STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Fokky Fuad – Studi Kritis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Perananan Masyarakat Hukum Adat

STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Oleh: FOKKY FUAD Dosen Fakultas Hukum – UIEU [email protected]

ABSTRAK Hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi Bangsa Indonesia yang wajib disyukuri. Hutan yang mengalami proses degradasi atau penurunan kualitas sumber daya, perlu untuk dibenahi dalam sebuah peraturan hukum yang lebih mencerminkan hak dan peranan masyarakat termasuk di dalamanya adalah hak dan peran masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya hutan. Konsep pengelolaan atas sumber daya hutan yang tersentralistik perlu dibenahi dengan pola pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan peran aktif masyarakat lokal dan/hukum adat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Ideologi pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia perlu dilakukan representasi terhadap makna penguasaan oleh Negara atas sumber daya alam, sehingga dalam hal ini akan tercipta penafsiran yang lebih inklusif atas makna penguasaan sumber daya alam Kata kunci: pengelolaan sumber daya hutan, hak masyarakat hukum adat, perubahan paradigma

Pengelolaan sumber daya hutan di

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Indonesia secara yuridis sangat diperlukan

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3)

Pendahuluan A. Latar Belakang

untuk

dan

maka kekayaan alam yang terkandung

pemanfaatan hutan sebagai bagian dari

dalam bumi Indonesia dikuasai oleh

kekayaan

sumber

negara, tujuan penguasaan oleh negara

Pengelolaan

Sumber

Indonesia

menjaga

mengacu

kelestarian

daya Daya

hayati. Alam di

kepada

ideologi

tersebut

adalah

penguasaan

untuk

secara

menghindari

mutlak

oleh

se-

penguasaan Sumber Daya Alam yang

kelompok

menjadi landasan konstitusional yaitu

menimbulkan

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:

sekelompok orang pada sekelompok orang

orang

tertentu

sehingga

keter-gantungan

dari

lain. Pasal ini mengadopsi corak dan sifat

Lex Jurnalica Vol.3 No.2 April 2006

90


hukum adat atas pengelolaan tanah dan

abadi serta terciptanya sebuah keadilan

juga

sumber

pemilikan

daya

atas

alam,

Sumber

di

mana

sosial, sebuah keadilan yang mampu

Daya

Alam

dirasakan

oleh

segenap

lapisan

dilakukan secara komunalistik. Pemilikan

masyarakat Indonesia, khususnya dalam

secara individual tetap diakui tetapi

hal ini adil dalam pemanfaatan serta

pemilikan individual tersebut dibatasi oleh

pengelolaan

pemilikan tanah dan Sumber Daya Alam

(agrarian

resources).

Konsep

me-

secara komunal.

majukan

kesejahteraan

umum

yang

sumber

daya

agraria

Pengelolaan Sumber Daya Alam

terimplementasi dalam Pasal 33 (3) UUD

yang mengacu pada Pasal 33 (3) UUD

1945 menunjukkkan sebuah bentuk negara

1945

hukum kesejahteraan. Negara

tersebut

sebagai

landasan

hukum

konstitusional sekaligus landasan ideologi

kesejahteraan (welfare state) tampak pula

penguasaan atas Sumber Daya Alam di

tertuang dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (3)

Indonesia menjadikan semua Sumber

UUD 1945:

Daya Alam termasuk dalam hal ini adalah

“Negara

sumber daya hutan merupakan bentuk

hukum”

pengejawantahan

dari

Alinea

IV

Indonesia

Sebuah

adalah

negara

negara

hukum

yang

Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

berupaya mewujudkan sebuah tujuan yaitu

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

terciptanya

Alinea ke-IV tersebut secara tegas menunjukkan sebuah tujuan pendirian negara

Indonesia

yang

mewujudkan

sebuah kesejahteraan umum, menciptakan sebuah

bangsa

yang

cerdas

dengan

bagi

rakyat

Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional sekaligus menunjukkkan sebuah konsep ideologi penguasaan atas Sumber Daya Alam (natural

resources)

kemudian

terimplementasikan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau

lebih

dikenal

dengan

Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan:

landasan kemerdekaan, perdamaian yang

91

kesejahteraan



“Seluruh bumi, air, dan ruang Angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang Angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional” Pasal

