SUATU PENDEKATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN KUBU RAYA

Di Kabupaten Kubu Raya (H. Sri Buwono)

SUATU PENDEKATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN KUBU RAYA Oleh: H. Sri Buwono (Pendidikan IPS, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak) Abstrak: The government's efforts to accelerate the completion of a national movement nine year compulsory education was hampered when the economic crisis hit Indonesia in 1997. GER and NER SMP/MTs/ equivalent in West Kalimantan in 2007/2008 are still below the national level of completeness. This means still below the provincial average. The condition of primary education in sub district of Kubu Regency Kingdom is still lacking, except in the River District Kingdom. Data GER and NER figures SMP/MTs/ equivalent does not exist, still using the data Pontianak regency. This study aims to obtain data and information fair completion of 9 years, mapping the potential of basic education, discovery issues, and the discovery of alternative solutions according to local needs in the context of the completion and improvement of the quality of the Nineyear compulsory education in the district of Kubu Raya. Metode research through dissemination and advocacy approaches to strengthen the awareness of public education. Location of research conducted in the district of Batu Ampar and splayed. Conclusion The results of the study; (1) Compulsory Basic Education in SD/MI/equivalent has reached Completed Assembly, (2) On SMP/MTs/equivalent in the District has reached the Completed Primary Outstretched, while the district has not reached complete Batu Ampar Pratama, (3) Digits repeat and dropout rates (DO) is still high in both the district and subdistrict stretched Batu Ampar, (4) SMP/ MTs/equal numbers repeat and dropout rates (DO) in the district of Batu Ampar has reached beyond national targets, where as in the district stretched has not reached the national target, (5) Achieve basic education graduation high graduation rate, (6) The components of education is still low, (7) Awareness of parents and students the importance of higher education for the future. Kata Kunci: Compulsory Basic Education, Completed Compulsory Education, Gross Enrollment Rate. Pendahuluan Dalam UUD 1945 termaktub tekat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun demikian, kini masih banyak anak usia 13-15 tahun yang

belum mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun karena beberapa faktor, antara lain: a). kondisi daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi

209

Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Vol. 2. No. 2. Oktober 2011

menjadikan daerah tersebut terpencil; b). kondisi ekonomi yang lemah; c). hambatan budaya/tradisi; d). kurangnya fasilitas dan daya tampung SMP/MTs; dan e). bencana/keamanan yang menghambat penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun. Sebagai pemerintahan baru, Kabupaten Kubu Raya dalam kebijaksanaan pendidikan masih belum terlihat hasilnya. Demikian pula data dan peta pendidikan dasar dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun belum lengkap. Kondisi angka partisipasi kasar (APK) pada akses pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) di Kalimantan Barat tahun tahun 2007 dan 2008 yang dipublikasikan oleh BPS Kalbar tergolong masih rendah. Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Pontianak yang dibentuk pada 2007. Kabupaten Kubu Raya terdiri 9 (sembilan) kecamatan, yaitu kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya, Kuala Mandor B, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, Teluk Pak Kedai, Kubu, Terentang, dan Batu Ampar. Kondisi pendidikan dasar pada kecamatan-kecamatan tersebut, menurut informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya (2009), masih kurang baik kecuali di Kecamatan Sungai Raya. Data angka APK dan APM SMP/MTs/sederajat belum ada angka tersendiri tetapi masih menggunakan data Kabupaten Pontianak. Penelitian ini pada tingkat orientasi lapangan mempunyai sasaran yang ingin dicapai yaitu: (1). Pendataan ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi pada lingku daerah tertentu (desa, gugus dikdas, kecamatan dan kabupaten);

(2). Pemetaan ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang: a). Peta gugus pendidikan dasar, yang memuat persebaran SD/MI dan SMP/MTs/sederajat dalam daerah jangkauan dilengkapi dengan data sekolah, b). Peta pendidikan tingkat kecamatan yang merupakan penggabungan dari hasil pemetaan tingkat gugus, yang menggambarkan urutan atau tingkat penuntasan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun; (3). Pemanfaatan hasil pendataan dan pemetaan untuk analisis identifikasi masalah dan solusi pemecahannya, yang kemudian diajukan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan, penentuan pola penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, serta perencanaan pembangunan pendidikan jangka pendek dan jangka menengah; (4). Mnentukan tingkat penuntasan yang telah dicapai untuk daerah tertentu (desa, kecamatan dan kabupaten). Permasalahan yang dihadapi pemerintah kabupaten Kubu Raya dalam adalah pendataan dan identifikasi penyebab lemahnya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sehingga solusi dan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan untuk penuntasan wajib belajar Dikdas kurang akurat atau tepat sasaran. Masalah yang ingin diperoleh jawaban melalui penelitian termasuk: a. Berapa besaran ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di kabupaten Kubu Raya ? b. Apa saja faktor penyebab yang menimbulkan ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di kabupaten Kubu Raya ? Bagaimana kondisi ketahanan pendidikan yang berlaku di kabupaten

