Substansi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kaitannya Dengan Undang-undang Lain - Author: Swante Adi Krisna

Substansi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kaitannya Dengan Undang-undang Lain - Author: Swante Adi Krisna SKRIPSI HUKUM PIDANA SKRIPSI UU NOMOR 36 TAHUN 2009 SKRIPSI UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN SKRIPSI UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN PASAL SKRIPSI UU KESEHATAN PASAL SKRIPSI UU KESEHATAN SKRIPSI UU POKOK-POKOK KESEHATAN SKRIPSI TEORI HANS KELSEN SKRIPSI STAATSFUNDAMENTALNORM SKRIPSI NORMA FUNDAMENTAL NEGARA SKRIPSI UNDANG-UNDANG DASAR SKRIPSI ATURAN DASAR NEGARA SKRIPSI ATURAN POKOK NEGARA SKRIPSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SKRIPSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SKRIPSI BATANG TUBUH UUD 1945 SKRIPSI HAK HAK ASASI MANUSIA SKRIPSI PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA SKRIPSI NO 12 TAHUN 2011 SKRIPSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SKRIPSI JUDUL UNDANG UNDANG SKRIPSI PEMBUKAAN UNDANG UNDANG SKRIPSI BATANG TUBUH UNDANG UNDANG SKRIPSI PENUTUP UNDANG UNDANG SKRIPSI PENJELASAN UNDANG UNDANG SKRIPSI KETENTUAN UMUM UNDANG UNDANG SKRIPSI HAK DAN KEWAJIBAN UNDANG UNDANG SKRIPSI SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN SKRIPSI TENAGA KESEHATAN SKRIPSI UPAYA KESEHATAN SKRIPSI PENDIDIKAN DI BIDANG KESEHATAN SKRIPSI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SKRIPSI 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT SKRIPSI UU RUMAH SAKIT SKRIPSI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN SKRIPSI PELAYANAN RAWAT INAP SKRIPSI PELAYANAN RAWAT JALAN SKRIPSI PELAYANAN GAWAT DARURAT SKRIPSI PERBEKALAN KESEHATAN SKRIPSI TEKNOLOGI DAN PRODUK TEKNOLOGI SKRIPSI UU TENAGA KESEHATAN SKRIPSI UPAYA KESEHATAN SKRIPSI PELAYANAN KESEHATAN SKRIPSI PEMBERIAN PELAYANAN SKRIPSI PERLINDUNGAN PASIEN SKRIPSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL SKRIPSI PENINGKATAN KESEHATAN SKRIPSI PENYEMBUHAN PENYAKIT SKRIPSI PEMULIHAN KESEHATAN SKRIPSI PENGIRIMAN SPESIMEN SKRIPSI BEDAH MAYAT KLINIS SKRIPSI TRANSPLANTASI TUBUH MANUSIA SKRIPSI UU 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SKRIPSI UU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SKRIPSI KESEHATAN REPRODUKSI SKRIPSI KELUARGA BERENCANA SKRIPSI KESEHATAN SEKOLAH SKRIPSI KESEHATAN OLAHRAGA SKRIPSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BENCANA SKRIPSI PELAYANAN DARAH SKRIPSI KESEHATAN GIGI DAN MULUT SKRIPSI PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN SKRIPSI PENANGANAN GANGGUAN PENDENGARAN SKRIPSI KESEHATAN MATRA SKRIPSI PENGGUNAAN SEDIAAN FARMASI SKRIPSI PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI SKRIPSI PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN SKRIPSI PENGAMANAN ALAT KESEHATAN SKRIPSI 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SKRIPSI UU NARKOTIKA SKRIPSI UU 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA SKRIPSI NARKOTIKA SKRIPSI PSIKOTROPIKA SKRIPSI PENGAMANAN MAKANAN SKRIPSI 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN SKRIPSI UU PANGAN SKRIPSI UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL SKRIPSI PENGAMANAN ZAT ADIKTIF SKRIPSI BEDAH MAYAT SKRIPSI KESEHATAN IBU SKRIPSI KESEHATAN BAYI SKRIPSI KESEHATAN ANAK SKRIPSI KESEHATAN LANJUT USIA SKRIPSI PP KESEHATAN REPRODUKSI SKRIPSI PP 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI SKRIPSI KESEHATAN JIWA SKRIPSI UU NO 18 TAHUN

2014 TENTANG KESEHATAN JIWA SKRIPSI UU KESEHATAN JIWA SKRIPSI PENYAKIT MENULAR SKRIPSI PENYAKIT TIDAK MENULAR SKRIPSI KESEHATAN LINGKUNGAN SKRIPSI KESEHATAN KERJA SKRIPSI 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SKRIPSI UU KETENAGAKERJAAN SKRIPSI PENGELOLAAN KESEHATAN SKRIPSI INFORMASI KESEHATAN SKRIPSI PEMBIAYAAN KESEHATAN SKRIPSI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL SKRIPSI UU SJSN SKRIPSI ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL SKRIPSI BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN

Substansi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kaitannya Dengan Undang-undang Lain Oleh: Swante Adi Krisna Tanggal dipublish: 30 Oct 2016 (4 months ago) Tanggal didownload: 1 Mar 2017, Pukul 15:03 253 pembaca via komputer / laptop. 40 pembaca via handphone / tablet. PDF Didownload 269 kali. URL PDF: http://notariatuns.adikrisna.com/download/36/substansi-uu-nomor-36-tahun-2009-tentang -kesehatan-dan-kaitannya-dengan-und-oleh-Prof-Dr-Supanto-S-H-M-Hum-di-Notariat-UNS. pdf

Substansi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kaitannya Dengan Undang-undang Lain - Author: Swante Adi Krisna

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-undang Kesehatan)

Awal pengaturan mengenai kesehatan dapat ditemukan di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang menggantikan “Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid”. Undang-undang Pokok-Pokok Kesehatan tersebut selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tersebut akhirnya dicabut dan


digantikan dengan undang-undang tentang kesehatan yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum memiliki suatu kekhasan tertentu yaitu hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga, sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lain itu. Hal ini kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Rechtslehre, mengembangkan teori Hans Kelsen tersebut dengan memukakan bahwa suatu norma hukum negara mana pun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, namun Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok . Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:

A. Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)

Staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. Staatsfundamentalnorm ini ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar.

B. Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara)

Norma-norma dari Aturan Dasar/Pokok Negara ihi merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma


sekunder. Aturan Dasar/Pokok Negara merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya suatu undang-undang (Formell Gesetz) yang merupakan Peraturan Perundang-undangan, yaitu peraturan yang dapat mengikat secara langsung semua orang, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun kedududukan staatsgrundgesetz ini di Indonesia diisi oleh Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 ini tidak menyebutkan apa yang menjadi materi muatan undang-undang. Namun Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-undangan menjelaskan bahwa untuk menemukan materi muatan Undang-undang, kita salah satunya dapat menggunakan pedoman berdasarkan ketentuan dalam Batang Tubuh UUD 1945 ; Beliau menjelaskan bahwa dengan menggunakan ketentuan dalam Batang Tubuh UUD 1945, dapat disimpulkan adanya tiga kelompok besar di dalam UUD 1945 yang memiliki suatu kesamaan, yaitu:

1. kelompok hak-hak (asasi) manusia: Pasal 12, Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat ( 1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 (2), dan Pasal 31 ayat (1);

2. kelompok pembagian kekuasaan negara: Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25;

3. kelompok penetapan organisasi dan alat kelengkapan negara: Pasal 16 ayat (1), Pasal,.18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal ayat (5). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki dasar hukum Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, yang menurut kelompok diatas dapat penulis simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada umumnya memuat mengenai hak-hak (asasi) manusia, khususnya mengenai kesehatan.


C. Formell Gesetz (Undang-Undang)

Definisi Undang-Undang menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Norma-norma dalam suatu undang-undang sudah merupakan hukum yang lebih konkret dan terinci serta sudah dapat langsung berlakukan dalam masyarakat. Norma norma hukum dalam Undang-undang ini saja hanya norma yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat dilekati oleh norma sekunder di samping norma primernya, sehingga suatu Undang-undang sudah dapat mencantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa.

Berikut ini akan penulis jabarkan pokok-pokok substansi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan kaitannya dengan undang-undang lain berdasarkan sistematika yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

1. Judul

2. Pembukaan

3. Batang tubuh

A. BAB I KETENTUAN UMUM

B. BAB II ASAS DAN TUJUAN


C. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

D. BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

1. Tidak memiliki judul bagian, terdiri dari 7 Pasal, Pasal 14 sampai dengan pasal 20

E. BAB V SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN

1. Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan, terdiri dari 9 Pasal, Pasal 21 sampai dengan Pasal 29.

Pasal 21 ayat (2) berisi perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengatur mengenai tenaga kesehatan yang diatur dengan Undang-undang, Undang-undang yang dimaksud Pasal tersebut adalah Undang-undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Menurut Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2009, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

2. Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 5 Pasal, Pasal 30 sampai dengan Pasal 35.

Pasal 34 ayat (3) berisi perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengatur mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diatur dengan Perundang-undang, Salah satu perundang-undangan yang dimaksud Pasal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, undang undang ini memiliki dasar hukum Pasal 5 ayat (1),


Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksud Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

3. Bagian Ketiga Perbekalan Kesehatan, terdiri dari 5 Pasal, Pasal 36 sampai dengan Pasal 41.

4. Bagian Keempat Teknologi dan Produk Teknologi, terdiri dari 5 Pasal, Pasal 42 sampai dengan Pasal 45.

F. BAB VI UPAYA KESEHATAN

1. Bagian Kesatu Umum, terdiri dari 6 Pasal, Pasal 46 sampai dengan Pasal 51.

2. Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan,

a. Paragraf Kesatu Pemberian Pelayanan, terdiri dari 4 Pasal, Pasal 52 sampai dengan Pasal 55.

b. Paragraf Kedua Perlindungan Pasien, terdiri dari 3 Pasal, Pasal 56 sampai dengan Pasal 58.

3. Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Tradisional, terdiri dari 3 Pasal, Pasal 59 sampai dengan Pasal 61. 4. Bagian Keempat Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 62.


5. Bagian Kelima Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan, terdiri dari 8 Pasal, Pasal 63 sampai dengan Pasal 70.

Pasal 67 ayat (2) berisi perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengatur syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang dimaksud Pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Selain itu pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh ini juga diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , khususnya Pasal 47,84 dan Pasal 85

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Pasal 64 ayat (1),(2), dan (3), 65 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 66, 67 ayat (1) dan (2), dan Pasal 192.

6. Bagian Keenam Kesehatan Reproduksi, terdiri dari 6 Pasal, Pasal 71 sampai dengan Pasal 77.

7. Bagian Ketujuh Keluarga Berencana, terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 78.

8. Bagian Kedelapan Kesehatan Sekolah, terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 79.

9. Bagian Kesembilan Kesehatan Olahraga, terdiri dari 2 Pasal, Pasal 80 sampai dengan Pasal 81.


10. Bagian Kesepuluh Pelayanan Kesehatan Pada Bencana, terdiri dari 4 Pasal, Pasal 82 sampai dengan Pasal 85.

11. Bagian Kesebelas Pelayanan Darah, terdiri dari 4 Pasal, Pasal 85 sampai dengan Pasal 92.

12. Bagian Kedua Belas Kesehatan Gigi dan Mulut, terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 93 sampai dengan Pasal 94.

