STUDI PERBANDINGAN PERATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA AUSTRALIA, DAN INGGRIS

STUDI PERBANDINGAN PERATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA AUSTRALIA, DAN INGGRIS. Sheila Mirah Tiara Wenny Setiawati Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum tentang Hubungan Negara dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Abstrak Skripsi ini membahas mengenai Pengaturan tentang Corporate Social Responsibility di Negara Indonesia, Australia, dan Inggris. Mencoba menelaah Corporate Social Responsibility di setiap negara Indonesia, Australia dan Inggris dari segi Regulasi yang mengatur, aparat yang melaksanakan, efektifitas dari peraturan tersebut, panduan pelaksana atas peraturan yang telah dibuat, peran masyarakat dalam pelaksanaan peraturan tersebut, serta yang terakhir sanksi yang diberikan bila para pelaku usaha tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility. Atas hasil penelitian ini terdapat kesimpulan yang dapat diambil yaitu setelah menjabarkan dari masing-masing Negara, apakah peraturan yang telah di terapkan di Negara Australia dan Inggris dapat di terapkan di Indonesia. Ini bertujuan agar Indonesia dapat lebih baik lagi dalam menerapkan Corporate Social Responsibility di Indonesia, karena ini sangat penting bagi Negara Indonesia. Dan apakah penerapan nya efektif bagi Negara Indonesia, dengan melihat peraturan yang terdapat di Australia dan Inggris, Negara Indonesia dapat mencontoh hal-hal yang sudah berjalan dengan efektif di ke dua Negara tersebut, dengan mencocokan sistem yang di anut di Negara di Indonesia. Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Tanggung Jawab Perusahaan. Abstract This thesis discusses about regulations on Corporate Social Responsibility in Indonesia, Australia and United Kingdom. The discusses focused on some problems, such as the regulations, the officials who have duty to carrying out, the effectiveness of the regulations, the implementation guide, the role of the community and the sanction if Corporate Social Responsibility the businesses do not implemented. This study focused on comparative study method. The data retrieval methods focus on the study of literature. The results concluded that Australia and United Kingdom have better Corporate Social Responsibility system, either the regulations and the implementations. Indonesia can use the Australia and United Kingdom Corporate Social Responsibility system as the pattern for a better Corporate Social Responsibility system.

65Universitas Indonesia Studi perbandingan..., Sheila Mirah Tiara, FH UI, 2013.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Company Responsibility PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Bisnis yang baik (good business) bukan saja bisnis yang menghasilkan

keuntungan. Namun bisnis yang baik adalah bisnis yang tumbuh secara moral. Justru harus lebih ditekankan, arti moralnya merupakan salah satu arti terpenting bagi kata “baik”. Perilaku yang baik-juga dalam konteks bisnis-merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma moral, sedangkan perilaku yang buruk bertentangan atau menyimpang dari norma-norma moral. Suatu perbuatan dapat dinilai baik menurut arti terdalam justru kalau memenuhi standar etis itu.1 Standar yang bersifat etis ini diberi sebutan dengan Etika Bisnis, Etika Bisnis menurut Bertens adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.2 Bisnis memang seharusnya dinilai dari sudut pandang moral, sama seperti kegiatan manusia lainnya juga dinilai dari sudut pandang moral.3 Adapun arti dari Etika bisnis itu sendiri adalah merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Demi kepentingan perusahaan dalam hal melakukan investasi dan menciptakan pertumbuhan maka perusahaan perlu memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Perusahaan dapat diarahkan dan dikontrol hingga sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan, Kepastian seperti itu diberikan dengan adanya sistem tata kelola perusahaan yang baik.4 Good Corporate Governance adalah 1

K.Bertens, “Pengantar Etika Bisnis” (Yogyakarta: Kanisius , 2000). Hlm.22

2

Ibid., hlm 23.

3

Keraf, “Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya” (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

Hlm.59.

4

Ibid., hlm 59.

Studi perbandingan..., Sheila Mirah Tiara, FH UI, 2013.

unsur penting didalam suatu perusahaan, pada dasarnya perusahaan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memajukan kualitas hidup rakyat yang tinggal di sekitar perusahaan itu berdiri, serta untuk menghormatinya dan melindungi HAM yang diakui dalam hukum internasional dan nasional. Dalam memenuhi unsur GCG dalam perusahaan tersebut, dikenal dengan adanya konsep Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan oleh perusahaan untuk masyarakat sekitar. Dalam pengembangan konsep Tanggung Jawab Sosial, diharapkan setiap perusahaan tidak hanya bertanggung jawab karena adanya paksaan dan hanya berusaha mencapai batas atau ketentuan yang diwajibkan, namun dengan sukarela akan berbuat lebih daripada yang diwajibkan (beyond compliance). Apabila banyak pihak, termasuk perusahaan belum memahami Tanggung Jawab Sosial sebagai etika berbisnis, artinya yang dibutuhkan adalah fokus pada penegakan aturan yang berlaku bagi operasional perusahaan (akuntabilitas/tanggung gugat). Pengawasan oleh pemerintah dan unsur masyarakat madani lain akan mendorong semakin banyak perusahaan mengikuti peraturan dan menuju dijadikannya TJS sebagai etika berbisnis, sehingga betul-betul bertanggung jawab dan bahkan melakukan lebih dari sekedar kewajiban.5 Satu hal yang menarik adalah bahwa seringkali kepatuhan pada hukum dicantumkan sebagai salah satu prinsip Tanggung Jawab Sosial. Kenyataan bahwa diperlukan penegasan seperti ini, menunjukan bahwa banyak pihak belum bertanggung jawab, karena itu seyogyanya semua pihak harus mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan adanya CSR ini menjadi alat yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sehingga CSR tidak disalahgunakan sebagai marketing gimmick untuk melakukan corporate greenwash atas pengelabuan citra perusahaan.6 Pengaturan CSR tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-undang 5

Godwin Limberg, Ramses Iwan, Moira Moelino, Yayan Indriatmoko, Agus Mulyana, dan Nugroho Adi Utomo, “Bukan Hanya Laba Prinsip-prinsip Bagi Peusahaan Untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial” (Jakarta: SMK Grafika Desa Putera, 2009). Hlm.4.

