Sumber: 1. Beatley dan Manning. 1997. The Ecology Place. 2. Rustiadi et al. (2007). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah 3. Sunaryo et al. (2004). Pengelolaan Sumberdaya Air.Konsep dan Penerapannya
• Sumberdaya: segala bentuk-bentuk input yang dapat menghasilkan utilitas (kemanfaatan) proses produksi atau penyediaan barang dan jasa. • Sesuatu dapat dikatakan sumberdaya jika: (1) manusia telah memiliki atau menguasai teknologi untuk memanfaatkannya, (2) adanya permintaan untuk memanfaatkannya. • Sifat sumberdaya: (1) langka (scarcity) dan (2) memiliki guna (utility), (3) tersebar tidak merata dari segi kualitas maupun kuantitas. Pilar utama dalam pengelolaan lingkungan yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan wilayah.
1. ASPEK EKONOMI: Setiap sumberdaya dalam suatu wilayah harus dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Efisien dari segi produksi dan alokasi.
2. ASPEK KELEMBAGAAN (INSTITUSIONAL): Kelembagaan merupakan kumpulan aturan main (rules of game) dan organisasi yang berperan penting dalam pengelolaan penggunaan/alokasi sumberdaya secara efisien, merata dan berkelanjutan (sustainable). Aturan main dapat berupa konstitusi negara hingga kesepakatan antara dua pihak. Sebagai contoh penguasaan tanah yang berada di sepanjang bantaran sungai oleh sebagian kecil anggota masyarakat dalam struktur masyarakat feodal akan mempengaruhi pemanfaatan dan perlindungan sungai.
3. ASPEK LOKASI/SPASIAL: Sumberdaya alam memiliki lokasi melekat pada posisi geografisnya. Sehingga pengelolaan sumberdaya alam yang berada dalam DAS hendaknya mempertimbangkan aspek lokasi dan ekonomi (aspek tata ruang). Dengan demikian aspek lokasi tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik tetapi juga bernuansa sosial-ekonomi. Dalam istilah wilayah dikenal istilah daerah belakang (hinterland), daerah pelayanan, pusat pelayanan, desa, kota dan sebagainya.
• adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. • Ruang: • Meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumberdaya yang terkandung di dalamnya. • Ruang = sumberdaya; Ruang = wadah • Ruang Publik (Public/commons’ spaces) • Ruang Non Publik: sepanjang menyangkut kepentingan publik • Unit-unit ruang di daratan, laut dan udara adalah unit wilayah
• Suatu unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-komponennya memiliki arti dalam pendeskripsian fenomena, perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan
KONSEP ALAMIAH DESKRIPTIF
Homogen
Nodal (Pusat-Hinterland)
Sistem Sederhana
Desa - Kota
Budidaya - Lindung
WILAYAH
Sistem/Fungsional Sistem Ekonomi: Kawasan Produksi, Kawasan Industri
Sistem Komplek
Sistem Ekologi: DAS, Hutan, Pesisir Sistem Sosial Politik: Kawasan Adat, Wilayah Etnik
Wilayah Perencanaan Khusus: Jabodetabekjur, KAPET Perencanaan/ Pengelolaan Wilayah Administrasi Politik : Provinsi, Kabupaten, Kota
KONSEP NON ALAMIAH
• TUJUAN DAN MANFAAT PENGGUNAAN • Pengelolaan sumberdaya wilayah secara berkelanjutan (sustainable development) • Berdasarkan konsep carrying capacity kawasan • Berdasarkan siklus alam aliran sumberdaya: biomassa, energi, limbah dll.
