukum dasar yang dibedakan dengan Undang Undang Dasar atau Groundgesetz (bhs.Belanda).Secara substansi, sebetulnya konstitusi berbeda dengan undang undang dasar.Undang-undang dasar hanyalah sebagian dari hukum dasarnya negara, yakni hukum dasar yang tertulis.Disamping itu masih ada hukum dasar yang tidak tertulis yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis yang disebut dengan Konvensi. Dengan demikian konstitusi dapat diklasifikasikan dalam arti luas dan dalam arti sempit.Konstitusi dalam arti luas adalah konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis.Sementara konstitusi dalam artian sempit yaitu konstitusi tertulis yakni Undang-undang Dasar. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Assiddiqie yang mengatakan bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Lebih lanjut dikatakan : hukum dasar ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis disebut dengan Undang Undang Dasar (UUD) sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi. Sementara Herman Heller mengatakan bahwa suatu rechtverfassung (konstitusi) harus memenuhi dua syarat yakni: mengenai bentuknya dan mengenai isinya. Dari bentuknya : suatu konstitusi itu harus tertulis; sedangkan dari segi isinya : bahwa suatu konstitusi haruslah berisikan tentang hal-hal pokok/fundamen. Nampaknya Herman Heller terpengaruh oleh faham kodifikasi, di mana faham ini menghendaki setiap peraturan hukum harus tertulis demi adanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan adanya kepastian hukum, sehingga menghendaki supaya konstitusi harus berbentuk tertulis. Sebagai hukum dasar sudah seyogyanya konstitusi dalam pasalpasal dan ayatnya dirumuskan sedemikian rupa yang hanya berisikan tentang hal-hal yang pokok atau yang paling mendasar, karena pengaturan secara rinci diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ada di bawahnya. Semakin pokok dan fundamen hal yang 1

diatur dalam konstitusi maka semakin abstrak dan sederhana konstitusi yang bersangkutan, akan mengakibatkan semakin elastis dan semakin terbuka kemungkinan untuk menampung dinamika perkembangan zaman. Hal tersebut akan menyebabkan konstitusi tersebut tidak akan mudah usang atau ketinggalan zaman. Meskipun perumusan konstitusi bersifat sederhana dan garis besar/pokok-pokok, haruslah disadari jangan sampai ketentuan yang diatur bermakna ganda atau dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam pelaksanaan konstitusi yang paling penting adalah semangat

serta

kemauan politik (political will) para penyelenggara negara. Karena, meskipun sudah dirumuskan dengan jelas dan rinci konstitusi yang ada, jika para penyelenggara negara tidak punya semangat dan tidak punya tekad dan komitmen untuk melaksanakan konstitusi tersebut secara murni dan konsekuen dalam hidup berbangsa dan bernegara, bunyi pasal maupun ayat yang ada dalam konstitusi tersebut tidak lebih hanya merupakan retorika belaka. Namun sebaliknya, meskipun perumusan konstitusi tidak sempurna, tetapi semangat para penyelenggara bersih dan tulus dalam menjalankan konstitusi tersebut, maka kekurangan yang ada tidak akan merintangi penyelenggara negara untuk

menjalankan tugas dan wewenangnya dalam

mewujudkan cita-cita maupun tujuan nasional. E.C.S. Wade dalam bukunya Constitutional Law mengatakan bahwa undang undang dasar (UUD) adalah naskah yang memaparkan tugas-tugas pokok dari badanbadan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut. Bagi meraka yang memandang negara sebagai organisasi kekuasaan, memandang bahwa undang undang dasar dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga-lembaga negara yang ada (mis.Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif) dan hubungan kerjasama antar lembaga negara yang bersangkutan. Para penyusun UUD 1945 nampaknya memandang bahwa konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan UUD.UUD hanyalah sebagian daripada hukum dasarnya negara.UUD ialah hukum dasar negara yang tertulis, sedang di samping UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara mesikipun tidak tertulis.

2

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat ditarik tentang pengertian konstitusi sebagai berikut : Konstitusi meliputi konstitusi tertulis yang kemudian disebut Undang Undang Dasar (UUD) dan konstitusi tidak tertulis yang disebut dengan konvensi ketatanegaraan. Undang Undang Dasar (UUD) merupakan : 1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa 2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik 3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara 4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia

Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang Undang Dasar 1945 mengandungpengertian: 1. B ersifatmengikat,baikb a g i

penyelenggara

n e g a r a ,lembaganegara,

lembagakemasyarakatan,maupunseluruh warganegara. 2. UUD1945berisinorma-norma,kaidah-kaidah,aturan-aturanatau

ketentuan-

ketentuanyangharusdilaksanakandanditaatiolehsemuakomponennegara. 3. UUD1945berfungsisebagaih u k u m

yang

tertinggi

sehingga

menjadi

sumberda n pe d o m a n hukumb a g i setiapperaturan perundangan yang ada di bawahnya. 4. Setiap tindakand a n k e b i j a k a n pemerintah s e b a g a i p e n y e l e n g g a r a n e g a r a h a r u s s e s u a i d a n b e r p e d o m a n pada UUD 1945.

Arti Penting Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara Konstitusi menempati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara terlebih-lebih negara yang mendasarkan dirinya pada konstitusi. Negara akan selalu menjadikan kostitusi sebagai pedoman atau sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan instrumen yang sangat penting dan yang harus ada dalam suatu negara. Tanpa adanya konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara, maka penguasa akan dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam melaksanakan kekuasaannya di negara tersebut. Seperti yang dikatakan A. Hamid S. 3

Attamimi bahwa pentingnya suatu konstitusi atau Undang Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Sementara Sri Soemantri yang mengutip pendapat Struycken mengatakan bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisikan : a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang d. Suatu keinginan, bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin Muatan materi yang ada dalam konstitusi atau UUD, menunjukkan betapa penting artinya konstitusi bagi suatu negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ideide dasar yang digariskan oleh the founding fathers, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Mr. Djokosutono melihat pentingnya konstitusi dari dua aspek :Pertama : dari aspek Isi, konstitusi memuat dasar struktur yang berisikan fungsi negara; dan Kedua : dari aspek bentuk, yang menentukan lembaga yang berwewenang menyusun konstitusi; misalnya raja dengan rakyat, badan konstituante, lembaga diktator, dan lainnya. Prof. Kusumadi P.,SH, mengatakan bahwa Konstitusi suatu negara merupakan : induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan yang akan menentukan jenis-jenis peraturan yang ada, lembaga yang membentuknya, menentukan berlakunya B. Nilai-Nilai Konstitusi Dalam praktik penyelenggaraan negara sering terjadi bahwa suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, karena salah satu atau beberapa pasal di dalamnya ternyata tidak dijalankan lagi atau oleh karena suatu konstitusi yang berlaku tidak lebih hanya untuk kepentingan suatu golongan atau pribadi dari penguasa saja, tapi sudah barang tentu banyak pula konstitusi yang dijalankan sesuai dengan pasalpasal yang ditentukannya.

4

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Karl Loewenstein memberikan tiga jenis penilaian terhadap konstitusi, sebagai berikut : a. Nilai Normatif Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai normatif apabila suatu konstitusi telah

resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (reality) dalam arti sepenuhnya diperlakukian secara efektif. Dengan perkataan lain konstitusi tersebut dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

b. Nilai Nominal Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai nominal apabila secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi dalam kenyataannya berlakunya tidak sempurna, karena ada pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku dalam kenyataannya.Contoh : konstitusi Amerika Serikat dalam amendemen ke XIV tentang kewarganegaraan dan perwakilan, tidak berlaku secara sempurna untuk seluruh Amerika Serikat, karena di negara bagian Mississipi dan Alabama hal tersebut tidak berlaku. Demikian juga konstitusi Uni Soviet dalam pasal 125 dijamin adanya kemerdekaan berbicara, pers, tetapi dalam praktik pelaksanaan pasal tersebut banyak bergantung kepada kemauan penguasa.

c. Nilai Semantik Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai semantik apabila secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik.Konstitusi seperti ini secara hukum tetap berlaku tetapi dalam kenyataannya hanyalah dijalankan untuk kepentingan pihak penguasa.Contoh : UUD 1945 pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

C.

Sifat-Sifat Konstitusi

1. Flexibel dan Rigid Menentukan flexible (luwes) dan Rigid (kaku) suatu konstitusi dapat dilihat dari : a. Cara mengubahnya b. Dapat-tidaknya menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat Ad. a. Cara mengubah konstitusi 5

Setiap Konstitusi yang tertulis mencantumkan pasal tentang perubahan. Hal ini disebabkan karena suatu konstitusi walaupun ia direncanakan untuk jangka waktu yang lama, selalu akan ketinggalan dari perkembangan nmasyarakatnya, sehingga pada suatu saat kemungkinan perkembangan itu terjadi, maka konstitusi itu perlu diubah. Apabila suatu kontitusi menetapkan cara yang demikian sulit untuk mengubahnya, maka konstitusi yang demikian ini disebut Rigid (Kaku). Sebaliknya, apabila cara yang ditetapkan untuk mengubah suatu konstitusi demikian mudah, maka konstitusi ini disebut dengan Flexibel (luwes).

Ad.b Mudah atau tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Suatu konstitusi memuat hal-hal yang pokok, sehingga diharapkan akan lebih dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Tetapi tidak demikian dalam kenyataannya, karena ada kalanya konstitusi atau UUD mengatur secara rinci dalam pasal-pasalnya. Dilihat dari aspek ini suatu konstitusi atau UUD akan dikatakan bersifat flexibel apabila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Demikian sebaliknya, suatu konstitusi atau UUD akan dikatakan bersifat Rigid, apabila tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya.

2. Tertulis dan Tidak Tertulis Membedakan secara prinsipil antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah tidak tepat.Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah.Timbulnya konstitusi tertulis disebabkan karena pengaruh aliran kodifikasi. Satu-satunya negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi tertulis hanyalah negara Inggris, namun prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi, di Inggris dicantumkan dalam Undang Undang biasa, seperti Bill of Rights. Dengan demikian suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis, karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.

6

D. Cara Perubahan Konstitusi Ada beberapa cara yang disampaikan para pakar dalam melakukan perubahan konstitusi atau Undang Undang Dasar. Antara lain : a. C.F. Strong Menurut C.F. Strong perubahan konstitusi atau UUD dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1) Oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu 2) Oleh rakyat melalui suatu referendum 3) Oleh sejumlah negara bagian (khusus untuk negara serikat) 4) Dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan b. Ismail Suny Ismail Suny mengemukakan bahwa proses perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, karena : 1) Perubahan resmi 2) Penafsiran hakim 3) Kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi c. K.C. Wheare K.C Wheare, mengatakan ada 4 cara perubahan konstitusi : 1) Beberapa kekuatan yang bersifat primer (some premary forces) 2) Perubahan secara formal sesuai yang ada pada UUD itu sendiri (formal amandement) 3) Penafsiran secara hukum (yudicial interpretation) 4)

Kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (usage and convention)

E. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Konsitusi tertulis (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah UUD 1945 penyebutan sebelum di amandemen dan UUD 1945 Negara Republi Indonesia Tahun 1945 penyebutan setelah dilakukan amandemen.

7

1. Proses PerumusanUUD1945 PanitiaPersiapanKemerdekaan

Indonesia

(PPKI)

adalah

suatu badanyang dibentuk oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang menggantikan BadanPenyelidikUsaha-usahaPersiapan KemerdekaanIndonesia(BPUPKI). PembentukanBPUPKItanggal29April1945berkaitandenganjanjiPemerintahBa laTentaraJepanguntukmemberikankemerdekaankepada Indonesiakelakdikemudinhari.Janjitersebutdimaksudkanagar bangsaIndonesia

bersediamembantutentaraJepang

menghadapisekutudalam

perangdunia

II.BPUPKIdilantikpada

tanggal28Mei1945.Badaninitidaksekedarmelakukanpenyelidikan

usaha-usaha

persiapankemerdekaan,tapibahkan sampai mempersiapkandanmenyusunRancanganhukumdasar(Rancangan dalam masa sidangnya membentuk

Panitia

yang

keduamembahas Rancangan UUD dengan

Hukum

Dasar

19orangdiketuaiolehIr.Soekarno.Panitia Kecil

yang

UUD)BPUPKI

yang

beranggotakan

ini kemudian

membentukPanitia

untuk

menyusun

ditugasi

RancanganUUDyangdiketuaiolehMr.Soepomo.HasilkerjaPanitiaKecilinilahyangke mudiandisetujiolehPanitiaHukumDasarsebagaiRancanganUUDpadatanggal16Juli1 945.Rancanganhukumdasar(UUD)negaraIndonesiayangterdiridari3bagian. a. RancanganIndonesiamerdeka. b. PembukaanUUD/PiagamJakarta(16Juli1945). c. UUDyangterdiridari42pasal. Setelahselesaimelaksanakantugasnya,makaBPUPKI dibubarkanlaludibentukPPKIolehPemerintahBalaTentaraJepang.PPKIbertugasmen yiapkansegalasesuatuyangberhubungandengankemerdekaan

Indonesia.

MenurutrencanaPPKIyang

wakilnya

diketuai

Ir.Soekarno

dengan

Drs.

Moh.Hatta akan bekerja mulaitanggal9 Agustus 1945 dan tanggal 24 Agustus 1945 diharapkansudahdapatdisahkan.RencanatersebuttidakberjalankarenaJepangmen dekatikekalahandan

akhirnya

menyerah

kepada

sekutu

padatanggal14Agustus1945.PPKIdalamsidangnyatanggal18Agustus1945menetapk 8

andan mengesahkanUUDyangrancangannyaberasaldarihasilkerjaPanitiaHukumDasarBPU PKIdenganbeberapaperubahan. 2. SuasanaKebatinanUUD1945 Berbicaratentangsuasanakebatinanberartikitaingin mengetahuisuasanakejiwaanatauperasaanperasaanyangmeliputihatiparapendirinegara.Parapendirinegarayangdimaksudkan ialahparaperancangUUD1945.Suasanakebatinanparapendirinegaraitudituangkan dalamPembukaan UUD 1945. Suasana kebatinanitu meliputiseluruhjiwadaripasalpasalUUD1945,yangdapatdisebutsebagaikonstitusipertama. UUD1945ataukonstitusi

pertamaitujugadisebutdenganUUD

ProklamasiatauKonstitusiProklamasi.Sebab,UUD1945dirumuskansebagai penjabaranlangsungdarinilai-nilaidancita-citaproklamasikemerdekaan RepublikIndonesia,tanggal17Agustus1945.Sebagaipenjabaran nilai-nilaidan

cita-

cita proklamasi, maka UUD 1945mengandung jiwa,semangat,dan makna hakiki dari proklamasikemerdekaansepertiyangtelahdiuraikandiatas. PembukaanUUD1945dapatdikatakan UUD1945.Suasanakebatinanitu

mengandungsuasana

dijelaskand

a

kebatinan l

a

mPenjelasanUUD1945Proklamasisebelumdiamandemen.Meskipun penjelasanUUD 1945saatinitelahdihapusdaris t r u k t u r

UUDN e g a r a

RI

1945( UUD 1945

amandemen),tetapiadahalyang dapat dijadikan bahan kajian ilmiah. Hal itu ialah apa

yang

disebutdengan

“pokok-pokokpikiran”

PembukaanUUD

1945,

yangtidaklainadalahsuasanakebatinanUUD1945itu.Suasanakebatinaniniharustetap dipahamiagarkitatidakmenyimpangdarijiwaUUD1945ketikamenjabarkandanmelaks anakannya. 3 . Pokok-pokok pikiran dalam PembukaanUUD1945 PokokpikiranPertama

:

negarapersatuan.Dalampokokpikiraninidijelaskan,bahwa “negara”melindungisegenapbangsaIndonesiadan

seluruhtumpah

darahIndonesia. Dengan berdasaratas persatuan, negara berkehendak 9

mewujudkankeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia. Dalam

Pembukaan

persatuan”

UUD

1945

diterima

aliran

pengertian “negara

yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan wilayah

seluruhnya. Jadi, negaramengatasi segala paham golongan dan mengatasi segala

pahamperorangan.

Negara, menurutpengertiasn pembukaan itu,

menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsaIndonesia seluruhnya. Dan se tia p penyele nggara Negara dan setiap warga neg ara wa ji b mengu tamakan kepenti nga n Nega ra.Inilah suatudasar negara yang tidak boleh dilupakan. Pokok pikiranKedua,adalah negara hendak mewujudkan keadilansosial bagi

seluruh

rakyat

Indonesia.

Pokokpikiraninipadaprinsipnyamenghendakiadanya persamaan hak dan kewajiban

bagi

danpenciptaan

setiap

orang,

keadilan

serta

pemerataan

bagi

seluruh

kesejahteraan

rakyat

tanpa

terkecuali.Kesejahteraandankeadilansosialharusbisadinikmatiolehseluruhraky at,tanpamembeda-bedakangolongan,kedaerahan, ataupunalirankepercayaanyangdianutnya. Pokok pikiranKetiga :kedaulatan rakyat. Pokok pikiranyangketiga yangterkandungdalamPembukaanUUD

1945ialahnegarayang

berkedaulatanrakyatberdasarkanataskerakyatandan

permusyawaratan

perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasar

atas

kedaulatan

rakyat

berdasarataspermusyawaratanperwakilan.Hal sesuaidengansifatmasyarakatIndonesia.Sebagaimana

dan inimemang

yang

dinyatakan

bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD. Pokok pikiranKeempat :Ketuhanan YangMaha Esa menurutdasar kemanusiaan

yang

adil

dan

beradab.

Pokok

pikiran

inimengandungkonsekuensi,bahwaUUD1945 bagiIndonesiamerdekaharusmengandung isiyang mewajibkan Pemerintah dan l a i n -l a i n penyelenggara negara, untukmemelihara budi pekerti 10

kemanusiaan danmenjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memegangteguhcita-citamoralrakyatyangluhur.

Berdasarkanpokok-pokokpikiranatausuasanakebatinanUUD1945 itumaka dapat disimpulkan, bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Agustus

1945.

Proklamasi

adalah

17

pernyataan

kemerdekaan,yaknimerupakanpemberitahuankepadaduniabahwa Indonesiatelahmerdeka.SedangkanPembukaanUUD1945adalah kemerdekaan yang

terperinci.

pernyataan

Sebagaipernyataan

kemerdekaanyangterperinci,makaPembukaanUUD1945memuat citaluhurProklamasikemerdekaan,

cita-

pembentukan

NegaraKesatuanRepublikIndonesia,dandasarnegara

di

atas

mana

negaratersebut akandidirikan. Apabilakitaperhatikandariaspekhistoris,prosesperumusandan pengesahan

PancasilaDasar

Negara

tidak

dapat

dipisahkandengan

prosesperumusandanpengesahanPembukaanUUD1945.Olehkarena itu,Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila merupakansatu yangfundamental,mempunyai

hubungan

istilahProf.Notonagoro,

kesatuan

asasi.Meminjam

maka

merupakan“Staatsfundamentalnorm”

ataupokok

Pembukaan kaidah negara

yangfundamental.PembukaanUUD1945danPancasila,dirumuskanuntukmeny ongsonglahirnyanegaraIndonesia. Prof.Notonagoro dalamPidatoPengukuhanDoktorHonorisCausauntukIr.SoekarnodiUGM,menya mpaikan hal-hal sebagai berikutini : “Asas-asasyangterdapatdidalamPembukaanUUD1945yang termuatdalamkalimat

keempat,

apabila

disusun

dalam

hubungan

kesatuandantingkatkedudukandariunsuryangsatuterhadapunsuryang

lain,

maka merupakan suatu keseluruhan yang bertingkatsebagai berikut: a.

PancasilamerupakanasaskerohanianNegara(filsafat,pendirian,danpandang 11

anhidup); b.

Di atas basis itu berdiri Negara, dengan asas politik Negara (kenegaraan)berupabentukRepublikyangberkedaulatanrakyat;

c.

Kedua-duanyamenjadibasis kebangsaan

Indonesia,

bagipenyelenggaraankemerdekaan yang

tercantum

dalam

peraturan

pokokhukumpositiftermuatdalamsuatuUndang-UndangDasar; d.

SelanjutnyadiatasUndang-UndangDasarsebagaibasisberdiribentuk susunan

pemerintahan

dan

seluruh

peraturan

hukumpositif,yangmencakup segenapbangsaIndonesia

dan seluruh

tumpahdarahIndonesiadalamkesatuanpertalianhidupbersama, kekeluargaan,dangotong-royong; e.

Segala

sesuatu

itu

untuk

mencapai

tujuan

bangsa

Indonesiadenganbernegaraitu,ialahsingkatnyakebahagiaannasional(bagise genap

bangsa

dan

seluruh

tumpah

darah)

dan

internasional,baikrohanimaupunjasmani.” Darirangkaianprosespenyusunandasarnegaradan Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 menjadi nyata dan jelasbahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik

Indonesia

tidak

dapatdilepaskandaridasarnegarayangdipersiapkandanPembukaanUUD1945 sebagai

pernyataan

kemerdekaan

terperinci.

Oleh

karenaitu,

PembukaanUUD1945bersifatmelekatdenganNKRIyangdilahirkan.Karena itu,sehubungandenganadanyaketentuanPasal37ayat(5)UUD 1945,makaPembukaanUUD1945jugatidakdapatdiubah.

4. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hokum Indonesia dan sebagai asas bagi hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis.Konsekuensinya adalah UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis memiliki dasar-dasar pokok, yang pada hakikatnya bersifat tidak tertulis dan terpisah dari UUD.Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Pembukaan UUD 1945 itu sendiri yang berkedudukan 12

sebagai

Pokok-Pokok

Kaidah

Negara

yang

Fundamental

(Staatsfundamentalnorm). Sebagai

suatu

pokok

kaidah

negara

yang

fundamental

(staatfundamentalnorm) Pembukaan UUD 1945 telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Dari segi terjadinya : ditetapkan oleh pembentuk negara yang terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai pernyataan kehendak pembentuk negara. b. Dari segi isinya : Dari segi isinya Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok Negara sebagai berikut : 1). Memuat tujuan negara Pembukaan UUD 1945 memuat adanya tujuan negara sebagaimana tercantum pada alinea IV yang berbunyi antara lain : ……melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ……..dan seterusnya. 2). Memuat ketentuan diadakannya UUD negara Pernyataan ini tersimpul dalam alinea IV pada kalimat yang berbunyi antara lain : “…….maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia” 3). Memuat bentuk Negara Pernyataan ini juga tersimpul di dalam alinea IV, khusunya pada kalimat “…….yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ……dan seterusnya” 4). Memuat dasar filsafat Negara (asas kerokhanian Negara) Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “…….dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ……..dan seterusnya” F. Konstitusiatau UUD YangPernahBerlaku DiIndonesia Dalam

sejarah

ketatanegaraan

Indonesia

yakni

13

sejakProklamasi17Agustus1945sampaisekarangIndonesiatelahmengalamibeber apakalipergantianUndang-undangDasaratauKonstitusi yang digunakan sebagai hukum

dasar

dalam

penyelenggaraan

Negara

Indonesia.SecaraformalIndonesiatelahmengalami4(empat)kali periodeberlakunyaKonstitusi

atau

undangDasar.Secaramateriilada3(tiga)macam

atau Undang-

konstitusiatau

Undang-

undangDasar yang pernahberlakudiIndonesia. Masaberlakunyakonstitusi-konstitusitersebutdiatassebagai berikut: 1. Undang-undangDasarProklamasiyangdikenaldenganUUD1945Periode pertama. Masa berlakunya18 Agustus 1945 sampaidengan27Desember1949. 2. KonstitusiRepublikIndonesiaSerikat.Masaberlakunya27Desember1949sampa idengan17Agustus1950. 3. Undang-undang

DasarSementara

1950.

Masa

berlakunya17Agustus1950sampaidengan5Juli1959. 4. Undang-undang

Dasar1945Periode

kedua.

Masaberlakunya5Juli1959sampaidengantahun1998. 5. UndangundangDasar1945HasilAmandemen.Masaberlakunyamulaitahun1999sampai dengansekarang.

Tabel3.1

PerbandinganSistemKetatanegaraan antaraUUD1945,KonstitusiRIS,danUUDSementara1950 No

Aspek/Bidang

1 Bentuknegara 2 Bentuk 3

pemerintahanSis tem pemerintahan negara

UUD1945 Konstitusi Proklamasi RIS

UUDS1950

UUD1945 Amandeme

Kesatuan Republik

Serikat Republik

Kesatuan Republik

Kesatuan Republik

Presidensial

Parlementer Parlementer Presidensial

1. Undang-undangDasar1945PeriodePertama Undang-undangDasar1945merupakanUUDyangpertamakaliberlaku 14

di NegaraKesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Dasar negara yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 sampaidengan 27 Desember 1949 sering disebut UUD Proklamasi dandikenal dengannama UUD 1945. Undang-undang Dasar tersebuthanya merupakansebagiandari hukum dasarnyanegara yaknihukumdasaryangtertulis. Undang-undangDasar1945tersebut diberlakukanmelaluisidangPPKIpertama

yaitu

tanggal18Agustus1945.RancanganUUD1945 tersebutmerupakan hasil kerja lembaga BPUPKI. Naskah resmiUUD1945itudimuatdi dalamberitaRItahun II

No7tahun1946.KeseluruhannaskahUUD

1945terdiriatas

Pembukaan,BatangtubuhUUD1945danPenjelasan.UUD1945dimaksudkan bersifat

sementara

,

hanya

untuk

memenuhi

berdirinya

negaraproklamasi.SebagaimanadikatakanolehIr.SoekarnoselakuKetuaP P K I sekaligus

sebagai

ketua

Panitiaperancangb a h w a

“ UUDy a n g

ditetapkan tanggal18Agustus1945adalahsebagaiUUDyangbersifatsementara. Secara formal UUD 1945 ditetapkan berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,n a m u n d a l a m p r a k t i k n y a belumdapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.Hal itu dikarenakanantara lain : a) Segenapwaktu,

tenaga

dan

biaya

yang

ada

dayadicurahkandalamrangka membeladanmempertahankan kemerdekaan yang baru sajadiproklamasikan. Hal itu dilakukan mengingatpihak kolonial Belanda dengan memboncengtentara sekutu masih ingin kembali menjajah Indonesia sebagai bekas jajahannya yang telahmerdeka; b) Adanya pertentangan politik dan ideologi di intern atau dalam negara sendiria n t a r

kelompok

maupun

pribadi

yangbermuarapadagerakan ataupemberontakanyanghendakmerobeknegarakesatuanRIyangberdasark anPancasila,antaralain: a.

pemberontakanPKItahun1948olehkelompok

revolusioneryang

menghendakibentukdansistemkenegaraanmendasarkanpadaideolo 15

gikomunis;serta b. pemberontakanDI/TIIolehkelompokrevolusioneryang menghendaki bentukdansistemketatanegaraanyang mendasarkanpadaagamatertentusebagaiideologinya. Masainidapatdikatakanmasapancarobayangsegaladana,daya,pote nsi,danperhatianbangsadicurahkanuntukmemenangkanperang kemerdekaan. Dengan adanya pemusatan perhatian untukperang kemerdekaan

itu

berpengaruh

nasionalyang

sesuai

besar

harapan

terhadap

bangsa

dan

terciptanyasituasi negara.

Adapun

situasidankondisiyangterjadiantaralainberikutini : a. Sistem pemerintahan dan kelembagaan negara yang ditentukandalam Undang-undang Dasar 1945 belum dapat dilaksanakansepenuhnya. b. LembagaMPRdanDPRbelumsempatdibentuk. c. AturanperalihanPasalIV Permusyawaratan

yangmenyatakan,“SebelumMajelis Rakyat,DewanPerwakilanRakyatdanDewan

PertimbanganAgungdibentukmenurutUndangundangDasarini,segalakekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuansebuahkomitenasional”,terusdiberlakukan. BerlakunyaPasal

IV

AturanPeralihan

UUD

1945yang

berkepanjanganberpengaruhnegatifterhadappelaksanaanUUD1945. Melalui

pasal

IV

AP

tersebut

memberikankekuasaanyangsangatbesarkepadaPresidendemistabilitaspel aksanaanfungsinegaradan fungsi revolusi. Hal ini menyebabkan adanya angapan dari dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara totaliter.S e l a i n i t u a d a n y a k e s e n j a n g a n a n t a r l e m b a g a negara.Kekuasaan Presiden sangat besar dan luar biasa. Karena dengan diberikan kekuasaan seperti y a n g d i a t u r p a d a p a s a l I V A P i niberarti roda pemerintahan sangat bergantungkepada Presiden, lembagalainnya ada

sedangkan

lembaga-

kurangberperan, karena semua lembaga yang telah hanya 16

sebagaipembantuPresiden.Dalamkondisisemacaminimenimbulkanbanyak permasalahanpemerintahanyangtidakterselesaikanberdasarkanUUD1945. Untuk

menghilangkan

anggapan

dunia

dan

mengatasi

permasalahan pemerintahan tersebut, maka pemerintah mengambil kebijakan-kebijakansebagai berikut, antara lain : 1) Tanggal 16

Oktober 1945

Wakil Presiden atas

usul KNIP

mengumumkanMaklumatWakilPresidenNo.Xuntukmembatasi kekuasaan Presidenyang sebagaipembantuPresidenberubahmenjadibadanyangdiserahikekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. 2) Tanggal3November1945dikeluarkanmaklumatpemerintah,yaknitentangP embentukanPartai Politik sebagai sarana demokrasi.Hal ini dilakukan untuk memberi tahukan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bukan negara totaliter sebagaimana yang dikesankan dunia selama ini.Dengan dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tersebut memberikan kebebasan kepada masyarakat membentukpartai-partaipolitikditanahair,sehinggalahirlahsistem multipartai. Demokrasiyang diterapkandi Indonesiaadalah

demokrasi

PancasilayangartinyasistempemerintahannyaberdasarkannilainilaifilsafatyangterkandungdalamPancasila. 3) Tanggal 14November 1945 keluarlah maklumat pemerintah yang mengaturbahwa perdana menteri bersama-sama dengan menterimenterinya harus bertanggung jawab kepada KNIP yang tugas sehariharinya dilaksanakan oleh BP KNIP. Hal ini mengandung arti bahwa adanya perubahan dalam sistem pemerintahan.Semula sebelum keluarnya

maklumat

pemerintah

14

November

1945

sistem

pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensiil, kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Sejak awal berdirinya negara Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensiil. Sistem Kabinet presidensiil adalah suatu 17

sa

sistem pemeintahan di mana kedudukan s e o r a n g Presiden selainsebagai kepalanegara

jugasebagaikepalapemerintahan.Sebagai

kepala

pemerintahan, seorang Presidendalam menjalankan tugasnyadibantu para menteri yang

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Oleh

karenaitu, para menteri dalam menjalankantugasharustunduk dan bertanggungjawabkepadaPresiden.Sistemini pemerintahan

presidensil

dinamakansistem

atau

sistem

kabinet

Presidensil.Namundemikian,sejakdikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November

1945, sistem pemerintahan presidensil diubah

menjadi sistem pemerintahan parlementer. Dalamsistemparlementer,kekuasaanpemerintahandipegang seorang perdana tugasnya

menteridan/atau

menurut

UUD

1945

para

menteri.

para

menteri

oleh

Dalammenjalankan harusdipertanggung

jawabkankepadaKNIPyangberfungsisebagaiDPRataupemegangkekuasaanlegi slatif.DalamsisteminiPresidentidak lagi menjadikepalapemerintahan. menteri

pun

tidak

Para lagi

bertanggungjawabkepadapresidensebagaimanaketentuanpasal17UUD1945. Situasi dan kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa

dan

bernegara,

yang

mengakibatkan

makin

meningkatnyaketidakstabilandibidangpolitik,ekonomi,pemerintahan,dankea manan.Tetapiberkatkebulatantekadseluruhrakyatwaktuitu,yang terusberjuang

menegakkan

kemerdekaan,

akhirnya

bangsaIndonesiadapatberhasilmempertahankankemerdekaannya.

2. KonstitusiRepublikIndonesiaSerikat(RIS) Konstitusi

Republik

Indonesia

Serikat

(RIS)merupakan

konstitusiyangkeduadanberlakusejak27Desember1949sampaitanggal17Agu stus1950,dalamjangkawaktukuranglebihdelapanbulan. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, sengketa antara Indonesia dan Belanda terus berlangsung.Hal ini dikarenakan oleh adanya keinginanan 18

dari pihak Belanda menjajah kembali Indonesia.Dengan membonceng tentara sekutu dan melalui ageresi meliter yang dilakukan pihak Belanda menjadi bukti sejarah.Sementara di sisi lain bangsa Indonesia sudah sepakat dan bertekad bulat “sekali merdeka tetap meredeka”. Pertempuran

terus

terjadi

di

mana-mana.

Hal

iniakhirnyamengundang keterlibatan PBBuntuk ikut serta menyelesaikan persengketaan yang terjadi. Melalui sebuah konpernsi atau perundingan yang dikenal dengan Konperensi Meja Bundar (KMB) berlangsung diDen Haag t a n g g a l 23Agustus 1949 sampai tanggal 2 Nopember 1949.Pada koperensi

tersebut

Indonesiadengan

terpaksaharus

menerimai s i

p e r j a n j i a n K M B . A d a p u n i s i n y a a d a tiga buahpersetujuan pokok, sebagai berikutini : a. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat yang tidak sesuaidengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945.Karena yangdikehendaki

bangsa

yangberkebangsaanIndonesia

Indonesia

dalam

adalah

wadah

kehidupan

kesatuan

RI

yangmerdeka,bersatu,berdaulat,adil dan makmurberdasarkanPancasiladanUUD1945. b. BerdasarkanKonstitusiRISNegaraKesatuanRepublikIndonesia terpaksaberubahmenjadinegaraRepublikIndonesiaSerikat. c. DidirikanUniNetherlandmerupakanpersetujuanpemerintahBelandadanpemerintah RepublikIndonesiaSerikat. DenganterbentuknyaNegaraRepublikIndonesiaSerikat,makasejak tanggal27Desember1949berlakuKonstitusiRepublik Indonesia Serikat. UUD 1945 tidak berlaku sebagai UUD NegaraFederal melainkan hanya berlaku sebagai UUD

Negara

BagianRepublik

Indonesia yang berpusat di

Yogyakarta,

dalam

rangkapemberlakuanKonstitusiRepublikIndonesiaSerikat(RIS). NegaraKesatuanRepublikIndonesiamenjadiNegaraFederasi Republik IndonesiaSerikat

(RIS).

Berdasarkan

KonstitusiRIS

Ir. 19

SoekarnoditetapkansebagaiPresiden.Undang-UndangDasar1945hanya berlakudiNegaraRepublikIndonesiasebagainegarabagian,yang meliputisebagian pulau Jawa dan Sumatra dengan ibukotaYogyakarta. SistemketatanegaraanmenurutkonstitusiRIS,bahwanegara federasimerupakan penggabungan dari beberapa negara bagiantanpa menghapuskan

ciri-ciri

khas

masing-masing

negara

bagian.Contohnya,negarakesatuanRIyangberibukotadiYogyakartadanmerup akannegarabagiandarifederasiRIS,sistempemerintahannya berdasarkan

padaUUD

1945

untuk

kepentingan

masih ke

dalam.

SedanguntukkepentingankeluarberdasarkankonstitusiRIS.Dalamhalsistempe merintahanmenurutkonstitusiRISpadanegarafederasi Presidensebagaipemegangkekuasaaneksekutifdanparlemenatau DPRsebagaipemegangkekuasaanlegislatif. MenurutKonstitusiRIS,Presidendalam

menjalankantugas

pemerintahanharusbertanggungjawabkepadaparlemen,sehinggasistempe merintahannyadinamakansistempemerintahanparlementer.Adapunwilaya hRepublikIndonesiaSerikatterdiriatasdaerah-daerahberikutini. Negarabagianyang terdiri:RepublikIndonesia,Negara Negara

Pasundan,

Negara

Jawa

Indonesia Timur,

Timur, Negara

Madura,NegaraSumatraTimur,danNegaraSumatraSelatan. Satuan-satuan kenegaraan yang

tegak sendiri

terdiri

atas: Jawa

Tengah,Bangka,Belitung,Riau,KalimantanBarat,DayakBesar,DaerahBanjar,K alimantanTenggara,danKalimantanTimur. Daerah-daerahselebihnyayangbukandaerahbagian. Konstitusi RIS ini juga masih bersifat sementara, walaupun namanya tidak disebutkan sementara. Hal initampak dari amanat konstitusiagarmembentukkonstituante(badanpembentukUUD)yang bersama-samadenganpemerintahsecepatnyamenetapkankonstitusi RIS(Pasal186KonstitusiRIS). Bentuk susunanfederasi (serikat) nampaknya bukan bentuk susunanyangdikehendakiolehrakyat.Haliniterbuktidenganadanyatuntutan 20

dari

berbagai

Indonesia(RI Negara

daerah

untuk

Yogyakarta)

Kesatuan

bergabung

yang

Republik

tetap

dengan

NegaraRepublik

memperjuangkanterbentuknya

Indonesia

sebagaimanadicita-citakan

sejak17Agustus1945.Penggabungan-penggabungan semacamitumemangdimungkinkandandiaturdalamKonstitusiRIS (Pasal44).Sehingga

sampaibulanMei1950,RIS

hanyatinggal3

negarabagiansaja,yaitu:RI,NegaraIndonesiaTimur,danNegaraSumatraTimur . Untukmenyelesaikanmasalah

tersebut,padaakhirnya

diadakanpersetujuanantaraPemerintahRIS(yangmewakiliNegaraIndonesia Timur

dan

Negara

Sumatra

Timur)

dengan

PemerintahRepublikIndonesia.Persetujuan

ituditandatangani

padatanggal19Mei1950.Dalampiagampersetujuan itu,

kedua belah

pihak bersepakat untuk melaksanakan negara kesatuan dengan cara mengubahKonstitusiRISmenjadiUndang-UndangDasarSementara. Untukmewujudkanpersetujuanitu,dibentuklahpanitiabersamaRIS danRI.PanitiainibertugasmenyusunRancanganUUDNegaraKesatuanRepublikIn donesia.HasilkerjapanitiayangdiketuaiolehMr.SoepomodariRISdanA.Halimdar iRepublikIndonesia,diterimabaik olehRISmaupunRI,sehinggadenganUUFederalNo.7Tahun1950, ditetapkanlah perubahanKonstitusi

RIS

menjadi

Undang-

UndangDasarSementara(UUDS).UndangundangNo.7Tahun1950menetapkanbahwaUUDSsebagaiperubahandariKonsti tusiRISmulaiberlakusejaktanggal17Agustus1950.Jadi,NegaraKesatuanRepubli kIndonesia(NKRI)yang berdasarUUDS1950inimulaisejak17Agustus1950.

3. Undang-undangDasarSementara1950 (UUDS’50) NegaraFederalRepublikIndonesiaSerikattidakdapatbertahanlama.Berk atkesadaranparapemimpinpemimpinRepublikIndonesiaSerikat,dengandipeloporiolehpemimpinpemimpinyangrepublikan,pada tanggal17 Agustus 1950 susunan negara 21

Federal

Republik

IndonesiaSerikatberubahkembalimenjadisusunannegarakesatuanRepublik Indonesia.Tetapi

masihmenggunakan

Undang-

UndangDasaryanglaindariUndang-UndangDasar1945,yaitumenggunakan Undang-undang

DasarSementara

Republik

Indonesia

tahun

1950(UUDS1950).MenurutUndang-undangDasarinisistempemerintah yangdianutadalahsistempemerintahanparlementer. Sesuaidengannamanya,UUDSadalahbersifatsementara.Halini dengan

ketentuan

pasal

134,

konstituante(SidangPembuatUUD)

dimana

ditentukan

sesuai bahwa

bersama-sama

denganpemerintahselekas-lekasnyamenetapkan

UUD

RI

yangakan mengantikan UUDSini. Konstituante sebagimana dimaksud pasal 134 ini berhasil dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum yang diselenggarakanpada Desember

1955.