6

W.Junardy, “CSR Bukanlah Gimmic Marketing”, Gatra ( 13 November 2006): 81.


Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Menurut Pasal 74 UU No. 40/2007 bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilaksanakan maka perseroan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan UU yang berlaku.7 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan diatas berdasarkan sudut pandang hukum terkait Corporate Social Responsibility dan menuangkannya dalam penulisan hukum dengan judul: “Studi Perbandingan Peraturan Corporate Social Responsibility di Negara Indonesia dengan Negara Australia, dan Inggris” B. Permasalahan Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pengaturan CSR Di Indonesia, Australia, dan Inggris? 2. Bagaimana Model Pengaturan CSR yang Efektif Penerapannya Bagi Indonesia, Sistem Mandatory atau Voluntary yang tepat untuk Indonesia? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui Pengaturan CSR di Indonesia, Australia, Inggris. 2. Untuk mengetahui Sistem Mandatory atau Voluntary yang tepat bagi Negara Indonesia, Dengan melihat Peraturan CSR di Australia, Inggris.

TINJAUAN TEORITIS Perusahaan atau istilah Inggrisnya enterprise terdiri dari satu atau lebih unit-unit usaha yang disebut pabrik atau bedrijf (bahasa Belanda). Pengertian perusahaan disini maksudnya suatu lembaga yang di organisasikan dan dijalankan untuk menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat dengan motif atau insentif keuntungan. Selain sebagai suatu lembaga perusahaan juga merupakan suatu wadah yang di organisasikan, didirikan dan diterima dalam tata kehidupan 7

Ratna Artha Windari, “Pengaturan Kewajiban CSR Pada Perusahaan Perseroan Terbatas Serta Bentuk-bentuk Kegiatannya Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007,” (Tesis Magister Universitas Udayana, Denpasar, 2012), hlm. 1.


masyarakat. Para pengusaha harus berani menanggung resiko. Artinya, sebagai tujuan bersama dari setiap perusahaan adalah berusaha memperoleh laba berdasarkan rentabilitas. Oleh karena itu, dalam berupaya mencapai laba tersebut harus berani menanggulangi risiko (artinya risiko rugi). Atas dasar itu, perusahaan dapat memperoleh keuntungan dapat pula menderita kerugian. Hal ini tidak berlaku dalam lembaga-lembaga lain yang operasinya ditujukan untuk kepentingan umun dan bukan untuk memperoleh laba. Dalam ekonomi perusahaan dibedakan antara pengertian perusahaan dan unit usaha. Unit barangbarang yang disebut juga pabrik bertanggung jawab terhadap hasil barang-barang. Selain itu, perusahaan lebih menitikberatkan pada semua pengelolaan usaha, termasuk keuangan, produksi, dan pemasaran.8 Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Selanjutnya akan disebut sebagai KUHD) yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan, meskipun demikian, KUH Dagang tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan.9 Mengenai definisi perusahaan dapat kita temukan juga didalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU Wajib Daftar Perusahaan). Namun sebelum membahas pengertian perusahan menurut UU Wajib Daftar Perusahaan, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian perusahaan menurut para ahli hukum. Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.10 Rumusan yang dikemukakan oleh Molengraaff tersebut hanya meliputi jenis usaha dan tidak meliputi perusahaan sebagai badan usaha.11 Sedangkan menurut Polak, suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam pengertian 8

Yayat M. Herujito, Dasar-dasar Manajemen (Jakarta: Grasindo, 2001), 281.

9

Chidir Ali, Badan hukum (Jakarta: Alumni, 1987) 79.

10

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2002) 7. 11

Ibid., 8.


perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi.12Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan bahwa: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terusmenerus yang didirikan , bekerja sertã berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Etika merupakan penilaian terhadap baik atau buruknya bagi perilaku manusia. Etika mencari perilaku manusia yang manakah yang baik, artinya etika merupakan suatu penilaian terhadap perilaku yang paling baik dilakukan manusia. Penilaian ini bersifat sebuah keharusan, hal ini berbeda dengan moral yang tidak merupakan sebuah keharusan. Moral hanya merupakan penilaian yang hanya terbatas pada pengetahuan yang dihasilkan dari tenaga manusianya. Bisnis adalah kegiatan manusia dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.13 Bisnis adalah kegitan dalm mencari kentungan. Bisnis menitik beratkan suatu kegitan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai secara ekonomis. Etika bisnis merupakan salah satu dari bagian dari prinsip etika yang diterapkan dalam dunia bisnis.14 Etika bisnis merupakan suatu aplikasi dalam mempelajari kebijakan pelaku bisnis dalam kegiatan bisnis yang dilakukan pelaku bisnis. Atau dengan kata lain etika bisnis adalah kegiatan pelaku bisnis. Pelaku bisnis mencakup karyawan, konsumen dan masyarakat sekitar tempat bisnis tersebut beroperasi. Dalam kerangka konsep etika bisns terdapat pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja, dan etika perorangan yang menyangkut hubunganhubungan sosial antara perusahaan, karyawan, dan lingkungannya.15Etika bisnis

12

Chidir Ali, Op.Cit., 105.