• CONTOH SISTEM EKOLOGI: • Daerah Aliran Sungai (DAS): UU No. 7 Th 2004, PP No. 37 Th. 2012, PP No. 38 Tahun 2011 dll • Hutan: PP No. 60 Tahun 2012, PP No. 61 Th 2012 • Pesisir: Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 34 Th 2002. dll
• Pola: pola spasial dan waktu • Pola pemanfaatan ruang secara tiga dimensi • Pola Pemanfaatan tiga matra ruang: a. Ruang Darat b. Ruang Perairan/Laut c. Ruang Udara/angkasa • Pola Penggunaan Lahan (land use pattern): Wujud gambaran aktifitas manusia di dalam mengelola sumberdaya fisik wilayah secara spasial. • Penutupan Lahan (land cover)
• Suatu model keteraturan dan pengaturan pemanfaatan ruang. Dalam skala wilayah, land use (penggunaan lahan, tata guna lahan) adalah cerminan yang paling hakiki dari bentuk pemanfaatan ruang.
Tahun 2000
Tahun 2003
CV
k
CV
k
143
21
143
23
65
45
65
49
65
39
65
31
650 00 0
675 00 0
700 00 0
725 00 0
750 00 0
9325000
9325000
LAND USE CLASSES 2001
Tangerang Nor th J akarta Wes t Jakarta Tangerang M unicipal
Central Jakarta East Jakarta Bekas i Munic ipal
N
Bogor Munic ipal
Bogor
5000
0
5000
10000 m
9275000
9275000
9300000
9300000
South J akarta
Bekasi
Adm inis tra ti v e Bo und ari es U rba n W a te r/Po nd s Agr ic ultu re
650 00 0
675 00 0
700 00 0
Land Cover 2001 725 00 0
750 00 0
9250000
9250000
Pad dy Fo re st
Pantai Indah Kapuk 1994
Pantai Indah Kapuk 1981
• Pembangunan: upaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik secara terencana • Penataan Ruang: Kegiatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (sumberdaya) • Penataan Ruang merupakan upaya melakukan perubahan tata ruang ke arah yang lebih baik. • Penataan Ruang dilakukan jika dikehendaki adanya perubahan struktur dan pola pemanfaatan ruang
Domain dan Prinsip-prinsip Umun Hukum Geografi Pertama Tobler: 'Setiap hal memiliki keterkaitan dengan hal lainnya, namun yang lebih berdekatan memiliki keterkaitan lebih dari lainnya'.
• Public Goods: Ruang Publik, yang harus dikelola untuk kemanfaatan publik (namun tidak selalu harus dikelola secara publik) • Common Goods: Sumberdaya yang dimiliki/dikelola oleh suatu kelembagaan komunitas/publik • Externality pemanfaatan sumberdaya (optimal bagi satu pihak tapi tidak bagi yang lain)
• Asumsi “ruang” yang direncanakan seolah-olah adalah ruang “tanpa penghuni”: berakibat “penggusuran” • top-down process • Master plan syndrome • Kewenangan/hak pemerintah semata (asumsi hanya pemerintah yang dapat melakukannya)
Paradigma Baru Penataan Ruang
Mengedepankan Kebutuhan Masyarakat Adanya political will Menekankan pada proses
1. Kerusakan hutan, sekitar 0,6 – 1,3 juta ha/tahun terjadi kerusakan hutan dan 67% disebabkan oleh kekeliruan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan (Walhi, 2004). 2. Konversi lahan pertanian produktif sekitar 50.000 ha/th untuk keperluan nonpertanian 3. Overfishing, hancurnya terumbu karang, dsb, 4. Transformasi dan fragmentasi lahan yang tidak kerkontrol (terjadi transformasi lahan lindung mencapai 35 000 hektar per tahun. Terjadi pemanfaatan ruang kosong yang berlebih. 5. Berbagai macam bencana (Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia, di mana 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor).
Sedikit Fakta Masalah dalam Pengelolaan SDA dan Tata Ruang di Indonesia dan Efek Eksternalitasnya
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata diikuti oleh Degradasi Sumber daya Alam dan Lingkungan (buble economic).