Pemilihan

bulan

umum

ini

dilaksanakanberdasarUUNo.7Tahun1953.Konstituantehasilpemilihanumumin idiresmikanpada10November1956diBandung. Konstituanteyangtelah diresmikaninibekerjauntuk menetapkanUUDsebagaipenggantiUUDS.Namundemikian,setelahbekerja kuranglebihduasetengahtahun,ternyatabelumpuladapatmenyelesaikan sebahUUD.Perbedaan dalamkonstituante pendapat

pendapat

dari

partai-partai

yang

ada

sangat tajam. Sementara itu, pertentangan

diantarapartai-partai

politik

tidak

hanya

didalam

badankonstituante,didalamDPR,dan BadanbadanPerwakilanlainnya,tetapijuga didalamBadan-badanPemerintahan. Untukmengatasipersoalantersebutmakakesalahan

ditimpakan

pada sistem ketatanegaraan yakni sistem demokrasiliberal. demokrasiliberal

yaitu

sistem

Sistem

pemerintahan

yangcenderungdapatmemberikanperlindunganpadakepentinganindividuatau kelompokterutamakaumliberal.Olehkarenaitu,kabinetkaryadalam sidangnyatanggal 19 Pebruari 1959 mengambil keputusan untuk kembali ke 22

UUD1945.

Dalam

rangkamelaksanakan

ide

demokrasiterpimpin,yaitusistempemerintahanyangmemungkinkan munculnya pemerintahan otoriter.Keputusan ini berdasar asumsibahwa UUD 1945

cukup

demokratis,sesuai

dengan

kepribadian

bangsaIndonesia,danlebihmenjaminpemerintahyangstabilsetiap5tahunkede pan. Dalam sidang pleno konstituante tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno,

atas

nama

pemerintah,

berpidato

yang

berisianjurankepadakonstituanteuntukmenerimaberlakunyakembaliUUD1945,se bagaimanadimaksudKeputusanDewanMenteri19Pebruari1959.Untukmenanggga pianjuranpemerintahtersebut,konstituante kemudianmengadakansidanguntukmenentukansikap. Setelah melaluiberbagai macam pandangan umum, maka akhirnya diadakanlahpemungutan

suara mengenai

penerimaan

kembali

UUD1945.Namunbegitu,darihasilpemungutansuarayang dilaksanakansampai3kali,yaitupada30Mei1959,1Juni1959,dan2Juni1959,ternyata tidakdapatmenghasilkansuarayangdiperlukan,yaitu diterima dengan sekurangkurangnya

dua

pertiga

dari

jumlahsuaraanggotayanghadir(pasal137ayat2UUDS).Keadaanitulahyangkemudia nmendorongPresidenSoekarnountuk

mengeluarkandekrit,

yang

kemudian

dikenal dengan DekritPresiden5Juli1959.DekritPresidentersebutmemutuskan: a. menetapkanpembubaran konstituante; b. menetapkan

UUD

Indonesiadanseluruh

1945 berlakulagi

bagisegenapbangsa

tumpahdarah Indonesia,dantidak

berlakunyalagiUUDS;serta c. pembentukan

Majelis

PermusyawaratanRakyatSementara(MPRS)danDewanPertimbanganAgung Sementara(DPAS). PemberlakuankembaliUUD1945berdasarDekritPresiden5 Juli1959ituternyataditerimaolehseluruhrakyatIndonesia.BahkanDPR hasilPemilu1959,dalamsidangnyapada22Juli1959,secara 23

aklamasimenerimadanbersediauntukbekerjaatasdasarUUD1945. Dekrit itu diumumkan oleh Presiden dari Istana Merdeka di hadapanrakyatpada tanggal5 Juli 1959, pada hari Minggu pukul17.00. Dekrit tersebut termuat dalam Keputusan Presiden No 150tahun diumumkan

1959

dan

dalam Lembaran Negara RepublikIndonesiaNo75 tahun 1959.

Dengan

demikian

berlakulah

kembaliUUD1945dalamkurunwaktusejak5Juli1959sampaitahun1998, sebelumakhirnyadiamandemendierareformasi.

4. Undang-undangDasar1945PeriodeKedua a).MasaOrdeLama(5Juli1959-11Maret1966) DengandiumumkannyaDekritPresiden5Juli1959,UUD1945 kembalidalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Demokrasi

yang

dimaksud

berlaku

yang demokrasi.

adalah demokrasi

yang

konstitusional. DemokrasiKonstitusionalmerupakandemokrasiyangmencita-citakan tercapainyapemerintahan yang kekuasaannyadibatasi

olehkonstitusi.

Demokrasi

pemerintahan

inidicirikan

oleh

adanya

yangkekuasaannyadibatasiolehkonstitusi(UUD)dantunduksepenuhnyapadah ukumdasar. Dalamdemokrasiyang

konstitusional,penyelesaian

dimungkinkan dicapai dengancara

perselisihan

damai dan

melembaga.Kalaupunadaperubahanpolitik,halitudapatdilakukansecara damai.Pergantianpimpinanterlaksana secara teratur. Kekerasandanpaksaandalampolitikdiminimisasi.Keanekaragamandalam masyarakat

dipandangajar,yangtercermin

dalam

keanekaragamanpendapatmasyarakat. SetelahUUD1945kembalidiberlakukanmelaluiDekritPresiden 5

Juli 1959, rakyat Indonesia menaruh harapan akan kehidupan

ketatanegaraan yang demokratis.

stabil

dan

pemerintahan

presidensial

yang

Sehingga dapatkembali berfungsinya semua alat-alat 24

perlengkapannegarasebagaiperwujudankehendakrakyat.Namun, kenyataanberkehendak

lain.Kondisiketatanegaraandemokratisyang

diharapkanseluruhrakyatIndonesiajustrumenjadipemerintahanyang otoriter. Pemerintahan otoritertersebutterwujuddalamsistem pemerintahanDemokrasiTerpimpin. PenerapanDemokrasi penyimpangan

Terpimpin

terhadapPancasila

menyebabkanpenyimpangan-

dan

UUD

1945.

Penyimpangan

tersebutdiantaranyaadalahsebagaiberikutini. 1) Penyimpangan

ideologis,

yakni konsepsi

Pancasila

berubah menjadikonsepsiNasakom(Nasionalis,Agama,danKomunis). 2)

Pelaksnaaan demokrasi terpimpin cenderung bergeser menjadi pemusatan

kekuasaan

pada

Presiden/Pemimpin

Besar

RevolusidenganwewenangmelebihiyangditentukanolehUUD1945. 3) MPRSmelaluiKetetapanMPRSNo.III/MPRS/1963, mengangkatIr. SoekarnosebagaiPresidenseumurhidup. 4)

Pada

1960,

DPR

hasil

pemilu

1955

dibubarkan

oleh

presidenkarenaRAPBNyangdiajukanpemerintahtidakdisetujuiolehDPR.Kemu diandibentukDPRGotong-royongtanpamelaluiPemilu. 5) Hak budgetDPR tidak berjalan

pada tahun 1960karena

pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan dariDPRsebelumberlakunyatahunanggaranyang bersangkutan. 6) Pemimpin lembaga tertinggi (MPRS) dan lembaga tinggi (DPR)negara dijadikan menteri negara, yangberartiberfungsi sebagaipembantupresiden. Kesemuaitumerupakancatatandanpengalamankhususbagi

bangsa

IndonesiaterhadappelaksanaanUUD1945.Penyimpanganpenyimpangantersebutbukansajamengakibatkantidakberjalannyasistem yang

ditetapkan

dalam UUD

1945 melainkan

juga

mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan serta terjadinya

kemerosotan

di bidang ekonomi. Keadaan itumencapai

puncaknyadenganterjadinyapemberontakanG-30-S/PKI. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia PKI

telah

3

kali 25

mengkhianati

negara

dan

bangsa

Indonesia

dengan

melakukan

pemberontakan dengan tujuan mengubah dasar negara Pancasiladengan dasar

negara

mengeluarkan

lain.

Dalam surat

rangkamengatasi

keadaan

perintah

ituPresiden

kepada

Letnan

JenderalSoehartoselakuPanglimaAngkatanDaratuntukmengambillangkahlangkahyangdiperlukan.Karenasuratperintahitudikeluarkanpadatanggal11M aret1966disebutlanSuratPerintah11Maret1966,yang disingkatSupersemar.

b).MasaOrdeBaru(11Maret1966–21Mei1998) Denganberlandaskansuratperintah11MaretLetnanJenderal Soeharto mengeluarkankeputusan

atas

nama

Presiden

pimpinanbesarrevolusimembubarkanPKIdanormasormasnya.KeputusaninidisambutolehseluruhrakyatIndonesia.Karenaitu,11M aret

1966 oleh rakyat dianggapsebagai lahirnya orde baru yaitu orde

atautatanan

kehidupanmasyarakat,bangsa,

dan

negara

atas

dasarpelaksanaanPancasiladanUUD1945secaramurnidankonsekuen. Ordebarujugadisebutordepembangunankarenaordebarubertekad melaksanakan

pembangunan

nasional

sebagai

perjuangan

untukmengisikemerdekaan. Ordebaru mengadakan

telahberhasilmenyalurkanaspirasirakyat koreksiterhadap

dalam

penyimpangan-penyimpangan

padajamanordelamadanmenggariskanpembaharuandengancarayangkonstitu sionalyaitumelaluisidangsidangMPRS,yaitusepertiSidangUmumMPRSIVTahun1966,SidangIstimewaM PRStahun1967,dan SidangUmumMPRSVtahun1968. Sejumlah ketetapan

MPRS yang

bersifat

prinsipiiltelah

dihasilkandalamSidangUmumMPRSIVtahun1966,antaralain: 1) TapMPRSNo.IX/MPRS/1966,yangmenyatakanbahwasebelumMPR hasilpemilihanumumterbentuk,MPRSberkedudukandanberfungsisebagai MPR serta semua lembaga-lembaga negaradidudukkan kembali padaposisidanfungsisesuaiUUD1945. 26

2) TapMPRSNo.XI/MPRS/1966, yangmenentukanbahwaPemiluyangbersifatlangsung,umum,bebasdanra hasiadiselenggarakan selambat-lambatnyapadatanggal5Juli1968. 3) Tap MPRS No.

XXIII/MPRS/1966,

mengenaiPembaharuan

KebijaksanaanLandasanEkonomiKeuangandanpembangunan. 4) TapMPRSNo.XVIII/MPRS/1966, yangdenganpermintaanmaafmenarikkembalipengangkatanPemimpinBe sarRevolusimenjadiPresidenseumurhidup. 5)

Tap MPRS

No. XXII/MPRS/1966, mengenai Penyerdehanaan

kepartaian,keormasandankekaryaan. 6) Tap

MPRSNo.

XXV/MPRS/1966,

tentangPembubaran

Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai

Partai

OrganisasiTerlarang

diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan larangan setiapkegiatan untukmenyebarkan atau mengembangkan faham atau

ajaran

Komunisme/Marxisme-Leninisme

(semacam

pengukuhankeputusan PengembanSupersemar). Pada

pertengahan

mengalamikrisis

yang

tahun

1997,

Indonesia

mulai

bersifat

multi

dimensi.

Krisis

inimengakibatkan makinmenurunnya

kinerja

pemerintahan.

Krisis terus berlangsung dan memuncak padatuntutan agar Presiden

Soeharto

mundur

dari

jabatan.PresidenSoehartoturundarijabatankepresidenantepatpada tanggal21Mei1998danselanjutnyadigantiolehPresidenHabibie.Mes kipunpemerintahansudahdigantitetapikepercayaanmasyarakat kepadapemerintahsemakinmenurun.Maka,MPRmenggelarsidang istimewapadaBulanNovember1998,yangmenghasilkanbeberapaKet etapanMPR,sebagaiberikutini : 1) Ketetapan Ketetapan

MPRRI

No.

VIII/MPR/1998,

MajelisPermusyawaratan

tentang

Pencabutan

Rakyat

Republik

IndonesiaNo.IV/MPR/1993tentangReferendum. 2) Ketetapan MPRRI No. XI/MPR/1998, 27

tentangPenyelenggaraanNegarayangBersihdanBebasKorupsi,Kolusi, danNepotisme. 3) KetetapanMPRRINo.XIII/MPR/1998,tentangPembatasanMasaJabata nPresidendanWakilPresidenRepublikIndonesia. 4)

Ketetapan

MPRRINo.XV/MPR/1998,

tentangPenyelenggaraan

OtonomiDaerah;PengaturandanPembagian,danPemanfaatanSumber Daya

Nasional

yang

Berkeadilan;

serta

PerimbanganKeuanganPusatdanDaerahdalamKerangkaNegaraKesat uanRepublikIndonesia. 5) KetetapanMPRRINo.XVI/MPR/1998,tentangHakAsasiManusia. 6)

Ketetapan

MPR

RI

No.

XVIII/MPR/1998,

tentang

PencabutanKetetapanMPRRINo.II/MPR/1978tentangPedoman PenghayatandanPengamalanPancasila

(Ekaprasetya

Pancakarsa)danPenetapantentangPenegasanPancasilasebagaiDasar Negara. c).MasaReformasi(Mulai21Mei1998–Sekarang) Peristiwasejarahtanggal21Mei1998,yaituketika PresidenSoehartomenyatakanberhentidarijabatannya setelahterjadiunjukrasa besar-besaran, merupakan awal reformasi. Reformasiyang dimotorimahasiswadan menuntut

adanya perubahan-perubahan,

dari

era

pemudaitu diantaranya

perubahankonstitusi yang

dipandang

belumcukupmemuatlandasanbagikehidupandemokratis, pemberdayaanrakyat,danpenghormatanHAM.Olehsebabitu,UUD1945perl udiubahuntukdisesuaikandengantuntutanperkembangan, kebutuhanmasyarakat,sertaperubahanzaman. Tuntutan

reformasi

total

yang

dilontarkan

masyarakat, khususnyamahasiswamenjelanglengsernyaPresidenSoehartoadaenamhal, antara lain : 28

1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 2) PenghapusandoktrindwifungsiABRI. 3) Penegakansupremasihukum,penghormatanhakasasimanusia,sertap emberantasankorupsi,kolusidannepotisme(KKN). 4) Desentralisasidanhubunganyangadilantaraousatdandaerahatauoto nomidaerah. 5) Mewujudkankebebasanpers. 6) Mewujudkankehidupandemokrasi. Tuntutanamandemen

UUD1945terusberkembang.Komponen

masyarakat, yangdipelopori mahasiswa, pers, dan LSM secara konsisten menuntut

diagendakannya

amandemen UUD

Pemerintah

1945.

barudidukungolehrealitas

politikdiparlemenmaupunpartaipolitikpunmendorongdilakukannyaamande menterhadapUUD1945.Selanjutnyatuntutanyangdisertaiberbagaimasukan tersebut

ditampungdandirumuskanolehwakil-

wakilrakyatyangadadidalamMPR. LangkahawalyangdilakukanMPRdalamprosesAmandemen UUD1945sebagaiberikut. 1) MPR

memutuskan untuk mencabut

MPRNomor

Ketetapan

IV/MPR/1983

tentang

Referendum.DalamKetetapanMPRNomor

IV/MPR/1983

tersebutditegaskan bahwa MPRberketetapanuntuk mempertahankan UUD

1945,

tidak

berkehendak

dan

tidak

akan

melakukanperubahanterhadapnya,sertaakanmelaksanakannyasecara murnidankonsekuen.NamunapabilaMPRberkehendakuntukmengubah UUD 1945, maka terlebih dahulu MPR harusmeminta pendapat rakyat melalui

Referendum.

Karena

itulahsebelummelakukanperubahanterhadapUUD1945,MPRterlebihda 29

hulu

mencabutKetetapan

MPR

NomorIV/MPR/1983

tersebut,agarprosesperubahanUUD1945menjadilebihmudah. 2)

MPRmengeluarkanKetetapanMPRNomorXIII/MPR/1998tentang PembatasanMasaJabatanPresidendanWakilPresidenRepublik Indonesia. Ketentuan Pasal 1 Ketetapan tersebut menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegangjabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilihkembali dalamjabatan yang sama, hanya untuk satu kali masajabatan.”

MPR mengeluarkanKetetapan MPR nomor XVII/MPR/1998 tentangHakAsasiManusia.SelanjutnyapelaksanaanperubahanUUD1945 dilakukanolehMPRmelaluiempatkalipersidangandalamkurunwaktu empattahun,yaitudaritahun1999sampaidengantahun2002. 5. AmandemenUUD1945 Undang-undangDasarmerupakansuatudokumennegarayang menjadiukuran

penyelenggaraan

negara

itu

dinamisdan

sendiri.

Undang-

UndangDasar1945padaperkembanganhidupbangsadan tantanganhidup,awalabadXXIdirasabelumcukupmenjadilandasanbagi kehidupan yang

demokratis,pemberdayaan

rakyat, dan

penghormatanHAM.

Selainitudidalamnyamasihterdapatpasal-pasal yangmenimbulkan multitafsir dan

membuka

peluang

bagipenyelenggarayangotoriter,sentralistik,tertutup,danKKNyangdapat menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidangkehidupan. Ni’matul Huda dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Indonesia mengatakan bahwa MPR melakukan amandemen UUD 1945 karena beberapa alasan, antara lain : 1). Alasan filosofis UUD 1945 disusun dan dirancang oleh BPUPKI. Sebagai manusia biasa anggota BPUPKI tidak akan pernah sampai ke tingkat kesempurnaan. Oleh karenanya UUD 1945 yang dihasilkan tetap memiliki berbagai kelemahan maupun kekurangan. 30

2) Alasan historis Sejak semula pembuatannya UUD 1945 dimaksudkan bersifat sementara, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI dalam rapat pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, yang mengatakan sebagai berikut : “….tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa Undang Undang Dasar yang kita buat sekarang ini adalah Undang Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkatakaan “ini adalah Undang Undang Dasar kilat”, nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat Undang Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna…” (dalam Huda, 2005 :139). 3) Alasan yuridis Secara yuridis para perumus UUD 1945 telah begitu arif menunjukkan kepada kita dengan mencantumkan cara perubahan UUD 1945 dalam pasa 37. Para penyusun UUD 1945 nampaknya sangat sadar akan perubahan yang terus terjadi. Apa yang disusun dalam UUD 1945 tidak lupt akan aus termakan masa. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuanpembaharuan sesuai dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.Dalam hal inilah perumus UUD 1945 membuat pasal perubahan yang ditetapkan dalam pasal 37.

4) Alasan substantif Adapun kelemahan dalam hal isinya, antara lain : (a) kekuasaan eksekutif terlalu dominan tanpa disertai dengan check and balances yang memadai (disebut –eksekutif heavy), (b) rumusan kalimat pada pasal-pasal UUD 1945 sangat sederhana, umum dan tidak jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir, (c) unsur-unsur yang seharusnya ada dalam konstitusi tidak dielaborasi secara memadai, (d) UUD 1945 dianggap terlalu menekankan semangat para penyelenggara, (e) UUD 1945 terlalu besar memberi kewenangan kepada presiden untuk mengatur berbagai hal penting dengan 31

undang undang, (f) banyak materi muatan yang penting diatur pada Penjelasan UUD, sementara Penjelasan itu sendiri masih diragukan keberadaannya,karena

pada

tanggal

18

Agustus

1945

PPKI

hanya

mengesahkan Pembukaan dan Batang Tubuh. Dalamhaliniagarmemperolehaturandasarmengenaijaminandanpelaksa naankedaulatanrakyatdanmemperluaspartisipasirakyatagar

sesuaidengan

perkembangan

perludiadakan

paham

demokrasi

maka

amandemenUUD1945.Selanjutnyasebagai konsekuensilogis Tap

MPR

No.

melakukan

IV/MPR/1983

yang

perubahan

denganadanya

isinya kehendakuntuk tidakakan UUD

1945

perlu

dicabutterlebihdahulu.UntukmelakukanpencabutanTapMPRNo.IV/MPR/1983 perludikeluarkanketetapanMPRNo.VIII/MPR/1998. Tentangtatacaraperubahanundang-undangdasartelahdiaturdalam pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “untuk mengubah undang-undang dasarsekurang-kurangnya Permusayawaratan

Rakyat

2/3

daripada jumlah harus

hadir”,

anggota Majelis sedangkan

ayat

2pasalyangsamamenyebutkanputusandiambildenganpersetujuansekurangkurangnya2/3darijumlahanggotayanghadir. AdapunpelaksanaanperubahanUndang-UndangDasar1945secara sistematismelaluitahapansidangumumdansidangtahunansampai empat kali perubahan konstitusi pada empat sidang MPR sebagaiberikutini. 1. Perubahanpertama Undang-Undang Dasar1945 dilakukan padaSidang UmumMPR tahun1999(tanggal14sampaidengan21Oktober1999). 2. Perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945 dilakukan padasidang tahunan MPR tahun 2000(tanggal7sampaidengan18Agustus2000) 3. Perubahan ketiga Undang Undang Dasar 1945 dilakukan padasidang tahunan MPR tahun 2001 (tanggal 1 sampai dengan 9 November2001) 4.

PerubahankeempatUndang-UndangDasar1945dilakukanpadasidang tahunanMPRtahjun2002(tanggal1sampaidengan11Agustus2002) 32

BerkaitandenganperubahanUUD1945tersebutkesepakatandasaryan gdicapaiolehfraksi-fraksiMPRadalahsebagaiberikut: 1. tidakmengubahpembukaanUUD1945; 2. tetapmempertahankanNegaraKesatuanRepublikIndonesia; 3. tetapmempertahankansistempemerintahanpresidensiil; 4. penjelasanUUD1945yang

memuathal-halyangnormatif

dimasukkankedalampasal-pasalUUD1945; 5. perubahandilakukandengancara“adendum”;danpasalpasaldalambatangtubuhmenjadi:21bab,73pasal,170ayat,3pasal aturanperalihan,dan2pasalaturantambahan. Berdasarkan hasil

kesepakatan dasar tersebut

diatas

PembukaanUUD1945tidakdiadakanperubahankarenaPembukaanUUD 1945bagibangsaIndonesiamerupakansumbermotivasidan aspirasi,tekaddansemangatsertacita-citamoraldancitacitahukumyanginginditegakkandalamlingkungannasionaldaninternasional.Se lainitu,dalamsetiapalineaPembukaanUUD1945memilikimaknayangsangatme ndasar. 1. Alineapertama. a. Keteguhanbangsa Indonesia dalam membela kemerdekaanuntuk melawanpenjajahdalamsegalabentuk. b. Pernyataansubyektif bangsa Indonesi

untuk menentang dan

menghapuspenjajahandiatasdunia. c. PernyataanobyektifbangsaIndonesiabahwapenjajahantidaksesuaid enganperikemanusiaandanperikeadilan. d. PemerintahanIndonesiamendukungkemerdekaanbagisetiapbangsa untukberdirisendiri.

2. Alineakedua. a.

Kemerdekaanyang

dicapai

oleh

bangsa

Indonesia 33

adalahmelaluiperjuanganpergerakandalammelawanpenjajah. b. Adanya

momentum

yang

harus dimanfaatkan untuk

menyatakankemerdekaan. c.

Bahwa

kemerdekaanbukanlahakhirperjuangan,tetapiharusdiisi

dengan

mewujudkan

negara

Indonesia

yang

merdeka,bersatu,berdaulat,adildanmakmur. 3. Alineaketiga. a.

Motivasispiritualyangluhurbahwa kemerdekaankitaadalahberkatrahmatAllahYangMahaKuasa.

b. Keinginanyang didambakanolehsegenapbangsaIndonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material

dan

spiritual

dan

kehidupan

di

dunia

maupundiakhirat. c. PengukuhanpernyataanproklamasiIndonoesia 4. Alineakeempat. a. AdanyafungsidansekaligustujuannegaraIndonesia. b.

Kemerdekaankebangsaaan

Indonesia

yang

disusun

dalamsuatuUndangUndangDasar. c. Susunan/bentukNegaraRepublikIndonesia. d. Sistempemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatanrakyat (demokrasi). e. DasarnegaraPancasila. PembukaanUUD mendalam

juga

1945,

selainmempunyaimaknayangsangat

mengandung

meliputisuasana

kebatinan

pikirantersebutmewujudkan

pokok-pokok dariUUD

1945.

pikiran

yang

Pokok-pokok

cita-cita hukum (rechtsidee) yang

menguasai hukumdasarnegara,baikhukumyangtertulis(UUD)maupunhukumtidak tertulis.Pokok-pokokpikiranyangterkandungdalampembukaanUUD 1945adalahsebagaiberikutini. 1.

Pokok

Pikiran

Pertama 34

: NegaramelindungisegenapbangsaIndonesiadanseluruhtumpahdar ah

Indonesia

denganberdasarataspersatuandengan

mewujudkankeadilansosialbagiseluruhrakyatIndonesia. 2. P o k o k P i k i r a n K e d u a : Negara hendakmewujudkan keadilan sosialbagi seluruh rakyatIndonesia. 3.

Pokok

Pikiran

Ketiga

:Negarayangberkedaulatanrakyatberdasarataskerakyatandan permusyawaratan/perwakilan. 4.

Pokok

Pikiran

Keempat

:Negaraberdasar

atasKetuhananYangMahaEsamenurutdasar kemanusiaanyangadildanberadab. Makna yangterkandung dalam amandemen U UD1945dapatdinyatakansebagaiberikutini : 1. Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945 yang

dilakukan

oleh MPR,

selainmerupakan

perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan dengan pidato Ir. Soekarno,ketuapanitiapenyusunUndangUndangDasarNegara Republik

Indonesia tahun 1945 dalam rapat Panitia Persiapan

KemerdekaanIndonesia

(PPKI) tanggal 18 Agustus 1945.Pada

kesempatanituiamenyampaikanantaralain,“Bahwainiadalahsekedar UndangUndangDasarSementara,UndangUndangDasarKilat, bahwa barangkali

bolehdikatakan pula,

inilahrevolutiegrondwet.NantikitamembuatUndangUndang Dasaryanglebihsempurna danlengkap. 2. Perubahan UndangUndang Negara Republik Indonesia tahun 1945

yang

dilakukan

MPR

merupakan

upaya

penyempurnaanaturandasargunalebihmemantapkanusahapencapaian cita-citaproklamasi kemerdekaan17Agustus1945sebagaimanatertuangdalam pembukaan Undang-Undang

Dasar

NegaraRepublik

Indonesiatahun1945. 35

3. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 memenuhi

sila

keempatPancasila “Kerakyatan

yangdipimpinolehhikmatkebijaksanaandalam permusyawaratan/perwakilan”,yangpenerapannyaberlangsungdidalam sistemperwakilanataupermusyawaratan.Orangorangyangdudukdidalammerupakanhasilpemilihanumumhalituselaras dengan perubahan

Undang-Undang

Dasar

NegaraRepublikIndonesiatahun 1945 mengenai pemilhan presiden dan

wakil

presidensertaanggotalembagaperwakilanyangdipiliholehrakyatsecarala ngsung.

Hubungan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 Pada bagian penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa Pokok Pikiran yang ada pada pembukaan merupakan suasana kebatinan dari Undang Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis (konvensi). Pokok Pikiran tersebut kemudian dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945, karena isi yang ada dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasalnya. Oleh karenanya Pembukaan yang memuat falsafah Negara Pancasila merupakan satu kesatuan dengan Undang Undang Dasar, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung Pokok-Pokok Pikiran yang intisarinya merupakan penjelmaan dari dasar filsafat Pancasila, memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada UUD 1945. Semangat dari UUD 1945 serta yang disemangati yaitu pasal-pasal 36

UUD 1945 serta penjelasannya , pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang bersifat kausal organis. Hubungan antara masingmasing bagian yang ada pada alinea Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Bagian pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan “kausal organis” dengan Batang Tubuh UUD 1945 2. Bagian keempat Pembukaan UUD 1945yang mempunyai hubungan “kausal Organis” dengan Batang Tubuh UUD 1945. Adapun hubungan tersebut sebagai berikut : a. Pembukaan memerintahkan diadakannya UUD (Batang Tubuh) b. UUD

(Batang

Tubuh)

mengatur

tentang

pembentukan

pemerintahan Negara yang memnuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan Negara c. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat d. Ditetapkannya dasar kerohanian Negara (dasar filsafat Negara) e. Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan dijabarkan di dalam Batang Tubuh (Pasal- Pasal) yang ada. Adanya hubungan yang begitu erat dan merupakan satu kesatuan antara Pembukaan dengan Batang Tubuh dapat ditarik beberapa makna penting bahwa : 1. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Batang Tubuh UUD 1945 2. Adanya

Batang

Tubuh

(Pasal-Pasal)

karena

atas

perintah

Pembukaan UUD 1945 3. Pasal-Pasal yang ada dalam Batang Tubuh tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945

Soal-Soal Latihan : 1.

Konstitusi hakikatnya berbeda dengan Undang Undang Dasar, karena …. 37

a. Konstitusi merupakan Undang Undang Dasar yang tertulis b. Konstitusi merupakan sebagian dari Undang Undang Dasar c. Konstitusi terdiri atas Undang Undang Dasar tertulis dan tidak tertulis d. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis 2.

Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara, karena di dalam suatu konstitusi hal-hal pokok berikut ini, kecuali … a. Suatu negara menyatakan kemerdekaannya b. Memberikan batasan pada penguasa negara c. Tugas dan wewenang lembaga negara d. Hak asasi manusia

3.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, UUD yang berlaku pada periode kedua adalah UUD RIS yaitu tahun 1949 – 1950. Hal ini terjadi, karena …. a. Bentuk Negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat b. Belanda tidak mau melepaskan negara Indonesia sebagai negara jajahannya c. Indonesia tidak mau lagi di jajah oleh Belanda d. Kesepakatan antara Belanda dan Indonesia melalui perjanjian Linggarjati

4.

UUD 1945 dapat dikatakan memiliki nilai semantik, karena makna yang terkandung di dalam pasal-pasalnya, khususnya dapat di lihat pasal : a. Pasal 5 ayat (2) b. Pasal 6 ayat (2) c. Pasal 7 d. Pasal 10

5.

Undang Undang Dasar 1945 dikatakan bersifat flexible, karena …. a. Terdiri dari XVI Bab, 36 pasal b. Memuat HAM secara lengkap c. Dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi d. Dapat mengikuti perkembangan masyarakatnya yang terus berubah

6.

UUD 1945 di amandemen oleh MPR dengan beberapa alasan…. a. Rumusannya terlalu panjang sehingga sulit dipahami oleh anggota MPR b. Banyak pasal-pasal yang ada sudah tidak berlaku lagi c. Dianggap belum mengakomudir HAM secara memadai 38

d. Usianya sudah lama, namun tidak pernah dlakukan amandemen 7.

Pokok-pokok pikiran yang terkadung di dalam pembukaan UUD 1945, antara lain …. a. Pokok pikiran pertama : Negara Persatuan b. Pokok pikiran kedua : Negara melindungi seluruh rakyat dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia c. Pokok pikiran ketiga : Negara hendak memajukan kesejahteraan umum d. Pokok pikiran keempat : Negara berkedaulatan rakyat

8.

Pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dengan Pasalpasal (Batang Tubuh), karena …. a. Pembukaan dijabarkan di dasarkan pada pasal-pasal (Batang Tubuh) b. Diadakannya Pembukaan atas perintah salah satu pasal dalam Batang Tubuh c. Keempat alinea pembukaan terjabarkan ke dalam semua pasal-pasal Batang Tubuh d. Pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan di jabarkan di dalam pasal-pasal (Batang Tubuh)

9.

Kesepakatan yang diambil MPR pada saat melakukan amandemen UUD 1945 antara lain …. a. Melakukan perubahan terhadap semua naskah UUD 1945 b. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia c. Mendorong pemerintahan yang kuat dan berwibawa d. Melakukan perubahan dengan cara referendum

DAFTAR PUSTAKA Hidayat,Arief.2002.AmandemenUndang-UndangDasar 1945:AnalisisKritis dari Perspektif Ketatanegaraan (Makalah Seminar). Semarang: TidakDiterbitkan. Huda, Ni’matul.2005.Hukum Tata Negara Indonesia.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Mahfud 39

MD,Moh.2000.DemokrasidanKonstitusidiIndonesia.Jakarta:RinekaCi pta. Sekretariat Jenderal MPR RI. 2002. Persandingan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Soemantri, Sri. 1985. Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara. CV Remaja Karya Strong,C.F.2004.KonstitusiKonstitusiPolitikModern.KajianTentangSejarah&BentukbentukKonstitusiDunia.Bandung:NuansadanNusamedia. Tutik, Titik Triwulan. 2011. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Indonesia Paska Amandemen UUD 1945 Mardjudi, M (ed). Kencana Prenada Media Grup. Jakarta

40



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PKn) BAB VII KELEMBAGAAN NEGARA



BAB VII KELEMBAGAAN NEGARA

A. Struktur Kelembagaan Negara Di dalam organisai Negara di atur tenang bentuk Negara dan system pemerintahan termasuk di dalamnya mengatur tentang alat-alat kelengkapan negara. Di dalam UUD 1945 hasil amandemen ( UUD Negara RI Tahun 1945) sebagai berikut : Pertama , kekuasaan Legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas : (a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan (b) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Kedua, Kekuasaan Pemerintahan Negara (Eksekutif) yaitu Preseiden dan Wakil Presiden; Ketiga, Kekuasaan kehakiman (Yudisial) yaitu : (a) Mahkamah Agung (MA), dan (b) Mahkamah Konstitusi (MK); Keempat, Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif) yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, dan Kelima,Lembaga Negara bantu ( the state auxiliary body) yaitu Komisi Yudisial (KY). 1. Kedudukan dan FungsiLembaga Negara Lembaga Negara dikelompokan menjadi tiga, yakni (a) lembaga negara yang ditentukan dalam UUD, (b) lembaga Negara yang ditentukan dalam Undang Undang, dan (c) lembaga Negara yang ditentukan dalam keputusan Presiden. 2. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Bantu UUD 1945 dengan jelas membebedakan cabang-cabang kekuasaan Negara ke dalam tiga cabang kekuasaan yang ada (legislatif, eksekutif dan yudikatif) yang tercermin dalam fungsi-fungsi yang dimiliki MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta MA, BPK dan MK sebagai lembaga Negara yang utama. Lembagalembaga Negara yang dimaksud itulah secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang utama. Sehingga dengan demikian disebut sebagai lembaga Negara utama, yang di dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain secara checks and balance. Selain lembaga negara utama atau disebut juga dengan lembaga tinggi negara seperti tersebut di atas, di dalam UUD 1945 juga di atur adanya lembaga-lembaga Negara yang bersifat konstitusional lainnya.Seperti : Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tenara Nasional Indonesia, dan sebagainya. Pengaturan lembaga-lembaga 1

negara tersebut tidak dengan sendirinya mengakibatkan lembaga yang bersangkutan dalam pengertian lembaga Negara utama atau sebagai lembaga tinggi Negara. Hal ini disebabkan lembaga Negara tersebut tidak menjalankan salah satu fungsi utama kekuasaan sebagaimana yang secara universal dipahami, yaitu : legislative, eksekutif dan yudikatif. Lembaga-lembaga Negara tersebut hanya bertugas melayani (Lembaga Negara yang melayani).Meskipun demikian, tidak diperbolehkan membandingkan derajat suatu lembaga Negara dari aspek diatur atau tidaknya lembaga tersebut di dalam UUD. Sebagai contoh : diaturnya lembaga kopolisian Negara dan tidak diaturnya Kejaksaan Agung di dalam UUD 1945 tidak berarti bahwa kedudukan kepolisian Negara lebih tinggi dari kedudukan Kejaksaan Agung. UUD 1945 mengatur lembaga negara yang melayani (auxiliary body), hanya satu lembaga Negara yaitu Komisi Yudisial (KY), namun di luar UUD 1945 lembagalembaga ini

berkembang dengan pesatnya. Komisi Negara dapat dibeadakan

menjadi dua : (1) komisi Negara independen, yaitu organ Negara yang diidealkan independen dan berada di luar kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif; (2) komisi Negara biasa, yaitu komisi Negara yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif namun tidak memiliki peran yang begitu penting. Di Indonesia sampai saat ini sudah lebih dari 50-an lembaga Negara bantu tebentuk. Diprediksi di masa yang akan datang jumlahnya semakin bertambah. Pembentukan lembaga bantu ini didasarkan pada landasan yuridis yang berbeda. Ada yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, seperti : Komisi Pemilihan Umum (KPU); ada yang terbentuknya didasarkan pada undang undang, seperti : Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Perlindungan Konsumen (BPK); dan ada yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres), seperti : Komisi Ombudsman Nasional ( KON).

B. Lembaga Perwakilan Rakyat (Legislatif) Secara teori struktur organisasi perwakilan rakyat terdiri dari dua bentuk, yaitu lembaga perwakila rakyat satu kama (unicameral) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (bicameral).