13

Erni R. Ernawan, Op. Cit, hlm. 7.

14

A.B Susanto, Reputation-Driven Corporate Social Responsibility, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hlm. 10 15

Ibid, hlm 11.


pada hakikatnya merupakan kajian moralitas atau kesadaran moral yang berfokus pada penerapan standar-standar moral dalam usaha bisnis.16 Sejarah keberadaan Corporate Social Responsibility (CSR) sebenarnya telah ada sejalan dengan perkembangan aktivitas bisnis (perdagangan) itu sendiri, meskipun pada saat itu tidak terdapat konsep baku mengenai hal tersebut. Pemikiran mengenai konsep CSR kuno telah dicetuskan ketika zaman Raja Hammurabi, dalam Kode Hammurabi sekitar tahun 1700 Sebelum Masehi, telah memberlakukan sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Pada zaman itu setiap pengusaha ditekankan untuk menanggung suatu tanggung jawab sosial, tidak hanya karena adanya ketentuan hukum, namun karena kesadaran moral.17

METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana dalam penulisan ini pengolahan data pada pokoknya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundangundangan yang ada.18 Penelitian ini menekankan kepada Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yaitu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.19 Metode penelitian merupakan persyaratan yang penting untuk menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah yang berfungsi untuk mengarahkan penelitian.20 Penulisan 16

Manuel G. Velasquez, diterjemahkan oleh Ana Purwaningsih, Kurnianto, dan Totok Budi Santoso, Op. Cit, hlm. 9-11 17

J.J. Asongu, Strategic Corporate Social Responsibility in Practice, (Greenview Publishing Company, 2007), hal 29 18

Sri Mamudji et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 68. 19

Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.3.

20

Ibid., hlm.13.


penelitian ini memerlukan serangkaian kegiatan guna memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang timbul.

PEMBAHASAN A. Bagaimana Pengaturan CSR Di Indonesia, Australia, dan Inggris 1. Regulasi Corporate Social Responsibility Indonesia a. UU Dasar 1945; b. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; c. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; d. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi; e.

UU No. 19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara;

f. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; g. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. h. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. i. UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Australia a. Corporation Act 2001; b. Australian Stock Exchange (AXS); c. The Minerals Council of Australia (MCA) Prinsiples; d. Triple Bottom Line Reporting in Australia: A Guide to Reporting against Enviromental Indicator; e. The prime Minister’s Business Community Partnership. Inggris a. Charities Act 2006 b. 2000 Amandement to the Pensions Act


2. Aparat Pelaksana Corporate Social Responsibility Indonesia Dalam

setiap

melaksanakan

usahanya,

perusahaan

umumnya

menghasilkan eksternalitas, baik yang bersifat negatif maupun positif.21 Perusahaan sendiri tidak memiliki insentif untuk mengurangi dampak eksternalitas negatif, karena perusahaan yang menganggung biaya untuk mengurangi dampak tersebut seperti memasang alat penyaring udara kotor untuk mengurangi adanya polusi udara, kemudian manfaat yang dihasilkan menjadikan udara yang lebih bersih dilingkungan pabrik, yang kemudian dirasakan pula oleh pihak lain yaitu masyarakat sekitar pabrik dan bukan perusahaan tersebut. Peran pemerintah dalam hal pelaksanaan CSR adalah dengan membuat aturan yang mendorong atau mewajibkan perusahaan untuk mengurangi dampak eksternalitas yang negatif tersebut, seperti membuat aturan baku standar kualitas udara disekitar pabrik atau dengan membebankan pajak ke perusahaan sebesar pengaruh eksternalitas, dan dari penerimaan pajak tersebut pemerintah menggunakannya untuk mengurangi polusi di daerah tersebut.22 Australia Aparat pelaksana yang melaksanakan Corporate Social Responsibility di Australia adalah Pemerintahan Australia, kebijakan Perdana Menteri mengenai insiatif CSR di Australia, tentang Kerjasama Bisnis Dengan Masyarakat. Kebijakan ini dimulai pada tahun 1988 yang dikenal dengan (Meja Bundar Perusahaan) kerjasama ini Kerjasama ini merupakan bentuk suatu kelompok masyarakat Australia yang terkemuka atau pengusahapengusaha yang berasal dari sektor masyarakat dan bisnis. Kemudian mereka 21

Eksternalitas yang bersifat positif misalnya adalah pembangunan jalan oleh perusahaan disekitar pabrik, yang juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal disekitar lingkungan pabrik. Eksternalitas yang bersifat negatif misalnya adalah polusi berupa pencemaran udara atau sungai dari proses produksi di sekitar lingkungan pabrik. 22

Sidharta Gautama, “Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia” http://www.csrindonesia.com/data/articlesother/20071121152745-a.pdf, diunduh 21 May 2013.