Efektifitas pengelolaan sumber daya sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Fakta menunjukkan adanya kecenderungan cara-cara pengelolaan sumber daya yang mengancam keberlanjutan pemanfaatan sumber daya itu sendiri.
• UU No. 7 Tahun 2004: DAS adalah suatu wilayah daratan sebagai satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang bergungsi untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan, ke danau atau ke laut secara alami. Batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh oleh aktivitas daratan. • Watershed = DPS/DAS, istilah yang sering digunakan dalam pertanian, kehutanan, sosiologi dan lingkungan. Di dalamnya termasuk flora fauna, vegetasi dan manusia. • Catchment area: daerah tangkapan hujan di hulu suatu bangunan perairan (misal waduk) yang seluruh airnya masuk ke dalam tangkapan bangunan tersebut. Istilah ini sering digunakan dalam hidrologi, irigasi dan persungaian.
• Bagian dari siklus alam (daur hidrologi) • Sumberdaya dinamis, mengalir dapat mencakup beberapa wilayah administratif. • Ketersediaannya dapat tidak merata dari segi waktu, tempat, jumlah dan mutu. • Dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. • Memiliki keterkaitan antara kuantitas dengan kualitas, in-stream dengan off-stream, air permukaan dengan air bawah tanah. • Air dan sumber-sumber air mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan untuk mencapai kelestarian pengelolaan wilayah sungai.
1. Konsep ekaguna setempat: aktifitas pengairan sejak dahulu hingga abad XIX bertujuan tunggal untuk kepentingan daerah terbatas tanpa melakukan kajian secara menyeluruh thd sistem sungai, cth: Western Jumna Canal di India (1821), Upper Gangga Canal (1852), Cavur Canal di Italia (1982). 2. Konsep multiguna setempat: lahir untuk mengkompromikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mulai beragam. Mississippi River Commission (1878) mengkompromikan kebutuhan pengendalian banjir dan pelayaran. 3. Konsep multiguna Dimensi DAS: pengelolaan sd air dalam perencanaan menyeluruh dan terpadu untuk kemanfaatan seluruh kepentingan diletakkan oleh Theodore Roosevelt (1907): Bendungan Hoover di AS (1936), Sungai Rhone di Genissiat, Swiss (1937). 4. Konsep Holistik Dimensi DAS: sejak tahun 1950, penetapan konsep pengembangan wilayah sungai secara terpadu didukung oleh kebijakan politik, diawali pernyataaan US President’s Water Resources Policy Commission dan diakui oleh Sekjen PBB. Realisasi konsep dilaksanakan di DAS Sungai Rhone di Swiss, DAS Ruhr Jerman, DAS Brantas (1961).
• • • • • •
Wilayah sungai kabupaten/kota: DAS yang secara geografis berada dalam suatu kabupaten/kota. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota: DAS yang secara geografis melewati lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi. Wilayah sungai lintas provinsi: DAS yang secara geografis melewati lebih dari 1 daerah provinsi. Wilayah sungai lintas negara: wilayah sungai yang secara geografis melewati lebih dari satu negara. Wilayah sungai strategis nasional: wilayah sungai yang mempunyai nilai strategis bagi kepentingan nasional. PENETAPAN WILAYAH SUNGAI BERDASARKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL BERDASARKAN MASUKAN PEMERINTAH DAERAH BERSANGKUTAN.
1. Mar del Plata, Argentina, 14 – 25 Maret 1977- UN Water Conference:” Semua orang, bagaimanapun tingkat perkembangan dan kondisi sosial ekonominya mempunyai hak untuk mendapat air minum sesuai dengan keperluannya secara jumlah maupun mutu. 2. New Delhi, India, 10 -14 September 1990- Global Constitution on Safe Water and Sanitation for the 1990s” Some for all rather than more for some”. Pasokan air dan sanitasi lingkungan yang baik adalah vital untuk melindungi lingkungan, memperbaiki kesehatan, dan mengentaskan kemiskinan, dibutuhkan komitmen politik dan disertai upaya intensif meningkatkan kesadaran melalui komunikasi dan mobilisasi semua bagian masyarakat.