2

Sistem bicameral banyak di anut oleh Negara-negara liberal, antara lain : Inggris, Amerika Serikat. Sementara sistem unicameral lebih banyak dianut oleh negara-negara komunis, antara lain : Soviet. Di Inggris lembaga perwakilan rakyat terdiri dari dua kamar, yaitu Majelis Tinggi (The House of Lord) dan Majelis Rendah (The House of Commond). Di Amerika Serikat lembaga perwakilan rakyat yang disebut Konggres terdiri dari : Majelis Tinggi (Senat) dan Majelis Rendah (House of Representatif). Indonesia menganut sistem yang mana?UUD 1945 sebelum di amandemen menganut sistem unicameral.MPR yang menempati posisi sebagai lembaga tertinggi Negara memiliki kekuasaan luar biasa.Kekuasaan yang ada di tangan MPR kemudian dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara. Akibatnya yang terjadi adalah ketimpangan dalam ketatanegaraan, sehingga eksistensi kekuasaan lembaga pada bidang legislative, eksekutif dan yudikatif seolah-olah hanya formalitas alias semu. Pada UUD 1945 pasca amandemen menempatkan MPR tidak lagi sebagai lembaqgaq tertinggi Negara, tetapi hanya sebagai lembaga tinggi Negara yang kedudukannya sama dengan lembaga Negara tinggi lainnya. Dengan dikembalikannya kelembagaan Negara sesuai dengan proporsinya, mkaka berubahlah sistem perwakilan rakyat dari sistem uni cameral ke arah sistem bicameral.Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang unik. Hal ini disebabkan tidak dapat ditemukan di Negara manapun di dunia ini, oleh karena : di samping sebagai lembaga tertinggi Negara yang memiliki wewenang yang luar biasa (sebagai pelaksana kedaulatan rakya), juga karena di dalam memilih anggotanya yaitu sebagian anggota dengan cara peangkatan. Setelah UUD 1945 di amandemen, MPR bukan lagi pelaksana kedaulatan rakyat sehingga MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara. Hilangnya predikat

MPR

sebagai

pelaksana

kedaulatan

rakyat,

diikuti

dengan

mengamandemen pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :MPR terdiri dari anggotaanggota DPR dan anggota DPD yang kesemuanya dipilih melalui pemilu. Implikasi dari perubahan pada pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (1) adalah :pertama, menempatkan kembali MPR dari lembaga tertinggi Negara menjadi gabungan 3

antara DPR dan DPD; kedua, berkurangnya wewenang yang dimiliki MPR. Semula wewenang yang dimiliki MPR termasuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan juga menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Namun dengan dilakukan amandemen UUD 1945, wewenang MPR hanya menetapkan dan mengubah UUD, melantik Presiden dan/atau wakil Presiden, memilih Presiden dan wakil Presiden apabila Presiden dan wakil Presiden terpilih melalui pemilu berhalangan tetap. a. Kedudukan MPR Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 tahun 2009 jo. Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3) ditentukan bahwa MPR adalah lembaga tinggi Negara yang berkedudukan di ibu kota Negara. Artinya MPR merupakan lembaga tinggi Negara yang berkdudukan sama dengan lembaga tinggi Negara lain, seperti : DPR, DPD, MK dan sebagainya. b. Tugas dan Wewenang Perubahan yang terjadi terhadap kedudukan MPR berdampak pada tugas dan wewenangnya.MPR tidak lagi memilih Presiden dan wakil, namun Presiden dan wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Secara lengkap dan jelas, tugas dan wewenang sebagaimana diatur di dalam pasal 3 UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai berikut : 1) Mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar 2) Melantik Presiden dan /atau wakil Presiden 3) Memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang Undang Dasar Berdasarkan undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 ditentukan bahwa MPR bertugas untuk: 1) memasyarakatkan ketetapan MPR; 2) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 3) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan

4

4) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sebelun amendemen UUD 1945, DPR (sebagai lembaga tinggi Negara) berkedudukan di bawah MPR (sebagai lembaga tertinggi Negara).DPR memiliki kedudukan yang kuat, maksudnya DPR tidak dapat dibubarkan Presiden.DPR juga dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. DPR dapat mengundang semua anggota MPR untuk menyelenggarakan siding istimewa, bilaman DPR menganggap Presiden melakukan pelanggaran terhadap haluan Negara sesuai yang ditetapkan di dalam UUD 1945. DPR memiliki fungsi : 1) legislasi, yakni fungsi untuk mengajukan rancangan undang undang (RUU) dan juga menetapkan undang undang; 2) anggaran, yaitu menetapakan anggaran Negara melalui APBN; dan 3) pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksaan pemerintahan. Setelah amandemen, tugas dan wewenang DPR berubah.DPR memiliki wewenang untuk menetapkan undang undang, yang sebelumnya dimiliki oleh Presiden.Setelah amandemen Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang undang.Dengan dilakukan amandemen UUD 1945 dominasi yang dimiliki Presiden dalam menetapkan undang undang berpindah kepada DPR sebagai lembaga legislative.Hal ini cukup penting artinya mengingat semua produk hokum yang terkait dengan rumusan-rumusan normative yang terdapat di dalam undangundang ditetapkan melalui undang-undang.

a. Kedudukan dan fungsi DPR Pada rezim Orde Baru, Peraranan yang dimiliki DPR kurang memadai, karena DPR tidak pernah mengajukan usul dan hanya bertindak sebagai lembaga yang menyetujui atau lembaga stempel.Pengisian anggota DPR sebagian dilakukan melalui penggangkatan bukan dipilih, seperti anggota DPR dari fraksi ABRI. Hal ini dinyatakan di dalam undang undang nomor 5 tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR bahwa : DPR terdiri atas : (1) anggota partai politik hasil Pemilihan Umum; dan (2) anggota ABRI yang 5

diangkat. Namun setelah dilakukan amandemen UUD 1945, pengisian anggota DPR semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Seperti yang di atur di dalam pasal 67 Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 ditentukan bahwa anggota DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui Pemilu. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketentuan ini diatur pada pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan lebih lanjut diatur di dalam UU No. 17 tahun 20014 pasal 69, yaitu : Fungsi legislasi, adalah fungsi untuk membentukundang undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama; Fungsi anggaran, adalah fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) bersama dengan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang dan kebijakan pemerintah lainnya.

b. Tugas dan wewenang Seperti yang telah diuraikan di atas, dengan diamandemenkannya UUD 1945 DPR diposisikan sebagai lembaga legislasi yang sebelumnya dipegang presiden.Dengan begitu DPR memiliki kedudukan yang sangat strategis yaitu sebagain penentu arah kebijakan kenegaraan. Tugas dan wewenang DPR memiliki yang cukup dominan, seperti : (1) DPR memiliki kekuasaan membentuk undang undang (2) Setiap rancanga undang undang (RUU) di bahas oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama (3) Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu, (4) Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui berama untuk menjadi undang undang (5) Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU itu disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan. 6

Selain wewenang tersebut di atas, DPR juga diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan yang berkaitan dengan hal-hal sebagi berikut : (1) Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain (2) Membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat (3) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang menjadi undang undang (4) Pengangkatan hakim Agung (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial

Di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 juga ditentukan bahwa DPR dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal : (1) Pengangkatan duta (2) Menerima penempatan duta negara lain (3) Pemberian amnesti dan abolisi

Kewenangan yang dimiliki DPR sebagai wakil rakyat menjadi semakin komplit dengan diberikan kewenangan untuk mengisi jabatan-jabatan strategis kenegaraan, seperti : (1) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (2) Menentukan tiga dari Sembilan orang hakim konstitusi (3) Menjadi institusi yang paling menentukan dalam proses pengisian lembaga non-negara, seperti : Komisi Naional HAM, Komisi Pemilu, dan lainnya.

c. Hak-hak DPR Di dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki, DPR diberikan hak-hak : 1. Hak interpelasi, adalah hak yang dimiliki DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang

7

penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Hak angket, adalah hak DPR untuk melakukan prnyelidikan terhadap kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat setuju atau tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di tanah air dan tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket serta dugaan adanya dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perubahan yang terjadi sebagai akibat dilakukan amandemen UUD 1945 adalah dibentuknya lembaga legislatif baru yang bernama DPD. Lembaga ini diadakan dengan maksud agar mekanisme check and balance dapat berjalan secara seimbang, terutama terkait dengan kebijakan pusat dan daerah. Menurut Ramelan Surbakti beberapa pertimbangan Indonesia untuk membentuk DPD, antara lain : (a) distribusi atau penyebaran penduduk yang timpang atau tidak merata, terkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali, (b) sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat, yaitu adanya pluralisme daerah otonom, seperti : daerah istimewa dan istimewa khusus. a. Susunan dan kedudukan Keanggotaan DPD diatur di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 22 C, yang bunyinya : Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Artinya cara pengisian anggota DPD semuanya dipilih melalui pemilu. Lebih lanjut keanggotaan DPD ini diatur melalui UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3. Pasal 252 UU tentang MD3 tersebut mengatur antara lain : (1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang. (2) Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota DPR.

8

Kedudukan DPD sebagai lembaga Negara ditentukan dalam l Pasal 247 yang bunyinya : “DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara” b. Tugas dan wewenang UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 22D sebagai berikut : (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah; (2) DPD ikut membahas rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama; dan (3) DPD dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang mengenai : otonomi daerah, hubunan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

C. Lembaga Pemerintahan Negara (Eksekutif). Pemerintahan pada dasrnya memiliki dua pengertian yaitu :pertama, pemerintahan dalam arti luas meliputi keseluruhan fungsi yang ada dalam Negara. Bila dikaitkan dengan teori Trias Politika pemerintahan dalam arti luas yang dimaksud adalah meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif; kedua, pemerintahan dalam arti sempit yaitu pemerintahan yang hanya berkenaan dengan fungsi eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang utamanya adalah melaksanakan undang undang yang ditetapkan legislatif. Adapun kekuasaan eksekutif meliputi beberapa bidang kekuasaan, seperti berikut : 9

1. Kekuasaan bidang administrasi, yaitu melaksanakan undang undang dan politik administrasi 2. Kekuasaan bidang legislative, yaitu mengajukan rancangan undang undang 3. Kekuasaan bidang yudikatif, yaitu memberi grasi dan amnesti 4. Kekuasaan bidang militer, yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan 5. Kekuasaan bidang diplomatik, yaitu kekuasaan yang terkait dengan hubungan luar negeri UUD Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) yaitu : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar”

Sementara pada ayat (2) ditentukan bahwa : “Dalam melaksanakan

kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”

Presiden Pengisian jabatan Presiden dilakukan melalui pemilu. Sesuai ketentuan yang ada pada pasal 6A UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum”. Sementara di dalam undang undang pemilu nomor 23 tahun 2003 ditentukan bahwa “Peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpaangan oleh partai politik atau gabungan partai politik” a. Kekuasaan, Wewenang dan Tugas Presiden Indonesia adalah sebagai sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil. Dalam Negara yang menganut sistem presidensiil wewenang dan kekuasaan presiden RI meliputi dua hal, yaitu : sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Dasar hukum bahwa Presiden sebagai kepala Negara dapat ditemukan di dalam Penjelasan UUD 1945. Pada penjelasan pasal 10 sampai dengan pasal 15 disebutkan bahwa : “kekuasaan-kekuasaan presiden dalam pasalpasal ini ialahkonsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala Negara”. Selain itu sebagai kepala Negara, presiden juga memiliki tugas untuk melakukan kegiatan-kegiatan serimonial dan protokoler kenegaraan.Sedangkan dasar hukum presiden sebagai kepala pemerintahan dapat di lihat pada pasal 4 ayat (1) UUD 10

Negara RI tahun 1945 yang menentukan bahwa :”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar” Wewenang dan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan undang undang yang ditetapkan legislatif, yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini presiden dibantu seorang wakil presiden. Kekuasaan yang dimiliki Presiden sesuai yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dapat dikelompokan menjadi tiga , yaitu : 1) Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif meliputi : (a) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang (b) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 2) Kekuasaan Presiden dalam bidang Legislatif Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif meliputi : (a) Kekuasaan mengajukan rancangan undang undang kepada DPR (b) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang (c) Mengajujukan RU APBN kepada DPR 3) Kekuasaan Presiden sebagai kepala Negara Sebagai kepala Negara presiden memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut : (a) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara (b) Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR (c) Mengangkat duta dan konsul serta menerima duta Negara lain (d) Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (e) Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan (f) Membentuk dewan pertimbangan presiden

D. Lembaga Kehakiman (Yudikatif) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.Sebagai Negara hukum, maka harus ada lembaga yang bebas dan merdeka dalam melaksanakan 11

tugasnya di dalam penegakan hukum.Sebagai wujud degara hukum, Indonesia telah membentuk lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang kekuasaan kehakiman, pada pasal 24 sebagai berikut : Ayat (1)

:“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan”; Ayat (2) : “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Ayat (3) : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam undang undang” Kekuasaan kehakiman lebih lanjut diatur dalam undang undang nomor 4 taun 2004. Adapun lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman yang dimaksud adalah : 1. Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Agung adalah sebuah badan Negara yang memiliki tugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam kaitan ini, MA memiliki posisi strategis di bidang hokum dan ketatanegaraan, yaitu : a. Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan b. Mengadili pada tingkat kasasi c. Menguji peraturan perundang-undang di bawah undang undang d. Berbagai kekuasaan atau kewenangan lain yang diberikan oleh undang undang Susunan keanggotaan Mahkamah Agung di atur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2004. Dalam pasal 4,undang undang tersebut diatur bahwa : susunan MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris.Di dalam UU No. 5 tahun 2004 juga ditentukan bahwa seluruh anggota hakim agung paling banyak enam puluh. Pimpinan MA terdiri dari : seorang ketua dan dua orang wakil ketua (wakil ketua bidang yudisial yang membawahi : ketua muda perdata, ketua muda tata 12

usaha Negara dan ketua muda militer dan wakil ketua bidang non-yudisial yang membawahi : ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan) dan beberapa ketua muda. Hakim-hakim agung diangkat oleh Presiden dari namanama calon yang diusulkan oleh DPR.Calon hakim agung dipilih DPR dari namanama calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

Tugas dan wewenang MA Sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, MA memiliki tugas dan kewenangan, antara lain : a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap b. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan c. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang undang terhadap undang undang d. Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang undang atas alas an bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku e. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman f. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili g. Memberikan pertimbangan hokum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi

2. Mahkamah Konstitusi (MK) Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebuah lembaga Negara baru yang dibentuk setelah UUD 1945 mengalami amandemen, yang memili tugas : pertama, mengawal konstitusi; kedua, mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan; ketiga, memiliki peran untuk menafsirkan konstitusi sehingga 13

dapat menjadi spirit di dalam kondisi melemahnya pelaksanaan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi utama MK adalah mengawal konstitusi agar dilaksanakan denga konsisten dan menafsirkan konstitusi.Ketentuan khusus tentang MK di atur di dalam pasal 24C UUD Negara RI. Susunan MK terdiri dari tiga pranata/institusi, yakni : hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan : “untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderaldan kepaniteraan.” MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dari Sembilan hakim konstitusi tersebut masingmasing ditetapkan sebagai berikut : tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan DPR dan tiga orang lagi oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota.Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota hakim MK, yang memiliki masa jabatan selama tiga tahun. Tugas dan wewenang MK diatur dalam pasal UUD Negara RI Tahun 1945 jo. UU. No. 24 tahun 2003 sebagai berikut : a. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD c. Memutus pembubaran partai politik d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu Sedangkan kewajiban yang dimiliki MK, sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (2) UUD NRI tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (10) UU.No. 24 tahun 2003 menentukan bahwa “MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana di atur dalam pasal 7A UUD”.

14

3. Komisi Yudisial (KY) Seperti halnya MK, Komisi Yudisial (KY) ini merupakan lembaga yang baru ada, dibentuk setelah UUD 1945 di amandemen. Dalam ketatanegaraan Indonesia keberadaan KY sangat penting artinya untuk : (a) mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung; (b) melakukan pengawasan terhadap hakim secara transparan dan partisipatif guna menegakkan dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Sebagai lembaga Negara,secara normatif KY diatur di dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, pasal 24B UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini dianggap menimbulkan masalah dalam sistem ketatanegaraan mengingat KY bukanlah suatu lembaga pelaku kekuasaan. Sehingga Sri Soemantriberpendapat bahwa dengan menempatkan KY ke dalam Bab IX tentang kehakiman adalah suatu kecelakaan. Pendapat ini di dasarkan atas KY bukan lembaga peradilan. Dalam kaitan ini Philipus M Hadjon berpendapat bahwa deiadopsinya KY ke dalam UUD 1945 merupakan suatu keputusan yang terburu-buru, karena hal tersebut dianggap dapat menimbulkan permasalahan hukum. Terlepas dari pendapat tersebut di atas, kejelasan bangunan hukum KY dalam struktur ketatanegaraan terutama dalam kekuasaan kehakiman, dapat dikaji dari ketentuan yang diatur pada pasal 24B ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Adapun ketentuan yang diatur pada pasal 24B UUD NRI tahun 1945 adalah berbunyi : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakka kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”Ketentuan sebagaimana tersebut pasal 24B UUD NRI tahun 1945, secara operasional diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, khususnya pasal 13, bahwa : dalam kedudukannya sebagai lembaga Negara Komisi Yudisial diberi kewenangan, antara lain : a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim Dari kewenangan yang dimiliki KY, bilamana dikaji lebih lanjut dapat digambarkan sebagai berikut : 15

Dari

kewenangan

yang

pertama

yakni

kewenangan

mengusulkan

pengangkatan hakim agung kepada DPR, merupakan implementasi keberadaan KY sebagai lembaga yang melayani (auxiliary body).Sementara dari kewenangan kedua yaitu kewenangan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim bukanlah merupakan kewenangan auxiliary body, melainkan KY sebagai lembaga negara yang utama.Untuk ini, Sri Soemantri berpendapat KY memiliki dua sifat lembaga negara. Susunan keanggotaan KY terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota.Keanggotaan KY terdiri dari unsur praktisi hukum, mantan hakim, akademisi dan anggota masyarakat. Anggota KY diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul DPR, dan memiliki masa jabatan selama lima tahun.

E. Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (Eksaminatif) Dalam mewujudkan tujuan maupun cita-cita nasional memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Tanpa dimiliki dana yang memadai pembangunan tidak dapat berjalan sesuai yang dinginkan. Dalam pengelolaan keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan diperlukan lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan professional.Menyadari bahwa dalam melakukan pemeriksaan tentang pengelolaan dan tanggung jawab pemerintahan tentang keuangan negara bukanlah tugas yang mudah dan ringan.Untuk itu dibentuk sebuah badan pemeriksa keuangan yang terlepas dari kekuasaan dan pengaruh pemerintah. 1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu Pasal 23E ayat (1) berbunyi : “Untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri” Artinya untuk melakukan pemeriksaan terkait dangan pengelolaan keuangan negara yang telah digunakan di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tujuan maupun cita-cita yang diinginkan, dibentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

16

Dengan demikian BPK merupakan suatu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. Kelembagaan BPK diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan .

a. Susunan dan Keanggotaan BPK BPK berbentuk sebuah dewan yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan lima orang anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan masukan DPD dan diresmikan oleh melalui keputusan presiden, yang bertugas untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota BPK.

b. Tugas dan wewenang BPK Tugas dan wewnang BPK sesuai yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 jo. UU No. 15 tahun 2006 adalah sebagai berikut : 1). Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang hasilnya diberitahukan kepada DPR, DPD dan DPRD; 2). Memeriksa semua pelaksanaan APBN; dan 3). Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara. Terkait dengan kewenangannya tersebut, BPK berwewenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan ini Koesnardi dan Bintan R Saragih mengklasifikasi tugas pokok BPK menjadi tiga macam fungsi, yaitu : 1). Fungsi operatif, yakni melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan Negara; 2). Fungsi yudikatif, yaitu melakukan tntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendaharawan yang 17

karena perbuatannya melanggar hokum atau melalaikan kewajibannya dapat menimbulkan kerugian besar bagi Negara 3). Fungsi rekomendatif, yaitu memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan Negara Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka BPK diberikan wewenang untuk : 1). Meminta, memeriksa, meneliti pertanggung jawaban atas penguasaan dan pengurusan keuangan Negara serta mengusahakan keseragaman baik dalam tata cara pemeriksaan dan pengawasan maupun dalam penatausahaan keuangan Negara; 2). Mengadakan dan menetapkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan 3). Melakukan penelitian penganalisaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah lembaga Negara, melainkan suatu lembaga independen yang dalam melaksanakan tugasnya sangat terkait dengan BPK, khususnya yang terkait dengan penyalah gunaan keuangan Negara. a. Visi dan Misi KPK Visi KPK adalah “Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi” Visi yang dimiliki KPK cukup sederhana, namun apabila diresapi mengandung pengertian yang cukup mendalam.Visi itu ingin menunjukkan pada kita semua adanya suatu tekad yang kuat dari KPK untuk dalam waktu segera dapat menuntaskan persoalan-persoalan yang menyangkut kolusi, korupsi dan nepotisme yang sedang marak terjadi.Pemberantasan KKN terutama Korupsi memerlukan komitmet semua komponen bangsa.Korupsi tidak saja urusannya KPK, namun menjadi urusan kita bersama.Untuk itu diperlukan tekad dan komitmen seluruh warga bangsa dan Negara.Memberantas korupsi juga membutuhkan waktu yang panjang, karena suatu korupsi tidak dapat diselesaikan secara instans.Penangan korupsi membutuhkan penangan secara komprehensip dan sistematis, karena korupsi yang terjadi seringkali dilakukan secara sistemik dan kelompok. 18

Untuk mewujudkan Visinya, KPK memiliki misi yaitu : “penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi”. Melalui misi yang tersebut, KPK nampaknya menginginkan untuk menjadi suatu lembaga yang dapat membudayakan anti korupsi di msyarakat, pemerintah dan swasta di seluruh pelosok tanah air.Keikut sertaan serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat menentukan keberhasilan KPK dalam mewujudkan misinya. Tanpa adanya partisipasi dan keterlibatan semua komponen masyarakat, apa yang menjadi visi dan misi KPK akan kandas di tengah jalan. Untuk itu KPK selalu meminta keterlibatan masyarakat dalam melakukan tugasnya. b. Tugas dan wewenang Tugas KPK adalah sebagai berikut ; (1) melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (2) melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak korupsi; (3) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (4) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;dan (5) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara. Untuk dapat melaksanakan tugas, KPK memiliki wewenang : (1) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; (2) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; (3) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan (4) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

19

Soal-soal Latihan Pilihlah jawaban yang paling benar dari alternatif jawaban yang tersedia 1. Setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, Indonesia lebih tepat dikatakan menganut sistem soft bicameral, karena …. a. Lembaga perwakilan rakyat ada dua yakni DPR dan DPD b. Lembaga perwakilan rakyat terdiri dari MPR dan DPR c. DPR dan DPD sebagai Lembaga perwakilan rakyat memiliki wewenang yang tidak sama d. Lembaga DPD sebagai pengganti utusan daerah 2. Menurut UUD Negara RI tahun 1945, MPR dapat memberhentikan Presiden apabila …. a. MPR menganggap Presiden melanggar GB daripada HN b. Presiden melanggar undang-undang c. Diminta DPR karena DPR menganggap Presiden melakukan pelanggaran hukum d. MPR menganggap Presiden melanggar sumpah dan /atau janji 3. Hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi pada Bank Century, merupakan hak DPR dalam bidang …. a. Angket b. Interpelasi c. Pengawasan d. budget 4. Perbedaan prinsip yang terdapat pada lembagaMK dan MA adalah sebagai berikut …. a. MA bergerak di bidang peradilan, MK di bidang konstitusi b. MA mengadili tentang keadilan personal, MK mengadili tentang institusi c. MA mengadili urusan pidana, MK mengadili urusan peraturan d. MA berwewenang memutus, sedangkan MK berwewenang mengusulkan 5. Presiden Republik Indonesia memiliki beberapa kedudukan. Di bawah ini yang merupakan kedudukan presiden adalah sebagai …. a. Kepala negara b. Kepala pemerintahan c. Kepala negara dan pemerintahan d. Ketua kabinet 6. Di bawah ini yang merupakan wewenang Komisi Yudisial (KY) adalah …. a. Mengadili hakim yang melakukan pelanggaran b. Mengusulkan hakim-hakim agung c. Mengangkat hakim-hakim agung

20

d. Mengangkat dan memberhentikan hakim agung

DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Jimly.2005. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. FH UII Pres. Yogyakarta Huda, Ni’matul.2005.Hukum Tata Negara Indonesia.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Kusnardi, Moh & Ibrahim, Harmaily.1983. Hukum Tata Negara Indonesia.PT. Sastra Hudaya. Jakarta Pusat Manan, Bagir. 2005. DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru. FH UII Pres. Yogyakarta Sekretariat Jenderal MPR RI. 2002. Persandingan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tutik, Titik Triwulan. 2011. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Indonesia Paska Amandemen UUD 1945 Mardjudi, M (ed). Kencana Prenada Media Grup. Jakarta Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)

21


g n a j n u n Pe 6 1 0 2 G PLP Pendalaman Materi Pedagogik


Daftar Isi

Bab I Pendahuluan Bab II Karakteristik Siswa Bab III Teori Belajar Bab IV Kurikulum 2013 Bab V Desain Pembelajaran Bab VI Media Pembelajaran Bab VII Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran Bab VIII Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran Bab IX Reﬂeksi Pembelajaran dan PTK


MATERI PEDAGOGIK BAB I PENDAHULUAN

Prof. Dr. Sunardi, M.Sc Dr. Imam Sujadi, M.Si


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Gurulah yang menjadi ujung tombak pendidikan, sebab guru secara langsung berupaya mempengaruhi, membina dan mengembangkan kemampuan siswa agar menjadi manusia yang cerdas, terampil, dan bermoral tinggi. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan yang diperlukan sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai pengajar guru dituntut harus menguasai bahan ajar yang diajarkan dan terampil dalam mengajarkannya. Cara mengajar seorang guru akan tercermin dalam proses mengajar belajar. Dalam proses mengajar belajar, penguasaan materi pelajaran

dan cara

menyampaikannya merupakan syarat yang sangat essensial. Oleh karena itu proses mengajar belajar harus diupayakan sebaik mungkin dan perlu mendapat perhatian yang serius. Penguasaan guru terhadap materi pelajaran dan pengelolaan kelas sangatlah penting, namun demikian belum cukup untuk menghasilkan pembelajaran yang optimal. Komponen lain dalam pembelajaran yang sangat penting dikusai oleh guru adalah tentang pemahaman mereka tentang karakteristik siswa yang diajarnya, penguasaan terhadap teori-teori belajar agar dapat mengarahkan peserta didik berpartisipasi secara intelektual dalam belajar, sehingga belajar menjadi bermakna bagi siswa. Guru juga harus mampu merencanakan pembelajaran, memilih media pembelajaran yang tepat, melaksanakan proses dan melakukan penilaian. Guru juga perlu mengerti bagaimana seharusnya melakukan refleksi pembelajaran sehingga guru dapat melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan.

1

B. Tujuan Tujuan penyusunan bahan ajar kompetensi pedagogik ini adalah membantu guru calon peserta PLPG mendapatkan sumber belajar untuk menambah wawasan para guru tentang: (1) kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran, (2) karakteristik siswa dan teori-teori belajar (3) pengelolaan kegiatan pembelajaran agar lebih profesional di bidangnya sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan (4) bagaimana melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan agar dapat memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilakukan.

C. Peta Kompetensi Peta kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru sesuai dengan permendikbud No16 tahun 2007 adalah sebagai berikut.

Standar Kompetensi Pedagogik Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK

No. KOMPETENSI INTI GURU 1. Menguasai karakteristik

KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN 1.1 Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan

peserta didik dari aspek

dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional,

fisik, moral, spiritual, sosial,

moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.

kultural, emosional, dan intelektual.

1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 1.3 Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 1.4 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.

2

2.

Menguasai teori belajar

2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip

dan prinsip-prinsip

pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata

pembelajaran

pelajaran yang diampu.

yang mendidik.

2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.

3.

Mengembangkan kurikulum yang terkait

3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.

dengan mata

3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.

pelajaran yang diampu.

3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. 3.4 Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. 3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. 3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.

4.

Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.

4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. 4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. 4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.

3

4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 4.5 Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. 4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang. 5

Memanfaatkan teknologi

.

informasi dan komunikasi

5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.

Untuk kepentingan 6

pembelajaran. Memfasilitasi

.

pengembangan potensi

untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi

peserta didik untuk

secara optimal.

mengaktualisasikan berbagai potensi yang

6.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran

6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik,

7

dimiliki. Berkomunikasi secara

.

efektif, empatik, dan

efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan,

santun dengan peserta

dan/atau bentuk lain.

didik.

termasuk kreativitasnya. 7.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang

7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi 4

guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.

8

Menyelenggarakan

8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi

.

penilaian dan evaluasi

proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik

proses dan hasil belajar.

mata pelajaran yang diampu. 8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. 8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan mengunakan berbagai instrumen. 8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.

9

Memanfaatkan hasil

.

penilaian dan evaluasi untuk

8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar

kepentingan pembelajaran. 9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. 9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. 9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

5

10. Melakukan tindakan

10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah

reflektif untuk peningkatan kualitas

dilaksanakan. 10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan

pembelajaran.

pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. 10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

(Sumber: Permendikbud No. 16 Tahun 2007)

D. Ruang Lingkup Penyusunan sumber belajar ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas bagi guru tentang kompetensi pedagogik yang harus dikuasai Guru. Dalam sumber belajar

ini akan dibahas secara singkat 8 kegiatan pembelajaran dimana pada

masing-masing kegiatan pembelajaran akan diberikan Tujuan, Indikator Pencapaian Kompetensi, Uraian Materi, Latihan, Umpan Balik dan Tindak Lanjut, serta Daftar Pustaka yang bisa dirujuk untuk mempelajari lebih jauh uraian materi yang telah diberikan. Materi yang dibahas dalam sumber belajar ini tertuang dalam 8 kegiatan belajar sebagai berikut ini. Kegiatan Belajar 1 : Karakteristik Siswa Kegiatan Belajar 2 : Teori Belajar Kegiatan Belajar 3 : Kurikulum 2013 Kegiatan Belajar 4 : Desain Pembelajaran Kegiatan Belajar 5 : Media Pembelajaran Kegiatan Belajar 6 : Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran Kegiatan Belajar 7 : Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran Kegiatan Belajar 8 : Refleksi Pembelajaran dan PTK

6

E.

Saran Cara Penggunaan Sumber Belajar Sumber belajar ini secara khusus diperuntukkan bagi guru yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi guru (PLPG) setelah menempuh Ujian Kompetensi Guru (UKG) atau sedang belajar mandiri secara individu atau dengan teman sejawat. Berikut ini beberapa saran dalam cara penggunaan dan pemanfaatan sumber belajar ini. 1. Bacalah sumber belajar ini secara runtut, dimulai dari Pendahuluan, agar dapat lebih mudah dan lancar dalam mempelajari kompetensi dan materi dalam sumber belajar ini. 2. Materi di dalam sumber belajar ini lebih bersifat ringkas dan padat, sehingga dimungkinkan untuk menelusuri literatur lain yang dapat menunjang penguasaan kompetensi. 3. Setelah melakukan aktivitas membaca sumber belajar, barulah berusaha sekuat pikiran, untuk menyelesaikan latihan dan/atau tugas yang ada. Jangan tergoda untuk melihat kunci dan petunjuk jawaban. Kemandirian dalam mempelajari sumber belajar ini akan menentukan seberapa jauh penguasaan kompetensi. 4. Setelah memperoleh jawaban atau menyelesaikan tugas, bandingkan dengan kunci atau petunjuk jawaban. 5. Lakukan refleksi berdasarkan proses belajar yang telah dilakukan dan penyelesaian latihan/tugas.. Hasil refleksi yang dapat terjadi antara lain ditemukan beberapa bagian yang harus direviu dan dipelajari kembali, ada bagian yang perlu dipertajam atau dikoreksi, dan lain lain. 6. Setelah mendapatkan hasil refleksi, rencanakan dan lakukan tindak lanjut yang relevan.

7


MATERI PEDAGOGIK BAB II KARAKTERISTIK SISWA



KEGIATAN BELAJAR 1: KARAKTERISTIK SISWA A. Tujuan Modul ini disusun untuk menjadi bahan belajar bagi guru terkait materi karakteristik siswa dalam program Guru Pembelajar. Tujuan belajar yang akan dicapai adalah memahami tahap-tahap perkembangan siswa sehingga dapat menyediakan materi pelajaran dan metode penyampaian yang sesuai dengan karakteristik siswa sesuai dengan tahap perkembangannya

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Kompetensi Inti Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, kultural, emosional, dan intelektual 2. Kompetensi Guru Mata Pelajaran a.

Memahami karateristik siswa yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya sesuai dengan tahap perkembangannya

b. Menyiapkan

dan

materi

pelajaran

sesuai

dengan

tingkat

perkembangannya. c.

Marancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa berdasarkan pada tahap perkembangannya.

C. Uraian Materi Siswa sebagai subyek pembelajaran merupakan individu aktif dengan berbagai karakteristiknya, sehingga dalam proses pembelajaranjh terjadi interaksi timbal balik, baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Oleh karena itu, salah satu dari kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru adalah memahami karakteristik anak didiknya, sehingga tujuan pembelajaran, materi yang disiapkan, dan metode yang dirancang untuk menyampaikannya benar-benar sesuai dengan karakteristik siswanya. Perbedaan

karakteristik

anak

salah

satunya

dapat

dipengaruhi

oleh

perkembangannya. Psikologi perkembangan membahas perkembangan individu 1

sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemkuan spermatozoid dengan sel telur sampai dengan dewasa. 1. Metode dalam psikologi perkembangan Ada dua metode yang sering dipakai dalam meneliti perkembangan manusia, yaitu longitudinal dan cross sectional. Dengan metode longitudinal, peneliti mengamati dan mengkaji perkembangan satu atau banyak orang yang sama usia dalam waktu yang lama. Misalnya penelitan Luis Terman (dalam Clark, 1984) yang mengikuti perkembangan sekelompok anak jenius dari masa prasekolah sampai masa dewasa waktu mereka sudah mencapai karier dan kehidupan yang mapan. Perbedaan karakteristik setiap saat itulah yangt diasumsikan sebagai tahap perkembangan. Penelitian dengan metode longitudinal mempunyai kelebihan, yaitu kesimpulan yang diambil lebih meyakinkan, karena membandingkan karakteristik anak yangbvsama pada usia yang berbeda-beda, sehingga setiapo perbedaan dapat diasumsiukan sebagai hasil perkembangan dan pertumbuhan. Tetapi, metode ini memerlukan waktu sangat lama untuk mendapat hasil yang sempurna. Dengan metode cross sectional, peneliti mengamati dan mengkaji banyak anak dengan berbagai usia dalam waktu yang sama. Misalnya, penelitian yang pernah dilakukan oleh Arnold Gessel (dalam Nana Saodih Sukmadinata, 2009) yang mempelajari ribuan anak dari berbagai tingkatan usia, mencatat ciri-ciri fisik dan mentalnya, pola-pola perkembangan dan memampuannya, serta perilaku mereka. Perbedaan karakteristik setiap kelompok itulah yang diasumsikan sebagai tahapan perkembangan. Dengan pendekatan cross-sectional, proses penelitian tidak memerlukan waktu lama, hasil segera dapat diketahui. Kelemahannya, peneliti menganalisis perbedaan karakteristik anak-anak yang berbeda, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menarik kesimpulan, bahwa perbedaan itu semata-mata karena perkembangan. 2. Pendekatan dalam psikologi perkembangan Manusia merupakan kesatuan antara jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahpisahkan. Manusia merupakan individu yang kompleks, terdiri dari banyak aspek, termasuk jsamani, intelektual, emosi, moral, social, yang membentuk keunikan 2

pada setiap orang. Kajian perkembangan manuasi dapat menggunakan pendekatan menyeluruh atau pendekatan khusus (Nana Sodih Sukmadinata, 2009). Menganalisis seluruh segi perkembangan disebut pendekatan menyeluruh / global. Segala segi perkembangan dideskripsikan dalam pendekatan ini, seperti perkembangan fisik, motorik, social, intelektual, moral, intelektual, emosi, religi, dsb. Walaupun demikian, untuk mempermudah penelitian, pembahasan dapat dilakukan per aspek perkembangan. Misalnya, ada peneliti yang memfokuskan kajiannya pada perkambangan aspek fisik saja, aspek intelektual saja, aspek moral saja, aspek emosi saja, dsb. Inilah yang dikenal dengan pendekatan khusus (spesifik). 3. Teori perkembangan Ada berbagai teori perkembangan. Dalam buku ini akan dibahas beberapa teori yang sering menjadi acuan dalam bidang pendidikan, yaitu teori yang termasuk teori menyeluruh / global ( Rousseau, Stanley Hall, Havigurst), dan teori yang termasuk khusus / spesifik (Piaget, Kohlbergf, Erikson), seperti yang diuraikan dalam Nana Saodih Sukmadinata (2009). a.

Jean Jacques Rousseau Jean Jacques Rousseau merupakan ahli pendidikan beraliran liberal yang menjadi pendorong pembelajaran discovery. Rousseau mulai mendakan kajian pada 1800an. Menurutn Rousseau,

perkembangan anak terbagi

menjadi empat tahap, yaitu 1) Masa bayi infancy (0-2 tahun). Oleh Rousseau, usia antara 0-2 tahun adalah masa perkembangan fisik. Kecepatan pertumbuhan fisik lebih dominan dibandingkan perkembangan aspek lain, sehingga anak disebut sebagai binatang yang sehat. 2) Masa anak / childhood (2-12 tahun) Masa antara 2-12 tahun disebut masa perkembangan sebagai manusia primitive. Kecuali masih terjadi pertumbuhan fisik secara pesat, aspek lain sebagai manusia juga mulai berkembang, misalnya kemampuan berbicara, berfikir, intelektual, moral, dll. 3

3) Masa remaja awal / pubescence (12-15 tahun) Masa usia 12-15, disebut masa remaja awal / pubescence, ditandai dengan perkembangan pesat intelektual dan kemampuan bernalar juga disebut masa bertualang. 4) Masa remaja / adolescence (15-25 tahun) Usia 15-25 tahun disebut maswa remaja / adolescence. Pada masa ini tejadi perkembangan pesat aspek seksual, social, moral, dan nurani, juga disebut masa hidup sebagai manusia beradab.

b. Stanley Hall Stanley Hall, seorang psikolog dari Amerika Serikat, merupakan salah satu perintis kajian ilmiah tentang siklus hidup (life span) yang berteori bahwa perubahan menuju dewasa terjadi dalam sekuens (urutan) yang universal bagian dari proses evolusi, parallel dengan perkembangan psikologis, namun demikian, factor lingkungan dapat mempengaruhi cepat lambatnya perubahan tersebut. Misalnya, usia enam tahun adalah usia masuk sekolah di lingkungan tertentu, tetapi ada yang memulai sekolah pada usia lebih lambat di lingkungan yang lain. Konsekuensinya, irama perkembangan anak di kedua lingkungan

tersebut

dapat

berbeda.

Stanley

Hall

membagi

masa

perkembangan menjadi empat tahap, yaitu: 1) Masa kanak-kanak / infancy (0-4 tahun) Pada usia-usia ini, perkembangan anak disamakan dengan binatang, yaitu melata atau berjalan. 2) Masa anak / childhood (4-8 tahun) Oleh Hall, masa ini disebut masa pemburu, anak haus akan pemahaman lingkungannya,

sehingga

akan

berburu

kemanapun,

mempelajari

lingkungan sekitarnya. 3) Masa puber / youth 8-12 tahun) Pada masa ini anak tumbuh dan berkembang tetapi sebhagai makhluk yang belum beradab. Banyak hal yang masih harus dipelajari untuk menjadi

4

makhluk yang beradab di lingkungannya, seperti yangt berkaitan dengan social, emosi, moral, intelektual. 4) Masa remaja / adolescence (12 – dewasa) Pada masa ini, anak mestinya sudah menjadi manusia beradab yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dunia yang selalu berubah. Perspektif life span seperti yang dipelopori oleh Stanley Hall dkk. Dapat dibuktikan pada tahap masa remaja sampai dewasa. Misalnya, pada masyarakat tertentu yang masih terbelakang, anak justru cepat menjadi dewasa. Karena pendidikan hanya tersedia sampai sekolah dasar, masayrakat cenderung mulai bekerja dan berkeluarga dalam usia muda. Sebaliknya, pada masyarakat yang semua warganegaranya mencapai pendidikan tinggi, anak-anak menjadi dewasa pada usia yang lebih lanjut. c.

Robert J. Havigurst Robert J. Havigurst dari Universitas Chicago mulai mengembangkan konsep developmental task (tugas perkembangan) pada tahun 1940an, yang menggabungkan antara dorongan tumbuh

/ berkembang sesuai dengan

kecepatan pertumbuhannya denga tantangan dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungannya. Havigurst menyusun tahap-tahap perkembangan menjadi lima tahap berdasarkan problema yang harus dipecahkan dalam setiap fase., yaitu: 1) Masa bayi / infancy (0 – ½ tahun) 2) Masa anak awal / early childhood (2/3 – 5/7 tahun) 3) Masa anak / late childhood (5/7 tahun – pubesen) 4) Masa adolesense awal / early adolescence (pubesen – pubertas_) 5) Masa adolescence / late adolescence (pubertas – dewasa) Menurut teori ini, dalam perkembangan, anak melewati delapan tahap perkembangan (developmental stages) Aada sepuluh tugas perkembangan yang harus dikuasai anak pada setiap fase, yaitu: 1) Ketergantungan – kemandirian 2) Memberi – menerima kasih saying 3) Hubungan social 5

4) Perkembangan kata hati 5) Peran biososio dan psikologis 6) Penyesuaian dengan perubahan badan 7) Penguasaan perubahan badan dan motorik 8) Memahai dan mengendalikan lingkungan fisik 9) Pengembangan kemampuan konseptual dan sistem symbol 10) Kemampuan meolihat hubungan denganh alam semesta Dikuasai atau tidaknya tugas perkembangan pada setiap fase akan mempengaruhi penguasaan tugas-tugas pada fase berikutnaya.

d. Jean Piaget Jean Piaget latar belakangnya adalah pakar biology dari Swiss yang hidup pada tahun 1897 sampai tahun 1980 (Harre dan Lamb), 1988).

Teri-teorinya

dikembangkan dari hasil pengamatan terhadap tiga orang anak kandungnya sendiri, kebanyakan berdasarkan hasil pengamatan pembicaraanya dengan anak atau antar anak-anak sendiri. Piaget lebih memfokuskan kajiannya dalam aspek perkembangan kognitif anak dan mengelompokkannya dalam empat tahap, yaitu: 1) Tahap sensorimotorik (0-2 tahun) Tahap ini juga disebut masa discriminating dan labeling. Pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak reflex, bahasa awal, dan ruang waktu sekarang saja. 2) Tahap praoperasional (2-4 ahun) Pada tahap praoperasional, atau prakonseptual, atau disebut juga dengan masa intuitif, anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas. Kemampuan bahasa mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berfikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas.

6

3) Tahap operasional konkrit (7-11 tahun) Tahap ini juga disebut masa performing operation. Pada masa ini, anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. 4) Tahap operasonal formal (11-15 tahun) Tahap ini juga disebut masa proportional thinking. Pada masa ini, anak sudah mampu berfikir tingkat tinggi, seperti berfikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis, mampu berfikir secara abstrak dan secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah.

e.

Lawrence Kohlberg Mengacu

kepada

teori

perkembangan

Piaget

yang berfokus pada

perkembangan kognitif, Kohlberg lebih berfokus pada kognitif moral atau moral reasoning. Kemampuan kognitif moral seseorang dapat diukur dengan menghadapkannya dengan dilemna moral hipotesis yang terkait dengan kebenaran, keadilan, konflik terkait aturan dan kewajiban moral. Manurut Kohlberg, perkembangan moral kognitif anak terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu: 1) Preconventional moral reasoning a) Obidience and paunisment orientation Pada tahap ini, orientasi anak masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar – salahnya, yaitu hukuman dan kepatuhan. Mereka hormat kepada penguasa, penguasalah yang menetapkan aturan / undang-undang, mereka berbuat benar untuk menghindari hukuman. b) Naively egoistic orientation Pada tahap ini, anak beorientasi pada instrument relative. Perbuatan benar adalah perbuatan yang secara instrument memuaskan keinginannya

sendiri

dan

(kadang-kadang)

juga

orang

lain.