13. Bagian Ketiga Belas Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 95 sampai dengan Pasal 96.

14. Bagian Keempat Belas Kesehatan Matra, terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 97.

15. Bagian Kelima Belas Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, terdiri dari 10 Pasal, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 108.

Dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa untuk sediaan farmasi yang mengandung narkotika dan psikotropika diatur di dalam undang-undang tersendiri. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan psikotropika diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pembagian narkotika menjadi 3 golongan yaitu:

a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan


tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan III, narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan tinggi dan rendahnya potensi yang dapat mengakibatkan ketergantungan, yakni psikotropika golongan l, ll, III, dan IV .

a. Psikotropika golongan I Dicabut atas dasar Pasal 153 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Psikotropika golongan II Dicabut atas dasar Pasal 153 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Psikotropika golongan III

d. Psikotropika golongan IV.

16. Bagian Keenam Belas Pengamanan Makanan dan Minuman, terdiri dari 10 Pasal, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 108.


Pasal 111 ayat (2) dan ayat (6) berisi perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengatur mengenai Pengamanan Makanan dan Minuman yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, namun penulis tidak dapat menemukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Pasal tersebut. Pengaturan mengenai Pengamanan Makanan dan Minuman secara umum ini diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Definisi Pangan menurut Undang-undang ini adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan. Undang-undang ini memiliki dasar hukum Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Definisi Produk Halal menurut undang-udang ini adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. dan/atau pembuatan makanan atau minuman Undang-undang ini memiliki dasar hukum Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

17. Bagian Ketujuh Belas Pengamanan Zat Adiktif, terdiri dari 4 Pasal, yaitu Pasal 113 sampai dengan Pasal 116.

18. Bagian Kedelapan Belas Bedah Mayat, terdiri dari 9 Pasal, yaitu Pasal 117 sampai dengan Pasal 125.


G. BAB VII KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT

1 Bagian Kesatu Kesehatan ibu, bayi, dan anak, terdiri dari 10 Pasal, yaitu Pasal 126 sampai dengan Pasal 135

2. Bagian Kedua Kesehatan Remaja, terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.

Pasal 137 ayat (2) berisi perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengatur mengenai kewajiban Pemerintah dalam menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi dan layanan mengenai kesehatan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang dimaksud Pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

3. Bagian Ketiga Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat, terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 138 sampai dengan Pasal 140

H. BAB VIII GIZI I. BAB IX KESEHATAN JIWA

Pasal 147 ayat (3) berisi perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengatur mengenai pelaksanaan sistem jaminan sosial yang diatur dengan Undang-undang, Undang-undang yang dimaksud Pasal tersebut adalah Undang-undang Nomer 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang mempunyai dasar hukum Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan kesehatan jiwa menurut Undang-undang Nomer 18 Tahun 2014 adalah kondisi dimana seorang individu dapat


berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya .

J. BAB X PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

1. Bagian Kesatu Penyakit Menular, terdiri dari 6 Pasal, yaitu Pasal 152 sampai dengan Pasal 157

Pasal 152 ayat (2) dan Pasal 156 ayat (4) berisi perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengatur mengenai penyakit menular yang diatur dengan Undang-undang, Undang-undang yang dimaksud Pasal tersebut adalah Undang-undang Nomer 4 Tahun 1984 Tentang Penyakit Menular.

2. Bagian Kedua Penyakit Tidak Menular, terdiri dari 4 Pasal, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 161

K. BAB XI KESEHATAN LINGKUNGAN L. BAB XII KESEHATAN KERJA

Pasal 164 ayat (7), Pasal 165 ayat (4) dan Pasal 166 berisi perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengatur mengenai kesehatan kerja yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, namun penulis tidak dapat menemukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Pasal tersebut. Pengaturan mengenai kesehatan kerja secara umum ini diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 86 dan 87 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.


M. BAB XIII PENGELOLAAN KESEHATAN N. BAB XIV INFORMASI KESEHATAN O. BAB XV PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pasal 273 ayat (2) berisi perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial yang diatur dengan Undang-undang, Undang-undang yang dimaksud Pasal tersebut adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), undang undang ini memiliki dasar hukum Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

P. BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Q. BAB XVII BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN

1. Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan, terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 175 sampai dengan Pasal 176

2. Bagian Kedua Peran, Tugas, dan Wewenang, terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 177

R. BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Bagian Kesatu Pembinaan, terdiri dari 4 Pasal, yaitu Pasal 178 sampai dengan Pasal 181

2. Bagian Kedua Pengawasan, terdiri dari 7 Pasal, yaitu Pasal 182 sampai dengan Pasal 188


S. BAB XIX PENYIDIKAN

Menurut Pasal 189 Ayat 1 pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Pasal 186 Ayat 1 tersebut adalah Penyidik Badan POM, yang kewenangannya diatur dalam Pasal 189 Ayat 2.

T. BAB XX KETENTUAN PIDANA

Terdapat 11 ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang terdapat dalam pasal 190 sampai dengan pasal 201. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini termasuk ke dalam hukum pidana khusus, yang dimana menurut Utrecht yang mengikuti Pompe atas dasar Ketentuan Umum KUHP menurut Pasal 103 KUHP dan berlaku asas Lex Specialis derogat Lex Generalis (Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang berlaku umum).

U. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 204 dalam Ketentuan Penutup dalam undang-undang ini menyabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Penutup

5. Penjelasan 6. Lampiran


D. Verordnung und Autonome Satzung (Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom)

Daftar Pustaka:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK KESEHATAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Undang-undang Nomer 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusamedia, Bandung, 2011 Darji Darmodiharjo, Shidarta, Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta Swante Adi Krisna, Pidana Umum dan Pidana Khusus http://pidana.adikrisna.com/download/13/pidana-umum-dan-pidana-khusus.pdf

“Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid” digantikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan Undang-undang Pokok-Pokok Kesehatan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan akhirnya dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga, sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lain itu. Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan


berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas: A. Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara) Staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. B. Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara) Norma-norma dari Aturan Dasar/Pokok Negara ihi merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder. Adapun kedududukan staatsgrundgesetz ini di Indonesia diisi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Maria Farida Indrati Soeprapto menjelaskan bahwa untuk menemukan materi muatan Undang-undang, salah satunya dapat menggunakan pedoman berdasarkan ketentuan dalam Batang Tubuh UUD 1945 Maria Farida Indrati Soeprapto menjelaskan bahwa dengan menggunakan ketentuan dalam Batang Tubuh UUD 1945, dapat disimpulkan adanya tiga kelompok besar di dalam UUD 1945 yang memiliki suatu kesamaan, yaitu: 1. kelompok hak-hak (asasi) manusia: Pasal 12, Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat ( 1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 (2), dan Pasal 31 ayat (1); 2. kelompok pembagian kekuasaan negara: Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25; 3. kelompok penetapan organisasi dan alat kelengkapan negara: Pasal 16 ayat (1), Pasal,.18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal


ayat (5).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki dasar hukum Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Kesimpulan Penulis: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada umumnya memuat mengenai hak-hak (asasi) manusia, khususnya mengenai kesehatan C. Formell Gesetz (Undang-Undang) Definisi Undang-Undang menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Norma norma hukum dalam Undang-undang ini saja hanya norma yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat dilekati oleh norma sekunder di samping norma primernya sehingga suatu Undang-undang sudah dapat mencantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. Berikut ini akan penulis jabarkan pokok-pokok substansi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan kaitannya dengan undang-undang lain: 1. Judul 2. Pembukaan 3. Batang tubuh A. BAB I KETENTUAN UMUM B. BAB II ASAS DAN TUJUAN


C. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

D. BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 1. Tidak memiliki judul bagian, terdiri dari 7 Pasal, Pasal 14 sampai dengan pasal 20 E. BAB V SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN 1. Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan, terdiri dari 9 Pasal, Pasal 21 sampai dengan Pasal 29. Pasal 21 ayat (2) berisi perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengatur mengenai tenaga kesehatan yang diatur dengan Undang-undang Undang-undang yang dimaksud Pasal tersebut adalah Undang-undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 2. Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 5 Pasal, Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Pasal 34 ayat (3) berisi perintah Kesehatan untuk mengatur mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diatur dengan Perundang-undangan Salah satu perundang-undangan yang dimaksud Pasal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Bagian Ketiga Perbekalan Kesehatan, terdiri dari 5 Pasal, Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 4. Bagian Keempat Teknologi dan Produk Teknologi, terdiri dari 5 Pasal, Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 F. BAB VI UPAYA KESEHATAN 1. Bagian Kesatu Umum, terdiri dari 6 Pasal, Pasal 46 sampai dengan Pasal 51.


2. Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan,

a. Paragraf Kesatu Pemberian Pelayanan, terdiri dari 4 Pasal, Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 b. Paragraf Kedua Perlindungan Pasien, terdiri dari 3 Pasal, Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 3. Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Tradisional, terdiri dari 3 Pasal, Pasal 59 sampai dengan Pasal 61. 4. Bagian Keempat Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 62 5. Bagian Kelima Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan, terdiri dari 8 Pasal, Pasal 63 sampai dengan Pasal 70. Pasal 67 ayat (2) berisi perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengatur syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh yang diatur dengan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia 6. Bagian Keenam Kesehatan Reproduksi, terdiri dari 6 Pasal, Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 7. Bagian Ketujuh Keluarga Berencana, terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 78 8. Bagian Kedelapan Kesehatan Sekolah, terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 79 9. Bagian Kesembilan Kesehatan Olahraga, terdiri dari 2 Pasal, Pasal 80 sampai dengan Pasal 81


10. Bagian Kesepuluh Pelayanan Kesehatan Pada Bencana, terdiri dari 4 Pasal, Pasal 82 sampai dengan Pasal 85. 11. Bagian Kesebelas Pelayanan Darah, terdiri dari 4 Pasal, Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 12. Bagian Kedua Belas Kesehatan Gigi dan Mulut, terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 93 sampai dengan Pasal 94. 13. Bagian Ketiga Belas Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran, terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 95 sampai dengan Pasal 96. 14. Bagian Keempat Belas Kesehatan Matra, terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 97. 15. Bagian Kelima Belas Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, terdiri dari 10 Pasal, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 108 Dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa untuk sediaan farmasi yang mengandung narkotika dan psikotropika diatur di dalam undang-undang tersendiri. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika psikotropika diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pembagian narkotika menjadi 3 golongan yaitu:

a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta


mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan III, narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan tinggi dan rendahnya potensi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. 16. Bagian Keenam Belas Pengamanan Makanan dan Minuman, terdiri dari 10 Pasal, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 108. Pasal 111 ayat (2) dan ayat (6) berisi perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengatur mengenai Pengamanan Makanan dan Minuman yang diatur dengan peraturan perundang-undangan namun penulis tidak dapat menemukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Pasal tersebut. Pengaturan mengenai Pengamanan Makanan dan Minuman secara umum ini diatur dalam: 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 17. Bagian Ketujuh Belas Pengamanan Zat Adiktif, terdiri dari 4 Pasal, yaitu Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 18. Bagian Kedelapan Belas Bedah Mayat, terdiri dari 9 Pasal, yaitu Pasal 117 sampai dengan Pasal 125 G. BAB VII KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT


1 Bagian Kesatu Kesehatan ibu, bayi, dan anak, terdiri dari 10 Pasal, yaitu Pasal 126 sampai dengan Pasal 135 2. Bagian Kedua Kesehatan Remaja, terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 136 sampai dengan Pasal 137 Pasal 137 ayat (2) berisi perintah UU Kesehatan untuk mengatur mengenai kewajiban Pemerintah dalam menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi dan layanan mengenai kesehatan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan

peraturan perundang-undangan yang dimaksud Pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 3. Bagian Ketiga Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat, terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 138 sampai dengan Pasal 140 H. BAB VIII GIZI I. BAB IX KESEHATAN JIWA J. BAB X PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR K. BAB XI KESEHATAN LINGKUNGAN L. BAB XII KESEHATAN KERJA M. BAB XIII PENGELOLAAN KESEHATAN N. BAB XIV INFORMASI KESEHATAN O. BAB XV PEMBIAYAAN KESEHATAN P. BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT Q. BAB XVII BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN R. BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


T. BAB XX KETENTUAN PIDANA

Terdapat 11 ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang terdapat dalam pasal 190 sampai dengan pasal 201. yang dimana menurut Utrecht yang mengikuti Pompe atas dasar Ketentuan Umum KUHP menurut Pasal 103 KUHP dan berlaku asas Lex Specialis derogat Lex Generalis (Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang berlaku umum) U. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP 4. Penutup 5. Penjelasan 6. Lampiran

Baca Substansi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kaitannya Dengan Undang-undang Lain selengkapnya

Tentang Swante Adi Krisna, S.H.

Substansi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kaitannya Dengan Undang-undang Lain - Author: Swante Adi Krisna Nama: Swante Adi Krisna, SH. Pendidikan: Sarjana Hukum:

Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo - Wisuda tanggal 27 Juli 2011

Judul Skripsi:

Tinjauan Yuridis Tentang Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan 170/Pid/B/2009/PN.Kray di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Pembimbing Skripsi: Rofikah, SH. MH. dan Budi Setyanto, SH. MH. Magister Kenotariatan:

Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret (MKN UNS) Solo - Tahun 2016-Sekarang, Sedang Menempuh

Magister Hukum:

Magister Hukum Universitas Surakarta (MH UNSA) Solo Tahun 2016-Sekarang, Sedang Menempuh

Magister Hukum Kesehatan:

Magister Hukum Kesehatan Universitas Soegijapranata (MHKes UNIKA) Semarang - Tahun 2013-2016, Proposal Thesis Tidak Selesai