Suatu Pendekatan Sosialisasi Dan Advokasi Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Kubu Raya (H. Sri Buwono)

Kubu Raya dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ? Tinjauan Pustaka Secara historis Kabupaten Kubu Raya merupakan eks Daerah Pemerintahan Administratif Swapraja Kubu berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959. Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian dari Kabupaten Pontianak. Pembentukan Kabupaten Kubu Raya kemudian disyahkan dengan UU Nomor 35 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007, yang kemudian dicatat dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4751 (http://cybex.deptan.go.id/gerbang lokal/profil kabupaten kubu raya). Untuk mendukung pembangunan disektor pendidikan, di Kabupaten Kubu Raya telah tersedia 398 unit Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, 94 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan 36 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah baik swasta

210

maupun negeri, namun belum terdapat Perguruan Tinggi. Pelaksanaan wajib belajar di Indonesia telah berjalan selama 12 tahun melalui 3 tahap yaitu: masa perintisan (1989-1993), masa implementasi (1994-2005), masa penuntasan (2006-2009). Pada tahap perintisan dilakukan sebagai upaya pengembangan konsep, pendataan dan sosialisasi pola wajar yang terpilih di masyarakat. Kemudian pada tanggal 2 Mei 1994 dilakukan pencanangan Wajar Dikdas 9 tahun oleh Presiden RI. Pencapaian APK tahun 19941997 terjadi perkembangan yang signifikan dari 62% menjadi 68,86%. Periode 1997-2003 merupakan periode terjadinya krisis moneter sehingga sasaran bidang pendidikan diarahkan untuk mempertahankan hasil pembangunan yang sudah dicapai, agar tidak terjadi penurunan, yaitu dengan menerapkan jaring pengaman sosial (JPS). Setelah tahun 2003 perkembangan wajib belajar 9 tahun cukup signifikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perkembangan Signifikan setelah tahun 2003 Item No. 2003 APK (%) 1. 78,43 APM (%) 2. 60,19 Penambahan siswa 3. 230.664 (sumber: Depdiknas, tahun 2006). Penuntasan wajib belajar sembilan tahun direncanakan tercapai pada tahun 2009, diharapkan APK minimal mencapai 95% secara nasional. Ketuntasan wajib belajar terbagi dalam 4 kategori (Depdiknas, 2006): a). Tuntas pratama bila APK mencapai 80%-84%; b). Tuntas madya bila APK mencapai 85%-89%;

2004 81,65 61,72 309.019

2005 85,22 63,67 384.811

c). Tuntas utama bila APK mencapai 90%-94%; d). Tuntas paripurna bila APK mencapai minimal 95%. Hasil penelitian pendataan dan pemetaan penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang dilakukan oleh LPKM Universitas Tanjungpura (2006, 2007, 2008) pada umumnya anak-anak yang belum sekolah atau