Kepeduliannya pada keadilan / ketidakadilan bersifat pragmatic, yaitu apakah mendatangkan keuntungan atau tidak.

7

2) Conventional moral reasoning a) Good boy orientation Pada tahap ini, orientasi perbuatan yang baik adalah yang menyenangkan, membantu, atau diepakati oleh orang lain. Orientasi ini juga disebut good / nice boy orientation. Anak patuh pada karakter tertentu yang dianggap alami, cenderung mengembangkan niat baik, menjadi anak baik, saling berhubungan baik, peduli terhadap orang lain. b) Authority and social order maintenance orientation Pada tahap ini, orientasi anak adalah pada aturan dan hukum. Anak menganggap perlunya menjaga ketertiban, memenuhi kewajiban dan tugas umum, mencegah terjadinya kekacauan system. Hukum dan perintah penguasa adalah mutlak dan final, penekanan pada kewajiban dan tugas terkait dengan perannya yang diterima di masyarakat dan public. 3) Post conventional moral reasoning a) Contranctual legalistic orientation Pada tahap ini, orientasi anak pada legalitas kontrak social. Anak mulai peduli pada hak azasi individu, dan yang baik adalah yang disepakati oleh mayoritas masyarakat. Anak menyadari bahwa nilai (benar/salah, baik/buruk, suka/tidak sukad, dll) adalah relative, menyadari bahea hukum adalah intrumen yang disetujui untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan itu dapat diubha melalui diskusi apabila hukum gagal mengetur masyarakat. b) Conscience or principle orientation Pada tahap ini, orientasi adalah pada prinsip-prinsip etika yang bersifat universal. Benar-salah harus disesuaikan dengan tuntutan prinsipprinsip etika yang bersifat ini sari dari etika universal. Aturan hukum legal harus dipisahkan dari aturan moral. Masing-masing (kukum legal dan moral) harus diakui terpisah, masing-masing mempunyai

8

penerapannya sendiri, tetapi tetap mengacu pada nilai-nilai etika / moral.

f.

Erick Homburger Erickson Erickson merupakan salah seorang tokoh psikoanalisis pengikut Sigmund Freud. Dia memusatkan kajiannya pada perkembangan psikososial anak. Menurut Erickson (dalam Harre dan Lamb, 1988), dalam perkembangan, anak melewati delapan tahap perkembangan (developmental stages), disebut siklus kehidupan (life cycle) yang ditandai dengan adanya krisis psikososial tertentu. Teori Erickson ini secara luas banyak diterima, karena menggambarkan perkembangan manuasia mencakup seluruh siklus kehidupan dan mengakui adanya interaksi antara individu dengan kontek social. Kedelapan tahap tersebut digambarkan pada table 1.1. Tabel 1.1: Perkembangan Psikososial Erickson TAHAP

USIA

KRISIS PSIKOSOSIAL

KEMAMPUAN

I

0-1

Basic trust vs mistrust

Menerima,

dan

sebaliknya, memberi II

III

2-3

3-6

Autonomy

vs

shame

and Menahan

atau

doubt

membiarkan

Initiative vs guilt

Menjadikan (seperti) permainan

IV

7-12

Industry vs inferiority

Membuat

atau

merangkai sesuatu V

12-18

Identity vs role confusion

Menjadi diri sendiri, berbagi konsep diri

VI

20an

Intimacy vs isolation

Melepas mencari jati diri

VII

20-50

Generativity vs stagnation

Membuat, memelihara

VII

>50

Ego integrity vs despair

9

dan

Pada tahap Basic trust vs mistrust (infancy – bayi), anak baru mulai mengenal dunia, perhatian anak adalah mencari rasa aman dan nyaman. Lingkungan dan sosok yang mampu menyediakan rasa nyaman / aman itulah yang dipercaya oleh anak, sebalinya, yang menjadikan sebaliknya, cenderung tidak dipercaya. Rasa aman dan nyaman ini terkait dengan kebutuhan primer seperti makan, minum, pakaian, kasih sayang. Sosok ibu atau pengasuh biasanya sangat dipercaya karena setiap mendatangkan kenyamanan. Sedangkan orang yang dianggap asing akan ditolaknya. Pada tahap Autonomy vs shame and doubt (toddler – masa bermain), anak tidak ingin sepenuhnya tergantung pada orang lain. Aanak mulai mempunyai keinginan dan kemauan sendiri. Dalam masa ini, orangtua perlu memberikan kebebasan yang terkendali, karena apabila anak terlalu dikendalikan / didikte, pada diri anak dapat tumbuh rasa selalu was-was, ragu-ragu, kecewa. Pada tahap Initiative vs guilt (preschool – prasekolah), pada diri anak mulai tumbuh inisiatif yang perlu difasilitasi, didorong, dan dibimbing oleh orang dewasa disekitarnya. Anak mulai bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Berbagai aktifitas fisik seperti bermain, berlari, lompat, banyak dilakukan. Kurangnya dukungan dari lingkungan, misalnya terlalu dikendalikan, kurangnya fasilitas, sehingga inisiatifnya menjadi terkendala, pada diri anak akan timbul rasa kecewa dan bersalah. Pada tahap ini, Industry vs inferiority (schoolage – masa sekolah), anak cenderung luar biasa sibuk melakukan berbagai aktifitas yang diharapkan mempunyai hasil dalam waktu dekat. Keberhasilan dalam aktifitas ini akan menjadikan anak merasa puas dan bangga. Sebaliknya, jika gagal, anak akan merasa rendah diri. Oleh karena itu, anak memerlukan bmbngan dan fasilitasi agar tidak gagal dan setiap aktifitasnya. Pada tahap Identity vs role confusion (asolescence – remaja), anak dihadapkan pada kondisi pencarian identittas diri. Jatidiri ini akan akan berpengaruh besar pada masa depannya. Pengaruh lingkungan sangat penting. Lingkungan yang baik akan menjadikan anak memiliki jati diri sebagai orang baik, sebaliknya lingkunganh yang tidak baik anak membawanya menjadi pribadi yang kurang 10

baik. Orang tua harus menjamin bahwa anak berada dalam lingkungan yang baik, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, misalnya menjadi anggota geng anak nakal, anak jalanan, pemabuk, narkoba, dll., adalah disebabkan karena anak keliru dalam membangun identitas diri. Pada tahap Intimacy vs isolation (young adulthood – dewasa awal), anak mulai menyadari bahwa meskipun dalam banyak hal memerlukan komunikasi dengan masyarakat dan teman sebaya, dalam hal-hal tertentu, ada yang memang harus bersifat privat. Ada hal-hal yang hanya dibicarakan dengan orang tertentu, ada orang tertentu tempat mencurahkan isi hati, memerlukan orang yang lebih dekat secara pribadi, termasuk pasangan lawan jenis. Kegagalan pada tahp ini dapat mengakibatkan anak merasa terisolasi di kehidupan masyarakat. Tahap Generativity vs stagnation (middle adulthood – dewasa tengah-tengan) menandai munculnya rasa tanggungjawab atas generasi yang akan datang. Bentuk kepedulian ini tidak hanya dalam bentuk peran sebagai orangtua, tetapi juga perhatian dan kepeduliannya pada anak-anak yang merupakan generasi penerus. Ada

rasa

was-was akan

generasi penerusnya

(keturunannya), seperti apakah mereka nanti, bahagiakah, terpenuhi kebutuhannyakah? Atau akan stagnan, bertenti sama sekali. Tahap ini, Ego integrity vs despair (later adulthood – dewasa akhir), adalah tahap akhir dari siklus kehidupan. Individu akan melakukan introspeksi, mereview kembali perjalanan kehidupan yang telah dilalui dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari karier satu ke karier lainnya. Yang pali ng diharapkan adalah jika tidak ada penyesalan.

D. Daftar Pustaka 1.

Clark, b. (1984). Growing Up Gifted. Boston, MA: . Prentice Hall.

2.

Harre, R. & Lamb, R. (eds). (1988). The encyclopedic Dictionary of Psychology. Cambridge, MA: MIT Press.

11

3.

Sugiman, Sumardiyono, Marfuah (2016). Guru Pembelajar : Modul Matematika SMP – Karakteristik Siswa . Jakarta: Dtjen Guru Dan Tenaga Kependidikan.

4.

Sukmadinata, N.S.(2009). Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya.

12


MATERI PEDAGOGIK BAB III TEORI BELAJAR



KEGIATAN BELAJAR 2: TEORI BELAJAR A. Tujuan Peserta pelatihan dapat menjelaskan teori belajar dan mampu memberikan contoh penerapannya dalam pembelajaran matematika.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Mampu mendeskripsikan teori belajar behavioristik 2. Mampu mendeskripsikan teori belajar Vygotsky 3. Mampu mendeskripsikan teori belajar van Hiele 4. Mampu mendeskripsikan teori belajar Ausubel 5. Mampu mendeskripsikan teori belajar Bruner 6. Mampu menerapkan teori belajar

dalam pembelajaran matematika

C. Uraian Materi Dalam proses mengajar belajar, penguasaan seorang

guru dan cara

menyampaikannya merupakan syarat yang sangat essensial. Penguasaan guru terhadap materi pelajaran dan pengelolaan kelas sangatlah penting, namun demikian belum cukup untuk menghasilkan pembelajaran yang optimal. Selain menguasai materi matematika guru sebaiknya menguasai tentang teori-teori belajar, agar dapat mengarahkan peserta didik berpartisipasi secara intelektual dalam belajar, sehingga belajar menjadi bermakna bagi siswa. Hal ini sesuai dengan isi lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang menyebutkan bahwa penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik menjadi salah satu unsur kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Jika seorang guru akan menerapkan suatu teori belajar dalam proses belajar mengajar, maka guru tersebut harus memahami seluk beluk teori belajar tersebut sehingga selanjutnya dapat merancang dengan baik bentuk proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Psikologi belajar atau disebut dengan Teori Belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual (mental) 1

siswa. Di dalamnya terdiri atas dua hal, yaitu: (1) uraian tentang apa yang terjadi dan diharapkan terjadi padaintelektual anak, (2) uraian intelektual anak mengenai

tentang kegiatan

hal-hal yang bisa dipikirkan pada usia tertentu.

Terdapat dua aliran dalam psikologi belajar, yakni aliran psikologi tingkah laku (behavioristic)dan aliran psikologi kognitif. 1. Teori belajar behavioristik Psikologi belajar atau disebut

juga dengan teori belajar adalah teori

yang mempelajari perkembangan intelektual (mental) individu (Suherman, dkk: 2001: 30). Didalamnya terdapat dua hal, yaitu 1) uraian tentang apa yang terjadi dan diharapkan terjadi pada intelektual; dan 2) uraian

tentang kegiatan

intelektual anak mengenai hal-hal yang bisa dipikirkan pada usia tertentu. Dikenal dua teori belajar, yaitu teori belajar tingkah laku (behaviorism) dan teori belajar kognitif. Teori belajar tingkah laku dinyatakan oleh Orton (1987: 38) sebagai suatu

keyakinan bahwa pembelajaran terjadi

melalui

hubungan stimulus

(rangsangan) dan respon (response). Berikut dipaparkan empat teori belajar tingkah laku yaitu teori belajar dari Thorndike, Skinner, Pavlov, dan Bandura. a.

Teori Belajar dari Thorndike Edward Lee Thorndike (1874 – 1949) mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of effect. Belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. Stimulus ini termasuk reinforcement. Setelah

anak

berhasil melaksanakan tugasnya

dengan tepat dan cepat, pada diri anak muncul kepuasan diri sebagai akibat sukses yang diraihnya. Anak memperoleh suatu kesuksesan yang pada gilirannya akan mengantarkan dirinya ke jenjang kesuksesan berikutnya. Teori belajar stimulus-respon yang dikemukakan oleh Thorndike ini disebut juga teori belajar koneksionisme.Pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Terdapat beberapa dalil atau hukum yang terkait dengan teori koneksionisme yaitu hukum kesiapan

2

(law of readiness), hukum latihan (law of exercise) dan hukum akibat (law of effect). 1) Hukum kesiapan (law of readiness) menjelaskan kesiapan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan. Seorang anak yang mempunyai kecenderungan untuk bertindak atau melakukan kegiatan tertentu kemudian

melakukan kegiatan

tersebut, maka

tindakannya akan

melahirkan kepuasan bagi dirinya. Tindakan-tindakan lain yang dia lakukan tidak menimbulkan kepuasan bagi dirinya. 2) Hukum latihan (law of exercise) menyatakan bahwa jika hubungan stimulus- respon sering terjadi, akibatnya hubungan akan semakin kuat, sedangkan makin jarang hubungan stimulus-respon dipergunakan, maka makin lemah hubungan yang terjadi. Hukum latihan pada dasarnya menggunakan dasar

bahwa stimulus dan

respon akan

memiliki

hubungan satu sama lain secara kuat, jika proses pengulangan sering terjadi, makin banyak kegiatan ini dilakukan maka hubungan yang terjadi akan bersifat otomatis. Seorang anak yang dihadapkan pada suatu persoalan yang sering ditemuinya akan segera melakukan tanggapan secara cepat sesuai dengan pengalamannya pada waktu sebelumnya. 3) Hukum akibat (law of effect) menjelaskan bahwa apabila asosiasi yang terbentuk antara stimulus dan respon diikuti oleh suatu kepuasan maka asosiasi akan semakin meningkat. Hal ini berarti bahwa kepuasan yang terlahir dari adanya ganjaran dari guru akan memberikan kepuasan bagi anak, dan anak cenderung untuk berusaha melakukan atau meningkatkan apa yang telah dicapainya itu. Selanjutnya Thorndike mengemukakan hukum tambahan sebagai berikut: 1) Hukum reaksi bervariasi (law of multiple response) Individu

diawali

dengan

proses

trial

and error

yang menunjukkan

bermacam- macam respon sebelum memperoleh respon yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

3

2) Hukum sikap (law of attitude)

Perilaku belajar seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus dan respon saja, tetapi juga ditentukan oleh keadaan yang ada dalam diri individu baik kognitif, emosi, sosial, maupun psikomotornya. 3) Hukum aktivitas berat sebelah (law of prepotency element) Individu dalam proses belajar memberikan respons pada stimulus tertentu saja sesuai dengan persepsinya terhadap keseluruhan situasi (respon selektif). 4) Hukum respon melalui analogi (law of response by analogy) Individu dapat melakukan respons pada situasi yang belum pernah dialami karena

individu

sesungguhnya dapat

belum pernah dialami sehingga

dengan

situasi

menghubungkan situasi

yang

lama yang pernah dialami

terjadi transfer atau perpindahan unsur-unsur yang telah

dikenal ke situasi

baru. Semakin banyak unsur yang sama, maka transfer

akan semakin mudah. 5) Hukum perpindahan asosiasi (law of associative shifting) Proses

peralihan dari

dikenal dilakukan

situasi

yang dikenal

ke situasi

yang belum

secara bertahap dengan cara menambahkan sedikit

demi sedikit unsur lama.

Selain menambahkan hukum-hukum baru, dalam perjalanan penyampaian teorinya, Thorndike mengemukakan revisi hukum belajar antara lain: 1) Hukum latihan ditinggalkan karena ditemukan pengulangan saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus-respons, sebaliknya tanpa pengulangan belum tentu akan memperlemah hubungan stimulus-respons. 2) Hukum akibat (law of effect) direvisi, karena dalam penelitiannya lebih lanjut ditemukan bahwa hanya sebagian saja dari hukum ini yang benar. Jika diberikan hadiah (reward) maka akan meningkatkan hubungan stimulusrespons, sedangkan jika diberikan hukuman (punishment) tidak berakibat apaapa.

4

3) Syarat utama terjadinya hubungan stimulus-respons bukan kedekatan, tetapi adanya saling sesuai antara stimulus dan respons. 4) Akibat suatu perbuatan dapat menular baik pada bidang lain maupun pada individu lain.

Implikasi dari aliran pengaitan ini dalam kegiatan belajar mengajar seharihari adalah bahwa: 1) Untuk menjelaskan suatu konsep, guru sebaiknya mengambil contoh yang sekiranya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Alat peraga dari alam sekitar akan lebih dihayati. 2) Metode pemberian tugas, metode latihan (drill dan practice) akan lebih cocok untuk penguatan dan hafalan. Dengan penerapan metode tersebut siswa akan lebih banyak mendapatkan stimulus sehingga respon yang diberikan pun akan lebih banyak. 3) Hierarkis penyusunan komposisi materi dalam kurikulum merupakan hal yang penting.Materi disusun dari materi yang mudah, sedang, dan sukar sesuai dengan tingkat kelas, dan tingkat sekolah. Penguasaan materi yang lebih mudah sebagai akibat untuk dapat menguasai materi yang lebih sukar. Dengan kata lain topik (konsep) prasyarat harus dikuasai dulu agar dapat memahami topik berikutnya.

b. Teori Belajar Pavlov Pavlov

terkenal dengan

teori

belajar

klasik. Pavlov

konsep pembiasaan (conditioning). Terkait

dengan

mengemukakan

kegiatan

belajar

mengajar, agar siswa belajar dengan baik maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah

dengan baik, biasakanlah

dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya.

5

c. Teori Belajar Skinner Burhus Frederic Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau

penguatan

mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Terdapat perbedaan

antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon

yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif, sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah pada hal-hal yang dapat diamati dan diukur. Skinner menyatakan bahwa penguatan terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif, jika penguatan tersebut seiring dengan

meningkatnya perilaku

anak dalam

melakukan pengulangan perilakunya itu. Dalam hal ini penguatan yang diberikan pada anak memperkuat tindakan anak, sehingga anak semakin sering melakukannya. Contoh penguatan positif diantaranya adalah pujian yang diberikan pada anak. Sikap guru yang bergembira pada saat anak menjawab pertanyaan, merupakan penguatan positif pula. Untuk mengubah tingkah laku anak dari negatif menjadi positif, guru perlu mengetahui psikologi yang dapat digunakan untuk memperkirakan (memprediksi) dan mengendalikan tingkah laku anak. Guru di dalam kelas mempunyai tugas untuk mengarahkan anak dalam aktivitas

belajar, karena

pada saat

tersebut, kontrol berada pada guru, yang berwenang memberikan instruksi ataupun larangan pada anak didiknya. Penguatan akan berbekas pada diri anak. Mereka yang mendapat pujian setelah berhasil menyelesaikan tugas atau menjawab pertanyaan biasanya akan berusaha memenuhi tugas berikutnya dengan penuh semangat. Penguatan yang berbentuk hadiah atau pujian akan memotivasi anak untuk rajin belajar dan mempertahankan prestasi yang diraihnya. Penguatan seperti ini sebaiknya segera

diberikan dan tak perlu

ditunda-tunda. Karena

penguatan akan berbekas pada anak, sedangkan hasil penguatan diharapkan positif, maka

penguatan yang

6

diberikan tentu

harus diarahkan pada

respon anak yang benar. Janganlah memberikan penguatan atas respon anak jika respon tersebut sebenarnya tidak diperlukan. Skinner menambahkan bahwa jika respon siswa baik (menunjang efektivitas pencapaian tujuan)

harus segera diberi penguatan positif agar respon

tersebut lebih baik lagi, atau minimal perbuatan baik itu dipertahankan. Sebaliknya jika respon siswa kurang atau tidak diharapkan sehingga tidak menunjang tujuan pengajaran, harus segera diberi penguatan negatif agar respon tersebut tidak diulangi lagi dan berubah menjadi respon yang sifatnya positif. Penguatan negatif ini bisa berupa teguran, peringatan, atau sangsi (hukuman edukatif).

d. Teori belajar Bandura Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar melalui meniru. Pengertian meniru

di sini bukan berarti menyontek, tetapi

dilakukan

meniru

oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan

hal-hal yang

guru baik, guru

berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya. Jika contoh-contoh yang dilihatnya kurang baik ia pun menirunya. Dengan demikian guru harus menjadi manusia model yang profesional. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Teori belajar sosial dari Bandura ini merupakan gabungan antara teori belajar

behavioristik dengan penguatan dan psikologi

kognitif, dengan

prinsip modifikasi perilaku.Teori Belajar Sosial (Social Learning Theory) dari Bandura didasarkan pada tiga konsep, yaitu: 1) Reciprocal determinism Pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal-balik yang terus menerus antara kognitif, tingkah laku, dan

lingkungan.

Orang

menentukan/mempengaruhi 7

tingkahlakunya

dengan mengontrol lingkungan, tetapi orang itu juga dikontrol oleh kekuatan lingkungan itu. 2) Beyond reinforcement Bandura memandang teori Skinner dan Hull terlalu bergantung pada reinforcement. Jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus dipilahpilah untuk direforse satu persatu, bisa jadi orang malah tidak belajar apapun. Menurutnya, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak, tetapi itu bukan satusatunya pembentuk tingkah laku. Orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement yang terlibat, berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. 3) Self-regulation/cognition Teori belajar tradisional sering terhalang oleh ketidaksenangan atau ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan proses

kognitif. Konsep

bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri

(self regulation), mempengaruhi tingkah laku dengan cara

mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi bagi tingkah lakunya sendiri. Prinsip dasar belajar sosial (social learning) adalah: 1) Sebagian besar dari yang dipelajari manusia terjadi melalui peniruan (imitation) dan penyajian contoh perilaku (modeling). 2) Dalam hal ini, seorang siswa mengubah perilaku sendiri melalui penyaksian cara orang/sekelompok orang yang mereaksi/merespon sebuah stimulus tertentu. 3) Siswa dapat mempelajari respons-respons baru dengan cara pengamatan terhadap perilaku contoh dari orang lain, misalnya: guru/orang tuanya. Pendekatan teori belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada perlunya pembiasaan merespons (conditioning) dan peniruan (imitation).

8

Teori belajar sosial memiliki banyak implikasi untuk penggunaan di dalam kelas, yaitu: 1) Siswa sering belajar hanya dengan mengamati orang lain, yaitu guru. 2) Menggambarkan konsekuensi perilaku yang dapat secara efektif meningkatkan perilaku yang sesuai dan menurunkan yang tidak pantas. Hal ini dapat melibatkan berdiskusi dengan pelajar tentang imbalan dan konsekuensi dari berbagai perilaku. 3) Modeling menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku baru untuk mengajar. Untuk mempromosikan model yang efektif, seorang guru harus memastikan bahwa empat kondisi esensial ada, yaitu perhatian, retensi, motor reproduksi, dan motivasi 4) Guru dan orangtua harus menjadi model perilaku yang sesuai dan berhatihati agar mereka tidak meniru perilaku yang tidak pantas, 5) Siswa harus

percaya

tugas sekolah. Sehingga

bahwa mereka sangat

penting

mampu menyelesaikan tugasuntuk

mengembangkan rasa

efektivitas diri untuk siswa. Guru dapat meningkatkan rasa efektivitas diri siswa dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri siswa, memperlihatkan pengalaman orang lain menjadi

sukses,

danmenceritakan

pengalaman

sukses guru atau siswa itu sendiri. 6) Guru harus membantu siswa menetapkan harapan yang realistis untuk prestasi akademiknya. Guru harus memastikan bahwa target prestasi siswa tidak lebih rendah dari potensi siswa yang bersangkutan. 7) Teknik pengaturan diri menyediakan metode yang efektif untuk meningkatkan perilaku siswa.

2. Teori belajar Vygotsky Menurut

pandangan konstruktivisme tentang belajar, individu

akan

menggunakan pengetahuan siap dan pengalaman pribadiyang telah dimilikinya untuk

membantu memahami masalah

atau

materi

baru. King (1994)

menyatakan bahwa individu dapat membuat inferensi tentang informasi baru itu,

menarik

perspektif

dari beberapa aspek 9

pada

pengetahuan yang

dimilikinya, mengelaborasi materi baru dengan menguraikannya secara rinci, dan menggeneralisasi hubungan antara materi baru dengan informasi yang telah ada dalam memori

siswa. Aktivitas mental seperti inilah yang membantu siswa

mereformulasi informasi baru atau merestrukturisasi pengetahuan yang telah dimilikinya menjadi suatu struktur kognitif yang lebih luas/lengkap sehingga mencapai pemahaman mendalam. Lev Semenovich Vygotsky merupakan tokoh penting dalam konstruktivisme sosial. Vygotsky menyatakan bahwa

siswa dalam mengkonstruksi suatu

konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial. Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky, yaitu Zone of Proximal Development (ZPD) dan scaffolding. Zone of Proximal Development (ZPD) merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual (yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri) dan tingkat perkembangan potensial (yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu). Yang dimaksud dengan orang dewasa adalah guru atau orang tua. Scaffolding merupakan pemberian sejumlah tahap- tahap awal

pembelajaran,

bantuan kepada siswa selama

kemudian

mengurangi

bantuan

dan

memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah

ke

dalam

langkah-langkah

pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan siswa itu belajar mandiri.

Gambar 2.Tiga Tahap Pengkonstruksian Pengetahuan 10

Berdasarkan uraian di atas, Vygotsky menekankan bahwa pengkonstruksian pengetahuan seorang

individu dicapai melalui interaksi sosial. Proses

pengkonstruksian pengetahuan seperti yang dikemukakan Vygotsky paling tidak dapat diilustrasikan dalam beberapa tahap seperti

pada Gambar 2. Tahap

perkembangan aktual (Tahap I) terjadi pada saat siswa berusaha sendiri menyudahi konflik kognitif yang dialaminya. Perkembangan aktual ini dapat mencapai tahap maksimum apabila

kepada

mereka

dihadapkan masalah

menantang sehingga terjadinya konflik kognitif di dalam dirinya yang memicu dan

memacu

mereka

untuk

menggunakan

segenap

pengetahuan

dan

pengalamannya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Perkembangan potensial (Tahap II) terjadi pada saat siswa berinteraksi dengan pihak lain dalam komunitas kelas yang memiliki kemampuan lebih, seperti teman dan guru, atau dengan komunitas lain seperti orang tua. Perkembangan potensial ini akan mencapai tahap maksimal jika pembelajaran dilakukan secara kooperatif (cooperative learning) dalam kelompok kecil dua sampai empat orang dan guru melakukan intervensi secara proporsional dan terarah. Dalam hal ini guru dituntut terampil menerapkan teknik scaffolding yaitu membantu kelompok

secara

tidak langsung menggunakan teknik bertanya dan teknik

probing yang efektif, atau memberikan petunjuk (hint) seperlunya. Proses pengkonstruksian pengetahuan ini terjadi rekonstruksi mental yaitu berubahnya struktur kognitif dari skema yang telah ada menjadi skema baru yang lebih lengkap. Proses internalisasi (Tahap III) menurut Vygotsky merupakan aktivitas mental tingkat tinggi jika terjadi karena adanya interaksi sosial. Jika dikaitkan dengan teori perkembanga mental yang dikemukakan Piaget, internalisasi merupakan proses penyeimbangan struktur-struktur internal dengan masukan-masukan

eksternal.

Proses

kognitif

seperti

ini,

pada

tingkat

perkembangan yang lebih tinggi diakibatkan oleh rekonseptualisasi terhadap masalah

atau

informasi

sedemikian

sehingga

terjadi

keseimbangan

(keharmonisan) dari apa yang sebelumnya dipandang sebagai pertentangan atau konflik. Pada level ini, diperlukan intervensi yang dilakukan secara sengaja oleh 11

guru atau yang lainnya sehingga proses asimilasi dan akomodasi berlangsung dan mengakibatkan terjadinya keseimbangan (equilibrium). Aplikasi pemikiran Vygotsky untuk mempelajari matematika menumbuhkan pemahaman matematika dari koneksi pemikiran dengan bahasa matematika yang baru dalam mengkreasipengetahuan.Mengkonstruksi pengetahuan merupakan fokus yang krusial dari pembelajaran Matematika. Vygotsky percaya bahwa siswa belajar untuk menggunakan bahasa baru dengan internalisasi pengetahuan dari kata yang mereka katakan, pengembangan budaya siswa dari pengetahuan kata dua proses fungsi. Pertama, pada tingkat

sosial dan kedua, pada tingkat

individual dimana pengetahuan kata digeneralisasikan

sebagai

pemahaman.

Siswa menggunakandan menginternalisasikan kata-kata baru yang saat itu diperoleh dari orang lain.

Mereka selalu menemukan

diri

mereka

sendiri dalam Zona Pengembangan Proksimal (ZPD) sebagai pelajaran baru. ZPD merupakan tempat pengetahuan seseorang di antara pengetahuan saat itu dengan pengetahuan potensialnya.

3. Teori Belajar Van Hiele Dalam pembelajaran geometri terdapat teori belajar yang dikemukakan oleh van Hiele (1954) yang menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam geometri. van Hiele adalah seorang guru bangsa Belanda yang mengadakan penelitiandalam pembelajaran geometri. Penelitian yang dilakukan melahirkan

beberapa

kesimpulan mengenai

tahap-tahap

van Hiele

perkembangan

kognitif anak dalam memahami geometri. van Hielemenyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri yaitu: pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan akurasi. a) Tahap Visualisasi (Pengenalan) Pada tingkat ini, siswa memandang sesuatu bangun geometri sebagai suatu keseluruhan (holistic). Pada tingkat ini siswa belum memperhatikan komponenkomponen dari masing-masing bangun. Dengan demikian, meskipun pada tingkat ini siswa sudah mengenal nama sesuatu bangun, siswa belum mengamati ciriciri dari bangun itu. Sebagai contoh, pada tingkat ini siswa tahu suatu bangun 12

bernama

persegipanjang,

tetapi

ia

belum

menyadari

ciri-ciri

bangun

persegipanjang tersebut. b) Tahap Analisis (Deskriptif) Pada tingkat ini siswa sudah mengenal bangun-bangun geometri berdasarkan ciriciri dari masing-masing bangun. Dengan kata lain, pada tingkat ini siswa sudah terbiasa menganalisis bagian-bagian yang ada

pada

suatu

bangun

dan

mengamati sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut. Sebagai contoh, pada tingkat ini siswa sudah

bisa mengatakan bahwa

suatu

bangun

merupakan persegipanjang karena bangun itu “mempunyai empat sisi, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, dan semua sudutnya siku-siku.”

c) Tahap Deduksi Formal (Pengurutan atau Relasional) Pada tingkat ini, siswa sudah bisa memahami hubungan antar ciri yang satu dengan ciri yang lain pada sesuatu bangun. Sebagai contoh, pada tingkat ini siswa sudah bisa mengatakan bahwa

jika

pada

suatu

segiempat sisi-sisi

yang

berhadapan sejajar, maka sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Di samping itu pada tingkat ini siswa sudah memahami pelunya definisi untuk tiap-tiap bangun. Pada tahap ini, siswa juga sudah bisa memahami hubungan antara bangun yang satu dengan bangun yang lain. Misalnya pada tingkat ini siswa sudah bisa memahami bahwa setiap persegi adalah juga persegipanjang, karena persegi juga memiliki ciri-ciri persegipanjang.

d) Tahap Deduksi Pada tingkat ini (1) siswa sudah dapat mengambil kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, (2) siswa mampu memahami pengertian-pengertian pangkal, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan terorema-teorema dalam geometri, dan (3) siswa sudah mulai mampu menyusun bukti-bukti secara formal. Ini berarti bahwa pada tingkat ini siswa sudah memahami proses

berpikir yang bersifat

menggunakan proses berpikir tersebut.

13

deduktif-aksiomatis dan mampu

Sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa jumlah sudut-sudut dalam jajargenjang adalah 360° secara deduktif dibuktikan dengan menggunakan prinsip kesejajaran. Pembuktian secara induktif yaitu dengan memotong-motong sudut-sudut benda jajargenjang, kemudian setelah itu ditunjukkan semua sudutnya membentuk sudut satu putaran penuh atau 360° belum tuntas dan belum tentu tepat. Seperti diketahui bahwa pengukuran itu pada dasarnya mencari nilai yang paling dekat dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi, mungkin saja dapat keliru dalam mengukur sudut- sudut jajargenjang tersebut. Untuk itu pembuktian secara deduktif merupakan cara yang tepat dalam pembuktian pada matematika. Anak pada tahap ini telah mengerti pentingnya peranan unsur-unsur yang tidak didefinisikan,

di samping

unsur-unsur yang

didefinisikan,

aksioma

atau

problem, dan teorema. Anak pada tahap ini belum memahami kegunaan dari suatu sistem deduktif. Oleh karena itu, anak pada tahap ini belum dapat menjawab pertanyaan: “mengapa sesuatu itu perlu disajikan dalam bentuk teorema atau dalil?”

e) Tahap Akurasi (tingkat metamatematis atau keakuratan) Pada tingkat ini anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsipprinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Sudah memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil. Dalam matematika kita tahu bahwa betapa pentingnya suatu sistem deduktif. Tahap keakuratan merupakan tahap tertinggi dalam memahami geometri. Pada tahap ini memerlukan tahap berpikir yang kompleks dan rumit, siswa mampu melakukan penalaran secara formal tentang sistem-sistem matematika (termasuk sistem-sistem geometri), tanpa

membutuhkan model-model yang

konkret sebagai acuan. Pada tingkat ini, siswa memahami bahwa dimungkinkan adanya lebih dari satu geometri. Sebagai contoh, pada tingkat ini siswa menyadari bahwa jika salah satu aksioma pada suatu sistem geometri diubah, maka seluruh geometri tersebut juga akan berubah. Sehingga, pada tahap ini

14

siswa

sudah

memahami

adanya geometri-geometri yang lain di samping

geometri Euclides. Selain mengemukakan mengenai

tahap-tahap perkembangan kognitif dalam

memahami geometri, van Hiele juga mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur yang utama

pembelajaran geometri yaitu waktu, materi

pembelajaran dan

metode penyusun yang apabila dikelola secara terpadu dapat mengakibatkan meningkatnya kemampuan berpikir anak kepada tahap yang lebih tinggi dari tahap yang sebelumnya. Menurut van Hiele, semua anak mempelajari geometri dengan melalui tahaptahap tersebut, dengan urutan yang sama, dan tidak dimungkinkan adanya tingkat yang diloncati. Akan tetapi, kapan seseorang siswa mulai memasuki suatu tingkat yang baru tidak selalu sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Proses perkembangan dari tahap yang satu ke tahap berikutnya terutama tidak ditentukan oleh umur atau kematangan biologis, tetapi lebih bergantung pada pengajaran dari guru dan proses belajar yang dilalui siswa. Bila dua orang yang mempunyai tahap berpikir berlainan satu sama lain, kemudian saling bertukar pikiran maka kedua orang tersebut tidak akan mengerti. Menurut van Hiele seorang anak yang berada pada tingkat yang lebih rendah tidak mungkin dapat

mengerti atau memahami materi yang berada pada

tingkat yang lebih tinggi dari anak tersebut. Kalaupun anak itu dipaksakan untuk memahaminya, anak itu baru

bisa memahami melalui hafalan saja bukan

melalui pengertian. Adapun fase-fase pembelajaran yang menunjukkan tujuan belajar siswa dan peran guru dalam pembelajaran dalam mencapai tujuan itu. Fase-fase

pembelajaran tersebut adalah: 1) fase informasi, 2) fase

orientasi, 3) fase eksplisitasi, 4) fase orientasi bebas, dan 5) fase integrasi. Berdasar hasil penelitian di beberapa negara, tingkatan dari van Hiele berguna untuk menggambarkan perkembangan konsep geometrik siswa dari SD sampai Perguruan Tinggi. Van de Walle (1990:270) membuat deskripsi aktivitas yang lebih sederhana dibandingkan dengan deskripsi yang dibuat Crowley. Menurut Van de Walle aktivitas pembelajaran untuk masing-masing tiga tahap pertama adalah: 15

a.

Aktivitas tahap 0 (visualisasi) Aktivitas siswa pada tahap ini antara lain: 1) Melibatkan penggunaan model fisik yang dapat digunakan

untuk

memanipulasi. 2) Melibatkan berbagai contoh bangun-bangun yang bervariasi dan berbeda sehingga sifat yang tidak relevan dapat diabaikan. 3) Melibatkan kegiatan memilih, mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai bangun, dan 4) Menyediakan kesempatan untuk membentuk, membuat, menggambar, menyusun atau menggunting bangun. b. Aktivitas tahap 1 (analisis) Aktivitas siswa pada tahap ini antara lain: 1) Menggunakan model-model pada tahap 0, terutama model-model yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan berbagai sifat bangun. 2) Mulai lebih menfokuskan pada sifat-sifat dari pada sekedar identifikasi 3) Mengklasifikasi bangun berdasar sifat-sifatnya berdasarkan nama bangun tersebut. 4) Menggunakan pemecahan masalah yang melibatkan sifat-sifat bangun.

c.

Aktivitas tahap 2 (deduksi informal) Aktivitas siswa pada tahap ini antara lain: 1) Melanjutkan pengklasifikasian model dengan fokus pada pendefinisian sifat, membuat daftar sifat dan mendiskusikan sifat yang perlu dan cukup untuk kondisi suatu bangun atau konsep. 2) Memuat penggunaan bahasa yang bersifat deduktif informal, misalnya semua, suatu, dan jika – maka, serta mengamati validitas konversi suatu relasi. 3) Menggunakan model dan gambar sebagai sarana untuk berpikir dan mulai mencari generalisasi atau kontra.

16

4. Teori Belajar Ausubel David

Ausubel

adalah

seorang

ahli

psikologi

memberi penekanan pada proses

belajar

Ausubel

bermakna dan

terkenal dengan

belajar

pendidikan.

Ausubel

yang bermakna. Teori belajar pentingnya pengulangan

sebelum belajar dimulai. Menurut Ausubel belajar dapat dikalifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi

pelajaran yang disajikan pada

siswa

melalui

penerimaan atau

penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada, yang meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Pada tingkat pertama dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan pada siswa baik dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final, maupun dengan

bentuk

belajar

penemuan yang

mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. Pada tingkat kedua, siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan yang telah dimilikinya, dalam hal ini terjadi belajar bermakna. Akan tetapi, siswa itu dapat

juga hanya mencoba-coba

menghafalkan informasi baru itu, tanpa menghubungkannya pada konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya, dalam hal ini terjadi belajar hafalan. Menurut Ausubel & Robinson (dalam Dahar: 1989) kaitan antar kedua dimensi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

17

Gambar 3. Bentuk-bentuk belajar (menurut Ausubel & Robinson, 1969) Belajar bermakna merupakan suatu pada konsep-konsep yang relevan seseorang. Dalam belajar

dikaitkannya informasi

yang terdapat dalam

bermakna informasi

subsume-subsume yang telah menerima dengan

proses

baru

struktur kognitif

baru diasimilasikan pada

ada. Ausubel membedakan antara belajar

belajar menemukan. Pada belajar menerima siswa hanya

menerima, jadi tinggal menghapalkannya, sedangkan pada belajar menemukan konsep ditemukan oleh siswa, jadi siswa tidak menerima pelajaran begitu saja. Selain

itu

terdapat perbedaan antara belajar

menghafal

dengan

belajar bermakna, pada belajar menghapal siswa menghafalkan materi yang sudah diperolehnya, sedangkan pada belajar

bermakna materi

yang

telah

diperoleh itu dikembangkannya dengan keadaan lain sehingga belajarnya lebih dimengerti. Menurut

Ausubel

(dalam

Dahar, 1988:116) prasyarat-prasyarat belajar

bermakna ada dua sebagai berikut. (1) Materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial; kebermaknaan materi

tergantung dua

faktor,

yakni materi harus memiliki kebermaknaan logis dan gagasan-gagasan yang relevan harus terdapat dalam struktur kognitif siswa. (2) Siswa yang akan 18

belajar

harus

bertujuan untuk melaksanakan belajar

bermakna. Dengan

demikian mempunyai kesiapan dan niat untuk belajar bermakna.