diberi tugas untuk mengembangkan kerjasama bisnis dengan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk menangkis isu yang berkaitan bahwa perusahaan hanya bersifat filantropis.23 Inggris Pemerintah

menggunakan

kriteria

performa

ekonomi

untuk

menentukan apakah performa ekonomi perusahaan dapat ditingkatkan dengan memperluas lingkup kelompok yang memperhatikan kepentingan direksi dalampengambilan keputusan. Pemerintah, dengan demikian, melihat selubung ekonomis dengan bertolak dari focus terhadap pemegang saham eksklusif dengan kunci dari pemilik modal itu sendiri, seperti karyawan, penyuplai dan masyarakat setempat. 3. Panduan Pelaksana Corporate Social Responsibility Indonesia Hal yang menarik dari UU ini adalah diwajibkannya semua perseroan untuk melaporkan pelaksanan CSR di laporan tahunan, adanya pelaporan tersebut adalah merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksaan kegiatan CSR, sehingga para stakholders dapat menilai pelaksanaan kegiatas tersebut. Dengan adanya transparasi dan akuntabilitas, tujuan akhir yang diharapkan adalah bahwa perseroan dengan kesadaran sendiri akan melaksanakan kegiatasn CSR. Laporan CSR juga harus menggambarkan pelaksanaan CSR yang sesungguhnya terjadi, dengan ini laporan CSR berguna dan dapat diandalkan oleh para stakeholders dalam mengevaluasi kinerja CSR perusahaan tersebut. Untuk memastikan laopran CSR sesuai dan dapat dijadikan pedomanmaka diperlukan standart laporan dan pengungkapan CSR yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan laporan CSR.

23

Ibid., hlm. 86.


Australia Panduan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Australia yaitu semua bidang perusahaan yang melaksanakan CSR. Terdapat dalam peraturan mengenai perusahaan di Australia (Corporation Act 2001) khusus section 1013 DA bahwa Undang-undang memaksakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pemberian pensiun, asuransi jiwa serta pengaturan dana untuk memperlihatkan tingkat seberapa mereka memperhatikan lingkungan, sosial dan tenaga kerja dan standar Etika didalam memutuskan investasi. Inggris Dalam lingkungan politik, badan perindustrian seperti Business in the Community (BitC, UK) berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran para anggotanya akan dampak perusahaan terhadap masyarakat lokal. Sepanjang tahun lalu, BitC telah menjalankan dua inisiatif untuk membantu para anggota meningkatkan performa sosialnya tersebut. Kedua inisiatif ini meliputi indeks pertanggungjawaban perusahaan dan inisiatif laporan dampak kegiatan perusahaan. Indeks pertanggungjawaban perusahaan merupakan suatu proses sistematik yang mampu mengadakan perbandingan performa dan proses manajemen satu perusahaan dengan lainnya. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan tersebut bisa meningkatkan performa mereka dalam persaingan usahanya. Sedangkan, laporan dampak kegiatan perusahaan adalah suatu kerangka bagi perusahaan untuk mengukur dan melaporkan pertanggungjawaban praktik bisnis mereka terhadap pasar, lingkungan, tempat kerja, masyarakat dan hak asasi manusia. Kedua inisiatif ini dihimbau untuk dilaksanakan secara sukarela.24

24

Ibid., hlm. 2.


4. Peran Masyarakat Corporate Social Responsibility Indonesia Pelaksanaan CSR di Indonesia membutuhkan adanya peran masyarakat Indonesia, kesadaran masyarakat untuk mendorong dan menekan perusahaan agar perusahaan tersebut melaksanakan CSR dan melaporkan secara berkala hasil laporan CSR dari setiap perusahaan. Jika masyarakat secara bersama memberikan penaliti kepada perusahaan yan tidak melaksanakan CSR ataupun tidak memberikan laporan CSR sehingga dapat mengurangi labanya, maka perusahaan dapat termotivasi dengan adanya penaliti yang diberikan masyarakat ini. Ausralia Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada bagian aparat pelaksanaan CSR di Australia, bahwa Peran masyarakat dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Australia adalah dengan ikutnya sektor masyarakat berpartisipasi dengan menjalin kerjasama bisnis dengan pemerintah pusat. Sehingga masyarakat juga dilibatkan dalam hal pelaksanaan CSR yang terdapat di Australia.25 Inggris Perusahaan di Inggris tidak lepas dari pengamatan publik yaitu masyarakat dan negara, dikarenakan pada setiap perusahaan di Inggris harus bersifat transparan dalam setiap praktik bisnisnya. Dengan adanya sifat yang transparan ini masyarakat mengetahui setiap kegiatan perusahaan, apa saja yang dilakukan perusahaan, apakah perusahaan tersebut sudah berjalan sesuai dengan fungsinya, dan bagaimana tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaaan tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat Inggris 25

Rosita Candra Kirana, “Studi Perbandingan Pengaturan Tentag Corporate Social Responsibility di Beberapa Negara Dalam Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance,” (Tesis Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009), hlm. 88.


dapat mengetahui kinerja dari perusahaan tersebut, bila nantinya terjadi dampak yang merugikan masyarakat, sehingga bagi perusahaan itu sendiri dapat secara transparan meberi laporannya secara transparan. Yang artinya di negara Inggris peran masyarakat sangat berpengaruh dalam setiap pergerakan bisnis di perusahaan.26 5. Efektivitas Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Indonesia Efektivitas kegiatan CSR yang terdapat di Indonesia bervarisi dan teragantung pada pengelolaannya, para stakeholders menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan CSR yang dilaksanakannya, dengan adanya akuntabilitas menjadi semakin penting dengan melihat adanya informasi asimestri antara para stakeholders dan manajemen perusahaan tersebut, Informasi yang dimiliki stakeholders terbatas pada informasi publik atau informasi yang disampaikan ke mereka, sedangkan manajemen perusahaan memiliki informasi yang lengkap mengenai perusahaan. Australia Terdapat sejumlah petunjuk pelaporan mengenai CSR, terutama untuk Perusahaan yang terdapat di Australia. Di tahun 2003, the Department of the Environment and Heritage mengembangkan sebuah panduan untuk pelaporan lingkungan publik, yang diberi judul ‘Triple Bottom Line Reporting in Australia: A Guide to Reporting against Environmental Indicators’. The Department of Family and Community Services di tahun 2004 yang saat itu dimunculkan sebagai pedoman draft untuk membantu perusahaan di dalam melaporkan pengaruh sosial perusahaan mereka. Keduanya panduan ini didasarkan pada international Global Reporting Initiative guidelines.27 26

Ibid., hlm. 17.