211


tidak melanjukan ke SMP terdapat di daerah terpencil, terpencar, dan terisolasi. Metode Penelitian Lokasi Penelitian 1. Kecamatan Batu Ampar terdiri dari 14 desa, 50 dusun dan luas Wilayah 2.002 Km², 2. Kecamatan Terentang terdiri dari 9 desa, 24 dusun dan luas wilayah 786,40 Km², 3. Kecamatan Kubu terdiri dari 18 desa, 65 dusun dan luas wilayah 1.211,60 Km², 4. Kecamatan Teluk Pakedai terdiri dari 14 desa, 46 dusun dan luas wilayah 291.90 Km², 5. Kecamatan Sungai Kakap terdiri dari 12 desa, 48 dusun dan luas wilayah 453.13 Km², 6. Kecamatan Rasau Jaya terdiri dari 5 desa, 21 dusun dan luas wilayah 11.07 Km², 7. Kecamatan Sungai Raya terdiri dari 12 desa, 47 dusun dan luas wilayah 929.30 Km², 8. Kecamatan Sungai Ambawang terdiri dari 12 desa, 48 dusun dan luas wilayah 726.10 Km², 9. Kecamatan Kuala Mandor B terdiri dari 5 desa, 21 dusun dan luas wilayah 473.00 Km². Kondisi sarana dan prasarana Kabupaten Kubu Raya masih relatif tertinggi mengingat sebagian besar terdiri dari wilayah pantai dan perairan, kecuali Kecamatan Sungai Raya yang berada dekat dengan Ibukota Propinsi Kalimantan Barat. Panjang jalan raya yang menghubungkan kecamatankecamatan di kabupaten ini baru mencapai 1.181 Km². Jarak rata-rata dari masing-masing Ibukota

kecamatan ke Ibukota kabupaten adalah sekitar 15 km, kecuali Kecamatan Batu Ampar, Kubu dan kecamatan Terentang berjarak cukup jauh, karena belum tersedia sarana prasarana darat yang memadai. Dari Ibukota Kecamatan Batu Ampar ke Ibukota Kabupaten hanya bisa ditempuh melalui jalan air. Rancangan Penelitian Penelitian ini dimaksudkan untuk: 1). memperoleh data atau informasi potensi pendidikan dasar di kabupaten secara akurat, dan 2). pemetaan, identifikasi masalah pendidikan dasar di kabupaten, serta 3). melakukan tindakan bantuan/advokasi dan konsultasi sebagai alternatif pemecahan masalah melalui analisis data yang terkumpul. Tahap Penelitian Kegiatan penelitian yang dilakukan melalui empat tahapan, Tahap eksplorasi; yaitu: (a). dimaksudkan untuk meninjau keadaan umum Kabupaten Kubu Raya, kemudian melakukan penentuan daerah atau kecamatan berdasarkan kriteria: 1). Daerah yang dianggap bermasalah lebih banyak dalam bidang pendidikan, 2). Secara geografis letak desa-desanya terpencil, 3). Pemukiman penduduknya terpencar, dan, 4). Termasuk terisolasi karena sarana dan prasarana perhubungan yang masih minim/terbatas. (b). Tahap penyusunan dan pengujian instrument penelitian. (c). Tahap survey; untuk memetakan masalah disusun gugus pendidikan dasar sebagai berikut:


212

Gugus Pendidikan di Kecamatan Terentang No. Nama Gugus Dikdas Desa 1. Gugus Dikdas I Sungai Radak I, Permata, Trentang Hilir. 2. Gugus Dikdas II Teluk Bayur, Teluk Empening. 3. Gugus Dikdas III Sungai Dungun, Terentang Hulu. 4. Gugus Dikdas IV Sungai Radak II, Sungai Radak Baru. 5. Gugus Dikdas V Betuah. Gugus Pendidikan di Kecamatan Batu Ampar No. Nama Gugus Dikdas Desa 1. Gugus Dikdas I Padang Tikar I, Padang Tikar II. Ambarawa, Sungai Besar, Tasik Malaya, 2. Gugus Dikdas II Sungai Jawi, Tanjung Harapan. 3. Gugus Dikdas III Nipah Panjang, Teluk Nibung. 4. Gugus Dikdas IV Batu Ampar. Sungai Kerawang, Sumber Agung, Muara Tiga, 5. Gugus Dikdas V Tanjung Beringin. (d). Tahap Pelaporan; penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dan Pembahasan Hasil penelitian sebagai pendataan dan pemetaan pendidikan dasar sebagai berikut: Pencapaian APK dan APM Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai angka yang mengindikasikan bahwa program-program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun tersebut efektif. Tabel 1: APK dan APM SD/MI/Sederajat Tingkat Kecamatan Kecamatan

Jml penduduk usia 7-12 th

Jml siswa SD/MI/sederajat Seluruhnya

Usia 7-12 th

APK

APM

Terentang

1310

1361

1135

103,89%

86,64%

Batu Ampar

4810

5132

4741

106,69%

98,57%

Pembahasan Pencapaian APK dan APM SD/MI/sederajat di kecamatan Terentang dan Batu Ampar menunjukkan ketuntasan pada Tuntas Paripurna. Kemudian jika

ditilik berdasarkan pemetaan per gugus yang ada pada masing-masing kecamatan, maka temuan pencapaian dapat dipaparkan sebagai berikut:

213


Tabel 2: Penyebab Pencapaian Ketuntasan Wajar Dikdas SD/MI/sederajat Tingkat Kecamatan No. 1.