3. Dublin, 26 -31 Januari 1992- The Dublin Statement (International Conference on Water and The Environment). “Air merupakan bagian penting dari lingkungan dan merupakan wadah bergantungnya berbagai bentuk kehidupan dan kesejahteraan manusia. 4 butir keputusan tentang SD air. a) Pengelolaan (sumber daya) air harus didasarkan atas pendekatan holistik sekaligus mengaitkan pembangunan sosial ekonomi dengan perlindungan ekosistem b) Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air harus didasarkan pada pendekatan partisipatif, melibatkan pengguna, perencana dan pembuat kebijakan pada semua tingkat c) Wanita memegang peranan penting dalam penyediaan, pengelolaan dan perlindungan air d) Air mempunyai nilai ekonomi dan harus dipandang sebagai economic good.
4. Rio de Janeiro, Juni 1992 – Earth Summit Agenda 21 (UNCED). Pengelolaan sumber daya air terpadu didasarkan pada pemahaman bahwa air merupakan bagian dari kesatuan ekosistem, sumber daya alam, sekaligus sebagai benda sosial dan ekonomis (koreksi atas pernyataan Dublin, Januari 1992).
5. Manila, 11 -14 Januari 2000 – South East Asia Technical Advisory Committee (SEATAC) Workshop Global Water Partnership (GWP). Visi Air untuk Asia Tenggara. a. b. c. d.
Meningkatkan pengelolaan sumber daya air yang efisien dan efektif Mengembangkan pengelolaan DAS secara terpadu Mengubah kesadaran menjadi tekad politik Bergerak menuju pelayanan air yan memadai dan terjangkau.
6. Den Haag, Belanda, 20-22 Maret 2000-Second World Water Forum and Ministerial Conference. Visi Air Dunia: Menjadikan air urusan setiap orang. 7. Johannesburg, 2002, World Summit on Sustainable Development, Agenda 21 + 10. 8. Kyoto Jepang, 22-23 Maret 2003- Third World Water Forum and Ministerial Conference. a. b. c. d. e.
Pengelolaan SDAir dan Pembagian Manfaat Penyediaan Air Bersih yang Aman dan Fasilitas Sanitasi Air untuk Pangan dan Pembangunan Pedesaan Pencegahan Pencemaran Air dan Konservasi Ekosistem Mitigasi Bencana dan Pengelolaan Resiko.
1. Kerusakan daerah tangkapan hujan ketimpangan pemanfaatan lahan, konversi lahan yang tidak terkendali merubah karakteristik hidrogeografis kawasan mengancam kelestarian tata guna air. 2. Erosi dan sedimentasi. Erosi: peristiwa terkikisnya bagian tanah di suatu tempat yang disertai dengan terangkutnya bagian tanah tsb. 3. Kekeringan. Rusaknya daerah tangkapan hujan menyebabkan kemampuan DAS menyimpan air di musim hujan dan melepaskannya sebagai baseflow di musim kemarau menurun. 4. Pencemaran air. Sumber pencemaran; aktifitas domestik, pertanian dan industri. 5. Banjir. 6. Konflik antar pengguna, penggunaan dan daerah administratif. 7. Pemanfaatan lingkungan sungai. Pemanfaatan lahan sempadan sungai, pembuangan sampah ke perairan terbuka. 8. Intrusi air laut. Pengambilan air tanah berlebih dan tidak adanya vegetasi pelindung di pesisir. 9. Masalah Pasca Pembangunan. Setelah kegiatan konstruksi selesai tidak adanya perhatian terhadap kegiatan operasi dan pemeliharaan.