27

Enviroment Australia, Triple Bottom Line Reporting in Australia: A Guide to Reporting against Environmental Indicators, (Australia: Department of the Enviroment and Heritage, 2003), hlm. 65.


Ada beberapa indeks di Australia yang terkenal dimana indeks tersebut menunjukkan kinerja perusahaan dalam menerapkan CSR. Pertama, The Age Sydney Morning Herald’s Good Reputation Index (GRI) mengukur kinerja dari 100 besar perusahaan-perusahaan di Australia yang berkaitan dengan menggunakan istilah corporate governance, kinerja pasar, manajemen dan etika, hubungan dengan karyawan dan masyarakat, serta dampak terhadap lingkungan. GRI mengelompokkan 100 besar perusahaan di Australia (yang terpilih dari Business Review Weekly majalah tahunan yang terdapat daftar 1000 perusahaan besar) menurut reputasi mereka. Rangking tersebut dikompilasi dengan pendapatpendapat yang relevan dari stakeholders untuk masing-masing kategori.28 Kedua, suatu rating indikator penting di Australia yaitu RepuTex’s Social Responsibility Rating. RepuTex’s merupakan lembaga riset independen, yang merangking 100 perusahaan yang paling besar di Australia dan dikategorikan dalam empat bidang dari CSR, yaitu : corporate governance, dampak lingkungan, sosial dampak dan praktek kerja. Indeks lain adalah Australian Sustainable Asset Management (SAM) index (AuSSI). Diluncurkan tahun 2005, SAM mengundang perusahaan yang masuk dalam daftar perusahaan top di Australia untuk berpartisipasi dalam ‘corporate sustainability assessment’ . Terakhir, di tahun 2004 St Ethics Centre melanchingkan Corporate Responsibly Index (CRI), melakukan penilaian terhadap perusahan-perusahaan yang dinilai dari partisipasi mereka terkait kinerja mereka yang non-financial.29 Inggris Di UK, pertentangan antara kesukarelaan dengan paksaan kini berada pada tahap yang kritis. Pemerintah di satu sisi telah menunjuk 28

Rosita Candra Kirana, “Studi Perbandingan Pengaturan Tentag Corporate Social Responsibility di Beberapa Negara Dalam Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance,” (Tesis Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009), hlm. 88. 29

Ibid., hlm. 88.


seorang menteri untuk melaksanakan bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, namun di sisi lain Pemerintah juga harus bertindak sebagai ‘pemberi jalan’ bagi produktivitas dan inovasi bisnis. Permasalahan kebijakan di bidang sosial dan lingkungan telah ditangani melalui penetapan standar minimal dalam peraturan hukum. Penggunaan ‘sentuhan kecil’ tersebut dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan seperti Pensions Act 1995 dan proposal pembaruan UU Perusahaan Inggris (UK Company Law). Dari beberapa hal yang diusulkan untuk diperbaharui, misalnya para direktur selain bertindak untuk kepentingan para pemegang saham, juga harus memperhitungkan kepentingan-kepentingan pelanggan, karyawan, penyuplai, serta dampak bagi masyarakat setempat dan lingkungan alam; dimana pada laporan tahunan yang harus dibuatnya, hubungan antara para pemegang saham serta dampak terhadap lingkungan dan masyarakat harus dicantumkan.30 Dalam teorinya dari korporasi modern di memperdebatkan bahwa pemerintah punya peran untuk memainkan terhadap promosi dan meningkatkan CSR.31 6. Sanksi yang diberikan bila tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility Indonesia Jika suatu perusahaan tidak menghasilkan laporan CSR, belum tentu stakeholders termotivasi memberikan sanksi, dan kalaupun ada yang memberi sanksi dampaknya , tidak langsung dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan Australia Sanksi Moral Inggris 30

Centre For The Study of Regulated Industried, “Corporate Social Responsibility A Role In Government Policy and Regulation? Research Report 16”, (United Kingdom: Centre For The Study of Regulated Industried, 2003), hlm. 1. 31

Ibid., hlm. 7.


Terdapat ketentuan pidana bahwa sanksi yang diberikan bila tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility di Inggris B. Sistem Mandatory atau Voluntary yang Tepat Bagi Peraturan CSR Di Indonesia Pengaturan CSR di setiap Negara tentunya membutuhkan pengawasan dari masyarakat terhadap pelaku usaha, disini penulis membahas dimulai dari peraturan CSR di Negara Indonesia, Australia, dan Inggris. Kemudian membahas mengenai aparat pelaksana CSR di Negara-negara tersebut, lalu membahas pula tentang panduan pelaksanaan CSR di setiap Negara, dan efektivitas pelaksanaan dari peraturan CSR tesebut. Dan yang terakhir sanksi apa yang akan di berikan bila para pelaku usaha tidak menjalan CSR di perusahaannya tersebut. Pengaturan CSR di Indonesia juga dipengaruhi oleh teori hukum responsif.32 Dari sini kita sebagai bangsa Indonesia dapat mencontoh dari Negara yang telah maju dalam hal CSR seperti Australia dan Inggris, dan menerapkan nya dalam Negara Indonesia agara kedepannya menjadi Negara kita dapat menjalankan CSR dengan efektif, sehingga menurut penulis system Mandatory lah yang tepat bagi Indonesia dalam melaksanakan CSR dengan melihat sistem yang tepat untu Indonesia.

KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Tentang Pengaturan CSR Di Indonesia, Australia, dan Inggris Setiap negara pasti memiliki peraturan yang berbeda-beda, mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) seperti di Indonesia, Australia, dan Inggris. Bahkan dalam pengaturan CSR ditingkat internasional masih ada yang berupa guidelines atau standart dan sifat dari pedoman tersebut hanya sukarela, 32

Ibid., hlm. 194.


tidak ada hukum yang mengatur secara mengikat. Pentingnya peraturan CSR bagi suatu Negara, karena melihat kondisi perusahaan yang terdapat dalam Negara harus bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan mereka. Peraturan CSR di Indonesia sudah mulai terlihat bergerak kearah yang lebih baik, awalnya CSR di Indonesia bersifat sukarela, hingga sampai dikeluarkannya UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR, walaupun kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.33 Penulis membahas Negara lain yaitu Australia dan Inggris, di Australia pelaksanaan CSR nya masih bersifat sukarela sedangkan Inggris pelaksanaannya sudah bersifat wajib. Disini kesadaran pelaku usaha dan pengawasan dari masyarakat sangat dibutuhkan, terkait dengan CSR sangat ditekankan dan didukung oleh pemerintah, lembaga independen CSR dan stakeholder. Dalam peraturan yang terkait dengan penerapan Corporate Social Responsibility, tidak akan terlepas dari 2 teori yaitu Teori legitimasi dan Teori Stakeholder. Teori legitimasi maupun teori stakeholder merupakan latar belakang dari suatu perusahaan untuk menerapakan CSR, salah satu nya sebagai strategi bisnisnya. Kedua teori tersebut lebih mendasari perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dimana perusahaan itu menjalankan kegiatannya. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang maupun Guideline atau Standart yang mengharuskan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang memenuhi Triple Bottom Line sebagai pertanggung jawaban terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.34 Dasar dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk menunjukan kepada masyarakat aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Pengaturan yang diterapkan di negara Indonesia, Australia, dan Inggris yang terbentuknya pun tidak terlepas dari adanya teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. Dikarenakan perusahaan membutuhkan sebuah legitimasi dari

33

Rosita Candra Kirana, “Studi Perbandingan Pengaturan Tentag Corporate Social Responsibility di Beberapa Negara Dalam Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance,” (Tesis Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009), hlm. 193. 34

Ibid., hlm. 193.


stakeholder yang ada dan stakeholder membutuhkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR sebagai upaya memenuhi harapan stakeholder.35 2. Sistem Mandatory atau Voluntary yang Tepat Bagi Peraturan CSR Di Indonesia Pengaturan CSR di setiap Negara tentunya membutuhkan pengawasan dari masyarakat terhadap pelaku usaha, disini penulis membahas dimulai dari peraturan CSR di Negara Indonesia, Australia, dan Inggris. Kemudian membahas mengenai aparat pelaksana CSR di Negara-negara tersebut, lalu membahas pula tentang panduan pelaksanaan CSR di setiap Negara, dan efektivitas pelaksanaan dari peraturan CSR tesebut. Dan yang terakhir sanksi apa yang akan di berikan bila para pelaku usaha tidak menjalan CSR di perusahaannya tersebut. Pengaturan CSR di Indonesia juga dipengaruhi oleh teori hukum responsif.36 Hal tersebut dikarenakan terbentuknya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan wujud respon pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami stakeholder sebagai akibat berdirinya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia maka pemerintah mengakomodir hal tersebut dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Itikad baik dari pemerintah tersebut ternyata belum didukung dengan perangkat- perangkat hukum yang ada sehingga ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengaturan CSR di Indonesia, antara lain : subyek yang diatur dalam UU PT tersebut masih bersifat terbatas yaitu hanya perusahaan sumber daya alam, belum jelas adanya pengaturan mengenai perhitungan anggaaran sebagai biaya perseroan yang memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran, sanksi yang belum dijelaskan secara rinci melainkan diserahkan pada ketentuan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah seperti yang ditentukan dalam pasal 74 ayat (4) UU PT di atas untuk mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan dan standar pelaporan CSR belum dikeluarkan.37 Kemudian tidak hanya pasal 74 ayat (4) yang mengatur mengenai CSR, terdapat beberapa peraturan di Indonesia yang 35

Ibid., hlm. 194.

36

Ibid., hlm. 194.