UU KETENAGAKERJAAN TENTANG CUTI PASER MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA BULUNGAN PASAL 35-36 BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG DASAR BERISI TENTANG WAY KANAN KESEHATAN OLAHRAGA PPT GUNUNG MAS KESEHATAN JIWA BAHASA INGGRIS. LINGGA INFO NOTARIS SURABAYA OGAN KOMERING ULU BANYUWANGI SEMARANG TEMPO DULU KETENTUAN PIDANA UU PERLINDUNGAN ANAK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN UU KESEHATAN NO 36 TAHUN 2009 PASAL 75. UU RUMAH SAKIT NO 44 WILAYAH KERJA NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI NOTARIAT UNSOED S2 HUKUM UII UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PDF. PERATURAN OTONOMI KHUSUS ACEH PENGAMANAN ZAT ADIKTIF ADALAH PSIKOTROPIKA GOL 2. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG KESEHATAN. MAKALAH HUKUM PERDATA ISLAM. PROBOLINGGO ARTI LOGO NOTARIS PANGKAL PINANG AKREDITASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET KELOMPOK ATURAN POKOK NEGARA SAWAHLUNTO SMK NEGERI KARANGANYAR. PRINSIP PENGAMANAN MAKANAN. AKREDITASI UNSA. PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL UU KESEHATAN JIWA DISAHKAN KELOMPOK ATURAN POKOK NEGARA DALAM PERUNDANGAN DI INDONESIA KOMITE NASIONAL PENANGGULANGAN GANGGUAN PENDENGARAN DAN KETULIAN UNIKA SEMARANG PENDAFTARAN. PASSING GRADE UNSOED KEPULAUAN SELAYAR AKREDITASI UNSOED TANJUNGBALAI PSIKOTROPIKA ADALAH ZAT YANG MENGANDUNG KUTAI BARAT FAKULTAS DI UNSRI FUNGSI NOTARIS DALAM JUAL BELI TANAH MAGISTER HUKUM UII. PENJELASAN UNDANG UNDANG DASAR. KESEHATAN IBU DAN ANAK PDF. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN MAMUJU TUGAS NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PASAR MODAL KESEHATAN SEKOLAH DI INDONESIA. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TUGAS DAN WEWENANG NIAS BARAT UU KETENAGAKERJAAN PASAL 156 BADAN POM CREAM TEMULAWAK. KESEHATAN MATRA DARAT. PALEMBANG PALANGKA RAYA KLUNGKUNG PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT FAKULTAS DI UNSWAGATI. BADAN POM OBAT TRADISIONAL. BIAYA PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET. SORONG SELATAN PERATURAN OTONOMI DAERAH ADALAH UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 33 SANGGAU SOAL EAP UNS TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI BIDANG KESEHATAN. LUMAJANG UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN PPT TENAGA KESEHATAN POLRI. DIGILIB UNS KEPAHIANG YANG TERMASUK ATURAN POKOK NEGARA. MAROS UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PDF HAK DAN KEWAJIBAN MENURUT UNDANG-UNDANG 1945 PELAYANAN RAWAT INAP DI RS BEDAH MAYAT MENURUT PANDANGAN ISLAM. PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KONDISI BENCANA. UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 BUKU NOTARIS II. WONOGIRI KESEHATAN SEKOLAH ADALAH UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PDF SINTANG UNIVERSITAS SEBELAS MARET DIMANA TANA TIDUNG PALOPO KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PDF PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET LOGO NOTARIS INDONESIA. PELAYANAN BANK DARAH UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG NO. 21 TAHUN 2007. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURAKARTA JURUSAN DI UNSOED. PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA PENGERTIAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN. INFO NOTARIS GRATIS PELAYANAN RAWAT INAP ADALAH KESEHATAN MATRA KAMTIBMAS ADALAH KESEHATAN KERJA SEKTOR INFORMAL PEMBERIAN PELAYANAN PRIMA HAK DAN KEWAJIBAN GURU MENURUT UNDANG-UNDANG SISDIKNAS. PEJABAT PEMBINA PEGAWAI NEGERI SIPIL. PENYEMBUHAN PENYAKIT ASMA KEDOKTERAN UNSIL. PERLINDUNGAN PASIEN PENGOBATAN TRADISIONAL PENYEMBUHAN PENYAKIT TIPES UNS SOLO JURUSAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL. AKREDITASI UNS. KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR PADANG PENDAFTARAN NOTARIS UI UU KESEHATAN TERBARU 2016 MINAHASA BADUNG PELAYANAN GAWAT DARURAT DI PUSKESMAS DENPASAR PROPOSAL TESIS HUKUM PIDANA DOC. MALANG TAMBRAUW KUNINGAN PROPOSAL TESIS HUKUM PIDANA. NOTARIS JAKARTA BARAT UU SJSN 2014 BOLAANG MONGONDOW UTARA KESEHATAN REPRODUKSI ADALAH UU KESEHATAN PASAL 200 PROSES TEKNOLOGI DAN PRODUK TEKNOLOGI. BUKITTINGGI UU KESEHATAN JIWA 2014 PDF. KUPANG AKREDITASI UNSYIAH. LAMPUNG TIMUR UU NOTARIS 2004. KAPUAS HULU KESEHATAN MATRA UDARA ACEH SINGKIL LANGKAT BALIKPAPAN TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA KORBAN BENCANA PERATURAN PELAKSANAAN PANCASILA UU NARKOTIKA TERBARU 2016 KESEHATAN KERJA MENURUT PARA AHLI. NOTARIS PPAT. BENGKULU SEMARANG TOWN SQUARE UU NO 12 TAHUN 2011 DOC MALUKU TENGAH PEMULIHAN KESEHATAN SETELAH KEGUGURAN. KESEHATAN BAYI PREMATUR MKN SIANG PROBOLINGGO PENGERTIAN PENGAMANAN ZAT ADIKTIF. UU RUMAH SAKIT PDF UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 28 MAGISTER KENOTARIATAN UNPAD BEDAH MAYAT PEREMPUAN APA ITU NORMA FUNDAMENTAL NEGARA PMB UNSIKA MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNAIR PADANGSIDEMPUAN STAATSFUNDAMENTALNORM DEFINITION JADWAL KULIAH BUDI LUHUR UU RUMAH SAKIT 2011. MAGISTER HUKUM UNAIR CONTOH MAKALAH PPAT. MALUKU TENGGARA INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA. UU KESEHATAN JIWA TERBARU 2014 MAKALAH PENGAMANAN MAKANAN UNS SOLO PASCASARJANA INFO NOTARISSEN PROGRAM STUDI UNSYIAH ROTE NDAO LANDAK PERATURAN PEMERINTAH PP NO 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI. KETENTUAN WILAYAH KERJA NOTARIS KESEHATAN IBU HAMIL DAN JANIN PRODI UNS DAN PASSING GRADE PELAYANAN KESEHATAN PRIMER PERUBAHAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. JURUSAN PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET HALMAHERA TENGAH SIMALUNGUN KESEHATAN REPRODUKSI PRIA DAN WANITA BANGLI TEORI HANS KELSEN STUFENBAU PENYEMBUHAN PENYAKIT HERNIA UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN. KESEHATAN LINGKUNGAN PDF INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN ADALAH PENYEMBUHAN PENYAKIT HERPES MAGISTER NOTARIAT UNSRI TAKALAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DASAR HUKUM TUGAS DAN WEWENANG. BUNYI UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK KESEHATAN SEKOLAH DAN LINGKUNGAN KETENTUAN PIDANA LARANGAN ABORSI PROPOSAL TESIS HUKUM KESEHATAN INFO NOTARIS TERBARU. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURAKARTA NOTARIS PPAT JAKARTA PUSAT BANDAR LAMPUNG PENYEMBUHAN PENYAKIT TBC JAKARTA TIMUR UNIKA SOEGIJAPRANATA PASCASARJANA SARMI AKTE NOTARIS PERUSAHAAN NOMOR 12 TAHUN 2011 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PDF. UNIVERSITAS NEGERI SOLO PASCASARJANA. HAK DAN KEWAJIBAN PERAWAT MENURUT UNDANG-UNDANG KEDIRI DOGIYAI BUKU TENTANG AKTA NOTARIS PEMBUKAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945. PERATURAN PELAKSANAAN TENDANGAN HUKUMAN. PENYAKIT MENULAR SEKSUAL PADA MANUSIA MAGISTER HUKUM UNDIP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI PDF. UPAYA KESEHATAN PUSKESMAS PDF. TEKNOLOGI DAN PRODUK TEKNOLOGI KESEHATAN KESEHATAN JIWA KOMUNITAS. UU NOTARIS TAHUN 2014. PASCASARJANA UNIKA ATMA JAYA BADAN POM MEDAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PDF AKTE NOTARIS YAYASAN PENDIDIKAN SEKOLAH KESEHATAN DI BANDUNG PENANGANAN ANAK GANGGUAN PENDENGARAN BONE BOLANGO BATUBARA JADWAL KULIAH UNIKOM UNIKA SEMARANG JURUSAN KESEHATAN JIWA DALAM BAHASA INGGRIS BENER MERIAH PSIKOTROPIKA DAN CONTOHNYA 35 TAHUN 2009 NARKOTIKA MUARA ENIM UNIVERSITAS NEGERI SOLO FAKULTAS FARMASI LAMONGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 1 AYAT 1 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PPT DOMPU WILAYAH KERJA NOTARIS PPAT TANGGAMUS SUMBA BARAT DAYA GAYO LUES SOLOK SELATAN ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL ADALAH UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT. PENYAKIT MENULAR SEKSUAL PADA WANITA. PATI KELUARGA BERENCANA MERUPAKAN PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENGATUR WAROPEN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL PDF MAGISTER KENOTARIATAN UPH PSIKOTROPIKA GOLONGAN 1 HAK HAK ASASI MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. AKTE NOTARIS YAYASAN PENANGGULANGAN GANGGUAN PENDENGARAN DAN KETULIAN ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT. INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN POSYANDU PASSING GRADE UNSRI DAN DAYA TAMPUNG KESEHATAN KERJA PPT KESEHATAN JIWA MENURUT DEPKES. KUANTAN SINGINGI BANDA ACEH UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PAJAK BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN DAERAH DAIRI SEMARANG METRO. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERSIDANG SEDIKITNYA. UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. NARKOTIKA GOLONGAN 1 2 3. CONTOH PENUTUP UNDANG UNDANG PERATURAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013. INDRAGIRI HILIR PASURUAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS SUMENEP ISI UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. KESEHATAN BAYI DAN BALITA. PRODI UNS DAN DAYA TAMPUNG KUBU RAYA MAGISTER KENOTARIATAN UNS MAJALENGKA PELAYANAN RAWAT INAP BPJS KESEHATAN KESEHATAN BAYI 3 BULAN. PENDAFTARAN PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERBEKALAN KESEHATAN DI BIDANG APOTEK MATERI EAP UNS UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA. KESEHATAN JIWA MENURUT WHO SUMEDANG BADAN POM KOSMETIK. BAU-BAU BULUKUMBA KEDOKTERAN UNSYIAH PEMBERIAN PELAYANAN UNTUK SEMUA PASIEN. PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA MENURUT JOHN LOCKE KAPUAS JOMBANG BANGGAI KEPULAUAN S2 HUKUM KESEHATAN UNIKA SEMARANG MANADO HASIL TES EAP UNS. UU NARKOTIKA PASAL 114 BANGKA SELATAN FAKULTAS HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. SERDANG BEDAGAI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA 3 UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT TOBA SAMOSIR PENYEMBUHAN PENYAKIT GINJAL. PELAYANAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT UNIKA SEMARANG 2015. UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI PENINGKATAN KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN UTAMA. LABUHANBATU SELATAN PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 6 TAHUN 2014 NOTARIAT FH UNSRI NATUNA MAKALAH KODE ETIK PPAT. BEDAH MAYAT KLINIS TANPA PERSETUJUAN KELUARGA. ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET BENGKULU TENGAH KESEHATAN OLAHRAGA UNY. NOTARIS PPAT BEKASI UTARA UU RUMAH SAKIT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN TNI 2016 MATERI TES EAP UNS UNDANG UNDANG NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT PDF. UU KETENAGAKERJAAN TERBARU. SOLOK UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PENJELASAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003. SUBANG UNIVERSITAS NEGERI SOLO JURUSAN FARMASI AKREDITASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA JURUSAN DI UNSERA MUSI BANYUASIN BADAN POM CREAM HN GORONTALO FUNGSI NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT. HALMAHERA SELATAN TAPANULI SELATAN LAHAT PERATURAN OTONOMI DAERAH UNIKA SOEGIJAPRANATA ARSITEKTUR MKN UGM PENANGGULANGAN GANGGUAN PENDENGARAN. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJAMIN HAM. NOTARIS JAKARTA PUSAT SITUBONDO KESEHATAN REPRODUKSI MENURUT WHO INDRAGIRI HULU BOLAANG MONGONDOW TIMUR UU KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003 PDF PENGIRIMAN SPESIMEN DARAH. LABUHANBATU UTARA TENAGA KESEHATAN POLRI 2016. PASAMAN BARAT MAMBERAMO TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR PEMALANG CIAMIS MERAUKE KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK PDF PP NO 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI PDF PERBEKALAN KESEHATAN DIBIDANG FARMASI TAPANULI TENGAH MURUNG RAYA FAKULTAS DI UNSIL. KOMNAS PENANGGULANGAN GANGGUAN PENDENGARAN TAPANULI UTARA PULANG PISAU MAGISTER HUKUM KESEHATAN UGM MOJOKERTO BUTON SURAKARTA PENYEMBUHAN PENYAKIT JANTUNG MAKALAH NOTARIS DAN PPAT. BATANG TUBUH UUD 1945 PASAL 1 AYAT 2 MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNISBA MELAWI PURBALINGGA PENDAFTARAN NOTARIS UNAIR 2016. PANDUAN PELAYANAN DARAH. KESEHATAN GIGI DAN MULUT ADALAH TANAH LAUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DISAHKAN PADA TANGGAL KEPULAUAN MENTAWAI PASSING GRADE UNS DAN DAYA TAMPUNG UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN KERJA PERBEDAAN WILAYAH KERJA NOTARIS DAN PPAT SOAL TES EAP UNS BATANG TUBUH UUD 1945 PDF. UU KESEHATAN NO 36 TAHUN 2009 PASAL 1 PASSING GRADE UNSIKA. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OTONOMI DAERAH PEMBERIAN PELAYANAN PADA POP (POINT OF PRESENCE) KARIMUN PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN SECARA TERPADU SPMB UNS. SOPPENG UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 30 NOTARIAT UNSRI PELAYANAN RAWAT INAP MENURUT PARA AHLI. UU KESEHATAN JIWA PDF JEMBRANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT HALMAHERA UTARA KANDUNGAN UU NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA BUOL JAKARTA BARAT BUNYI UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT. MAKALAH TENTANG NOTARIS DAN PPAT. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BAB XV PASAL 36. UNIVERSITAS SEBELAS MARET JAKARTA. LAMPUNG BARAT PEKALONGAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH KESEHATAN OLAHRAGA MENURUT PARA AHLI ALAMAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET MANGGARAI TIMUR KONSEP PENDIDIKAN DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT SRAGEN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA SMEA NEGERI KARANGANYAR YOGYAKARTA MEDAN KOTABARU PERBEKALAN KESEHATAN ADALAH TUGAS NOTARIS DALAM PERUSAHAAN PENYAKIT MENULAR SEKSUAL PDF BIREUEN PALU 13 TAHUN 2003 TENTANG TENAGA KERJA PASCASARJANA UNIKA KUPANG STAATSFUNDAMENTALNORM YANG ADA DI INDONESIA. NOTARIAT UNSYIAH. PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA MENURUT MONTESQUIEU. UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA MATARAM MAGISTER KENOTARIATAN USU. INFO NOTARIS PPAT TOMOHON UU SJSN NOMOR 40 TAHUN 2004. CARA PENGIRIMAN SPESIMEN TASIKMALAYA KESEHATAN GIGI DAN MULUT PPT PP PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN ARTIKEL MAKALAH MASALAH PPAT. HAK-HAK ASASI MANUSIA MENURUT UUD 1945 UPAYA KESEHATAN ADALAH BITUNG SORONG ALAMAT BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN NASIONAL. KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA LANSIA UU RI NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA NOTARIS SEMARANG KUDUS KAYONG UTARA PENGAMANAN BAHAN MAKANAN. CONTOH PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL. BADAN POM ADALAH TUJUAN PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN TERNATE PASCASARJANA UNIKA ATMA JAYA JAKARTA TIMOR TENGAH UTARA ATURAN DASAR POKOK NEGARA. JADWAL KULIAH BSI BEKASI BONE INFO SEKOLAH NOTARIS UU SJSN NO 40 TAHUN 2004 PEMBERIAN PELAYANAN PADA POP. HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA DAN UUD 1945. UU KESEHATAN PASAL 197 OGAN KOMERING ULU SELATAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BANGGAI PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP KEKERASAN FISIK. BERAU NGAWI HAK-HAK ASASI MANUSIA DI MALAYSIA MAKALAH HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA. MUSI RAWAS UPDATE KULIAH MKN UNS. GORONTALO UTARA SPMB UNSOED TARAKAN PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN GIGI. UNIVERSITAS SEBELAS MARET UJIAN MANDIRI PAYAKUMBUH PROGRAM STUDI UNS SOLO. KESEHATAN OLAHRAGA ADALAH TEST EAP UNS. SEKOLAH KESEHATAN IKATAN DINAS KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DIGILIB UNSRAT PENJELASAN UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 156. BIAYA PASCASARJANA UNIKA FUNGSI NOTARIS DALAM PERUSAHAAN BLORA KELUARGA BERENCANA PDF LEMBATA NAGAN RAYA UU KETENAGAKERJAAN PDF UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG TESIS NOTARIAT UNDIP MAKALAH ETIKA PROFESI PPAT. KENAPA BATANG TUBUH UNDANG UNDANG DASAR 1945 BOLEH BERUBAH. LAMANDAU UNIKA SOEGIJAPRANATA PSIKOLOGI. SEKOLAH KESEHATAN DI SURABAYA. SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN MELIPUTI NOTARIS PPAT TANGERANG SELATAN GORONTALO NDUGA SAMBAS BANDUNG BARAT UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JIWA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEARSIPAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. DEFINISI PENGAMANAN ZAT ADIKTIF FAKULTAS DI UNS DAN AKREDITASINYA UU RUMAH SAKIT NO 44 TAHUN 2009. PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA ATURAN DASAR POKOK NEGARA. FAKULTAS DI UNS UU KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA. LOMBOK UTARA PERATURAN OTONOMI DESA PROGRAM STUDI UNSRI PENDAFTARAN NOTARIAT UNS SEMARANG HARI INI. UU KESEHATAN JIWA TAHUN 2009. PROGRAM NOTARIAT UNSRI. PASCASARJANA UNIKA WIDYA MANDALA. ACEH TENGAH UPAYA KESEHATAN PERORANGAN NABIRE PRODI UNSIKA S2 NOTARIAT UNS TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM MURNI. PMB UNSIL GUNUNGSITOLI TANGERANG SELATAN PEKANBARU LANNY JAYA BELITUNG PEMULIHAN KESEHATAN PASCA OPERASI CAESAR. UU NOMOR 36 TAHUN 2009 PASAL 75 UU KESEHATAN PASAL 23 TAHUN 1992 UU 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PDF. UU KESEHATAN TERBARU MINAHASA UTARA DELI SERDANG PERBEKALAN KESEHATAN DI PUSKESMAS LOMBOK TENGAH TRENGGALEK UNIVERSITAS SEBELAS MARET JURUSAN POSO UU SJSN TERBARU. BURU KESEHATAN MATRA ADALAH PDF. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BPJS. UU SJSN DAN BPJS. BINJAI TESIS NOTARIS PAILIT TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM PDF PELAYANAN GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT PASCASARJANA UNSOED 2016 UNIKA SOEGIJAPRANATA ALAMAT PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA ENGLISH. KESEHATAN GIGI DAN MULUT ANAK. KESEHATAN BAYI 2 BULAN PENGERTIAN BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG STAATSFUNDAMENTALNORM (NORMA FUNDAMENTAL NEGARA) BUKU NOTARIS DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNS SOLO UU NO 12 TAHUN 2011 PRINSIP PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN. PROGRAM STUDI UNSIKA AKREDITASI UNSIQ WONOSOBO KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI PAKPAK BHARAT ARTIKEL PENGAMANAN MAKANAN DAN MINUMAN UU NO 9 TAHUN 1990 TENTANG POKOK-POKOK KESEHATAN. NOTARIS BANDUNG. JURUSAN DI UNSRAT. UU KETENAGAKERJAAN TERBARU 2012 STAATSFUNDAMENTALNORM PANCASILA. UNIKA SOEGIJAPRANATA KELAS SORE PROGRAM STUDI UNSRAT SERANG MIMIKA SPMB UNSYIAH UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) PENGIRIMAN SPESIMEN KE LABORATORIUM. PASURUAN SAMOSIR UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BAB XV PASAL 36. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DISELENGGARAKAN OLEH BPJS YANG MERUPAKAN TRANSFORMASI DARI. JADWAL KULIAH UMSU. KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DIATUR DALAM UNDANG UNDANG NOMOR JURUSAN DI UNSIL BANDUNG UU KESEHATAN KERJA MKN UNS LAMPUNG TENGAH KAIMANA TANGERANG KONAWE SELATAN FUNGSI NOTARIS PPAT LANGSA S2 UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA PENDAFTARAN NOTARIS PASAR MODAL KESEHATAN IBU DAN ANAK KIA DEFINISI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK SUPIORI JEMBER MAGISTER HUKUM KESEHATAN UGM. PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALKES. UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN HULU SUNGAI SELATAN SURABAYA BEDAH MAYAT GAMES. MTS NEGERI KARANGANYAR BANTUL PP NO 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI. TELUK BINTUNI NORMA FUNDAMENTAL NEGARA ADALAH MAYBRAT ASAHAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM PIDIE JAYA ALOR MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET MAJALENGKA PRODI UNSOED. LUWU TIMUR KAUR UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT. PELAYANAN DARAH BPJS KELUARGA BERENCANA DAN KONTRASEPSI MEMPAWAH BENGKAYANG KEPULAUAN ARU KESEHATAN KERJA DI LABORATORIUM PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA. MKN UNSRI. BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENAGA KESEHATAN HAJI TINGKATAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT ATURAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEMARANG KOTA KETENTUAN PIDANA UU ITE KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK KEDOKTERAN UNSWAGATI BATANG TUBUH UUD 1945 BERISI TIGA HAL POKOK. PASCASARJANA UNSOED PASCASARJANA UNSRI. GLOBALISASI DI BIDANG PENDIDIKAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP. UU KESEHATAN PASAL 15. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA BATANG TUBUH UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN TERDIRI ATAS. PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN TEBO PENJELASAN UNDANG UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK PASSING GRADE UNS JURNAL HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET UU KESEHATAN JIWA TERBARU PACITAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DOC BOALEMO UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (UU PPH). PEMBUKAAN DAN BATANG TUBUH UNDANG UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA DISAHKAN OLEH PENANGANAN GANGGUAN PENDENGARAN PADA BAYI S2 KENOTARIATAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KESEHATAN PENINGKATAN KESEHATAN ADALAH SUNGAI PENUH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN TERBARU BUKU NOTARIS PASAR MODAL PERMENKES NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT. TESIS NOTARIAT UGM CARA PENGIRIMAN SPESIMEN DARAH NGADA ATURAN DASAR NEGARA YANG TIDAK TERTULIS CARA PENGIRIMAN SPESIMEN FESES PAGAR ALAM KELUARGA BERENCANA DAN KONTRASEPSI PDF. JURUSAN DI UNSRI UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN KERJA. BELU JABATAN DALAM PEGAWAI NEGERI SIPIL. TABANAN BENGKULU UTARA KESEHATAN MATRA LAPANGAN MANOKWARI SEKOLAH KESEHATAN DI YOGYAKARTA KETENTUAN PENUTUP DALAM UNDANG-UNDANG UPAYA KESEHATAN LANJUT USIA. AKREDITASI UNSRI NOTARIS PPAT ADALAH. PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA MENURUT JOHN LOCKE DAN MONTESQUIEU. NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA NORMA FUNDAMENTAL NEGARA RI PENAJAM PASER UTARA BATU S2 HUKUM UNDIP PESAWARAN BUKU TENTANG JABATAN NOTARIS. NUNUKAN PRINSIP ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL. LUBUKLINGGAU KESEHATAN REPRODUKSI PRIA. PENGELOLAAN KESEHATAN DI INDONESIA PERATURAN PELAKSANAAN RUMUSAN PANCASILA UNIVERSITAS SEBELAS MARET PENDAFTARAN. PEMBUKAAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK BOGOR SEMARANG ISLAND PEMBUKAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 MP3. CONTOH PENGAMANAN MAKANAN DAN MINUMAN KEBUMEN JADWAL KULIAH UMS. PERATURAN PELAKSANAAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS PANCASILA PASCASARJANA UNSWAGATI MAKALAH MASALAH NOTARIS. UU KESEHATAN 2014. GOWA PELAYANAN TRANSFUSI DARAH BATANG TUBUH UUD 1945 DIPERSIAPKAN MELALUI SIDANG GARUT JAKARTA SELATAN HALMAHERA TIMUR UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.DOC. UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA PDF. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT PUSAT KESEHATAN MATRA KELAUTAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA SECARA UMUM UU NO 9 TAHUN 1962 TENTANG POKOK-POKOK KESEHATAN PENYAKIT MENULAR SEKSUAL ADALAH PENDAFTARAN NOTARIS DITJEN AHU ACEH BESAR KESEHATAN BAYI BARU LAHIR KESEHATAN LINGKUNGAN UI. MALINAU UNIKA SEMARANG KELAS KARYAWAN INPRES NO 12 TAHUN 2011 FAKULTAS HUKUM UNS SOLO AKREDITASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KESEHATAN TERBARU. FAKULTAS DI UNSOED. SUMBA TENGAH KESEHATAN REPRODUKSI WANITA USIA SUBUR. PELAYANAN GAWAT DARURAT BPJS MAKALAH MENGENAI PPATK. ROKAN HULU BULELENG BANTAENG UU NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. UPAYA KESEHATAN KERJA SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN ADALAH PENANGANAN GANGGUAN PENDENGARAN PADA ANAK UU SJSN 2011 PDF MKN UNDIP. KONAWE UTARA UNIKA SEMARANG FAKULTAS PSIKOLOGI PENJELASAN UNDANG UNDANG TAX AMNESTY. PELAYANAN GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MEDAN SUMATERA UTARA. UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH PEMULIHAN KESEHATAN ADALAH AKREDITASI FAKULTAS HUKUM UNIKA SEMARANG PERATURAN PELAKSANAAN UU ASN BOVEN DIGOEL UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UU TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. UU KESEHATAN JIWA TAHUN 2014 MAGISTER HUKUM TRISAKTI KETENTUAN PIDANA PERPAJAKAN BIDANG PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KESEHATAN MAGISTER HUKUM KESEHATAN UI PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN PERLINDUNGAN PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA DITINJAU DARI SEGI HUKUM. MAMBERAMO RAYA UNIKA SEMARANG PENDAFTARAN 2016 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PADA MASA BELANDA DISEBUT LEBONG PADANG LAWAS SIJUNJUNG BARITO TIMUR UUD 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA INTAN JAYA UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN NOMOR 16 TAHUN 2009 UU KESEHATAN PASAL 1. PERATURAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. JENEPONTO TEORI HANS KELSEN TENTANG NORMA HUKUM. PADANGPANJANG NIAS UTARA UU PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BEDAH MAYAT WANITA SELUMA PENGAMANAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA. UU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PDF. UU 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT. PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS LUWU UU KETENAGAKERJAAN TENTANG JAM KERJA. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DASAR HUKUM. PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN ADALAH UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. BADAN POM JOGJA KETENTUAN PIDANA DALAM PERDA. ALAMAT FAKULTAS HUKUM UNS SOLO MAGISTER KENOTARIATAN DI JAKARTA TANGERANG PARIGI MOUTONG FAKULTAS DI UNSYIAH SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN SMP NEGERI KARANGANYAR PELAYANAN RAWAT INAP PDF PASAL 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PEMULIHAN KESEHATAN PASCA MELAHIRKAN KEDIRI TESIS NOTARIS PASAR MODAL SYARAT PENGIRIMAN SPESIMEN. MAKALAH PERAN PPATK. PENGERTIAN PENGAMANAN MAKANAN DAN MINUMAN KESEHATAN IBU ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PELAYANAN GAWAT DARURAT ADALAH BANDUNG TABALONG KESEHATAN OLAHRAGA DI PUSKESMAS KESEHATAN LINGKUNGAN PPT. PELAYANAN GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT HUSADA UTAMA PACAR KELING KOTA SURABAYA JAWA TIMUR. UNIVERSITAS SEBELAS MARET MANDIRI UNIKA SEMARANG BIAYA MANGGARAI BARAT PUNCAK NOTARIS ADALAH TEBING TINGGI LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA MAHAKAM ULU MAKALAH PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PDF. PENYAKIT MENULAR SEKSUAL DAN CARA PENCEGAHANNYA AKTA NOTARIS PENDIRIAN PERUSAHAAN PELAYANAN GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT HUSADA UTAMA. PEMULIHAN KESEHATAN PASCA OPERASI TUBAN BELITUNG TIMUR LIMA PULUH KOTA TUGAS NOTARIS BANK S2 UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET KEDOKTERAN UNSRAT. SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN MELIPUTI APA SAJA. S2 HUKUM UNAIR. MAKALAH NOTARIS DAN PPAT. KEEROM MAKALAH HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN. BEASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET MAKALAH AKTA NOTARIS. PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA. BONDOWOSO ARTIKEL NORMA FUNDAMENTAL NEGARA S2 HUKUM KESEHATAN UGM PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN. LABUHANBATU MAKALAH KASUS NOTARIS. PROPOSAL TESIS HUKUM ISLAM MAKALAH MENGENAI NOTARIS. PENYAKIT MENULAR SEKSUAL PPT JAKARTA PUSAT HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG DASAR 1945. PENGELOLAAN KESEHATAN LINGKUNGAN AIR. SPMB UNS BIODATA. MAKALAH UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. KARANGANYAR PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT MAKALAH ETIKA NOTARIS. NARKOTIKA GOLONGAN 3. HUMBANG HASUNDUTAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA MENURUT AJARAN TRIAS POLITIKA. LAMPIRAN UU NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA. S2 HUKUM UNPAD PEMBUKAAN UNDANG UNDANG TAHUN 1945 PERLINDUNGAN PASIEN SEBAGAI KONSUMEN PELAYANAN KESEHATAN PRODI UNSIL PENDAFTARAN PASCASARJANA UNIKA. APA NORMA FUNDAMENTAL NEGARA JURUSAN DI UNSYIAH. SERAM BAGIAN TIMUR BARITO SELATAN HUKUM KESEHATAN UNIKA SOEGIJAPRANATA. UUD 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN KARANGASEM SUKABUMI PASAMAN KESEHATAN LINGKUNGAN HIDUP METRO KETENTUAN PIDANA ABORSI PERATURAN WILAYAH KERJA NOTARIS. BATANG ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MAGISTER HUKUM UGM BUNGO S2 HUKUM KESEHATAN FAKULTAS HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG ISI UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERLINDUNGAN PASIEN DARI KEKERASAN FISIK KEDOKTERAN UNSOED AKREDITASI HAK-HAK ASASI MANUSIA PDF. BALANGAN SEMARANG UNIKA ATMAJAYA JAKARTA PASCASARJANA FAKULTAS DI UNSERA ATURAN POKOK KEUANGAN NEGARA JADWAL KULIAH IAIN PURWOKERTO DIGILIB UNSRI KETENTUAN PIDANA NARKOBA. PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN. PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR. SIDENRENG RAPPANG PENDAFTARAN PASCASARJANA UNIKA SOEGIJAPRANATA KESEHATAN MATRA KAMTIBMAS. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 2014. DUMAI TESIS NOTARIAT UNPAD. TEORI HANS KELSEN THE PURE THEORY OF LAW AKREDITASI UNSIKA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 28 UU SJSN PDF MESUJI PEMBERIAN PELAYANAN YANG BAIK BERDASARKAN KONSEP A3 ADALAH SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BERDASARKAN UU NO 40 TAHUN 2004. PROGRAM STUDI UNSOED. DHARMASRAYA ISI UU NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA NOTARIS SURABAYA S2 KENOTARIATAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET UU KESEHATAN PASAL 58 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA PENGAMANAN DAN PENGGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN. UU KETENAGAKERJAAN TENTANG PESANGON. TEORI HANS KELSEN DAN HANS NAWIASKY SERUYAN NOTARIS JAKARTA SELATAN UNIKA SOEGIJAPRANATA JOB FAIR 2015 FAKULTAS HUKUM UNIKA SEMARANG. PSIKOTROPIKA PPT SLEMAN ACEH BARAT MINAHASA SELATAN SUKOHARJO KESEHATAN JIWA PDF KESEHATAN REPRODUKSI PDF SEMARANG KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL INDONESIA PEMATANGSIANTAR UNIKA SOEGIJAPRANATA CAREER CENTER UNIVERSITAS NEGERI SOLO MANDIRI. MODUL EAP UNS. CARA PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN. CARA PENGGUNAAN SEDIAAN FARMASI MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET PELAYANAN DARAH DI RUMAH SAKIT. BENGKULU SELATAN PENGERTIAN SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN. TUAL PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN BIMA FUNGSI NORMA FUNDAMENTAL NEGARA. ANALISA JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KELUARGA BERENCANA KB UU NOTARIS YANG BARU ROKAN HILIR JAYAPURA UNIVERSITAS NEGERI SOLO FAKULTAS UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN PDF MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNHAS. SERANG KEPULAUAN ANAMBAS MENJELASKAN INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK. AKTA NOTARIS JUAL BELI TANAH. PELAYANAN DARAH PMI. UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN. PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU. BEDAH MAYAT CANTIK UU NARKOTIKA 2014. PROSEDUR PENGIRIMAN SPESIMEN KESEHATAN USIA LANJUT DGN PENDEKATAN ASUHAN KEPERAWATAN. UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KETENTUAN UMUM UNDANG UNDANG KESEHATAN. ASURANSI KESEHATAN LANJUT USIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IN ENGLISH KEPULAUAN MERANTI PROPOSAL TESIS HUKUM BISNIS ATURAN DASAR NEGARA DALAM JENJANG NORMA HUKUM DI INDONESIA. PEMULIHAN KESEHATAN PASCA KURET PERAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BENCANA BANJIR PASCASARJANA UNSRAT PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA KESEHATAN REPRODUKSI WANITA PERATURAN PELAKSANAAN TAX AMNESTY LEBAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA SURABAYA. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERTINGGI DI INDONESIA ADALAH BOGOR PEMBUKAAN UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 UU KESEHATAN PASAL 36 TAHUN 2009. JAKARTA UTARA BOLAANG MONGONDOW UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG ABORSI. GLOBALISASI BIDANG PENDIDIKAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP. PURWOREJO SUMBA BARAT APA SAJA PELAYANAN KESEHATAN PADA KORBAN BENCANA 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA AKREDITASI UNSAM LANGSA MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNS KEPULAUAN SANGIHE FUNGSI NOTARIS DALAM PASAR MODAL NARKOTIKA GOLONGAN 1. PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA SECARA HORIZONTAL DIGILIB UNSYIAH PENDAFTARAN NOTARIS UGM INFO DAFTAR NOTARIS JAKARTA SELATAN. PELAYANAN RAWAT INAP BPJS MUARO JAMBI PELAYANAN DARAH DI INDONESIA HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA TUGAS NOTARIS DALAM PASAR MODAL SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL KESEHATAN. BOMBANA MINAHASA TENGGARA BEDAH MAYAT MANUSIA INFO NOTARIS 2014 MAKALAH HUKUM PERDATA INDONESIA. BATANG TUBUH DALAM UNDANG-UNDANG TENAGA KESEHATAN MENURUT UU NO 36 TAHUN 2014 LINGKUP WILAYAH KERJA NOTARIS BUKU NOTARIS KOMAR ANDASASMITA KULON PROGO TOLIKARA PENGIRIMAN SPESIMEN LABORATORIUM BIMA PENGERTIAN PEMULIHAN KESEHATAN OGAN ILIR CONTOH ATURAN DASAR NEGARA KESEHATAN BAYI DAN ANAK AKTA NOTARIS MUHAMMADIYAH GAMBARAN KESEHATAN LANJUT USIA DI INDONESIA. PEMBUKAAN UNDANG UNDANG DASAR ALENIA 4 PELAYANAN KESEHATAN PRIMER PDF. UNIVERSITAS NEGERI SOLO JURUSAN KEPERAWATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA IBU HAMIL. PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA SITUASI BENCANA. NARKOTIKA FLAKKA. UU KESEHATAN JIWA NO 18 TAHUN 2014 S2 HUKUM USU HULU SUNGAI TENGAH KEPULAUAN YAPEN ANALISIS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MAKALAH HUKUM PERDATA PDF. PEMULIHAN KESEHATAN SETELAH SAKIT. UNS SOLO JALUR MANDIRI. TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM JIMLY ASSHIDDIQIE. PROPOSAL TESIS HUKUM PERDATA MAKALAH NOTARIS PENGGANTI. UU NOTARIS 30 TAHUN 2004 DRG EDI SUMARWANTO JAYAWIJAYA UU KESEHATAN JIWA LOGO NOTARIS VECTOR PSIKOTROPIKA PDF JADWAL KULIAH UNSERA UU NARKOTIKA NO 35 TAHUN 2009 PDF. TESIS NOTARIS PDF UPAYA KESEHATAN JIWA DI PUSKESMAS. KENDAL PENGELOLAAN KESEHATAN LINGKUNGAN KELUARGA BERENCANA