Prinsip-prinsip dalam teori belajar Ausubel Menurut Ausubel faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang sudah diketahui siswa. Jadi agar terjadi belajar bermakna, konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada

dalam struktur kognitif siswa. Dalam menerapkan teori Ausubel dalam

mengajar, terdapat konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah: a.Pengaturan Awal (advance siswa ke

organizer). Pengaturan Awal mengarahkan para

materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi

sebelumnya yang dapat digunakanm siswa dalam membantu menanamkan pengetahuan baru. b.Diferensiasi Progresif. Pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum,paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terklebih dahulu, dan kemudian barudiberikan hal-hal yang lebih mendetail dan lebih khusus dari konsep itu. Menurut Sulaiman (1988: 203) diferensiasi progresif adalah cara mengembangkan pokok bahasan melalui penguraian bahan secara heirarkhis sehingga setiap bagian dapat dipelajari secara terpisah dari satu kesatuan yang besar. c. Belajar Superordinat. Selama informasi diterima dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif (subsumsi), konsep itu tumbuh dan mengalami diferensiasi. Belajar superordinat dapat terjadi

apabila konsep-konsep yang

telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas, lebih inklusif. d. Penyesuaian Integratif (Rekonsiliasi Integratif). Mengajar bukan hanya urutan menurut diferensiasi progresif yang diperhatikan, melainkan juga harus diperlihatkan

bagaimana konsep-konsepbaru

dihubungkan

pada

konsep-

konsep superordinat. Guru harus memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya 19

yang lebih sempit, dan bagimana konsep-konsep yang tingkatannya lebih tinggi sekarang mengambil arti baru.

Penerapan Teori Ausubel dalam Pembelajaran Untuk menerapkan teori Ausubel dalam pembelajaran, Dadang Sulaiman (1988) menyarankan agar menggunakan dua fase, yakni fase perencanaan dan fase

pelaksanaan.

Fase

perencanaan

terdiri

dari

menetapkan

tujuan

pembelajaran, mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa, membuat struktur materi dan memformulasikan

pengaturan

awal. Sedangkan fase

pelaksanaan dalam pemebelajaran terdiri dari pengaturan awal, diferensiasi progresif, dan rekonsiliasi integratif.

5. Teori Belajar Bruner Jerome

Bruner

adalah

seorang

ahli

psikologi

perkembangan

dari

Universitas Haevard, Amerika Serikat, yang telah mempelopori aliran psikologi belajar kognitif yang memberikan dorrongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir. Bruner banyak memberikan pandangan mengenai belajar

perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia

atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan dan

mentransformasikan pengetahuan. Dalam mempelajari manusia, ia menganggap manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Bruner

dalam

teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam pokok bahasan yang

diajarkan, disamping

hubungan yang

terkait

antar konsep-konsep dan struktur-struktur. Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak. Menurut

Bruner

(dalam

Hudoyo, 1990:48) belajar

matematika adalah

belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat 20

di dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur- struktur matematika itu. Siswa harus

dapat

menemukan

keteraturan dengan cara mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang sudah dimiliki siswa. Dengan demikian siswa dalam belajar, haruslah terlibat aktif mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur dalam materi yang sedang dibicarakan. Dengan demikian materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami oleh anak. Dalam bukunya (Bruner, 1960) mengemukakan empat tema pendidikan, yakni: (1) Pentingnya arti struktur pengetahuan. Kurikulum hendaknya mementingkan struktur pengetahuan, karena dalam struktur pengetahuan kita menolong para siswa untuk melihat. (2) Kesiapan (readiness) untuk belajar. Menurut Bruner (1966:29), kesiapan terdiri atas penguasaan keterampilan-keterampilan yang lebih sederhana

yang

memungkinkan

seorang

untuk

mncapai

keterampilan-

keterampilan yang lebih tinggi. (3) Nilai intuisi dalam proses pendidikan. Intuisi adalah teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi-formulasi tentatif tanpa melalui langkah-langkah analitis untuk mengetahui apakah formulasiformulasi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang sahih atau tidak, serta (4) motivasi atau keinginan untuk belajar beserta cara-cara yang dimiliki para guru untuk merangsang motivasi itu.

Belajar sebagai Proses Kognitif Menurut Bruner dalam belajar melibatkan tiga proses yang berlangsung hampir bersamaan. Ketiga proses tersebut adalah (1) memperoleh informasi baru, (2) transformasi informasi, dan (3) menguji relevan informasi dan ketepatan pengetahuan. Dalam belajar informasi baru merupakan penghalusan dari informasi sebelumnya yang dimiliki seseorang. Dalam transformasi pengetahuan seseorang memperlakukan pengetahuan agar cocok atau sesuai dengan tugas baru. Jadi, transformasi menyangkut cara kita memperlakukan pengetahuan, apakah dengan cara ekstrapolasi atau dengan mengubah menjadi bentuk lain.

21

Kita menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan dengan minilai apakah

cara

kita memperlakukan pengetahuan itu cocok dengan tugas yang ada. Bruner menyebut pandangannya tentang belajar atau pertumbuhan kognitif sebagai konseptualisme instrumental . Pandangan ini berpusat pada dua prinsip, yaitu: (1) pengetahuan seseorang tentang alam didasarkan pada model-model tentang kenyataan yang dibangunnya dan (2) model-model semacam itu mulamula diadopsi dari kebudayaan seseorang, kemudian model-model itu diadaptasi pada kegunaan bagi orang yang bersangkutan. Pendewasaan pertumbuhan intelektual atau pertumbuhan kognitif seseorang menurut Bruner adalah sebagai berikut. a.

Pertumbuhan

intelektual

ditunjukkan

oleh

bertambahnya

ketidak-

tergantungan respons dari sifat stimulus. Dalam hal ini ada kalanya seorang anak mempertahankan suatu respons dalam lingkungan stimulus yang berubah-ubah, atau belajar mengubah responnya dalam lingkungan stimulus yang tidak berubah. Melalui pertumbuhan, seseorang memperoleh kebebasan dari pengontrolan stimulus melalui proses-proses perantara yang mengubah stimulus sebelum respons. b. Pertumbuhan

intelektual

tergantung

pada

bagaimana

seseorang

menginternalisasi peristiwa-peristiwa menjdi suatu sistem simpanan (storage system) yang sesuai dengan lingkungan. Sistem inilah yang memungkinkan peningkatan kemampuan anak untuk bertindak di atas informasi

yang

diperoleh pada suatu kesempatan. Ia melakukan ini dengan membuat ramalan-ramalan, dan ektrapolasi-ekstrapolasi dari model alam yang disimpannya. c.

Pertumbuhan intelektual menyangkut peningkatan kemampuan seseorang untuk berkata pada dirinya sendiri atau pada orang lain, dengan pertolongan kata-kata dan simbol-simbol, apa yang telah dilakukan atau apa yang dilakukan.

Bruner (1966) mengemukakan bahwa terdapat tiga sistem keterampilan untuk menyatakan

kemampuan-kemampuan 22

secara

sempurna.

Ketiga

sistem

keterampilan itu adalah yang disebut tiga cara penyajian (modes of presents), yaitu: a.

Cara penyajian enaktif

Cara penyajian enaktif adalah melalui tindakan, anak terlibat secara langsung dalam memanipulasi (mengotak-atik )objek, sehingga bersifat manipulatif. Anak belajar sesuatu pengetahuan secara aktif, dengan menggunakan bendabenda konkret atau situasi nyata. Dengan cara ini anak mengetahui suatu aspek dari kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau kata-kata. Cara ini terdiri atas penyajian kejadian-kejadian yang lampau melalui respon-respon motorik. Dalam cara penyajian ini anak secara langsung terlihat. b. Cara penyajian ikonik

Cara penyajian ikonik didasarkan pada pikiran internal dimana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik, yang dilakukan anak berhubungan dengan mental, yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Anak tidak langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan siswa dalam tahap enaktif. Bahasa menjadi lebih penting sebagai suatu media berpikir. c.

Cara penyajian simbolik

Cara penyajian simbolik didasarkan pada sistem berpikir abstrak, arbitrer, dan lebih fleksibel. Dalam tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek pada tahap sebelumnya. Siswa pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek lain. Dari hasil penelitiannya Bruner mengungkapkan dalil-dalil terkait penguasaan konsep-kosep oleh anak. Dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil penyusunan (construction theorem), dalil notasi (notation theorem), dalil kekontrasan dan dalil variasi (contrast and variation theorem), dalil pengaitan (connectivity theorem).

23

Menerapkan Metode Penemuan dalam Pembelajaran Salah satu dari model-model instruksional kognitif yang paling berpengaruh adalah model belajar penemuan Jerome Bruner (1966). Selanjutnya Bruner memberikan arahan bagaimana peran guru dalam menerapkan belajar penemuan pada siswa, sebagai berikut. a.

Merencanakan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Guru hendaknya menggunakan sesuatu yang sudah dikenal oleh siswa, kemudian guru mengemukakan sesuatu yang berlawanan, sehingga terjadi konflik dengan pengalaman siswa. Akibatnya timbullah masalah, yang akan merangsang siswa untuk menyelidiki masalah itu, menyusun hipotesis-hipotesis, dan mencoba menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang mendasari masalah tersebut.

b. Urutan pengajaran hendaknya menggunakan cara penyajian enaktif, ikonik, kemudian simbolik karena

perkembangan intelektual siswa diasumsikan

mengikuti urutan enaktif, ikonik, kemudian simbolik. c.

Pada saat siswa memcahkan masalah, guru hendaknya berperan sebagai pembimbing atau tutor. Guru hendaknya tidak mengungkap terlebih dahulu prinsip atau aturan yang akan dipelajari, guru hendaknya memberikan saransaran jika diperlukan. Sebagai tutor, guru sebaiknya memberikan umpan balik pada saat yang tepat untuk perbaikan siswa.

d. Dalam menilai hasil belajar bentuk tes dapat berupa tes objektif atau tes esay, karena tujuan-tujuan pembelajaran tidak dirumuskan secara mendetail. Tujuan belajar penemuan adalah mempelajari generalisasi-generalisasi dengan menemukan sendiri generalisasi-generalisasi itu.

D. Daftar Pustaka Bruner, J.S.1960. the Process of Education. Cambridge. Havard University Press. Crowly, L. Mary. 1987. The van Hiele Model of The Development of Geometric Thought. Learning and Teaching Geometry. K-12. pp. 1 – 16. NCTM, USA. Dahar, Ratnawilis. 1996. Teori-teori Belajar. Jakarta: Erlangga.

24

Flavell, J. H. (1963). The Developmental Psychology of Jean Piaget. New York: D. Van Nostrand Company. Fuys, D., Geddes, d., and Tischler. 1988. The van Hiele Model Tinking in Geometry among Adolescent. Journal for research in Mathematics Education. Number 3. Volume XII. Imam Sujadi, dkk. 2016. Teori Belajar, himpunan, dan Logika Matematika. Guru Pembelajar Modul Matematika SMP. Jakarta: PPPPTK Kemdikbud. Schunk, D. H. 2012. Learning Theories an Educational Perspective sixth edition. Diterjemahkan oleh : Eva Hamdiah dan Rahmat Fajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Suherman, dkk. 2001. Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: JICA. Sulaiman, Dadang. 1988. Teknologi/Metodologi Pengajaran. Jakarta:P2LPTK. Sweller, J. (2004). Instructional Design Consequences of an Analogy between Evolution by Natural Selection and Human Cognitive Architecture. Instructional Science, 32(1-2), 9-31. Taylor. 1993. Vygotskian Influences in Mathematics Education with Particular

25


MATERI PEDAGOGIK BAB IV KURIKULUM 2013



KEGIATAN BELAJAR 3 : KURIKULUM 2013 A. Tujuan Setelah membaca sumber belajar ini diharapkan Guru mempunyai wawasan tentang rasional dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum khususnya kurikulum 2013 dengan tepat dan jelas, memahami tentang SKL, KI, dan KD pada tingkat satuan pendidikan, serta mampu menganalisis keterkaitan SKL, KI, KD, dan indikator pencapaian kompetensi

B. Indikator Pencapaian Kompetensi Diharapkan setelah membaca modul ini guru dapat: 1. Menjelaskan rasional dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum khususnya kurikulum 2013 dengan tepat dan jelas 2. Menjelaskan pengertian SK, KI, dan KD. 3. Menganalisis keterkaitan SKL dengan KI dan KD. 4. Menganalisis kesesuaian indikator pembelajaran dengan KD.

C. Uraian Materi Kurikulum sebagai satu kesatuan dari beberapa komponen pastilah ada memiliki peran dan fungsi. Peran kurikulum yaitu: a. Peran konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. b. Peran kreatif. Dalam peran kreatifnya, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. c. Peran kritis dan evaluatif. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan, dan mana yang harus dimiliki oleh siswa.

Sedangkan fungsi kurikulum yaitu: a. Fungsi umum pendidikan. Maksudnya untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik. 1

b. Suplementasi. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa. c. Eksplorasi. Kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. d. Keahlian. Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa.

Adapun prinsip pengembangan kurikulum, yaitu. a. Relevansi. Kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah harus memiliki kesesuaian (relevansi) sehingga kurikulum tersebut bisa bermanfaat. Ada dua relevansi: relevansi internal, yaitu kesesuaian antara setiap komponen (anatomi) kurikulum; kedua relevansi eksternal, yaitu program kurikulum harus sesuai dan mampu

menjawab

terhadap

tuntutan

dan

perkembangan

kehidupan

masyarakat. b. Fleksibilitas. Kurikulum harus bisa diterapkan secara lentur disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, juga dinamika kehidupan masyarakat. c. Kontinuitas. Isi program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi

yang

dimilikinya

secara

berkesinambungan

dan

berkelanjutan

(kontinuitas). Setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum dengan membaca dan mengetahui bagaimana program kurikulum di satuan pendidikan yang lainnya. d. Efisiensi dan Efektivitas. Kurikulum harus memungkinkan setiap personil untuk menerapkannya secara mudah dengan menggunakan biaya secara proporsional dan itulah efisien. Penggunaan seluruh sumber daya baik piranti kurikulum, sumber daya manusia maupun sumber finansial harus menjamin bagi tercapainya tujuan atau membawa hasil secara optimal dan itulah makna dari prinsip efektivitas

Kurikulum yang diberlakukan di Indonesia sejak Indonesia merdeka telah mengalami beberapa kali perubahan. Kurikulum tersebut secara berturut turut diberlakukan di 2

Indonesia disesuaikan dengan tuntutan perubahan jaman. Kurikulum tyang telah diberlakukan sampai saat ini adalah Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968. Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (Kurikulum berbasis kompetensi/KBK), Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP), dan saat ini diterapkan Kurikulum 2013 secara berjenjang. Komponen terpenting implementasi kurikulum

adalah

pelaksanaan

proses

pembelajaran yang diselenggarakan di dalam dan/atau luar kelas untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses menyatakan bahwa proses pembelajaran menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Di antara pendekatan dan metode yang dianjurkan dalam Standar Proses tersebut adalah

pendekatan

saintifik,

inkuiri,

pembelajaran

berbasis

masalah

dan

pembelajaran berbasis projek pada semua mata pelajaran. Pendekatan/metode lainnya yang dapat diimplementasikan antara lain pembelajaran kontekstual dan pembelajaran kooperatif. Walaupun banyak guru SMP di Indonesia telah mengenal metode-metode tersebut, pengimplementasian metode-metode tersebut di kelas merupakan hal yang belum biasa. Untuk mengimplementasikannya, guru memerlukan panduan operasional yang memberikan gambaran utuh kegiatan-kegiatan pembelajaran operasional apa saja yang dilaksanakan pada tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan panduan proses pembelajaran yang secara rinci memberikan

petunjuk

operasional

bagaimana

metode-metode

tersebut

diimplementasikan pada kegiatan belajar mengajar pada tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 dan Kurikulum 2006. Di dalam kerangka pengembangan kurikulum 2013, hanya 4 standar yang berubah, yakni Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, Standar Isi, dan

Standar

kualifikasi

Penilaian. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai

kemampuan

lulusan

yang 3

mencakup

sikap,

pengetahuan,

dan

keterampilan. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai SKL. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Pada Kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tetapi disusun pada tingkat nasional. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak dan memerlukan penguasaan teknis penyusunan yang memberatkan guru. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 Standar Nasional Pendidikan yang meliputi SI, standar proses, SKL, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan lainnya terkait perkembangan penduduk usia produktif Indonesia. Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. 2. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait pendidikan. Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anakanak Indonesia tidak menggembirakan. Hal ini antara lain dikarenakan banyak 4

materi uji yang ditanyakan tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 2. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; 3. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 4. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran; 5. Mengembangkan Kompetensi Inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) Kompetensi Dasar. Semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam KI; 6. Mengembangkan Kompetensi Dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar-mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara soft skills serta hard skills siswa yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya kecapakan berpikir sains, terkembangkannya “sense of inquiry” dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Model pembelajaran harus mampu menghasilkan kemampuan untuk belajar, bukan saja diperolehnya sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hal itu diperoleh siswa. Penguatan materi pada Kurikulum 2013 dilakukan dengan pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. 5

Juga

menambahkan

materi

yang

dianggap

penting

dalam

perbandingan

internasional, serta penguatan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Cakupan materi di SMP meliputi bilangan rasional, real, pengenalan aljabar, himpunan, geometri dan pengukuran (termasuk transformasi, bangun tidak beraturan), dan statistika dan peluang (termasuk metode statistik sederhana. Secara umum, perbaikan Kurikulum 2013 bertujuan agar selaras antara ide, desain, dokumen, dan pelaksanaannya. Secara khusus, perbaikan Kurikulum 2013 bertujuan menyelaraskan KI-KD, silabus, pedoman mata pelajaran, pembelajaran, penilaian, dan buku teks. Perbaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip perbaikan kurikulum sebagai berikut. 1. Keselarasan Dokumen KI-KD, Silabus, Buku Teks Pelajaran, Pembelajaran, dan Penilaian Hasil Belajar harus selaras dari aspek kompetensi dan lingkup materi. 2.

Mudah Dipelajari Lingkup kompetensi dan materi yang dirumuskan dalam KD mudah dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis dan aspek pedagogis.

3.

Mudah Diajarkan Lingkup kompetensi dan materi yang dirumuskan pada KD mudah diajarkan oleh guru sesuai dengan gaya belajar peserta didik, karakteristik mata pelajaran, karakteristik kompetensi, dan sumber belajar yang ada di lingkungan.

4.

Terukur Kompetensi dan materi yang diajarkan terukur melalui indikator yang mudah dirumuskan dan layak dilaksanakan.

5.

Bermakna untuk Dipelajari Kompetensi dan materi yang diajarkan mempunyai kebermaknaan bagi peserta didik sebagai bekal kehidupan.

Di dalam kerangka pengembangan kurikulum 2013, terdapat 4 standar yang berubah, yakni Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, Standar Isi, dan 6

Standar Penilaian. 1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Berdasarkan analisis kebutuhan, potensi, dan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya daerah, maka ditetapkan SKL sebagai kriteria kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL sebagai acuan utama pengembangan ketujuh standar pendidikan lainnya. SKL terdiri 3 ranah yaitu sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Ranah sikap mencakup 4 elemen yaitu proses, individu, sosial, dan alam. Ranah pengetahuan mencakup 3 elemen yaitu proses, obyek, dan subyek, sedangkan ranah ketrampilan terbagi 3 elemen yaitu proses, abstrak, dan kongkrit. Setiap elemen digunakan kata-kata operasional yang berbeda. Selanjutnya SKL diterjemahkan kedalam Kompetensi Inti yang berada dibawahnya. Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas: a.

Dimensi Sikap. Manusia yang memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya, yang dicapai melalui: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.

b. Dimensi Pengetahuan. Manusia yang memiliki pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban, yang dicapai melalui: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. c.

Dimensi Keterampilan. Manusia yang memiliki pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret, yang dicapai melalui: mengamati; menanya; mencoba dan mengolah; menalar; mencipta; menyajikan dan mengomunikasikan

Perumusan kompetensi lulusan antarsatuan pendidikan mempertimbangkan gradasi setiap tingkatan satuan pendidikan dan memperhatikan kriteria sebagai berikut: perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman materi, kesinambungan, dan fungsi satuan pendidikan.

7

Tabel. 1. Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A; SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan SMA/MA/SMALB/Paket C memiliki kompetensi pada dimensi sikap SD/MI/SDLB/

SMP/MTs/SMPLB/

SMA/MA/SMALB/

Paket A

Paket B

Paket C

RUMUSAN Memiliki perilaku yang

Memiliki perilaku yang

Memiliki perilaku yang

mencerminkan sikap:

mencerminkan sikap:

mencerminkan sikap:

1. beriman dan bertakwa 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME,

kepada Tuhan YME,

2. berkarakter, jujur, dan 2. berkarakter, jujur, dan peduli,

peduli,

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 2. berkarakter, jujur, dan peduli,

3. bertanggungjawab,

3. bertanggungjawab

3. bertanggungjawab,

4. pembelajar sejati



sepanjang hayat, dan 5. sehat jasmani dan rohani



sesuai dengan

sesuai dengan

sesuai dengan

perkembangan anak di



lingkungan keluarga,



sekolah, masyarakat dan



lingkungan alam sekitar,



bangsa, dan negara.

bangsa, negara, dan

bangsa, negara, kawasan

kawasan regional.

regional, dan internasional.

Tabel 2. Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A; SMP/MTs/ SMPLB/Paket B; dan SMA/MA/ SMALB/Paket C memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan. SD/MI/SDLB/

SMP/MTs/SMPLB/

SMA/MA/SMALB/

Paket A

Paket B

Paket C

RUMUSAN 8

Memiliki pengetahuan



faktual, konseptual,



prosedural, dan

prosedural, dan

prosedural, dan

metakognitif pada tingkat



dasar berkenaan dengan:

teknis dan spesifik

teknis, spesifik, detil, dan

1. ilmu pengetahuan,

sederhana berkenaan

kompleks berkenaan

2. teknologi,

dengan:

dengan:

3. seni, dan



4. budaya.

2. teknologi,

2. teknologi,

3. seni, dan

3. seni,

4. budaya.

4. budaya, dan

Mampu mengaitkan pengetahuan di atas

5. humaniora.

dalam konteks diri sendiri,

Mampu mengaitkan

keluarga, sekolah,

pengetahuan di atas

Mampu mengaitkan

masyarakat dan


pengetahuan di atas


keluarga, sekolah,


bangsa, dan negara.

masyarakat dan

keluarga, sekolah,


masyarakat dan

bangsa, negara, dan


kawasan regional.

bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional.

Tabel 3. Istilah pengetahuan Faktual, Konseptual, Prosedural, dan Metakognitif . PENJELASAN

Faktual

SD/MI/SDLB/

SMP/MTs/SMPLB/

SMA/MA/SMALB/

Paket A

Paket B

Paket C

Pengetahuan dasar

Pengetahuan teknis

Pengetahuan teknis

berkenaan dengan

dan spesifik tingkat

dan spesifik, detail

ilmu pengetahuan,

sederhana berkenaan

dan kompleks

teknologi, seni, dan

dengan ilmu

berkenaan dengan

budaya terkait dengan pengetahuan, 9

ilmu pengetahuan,

diri sendiri, keluarga,



sekolah, masyarakat

budaya terkait dengan budaya terkait dengan

dan lingkungan alam

masyarakat dan

masyarakat dan

sekitar, bangsa, dan

lingkungan alam

lingkungan alam

negara.

sekitar, bangsa,

sekitar, bangsa,

negara, dan kawasan

negara, kawasan

regional.

regional, dan internasional.

Konseptual

Terminologi/

Terminologi/

Terminologi/

istilah yang

istilah dan klasifikasi,

istilah dan klasifikasi,

digunakan, klasifikasi,

kategori, prinsip,

kategori, prinsip,

kategori, prinsip, dan

generalisasi dan teori,

generalisasi,

generalisasi

yang digunakan

teori,model, dan

berkenaan dengan

terkait dengan

struktur yang

ilmu pengetahuan,

pengetahuan teknis

digunakan terkait

teknologi, seni dan


dengan pengetahuan

budaya terkait dengan sederhana berkenaan

teknis dan spesifik,


dengan ilmu

detail dan kompleks

sekolah, masyarakat

pengetahuan,

berkenaan dengan

dan lingkungan alam


ilmu pengetahuan,

sekitar, bangsa, dan

budaya terkait dengan teknologi, seni, dan

negara.

masyarakat dan

budaya terkait dengan

lingkungan alam

masyarakat dan

sekitar, bangsa,

lingkungan alam

negara, dan kawasan

sekitar, bangsa,

regional. masyarakat

negara, kawasan

dan lingkungan alam

regional, dan

sekitar, bangsa,

internasional.

negara, dan kawasan regional.

10

Prosedural

Pengetahuan tentang

Pengetahuan tentang

Pengetahuan tentang

cara melakukan

cara melakukan

cara melakukan

sesuatu atau kegiatan



yang berkenaan

yang terkait dengan

yang terkait dengan

dengan ilmu

pengetahuan teknis,

pengetahuan teknis,

pengetahuan,

spesifik, algoritma,

spesifik, algoritma,


metode tingkat

metode, dan kriteria


untuk menentukan


dengan ilmu

prosedur yang sesuai

sekolah, masyarakat

pengetahuan,

berkenaan dengan

dan lingkungan alam


ilmu pengetahuan,

sekitar, bangsa dan


negara.

masyarakat dan

budaya, terkait

lingkungan alam

dengan masyarakat

sekitar, bangsa,

dan lingkungan alam

negara, dan kawasan

sekitar, bangsa,

regional. kawasan

negara, kawasan

regional.

regional, dan internasional. sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.

Metakognitif

Pengetahuan tentang

Pengetahuan tentang

Pengetahuan tentang

kekuatan dan

kekuatan dan

kekuatan dan

kelemahan diri sendiri



dan menggunakannya

dan menggunakannya

dan menggunakannya

dalam mempelajari

dalam mempelajari

dalam mempelajari

ilmu pengetahuan,

pengetahuan teknis

pengetahuan teknis,

teknologi, seni dan


detail, spesifik,


kompleks, kontekstual


dan kondisional

dengan ilmu 11

sekolah, masyarakat

pengetahuan,

berkenaan dengan

dan lingkungan alam


ilmu pengetahuan,

sekitar, bangsa dan


negara.

masyarakat dan

budaya terkait dengan

lingkungan alam

masyarakat dan

sekitar, bangsa,

lingkungan alam

negara, dan kawasan

sekitar, bangsa,

regional.

negara, kawasan regional, dan internasional.

Tabel 4. Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A; SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan SMA/MA/ SMALB/Paket C memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan. SD/MI/SDLB/

SMP/MTs/SMPLB/

SMA/MA/SMALB/

Paket A

Paket B

Paket C

RUMUSAN Memiliki keterampilan

Memiliki keterampilan

Memiliki keterampilan

berpikir dan bertindak:



1. kreatif,

1. kreatif,

1. kreatif,

2. produktif,

2. produktif,

2. produktif,

3. kritis,

3. kritis,

3. kritis,

4. mandiri,

4. mandiri,

4. mandiri,

5. kolaboratif, dan

5. kolaboratif, dan

5. kolaboratif, dan

6. komunikatif

6. komunikatif

6. komunikatif

melalui pendekatan ilmiah

melalui pendekatan

melalui pendekatan ilmiah

sesuai dengan tahap

ilmiah sesuai dengan

sebagai pengembangan

perkembangan anak yang

yang dipelajari di satuan

dari yang dipelajari di

relevan dengan tugas yang pendidikan dan sumber

satuan pendidikan dan

diberikan

sumber lain secara

lain secara mandiri

mandiri 12

2. Kompetensi Inti (KI) Kompetensi inti (KI) merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas. KI merupakan komponen penilaian yang akan dapat mengejawantahkan/mewujudkan isi dari SKL. Isi KI harus mencerminkan harapan dari SKL Kompetensi inti (KI) terdiri dari KI-1 sampai dengan KI-4. Rumusan setiap KI berbeda sesuai dengan aspeknya. Untuk mencapai kemampuan yang terdapat di dalam KI perlu diterjemahkan kedalam KD yang sesuai dengan aspek pada setiap KI. KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan Kompetensi Dasar. Rumusan KI meliputi: a.

Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;

b. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial; c.

Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan;

d. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. KI berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (organising element) KD. Sebagai unsur pengorganisasi, KI merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal KD. Organisasi vertikal KD adalah keterkaitan KD satu kelas dengan kelas di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antarkompetensi yang dipelajari peserta didik. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara KD satu mata pelajaran dengan KD dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu kelas yang sama sehingga saling memperkuat. Uraian tentang KI untuk jenjang SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut. KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI INTI

KELAS VII

KELAS VIII

KELAS IX

1. Menghargai dan

1. Menghargai dan

menghayati ajaran

menghayati ajaran 13

1. Menghargai dan menghayati ajaran

KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI INTI

KELAS VII

KELAS VIII

KELAS IX

agama yang dianutnya



2. Menghargai dan

2. Menghargai dan

2. Menghargai dan

menghayati perilaku

menghayati perilaku

menghayati perilaku

jujur, disiplin, tanggung

jujur, disiplin, tanggung

jujur, disiplin,

jawab, peduli (toleransi,

jawab, peduli (toleransi,

tanggungjawab,

gotong royong), santun,

gotong royong), santun,

peduli (toleransi,

percaya diri, dalam

percaya diri, dalam

gotong royong),

berinteraksi secara

berinteraksi secara

santun, percaya diri,

efektif dengan

efektif dengan

dalam berinteraksi

lingkungan sosial dan


secara efektif dengan

alam dalam jangkauan

alam dalam jangkauan


pergaulan dan

pergaulan dan

alam dalam

keberadaannya

keberadaannya

jangkauan pergaulan dan keberadaannya

3. Memahami pengetahuan 3. Memahami dan

3. Memahami dan

(faktual, konseptual, dan

menerapkan

menerapkan

prosedural) berdasarkan

pengetahuan (faktual,

pengetahuan (faktual,

rasa ingin tahunya

konseptual, dan

konseptual, dan

tentang ilmu

prosedural) berdasarkan

prosedural)

pengetahuan, teknologi,

rasa ingin tahunya

berdasarkan rasa

seni, budaya terkait

tentang ilmu

ingin tahunya tentang

fenomena dan kejadian

pengetahuan, teknologi,

ilmu pengetahuan,

tampak mata

seni, budaya terkait

teknologi, seni,

fenomena dan kejadian

budaya terkait

tampak mata

fenomena dan kejadian tampak mata

4. Mencoba, mengolah,

4. Mengolah, menyaji, dan 4. Mengolah, menyaji, 14

KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI INTI

KELAS VII

KELAS VIII

KELAS IX

dan menyaji dalam ranah

menalar dalam ranah

dan menalar dalam

konkret (menggunakan,

konkret (menggunakan,

ranah konkret

mengurai, merangkai,


(menggunakan,

memodifikasi, dan

memodifikasi, dan


membuat) dan ranah

membuat) dan ranah

memodifikasi, dan

abstrak (menulis,

abstrak (menulis,

membuat) dan ranah

membaca, menghitung,

membaca, menghitung,

abstrak (menulis,

menggambar, dan

menggambar, dan

membaca,

mengarang) sesuai

mengarang) sesuai

menghitung,

dengan yang dipelajari di

dengan yang dipelajari di

menggambar, dan

sekolah dan sumber lain

sekolah dan sumber lain

mengarang) sesuai

yang sama dalam sudut

yang sama dalam sudut

dengan yang

pandang/teori

pandang/teori

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Kompetensi inti sikap spiritual (KI-1) dan kompetensi inti sikap sosial (KI-2) dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu: keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 3. Kompetensi Dasar (KD) Kompetensi dasar pada Kurikulum 2013 SMP/MTs berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran pada SMP/MTs yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. 15

Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik, dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Kompetensi dasar untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan meliputi empat kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. a.

Kelompok 1: kelompok KD sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;

b. Kelompok 2: kelompok KD sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2; c.

Kelompok 3: kelompok KD pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3;

d. Kelompok 4: kelompok KD keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4. Kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual (mendukung KI-1) dan sikap sosial (mendukung KI-2) ditumbuhkan melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) yaitu pada saat peserta didik belajar tentang pengetahuan (mendukung KI-3) dan keterampilan (mendukung KI-4). Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya, dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan KI2. Pembelajaran KI-1 dan KI-2 terintegrasi dengan pembelajaran KI-3 dan KI-4.

4. Indikator Indikator pencapaian kompetensi (IPK) merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Dalam mengembangkan IPK perlu mempertimbangkan: (a) tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD; (b) karakteristik mata pelajaran, siswa, dan sekolah; (c) potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan/daerah. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator, yaitu: indikator pencapaian kompetensi yang terdapat dalam RPP, dan 16

indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi dasar. IPK berfungsi sebagai berikut: a. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. IPK yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, serta lingkungan. b. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai IPK yang dikembangkan, karena IPK dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. IPK yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori melainkan lebih tepat dengan strategi discoveryinquiry. c. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi siswa. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan IPK sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. d. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang,

melaksanakan,

serta

mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan IPK harus mengakomodasi kompetensi yang tercantum dalam KD. IPK dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan kata kerja operasional. Rumusan IPK sekurang-kurangnya mencakup dua hal yaitu tingkat kompetensi

17

dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Kata kerja operasional pada IPK pencapaian kompetensi aspek pengetahuan dapat mengacu pada ranah kognitif taksonomi Bloom, aspek sikap dapat mengacu pada ranah afektif taksonomi Bloom, aspek keterampilan dapat mengacu pada ranah psikomotor taksonomi Bloom. IPK pada Kurikulum 2013 untuk KD yang diturunkan dari KI-1 dan KI-2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI-3 dan KI-4. IPK untuk KD yang diturunkan dari KI-3 dan KI-4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur. 5. Silabus Mata Pelajaran Silabus mata pelajaran merupakan pedoman dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang mencakup kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Hubungan logis antarberbagai komponen dalam silabus dari setiap mata pelajaran merupakan langkah yang harus dipersiapkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Silabus mata pelajaran juga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun buku siswa yang memuat materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi. Kompetensi dasar merupakan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah kegiatan pembelajaran baik kompetensi pengetahuan maupun keterampilan. Materi pembelajaran yang diturunkan dari kompetensi dasar berisi materi-materi pokok pada setiap mata pelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran, dapat dilakukan melalui pendekatan saintifik, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran penemuan, atau pembelajaran penyelidikan, termasuk pembelajaran kooperatif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut.

18

Silabus disusun dengan format dan penyajian/penulisan yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru. Penyederhanaan format dimaksudkan agar penyajiannya lebih efisien, tidak terlalu banyak halaman namun

lingkup

dan

substansinya

tidak

berkurang,

serta

tetap

mempertimbangkan tata urutan materi dan kompetensinya. Penyusunan silabus ini dilakukan dengan prinsip keselarasan antara ide, desain, dan pelaksanaan kurikulum, kemudahan bagi guru dalam mengajar, kemudahan bagi peserta didik dalam belajar, keterukuran pencapaian kompetensi, kebermaknaan, dan kebermanfaatan untuk dipelajari sebagai bekal untuk kehidupan dan kelanjutan pendidikan peserta didik. Komponen silabus mencakup kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Uraian pembelajaran yang terdapat dalam silabus merupakan alternatif kegiatan belajar berbasis aktivitas. Pembelajaran tersebut merupakan alternatif dan inspirasi bagi guru dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Kompetensi sikap spiritual dan sompetensi sikap sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 6. Keterkaitan antara SKL, KI-KD, dan Silabus Standar kompetensi kulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

19

Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti mencakup: sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir dan materi. Standar kompetensi lulusan adalah muara utama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada jenjang tertentu. Sedangkan kompetensi inti adalah pijakan pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. Penjabaran kompetensi inti untuk tiap mata pelajaran tersaji dalam rumusan kompetensi dasar. Alur pencapaian kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar melalui proses pembelajaran dan penilaian adalah sebagai berikut. (1) Kompetensi inti (KI-3 dan KI-4) memberikan arah tingkat kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal yang harus dicapai peserta didik. (2) Kompetensi

dasar

dari

KI-3

adalah

dasar

pengembangan

materi

pembelajaran, sedangkan kompetensi dasar dari KI-4 mengarahkan keterampilan dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan peserta didik. Dari sinilah pendidik dapat mengembangkan proses belajar dan cara penilaian yang diperlukan melalui pembelajaran langsung. (3) Dari proses belajar dan pengalaman belajar, peserta didik akan memperoleh pembelajaran tidak langsung berupa pengembangan sikap sosial dan spiritual yang relevan dengan berpedoman pada kompetensi dasar dari KI-2 dan KI-1. (4) Rangkaian dari KI-KD sampai dengan penilaian tertuang dalam silabus, kecuali untuk tujuan pembelajaran, tidak diwajibkan dicantumkan baik dalam RPP maupun dalam Silabus.

20

KETERKAITAN SKL, KI, DAN KD DALAM PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

KI1KD1*)

S K L

IPK*) KI2KD2*) KI3-KD3

IPK*) IPK

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian  Sikap*)  Pengeta huan  Keterampilan

S K L

IPK KI4-KD4 *) UNTUK MAPEL: PENDIDIKAN AGAMA DAN BUDI PEKERTI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN.

SILABUS

Gambar 2. Keterkaitan SKL, KI dan KD dalam Pembelajaran dan Penilaian

Pada bagian ini akan diberikan contoh analisis keterkaitan KI dan KD dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran pada topik kekongruenan dan kesebangunan.

21

Kompetensi Inti 1. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

3.6 Memaham i konsep kesebanguna n dan kekongruena n geometri melalui pengamatan

3.6.1. Menjelaskan syarat kongruen dua bangun segibanyak (polygon). 3.6.2. Menentukan sisisisi dan sudut-sudut yang bersesuaian pada dua bangun datar yang kongruen 3.6.3. Menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui pada dua bangun yang kongruen 3.6.4. Menjelaskan syarat-syarat dua segitiga yang kongruen. 3.6.5. Membuktikan dua segitiga kongruen 3.6.6. Menyelesaikan masalah yang 3.6.8. Menentukan sisiberkaitan dengan yang sisi dan sudut-sudut bersesuaian pada dua kekongruenan dua bangun yang sebangun segitiga 3.6.9. Menentukan 3.6.7. Menjelaskan panjang sisi yang belum diketahui dari dua syarat-syarat bangun sebangun bangun 3.6.10. Menjelaskan sebangun dua segitiga syarat-syarat yang sebangun 3.6.11. Menentukan sisisisi dan sudut-sudut yang bersesuaian pada dua segitiga yang sebangun 3.6.12 Menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua segitiga sebangun 22

Materi Pembelajaran Topik: Kekongruenan dan Kesebangunan Sub Topik: Kekongruenan Bangun Datar Kekongruenan Dua Segitiga Kesebangunan Bangun Datar Kesebangunan Dua Segitiga

4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

4.5. Menyelesa ikan permasalahan nyata hasil pengamatan yang terkait penerapan kesebangunan dan kekongruenan

4.5.1. Memilih srategi yang tepat dalam menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan kekongruenan dan kesebangunan. 4.5.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekongruenan dan kesebangunan.

Pengembangan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) dan Materi Pembelajaran Pengembangan indikator dan materi pembelajaran merupakan merupakan 2 kemampuan yang harus dikuasai seorang guru sebelum mengembangkan RPP dan melaksanakan pembelajaran. Melalui pemahaman keterkaitan kompetensi (SKL-KIKD), maka pendidik yang mengampu mata pelajaran Matematika dapat merumuskan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan terkait dengan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif serta indikator keterampilan berkaitan tidak hanya keterampilan bertindak tetapi juga keterampilan berpikir yang juga dikatakan sebagai keterampilan abstrak dan konkret.

Pada Kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tetapi disusun pada tingkat nasional. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak dan memerlukan penguasaan teknis penyusunan yang memberatkan guru. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 23

Standar Nasional Pendidikan yang meliputi SI, standar proses, SKL, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan lainnya terkait perkembangan penduduk usia produktif Indonesia. Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. 2. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait pendidikan. Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anakanak Indonesia tidak menggembirakan. Hal ini antara lain dikarenakan banyak materi uji yang ditanyakan tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 2. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu

menerapkan apa yang

dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; 3. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 4. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran; 5. Mengembangkan Kompetensi Inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements)

Kompetensi

Dasar.

Semua

KD

dan

proses

pembelajaran

dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam KI; 24

6. Mengembangkan Kompetensi Dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar-mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya,

mengumpulkan

informasi,

mengasosiasi/

menalar,

dan

mengomunikasikan. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara soft skills

serta hard skills siswa yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan,

dan pengetahuan. Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya kecapakan berpikir sains, terkembangkannya “sense of inquiry” dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Model pembelajaran harus mampu menghasilkan kemampuan untuk belajar, bukan saja diperolehnya sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hal itu diperoleh siswa. Penguatan materi pada Kurikulum 2013 dilakukan dengan pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Juga menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional, serta penguatan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Cakupan materi di SMP meliputi bilangan rasional, real, pengenalan aljabar, himpunan, geometri dan pengukuran (termasuk transformasi, bangun tidak beraturan), dan statistika dan peluang (termasuk metode statistik sederhana).