37

Ibid., hlm. 194.


mengatur diantaranya UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkunan hidup, UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU No. 25 Tahun 2007 penanaman modal, kemudian masih ada beberapa peraturan lagi. Serta di Australia dan Inggris pun mengatur mengenai CSR, dari sini kita dapat mencontoh dan mengaplikasikan peraturan dari negara Australia dan Inggris untuk kelangsungan CSR di Indonesia. Diharapkan faktor-faktor yang menjadi hambatan tersebut mampu diselesaikan oleh pemerintah. Dikarenakan hal tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip yang ada dalam Good Corporate Governance, yaitu : Tranparansi, akuntabilitas, responsibility, Independensi, dan Kesetaraan dan Kewajaran. Terutama prinsip responsibility yang sangat berkaitan dengan penerapan CSR. Dengan komitmen melaksanakan CSR maka diharapkan akan terwujud program-program yang berkelanjutan (Sustainable Program) yang jelas dari pemerintah dan perusahaan terkait pelaksanaan CSR. Penulis telah memaparkan peraturan mengenai CSR yang berada di Australia, Inggris. Dari sini kita sebagai bangsa Indonesia dapat mencontoh dari Negara yang telah maju dalam hal CSR seperti Australia dan Inggris, dan menerapkan nya dalam Negara Indonesia agara kedepannya menjadi Negara kita dapat menjalankan CSR dengan efektif, sehingga menurut penulis system Mandatory lah yang tepat bagi Indonesia dalam melaksanakan CSR dengan melihat sistem yang tepat untu Indonesia. 2. Saran Melihat aturan CSR di Inggris Australia, maka untuk Negara Indonesia diperlukan nya badan yang mengatur mengenai CSR. Yang bertugas membuat standarisasi CSR di Indonesia, kemudian mengawasi para pelaku usaha dalam melaksanakan aturan-aturan CSR di Indonesia, dan memberikan penilaian tehadap perusahaan yang menjalankan CSR, seperti memberikan nilai pada perusahaan sebagai contoh perusahaan pada zona merah, kuning, hijau dan hitam. Kemudian memberikan adanya kesatuan pengaturan terkait Corporate Social Responsibility ditingkat internasional dan memperjelas pengaturan di tingkat nasional khususnya Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dan pembuat undang- undang agar kewajiban dan hak dari pelaku usaha terhadap stakeholder terperinci dengan jelas.


Pengaturan yang perlu diperjelas yaitu memuat subyek Corporate Social Responsibility yang tidak hanya perusahaan dalam bidang sumber daya alam akan tetapi seluruh bidang perusahaan, sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility dan pemberian reward dalam bentuk pengurangan pajak atau insentif pajak bagi pelaku usaha yang melaksanakan Corporate Social Responsibility dengan optimal. Adanya program-program Corporate Social Responsibility dari pemerintah yang merespon terhadap kebutuhan stakeholder dan bersifat sustainable development sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility sebagai perwujudan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.38

KEPUSTAKAAN Buku Buku dan Jurnal Bertens, K. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius. 2000. Branson, D. M. Corporate Governance "Reform" and the New Crporate Social Responsibility. Pittsburgh: University of Pittsburgh. 2001. Brown, & Deegan. The Public Disclosure Of Enviromental Performance Information A Dual Test Of Media Agenda Setting Theory And Legitimacy Theory. Accounting & Business Risset. 1998.

Candra Kirana, Rosita. “Studi Perbandingan Pengaturan Tentag Corporate Social Responsibility di Beberapa Negara Dalam Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance.” Tesis Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2009. Chadir, A. Badan Hukum. Jakarta: Alumni. 1978.

Centre For The Study of Regulated Industried, “Corporate Social Responsibility A Role In Government Policy and Regulation? Research Report 16”. 38

Ibid., hlm. 195.


United Kingdom: Centre For The Study of Regulated Industried. 2003. Department of Communications, Information, Technology and the Arts, Australian Government Department of Industry Tourism and Resources. Praktek Unggulan Program Pembangunan yang Berkelanjutan untuk Industri Pertambangan. Australia: Department of Communications, Information, Technology and the Arts. 2007. Department of the Enviroment and Heritage, Enviroment Australia. Triple Bottom Line Reporting in Australia: A Guide to Reporting against Environmental Indicators. Australia: Department of the Enviroment and Heritage. 2003. Department for International Development, “DFID and Corporate Social Resposibility”.

United

Kingdom:

Department

for

International

Development. 2013. Djalil, S. Konteks Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility. Jurnal Reformasi Ekonomi. 2003. Emirzon, J. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia. Yogyakarta: Genta Press. 2007. Ernawan, E. R. Business Ethics: Etika Bisnis. Bandung: CV Alfabeta. 2007.

Hasan Asy’ari, “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT. Newmont.” Tesis Universitas Diponegoro. Semarang, 2009. Hadi Soesastro. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terkahir,. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2005. Hadi, N. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Erlangga. 2009. Hadi, N. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011. Herujito, Y. M. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Grasindo. 2001 Inggris, H. D. Corporate Social Responsibility in Australia: A Review. Social Science Research Network . 2006. Irwansyah. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Investasi. Jurnal Penelitian Hukum. 2011.


Januardy, W. CSR Bukanlah Gimmic Marketing. Gatra. 2006. Kartini, D. Coorporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. 2009. Keraf, S. Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya. Yogyakarta: Kanisius. 1998. Keraf, A. S. Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur. Yogyakarta: Kanisius. 1993. Maheka, A. Bagaimana Mendirikan dan Mengelola Bisnis Secara Baik dan Aman. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2008. Mamudji, S., & Simatupang, D. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005. Marzuki, P. M. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2005 Muhammad, A. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001. Mullerat, R. Corporate Social Responsibility: The Corporate Governance of the 21st Century. United Kingdom: Kluwer Law International. 2011. Oktavani, R. M. Fenomenologi Implementasi Corporate Social Responsibility sebagai Realita Strategi Perusahaan. Dinamika Keuangan dan Perbankan. 2011. Pratama, G. W. Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan tanpa CSR. Jakarta: Forum Sahabat. 2009. Raharjo, H. Hukum Perusahaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009. Rahman, R. Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan. Jakarta: Media Pressindo. 2009. Rudito, B., Budimanta, A., & Prasetijo, A. Social Responsibility of Business. Jakara: Indonesia Center for Sustainable Development. 2004. Soedarsono, Y. S. Kamus Istilah Proyek. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2001. Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. 1986. Suharto, E. Tanggung Jawab Perusahaan: Apa itu dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan. Jakarta: CSR Inti Pesan Jkt. 2013.