1

ayat

(2)

Pembukaan UUD 1945

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945

tersebut

menunjukkan sebuah nilai religius Bangsa Indonesia

yang

mengganggap

Pasal 1 Ayat 2 UUPA

bahwa

Sumber Daya Alam Indonesia merupakan karunia

Tuhan,

menunjukkkan

selain

azas

itu

pula

nasionalitas

atas UU No. 41 Tentang Kehutanan

Sumber Daya Alam Indonesia, bahwa Sumber Daya Alam termasuk hutan khususnya merupakan kekayaan nasional Bangsa Indonesia, yang tentu saja dalam hal

ini

harus

dipergunakan

untuk

B. Pemikiran Kritis atas Judul dan Konsideran Menimbang Judul

mencapai kemakmuran rakyat secara adil

dalam

Undang-Undang

dan merata serta pengelolaan sumber daya

No.41 tahun 1999 adalah Kehutanan,

hutan yang berkelanjutan. UUPA sebagai

judul kehutanan tersebut tampaknya hanya

landasan bangunan hukum Sumber Daya

melihat hutan sebagai sebuah benda yang

Alam di Indonesia harus menjadi payung

dalam hal ini hanya dipandang sebagai

hukum bagi berlakunya setiap peraturan

tegakan-tegakan

hukum

tentang

melihat bahwa dalam hutan terdapat

Alam

sistem ekologi yang berjalan dimana

yang

pengelolaan khususnya

mengatur

Sumber sumber

Daya daya

hutan

di

kayu

semata

tanpa

didalamnya terdapat pula manusia yang

Indonesia Secara normatif maka konsep

hidup

pengelolaan

masyarakat hukum adat yang berinteraksi

sumber

daya

hutan

di

didalam

hutan

hutan

dengan

berikut:

kehidupan mereka. Hutan tidak saja

semata

mereka

tetapi


hutan

bagian

halnya

Indonesia dapat dikonstruksikan sebagai

menghidupi

sebagai

seperti

secara

dari

ekonomis

adalah

tempat

92


bersemayamnya ruh-ruh leluhur mereka

(faktor ekonomi) serta sebagai tempat

yang bernilai magis religius. Berdasarkan

yang memiliki nilai sakral yang tinggi

hal tersebut maka lebih tepat apabila judul

(faktor magic-religius).

undang-undang No.41 adalah Pengelolaan

Konsep

Kehutanan.

management

Dalam

konsideran

menimbang

state

based

mengakibatkan

forest

kebijakan

pengelolaan sumber daya hutan menjadi

huruf a dinyatakan:

terpusat (sentralistik) di satu tangan yaitu

“bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberi manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang”

dalam hal ini berada dalam tangan

Konsep

ideologi

penguasaan

Sumber Daya Alam dalam hal ini adalah sumber daya hutan oleh negara dapat menjadi

berbahaya

jika

pemahaman

bahwa

pemerintah,

sehingga

sebuah

paradigma

terdapat

negara

adalah

menimbulkan

pengelolaan

yang

mengacu pada konsep state based forest management. sebagai

Negara

pemerintah

yang menjadi

Indonesia.