D. Daftar Pustaka Anglin, W. S. 1994. Mathematics: A Concise History and Philosophy. New York: Springer-Verlag. Boyer, Carl B. 1968. A History of Mathematics. New York: John Wiley & Sons, Inc. Cooke, R. 1997. The History of Mathematics. A Brief Cource. New York: John Wiley & Sons, Inc.

25

Sumardyono. 2003. Sejarah Topik Matematika Sekolah. Seri Paket Pembinaan Penataran. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Penataran Guru Matematika (PPPG Matematika) Sumardyono.

2004.

Karakteristik

Matematika

dan

Implikasinya

terhadap

Pembelajaran Matematika. Seri Paket Pembinaan Penataran. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Penataran Guru Matematika (PPPG Matematika) Sumardyono. 2012. Sejarah dan Filsafat Matematika. Modul Diklat Pasca UKA. Yogyakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika (PPPPTK Matematika) Tim Penyusun. 2016. Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2016. Jakarta: Direktorat PSMP. Yogi Anggraena. 2016. Kurikulum Matematika 1 dan Aljabar 1. Bahan ajar diklat. Jakarta: Kemdikbud PPPPTK

26


MATERI PEDAGOGIK BAB V DESAIN PEMBELAJARAN



KEGIATAN BELAJAR 4: DESAIN PEMBELAJARAN A. Tujuan Setelah membaca sumber belajar ini diharapkan Guru mempunyai wawasan tentang desain pembelajaran. Diantaranya mengetahui pengertian dan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik, pembelajaran Problem-based Learning, pembelajaran Project-based Learning, Inquiry, Discovery Learning, serta menerapkan pendekatan dan model-model pembelajaran yang sesuai dengan KD

B. Indikator Pencapaian Kompetensi Setelah membaca sumber belajar ini diharapkan Guru dapat: 1. Menjelaskan pengertian dan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik 2. Menjelaskan pengertian dan langkah-langkah pembelajaran Problem-based Learning 3. Menjelaskan pengertian dan langkah-langkah pembelajaran Project-based Learning 4. Menjelaskan pengertian dan langkah-langkah Inquiry 5. Menjelaskan pengertian dan langkah-langkah Discovery Learning 6. Menerapkan pendekatan dan model-model pembelajaran yang sesuai dengan KD

C. Uraian Materi 1. Pendekatan saintifik (dalam pembelajaran) dan metode saintifik Pada Permendikbud No.103 tahun 2014 dinyatakan bahwa “Pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan, dan budaya, misalnya Discovery Learning, Project-based Learning, Problem-based Learning, Inquiry learning”. Pada kalimat di atas tersua tiga istilah yang disusun secara hirarkis, yakni pendekatan, strategi, dan model. Dalam beberapa buku teks pembelajaran, 1

istilah pendekatan diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang (perspektif) terhadap proses pembelajaran (Sanjaya, 2007: 127). Dalam ranah pendidikan bahasa, Douglas Brown (2001: 14) yang merujuk pendapat Edward Anthony (1963), juga menyatakan tiga komponen hirarkis yang kurang lebih sama yakni pendekatan, metode, dan teknik. Di sini pendekatan dipandang sebagai seperangkat asumsi atau prinsip tentang bahasa dan pembelajaran bahasa. Dua istilah di bawahnya yakni metode dan teknik, kurang lebih mempunyai kedudukan yang sejajar dengan istilah strategi dan model dalam Permendikbud. Pendekatan saintifik disebut juga pendekatan berbasis proses keilmuan. Artinya, proses untuk memperoleh pengetahuan (ilmiah) secara sistematis. Dalam konteks ini, tidak sulit untuk menyatakan bahwa pendekatan saintifik ini berakar pada metode ilmiah (saintific method), sebuah konsep yang menekankan ilmu pengetahuan lebih sebagai kata kerja ketimbang kata benda. Metode saintifik sendiri merupakan prosedur atau proses, yakni langkah-langkah sistematis yang perlu dilakukan untuk memperoleh pengetahuan (ilmiah) yang didasarkan pada persepsi inderawi dan melibatkan uji hipotesis serta teori secara terkendali (Sudarminta, 2002 : 164). Karena pengamatan inderawi biasanya mengawali maupun mengakhiri proses kerja ilmiah, maka cara kerja atau proses ilmiah sering juga disebut lingkaran atau siklus empiris. Pendekatan saintifik sangat relevan dengan teori belajar Bruner, Piaget, dan Vygotsky berikut ini. Teori belajar Bruner disebut juga teori belajar penemuan. Ada empat hal pokok yang berkaitan dengan teori belajar Bruner (dalam Carin & Sund, 1975). Pertama, individu hanya belajar dan mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. Kedua, dengan melakukan proses kognitif dalam proses penemuan, peserta didik akan memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual yang merupakan suatu penghargaan intrinsik. Ketiga, satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan adalah ia memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan. Keempat, dengan melakukan penemuan, retensi ingatan peserta didik akan

2

menguat. Empat hal di atas bersesuaian dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Berdasarkan teori Piaget, belajar berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan skema (jamak skemata). Skema adalah suatu struktur mental atau struktur kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya (Baldwin, 1967). Skema tidak pernah berhenti berubah. Skemata seorang anak akan berkembang menjadi skemata orang dewasa. Proses yang menyebabkan terjadinya perubahan semata disebut dengan adaptasi. Proses terbentuknya adaptasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses kognitif yang dengannya seseorang mengintegrasikan stimulus, yang dapat berupa persepsi, konsep, hukum, prinsip, atau pengalaman baru, ke dalam skema yang sudah ada di dalam pikirannya. Asimilasi terjadi jika ciri-ciri stimulus tersebut cocok dengan ciri-ciri skema yang telah ada. Apabila ciri-ciri stimulus tidak cocok dengan ciri-ciri skema yang telah ada, seseorang akan melakukan akomodasi. Akomodasi dapat berupa pembentukan skema baru yang cocok dengan ciri-ciri rangsangan yang ada atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan ciri-ciri stimulus yang ada. Dalam pembelajaran diperlukan adanya penyeimbangan atau ekuilibrasi antara asimilasi dan akomodasi. Apabila pada seseorang akomodasi lebih dominan dibandingkan asimilasi, ia akan memiliki skemata yang banyak tetapi kualitasnya cenderung rendah. Sebaliknya, apabila asimilasi lebih dominan dibandingkan akomodasi, seseorang akan memiliki skemata yang tidak banyak, tetapi cenderung memiliki kualitas yang tinggi. Keseimbangan atau ekuilibrasi antara asimilasi dan akomodasi diperlukan untuk perkembangan intelek seseorang, menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Piaget (Carin & Sund, 1975) menyatakan bahwa pembelajaran yang bermakna tidak akan terjadi kecuali peserta didik dapat beraksi secara mental dalam bentuk asimilasi dan akomodasi terhadap informasi atau stimulus yang ada di 3

sekitarnya. Bila hal ini tidak terjadi, guru dan peserta didik hanya akan terlibat dalam belajar semu (pseudo-learning) dan informasi yang dipelajari cenderung mudah terlupakan. Proses kognitif yang dibutuhkan dalam rangka mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip dalam skema seseorang melalui tahapan mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan yang terjadi dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik selalu melibatkan proses asimilasi dan akomodasi. Oleh karena itu, teori belajar Piaget sangat relevan dengan pendekatan saintifik. Vygotsky (Nur dan Wikandari, 2000:4) menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, tetapi tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan, atau tugas itu berada dalam zone of proximal development, yaitu daerah yang terletak antara tingkat perkembangan anak saat ini, yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada teori Vygotsky menerapkan apa yang disebut dengan scaffolding (perancahan). Perancahan mengacu kepada bantuan yang diberikan teman sebaya atau orang dewasa yang lebih kompeten. Artinya, sejumlah besar dukungan diberikan kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran, yang kemudian bantuan itu semakin dikurangi untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu melakukannya sendiri. (Nur, 1998:32). 2. Tujuan Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. a.

Meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik,

4

b. Membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, c.

Memperoleh hasil belajar yang tinggi,

d. Melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah, serta e.

Mengembangkan karakter peserta didik.

3. Prinsip Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. a.

Berpusat pada peserta didik yaitu kegiatan aktif peserta didik secara fisik dan mental dalam membangun makna atau pemahaman suatu konsep, hukum/prinsip

b. Membentuk students’ self concept yaitu membangun konsep berdasarkan pemahamannya sendiri. c.

Menghindari verbalisme,

d. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip, e.

Mendorong terjadinya peningkatan kecakapan berpikir peserta didik,

f.

Meningkatkan motivasi belajar peserta didik,

g.

Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan dalam komunikasi, serta

h. Memungkinkan adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi peserta didik dalam struktur kognitifnya. i.

Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip,

j.

Melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik.

4. Langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik Secara umum pembelajaran dengan pendekatan saintifik dilakukan melalui sejumlah langkah sebagai berikut. 5

a.

Melakukan pengamatan terhadap aspek-aspek dari suatu fenomena untuk mengidentifikasi masalah

b. Merumuskan pertanyaan berkaitan dengan masalah yang ingin diketahui dan menalar untuk merumuskan hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, c.

Mencoba/mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik,

d. Mengasosiasi/menganalisis data atau informasi untuk menarik kesimpulan, e.

Mengkomunikasikan kesimpulan,

f.

Mencipta.

Hasil yang diperoleh dari pembelajaran dengan pendekatan saintifik berupa konsep, hukum, atau prinsip yang dikonstruk oleh peserta didik dengan bantuan guru. Pada kondisi tertentu, data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tidak mungkin diperoleh secara langsung oleh peserta didik karena kadang-kadang data tersebut perlu dikumpulkan dalam waktu yang lama. Dalam hal ini guru dapat memberikan data yang dibutuhkan untuk kemudian dianalisis oleh peserta didik. 5. Contoh Kegiatan Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sebagai contoh, ketika memulai pembelajaran, guru menyapa anak dengan nada bersemangat dan gembira, mengecek kehadiran para peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran karena terkait langsung dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Kegiatan inti dalam pendekatan saintifik ditujukan untuk memperoleh konsep, hukum, atau prinsip oleh peserta didik dengan bantuan guru melalui langkah-langkah kegiatan yang diberikan di muka. Pada akhir kegiatan inti validasi terhadap konsep, hukum, atau prinsip yang telah dikonstruk oleh peserta didik dilakukan.

6

Kegiatan penutup ditujukan untuk beberapa hal pokok. Pertama, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai peserta didik. Pengayaan dapat dilakukan dengan memberikan tugas kepada peserta didik membaca buku-buku pelajaran atau sumber informasi lainnya untuk memantapkan pemahaman materi yang telah dibelajarkan atau memahami materi lain yang berkaitan. Guru juga dapat meminta peserta didik mengakses sumber-sumber dari internet, baik berupa animasi maupun video yang berkaitan dengan materi yang telah dibelajarkan. Dalam hal ini, sebaiknya guru memberikan situs-situs internet yang berkaitan dengan materi pelajaran yang telah dibelajarkan. Pengayaan dapat juga dilakukan dengan meminta peserta didik melakukan percobaan di rumah, yang berkaitan dengan materi yang telah dibelajarkan, yang dapat dilakukan dengan aman. Kedua, guru dapat memberikan kegiatan remedi apabila ada peserta didik yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, guru dapat memberi PR dan memberitahuhan materi/ kompetensi berikutnya yang akan dipelajari. Beberapa buku teks menyatakan terdapat empat atau lima langkah dalam metode ilmiah. Salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Gay, Mills, dan Airasian (2012: 6) yang mengemukakan 5 langkah metode ilmiah yakni : a. Mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini boleh dikata muncul sebuah situasi yakni situasi masalah yang dapat muncul sebagai hasil dari pengamatan terhadap fenomena atau gejala yang “menarik” atau yang “aneh”. Ada bagian dari perstiwa atau fenomena itu yang belum dapat dijelaskan secara masuk akal. Maka perlu menetapkan atau merumuskan apa masalah yang ingin dipecahkan. b. Merumuskan hipotesis. Hipotesis atau jawaban sementara ini bersifat tentatif, yang diduga dapat menjawab permasalahan di atas. Hipotesis berfungsi untuk memprediksi atau menjelaskan sebab-sebab dari masalah yang telah dirumuskan. Dikatakan sementara karena hipotesis ini dapat dibentuk berdasarkan akal sehat, dugaan murni, spekulasi, imajinasi, maupun asumsi tertentu. Dalam kesempatan tertentu kegiatan ini kepustakaan. 7

mencakup pula studi

c. Mengumpulkan data. Langkah ini dimaksudkan untuk mengumpulkan fakta atau data sebanyak mungkin dari lapangan dengan teknik-teknik tertentu misalnya wawancara, kuesioner, observasi, dan sebagainya. Data merupakan fakta yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk dan cara yang sistematis. Bentuknya dapat berupa statistik, gambar, tabel, grafik, dan dokumendokumen. Sedangkan fakta biasanya sering disebut data mentah. Fakta atau data inilah yang harus diolah pada langkah berikutnya. d. Menganalisis data. Langkah ini dimaksudkan pertama-tama untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan pada langkah awal. Dengan kata lain untuk membuktikan apakah hipotesis yang dirumuskan sebelumnya benar atau tidak. e. Menarik simpulan.

Lima langkah inilah yang dijadikan sudut pandang atau asumsi dasar (=pendekatan) pembelajaran seperti yang dimaksudkan dalam Permendikbud No. 103 Tahun 2014. Sebagai sebuah pendekatan pembelajaran, pendekatan saintifik terdiri atas lima langkah kegiatan belajar yakni mengamati (observing), menanya (questioning), mengumpulkan informasi/mencoba (experimenting), menalar atau mengasosiasi (associating), mengomunikasikan (communicating). Mengamati. Siswa menggunakan panca indranya untuk mengamati fenomena yang relevan dengan apa yang dipelajari. Fenomena yang diamati pada mata pelajaran satu dan lainnya berbeda. Misalnya, untuk mata pelajaran IPA, siswa mengamati pelangi, untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, mendengarkan percakapan. Contoh untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah membaca teks, untuk prakarya adalah mencicipi iga bakar, dan untuk mata pelajaran IPS adalah mengamati banjir, dan lain-lainnya. Fenomena dapat diamati secara langsung maupun melalui media audio visual. Hasil yang diharapkan adalah siswa mendapatkan pengetahuan faktual, pengalaman, dan serangkaian informasi yang belum diketahui (gap of knowledge). Membantu siswa menginventarisasi segala sesuatu yang belum diketahui (gap of knowledge). Agar kegiatan mengamati dapat berlangsung baik, sebelumnya guru perlu menemukan fenomena yang 8

diamati, merancang, mempersiapkan, menunjukkan, atau menyediakan sumber belajar yang relevan dengan KD atau materi pembelajaran yang akan diamati oleh siswa. Menanya. Siswa merumuskan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat mencakup yang menghendaki jawaban tentang pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Hasil kegiatan ini adalah serangkaian pertanyaan siswa terutama yang mengarah ke atau relevan dengan indikatorindikator KD yang sudah dirumuskan. Guru Membantu siswa merumuskan pertanyaan berdasarkan daftar hal-hal yang perlu/ingin diketahui agar dapat melakukan/menciptakan sesuatu. Misalnya, guru membantu siswa dengan merumuskan pertanyaan pancingan terkait dengan apa yang sedang diamati. Mengumpulkan informasi/mencoba. Siswa mengumpulkan data melalui berbagai teknik, misalnya: melakukan eksperimen; mengamati objek/kejadian/aktivitas; wawancara dengan nara sumber; membaca buku pelajaran, dan sumber lain di antaranya kamus, ensiklopedia, media masa, buku pintar, atau serangkaian data statistik. Guru menyediakan sumber-sumber belajar, lembar kerja (worksheet), media,

alat

peraga/peralatan

eksperimen,

dan

sebagainya.

Guru

juga

membimbing dan mengarahkan siswa untuk mengesi lembar kerja, menggali informasi tambahan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai siswa memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan. Hasil kegiatan ini adalah serangkaian data atau informasi yang relevan dengan serangkaian KD. Menalar/mengasosiasi. Siswa mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. Dalam langkah ini siswa

memecah, memilah dan memilih informasi,

mengklasifikasikan, atau menghitung dengan cara tertentu untuk menjawab pertanyaan.

Pada

langkah

ini

guru

mengarahkan

agar

siswa

dapat

mengidentifikasi, mengklasifikasi, atau menghubung-hubungkan data/informasi yang diperoleh. Hasil akhir dari tahap ini adalah simpulan-simpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan.

9

Mengomunikasikan. Siswa menyampaikan simpulan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau menyampaikan melalui media lain. Pada kegiatan ini, siswa dapat juga memajang/memamerkan hasilnya di ruang kelas, atau mengunggah (upload) di blog yang dimiliki. Guru memberikan umpan balik, memberikan penguatan, serta memberikan penjelasan/informasi lebih luas. membantu peserta didik untuk menentukan butir-butir penting dan simpulan yang akan dipresentasikan, baik dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi informasi. Karena sudut pandang atau asumsi dasar (pendekatan)-nya berupa

langkah-

langkah operasional yang berurutan, maka yang disebut pendekatan (saintifik) dalam pembelajaran dengan mudah dipahami sebagai sebuah sintak yang dapat digunakan sebagai praksis pembelajaran. Dengan kata lain istilah “pendekatan” menjadi identik dengan “model”, seperti model Discovery Learning, Project-based Learning, Problem-based Learning, Inquiry learning seperti yang termaktub dalam Permendikbud No. 103 tahun 2014. Paparan berikut akan menitikberatkan pada apa dan bagaimana model-model tersebut. 6. Model-model Pembelajaran f. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-based Learning) Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning), selanjutnya disingkat PBM, mula-mula dikembangkan di sekolah kedokteran, McMaster University Medical School di Hamilton, Canada pada 1960-an (Barrows, 1996). PBM dikembangkan sebagai respon atas fakta bahwa mahapeserta didik mengalami kesulitan di tahun pertama perkuliahan, seperti pada mata kuliah Anatomi, Biokimia, dan Fisiologi. Mereka tidak termotivasi menempuh mata kuliah-mata kuliah tersebut karena tidak melihat relevansinya dengan profesi mereka kelak. Selain itu, juga didapati fakta bahwa para dokter muda yang baru lulus dari sekolah kedokteran itu memiliki pengetahuan yang sangat kaya, tetapi kurang memiliki keterampilan memadai untuk memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari. Atas dasar itu, para pengajar merancang pembelajaran yang mendasarkan pada masalah atau kasus aktual. Pembelajaran dimulai dengan penyajian masalah klinis yang dapat 10

diselesaikan dengan menggunakan pengetahuan medis yang relevan. Perkembangan selanjutnya, PBM secara lebih luas diterapkan di berbagai mata kuliah di perguruan tinggi dan di berbagai mata pelajaran di sekolah. Pembelajaran

Berbasis

Masalah

menggunakan masalah nyata (open-ended)

untuk

mengembangkan

(PBM)

adalah

pembelajaran

yang

sehari-hari (otentik) yang bersifat terbuka

diselesaikan

keterampilan

oleh

berpikir,

peserta

didik

keterampilan

dalam

rangka

menyelesaikan

masalah, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru. Pemilihan masalah nyata tersebut dilakukan atas pertimbangan kesesuaiannya dengan pencapaian kompetensi dasar. Contoh masalah nyata yang dapat digunakan dalam Pembelajaran Berbasis Masalah dalam pembelajaran matematika: Dalam keadaan darurat seseorang harus diselamatkan melalui pintu jendela yang tingginya 4m dengan menggunakan tangga. Dengan pertimbangan keselamatan, tangga tersebut harus ditempatkan minimum 1m dari dasar bangunan. Berapa panjang tangga yang mungkin? Tujuan utama PBM adalah mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membentuk atau memperoleh pengetahuan baru. Prinsip-prinsip PBM adalah sebagai berkut. a. Penggunaan masalah nyata (otentik) b. Berpusat pada peserta didik (student-centered) c. Guru berperan sebagai fasilitator d. Kolaborasi antarpeserta didik e. Sesuai dengan paham konstruktivisme yang menekankan peserta didik untuk secara aktif memperoleh pengetahuannya sendiri. Secara umum, berikut langkah-langkah PBM yang mengadaptasi dari pendapat Arends (2012) dan Fogarty (1997). 11

Kegiatan pembelajaran terdiri atas tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Tahap-tahap orientasi terhadap masalah, organisasi belajar, penyelidikan individual maupun kelompok, dan pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah merupakan tahap inti pembelajaran. Tahap analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah merupakan tahap penutup. Tabel 1. Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah Tahap Tahap 1

Deskripsi Guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik.

Orientasi terhadap masalah Tahap 2

Guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami

Organisasi belajar

masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Peserta didik berbagi peran/tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tahap 3

Guru membimbing peserta didik melakukan

Penyelidikan

pengumpulan data/informasi (pengetahuan, konsep,

individual maupun

teori) melalui berbagai macam cara untuk menemukan

kelompok

berbagai alternatif penyelesaian masalah.

Tahap 4

Guru membimbing peserta didik untuk menentukan

Pengembangan dan

penyelesaian masalah yang paling tepat dari berbagai

penyajian hasil

alternatif pemecahan masalah yang peserta didik

penyelesaian

temukan. Peserta didik menyusun laporan hasil

masalah

penyelesaian masalah, misalnya dalam bentuk gagasan, model, bagan, atau Power Point slides.

Tahap 5

Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan

Analisis dan

refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian

evaluasi proses

masalah yang dilakukan.

12

Tahap

Deskripsi

penyelesaian masalah

g. Pembelajaran Berbasis Projek (Project-based Learning) Pembelajaran Berbasis Projek (PBP) adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan projek/kegiatan sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivias peserta didik untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Produk yang dimaksud adalah hasil projek dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi/prakarya, dan lain-lain. Pendekatan ini memperkenankan pesera didik untuk bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam menghasilkan produk nyata. Pembelajaran Berbasis Projek merupakan model pembelajaran yang menggunakan projek sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan baru berdasarkan pengalaman nyata. PBP dilakukan secara sistematik yang mengikutsertakan peserta didik dalam pembelajaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan

melalui investigasi

dalam perancangan produk. PBP merupakan pendekatan pembelajaran yang inovatif, yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Pelaksanaan pembelajaran berbasis projek memberi kesempatan peserta didik berpikir kritis dan mampu mengembangkan kreativitasnya melalui pengembangan inisiatif untuk menghasilkan produk nyata berupa barang atau jasa. Pada PBP, peserta didik terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah dalam bentuk suatu projek. Peserta didik aktif mengelola pembelajarannya dengan bekerja secara nyata yang menghasilkan produk riil. PBP dapat mereduksi kompetisi di dalam kelas dan mengarahkan peserta didik lebih 13

kolaboratif daripada bekerja sendiri-sendiri. Di samping itu PBP dapat juga dilakukan secara mandiri melalui bekerja mengkonstruk pembelajarannya melalui pengetahuan serta keterampilan baru, dan mewujudkannya dalam produk nyata. Pembelajaran Berbasis Projek merupakan metode pembelajaran yang berfokus pada peserta didik dalam kegiatan pemecahan masalah terkait dengan projek dan tugas-tugas bermakna lainnya. Pelaksanaan PBP dapat memberi peluang pada peserta didik untuk bekerja mengkonstruk tugas yang diberikan guru yang puncaknya dapat menghasilkan produk karya peserta didik. Tujuan Pembelajaran Berbasis Projek (PBP) adalah sebagai berikut: a. Memperoleh pengetahuan dan ketrampilan baru dalam pembelajaran b. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah projek. c. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah projek yang kompleks dengan hasil produk nyata berupa barang atau jasa. d. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber/bahan/alat untuk menyelesaikan tugas/projek. e. Meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PBP yang bersifat kelompok.

Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis projek adalah sebagai berikut. a. Pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas projek pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. b. Tugas projek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. c. Tema atau topik yang dibelajarkan dapat dikembangkan dari suatu kompetensi dasar tertentu atau gabungan beberapa kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran, atau gabungan beberapa kompetensi dasar antarmata pelajaran. Oleh karena itu, tugas projek dalam satu semester dibolehkan hanya satu penugasan dalam suatu mata pelajaran.

14

d. Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema/topik yang disusun dalam bentuk produk (laporan atau hasil karya). Produk tersebut selanjutnya dikomunikasikan untuk mendapat tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan produk. e. Pembelajaran dirancang dalam pertemuan tatap muka dan tugas mandiri dalam fasilitasi dan monitoring oleh guru. Pertemuan tatap muka dapat dilakukan di awal pada langkah penentuan projek dan di akhir pembelajaran pada langkah penyusunan laporan dan presentasi/publikasi hasil projek, serta evaluasi proses dan hasil projek.

Dalam PBP, peserta didik diberikan tugas dengan mengembangkan tema/topik dalam pembelajaran dengan melakukan kegiatan projek yang realistik. Di samping itu, penerapan pembelajaran berbasis projek ini mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta berpikir kritis dan analitis pada peserta didik. Secara umum, langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Projek (PBP) dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Penentuan Projek

2. Perancangan langkah-langkah penyelesaian projek

3. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Projek

5. Penyusunan laporan dan presentasi/publikas i hasil projek

4. Penyelesaian projek dengan fasilitasi dan monitoring guru

Bagan 1. Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Projek Diadaptasi dari Keser & Karagoca (2010)

Berikut disajikan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada setiap langkah PBP. 15

a. Penentuan projek Pada langkah ini, peserta didik menentukan tema/topik projek bersama guru. Peserta didik diberi kesempatan untuk memilih/menentukan projek yang akan dikerjakannya baik secara kelompok ataupun mandiri dengan catatan tidak menyimpang dari tema. Pada bagian ini, peserta didik memilih tema/topik untuk menghasilkan produk (laporan

observasi/penyelidikan,

rancangan

karya

seni,

atau

karya

keterampilan) dengan karakteristik mata pelajaran dengan menekankan keorisinilan produk. Penentuan produk juga disesuaikan dengan kriteria tugas, dengan

mempertimbangkan

kemampuan

peserta

didik

dan

sumber/bahan/alat yang tersedia. b. Perancangan langkah-langkah penyelesaian projek Peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian projek dari awal sampai akhir beserta pengelolaannya. Kegiatan perancangan projek ini berisi perumusan tujuan dan hasil yang diharapkan, pemilihan aktivitas untuk penyelesaian projek, perencanaan sumber/bahan/alat yang dapat mendukung penyelesaian tugas projek, dan kerja sama antaranggota kelompok. Pada kegiatan ini, peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian produk yang akan dihasilkan dan langkah-langkah serta teknik untuk menyelesaikan bagian-bagian tersebut sampai dicapai produk akhir. c. Penyusunan jadwal pelaksanaan projek Peserta didik dengan pendampingan guru melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya.Berapa lama projek itu harus diselesaikan tahap demi tahap. Peserta didik menyusun tahap-tahap pelaksanaan projek dengan mempertimbangkan kompleksitas langkah-langkah dan teknik penyelesaian produk serta waktu yang ditentukan guru. d. Penyelesaian projek dengan fasilitasi dan monitoring guru Langkah ini merupakan pelaksanaan rancangan projek yang telah dibuat. Peserta didik mencari atau mengumpulkan data/material dan kemudian

16

mengolahnya untuk menyusun/mewujudkan bagian demi bagian sampai dihasilkan produk akhir. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam kegiatan projek di antaranya dengan: a) membaca, b) membuat disain, c) meneliti, d) menginterviu, e) merekam, f) berkarya, g) mengunjungi objek projek, dan/atau h) akses internet. Guru bertanggung jawab membimbing dan memonitor aktivitas peserta didik dalam melakukan tugas projek mulai proses hingga penyelesaian projek. Pada kegiatan monitoring, guru membuat rubrik yang akan dapat merekam aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan tugas projek. e. Penyusunan laporan dan presentasi/publikasi hasil projek Hasil projek dalam bentuk produk, baik itu berupa produk karya tulis, disain, karya seni, karya teknologi/prakarya, dan lain-lan dipresentasikan dan/atau dipublikasikan kepada peserta didik yang lain dan guru atau masyarakat dalam bentuk presentasi, publikasi (dapat dilakukan di majalah dinding atau internet), dan pameran produk pembelajaran.

f. Evaluasi proses dan hasil projek Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas projek. Proses refleksi pada tugas projek dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Pada tahap evaluasi, peserta didik diberi kesempatan mengemukakan pengalamannya selama menyelesaikan tugas projek yang berkembang dengan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama menyelesaikan tugas projek. Pada tahap ini juga dilakukan umpan balik terhadap proses dan produk yang telah dilakukan. Proses pembelajaran berbasis projek meliputi tahap-tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Langkah-langkah PBP secara keseluruhan berada dalam tahap kegiatan inti. Dengan demikian tahap kegiatan inti meliputi kegiatan menemukan tema/topik projek, kegiatan merancang langkah penyelesaian projek, menyusun jadwal projek,proses penyelesaian projek dengan difasilitasi dan dimonitor oleh guru, penyusunan laporan dan

17

presentasi/publikasi hasil projek, dan evaluasi proses dan hasil kegiatan projek. Tabel 2. Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Projek Langkah-langkah

Deskripsi

Langkah -1

Guru bersama dengan peserta didik

Penentuan projek

menentukan tema/topik projek

Langkah -2

Guru memfasilitasi Peserta didik untuk

Perancangan langkah-

merancang langkah-langkah kegiatan

langkah penyelesaian

penyelesaian projek beserta pengelolaannya

projek Langkah -3

Guru memberikan pendampingan kepada

Penyusunan jadwal

peserta didik melakukan penjadwalan semua

pelaksanaan projek

kegiatan yang telah dirancangnya

Langkah -4

Guru memfasilitasi dan memonitor peserta

Penyelesaian projek

didik dalam melaksanakan rancangan projek

dengan fasilitasi dan

yang telah dibuat

monitoring guru Langkah -5

Guru memfasilitasi Peserta didik untuk

Penyusunan laporan dan

mempresentasikan dan mempublikasikan hasil

presentasi/publikasi hasil karya projek Langkah -6

Guru dan peserta didik pada akhir proses

Evaluasi proses dan hasil

pembelajaran melakukan refleksi terhadap

projek

aktivitas dan hasil tugas projek

h. Pembelajaran Inkuiri Inkuiri merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuaan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan

18

sendiri. Belajar pada dasarnya merupakan proses mental seseorang yang tidak terjadi secara mekanis. Melalui proses mental itulah, diharapkan peserta didik berkembang secara utuh baik intelektual, mental, emosi, maupun pribadinya. Oleh karena itu dalam proses perencanaan pembelajaran, guru bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal, akan tetapi merancang pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Pembelajaran adalah proses memfasilitasi kegiatan penemuan (inquiry) agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri (bukan hasil mengingat sejumlah fakta). Sehingga

dapat

disimpulkan

bahwa

pembelajaran

inkuiri

adalah

pembelajaranyang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan yang meliputi sikap, pengetahuan,dan keterampilan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu (benda, manusiaatau peristiwa), secara sistematis, kritis, logis, dan analitis. Karakteristik dari Pembelajaran Inkuiri: 1) Menekankan kepada proses mencari dan menemukan. 2) Pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. 3) Peran guru

sebagai fasilitator

dan pembimbing peserta didik dalam

belajar. 4) Menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Tabel 3. Langkah-Langkah Pembelajaran Inkuiri Tahap

Deskripsi

Tahap 1

Guru mengondisikan agar peserta didik siap

Orientasi

melaksanakan proses pembelajaran, menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai oleh peserta didik, menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik 19

Tahap

Deskripsi untuk mencapai tujuan, menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar, hal ini dapat dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar peserta didik.

Tahap 2

Guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik

Merumuskan

untuk merumuskan dan memahami masalah nyata

masalah

yang telah disajikan.

Tahap 3

Guru membimbing peserta didik untuk

Merumuskan

mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan

hipotesis

cara menyampaikan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji.

Tahap 4

Guru membimbing peserta didik dengan cara

Mengumpulkan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat

data

mendorong peserta didik untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan.

Tahap 5

Guru membimbing peserta didik dalam proses

Menguji hipotesis

menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan peserta didik atas jawaban yang diberikan.

Tahap 6

Guru membimbing peserta didik dalam proses

Merumuskan

mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan

kesimpulan

hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat sebiknya guru mempu menunjukkan pada peserta didik data mana yang relevan.

20

i. Pembelajaran Menemukan (Discovery Learning) Pembelajaran menemukan (Discovery Learning), adalah Pembelajaran untuk menemukan konsep, makna, dan hubungan kausal melalui pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Tiga ciri utama belajar menemukan yaitu: (1) mengeksplorasi dan memecahkan

masalah

untuk

menciptakan,

menggabungkan

dan

menggeneralisasi pengetahuan; (2) berpusat pada peserta didik; (3) kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Karakteristik dari pembelajaran menemukan (Discovery Learning): 5) Peran guru sebagai pembimbing. 6) Peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. 7) Bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Tabel 4. Langkah-Langkah Pembelajaran Menemukan (Discovery Learning) Tahap

Deskripsi

Tahap 1

Guru Menentukan tujuan pembelajaran, identifikasi

Persiapan

karakteristik peserta didik (kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya)

Tahap 2

Guru dapat memulai kegiatan PBM dengan

Stimulasi/pemberian mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan rangsangan

aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan

Tahap 3

Guru Mengidentifikasi sumber belajardan memberi

Identifikasi masalah

kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda 21

Tahap

Deskripsi masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah)

Tahap 4

Guru Membantu peserta didik mengumpulan dan

Mengumpulkan data mengeksplorasi data. Tahap 5

Guru membimbing peserta didik dalam kegiatan

Pengolahan data

mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya

Tahap 6

Guru membimbing peserta didik melakukan

Pembuktian

pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil

Tahap 7

Guru membimbing peserta didik merumuskan prinsip

Menarik kesimpulan

dan generalisasi hasil penemuannya.

D. Daftar Pustaka Anglin, W. S. 1994. Mathematics: A Concise History and Philosophy. New York: Springer-Verlag. Courant, Richart & Robbins, Herbert. 1981. What is Mathematics, An Elementary Approach To Ideas and Methods. New York: Oxford University Press. Sumardyono.

2004.

Karakteristik

Matematika

dan

Implikasinya

terhadap

Pembelajaran Matematika. Seri Paket Pembinaan Penataran. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Penataran Guru Matematika (PPPG Matematika) Sumardyono. 2012. Sejarah dan Filsafat Matematika. Modul Diklat Pasca UKA. Yogyakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika (PPPPTK Matematika)

22

Yogi Anggraena. 2016. Kurikulum Matematika 1 dan Aljabar 1. Guru Pembelajar Modul Matematika SMP. Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika (PPPPTK Matematika)

23


MATERI PEDAGOGIK BAB VI MEDIA PEMBELAJARAN



KEGIATAN BELAJAR 5 : MEDIA PEMBELAJARAN A. Tujuan Tujuan belajar yang ingin dicapai adalah peserta dapat: 1. Menyebutkan perbedaan media pembelajaran dengan media pada umumnya, 2. menyebutkan macam-macam media pembelajaran beserta contohnya baik menurut bentuk maupun fungsinya, 3. menyebutkan perbedaan media pembelajaran yang merupakan alat peraga manipulatif dengan yang bukan.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi Setelah mengikuti sesi ini, peserta pelatihan akan dapat: 1. Membedakan media dan media pembelajaran 2. Membedakan macam-macam media pembelajaran 3. Membedakan media pembelajaran yang merupakan alat peraga manipulatif dengan yang bukan.

C. Uraian Materi Proses pembelajaran tentunya akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik apabila telah dirancang dengan baik pula. Selain itu, guru perlu memerluas wawasan tentang berbagai pendekatan, model, metode, maupun strategi pembelajaran. Pembelajaran perlu dibuat agar siswa dapat membangun pengetahuannya sehingga pembelajaran dapat berpusat pada siswa. Oleh sebab itu, guru perlu mencari cara lain dalam mengajar agar lebih efektif. Menurut Forsyth, Jolliffe, & Stevens (2004: 69), “learning is an active process. In order to learn a person has to take part in various learning activities. Interaction is an essential element of learning”. Pendapat tersebut memberi pengertian bahwa belajar merupakan suatu proses aktif. Untuk belajar, seseorang perlu mengambil bagian dalam berbagai aktivitas belajar. Interaksi merupakan unsur penting dalam belajar. Akibatnya, seseorang perlu berinteraksi secara langsung dengan apa yang sedang dipelajarinya. Keterlibatan pebelajar dalam aktivitas secara aktif dapat membantunya untuk belajar. Kegiatan belajar seharusnya dirancang agar bervariasi agar memungkinkan pebelajar untuk mendapatkan pengalaman yang bervariasi pula. 1

Pernyataan-pernyataan tersebut sejalan dengan Piaget yang berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses pengonstruksian dimana seseorang membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan (Arends, 2012: 330; Kryiacou, 2009: 24). Menurut Piaget, siswa usia SMP sudah dapat melakukan operasi formal dimana anak sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal abstrak sehingga penggunaan benda-benda konkret tidak diperlukan lagi. Akan tetapi, Brunner mengungkapkan dalam teorinya bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda (alat peraga). Dalil ini menyatakan bahwa manipulasi benda-benda diperlukan dalam pengonstruksian pemahaman siswa (Suherman, et al., 2001: 43 - 45). Hal ini didukung oleh pernyataan Boggan, Harper, dan Whitmire (2010: 5) bahwa siswa pada segala tingkat pendidikan dan kemampuan akan mendapat keuntungan dari penggunaan alat peraga manipulatif. Dengan kata lain, penggunaan alat peraga manipulatif dapat berpengaruh positif terhadap kualitas pembelajaran. Selain media pembelajaran berupa media fisik alat peraga, terdapat pula media pembelajaran ICT. Media tersebut memanfaatkan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengefektifkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat hubungan yang positif antara penggunaan teknologi dengan prestasi belajar seperti yang terjadi di Singapura jika teknologi digunakan secara tepat. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat di mana tidak terdapat hubungan di antara keduanya (Alsafran & Brown, 2012: 1). Artinya, belum tentu siswa yang mendapat pembelajaran yang menggunakan teknologi, dalam hal ini komputer, selalu mendapat prestasi yang baik jika tidak digunakan secara tepat. Penggunaan alat tersebut baik media fisik alat peraga maupun media ICT dapat dilakukan pada semua tingkat pendidikan, bukan hanya di Sekolah Dasar saja. Bahkan, siswa baik yang berkemampuan tinggi, sedang, maupun rendah akan mendapat keuntungan jika mendapat pembelajaran dengan menggunakan alat peraga maupun media ICT. Keuntungan ini mungkin saja dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Media pembelajaran dapat digunakan sebagai jembatan siswa dalam memahami konsep

abstrak dari obyek matematika melalui pemanipulasian benda2

benda nyata baik secara individu, kelompok, maupun klasikal. Oleh sebab itu penggunaan media pembelajaran baik media fisik berupa alat peraga maupun media ICT dalam pembelajaran matematika perlu dipelajari oleh para guru. 1. Pengertian Media Pembelajaran Media merupakan kata jamak dari medium yang berasal dari bahasa latin yang berarti “antara” yaitu segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber informasi dan penerima (Smaldino, et al., 2005: 9). Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dapat menjembatani informasi antara sumber informasi dan penerima dapat dikatakan sebagai media. Pendapat lain mengatakan bahwa media diartikan sebagai alat fisik dari komunikasi antara lain buku, modul cetak, teks terprogram, komputer, slide/pita presentasi, film, pita video, dan sebagainya (Gagne & Briggs, 1979: 175). Dengan kata lain, media merupakan benda fisik yang dapat menjadi penghubung komunikasi dari sumber informasi kepada orang lain yang melihat, membaca, atau menggunakannya. Benda tersebut dapat berbentuk cetak maupun noncetak. Newby, et al. (2006: 308) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan pemilihan dan pengaturan informasi, kegiatan, metode, dan media untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar yang telah direncanakan. Dalam pembelajaran terjadi pengaturan siswa untuk dapat belajar melalui kegiatan yang akan dilaksanakan, pemilihan metode dan media yang akan digunakan, serta adanya target pengetahuan atau kemampuan yang akan diperoleh setelah mengikuti serangkaian kegiatan. Semua hal tersebut dilakukan atau digunakan agar dapat membantu siswa untuk mencapai target berupa tujuan belajar yang telah direncanakan sebelum pembelajaran dilaksanakan. Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan guna mencapai suatu tujuan pembelajaran didefinisikan sebagai media pembelajaran (Smaldino, et al., 2005: 9). Dengan demikian, media pembelajaran adalah segala alat yang dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Senada dengan definisi tersebut, Newby, et al. (2006: 308) mendefinisikan media pembelajaran sebagai saluran dari komunikasi yang membawa pesan dengan tujuan yang berkaitan den gan pembelajaran yang dapat berupa cara atau alat lain yang dengannya informasi dapat disampaikan atau dialami siswa. 3

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa media pembelajaran juga dapat berupa cara atau alat untuk berkomunikasi dengan siswa. Segala sesuatu yang digunakan sebagai penyampai pesan pembelajaran diidentifikasi sebagai media pembelajaran. Dengan kata lain, media pembelajaran membantu siswa dalam mendapat atau membangun informasi atau pengetahuan. Dari beberapa pendapat tersebut, media dapat diartikan sebagai alat fisik komunikasi yang berfungsi menyampaikan informasi (pengetahuan) dari sumber ke penerima informasi. Adapun media pembelajaran merupakan alat atau perantara untuk memfasilitasi komunikasi dari sumber belajar ke siswa dan mendukung proses belajar guna mencapai tujuan belajar. 2. Macam Media Pembelajaran Menurut bentuknya, media yang digunakan dalam belajar dan pembelajaran secara umum dibedakan menjadi media cetak dengan noncetak serta media audio dengan nonaudio. Secara lebih spesifik, media dapat berupa antara lain teks, audio, visual, media bergerak, obyek/media yang dapat dimanipulasi (media manipulatif), dan manusia. Media teks merupakan jenis media yang paling umum digunakan. Media ini berupa karakter huruf dan bilangan yang disajikan dalam buku, poster, tulisan di papan tulis, dan sejenisnya (Smaldino, et al., 2005: 9; Newby, et al., 2006: 21). Media audio meliputi segala sesuatu yang dapat didengar misalnya suara seseorang, musik, suara mesin, dan suara-suara lainnya. Media visual meliputi berbagai bagan, gambar, foto, grafik baik yang disajikan dalam poster, papan tulis, buku, dan sebagainya. Media bergerak merupakan media yang berupa gambar bergerak misalnya video/film dan animasi. Adapun media manipulatif adalah benda tiga dimensi yang dapat disentuh dan digunakan dengan tangan oleh siswa.