2.

Kecamatan Terentang

Batu Ampar

Gugus Dikdas 01 02 03

Pencapaian APK dan APM Tuntas paripurna Tuntas paripurna Tuntas paripurna

04

Belum tuntas

05

Tuntas pratama

01 02 03 04 05

Tuntas paripurna Tuntas paripurna Tuntas paripurna Tuntas paripurna Tuntas paripurna

Penyebab Sarana dan prasarana sekolahan tersedia, kesadaran orang tua tinggi. Kondisi geografis lebih dekat sekolah ke gugus dikdas lain Kondisi geografis, transportasi air, motivasi siswa dan orang tua kurang. Sarana dan prasarana sekolahan tersedia, kesadaran orang tua tinggi.

Usulan untuk penuntasan wajar 9 tahun di kecamatan Terentang: 1). Sosialisasi penuntasan wajib belajar kepada masyarakat lebih intensif, terutama di desa Betuah, 2). Memperbaiki sarana dan prasarana transportasi untuk memudahkan akses ke sekolah. Tabel 3: APK dan APM SMP/MTs/sederajat Tingkat Kecamatan Kecamatan

Jml penduduk usia 13-15 th

Terentang Batu Ampar

427 1828

Jml siswa SMP/MTs sederajat Seluruhnya Usia 13-15 th 379 1339

Pembahasan Pencapaian APK dan APM SMP/MTs/sederajat di kecamatan Terentang telah mencapai tuntas pratama, sedangkan di kecamatan Batu Ampar belum mencapai tuntas

292 1056

APK

APM

0.88 0.73

0.6838407 0.5776805

pratama. Kemudian jika ditilik berdasarkan pemetaan per gugus yang ada pada masing-masing kecamatan, maka temuan pencapaian dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 4: Penyebab Pencapaian Ketuntasan Wajar Dikdas SMP/MTs/sederajat Tingkat Kecamatan No. 1.

Kecamatan Terentang

Gugus Dikdas 01

Pencapaian APK dan APM Tuntas Paripurna

02

Belum Tuntas Pratama

03


04


Penyebab Tersedia asrama, orang tua tinggi.

kesadaran

Banyak anak ke SMP diluar gugus dikdas, kesadaran orang tua cukup. SMP baru tahun 2008, kesadaran orang tua cukup tinggi.


214

sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran pendidikan dari orang tua dan siswa, kondisi sosial, dan ekonomi, serta tersedianya sarana dan prasarana akses, dan komponen pendidikan lainnya di sekolah.

Ketahanan Pendidikan Dasar Ketahanan pendidikan dasar menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Ketahanan pendidikan dasar

Tabel 5: Angka Mengulang dan Angka Putus Sekolah (DO) SD/MI/sederajat Tingkat Kecamatan Kecamatan

Rerata angka mengulang

Rerata angka DO


12.166 9.305

1.182 1.956

Pembahasan Gambaran angka yang mengulang dan putus sekolah pada SD/MI/sederajat di Kecamatan Terentang dan Batu Ampar masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis, yaitu desa yang terpencil dan terpencar sedangkan sarana transportasi masih minim. Faktor kondisi ekonomi keluarga juga ikut menentukan, kebanyakan masyarakat masih dalam kondisi ekonomi marginal. Tabel 6: Angka Mengulang dan Angka Putus Sekolah (DO) SMP/MTs/sederajat Tingkat Kecamatan Kecamatan