Segala

pelaku

kebijakan

kehutanan bersifat sentralistik sehingga dalam tataran empiris kurang mampu memberikan keleluasaan bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya hutan sebagai tempat mencari kehidupan

93

akan menciptakan sebuah kesejahteraan dan

kemakmuran

bagi

rakyat

mengalami

banyak

kendala

pengelolaan

sumber

daya

akan ketika

hutan

di

Indonesia tidak melihat adanya keragaman hukum

(pluralisme

hukum)

dalam

pengelolaan sumber daya hutan. Akibat kurang terakomodasinya hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam maka akan memunculkan stigma bagi masyarakat hukum adat, seperti:

perambah

hutan,

peladang

berpindah, penebang liar, dan sebagainya. Fahmal

diartikan

tunggal atas pengelolaan sumber daya hutan

pemerintah. Negara cq pemerintah ketika

berpendapat

bahwa

sesungguhnya pejabat administrasi negara selaku pelaksana kebijakan politik negara mempunyai

wewenang

sebagaimana

diperintahkan undang-undang. Berfungsi memimpin masyarakat, mengendalikan pemerintahan, menghimpun potensi,


memberi aspirasi,

memberi

petunjuk,

menggerakkan arah,

meng-


koordinasikan

kegiatan,

membuka

Indonesia melihat hutan sebagai objek

kesempatan, memberi kemudahan, meng-

yang dapat dieksploitasi untuk mengejar

awasi, menilai, mendukung, membina,

laju angka-angka pertumbuhan ekonomi.

melayani, mendorong, dan melindungi masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut harus

C. Tinjauan

diwujudkan dengan kepastian hukum dan

Peranan

perwujudan keadilan yang sesungguhnya.

Adat

lokal

harus

menjadi

fokus

pembentukan hukum (Fahmal, 2006:70) Konsep kemakmuran yang berada

terhadap

Masyarakat

Hukum

Pasal 1 Angka 2 menjelaskan

Untuk kesemuanya itu maka kearifankearifan

kritis

bahwa

hutan

adalah

suatu

kesatuan

ekosistem berupa hamparan lahan, berisi Sumber

Daya

Alam

Hayati,

yang

diukur

didominasi pepohonan dalam persekutuan

berdasarkan perhitungan Angka matematis

alam lingkungannya, yang satu dengan

dimana kemakmuran dan kesejahteraan

lainnnya tidak dapat dipisahkan. Pasal ini

diukur berdasarkan konsep pertumbuhan

tampaknya

ekonomi sebuah negara. Pertumbuhan

sebagai

ekonomi

dieksploitasi

dalam

pemikiran

pemerintah

sebagai

parameter

utama

mengukur sebuah kesejahteraan rakyat ternyata

menurut

Moeljarto

hanya

sebuah

memandang objek

untuk

yang

hutan dapat

mencapai

sebuah

kemakmuran. Pembentuk

tidak

hukum

tampaknya

mencapai dan menyentuh pada lapisan

hanya melihat bahwa hutan hanya sebagai

masyarakat

tegakan-tegakan

bawah

(Moeljarto,

1993)

kayu

yang

siap

akibatnya pertumbuhan ekonomi yang

dieksploitasi untuk mencapai keuntungan

tinggi menimbulkan ketimpangan sosial

ekonomi. Tampaknya pembentuk hukum

yang tajam.

lalai memasukkan unsur manusia sebagai

Hal

ini

bisa

terlihat

dari

komponen dalam kesatuan ekosistem

banyaknya warga miskin di Indonesia

hutan.

sedangkan di sisi yang lain Indonesia

sebagai bagian dari sebuah ekosistem

adalah negara terkaya akan sumber daya

hutan

alam.

akomodasinya

Hal

ini

bisa

terjadi

karena

Tidak

tercantumnya

mengakibatkan

manusia

tidak

ter-

hak serta peran aktif

pemerintah selaku pelaku kebijakan utama

masyarakat hukum adat yang telah hidup

atas pengelolaan Sumber Daya Alam di

dalam hutan untuk mengelola hutan sesuai


94


kearifan adatnya. Pasal 1 Angka 3

masyarakat hukum adat atas pengelolaan

menyatakan:

sumber daya hutan sebagai bagian yang

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu

tidak terpisahkan dari hidupnya.

yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh

Negara cq pemerintah menjadi

Pemerintah untuk dipertahankan keber-

penguasa atas sumber daya hutan adat

adaannya sebagai hutan tetap”.

menjadikan hutan adat berada dalam

Pasal secara

tersebut

nyata

akan

menunjukkan adanya

konsep

kekuasaan pemerintah dimana pemerintah dapat dengan mudah menyerahkan hak

pengelolaan secara terpusat (sentralistik)

pengusahaan

dengan

forest

kehutanan. Hal ini dapat kita kaitkan

management. Pemerintah menjadi penentu

dengan pasal 67 yang menyatakan bahwa

utama menetapkan keberadaan sebuah

masyarakat

kawasan hutan. Secara lebih tegas adanya

menurut kenyataannya masih ada dan

konsep state based forest management

diakui keberadaannya.

konsep

state

based

dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan:

“semua

hutan

dalam

hutan

hukum

kepada

adat

investor

sepanjang

Keberadaan masyarakat hukum adat semakin tidak terakomodasi dengan

wilayah Republik Indonesia termasuk

adanya

kekayaan

di

ambivalen. Pada satu sisi eksistensi

dalamnya dikuasai Negara untuk sebesar-

masyarakat hukum adat diakui akan tetapi

besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 4

pengakuan tersebut dibatasi sepanjang

merupakan

kenyataannya

alam

yang

pengukuhan

terkandung

atas

adanya

pengakuan

masih

yang

ada.

bersifat

Pembentuk

konsep pengelolaan secara sentralistik atas

hukum tampaknya memiliki pemahaman

sumber daya hutan. Pengelolaan hutan

bahwa masyarakat hukum adat akan

dengan

mengalami

model

management

state

based

mendominasi

forest konsep

pengelolaan hutan di Indonesia.

kepunahan,

sedangkan

masyarakat hukum adat yang memiliki kearifan nilai-nilai tradisi dan budaya

Pasal 2 Angka 6 menyatakan

mampu

mempertahankan

eksistensi

bahwa: “Hutan adat adalah hutan negara

masyarakat hukum adat dalam perubahan

yang berada dalam wilayah masyarakat

peradaban umat manusia. Pasal 4 ayat (3)

hukum

menyatakan:

adat”.

Pasal

ini

semakin

mempertegas hilangnya peran dan hak

95

Negara

“peguasaan

tetap


hutan

oleh

memperhatikan

hak


masyarakat

hukum

adat

sepanjang

Pasal 67 ayat (2) secara tegas

kenyataannnya masih ada dan diakui

menyatakan:

keberadaannnya, serta tidak bertentangan

dan hapusnya masyarakat hukum adat

dengan kepentingan nasional”.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) maka Negara

tetap

memperhatikan

hak

“pengukuhan keberadaan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Pasal

ini

secara

tegas

menyatakan

masyarakat hukum adat, akan tetapi

hapusnya sebuah masyarakat hukum adat

pengakuan tersebut akan berakhir ketika

adalah

masyarakat

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan

hukum

adat

dalam

kenyataannnya masih ada, dan bahkan

atas

keputusan

hukum

yang

sebuah peraturan daerah.

Negara cq pemerintah secara juridis

Pasal 9 ayat (1) menyatakan:

normatif dapat tidak mengakui keberadaan

“untuk kepentingan pengaturasn iklim

masyarakat

walaupun

mikro, estetika, dan resapan air, di setiap

senyatanya masyarakat hukum adat itu

kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai

masih ada.

hutan kota”. Pasal 9 di atas tampaknya

hukum

adat

Ambivalensi pengakuan atas hak masyarakat

hukum

adat

melihat sebuah keberadaan hutan kota.