4

Manusia juga dapat berperan sebagai media pembelajaran. Siswa dapat belajar dari guru, siswa yang lain, atau orang lain. Adapun menurut fungsinya, Suherman, et al. (2001: 200) mengelompokkan media menjadi dua bagian yaitu: 

pembawa informasi (ilmu pengetahuan)



alat untuk menanamkan konsep

Contoh media sebagai pembawa informasi yaitu papan tulis, kapur, spidol, jangka, mistar, komputer/laptop, dan LCD Proyektor. Terkadang media ini digolongkan sebagai sarana atau alat bantu. Adapun contoh media yang sekaligus alat penanaman konsep misalnya alat peraga matematika, lembar kerja, bahkan kapur pun selain merupakan pembawa informasi dapat pula menjadi alat penanaman konsep operasi bilangan bulat atau model bangun ruang tabung. 3. Pengertian Alat Peraga Gerakan fisik merupakan salah satu dasar dalam belajar. Untuk belajar secara efektif, siswa harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan, bukan hanya sebagai penonton. Manipulasi peralatan yang digunakan dalam pembelajaran harus dapat mengabstraksikan suatu ide atau model. Kontak dengan benda nyata dapat membantu pemahaman terhadap ide-ide abstrak. Van Engen menegaskan peran sensory learning dalam pembentukan konsep. Reaksi terhadap dunia benda konkret merupakan dasar darimana struktur ide-ide abstrak muncul (Jackson & Phillips, 1973: 302). Lebih lanjut, guru perlu merancang aktivitas belajar yang memanfaatkan benda fisik, memfasilitasi terjadinya interaksi sosial, dan memberi kesempatan siswa untuk berpikir, memberi alasan, dan membentuk kesadaran akan pentingnya matematika, bukan hanya diceritakan oleh guru (Burns, 2007: 32). Benda fisik dalam pernyataan ini dapat diartikan sebagai benda yang dapat membantu siswa dalam membangun pengetahuan. Alat peraga merupakan istilah dari Bahasa Indonesia yang terdiri dua kata yaitu “alat” dan “peraga” sehingga secara harfiah alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperagakan. Dalam konteks pembelajaran matematika, alat peraga matematika adalah alat yang memperagakan konsep dan prinsip matematika. Maksud dari

5

“memperagakan” dalam konteks ini adalah menjadikan konsep dan prinsp matematika jelas secara visual, atau konkrit (dapat disentuh), atau bekerja pada suatu konteks. Dalam media pembelajaran, terdapat pula istilah “hands-onmaterials” yang dapat diartikan sebagai material atu benda yang dapat dipegang. Istilah ini dapat pula diartikan sebagai alat (peraga) manipulative

karena

dapat

dioperasikan

(dimanipulasi)

menggunakan tangan untuk memperagakan suatu hal. Menurut Posamentier, Smith, dan Stepelman (2010: 6), hand-on materials atau alat peraga manipulatif adalah benda nyata yang memungkinkan siswa dapat menyelidiki, menyusun, memindah, mengelompokkan, mengurutkan, dan menggunakannya ketika mereka menemui konsep model dan soalsoal matematika. Alat peraga manipulatif di sini dapat dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk membantu siswa memahami matematika melalui benda nyata yang tidak hanya dapat digunakan oleh guru saja, tetapi juga siswa. Siswa dapat menyentuh, mengontrol, dan mengoperasikan alat peraga manipulatif tersebut dalam rangka mempelajari benda itu sendiri atau membantu mempelajari hal lain yang terkait dengannya. Alat peraga manipulatif membantu penyelidikan dalam pembelajaran. Alat peraga berupa model dalam kaitannya dengan media mengacu pada representasi konkret konstruksi mental atau ide-ide (Johnson, Berger, & Rising, 1973: 235). Representasi konkret dari konstruksi mental atau ide dapat diartikan sebagai gambar atau benda nyata yang dapat menggambarkan obyek atau konsep abstrak, di mana kedua hal ini ada dalam matematika. Salah satu tipe media yang memfasilitasi untuk melakukan gerakan fisik untuk belajar adalah alat peraga manipulatif. Media ini berupa benda tiga dimensi yang dapat disentuh maupun dikontrol oleh pebelajar ketika belajar (Smaldino, et al., 2005: 9, 214). Lebih lanjut, alat peraga manipulatif mengacu pada benda-benda konkret yang, ketika digunakan siswa dan guru, dapat memberikan kesempatan siswa untuk mencapai tujuan tertentu (Jackson & Phillips, 1973: 301). Dengan belajar menggunakan media tersebut diharapkan dapat mempermudah siswa dalam mengonstruksi pemahamannya. Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa alat peraga manipulatif adalah media berupa benda nyata tiga dimensi yang dapat menggambarkan secara konkret suatu obyek, ide, model, atau konsep abstrak dan

6

memungkinkan

untuk

digerakkan atau dimanipulasi secara fisik dalam kaitannya dengan pembentukan konsep bagi penggunanya, dalam hal ini siswa. 4. Fungsi Alat Peraga Menurut Pujiati dan Hidayat (2015: 32), secara umum fungsi alat peraga adalah: a. memudahkan memahami konsep matematika yang abstrak b. menjadi sumber konkrit untuk mempelajari satu atau lebih konsep matematika c. memotivasi siswa untuk menyukai pelajaran matematika Secara lebih khusus, alat peraga dapat dikelompokkan menurut fungsinya sebagai berikut.

a. Alat peraga sebagai model Dalam hal ini, alat peraga berfungsi untuk membantu dalam memvisualkan atau mengkonkretkan (physical) konsep matematika. Menurut Smaldino, et al. (2005: 214 – 215), model merupakan benda tiga dimensi yang berupa representasi dari benda nyata. Dengan demikian, model merupakan suatu benda yang mirip atau dapat menggambarkan benda lainnya. Contoh alat peraga jenis ini antara lain adalah model bangun ruang padat dan model bangun ruang rangka. Kegunaan alat peraga jenis ini adalah untuk memodelkan ataupun menunjukkan bentuk bangun yang sesungguhnya. b. Alat peraga sebagai jembatan Alat peraga ini bukan merupakan wujud konkrit dari konsep matematika, tetapi merupakan sebuah cara yang dapat ditempuh untuk memperjelas pengertian suatu konsep matematika. Beberapa contoh penggunaan alat peraga adalah kuadrat lengkap Al-Khwarizmi, model

7

jenis

ini

adalah

Pythagoras, jumlah sudut bangun datar.

Gambar 1. Alat Peraga Pembuktian Teorema Pythagoras

c. Alat peraga untuk mendemonstrasi konsep/prinsip Dalam hal ini, alat peraga digunakan untuk memperagakan konsep matematika sehingga dapat dilihat secara jelas (terdemonstrasi) karena suatu mekanisme teknis yang dapat dilihat (visible) atau dapat disentuh (touchable).

Gambar 2. Penemuan Rumus Volum Limassama dengan Sepertiga Volum Balok Selain media pembelajaran matematika berupa alat peraga matematika, juga terdapat alat yang juga digunakan dalam pembelajaran matematika tetapi bukan merupakan alat peraga karena bukan merupakan model, jembatan, dan tidak memperagakan konsep/prinsip matematika tertentu. Alat tersebut yaitu: a. Alat bantu untuk menerampilkan konsep-konsep matematika

8

Media pembelajaran ini secara jelas dimaksudkan agar siswa lebih terampil dalam mengingat, memahami atau menggunakan konsep- konsep matematika. Jenis alat ini biasanya berbentuk permainan ringan dan memiliki penyelesaian yang rutin (tetap).

Gambar 3. Kartu Permainan Bilangan b. Alat yang merupakan aplikasi konsep/prinsip matematika Jenis media pembelajaran ini tidak secara langsung tampak berkaitan dengan suatu konsep, tetapi ia dibentuk dari konsep matematika tersebut. Contoh alat ini yaitu alat bantu pengukuran misalnya klinometer untuk mengukur sudut elevasi dan depresi antara pengamat dan suatu obyek yang dapat digunakan untuk memperkirakan tinggi obyek tersebut .

Gambar 4. Seorang Siswa sedang Menggunakan Klinometer

9

c. Alat sebagai sumber masalah untuk belajar Media pembelajaran yang digolongkan ke dalam jenis ini adalah alat yang menyajikan suatu masalah yang tidak bersifat rutin atau teknis tetapi membutuhkan kemampuan problem-solving yang heuristik dan bersifat investigatif. Contoh alat ini adalah permainan menara hanoi yaitu permainan menemukan langkah yang paling sedikit dalam memindahkan semua cakram dari tiang A (awal) ke tiang C (akhir) dengan bantuan tiang B (tengah). Selain menemukan cara yang efektif untuk memindah cakram (menyelesaikan masalah), pola bilangan akan terbentuk jika permainan ini dilakukan beberapa kali dengan banyak cakram yang berbeda dan berurutan yang diperoleh dari banyak langkah minimal yang diperlukan.

Gambar 5. Alat Permainan Menara Hanoi

D. Daftar Pustaka Bell, H. (1978). Teaching and Learning Mathematics (In Secondary School). Dubuque, Iowa: Wim. C. Brown Company Publisher. Cooney, Davis Anderson. (1975). Dynamics of Teaching Secondary School Mathematics. Boston:Hougton Mifflin Company. Departemen Pendidikan Nasional. (2004). Pedoman Memilih dan Menyusun bahan Ajar.Jakarta: Direktorat Sekolah menengah Pertama, Novak. J.D. (1986). Learning How to Learn. Melbourne: The Press Syndicate of University of Cambridge. Nanang

Priatna.

2016.

Pemanfaatan

Media

dan

Pembelajaran. Bahan ajar diklat. Jakarta: Kemdikbud PPPPTK

10

Pengembangan

Materi


MATERI PEDAGOGIK BAB VII PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



KEGIATAN BELAJAR 6: PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN A. Tujuan Tujuan belajar yang ingin dicapai adalah peserta dapat: 1. Menjelaskan landasan hukum penyusunan RPP 2. Menjelaskan Pengertian RPP 3. Menjelaskan Prinsip Penyusunan RPP 4. Menjelaskan Komponen dan Sistematika RPP 5. Mengidentifikasi langkah penyusunan RPP 6. Menuliskan isi setiap komponen dalam sistematika RPP 7. Menyusun RPP untuk serangkaian KD berdasarkan Kurikulum 2013

B. Indikator Pencapaian Kompetensi Setelah mengikuti sesi ini, peserta pelatihan akan dapat: 1. Menjelaskan landasan hukum penyusunan RPP 2. Menjelaskan Pengertian RPP 3. Menjelaskan Prinsip Penyusunan RPP 4. Menjelaskan Komponen dan Sistematika RPP 5. Mengidentifikasi langkah penyusunan RPP 6. Menuliskan isi setiap komponen dalam sistematika RPP 7. Menyusun RPP untuk serangkaian KD berdasarkan Kurikulum 2013

C. Uraian Materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan

potensi

dirinya

untuk

memiliki kekuatan

spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

Standar Proses

dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi lulusan dan Standar Isi yang 1

telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah

Nomor

19

Tahun

2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi maka prinsip pembelajaran yang digunakan: 1. dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; 2. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; 3. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; 4. dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; 5. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; 6. dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 7. dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; 8. peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills); 9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan

pemberdayaan peserta

didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; 10. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan 2

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani); 11. pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di masyarakat; 12. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas; 13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan 14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses

pembelajaran, penilaian

hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan

diperoleh

melalui aktivitas “mengamati, menanya,

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antar mata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan 3

pembelajaran berbasis penyingkapan/ penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut Sikap

Pengetahuan

Keterampilan

Menerima

Mengingat

Mengamati

Menjalankan

Memahami

Menanya

Menghargai

Menerapkan

Mencoba

Menghayati

Menganalisis

Menalar

Mengamalkan

Mengevaluasi

Menyaji

-

-

Mencipta

Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SD/MI/SDLB/Paket A disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan

karakteristik kompetensi.

Pembelajaran tematik terpadu di SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Proses pembelajaran di SMP/MTs/SMPLB/Paket B disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan tematik terpadu pada IPA dan IPS. Karakteristik proses pembelajaran di SMA/ MA/ SMALB/ SMK/ MAK/ Paket C/ Paket C Kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran, meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan. Standar Proses pada SDLB, SMPLB, dan SMALB diperuntukkan bagi tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna laras yang intelegensinya normal. Secara umum pendekatan belajar yang dipilih berbasis pada teori tentang taksonomi tujuan pendidikan yang dalam lima dasawarsa terakhir yang secara umum sudah 4

dikenal luas. Berdasarkan teori taksonomi tersebut, capaian pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga ranah yakni: ranah kognitif, affektif dan psikomotor. Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. PERENCANAAN PEMBELAJARAN Desain Pembelajaran Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. a. Silabus Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat: 1) Identitas

mata

pelajaran

(khusus

SMP/MTs/SMPLB/Paket

B

dan

SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan); 2) Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas; 3) Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial

mengenai

kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran; 4) kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran; 5

5) tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A); 6) materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi; 7) pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; 8) penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik; 9) alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan 10) sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. 11) Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan embelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri atas: 1) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; 2) identitas mata pelajaran atau tema/subtema; 6

3) kelas/semester; 4) materi pokok; 5) alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah

jam pelajaran yang

tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai; 6) tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 7) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; 8) materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi; 9) metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik mencapai KD yang

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai; 10) media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran; 11) sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; 12) langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan 13) penilaian hasil pembelajaran.

c. Prinsip Penyusunan RPP Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus,kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. 2) Partisipasi aktif peserta didik.

7

3) Berpusat

pada peserta didik untuk mendorong semangat

belajar,

motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian. 4) Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 5) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 6) Penekanan

pada

keterkaitan

dan

keterpaduan

antara

KD,

materi

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 7) Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 8) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

d. Komponen dan Sistematika RPP Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menentukan komponen dan sistematika RPP adalah sebagai berikut : Komponen RPP 1) Identitas, yang meliputi sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, dan alokasi waktu yang ditetapkan. 2) Kompetensi Inti (KI). 3) Kompetensi Dasar (KD). 4) Indikator Pencapaian Kompetensi. 5) Materi Pembelajaran. 6) Kegiatan Pembelajaran. 7) Penilaian, Pembelajaran Remedial, dan Pengayaan. 8) Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar. Sistematika RPP

8

Komponen-komponen yang sudah disebutkan di atas secara operasional diwujudkan dalam bentuk format berikut ini.

Sekolah Mata pelajaran Kelas/Semester Alokasi Waktu

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________ : _________________________________________

A. Kompetensi Inti (KI) B. Kompetensi Dasar 1. KD pada KI-1 2. KD pada KI-2 3. KD pada KI-3 4. KD pada KI-4 C. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Indikator KD pada KI - 1 2. Indikator KD pada KI - 2 3. Indikator KD pada KI - 3 4. Indikator KD pada KI - 4 D. Materi Pembelajaran (Dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial). E. Kegiatan Pembelajaran 1. Pertemuan Pertama: (...JP) a. Kegiatan Pendahuluan b. Kegiatan Inti  Mengamati  Menanya  Mengumpulkan informasi/mencoba  Menalar/mengasosiasi  Mengomunikasikan c. Kegiatan Penutup 2. Pertemuan Kedua: (...JP) 9

a. b.

Kegiatan Pendahuluan Kegiatan Inti  Mengamati  Menanya  Mengumpulkan informasi/mencoba  Menalar/mengasosiasi  Mengomunikasikan c. Kegiatan Penutup 3. Pertemuan seterusnya. F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 1. Teknik penilaian 2. Instrumen penilaian a. Pertemuan Pertama b. Pertemuan Kedua c. Pertemuan seterusnya 3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian. G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 1. Media/alat 2. Bahan 3. Sumber Belajar d. Langkah-Langkah Penyusunan RPP 1) Mengkaji Silabus, dengan cara memperhatikan isi silabus di antaranya memperhatikan KI serta pasangan KD3 dan KD4, mencermati materi pembelajaran untuk mengidentifikasi materi prasarat materi regular dan materi pengayaan yang mendukung tercapainya kompetensi, megidentifikasi kegiatan pembelajaran yang akan tertuang dalam RPP, serta mencermati alokasi waktu yang akan digunakan untuk menyusun RPP. 2) Mencantumkan identitas sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, dan alokasi waktu. 3) Mencantumkan KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4 seperti yang tercantum dalam Permendikbud tentang KI KD Tahun 2016. 4) Mengidentifikasi dan menuliskan serangkaian kompetensi dasar (KD) yang dapat diambil dari silabus. 5) Mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. 10

Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan memperhatikan beberapa ketentuan berikut: 1) Indikator pencapaian kompetensi meliputi indikator pengetahuan, dan keterampilan. 2) Setiap KD dari KI- 3 dan KI-4 dikembangkan sekurang-kurangnya dalam dua indikator pencapaian kompetensi. 3) Rumusan indikator pencapaian kompetensi untuk KD yang diturunkan dari KI3 dan KI-4, sekurang-kurangnya mencakup kata kerja operasional (dapat diamati dan diukur) dan materi pembelajaran. 4) Indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dijabarkan dari Kompetensi Dasar (KD-3) yang merupakan jabaran dari Kompetensi Inti (KI-3) di setiap mata pelajaran. Penyusunan instrumen penilaian ditentukan oleh kata kerja operasional yang ada di dalam KD dan indikator pencapaian kompetensi yang dirumuskan. Kata kerja operasional pada indikator pencapaian kompetensi juga dapat digunakan untuk penentuan item tes (pertanyaan/soal), seperti dicontohkan pada tabel berikut (Morrison, et.al., 2011):

Tabel Kata Kerja Operasional Tujuan yang Diukur Kemampuan mengingat

Kemampuan memahami

Kata Kerja yang Biasa Digunakan                  11

menyebutkan memberi label mencocokkan memberi nama membuat urutan memberi contoh menirukan memasangkan membuat penggolongan menggambarkan membuat ulasan menjelaskan mengekspresikan mengenali ciri menunjukkan menemukan membuat laporan

Tujuan yang Diukur

Kemampuan menerapkan pengetahuan (aplikasi)

Kemampuan menganalisis

Kemampuan mengevaluasi

Kemampuan merancang

Kata Kerja yang Biasa Digunakan                                           12

mengemukakan membuat tinjauan memilih menceritakan menerapkan memilih mendemonstrasikan memperagakan menuliskan penjelasan membuat penafsiran menuliskan operasi mempraktikkan menuliskan rancangan persiapan membuat jadwal membuat sketsa membuat pemecahan masalah menggunakan menuliskan penilaian membuat suatu perhitungan membuat suatu pengelompokan menentukan kategori yang dipakai membandingkan membedakan membuat suatu diagram membuat inventarisasi memeriksa melakukan pengujian membuat suatu penilaian menuliskan argumentasi atau alasan menjelaskan apa alasan memilih membuat suatu perbandingan menjelaskan alasan pembelaan menuliskan prakiraan meramalkan apa yang akan terjadi mengumpulkan menyusun membuat disain (rancangan) merumuskan membuat usulan bagaimana mengelola mengatur merencanakan membuat suatu persiapan

Tujuan yang Diukur

Kata Kerja yang Biasa Digunakan  

membuat suatu usulan menulis ulasan

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN a.

Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran 1) Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran a) SD/MI

: 35 menit

b) SMP/MTs

: 40 menit

c)

: 45 menit

SMA/MA

d) SMK/MAK

: 45 menit

2) Rombongan belajar Jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar dinyatakan No

3)

Satuan

Jumlah Rombongan

Jumlah Maksimum Peserta

Pendidikan

Belajar

Didik Per Rombongan Belajar

1

SD/MI

6-24

28

2

SMP/MTs

3-33

32

3

SMA/MA

3-36

36

4

SMK

3-72

36

5

SDLB

6

5

6

SMPLB

3

8

7

SMALB

3

8

Buku Teks Pelajaran Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

13

4)

Pengelolaan Kelas dan Laboratorium a) Guru wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama. b) Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. c)

Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran.

d) Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. e) Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah dimengerti oleh peserta didik. f)

Guru menyesuaikan

materi

pelajaran

dengan

kecepatan

dan

kenyamanan,

dan

kemampuan belajar peserta didik. g) Guru menciptakan

ketertiban,

kedisiplinan,

keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. h) Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. i)

Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.

j)

Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi.

k)

Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran; dan

l)

Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. 14

b. Pelaksanaan Pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 1) Kegiatan Pendahuluan Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: a) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; b) memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan

aplikasi

memberikan

materi contoh

ajar dan

dalam

kehidupan

perbandingan

sehari-hari, dengan lokal, nasional dan

internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik; c) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; d) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan e) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

2) Kegiatan Inti Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang

disesuaikan dengan

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. a) Sikap Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, 15

menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakuan aktivitas tersebut. b) Pengetahuan Pengetahuan

dimiliki

melalui

aktivitas

mengetahui,

memahami,

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteritik aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). c) Keterampilan Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk

mewujudkan

pembelajaran

yang

keterampilan tersebut

perlu

menerapkan

belajar

modus

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning) dan

melakukan berbasis

pembelajaran

yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning).

3) Kegiatan Penutup Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: a) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 16

b) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; c) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan d) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

PENILAIAN PROSES DAN HASIL PEMBELAJARAN 1.

Teknik penilaian Teknik penilaian dipilih sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Teknik observasi merupakan teknik utama, penilaian diri dan penilaian antar teman diperlukan sebagai teknik penunjang untuk konfirmasi hasil penilaian observasi oleh guru. Penilaian pengetahuan menggunakan teknik penilaian tes tertulis, penugasan dan portofolio (sebagai bahan guru mendeskripsikan capaian pengetahuan di akhir semester). Penilaian keterampilan menggunakan teknik penilaian kinerja, projek, dan portofolio.

2.

Instrumen penilaian Instrumen penilaian adalah alat yang dipakai untuk melakukan penilaian peserta didik. Instrumen penilaian dirancang untuk aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan pada setiap pertemuan, sehingga akan tertulis instrumen untuk pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan seterusnya. Instrumen penilaian sikap yang utama adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat perilaku yang sangat baik dan/atau kurang baik yang berkaitan dengan indikator dari sikap spiritual dan sikap sosial. Instrumen penilaian untuk pengetahuan dan keterampilan disesuaikan dengan teknik penilaian yang dipilih. Rancangan instrumen penilaian dapat disajikan dalam lampiran-lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPP.

17

3.

Pembelajaran Remedial dan Pengayaan Pada bagian ini direncanakan pelaksanaan pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial pada dasarnya mengubah strategi atau metode pembelajaran untuk KD yang sama. Bentuknya dapat berupa pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, pemanfaatan tutor sebaya, dan lain-lain. Pembelajaran pengayaan berupa perluasan dan/atau pendalaman materi dan/atau kompetensi. Strategi pembelajaran pengayaan dapat dalam bentuk tugas mengerjakan soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, meringkas buku-buku referensi dan mewawancarai nara sumber. Peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan belajar, diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu kegiatan penilaian (bukan di akhir semester) baik secara individual, kelompok, maupun kelas. Bagi peserta didik yang berhasil mencapai atau melampaui ketuntasan belajar dapat diberi program pengayaan sesuai dengan waktu yang tersedia baik secara individual maupun kelomok.

PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan

pemantauan,

supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas. 1. Prinsip Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. 2. Sistem dan Entitas Pengawasan Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. a.

Kepala Sekolah, Pengawas dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu.

b. Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademik dan supervise manajerial. 18

3. Proses Pengawasan a.

Pemantauan Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan melalui antara lain, diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.

b. Supervisi Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui antara lain, pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan. c. Pelaporan Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.

4.

Tindak Lanjut Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk: a.

Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar; dan

b. pemberian

kesempatan

kepada

guru

untuk

mengikuti

program

pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

D. Daftar Pustaka Permendikbud No. 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Permendikbud No. 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan menengah. Tim Penyusun. 2016. Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2016. Jakarta: Direktorat PSMP.

19


MATERI PEDAGOGIK BAB VIII PENILAIAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN



KEGIATAN BELAJAR 7: PENILAIAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN A. Tujuan Tujuan belajar yang ingin dicapai adalah peserta dapat: 1. menjelaskan pengertian

penilaian,

pengukuran, dan

evaluasi

dalam

pembelajaran 2. menjelaskan tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip penilaian dalam proses pembelajaran 3. mengidentifikasi jenis instrumen dan teknik penilaian proses dan hasil belajar pada kompetensi sikap spiritual dan sosial 4. mengidentifikasi jenis instrumen dan teknik penilaian proses dan hasil belajar pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi Setelah mengikuti sesi ini, peserta pelatihan akan dapat: 1. Menjelaskan pengertian penilaian, pengukuran, dan evaluasi dalam pembelajaran 2. menjelaskan jenis dan bentuk penilaian 3. menjelaskan pengertian tes dan nontes 4. membedakan penilaian, pengukuran, evaluasi, dan tes 5. menjelaskan tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip penilaian dalam proses pembelajaran 6. menjelaskan ketuntasan belajar dalam pembelajaran 7. mengidentifikasi jenis instrumen dan teknik penilaian proses dan hasil belajar pada kompetensi sikap spiritual dan sosial 8. mengidentifikasi jenis instrumen dan teknik penilaian proses dan hasil belajar pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan.

C. Uraian Materi Mutu pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah sistem penilaian (assesment) yang dilakukan oleh guru. Setiap penilaian didasarkan pada tiga elemen mendasar yang saling berhubungan, yaitu: aspek prestasi yang akan dinilai (kognisi), tugas-tugas yang digunakan untuk mengumpulkan bukti tentang prestasi 1

siswa (observasi), dan metode yang digunakan untuk menganalisis bukti yang dihasilkan dari tugas-tugas (interpretasi) (NRC: 2001). Berdasarkan Permendikbud No. 81A tahun 2013 istilah penilaian (assesment) terdiri dari tiga kegiatan, yakni pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun memang saling berkaitan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi/ bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Berdasarkan Permendikbud No. 53 tahun 2015 penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran. Penilaian dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, ulangan, penugasan, tes praktek, proyek, dan portofolio yang disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian adalah merupakan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam proses Pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik.

2

1. Penilaian Pembelajaran Aspek yang dinilai dalam penilaian matematika meliputi pemahaman konsep (comprehension), melakukan prosedur, representasi dan penafsiran, penalaran (reasoning), pemecahan masalah dan sikap. Penilaian dalam aspek representasi melibatkan kemampuan untuk menyajikan kembali suatu permasalahan atau obyek

matematika

melalui

hal-hal

berikut:

memilih,

menafsirkan,

menerjemahkan, dan menggunakan grafik, tabel, gambar, diagram, rumus, persamaan, maupun benda konkret untuk memotret permasalahan sehingga menjadi lebih jelas. Penilaian dalam aspek penafsiran meliputi kemampuan menafsirkan berbagai bentuk penyajian seperti tabel, grafik, menyusun model matematika dari suatu situasi. Penilaian aspek penalaran dan bukti meliputi identifikasi contoh dan bukan contoh, menyusun dan memeriksa kebenaran dugaan (conjecture), menjelaskan hubungan, membuat generalisasi, menggunakan contoh kontra, membuat kesimpulan, merencanakan dan mengkonstruksi argumen-argumen matematis, menurunkan atau membuktikan kebenaran rumus dengan berbagai cara. Penilaian pemecahan masalah dalam matematika merupakan proses untuk menilai kemampuan menerapkan pengetahuan matematika yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal, baik dalam konteks matematika maupun di luar matematika. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penilaian autentik dan non-autentik. Penilaian autentik merupakan pendekatan utama dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik. Penilaian Autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Bentuk penilaian autentik mencakup: (1) penilaian berdasarkan pengamatan, (2) tugas ke lapangan, (3) portofolio, (4) projek, (5) produk, (6) jurnal, (7) kerja laboratorium, dan (8) unjuk kerja, serta (9) penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara 3

reflektif. Bentuk penilaian non-autentik mencakup: (1) tes, (2) ulangan, dan (3) ujian. 2. Fungsi dan Tujuan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Secara umum, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian. Secara lebih khusus penilaian hasil belajar oleh pendidik berfungsi untuk: a.

memantau kemajuan belajar;

b. memantau hasil belajar; dan c.

mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk: a.

mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi Peserta Didik;

b. memperbaiki proses pembelajaran; dan c. menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun. dan/atau kenaikan kelas.

3. Prinsip-prinsip Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Prinsip umum penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi: sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, holistik dan berkesinambungan, sistematis, akuntabel, dan edukatif. a.

Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.

b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. b. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

4

c.

Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

d. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. e.

Holistik/menyeluruh

dan

berkesinambungan,

berarti

penilaian

oleh

pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. f.

Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.

g.

Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.

h. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Prinsip khusus untuk penilaian autentik meliputi: a.

materi penilaian dikembangkan dari kurikulum;

b. bersifat lintas muatan atau mata pelajaran; b. berkaitan dengan kemampuan peserta didik; c.

berbasis kinerja peserta didik;

d. memotivasi belajar peserta didik; e.

menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik;

f.

memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya;

g.

menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

h. mengembangkan kemampuan berpikir divergen; i.

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran;

j.

menghendaki balikan yang segera dan terus menerus;

k.

menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata;

l.

terkait dengan dunia kerja;

m. menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata; dan n. menggunakan berbagai cara dan instrument.

5

4. Lingkup dan Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial meliputi tingkatan sikap: menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan nilai spiritual dan nilai sosial. Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap kompetensi pengetahuan meliputi tingkatan menerapkan,

menganalisis,

pengetahuan

konseptual,

kemampuan

dan

mengetahui,

mengevaluasi

pengetahuan

memahami,

pengetahuan

prosedural,

dan

faktual,

pengetahuan

metakognitif. Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap kompetensi keterampilan mencakup keterampilan abstrak dan keterampilan konkrit. Keterampilan abstrak merupakan

kemampuan

mengumpulkan

belajar

informasi/

yang

mencoba,

meliputi:

mengamati,

menanya,

menalar/mengasosiasi,

dan

mengomunikasikan. Keterampilan konkrit merupakan kemampuan belajar yang meliputi: meniru, melakukan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan mencipta. 5. Skala Penilaian dan Ketuntasan Penilaian hasil belajar oleh pendidik untuk kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan menggunakan skala penilaian. Predikat untuk sikap spiritual dan sikap sosial dinyatakan dengan A = sangat baik, B = baik, C = cukup, dan D = kurang. Skala penilaian untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan diperoleh dengan cara merataratakan hasil pencapaian kompetensi setiap KD selama satu semester. Nilai akhir selama satu semester pada rapor ditulis dalam bentuk angka 0 – 100 dan predikat serta dilengkapi dengan deskripsi singkat kompetensi yang menonjol bedasarkan pencapaian KD selama satu semester. Ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan meliputi: (1) ketuntasan 6

penguasaan substansi; dan (2) ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Kriteria ketuntasan minimal kompetensi sikap ditetapkan dengan predikat B = baik. Skor rerata untuk ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan disesuaikan dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) masingmasing kelas/ satuan pendidikan. 6. Instrumen Penilaian Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penilaian. Dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 dinyatakan bahwa instrument penilaian harus memenuhi persyaratan: (1) substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai; (2) konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan; dan (3) penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika dapat dilakukan dengan teknik penilaian tes dan nontes. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan

untuk

mengukur

keterampilan,

pengetahuan,

intelegensi,

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Teknik penilaian tes terdiri dari tes tulis, tes lisan, tes praktek. Penilaian dengan teknik tes tulis dapat menggunakan: (1) soal obyektif, (2) soal isian, dan (3) soal uraian/terbuka. Penilaian dengan teknik tes lisan menggunakan daftar pertanyaan lisan. Teknik nontes biasanya digunakan untuk mengevaluasi bidang sikap atau keterampilan. Penilaian Kompetensi Ranah Sikap dalam Pembelajaran Matematika SMP/MTs Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Penilaian Kompetensi Ranah Pengetahuan dalam Pembelajaran Matematika SMP/MTs 7

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. Kompetensi ranah pengetahuan dalam pembelajaran matematika dimaknai sebagai perilaku yang diharapkan dari peserta didik ketika mereka berhadapan dengan konten matematika, dan dapat terdiri atas domain: (1) pemahaman, (2) penyajian dan penafsiran, (3) penalaran dan pembuktian. Penilaian Kompetensi Ranah Keterampilan dalam Pembelajaran Matematika SMP/MTs Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik. a.

Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi.

b. Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. c.

Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya.

7. Prosedur Penilaian Prosedur penilaian dimaksudkan sebagai langkah-langkah terurut yang harus ditempuh dalam melaksanakan penilaian. Langkah-langkah tersebut merupakan

8

tahapan dari kegiatan permulaan sampai kegiatan akhir dalam rangka pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian diawali dengan pendidik merumuskan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang dijabarkan dari Kompetensi Dasar (KD) pada mata pelajaran matematika. Indikator pencapaian kompetensi untuk KD pada KI-3 dan KI-4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat terukur dan/atau diobservasi. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan menjadi indikator soal yang diperlukan untuk penyusunan instrumen penilaian. Indikator tersebut digunakan sebagai ramburambu dalam penyusunan butir soal atau tugas. Instrumen penilaian memenuhi persyaratan substansi/materi, konstruksi, dan bahasa. Persyaratan substansi merepresentasikan kompetensi yang dinilai, persyaratan konstruksi memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan persyaratan bahasa adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Indikator pencapaian pengetahuan dan keterampilan merupakan ukuran, karakteristik, atau ciri-ciri yang menunjukkan ketercapaian suatu KD tertentu dan menjadi acuan dalam penilaian KD mata pelajaran. Setiap Indikator pencapaian kompetensi dapat dikembangkan menjadi satu atau lebih indicator soal pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan untuk mengukur pencapaian sikap digunakan indikator penilaian sikap yang dapat diamati. Menurut Suharsimi (2006) langkah-langkah dalam penyusunan tes adalah: a.

Menentukan tujuan mengadakan tes

b. Membuat pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan c.

Menderetkan

semua Indikator

Pencapaian Kompetensi (IPK) yang

memuat aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan d. Menyusun tabel spesifikasi yang memuat pokok materi dan aspek-aspek yang akan diukur e.

Menuliskan butir-butir soal sesuai Indikator Pencapaian Kompetensi 9

D. Daftar Pustaka Nanang Priatna. 2016. Pemanfaatan Media dan Pengembangan Materi Pembelajaran. Bahan ajar diklat. Jakarta: Kemdikbud PPPPTK Tim Penyusun. 2016. Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2016. Jakarta: Direktorat PSMP.

10


MATERI PEDAGOGIK BAB IX REFLEKSI PEMBELAJARAN DAN PTK



KEGIATAN BELAJAR 8 : REFLEKSI PEMBELAJARAN DAN PTK A. Tujuan Setelah mengikuti kegiatan belajar ini diharapkan peserta memiliki pemahaman dan keterampilan dasar mengenai: 1. Konsep kegiatan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 3. Pengertian, karakteristik, dan prinsip-prinsip PTK. 4. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Menjelaskan konsep dan definisi kegiatan reflektif terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan 2. Menjelaskan teknik-teknik refleksi dalam pembelajaran 3. Melakukan reflektsi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 4. Menjelaskan pengertian penelitian tindakan kelas 5. Menjelaskan karakteristik penelitian tindakan kelas 6. Menjelaskan prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas

C. Uraian Materi Refleksi pembelajaran merupakan kegiatan evaluasi diri bagi seorang guru dalam melihat kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Evaluasi diri guru dalam melaksanakan pembelajaran dapat berupa (1) penilaian tertulis maupun lisan oleh peserta didik (siswa) terhadap gurunya, (2) penilaian atau observasi pelaksanaan pembelajaran oleh teman sejawat, dan (3) evaluasi diri guru dengan melakukan analisis hasil tes tertulis, lisan maupun penugasan terhadap siswa yang diampunya. Refleksi pembelajaran perlu dilakukan guru dalam upaya untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dengan mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam melaksanakan pembelajaran, guru dapat memperbaiki pembelajaran berikutnya. Kegiatan refleksi pembelajaran menjadi sangat perlu dilakukan, karena selama ini sebagian besar guru kurang mengetahui seberapa jauh keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Permasalahan yang terjadi pada seorang guru antara lain 1

bahwa guru merasa kurang berhasil dalam melaksanakan pembelajaran apabila sebagian besar siswanya mendapat nilai kurang dalam suatu tes atau ujian, sebaliknya merasa bangga atau berhasil apabila sebagian besar siswa mendapat nilai tinggi dari tes atau ujian. Permasalahan lain yang sering dihadapi guru adalah kurang memahami bahwa sering terjadi miskonsepsi, penurunan motivasi, dan minat belajar rendah saat proses pembelajaran berlangsung. Dari uraian permasalahan di atas maka diperlukan bahan referensi berupa modul yang diharapkan dapat digunakan guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran, dengan melakukan refleksi pembelajaran serta melakukan penelitian tindakan kelas (PTK). 1. Kegiatan Refleksi dalam Pembelajaran Dalam setiap kegiatan pembelajaran guru seharusnya memulai dari (1) kegiatan menyusun perencanaan, kemudian (2) melaksanakan pembelajaran, (3) melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan (4) tindak lanjut. Keempat kegiatan ini dilaksanakan secara terus menerus sehingga pada akhirnya guru mendapatkan kepuasan dalam mengajar dan siswa mendapatkan kepuasan dalam belajar. Yang terjadi pada umumnya dalam pembelajaran adalah guru kurang memahami adanya miskomunikasi atau miskonsepsi antara guru dan siswa. Guru merasa apa yang disampaikan telah jelas dan dapat diterima dengan baik oleh siswa, sementara siswa belum dan bahkan tidak mengetahui dan memahami apa yang

dijelaskan

oleh

guru.