Rerata angka mengulang

Rerata angka DO


0.9334 0.0222

3.2 0.02825

Pembahasan Angka rerata mengulang pada SMP/MTs/sederajat di kecamatan Batu Ampar melebihi pencapaian target nasional 0,28, sedangkan di kecamatan Terentang mendekati target nasional tersebut, dan juga angka DO di kecamatan Terentang masih tinggi. Penyebab yang dominan ditemukan adalah karena faktor geografi desa yang ada. Kondisi ekonomi juga menjadi penyebab, yaitu banyaknya anak yang terpaksa harus membantu orang tua untuk bekerja. Usulan solusi dalam penuntasn wajib belajar dikdas

sembilan tahun sebagai berikut: 1). Advokasi masalah-masalah pendidkan dan sosialisasi penuntasan wajib belajar kepada masyarakat lebih intensif, 2). Memperbaiki sarana dan prasarana transportasi untuk memudahkan akses ke sekolah. Tingkat Kelulusan dan Minat Melanjutkan Pendidikan Indikator mutu penuntasa wajib belajar dikdas sembilan tahun dapat dilihat dari pretasi hasil belajar yang diukur dengan penilaian yang terstandar dan dapat dipertanggung jawabkan. Kelulusan siswa dari

215


sekolah adalah menggunakan standar nasional melalui ujian nasional

tingkat SD/MI/sederajat SMP/MTs/sederajat.

maupun

Tabel 7: Angka kelulusan dan Angka Melanjutkan SD/MI/sederajat Tingkat Kecamatan

Kecamatan

Lulus Tahun 2007/2008

Peserta Ujian


139 308

Orang

%

138 308

99.28 100

Melanjutkan ke SMP/MTs/sederajat % Dari Orang Pst Ujian Pst Lulus 121 87.05 87.68 292 94.80 30.78

Tabel 8: Angka kelulusan dan Angka Melanjutkan SMP/MTs/sederajat Tingkat Kecamatan Lulus Tahun 2007/2008 Kecamatan

Peserta Ujian


86 330

Orang

%

79 315

91.86 95.45

Pambahasan Paparan tabel diatas menggambarkan bahwa mutu pendidikan dasar telah mencapai tingkat mutu lulusan yang baik mendekati sangat baik. Demikian pula pada motivasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan ternyata tinggi, kecuali di Kecamatan Terentang data untuk ini tidak tersedia.

Melanjutkan ke SLTA sederajat % dari Orang Pst Pst Ujian Lulus Na Na Na 274 83.03 86.98

Kondisi Guru Komponen pendidikan yang berperan penting dalam ketahanan dan mutu pendidikan adalah guru. Kelayakan guru untuk melaksanakan tugas profesinya menjadi indikator tercapainya penuntasan wajib belajar dikdas sembilan tahun yang bermutu.

Tabel: Jumlah Guru Layak (Lulus S1 ke atas) SD/MI/sederajat Tingkat Kecamatan Guru Tetap Kecamatan

Seluruh nya

Lulus S1 ke atas


78 134

3 4

Guru tidak tetap Lulus Seluruh D3 ke nya atas 11 3 80 7

Jumlah Lulus Seluruhnya S1 ke atas 89 6 214 11

% 6.74 5.14

216


Tabel: Jumlah Guru Layak (Lulus S1 ke atas) SMP/MTs/sederajat Tingkat Kecamatan Guru Tetap Kecamatan

Seluruh nya

Lulus S1 ke ataS


29 33

21 15

Guru tidak tetap Lulus Seluru D3 ke hnya atas 10 5 79 21

Pembahasan Temuan data kelayakan guru pada SD/MI/sederajat di kecamatan Terentang maupun Batu Ampar masih sangat rendah. Baik untuk guru tetap maupun guru tidak tetap, sedangkan kelayakan guru pada SMP/MTs/sederajat di kecamatan Terentang cukup baik terbukti 66,67% dari guru yang ada telah berpendidikan S1. Di kecamatan Batu Ampar guru SMP/MTs/sederajat kelayakannya masih sangat rendah. Baik untuk guru tetap maupun guru tidak tetap. Solusi untuk penuntasan wajar dikdas dan peningkatan mutu pendidikan adalah meningkatkan kualifikasi guru. Misalnya, mengikut

Jumlah Seluruh nya

Lulus S1 ke atas

%

39 112

26 36

66.67 32.14

sertakan pendidikan S1 bagi guru dalam jabatan. Dengan demikian guru tidak perlu meninggalkan tugas mengajarnya. Kondisi Komponen Pendidikan Fasilitas pendidikan yang tersedia merupakan satu faktor penting dari penuntasan dan peningkatan mutu wajib belajar dikdas sembilan tahun di kebupaten Kubu Raya. Tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai akan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Fasilitas yang penting seperti: ruang kelas, laboratorium IPA, perpustakaan, dan laboratorium bahasa, keberadannya akan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.