Sulistiyo, B. Wangi Sebelum Ada Peraturan. Gatra. 2006. Sutedi, A. Good Coporate Governance. Yogyakarta: Sinar Grafika. 2011. Susanto, A. B. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Erlangga. 2009. Susanto, A. Reputation-Driven Corporate Social Reponsibiity. Jakarta: Erlangga. 2009. Stephen and Anthony. The New Corporate Law . Sosial Science Research Network. 2006. Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia (ketiga ed.). Jakarta. 2003. Untung, H. B. (2008). Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika. Velazquez, M. G. Etika Bisnis: Konsep dan Kasus (ke-5 ed.). (A. Purwaningsih, Kurnianto, & T. Santoso, Trans.) Yogyakarta: Andi. 2005. Wibowo, S. Petunjuk Mendirikan Usaha Kecil. Jakarta : Penebar Swadaya. 2007. Wibisono, Y. Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Gresik: Fascho Publishing. 2007. Wicaksono, F. S. Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT). Jakarta: Visimedia. 2009. Windari, R. A. Pengaturan Kewajiban CSR Pada Perusahaan Perseroan Terbatas Serta Bentuk-bentuk Kegiatannya Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Tesis, Magister Universitas Udayana, Denpasar. 2012.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Undang-undang Ketenagakerjaan, UU No.13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279. Indonesia. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997, LN No. 68, TLN No. 68. Indonesia. Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999. Indonesia. Undang-undang Penanaman Modal, UU No.25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007.


Indonesia. Undang-undang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007. Indonesia. Undang-undang Usaha Mikeo, Kecil, dan Menengah, UU No.20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008.

Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah Mengenai Konstitusional Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , 91. 2009. (2009, April 15).

Internet Ayankkalink.

Corporate

Social

Responsibility.

http://www.studymode.com/essays/Corporate-‐Social-‐Responsibility-‐Csr-‐ 631760.htm. Diunduh Mei 21, 2013. Baker,

M.

(n.d.).

Corporate

Social

Responsibility:

What

Does

It

Mean.

http://www.mallenbaker.net/. Diunduh Februari 25, 2013. Brass. History of Corporate Social Responsibility and Sustainability. www.brass.cf.ac.uk: www.brass.cf.ac.uk/upload/History_L3.pdf. Diunduh Februari 25, 2013. Budimanta.

Corporate Social Responsibility: Realita dan Perkembangan. Megawati http://www.megawati-‐institute.org/pemikiran/corporate-‐social-‐

Institute.

responsibility-‐realita-‐dan-‐perkembangan.html. Diunduh 25 Februari 2013.

CSR Jawa Timur. Sejarah CSR. http://csrjatim.org/2/data/sejarah-csr.pdf. Diunduh 4 Juni 2012. CSR Review Online. Regulasi Dalam CSR. www.csrreview-‐online.com. Diunduh 15 Mei 2013. Gautama. Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

di

Indonesia.

http://www.csrindonesia.com:

http://www.csrindonesia.com/data/articlesother/20071121152745-‐a.pdf. Diunduh May 21, 2013.


Implementasi

CSR

Untuk

Pemberdayaan

Masyarakat

Miskin.

http://lateralbandung.wordpress.com/2007/08/22implementasi-‐csr-‐untuk-‐ pemberdayaan-‐masyarakatmiskin/. Sunardjo. Sejarah Perkembangan Alternatif Pendekatan Comdev di Indonesia. Http://www.create.or.id/?module=articles&action=detail&id=11.

Diunduh

15

Mei 2013.

Jombang.

Sejarah

CSR.

www.csrpkbljombang.org:

www.csrpkbljombang.org/tentang/sejarah-‐csr/. Diunduh 15 Mei 2013. Madani. Good Corporate Governance. Retrieved from http://www.madani-ri: madaniri.com/madani/?p=3556. Diunduh 25 Februari 2013. Riau. Perlukah Peraturan Daerah Tentang CSR Dibuat?. http://jdih.riau.go.id: http://jdih.riau.go.id/index.php/informasi-‐/101-‐perlukah-‐peraturan-‐daerah-‐ tentang-‐csr-‐corporate-‐social-‐responsibility-‐dibuat-‐. Diunduh 5 Juni 2013. Riau.

Perlukah

Peraturan

Daerah

tentang

CSR

Dibuat.

http://jdih.riau.go.id/index.php/informasi-‐/101-‐perlukah-‐peraturan-‐daerah-‐ tentang-‐csr-‐corporate-‐social-‐responsibility-‐dibuat-‐. Diunduh Juni 5, 2013.

Sutarto. Good Corporate Governance (GCG): Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pemberdayaan UMKM. www.diskopjatim.go.id. Diunduh Februari 25, 2013.


STUDI PERBANDINGAN PERATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA AUSTRALIA, DAN INGGRIS

Recommend Documents