Hal

ini

terjadi

pada

guru

yang

melaksanakan pembelajaran konvensional dengan tahapan pembelajaran, (1) menjelaskan konsep, (2) menjelaskan latihan soal, (3) memberikan soal latihan, dan (4) ulangan harian. Pada tahap selesai menjelaskan konsep matematika biasanya guru bertanya kepada para siswa “sudah jelas anak-anak?, sebagian kecil siswa menjawab “sudah pak/bu guru”, tetapi sebagian besar siswa tidak menjawab. Dengan jawaban siswa tersebut tanpa ekspresi guru melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu memberikan dan menjelaskan contoh-contoh soal, dan dilanjutkan memberikan soal-soal latihan. Apa yang terjadi setelah guru berkeliling 2

mengamati siswa mengerjakan soal tersebut hanya sebagian kecil yang dengan lancar dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Dan pada akhirnya nilai ulangan harian hanya sebagian kecil yang mendapat nilai di atas KKM. Dari uraian di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa perlu adanya kegiatan introspeksi diri dalam pelaksanaan pembelajaran, apakah pembelajaran yang kita laksanakan sudah efektif sehingga terjadi proses belajar pada siswa atau belum. Kegiatan tersebut berupa refleksi terhadap pembelajaran yang kita laksanakan. Ada beberapa pengertian kegiatan reflektif dalam pembelajaran, (1) Kegiatan refleksi pembelajaran adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar berupa penilaian tertulis maupun lisan (umumnya tulisan) oleh anak didik kepada guru, berisi ungkapan kesan, pesan, harapan serta kritik membangun atas pembelajaran yang diterimanya, (2) Kegiatan refleksi pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar pada prinsipnya merupakan kegiatan menilai pendidik oleh peserta didik, (3) Kegiatan refleksi pembelajaran merupakan kegiatan penilaian (evaluasi) proses dan hasil belajar siswa

dalam rangka

untuk

memperoleh

balikan terhadap proses belajar

mengajar, dan (4) Kegiatan refleksi pembelajaran merupakan kegiatan mendiagnosis

kesulitan

belajar

siswa

dalam

rangka

perbaikan

proses

pembelajaran. Penilaian tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan oleh peserta didik kepada pendidiknya. Penilaian dari peserta didik dapat berisi ungkapan curahan hatinya yang berupa kesan, pesan, harapan serta kritikan yang bersifat membangun atas proses belajar mengajar yang diterimanya sejak awal hingga akhir proses tersebut. Oleh karena itu, apa pun hasil kegiatan reflektif ini seharusnya diterima dengan bijaksana dan berani memperbaiki diri ke depan jika hasilnya kurang disukai peserta didik. Manusia adalah tempatnya salah, sehingga peserta didik dan pendidik yang sama-sama manusia juga dapat berbuat salah. Oleh sebab itu, maka kegiatan reflektif menjadi sangat penting, apalagi dalam perkembangan jaman saat ini yang penuh dengan tantangan menghadapi pengaruh globalisasi yang membawa pada perubahan sikap peserta didik maupun pendidik dalam memaknai proses belajar mengajar yang ideal. 3

Dalam kegiatan reflektif, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya dan guru dapat memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, dengan demikian tidak dapat disanggah, bahwa refleksi dalam pendidikan itu sangat penting, tetapi memang lebih penting lagi adalah untuk melakukannya. Mengapa refleksi itu penting dan seharusnya dilakukan oleh guru? Karena melalui refleksi dapat diperoleh informasi positif tentang bagaimana cara guru meningkatkan kualitas pembelajarannya sekaligus sebagai bahan observasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Selain itu, melalui kegiatan ini dapat tercapai kepuasan dalam diri peserta didik yaitu memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan guru. Dari dua pengertian kegiatan refleksi pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa refleksi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dirancang oleh guru untuk memperoleh umpan balik (balikan) dari suatu pembelajaran yang telah dilaksanakan, dengan tujuan memperbaiki pembelajaran yang akan dilakukan.

Teknik Kegiatan Refleksi Pembelajaran Adapun teknik kegiatan refleksi pembelajaran antara lain (1) penilaian guru oleh peserta didik, (2) evaluasi proses dan hasil belajar, (3) diagnosis kesulitan belajar, dan (4) penilaian guru oleh teman sejawat. Tiga yang pertama akan dibahas di bawah ini. a. Penilaian guru oleh peserta didik Kegiatan ini dilakukan dalam proses belajar mengajar berupa penilaian tertulis maupun lisan (umumnya tulisan) oleh anak didik kepada guru, berisi ungkapan kesan, pesan, harapan serta kritik membangun atas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Alat penilaian (instrumen) disusun oleh guru dan diberikan kepada semua peserta didik atau sebagian (sampel). Ada 3 aspek penilaian guru oleh peserta didik yaitu (1) ungkapan kesan peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh guru, (2) pesan dan harapan peserta didik terhadap guru pada pelaksanaan 4

pembelajaran yang akan datang, dan (3) kritik membangun peserta

didik

terhadap guru dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ungkapan kesan peserta didik terhadap pembelajaran terdiri dari kesan positif dan kesan negative. Kesan positif misalnya: guru menjelaskan konsep dengan bahasa yang jelas dan menarik, berpenampilan menarik, menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan sebagainya. Sedang kesan negatif antara lain: penjelasan dan suara guru tidak jelas, guru berpakaian kurang rapi, tulisan kurang jelas sulit dibaca dan sebagainya. Berikut contoh instrumen penilaian guru oleh peserta didik. Berikan tanda √ pada kolom “YA” atau “TIDAK” pada tabel berikut, sesuai dengan kesan Anda, setelah Anda mengikuti pembelajaran. Tabel 1. Instrumen penilaian guru oleh peserta didik. PENILAIAN

Kesan

1 2 3

YA

ASPEK PENILAIAN

NO

Anda

setelah

mengikuti

pembelajaran Guru menjelaskan materi menggunakan bahasa yang mudah diterima Guru menjelaskan materi mudah diterima Guru mengatur tempat duduk sesuai keinginan siswa

4

Guru memberikan motivasi belajar

5

Guru kurang memperhatikan siswa yang

6

Guru kurangkurang pandaimemberikan kesempatan

7

siswa untuk Guru kurangbertanya memberikan kesempatan

8

menjawab bagi siswa yang kurang Penampilan guru kurang menarik pandai

9

Guru sering marah kepada siswa

10

Guru kurang dalam memberikan latihan soal 5

TIDAK

KETERANGAN

Selanjutnya tuliskan pesan-pesan dan kritik membangun Anda terhadap guru, supaya pembelajaran yang akan datang lebih baik. Pesan: ………………………………………………………………………………………………..……………………… ………………………………………………………………………................................................... Kritik Membangun: ………………………………………………………………………………………………..……………………… ……………………………………………………………………………..............................................

b. Evaluasi Pembelajaran Ditinjau dari bahasa, evaluasi terjemahan dari kata evaluation yang diterjemahkan dengan “penilaian”, sehingga antara penilaian dan evaluasi dapat dipandang sebagai dua istilah yang semakna. Istilah lain evaluasi dapat diartikan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu obyek. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran. Pengertian tersebut di atas mempunyai implikasi- implikasi sebagai berikut: 1) Evaluasi adalah suatu proses yang dilaksanakan terus menerus sebelum, pada saat, dan sesudah pembelajaran 2) Proses evaluasi senantiasa diarahkan ke tujuan tertentu yakni untuk mendapatkan jawaban-jawaban

tentang

bagaimana

memperbaiki

pembelajaran. 3) Evaluasi menuntut penggunaan alat ukur yang akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna membuat keputusan.

Evaluasi pembelajaran mempunyai beberapa tujuan, antara lain: 1) Menentukan angka kemajuan atau hasil belajar siswa 2) Penempatan siswa ke dalam situasi pembelajaran yang tepat dan serasi dengan tingkat kemampuan, minat serta karakteristik yang dimiliki.

6

3) Mengenal latar belakang siswa (psikis, fisik dan lingkungan) yang berguna bagi penempatan maupun penentuan penyebab kesulitan belajar siswa dan juga berfungsi sebagai masukan guru bimbingan konseling. 4) Sebagai umpan balik bagi guru yang pada saatnya dapat digunakan dalam menyusun program remedial dan pengayaan.

Evaluasi pembelajaran mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Alat pengukur pencapaian tujuan pembelajaran 2) Alat mendiagnostik kesulitan belajar siswa. 3) Alat penempatan siswa sesuai minat dan bakat siswa. Dilihat dari jenisnya, penilaian terdiri atas beberapa macam yakni penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif dan penilaian penempatan. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Penilaian formatif berorientasi pada proses, yang akan memberikan informasi kepada guru apakah program atau proses belajar mengajar masih perlu diperbaiki. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program misalnya penilaian yang dilaksanakan pada akhir caturwulan, akhir semester atau akhir tahun. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Penilaian ini berorientasi pada produk/hasil. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan penilaian semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Penilaian selektif adalah penilaian yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau menyaring. Memilih siswa untuk mewakili sekolah dalam lomba-lomba tertentu termasuk jenis penilaian selektif. Untuk kepentingan yang lebih luas penilaian selektif misalnya seleksi penerimaan mahasiswa baru atau seleksi yang dilakukan dalam rekrutmen tenaga kerja. Penilaian penempatan adalah penilaian yang bertujuan untuk 7

mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan kata lain penilaian ini berorientasi pada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan kemampuan yang telah dimiliki siswa Seperti telah diuraikan di atas bahwa penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses

belajar

mengajar

itu sendiri.

Penilaian

formatif

berorientasi pada proses, yang akan memberikan informasi kepada guru apakah program atau proses belajar mengajar masih perlu diperbaiki. Jenis penilaian ini yang dapat digunakan guru sebagai suatu kegiatan reflektif pembelajaran, sesuai dengan fungsinya bahwa penilaian formatif dapat digunakan untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran dan bisa memberikan informasi apakah pembelajaran perlu perbaikan atau tidak. Dengan kata lain penilaian formatif dapat digunakan sebagai bahan reflektif pembelajaran untuk mendeteksi kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor pedagogis. Kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor pedagogis adalah kesulitan belajar siswa, yang sering dijumpai adalah faktor kurang tepatnya guru mengelola pembelajaran dan menerapkan metodologi. Misalnya guru masih kurang memperhatikan kemampuan awal yang dimiliki siswa, guru langsung masuk ke materi baru. Ketika terbentur kesulitan siswa dalam pemahaman, guru mengulang pengetahuan dasar yang diperlukan. Kemudian melanjutkan lagi materi baru yang pembelajarannya terpenggal. Jika ini berlangsung dan bahkan tidak hanya sekali dalam suatu tatap muka, maka akan muncul kesulitan umum yaitu kebingun gan karena tidak terstrukturnya bahan ajar yang mendukung tercapainya suatu kompetensi. Ketika menerangkan bagianbagian bahan ajar yang menunjang tercapainya suatu kompetensi bisa saja sudah jelas, namun jika secara keseluruhan tidak dikemas dalam suatu struktur

pembelajaran

yang

baik,

maka

kompetensi dasar dalam

penguasaan materi dan penerapannya tidak selalu dapat diharapkan berhasil. 8

Dengan kata lain, struktur pelajaran yang tertata secara baik akan memudahkan siswa, paling tidak mengurangi kesulitan belajar siswa. Kejadian yang dialami siswa dan sering muncul menurut guru adalah: “Ketika dijelaskan mengerti, ketika mengerjakan sendiri tidak bisa”. Jika guru menanggapinya hanya dengan menyatakan: memang hal itu yang sering dikemukakan siswa kepada

saya,

berarti

guru

tersebut

tidak

merasa

tertantang

profesionalismenya untuk mencari penyebab utama, menemukan, dan mengatasi masalahnya. Kesulitan itu dapat terjadi karena guru kurang memberikan latihan yang cukup di kelas dan memberikan bantuan kepada yang memerlukan, meskipun ia sudah berusaha keras menjelaskan materinya. Hal ini terjadi karena guru belum menerapkan hakekat belajar matematika, yaitu bahwa belajar matematika hakekatnya berpikir dan mengerjakan matematika. Berpikir ketika mendengarkan penjelasan guru, mempunyai implikasi bahwa tanya jawab merupakan salah satu bagian penting dalam belajar matematika. Dengan tanya jawab ini proses diagnosis telah diawali. Ini berarti diagnostic teaching, pembelajaran dengan senantiasa sambil mengatasi kesulitan siswa telah dilaksanakan dan hal ini yang dianjurkan. Secara umum, cara guru memilih metode, pendekatan dan strategi dalam pembelajaran akan berpengaruh terhadap kemudahan atau kesulitan siswa dalam belajar siswa. Perasaan lega atau bahkan sorak sorai pada saat bel berbunyi pada akhir jam pelajaran matematika adalah salah satu indikasi adanya beban atau kesulitan siswa yang tak tertahankan. Jika demikian maka guru perlu introspeksi pada system pembelajaran yang dijalankannya, bentuk instrospeksi sebaiknya berupa kegiatan reflektif dengan menganalisis hasil tes formatif yang telah dilaksanakan.

c.

Diagnosis Kesulitan Belajar Kegiatan lain dalam refleksi pembelajaran dengan cara mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Dengan mengetahui kesulitan belajar, guru dapat memperbaiki strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan hasil analisis kesulitan tersebut. Pada dasarnya ada kesamaan antara profesi 9

seorang guru dan profesi seorang dokter, seorang dokter dalam menetapkan jenis penyakit dan jenis obat yang akan diberikan, melalui kegiatan diagnosa terhadap pasiennya. Kegiatan dokter dalam mendiagnosa pasien biasanya melalui wawancara dan dokumen kemajuan pemeriksaan sebelumnya. Sedangkan seorang guru dalam menetapkan jenis kesulitan belajar peserta didik salah satunya dapat melalui kegiatan penilaian atau tes. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) diagnosis mempunyai arti (1) penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti (memeriksa) gejala-gejalanya. (2) pemeriksaan terhadap suatu hal. Demikian pula halnya pekerjaan guru. Sebelum memberikan pembelajaran perbaikan (pembelajaran remidi), guru perlu terlebih dahulu mencari penyebab kesulitan belajar siswanya atau mendiagnosis kesulitan siswa dalam belajar. Beberapa referensi

maupun

pengalaman mengelola pembelajaran menunjukkan bahwa kesulitan belajar belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor. Tingkat dan jenis sumber kesulitannya beragam. Mengutip Brueckner dan Bond, dalam Rahmadi (2004: 6) mengelompokkan sumber kesulitan itu menjadi lima faktor, yaitu: 1) Faktor Fisiologis. Yang dimaksud kesulitan belajar siswa yang dapat ditimbulkan oleh faktor fisiologis, yaitu kesulitan belajar yang disebabkan karena gangguan

fisik seperti gangguan penglihatan,

pendengaran,

gangguan sistem syaraf dan lain-lain.Dalam hubungannya dengan faktorfaktor di atas, umumnya guru matematika tidak memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai untuk mengatasinya. Yang dapat dilakukan guru hanyalah memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki gangguan dalam penglihatan atau pendengaran tersebut untuk duduk lebih dekat ke meja guru. Selebihnya, hambatan belajar tersebut hendaknya diatasi melalui kerjasama dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam mengatasi kesulitan siswa seperti tersebut di atas, misalnya dengan guru SLB. Sementara pemerintah sudah membuka program sekolah insklusi dengan pengawasan dan pembimbingan dari guru-guru SLB. 10

2) Faktor Sosial. Lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar matematika siswa, suatu keluarga yang tercipta suasana kondusif dalam belajar akan menjadikan anak termotivasi tinggi dalam belajar dan nyaris tidak ada kesulitan belajar. Demikian juga pergaulan siswa di masyarakat dan di sekolah yang mengutamakan suasana belajar yang kondusif maka siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi pula. 3) Faktor Emosional. Siswa akan cepat emosi, mudah tersinggung, mudah marah, dapat menghambat belajarnya, keadaan siswa seperti tersebut diatas disebabkan oleh masalah-masalah sebagai berikut: siswa mengkonsumsi minuman

keras,

ekstasi

dan

sejenisnya, siswa kurang tidur, ada masalah keluarga sehingga siswa sulit untuk melupakannya, dan sebagainya. 4) Faktor Intelektual. Siswa yang mengalami kesulitan belajar disebabkan oleh faktor intelektual, umumnya kurang berhasil dalam menguasai konsep, prinsip, atau algoritma, walaupun telah berusaha mempelajarinya. Siswa yang mengalami kesulitan mengabstraksi, menggeneralisasi, berpikir deduktif dan mengingat konsep-konsep maupun prinsip-prinsip biasanya akan

selalu

merasa bahwa matematika itu sulit. Siswa demikian biasanya juga mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah terapan atau soal cerita. Untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika karena faktor intelektual dengan memberikan waktu lebih lama dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Karena pada dasarnya siswa tersebut butuh waktu lebih lama dalam berfikir, dan menyelesaikan tugas dibanding siswa-siswa yang lain. 5) Faktor Pedagogis. Faktor lain yang menyebabkan siswa kesulitan belajar adalah faktor pedagogis yaitu faktor kurang tepatnya guru mengelola pembelajaran dan menerapkan metodologi. Misalnya guru masih kurang memperhatikan kemampuan awal yang dimiliki 11

siswa, guru langsung masuk ke materi baru. Ketika menerangkan bagian-bagian bahan ajar yang menunjang tercapainya suatu kompetensi bisa saja sudah jelas, namun jika secara keseluruhan tidak dikemas dalam suatu struktur pembelajaran yang baik, maka kompetensi dasar dalam penguasaan materi dan penerapannya tidak selalu dapat diharapkan berhasil. Secara umum, cara guru memilih metode, pendekatan dan strategi dalam pembelajaran akan berpengaruh terhadap kemudahan atau kesulitan siswa dalam belajar. Perasaan lega atau bahkan sorak sorai pada saat bel berbunyi pada akhir jam pelajaran matematika adalah salah satu indikasi adanya beban atau kesulitan siswa yang tak tertahankan. Jika

demikian

maka

guru

perlu

introspeksi

pada sistem

pembelajaran yang dilaksanakan.

2. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) a.

Empat jenis penelitian tindakan kelas, yaitu: 1) Penelitian Tindakan Kelas Diagnostik. PTK diagnostik ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini peneliti mendiagnosa dan mendalami situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contohnya ialah apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas. 2) Penelitian Tindakan Kelas Partisipan. PTK partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa penyusunan laporan. Dengan demikian, sejak perencanan panelitian peneliti senantiasa terlibat, selanjutnya peneliti memantau, mencacat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisa data serta berakhir

dengan

melaporkan hasil panelitiannya. PTK partisipasi dapat juga dilakukan di sekolah seperti halnya contoh pada butir di atas. Hanya saja, di sini peneliti dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus 12

sejak awal sampai berakhir penelitian. Jenis ini yang biasanya dilakukan guru saat ini. 3) Penelitian

Tindakan Kelas Empiris. Penelitian dilakukan dengan cara

merencanakan, mencatat pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar arena kelas, jadi dalam penelitian jenis ini peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan di kelas. 4) Penelitian Tindakan Kelas Eksperimental (Chein, 1990). PTK eksperimental diselenggarakan dengan peneliti (guru) berupaya menerapkan berbagai macam pendekatan, model, metode atau strategi pembelajaran secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar-mengajar. Di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar-mengajar, dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang

ditetapkan untuk mencapai

suatu tujuan instruksional. Dengan diterapkannya PTK ini diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan pengajaran. b. Model Penelitian Tindakan Kelas Pada modul ini dikenalkan tiga model penelitian tindakan kelas yaitu, 1) Model Penelitian Tindakan Kelas menurut Kurt Lewin Kurt Lewin menyatakan bahwa dalam satu siklus pada penelitian tindakan kelas terdiri dari empat langkah, yakni: (1) Perencanaan (planning), (2) aksi atau tindakan (acting), (3) Observasi (observing), dan (4) refleksi (reflecting) Berikut skematis model penelitian tindakan kelas manurut Kurt Lewin

Gambar 1. Rancangan Penelitian Tindakan Model Kurt Lewin 2) Model Penelitian Tindakan Kelas Menurut Kemmis & McTaggart Model yang dikemukakan Kemmis & Taggart merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Kurt Lewin. Secara mendasar tidak ada perbedaan

13

yang prinsip antara keduanya. Model ini banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Rancangan Kemmis & Taggart dapat mencakup sejumlah siklus, masing-masing terdiri dari tahap-tahap: perencanaan (plan), pelaksanaan dan pengamatan (act & observe), dan refleksi (reflect). Tahapan-tahapan ini berlangsung secara berulang- ulang, sampai tujuan penelitian tercapai. Dituangkan dalam bentuk gambar, rancangan Kemmis & McTaggart akan tampak sebagai berikut:

Gambar 2. Model PTK menurut Kemmis & McTaggart 3) Model Penelitian Tindakan Kelas menurut John Elliot Apabila dibandingkan dua model yang sudah diutarakan di atas, yaitu Model Kurt Lewin dan Kemmis-McTaggart, PTK Model John Elliot ini tampak lebih detail dan rinci.

14

Gambar 3. Model PTK menurut John Elliot Dari ketiga model di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) penelitian tindakan kelas terdiri dari beberapa siklus (minimum tiga siklus), dan (2) setiap siklus terdiri dari beberapa langkah yaitu (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) pengamatan/ observasi, dan (d) refleksi, namun sebetulnya kegiatan pelaksanaan dan pengamatan dilakukan secara bersamaan. Sehingga alur model penelitian tindakan kelas dapat disederhanakan sebagai berikut:

15

c. Tahap Penelitian Tindakan Kelas (Siklus Penelitian) 1) Tahap Perencanaan Tindakan Pada tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa,di mana, kapan, dilakukan

dan bagaimana penelitian dilakukan. Penelitian sebaiknya secara

kolaboratif,

sehingga

dapat

mengurangi

unsur

subyektivitas. Karena dalam penelitian ini ada kegiatan pengamatan terhadap diri sendiri, yakni pada saat menerapkan pendekatan, model atau metode pembelajaran sebagai upaya menyelesaikan masalah pada saat praktik penelitian. Dalam kegiatan ini peneliti perlu juga menjelaskan persiapan-persiapan pelaksanaan penelitian seperti: rencana pelaksanaan pembelajaran, instrumen pengamatan (observasi) terhadap proses belajar siswa maupun instrumen pengamatan proses pembelajaran. 16

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan Pada tahap ini berupa kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan di kelas yang menjadi subyek penelitian. Pada kegiatan implementasi ini guru (peneliti) harus taat atas perencanaan yang telah disusun. Yang perlu diingat dalam implementasi atau praktik penelitian ini berjalan seperti biasa pada saat melaksanakan pembelajaran sebelum penelitian, tidak boleh dibuat-buat yang menyebabkan pembelajaran menjadi kaku. Dan kolaborator disarankan melakukan pengamatan secara obyektif sesuai dengan kondisi pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini penting mengingat penelitian tindakan mempunyai tujuan memperbaiki proses pembelajaran. 3) Tahap Pengamatan (observasi) Pada tahap pengamatan ini ada dua kegiatan yang diamati yaitu, kegiatan belajar siswa, dan kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar siswa dapat dilakukan sendiri oleh

guru

pelaksana

(peneliti)

sambil melaksanakan pembelajaran, sedang pengamatan terhadap proses pembelajaran tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh guru pelaksana. Untuk itu guru pelaksana (peneliti) minta bantuan teman sejawat (kolaborator) melakukan pengamatan, dalam hal ini kolaborator melakukan pengamatan berdasar pada instrumen yang telah disusun oleh peneliti. Hasil pengamatan kolaborator nantinya akan bermanfaat atau akan digunakan oleh peneliti sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. 4) Tahap Refleksi Kegiatan refleksi ini dilaksanakan ketika kolaborator sudah selesai melakukan pengamatan terhadap peneliti pada saat melaksanakan pembelajaran, kemudian berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan hasil pengamatan dalam peneliti melakukan implementasi rancangan tindakan. Inilah inti dari penelitian tindakan, yaitu ketika kolaborator mengatakan kepada peneliti tentang hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan bagian mana yang belum. Dari hasil refleksi dapat digunakan 17

sebagai

bahan pertimbangan

dalam

merancang kegiatan

(siklus)

berikutnya. Jadi pada intinya kegiatan refleksi adalah kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan siklus selanjutnya. Keempat tahap dalam penelitian tindakan tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun, dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan refleksi, yang tidak lain adalah evaluasi. Apabila dikaitkan dengan "bentuk tindakan" sebagaimana disebutkan dalam uraian ini, maka yang dimaksud dengan bentuk tindakan adalah siklus tersebut. Jadi bentuk penelitian tindakan tidak pernah merupakan kegiatan tunggal tetapi selalu berupa rangkaian kegiatan yang akan kembali ke asal, yaitu dalam bentuk siklus. d. Tahapan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan kelas Ada beberapa langkah penyusunan proposal penelitian tindakan kelas, antara lain : (1) menentukan judul penelitian, (2) menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, (3) menentukan teori pendukung, kerangka berfikir dan hipotesis tindakan, (4) menentukan metode penelitian, dan (5) menyusun instrumen penelitian. Adapun langkahlangkahnya sebagai berikut: 1) Menentukan/menyusun judul penelitian, Guru dalam menyusun penelitian tindakan kelas harus bertolak dari permasalahan yang terjadi di kelas, yang terdiri dari permasalahan guru maupun permasalahan siswa. Permasalahan terjadi karena adanya kesenjangan antara idealisme dari harapan yang diinginkan dengan kenyataan yang ada dan terjadi dalam pembelajaran di kelas. Adapun ketentuan dalam menentukan masalah sebagai berikut: (1) instrospeksi diri bahwa ada masalah dalam pembelajaran di kelas, (2) menuliskan masalah, (3) mengidentifikasi masalah yang esensial (4) menentukan alternatif solusi dari masalah yang teridentifikasi, (5) merumuskan masalah, dan (6) menuliskan judul penelitian tindakan kelas. a) Contoh masalah belajar dan mengajar matematika di kelas 18

 Sebagian besar siswa kurang menyukai mata pelajaran matematika.  Minat belajar matematika rendah  Siswa mengantuk saat pelajaran matematika pada jam terakhir  Sebagian besar siswa belum memahami luas permukaan bangun ruang  Nilai rata-rata ulangan harian matematika selalu kurang dari KKM  Sebagian besar siswa tidak mengerjakan PR  Guru belum menguasai strategi pembelajaran yang inovatif.  Alat peraga matematika di sekolah kurang tersedia.

b) Menentukan masalah yang esensial untuk diteliti Dari masalah-masalah di atas dapat dipilih masalah yang esensial (mudah dilaksanakan, murah biaya pelaksanaan, mudah mencari kajian teori, mendesak untuk diselesaikan). Dari beberapa masalah di atas yang kurang esensial antara lain: siswa mengantuk saat pelajaran matematika pada jam terakhir. Masalah ini dikatakan kurang esensial untuk diteliti karena dapat dipecahkan masalahnya dengan memindah jam pelajaran tidak jam terakhir. Adapun masalah yang esensial misalnya dipilih “Nilai rata-rata ulangan harian matematika selalu kurang dari KKM”. Hal ini terjadi diduga guru masih menggunakan pendekatan

pembelajaran

konvensional,

karena

keterbatasan

pengetahuannya dalam penggunaan strategi pembelajaran yang inovatif. Masalah tersebut dapat dituliskan dengan kalimat yang komunikatif sebagai berikut “prestasi belajar matematika rendah”

c)

Menentukan alternatif solusi Mencermati masalah teridentifikasi di atas, solusi yang dipilih antara lain : penggunaan pendekatan atau model pembelajaran seperti telah diuraikan pada bagian pertama. Misalnya memilih model kooperatif tipe STAD. 19

d) Perumusan Masalah Rumusan masalah dari masalah dan solusi terpilih di atas adalah: i. Bagaimana menerapkan model kooperatif STAD yang dapat meningkatkan prestasi belajar matematika? ii. Apakah dengan menerapkan model kooperatif STAD dapat meningkatkan prestasi belajar matematika?

e) Penulisan judul penelitian tindakan kelas Dari perumusan masalah di atas dapat diturunkan judul penelitian yaitu “PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR OPERASI HITUNG BENTUK ALJABAR MELALUI PENERAPAN MODEL KOOPERATIF TIPE STAD BAGI SISWA KELAS VII SMP N 2 KARANGTALUN”, atau “UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR OPERASI HITUNG

BENTUK

ALJABAR MELALUI PENERAPAN MODEL KOOPERATIF STAD BAGI SISWA KELAS VII SMP N 2 KARANGTALUN.

2) Menyusun Bab Pendahuluan Bab pendahuluan (Bab I) terdiri dari (1) latar belakang masalah, (2) perumusan masalah, (3) tujuan penelitian, dan (4) manfaat penelitian, dengan uraian sebagai berikut: a) Latar Belakang Masalah Pada bagian ini terdiri dari 3 komonen, pertama mendeskripsikan bagaimana ideal/seharusnya siswa belajar matematika dan bagaimana idealnya/seharusnya guru melaksnakan pembelajaran matematika, kedua

mendeskripsikan permasalahan nyata di kelas terkait

dengan

prestasi

belajar

matematika

rendah,

dan

ketiga

mendeskripsikan bagaimana solusi dari permasalahan pada bagian kedua. b) Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan kalimat pertanyaan yang terdiri dari

(1) pertanyaan

bagaimana 20

menerapkan

solusi

dalam

pembelajaran

yang

dapat menyelesaikan masalah, dan (2)

pertanyaan apakah dapat diselesaikan masalah tersebut dangan solusi terpilih. Contoh perumusan masalah dari judul di atas: i. Bagaimana menerapkan model kooperatif STAD yang dapat meningkatkan prestasi belajar matematika? ii. Apakah dengan

menerapkan model kooperatif STAD dapat

meningkatkan prestasi belajar matematika? Hal yang prinsip yang perlu dicamkan dalam perumusan masalah PTK adalah bahwa masalah PTK tidak terfokus pada pertanyaa apakah namun lebih pada pertanyaan bagaimana, karena PTK berorientasi pada tindakan bukan hasil. Dengan memahami dan mendapatkan bagaimana menerapkannya itu, maka masalah serupa dapat teratasi dan bersifat spesifik sesuai karakteristik kelas atau siswa yang dihadapi.

c) Tujuan Penelitian Tujuan utama dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah peningkatan

mutu

pembelajaran

yang

akan

berujung

pada

peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini harus sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Untuk itu tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah : i. Untuk mengetahui bagaimana penerapan model kooperatif STAD sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. ii. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar matematika melalui penerapan model kooperatif STAD.

d) Manfaat penelitian, Hasil penelitian tindakan kelas tidak bisa digeneralisasi, maka manfaat penelitian ini hanya ada manfaat praktis, tidak ada manfaat teoritisyang pada umumnya hanya ditulis sebagai manfaat manfaat penelitian. Diharapkan penelitian bermanfaat bagi siswa sebagai 21

subyek penelitian, bagi guru/teman sejawat sebagai acuan guru lain dalam menulis penelitian, dan bagi lembaga dalam hal ini sekolah.

3) Menyusun Bab Pendahuluan Bab Kajian Teori (Bab II) umumnya memuat: (1) kajian teori, (2) kerangka berfikir dan (3) hipotesis tindakan dengan penjelasan sebagai berikut: a) Kajian Teori. Teori yang dikaji dalam penelitian tindakan kelas terdiri dari (1) teori dari variabel masalah dan (2) teori dari variabel solusi.

Dari judul

penelitian tindakan kelas “PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR OPERASI HITUNG BENTUK ALJABAR MELALUI PENERAPAN MODEL KOOPERATIF TIPE STAD BAGI SISWA KELAS VII SMP N 2 KARANGTALUN”, teori yang dikaji antara lain: (1) belajar, (2) operasi hitung bentuk aljabar, (3) prestasi belajar, dan (4) model kooperatif STAD. b) Kerangka Berfikir Kerangka berpikir merupakan alur berpikir yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian tindakan kelas dilakukan dari awal , proses pelaksanaan, hingga akhir. Kerangka berpikir

dapat

disusun

dalam

bentuk

kalimat-kalimat

atau

digambarkan sebagai sebuah diagram. Cara Menulis Kerangka Berpikir dalam bentuk Rumusan Kalimat-Kalimat.  Rumuskan kondisi saat ini (sebelum PTK dilaksanakan), secara singkat.  Rumuskan tindakan yang akan dilakukan, secara singkat.  Rumuskan hasil akhir yang anda harapkan, juga secara singkat.  Susun ketiga komponen di atas dalam sebuah paragraf yang padu. Contoh alur kerangka berfikir pada penelitian tindakan kelas:

22

c)

Hipotesis Tindakan Hipotesis tindakan mencerminkan dugaan sementara atau prediksi perubahan yang akan terjadi pada subyek penelitian apabila dikenai suatu tindakan. Hipotesis tindakan pada PTK umumnya dalam bentuk kecenderungan atau keyakinan pada proses dan hasil belajar yang akan muncul setelah suatu tindakan dilakukan. Hipotesis tindakan berupa kalimat pernyataan yang seolah-olah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh hipotesis tindakan: “Melalui penerapan model kooperatif learning tipe STAD dapat meningkatkan prestasi belajar operasi hitung bentuk aljabar”.

4) Menyusun Metodologi Penelitian Metodologi penelitian dibentuk dari beberapa komponen berikut: (1) seting penelitian, (2) prosedur penelitian, (3) teknik pengumpulan data, (4) teknik analisis data, (5) indicator kinerja, dan (6) jadwal penelitian. Penjelasan secara dari enam komponen tersebut adalah sebagai berikut: a) Seting penelitian

23

Seting penelitian terdiri dari tiga komponen yaitu :

(1) tempat

penelitian, (2) waktu penelitian, dan (3) subyek penelitian. Tempat penelitian pendidikan

menyebutkan/ dimana

mendeskripsikan

penelitian

kelas

dilakukan,

dan

waktu

satuan

penelitian

menyebutkan mulai dan sampai bulan apa penelitian dilakukan, dan subyek

penelitian

menyebutkan

jumlah

siswa

yang

menjadi

sasaran/subyek penelitian. b) Prosedur Penelitian Yang perlu dideskripsikan dalam prosedur penelitian adalah (1) jenis dan model PTK, dan (2) siklus penelitian. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: i. Jenis dan Model Penelitian Jenis penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian tindakan kelas partisipan yaitu peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa penyusunan laporan. Misal model penelitian yang diambil adalah model Kurt Lewin. ii. Siklus Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa siklus setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu (1) Perencanaan (planning), (2) Pelaksanaan (acting), (3) Pengamatan (observing), dan (4) refleksi (reflecting). Adapun rincian keempat tahapan tersebut sebagai berikut: (1). Perencanaan (planning) Perencanaan pada penelitian ini terdiri dari (1) rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tiga kompetensi dasar (KD), yaitu KD 1 tentang ……, KD 2 tentang …. Dan KD 3 tentang, (2) lembar kerja siswa (LKS), dan (3) instrumen tes, observasi kegiatan belajar siswa dan instrumen observasi kegiatan pembelajaran.

24

(2). Pelaksanaan (acting) Penelitian dilaksanakan minimum tiga siklus dengan satu siklus minimum tiga kali pertemuan, siklus pertama KD 1, siklus kedua KD 2, siklus ketiga KD 3 dan seterusnya.

Adapun

pelaksanaan

model

proses pembelajaran menerapkan

kooperatif learning tipe STAD dengan langkah-langkah sebagai berikut: …………….

(3). Pengamatan (Observing) Pengamatan dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran berlangsung dengan menggunakan instrumen sebagai berikut : (1)

instrumen

observasi

kegiatan

belajar

siswa,

yang

dilaksanakan oleh peneliti selama proses belajar berlangsung dengan sasaran siswa, (2) instrumen observasi kegiatan pembelajaran, dilaksanakan oleh kolaborator (teman sejawat) selama proses pembelajaran berlangsung dengan sasaran guru (peneliti), dan (3) instrumen tes, dilaksanakan setiap akhir siklus.

(4). Refleksi (reflecting) Kegiatan

refleksi

dilaksanakan

setelah

pelaksanaan

pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk menemukan kekurangan

dan

permasalahan

dalam

pelaksanaan

pembelajaran. Hasil refleksi akan digunakan untuk perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya. Kegiatan refleksi berupa diskusi

antara

peneliti

memperhatikan

hasil

dengan

analisis

data

kolaborator hasil

dengan

pengamatan

kolaboratot saat pembelajaran, dan juga hasil pengamatan peneliti terhadap proses belajar siswa serta hasil tes.

c)

Teknik Pengumpulan Data 25

Pada bagian ini perlu dideskripsikan (1) instrument penelitian yang akan dipakai untuk memperoleh data, dan (2) jenis data yang akan diperoleh, berikut contoh instrument dan data penelitian. i.

Instrumen Penelitian Instrumen penelitian terdiri dari (1) instrumen pengamatan proses belajar siswa dengan skala penilaian (1-4), (2) instrumen pengamatan kegiatan pembelajaran dengan skala penilaian (1-4), dan (3) intrumen tes berupa tes pilihan ganda dan uraian dengan skala penilaian (1-100).

ii.

Data Penelitian Mengacu instrument penelitian di atas, maka data penelitian terdiri dari (1) data kualitatif hasil pengamatan menggunakan instrumen (1) dan (2) di atas, dengan ketentuan bahwa : 4 : sangat baik, 3 : baik, 2 : cukup dan 1 : kurang dan (2) data kuantitatif hasil tes hasil belajar siswa dengan skala penilaian (1-100).

d) Teknik Analisis Data Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap tahapan

data

sebagai

penelitian

tindakan

kelas

dengan

berikut: menyeleksi, menyederhanakan,

mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi (mengaitkan gejala secara sistematis dan logis), membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil analisis. Model analisis kualitatif yang terkenal adalah model Miles & Hubberman (1992: 20) yang meliputi : reduksi data (memilah data penting, relevan, dan bermakna dari data yang tidak berguna), sajian deskriptif (narasi, visual gambar, tabel) dengan alur sajian yang sistematis dan logis, penyimpulan dari hasil yg disajikan (dampak PTK dan efektivitasnya). Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:

26

Gambar 5. Teknik Analisis Data e) Indikator Kinerja Seperti telah diuraikan di depan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan (siklus) disarankan minimum tiga siklus. Untuk menandai berakhirnya siklus penelitian diperlukan adanya indikator kinerja. Indikator kinerja ditetapkan peneliti sesuai dengan permasalahan yang ingin

diselesaikan/ditingkatkan,

misalnya

masalah

yang

ingin

diselesaikan dan ditingkatkan dalam penelitian adalah motivasi belajar, maka indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan persentase minimal yang yang ditunjukkan siswa setelah mengikuti pembelajaran. Misalnya: indikator kinerja dalam penelitian ini adalah (1) keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran minimal 70 %, dan (2) jumlah siswa yang mencapai KKM minimal 75 %.

f)

Jadwal Penelitian Berbeda dengan waktu penelitian yang hanya disebutkan rentang waktu

awal sampai akhir penelitian, maka jadwal penelitian

disebutkan secara rinci mulai minggu keberapa bulan apa mulai menyusun proposal sampai akhir penyusunan laporan penelitian. Contoh: BULAN NO.

KEGIATAN

Januari

Februari

Maret

April

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Penyusunan Proposal Penelitian

27

2 3

Praktik Penelitian Penyusunan Laporan Penelitian g)

Daftar Pustaka Memuat semua sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan sistem penulisan yang telah dibakukan secara konsisten.

h) Lampiran Berisi

rencana

pelaksanaan

pembelajaran, materi/bahan

ajar,

penilaian, dan semua instrumen penelitian, sampel jawaban siswa, dokumen/foto kegiatan, ijin penelitian, serta bukti lain yang dipandang perlu.

D. Daftar Pustaka Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Arikunto, S. (2011). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Hermawan, H. (2006). Model-Model Pembelajaran Inovatif. Bandung: CV Citra Praya. LPMP NTB. (2012). Bahan Ajar Kompetensi Pedagogik. Mataram: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan NTB. Sumardi, dkk. 2016. Refleksi, PTK, dan Pengembangan Keprofesian Guru. Bahan ajar diklat. Jakarta: Kemdikbud PPPPTK Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2011). Model-Model Pembelajaran Inovatif. Bandung: Alfabeta.

28

Sumber Belajar Penunjang PLPG 2016 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Recommend Documents