Tabel : Ruang Kelas dan Kondisinya pada SD/MI/sederajat Tingkat Kecamatan Kecamatan

Seluruhnya

Terentang

97

Batu Ampar

155

Jumlah Ruang Kelas Baik Rusak Lokal % Lokal % 62 63.92 30 30.93 110

Pembahasan Temuan di lokasi penelitian terbukti bahwa baik di SD/MI/sederajat maupun SMP/MTs/sederajat mempunyai

70.97

45

29.03

ruang kelas rata-rata cukup baik untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran, namun pada SMP/MI/sederajat tidak memiliki

217


laboratorium IPA, Laboratorium bahasa, dan juga perpustakaan. Solusi untuk penuntasan wajar dikdas dan peningkatan mutu pendidikan adalah; 1). melakukan perbaikan ruangan kelas, khususnya pada SD/MI/sederajat dan sebagian SMP/MTs/sederajat swasta, 2). Pengadaan laboratorium IPA bagi SD/MI maupun SMP/MTs, 3). Pengadaan Perpustakaan bagi SD/MI maupun SMP/MTs, 4). Pengadaan laboratorium bahasa untuk SMP/MTs/sederajat.

5.

6. Kesimpulan 1. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada SD/MI/sederajat di lokasi penelitian telah mencapai Tuntas Paripurna, 2. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada SMP/MTs/sederajat di lokasi penelitian Kecamatan Terentang telah mencapai Tuntas Pratama, sedangkan di kecamatan Batu Ampar belum mencapai tuntas pratama, 3. Ketahanan pendidikan untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun SD/MI/sederajat yang ditunjukkan dari angka mengulang dan angka putus sekolah (DO) masih tinggi baik di kecamatan Terentang maupun kecamatan Batu Ampar belum mencapai target nasional, 4. Ketahanan pendidikan untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun SMP/MTs/sederajat yang ditunjukkan dari angka mengulang dan angka putus sekolah (DO) di kecamatan Batu Ampar telah mencapai melampaui target nasional, sedangkan di kecamatan

7.

8.

Terentang belum mencapai target nasional, Mutu prestasi pendidikan dasar sembilan tahun di lokasi penelitian telah mencapai tingkat kelulusan yang tinggi, 6.Kondisi guru layak pada SD/MI/sederajat pada lokasi penelitian masih rendah. Guru layak pada SMP/MTs/sederajat di kecamatan Terentang mencapai kelayakan cukup baik, sedangkan di kecamatan Batu Ampar masih rendah, Kondisi komponen ruang kelas SD/SMP/sederajat pada umumnya cukup memadai untuk melaksanakan proses pembelajaran, Komponen penunjang laboratorium IPA, Laboratorium bahasa, dan perpustakaan pada SD/SMP/sederajat di lokasi penelitian masih sangat kurang, bahkan tidak tersedia, Kesadaran orang tua dan siswa tentang penting pendidikan untuk masa depan pada tingkat kesadaran baik dan tinggi.

Rekomendasi 1. Permasalahan yang banyak dihadapi pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar di lokasi penelitian adalah kondisi geografis, kemiskinan, dan penduduk yang terpencar dan desa terpencil. Untuk itu perlu diprogramkan menambahan sarana dan prasarana untuk memudahkan akses anak, misalnya sekolah SMP berasrama, perbaikan jalan akses sekolah, dan perbaikan transportasi sungai, 2. Peningkatan kelayakan guru perlu kerjasama dengan perguruan tinggi,


3. Pemerintah kabupaten perlu mengintensifkan advokasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bekerjasama dangan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat di pedesaan. Daftar Pustaka Depdiknas. 2006. Program Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat PSMP. 2006. Informasi Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Jakarta. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. ............ 2007. Panduan Pendataan & Pemetaan Dalam Rangka Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Jakarta. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. ............ 2006. Panduan Sosialisasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Jakarta. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. ............ 2007. Panduan Pemilihan Pola/Satuan Pendidikan

218

Dalam Rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Jakarta. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. ............ 2008. Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Jakarta. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. LPKM Untan. 2008. Laporan KKN Tematik Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Sintang. Pontianak. LPKM Universitas Tanjungpura.

SUATU PENDEKATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN KUBU RAYA

Recommend Documents