• Pengelolaan SDAir didasarkan atas pemahaman bahwa air adalan bagian dari kesatuan ekosistem, sda sekaligus merupakan benda sosial dan ekonomi koreksi atas Dublin Statement. • Pentingnya melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. • Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam mengembangkan dan mengelolaa sdair secara adil, berkelanjutan dan mantap pengalaman dan pengetahuan lokal, tercapai public legitimation, dan strategic partnership.
• Sesuatu yang merupakan kepentingan atau milik bersama, • Baik yang berupa “barang” yang riil (jalan, udara, ruang angkasa, laut, dll) maupun barang abstrak (perdamaian / rasa aman, ketertiban, ketahanan pangan, dll) • Baik sumberdaya maupun barang netral • DAS dan sistem ekologi lainnya merupakan contoh dari The Commons • Daerah Aliran Sungai tidak dapat dibatasi ataupun dimiliki oleh seseorang karena di dalamnya terdapat kepentingan bersama dari seluruh komunitas masyarakat yang ada di DAS tersebut. Kepemilikan terhadap the commons akan menimbulkan konflik dan kerusakan.
CPRs adalah salah satu kategori dari Impure public goods (quasi public goods): saluran air, pantai, padang gembala, sungai, air tanah, dan hutan tropis (Ostrom, Gardner and Walker 1994). karakteristik utama CPRs (Ostrom): (1) substractibility atau rivalness di dalam pemanfaatannya; (2) adanya biaya (cost) yang harus dikeluarkan untuk membatasi akses pada sumber daya untuk pihak-pihak lain untuk menjadi pemanfaat (beneficiaries).
Dua
Seringkali berkaitan dengan masalah Overuse, Free Rider, Opportunistic, Asimetric Information yang menyebabkan kegagalan pasar.
Pembagian cara Klasik Barang Ekonomi Ya Rivalness (Persaingan) Tidak
Excludability (Kemungkinan eksklusivitas) Ya
Tidak
Barang privat (private good) Barang klub (club good)
Sumberdaya bersama (common pool resource) Barang publik (public good)
• TRAGEDY OF THE COMMONS
• SEJAK GARRET HARDINS MENULIS ARTIKEL DI JURNAL “SCIENCE” (1968), istilah “TRAGEDY OF THE COMMONS” TELAH MENJADI SIMBOL DEGRADASI LINGKUNGAN PADA SITUASI PARA INDIVIDU MENGGUNAKAN SDA YANG LANGKA SECARA BERSAMA-SAMA. • UNTUK MENGILUSTRASIKAN STRUKTUR LOGIS DARI MODEL YANG IA GUNAKAN, HARDIN MENGILUSTRASIKAN SITUASI SEBUAH PADANG RUMPUT YANG TEBUKA UNTUK SEMUA ORANG. IA KEMUDIAN MELIHAT SITUASI INI DARI PERSPEKTIF PENGGEMBALA YANG RASIONAL. • SETIAP PENGGEMBALA MENERIMA KEUNTUNGAN LANGSUNG DARI HEWAN GEMBALA YANG IA MILIKI DAN AKAN MENDERITA KERUGIAN JIKA TERJADI OVERGRAZING.
Tragedy of the commons: fenomena penting yang mendasari konsep dalam ekologi manusia dan lingkungan. Apabila seseorang membatasi penggunaan sumberdaya, tetapi tetangganya (masyarakat lainnya) tidak, maka (kuantitas/kualitas) sumberdaya akan turun (ruin) Orang yang membatasi penggunaan sumberdaya tadi akan kehilangan keuntungan jangka pendek akibat alokasi yang dilakukan orang tersebut.
• Menentukan perilaku manusia (free rider, opportunistik, rent seeker, dll) dalam mengelola sumberdaya • Sistem pemilikan/penguasaan yang memberikan kepastian jangka panjang mendorong perilaku berperspektif jangka panjang • Perilaku manusia atas SD ditentukan oleh rejim property dan pengaturan hak-hak (rights) atas sumberdya