PPT. KESEHATAN KERJA DAN KESELAMATAN KERJA KESEHATAN IBU HAMIL 8 BULAN. ACEH TAMIANG UU RUMAH SAKIT 2009 PERBEKALAN KESEHATAN FARMASI HAK-HAK ASASI MANUSIA SEJAK LAHIR PETUNJUK PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN TOLI-TOLI UNIVERSITAS SEBELAS MARET AKREDITASI UNS SOLO KEDOKTERAN SYARAT STAATSFUNDAMENTALNORM. UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN PDF TESIS NOTARIS PENGGANTI. PURWAKARTA TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM DOWNLOAD DEFINISI ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL HALMAHERA BARAT MAMUJU UTARA UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PENJELASANNYA POHUWATO BATANG TUBUH UUD 1945 HASIL AMANDEMEN LOMBOK TIMUR SIAK PENGELOLAAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PRABUMULIH PRODI UNSOED DAN PASSING GRADE MANDAILING NATAL PRODI UNS PERATURAN PELAKSANAAN UU 23 TAHUN 2014 SPMB UNSRI. BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN NASIONAL. TULUNGAGUNG MAGISTER KENOTARIATAN UGM. FUNGSI NOTARIS DI PASAR MODAL. PASSING GRADE UNSRI SIMEULUE PENGAMANAN DAN PENGGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN ATURAN DASAR NEGARA INDONESIA. APA YANG DIMAKSUD PROSES TEKNOLOGI DAN PRODUK TEKNOLOGI. HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER MENURUT UNDANG-UNDANG UNIKA SEMARANG AKREDITASI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TANAH DATAR BUKU TENTANG NOTARIS UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 2012 PRINGSEWU ATURAN DASAR ATAU POKOK NEGARA. MAJENE PINRANG PEMULIHAN KESEHATAN PASCA KEGUGURAN PROPOSAL TESIS HUKUM TATA NEGARA GUNUNG KIDUL UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PEMBUKAAN. KESEHATAN KERJA MENURUT WHO. BEDAH MAYAT ADALAH KESEHATAN REPRODUKSI WANITA DALAM ISLAM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA MENURUT PARA AHLI PERLINDUNGAN PASIEN DAN PERAWAT. INFO DAFTAR NOTARIS JAKARTA TIMUR SEMARANG WISATA. EDI SUMARWANTO PASCASARJANA UNS PAMEKASAN MAKALAH PENGAMANAN DAN PENGGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN. PASCASARJANA UNSIL BANJARBARU JURUSAN DI UNSWAGATI. SIDOARJO PELAYANAN KESEHATAN PADA SAAT BENCANA. SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG KESEHATAN. PASCASARJANA UNSYIAH BARITO KUALA ISI BATANG TUBUH UNDANG UNDANG DASAR. MOJOKERTO ASMAT PERATURAN PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI. NARKOTIKA HANOMAN UU NARKOTIKA TENTANG HUKUMAN MATI NAGEKEO PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN LOMBOK BARAT UPAYA KESEHATAN PUSKESMAS PDF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PENGGUNAAN ALAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AMANDEMEN. KEDOKTERAN UNSRI BUKU NOTARIS 1 PENGERTIAN PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI HAK DAN KEWAJIBAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG TENAGA KESEHATAN TNI UU NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA PASCASARJANA UNS 2016 SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ENDE JAYAPURA SAMARINDA PENGERTIAN PROSES TEKNOLOGI DAN PRODUK TEKNOLOGI MAMASA SAROLANGUN UU KETENAGAKERJAAN 2015. PERATURAN OTONOMI KHUSUS PAPUA STAATSFUNDAMENTALNORM ARTINYA ADALAH SABANG MAGISTER KENOTARIATAN UNDIP KETENTUAN UMUM UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADANG LAWAS UTARA MADIUN PENINGKATAN KESEHATAN UTAMA UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. SEKADAU TENAGA KESEHATAN TELADAN 2016. PASSING GRADE UNSYIAH ATURAN POKOK NEGARA INDONESIA KESEHATAN GIGI DAN MULUT PDF PERLINDUNGAN PASIEN RADIOLOGI PADANG PARIAMAN SEMARANG TAWANG KESEHATAN IBU HAMIL PENGERTIAN INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN. UNIKA SOEGIJAPRANATA PENDAFTARAN. ATURAN WILAYAH KERJA NOTARIS MALUKU BARAT DAYA PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR AGAM ISI BATANG TUBUH UNDANG UNDANG UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DISAHKAN PADA TANGGAL. TUJUAN PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN WILAYAH KERJA NOTARIS KOPERASI. YAHUKIMO HAK DAN KEWAJIBAN DALAM UNDANG UNDANG DASAR TUJUAN PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI. PERATURAN OTONOMI SEKOLAH. PENGAMANAN MAKANAN PRESIDEN. ATURAN POKOK NEGARA ADALAH. LUWU UTARA AKTA NOTARIS IN ENGLISH FLORES TIMUR KLATEN MERANGIN TUGAS NOTARIS DALAM JUAL BELI TANAH UNDANG-UNDANG POKOK-POKOK KESEHATAN SUKABUMI PELAYANAN DONOR DARAH PEMBUKAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 PDF KESEHATAN JIWA PPT. PENINGKATAN KESEHATAN KERJA NIAS SELATAN KERINCI PELAYANAN KESEHATAN PDF KETENTUAN PIDANA ASI EKSKLUSIF UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PDF KEDOKTERAN UNS. NO TELP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. CARA MENGGUNAKAN ALAT KESEHATAN FUNGSI NOTARIS DALAM PERBANKAN KOTAWARINGIN BARAT PEMBUKAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 DISAHKAN PADA TANGGAL MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNTAG KESEHATAN JIWA INGGRIS KESEHATAN OLAHRAGA DI SEKOLAH. SUBULUSSALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MAKALAH INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 1950 TERDIRI ATAS PEMBERIAN PELAYANAN PURNA JUAL UU NO 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI. PINDAH WILAYAH KERJA NOTARIS. KESEHATAN MATRA PDF SOLOK BATANGHARI NGANJUK EAP UNS ADALAH PSIKOTROPIKA GOLONGAN 1 DAN 2 JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL HULU SUNGAI UTARA MAKALAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA. NOTARIS JAKARTA TIMUR FUNGSI NOTARIS ADALAH BATANG TUBUH UUD 1945 TENTANG HAM AKREDITASI HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET. KETENTUAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HARTA WAKAF. LAMPUNG UTARA APA YANG MENJADI NORMA FUNDAMENTAL NEGARA RI. NARKOTIKA GOLONGAN 2 PASSING GRADE UNS D3 KESEHATAN USIA LANJUT DENGAN PENDEKATAN ASUHAN KEPERAWATAN. KARO PELAYANAN KESEHATAN PADA SITUASI BENCANA. UU NO 12 TAHUN 2011 MENGATUR TENTANG KATINGAN FAKULTAS DI UNSIKA KONSTITUTIF STAATSFUNDAMENTALNORM PELAYANAN KESEHATAN IBU DI FASILITAS KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN FAKULTAS HUKUM UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG SEMARANG KERJA KESEHATAN IBU DAN BAYI. MAGISTER HUKUM UNPAD PASAL 32 UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT JURUSAN DI UNS UNS SOLO PENDAFTARAN BIAK NUMFOR YALIMO TULANG BAWANG BARAT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. SAMPANG DONGGALA UU SJSN 2014 PDF JAMBI EMPAT LAWANG CILACAP MALANG GIANYAR UNIVERSITAS NEGERI SOLO FAKULTAS KEDOKTERAN. BARITO UTARA MAKALAH AKTA PPAT. MADIUN KESEHATAN KERJA PDF. UU RUMAH SAKIT NOMOR 44 TAHUN 2009. UNIKA SOEGIJAPRANATA HUKUM UU KESEHATAN JIWA 2014 KESEHATAN USIA LANJUT PPT. DIGILIB UNS LOGIN UU TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. KESEHATAN IBU DAN ANAK ADALAH LHOKSEUMAWE PEMBUKAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 TERDIRI DARI. MAKALAH PENGERTIAN NOTARIS. TANJUNG PINANG AKTA NOTARIS CV UU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA PENJELASAN UNDANG UNDANG TAX AMNESTY PDF JEPARA CONTOH LOGO NOTARIS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA PDF ACEH UTARA KONSTITUSI MERUPAKAN ATURAN POKOK NEGARA AKTA NOTARIS YAYASAN. WAJO FAKFAK MAKALAH UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT BADAN POM BANDUNG UU KESEHATAN PASAL 75 MAKALAH PPATK. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 13 TAHUN 2003 KETENAGAKERJAAN TANJUNG JABUNG BARAT TANJUNG JABUNG TIMUR SOP PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN TELUK WONDAMA LAMPUNG SELATAN JADWAL KULIAH UMM PEKALONGAN GRESIK PENDAFTARAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI UU NARKOTIKA HUKUMAN MATI HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. TES EAP ONLINE. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT MENURUT WHO PROPOSAL TESIS HUKUM KELUARGA ISLAM PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA.PPT. PONTIANAK SIKKA BURU SELATAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 1 AYAT 1 TEGAL AMBON UU NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN. KELUARGA BERENCANA DALAM ISLAM. ANALISIS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SINJAI WONOSOBO NOTARIS PPAT SIDOARJO PENGAMANAN MAKANAN DAN MINUMAN TUJUAN PENGAMANAN ZAT ADIKTIF MAKASSAR BATAM TANA TORAJA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL.PDF SABU RAIJUA PERLINDUNGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT PASSING GRADE UNSIL. UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN PPT JURUSAN DI UNSIKA KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR JAWA TENGAH INDRAMAYU CIMAHI KESEHATAN REPRODUKSI PPT. PANDEGLANG MAGELANG UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN 2009. ENREKANG BEDAH MAYAT KEDOKTERAN KESEHATAN OLAHRAGA ANAK SEKOLAH MAKALAH ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL PENGERTIAN BEDAH MAYAT KLINIS BANYUMAS UU TENTANG POKOK-POKOK KESEHATAN TANAH BUMBU DEPOK UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN PASAL 24 TIMOR TENGAH SELATAN UU NOTARIS PPAT KEDOKTERAN UNSOED UU KESEHATAN PASAL 5 KESEHATAN MATRA LAUT. PENYEMBUHAN PENYAKIT LIVER BLITAR APA YANG DIMAKSUD NORMA FUNDAMENTAL NEGARA UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG TENAGA KESEHATAN S2 HUKUM UGM PELALAWAN PP NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI KEPULAUAN SULA LOGO NOTARIS PPAT SALATIGA ACEH TIMUR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BAGIAN BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG DASAR 1945. TES EAP DAN PEMBAHASAN BEDAH MAYAT KLINIS ADALAH BEDAH MAYAT WANITA HAMIL PENYAKIT MENULAR ADALAH. UU NO 36 TAHUN 2009 KESEHATAN PERATURAN OTONOMI DAERAH TERBARU. PASAL 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. KARAWANG PENYEMBUHAN PENYAKIT LUPUS. PENINGKATAN KESEHATAN MENTAL. CIANJUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH MELIPUTI PSIKOTROPIKA SEBENARNYA BERFUNGSI UNTUK TEMANGGUNG UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. KELUARGA BERENCANA DALAM PANDANGAN ISLAM NOTARIS PPAT JAKARTA UTARA BANGKALAN MAGISTER HUKUM UGM JAKARTA UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA. SERAM BAGIAN BARAT SIGI PIDIE KUTAI KARTANEGARA MALUKU TENGGARA BARAT IMPLEMENTASI UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK S2 UNIVERSITAS SEBELAS MARET. WAKATOBI UNS SOLO 2014 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL BIDANG KESEHATAN BONTANG SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KESEHATAN UNS SOLO FAKULTAS. LOGO NOTARIS DAN PPAT KESEHATAN BAYI DLM KANDUNGAN BANGKA TENGAH CONTOH NORMA FUNDAMENTAL NEGARA KESEHATAN OLAHRAGA PUSKESMAS. PENUTUP UNDANG-UNDANG DASAR 1945. KESEHATAN KERJA K3 HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG. MUKOMUKO UU NO 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PDF PENYAKIT MENULAR SEKSUAL KETENTUAN PENUTUP UNDANG UNDANG. UPAYA KESEHATAN ADALAH PONOROGO PENJELASAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 DIGILIB UNS BEBAS PROGRAM STUDI UNS TUGAS NOTARIS DI PASAR MODAL KETAPANG KONAWE TEGAL AKREDITASI UNSADA. PENJELASAN UNDANG UNDANG AGRARIA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER. BEASISWA S2 UNIVERSITAS SEBELAS MARET. MAGISTER HUKUM KESEHATAN UNPAD MAKALAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PERDAGANGAN. JURUSAN DI UNS DAN AKREDITASINYA MUNA SUKAMARA BANJARMASIN HAK DAN KEWAJIBAN MENURUT UNDANG UNDANG. ACEH SELATAN PERLINDUNGAN PASIEN SEBAGAI KONSUMEN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA PELAYANAN DARAH YANG AMAN SEKOLAH KESEHATAN MASYARAKAT. KOTAMOBAGU BENGKALIS PELAYANAN RAWAT INAP RUMAH SAKIT PDF. MAGISTER NOTARIAT UNS. JADWAL KULIAH DARMAJAYA PENDAFTARAN NOTARIS KOPERASI. HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 PROGRAM PASCASARJANA UNIKA KUPANG. PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN KESEHATAN BAYI DAN BALITA DI INDONESIA. KOLAKA UTARA CILEGON KUPANG UU NARKOTIKA PASAL 127 POLEWALI MANDAR KESEHATAN IBU DAN ANAK. UPAYA KESEHATAN KERJA PELAYANAN RAWAT INAP PELNI JENIS ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL. PROGRAM STUDI UNSERA. PAREPARE SUMBAWA PENDAFTARAN NOTARIS 2016 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM BAHASA INGGRIS. BARRU KOLAKA MANGGARAI MAGELANG NOTARIS PPAT DEPOK. PERATURAN OTONOMI KHUSUS. BATANG TUBUH UUD 1945 PASAL 27 AYAT 3 SIBOLGA AKREDITASI UNSIL. SORONG PENDAFTARAN NOTARIS UGM 2016 PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT. JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL KESEHATAN KERJA NELAYAN. PENGERTIAN PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN KUTAI TIMUR PARIAMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT IN ENGLISH PEGUNUNGAN BINTANG PASCASARJANA UNSYIAH 2016. TESIS NOTARIAL PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA SECARA VERTIKAL. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET. RUU PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI REMBANG BANJARNEGARA PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA MENURUT UUD 1945 PROPOSAL TESIS HUKUM PERTANAHAN BANYUASIN UU SJSN 2004. PENGERTIAN ATURAN DASAR NEGARA PANIAI KEPULAUAN TALAUD UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT MENURUT WHO. PENGUMUMAN TES EAP UNS CARA PENGIRIMAN SPESIMEN KE LABORATORIUM. ACEH BARAT DAYA KENDARI PENGGUNAAN ALKOHOL DALAM SEDIAAN FARMASI KESEHATAN LANJUT USIA DI INDONESIA KESEHATAN REPRODUKSI LANJUT USIA DEIYAI KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI INDONESIA. OGAN KOMERING ILIR NARKOTIKA ADALAH S2 HUKUM BISNIS. DIGILIB UNSOED DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET PELAYANAN GAWAT DARURAT LEVEL 1 SUMBAWA BARAT TESIS NOTARIAT UI. BANGKA BARAT KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR TUGAS NOTARIS PENGGANTI PENYEMBUHAN PENYAKIT KISTA. CIREBON TIDORE KEPULAUAN PENGERTIAN ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL. KESEHATAN SEKOLAH DASAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA KESEHATAN BAYI 6 BULAN NARKOTIKA JENIS BARU MAKALAH INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK CONTOH ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL FAKULTAS DI UNS SOLO. KAMPAR TUGAS NOTARIS ADALAH UNIVERSITAS NEGERI SOLO FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI TUGAS NOTARIS DALAM SURAT PERJANJIAN. MOROWALI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ENGLISH VERSION UU 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. BADAN POM MAKASSAR PULAU MOROTAI PRODI UNSRI. BINTAN BANJAR ACEH TENGGARA UU KESEHATAN TAHUN 2014 PENGAMANAN MAKANAN SIAP SAJI. MAKALAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN. STAATSFUNDAMENTALNORM INDONESIA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN MODERN. MAPPI TULANG BAWANG PIRAMIDA STAATSFUNDAMENTALNORM REJANG LEBONG PENJELASAN UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2003 UU NARKOTIKA TAHUN 1997 UU NARKOTIKA PASAL 112. TASIKMALAYA BANJAR INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK. UU 5 TAHUN 1997 PSIKOTROPIKA. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG HAM. ATURAN DASAR PENYELENGGARAAN NEGARA YANG TIDAK TERTULIS BEKASI PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT. MAGISTER HUKUM KESEHATAN DI JAKARTA OGAN KOMERING ULU TIMUR TOJO UNA-UNA SINGKAWANG UU NO 12 TAHUN 2011 TENTANG TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN. CIREBON BOJONEGORO UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DOC. PENDAFTARAN PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET KESEHATAN LINGKUNGAN ADALAH. UU RUMAH SAKIT 2014 ASURANSI KESEHATAN SOSIAL DAN KOMERSIAL MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS SURAKARTA. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER NIAS BOYOLALI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG BELA NEGARA. PEMBUKAAN UNDANG UNDANG ALINEA 4 ACEH JAYA GROBOGAN MAGISTER KENOTARIATAN JAYABAYA UU KESEHATAN PASAL 42 AYAT 2 REKAM MEDIS. UPAYA KESEHATAN JIWA DI PUSKESMAS DEMAK TAPIN ISI UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT BANGKA RAJA AMPAT PROGRAM STUDI UNSIL. UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN KUP. PESISIR SELATAN AKREDITASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURAKARTA. PUNCAK JAYA SUMBA TIMUR BLITAR UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PDF. TORAJA UTARA PEMBERIAN PELAYANAN KEPERAWATAN. BUTON UTARA KESEHATAN OLAHRAGA PDF HASIL TES EAP. UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN PASAL 24 BATANG TUBUH UUD 1945 MELIPUTI PEMBUKAAN YANG TERDIRI ATAS. NOTARIS PPAT KABUPATEN BOGOR TENAGA KESEHATAN ADALAH BREBES ATURAN DASAR NEGARA ADALAH JADWAL KULIAH MKN UNS PERBEKALAN KESEHATAN: PERBEKALAN KESEHATAN ADALAH PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA PERBEKALAN KESEHATAN DIBIDANG FARMASI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA ENGLISH PERBEKALAN KESEHATAN FARMASI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PERBEKALAN KESEHATAN DI BIDANG APOTEK PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA.PPT PERBEKALAN KESEHATAN DI PUSKESMAS. PELAYANAN RAWAT JALAN: PELAYANAN RAWAT JALAN ADALAH PELAYANAN RAWAT JALAN PUSKESMAS PELAYANAN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS PELAYANAN RAWAT JALAN DIRUMAH SAKIT PELAYANAN RAWAT JALAN PDF PELAYANAN RAWAT JALAN BPJS PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN PELAYANAN RAWAT JALAN PARIPURNA. PENGELOLAAN KESEHATAN: PENGELOLAAN KESEHATAN LINGKUNGAN PENGELOLAAN KESEHATAN LINGKUNGAN AIR PENGELOLAAN KESEHATAN DI INDONESIA PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN SECARA TERPADU PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KONDISI BENCANA PENGELOLAAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT: UU 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT PERMENKES NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT MAKALAH UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT BUNYI UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT ISI UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT UNDANG UNDANG NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT PDF PASAL 32 UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT 3 UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT. PENYAKIT MENULAR: PENYAKIT MENULAR SEKSUAL PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR PENYAKIT MENULAR SEKSUAL PDF PENYAKIT MENULAR ADALAH PENYAKIT MENULAR SEKSUAL PPT PENYAKIT MENULAR SEKSUAL ADALAH PENYAKIT MENULAR SEKSUAL PADA WANITA PENYAKIT MENULAR SEKSUAL DAN CARA PENCEGAHANNYA PENYAKIT MENULAR SEKSUAL PADA MANUSIA. PENYAKIT TIDAK MENULAR: PENYAKIT TIDAK MENULAR PDF PENYAKIT TIDAK MENULAR ADALAH PENYAKIT TIDAK MENULAR DI INDONESIA PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN PENYEBABNYA PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN CARA PENCEGAHANNYA PENYAKIT TIDAK MENULAR PPT PENYAKIT TIDAK MENULAR ADALAH PDF PENYAKIT TIDAK MENULAR MENURUT WHO PENYAKIT TIDAK MENULAR PADA TANAMAN. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DASAR HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT IN ENGLISH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PADA MASA BELANDA DISEBUT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DASAR HUKUM TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERSIDANG SEDIKITNYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA SURABAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IN ENGLISH. KESEHATAN SEKOLAH: KESEHATAN SEKOLAH ADALAH KESEHATAN SEKOLAH DAN LINGKUNGAN KESEHATAN SEKOLAH DASAR KESEHATAN SEKOLAH DI INDONESIA SEKOLAH KESEHATAN IKATAN DINAS SEKOLAH KESEHATAN MASYARAKAT SEKOLAH KESEHATAN DI BANDUNG SEKOLAH KESEHATAN DI SURABAYA SEKOLAH KESEHATAN DI YOGYAKARTA. UU NO 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA: UU NO 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PDF UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA. NORMA FUNDAMENTAL NEGARA: NORMA FUNDAMENTAL NEGARA ADALAH NORMA FUNDAMENTAL NEGARA RI CONTOH NORMA FUNDAMENTAL NEGARA FUNGSI NORMA FUNDAMENTAL NEGARA ARTIKEL NORMA FUNDAMENTAL NEGARA APA NORMA FUNDAMENTAL NEGARA APA ITU NORMA FUNDAMENTAL NEGARA APA YANG MENJADI NORMA FUNDAMENTAL NEGARA RI APA YANG DIMAKSUD NORMA FUNDAMENTAL NEGARA. UU 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA: UU NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA UU RI NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA LAMPIRAN UU NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA ISI UU NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA PDF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA PDF KANDUNGAN UU NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA UU 5 TAHUN 1997 PSIKOTROPIKA LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA. UU KESEHATAN PASAL: UU KESEHATAN PASAL 197 UU KESEHATAN PASAL 1 UU KESEHATAN PASAL 200 UU KESEHATAN PASAL 75 UU KESEHATAN PASAL 23 TAHUN 1992 UU KESEHATAN PASAL 15 UU KESEHATAN PASAL 36 TAHUN 2009 UU KESEHATAN PASAL 42 AYAT 2 REKAM MEDIS UU KESEHATAN PASAL 5 UU KESEHATAN PASAL 58. PELAYANAN DARAH: PELAYANAN DARAH DI RUMAH SAKIT PELAYANAN DARAH PMI PELAYANAN DARAH BPJS PELAYANAN DARAH DI INDONESIA PELAYANAN DARAH YANG AMAN PELAYANAN TRANSFUSI DARAH PELAYANAN BANK DARAH PELAYANAN DONOR DARAH PANDUAN PELAYANAN DARAH. BEDAH MAYAT: BEDAH MAYAT WANITA BEDAH MAYAT PEREMPUAN BEDAH MAYAT MANUSIA BEDAH MAYAT GAMES BEDAH MAYAT KEDOKTERAN BEDAH MAYAT WANITA HAMIL BEDAH MAYAT MENURUT PANDANGAN ISLAM BEDAH MAYAT ADALAH BEDAH MAYAT CANTIK. JUDUL UNDANG UNDANG: JUDUL UNDANG UNDANG PERUBAHAN CONTOH JUDUL UNDANG-UNDANG CONTOH JUDUL UNDANG-UNDANG PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI TENTANG UNDANG-UNDANG LALU LINTAS CONTOH BAGIAN JUDUL UNDANG UNDANG CONTOH JUDUL RANCANGAN UNDANG UNDANG. BEDAH MAYAT KLINIS: BEDAH MAYAT KLINIS ADALAH BEDAH MAYAT KLINIS TANPA PERSETUJUAN KELUARGA PENGERTIAN BEDAH MAYAT KLINIS. TENAGA KESEHATAN: TENAGA KESEHATAN TNI TENAGA KESEHATAN ADALAH TENAGA KESEHATAN POLRI TENAGA KESEHATAN TNI 2016 TENAGA KESEHATAN HAJI TENAGA KESEHATAN TELADAN 2016 TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT TENAGA KESEHATAN POLRI 2016 TENAGA KESEHATAN MENURUT UU NO 36 TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG DASAR 1945: UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DISAHKAN PADA TANGGAL UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PDF UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 1 AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BAB XV PASAL 36 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 30 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM BAHASA INGGRIS.

Substansi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kaitannya Dengan Undang-undang Lain - Author: Swante Adi Krisna

Recommend Documents