dalam

Dalam

pengelolaan

hutan

pengelolaan sumber daya hutan terulang

tampaknya pengelolaan hutan kota dalam

lagi dalam Pasal 5 ayat (3): Pemerintah

pasal ini tidak perlu dimasukkan dalam

menetapkan status hutan sebagaimana

UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan,

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan

mengingat

hutan adat ditetapkan sepanjang menurut

umumnya berada di bawah pengurusan

kenyataannya masyarakat hukum adat

dinas pertamanan kabupaten/kota dan

yang bersangkutan masih ada dan diakui

bukan

keberadaannya. Sedangkan dalam ayat (4)

kehutanan.

dinyatakan:

“apabila

dalam

bahwa

berada

hutan

di

kota

bawah

pada

instansi

perkem-

Pasal 50 menyatakan bahwa:

bangannnya masyarakat hukum adat yang

Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan

bersangkutan tidak ada lagi, maka hak

atau menggunakan dan atau menduduki

pengelolaan hutan adat kembali kepada

kawasan

Pemerintah”

SedAngkan dalam Penjelasan Pasal 50 ayat

(3)

hutan

huruf


secara

a

tidak

dinyatakan:

sah.

yang

96


dimaksud dengan mengerjakan kawasan

yang menggantikan Undang-Undang No.5

hutan adalah mengolah tanah dalam

tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan

kawasan hutan tanpa mendapat izin dari

Pokok Kehutanan (Lembaran Negara

pejabat yang berwenang, antara lain untuk

1967

perladangan, untuk pertanian, dan untuk

menggunakan

usaha lainnya.

secara tersentralistik (state based forest

Pasal ini secara empiris telah

Nomor

8)

ternyata

pendekatan

management).

masih

pengelolaan

Pendekatan

menempatkan masyarakat hukum adat

diakibatkan

untuk memperoleh izin mengerjakan serta

pengelolaan Sumber Daya Alam dimana

mengelola kawasan hutan yang telah

Negara menguasai sumber daya alam.

mereka

diami

selama

ratusan tahun

Konsep tersebut baik ketika terdapat

bahkan

ribuan

tahun

secara

kesepahaman

turun-

sebuah

tersebit

hukum

ideologi

tentang

atas

negara,

temurun. Setalah menempati hutan selama

dalam konstruksi hukum tata negara maka

ratusan/ribuan

Negara

tahun

maka

dengan

tidak

diartikan

saja

sebagai

berlakunya Undang-undang ini secara

pemerintah akan tetapi Negara dalam

tiba-tiba demi hukum mereka wajib

konstruksi ini juga memiliki unsur rakyat

melaporkan diri untuk memperoleh izin

(masyarakat hukum adat sebagai bagian

mengelola hutan.

dari

komponen

Rakyat

Indonesia).

Apabila masyarakat hukum adat

Sebagai contohnya keberadaan masya-

tidak melaporkan izin untuk mengelola

rakat hukum adat dalam Pasal 67 undang-

hutan yang telah mereka tempati maka

undang ini cukup diakui secara juridis

masyarakat hukum adat dapat dikenakan

normatif

sanksi denda sejumlah Rp. 5.000.000.000

daerah saja. Bahkan masyarakat hukum

(lima milyar rupiah) sesuai ketentuan

adat secara normatif dapat dihapuskan

Pasal 78 ayat (3).

hanya dengan sebuah ketentuan peraturan

dalam

ketentuan

peraturan

daerah. D. Pemikiran

Hukum

Pembangunan

ke

Arah Hukum

Kehutanan yang Berkeadilan

Nurjaya

menjelaskan

bahwa

Pengelolaan sumber daya hutan yang mengacu pada paradigma pengelolaan

Undang-undang

secara state based forest management

No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan

perlu diubah menjadi konsep partisipasi

Berlakunya

97



aktif

masyarakat

dalam

pengelolaan

tetapi

hutan

mampu

menciptakan

sumber daya hutan atau community based

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat

forest

Indonesia.

management

(Nurjaya,

2001).

Perubahan

Dalam pengelolaan model ini maka

pembangunan

masyarakat lokal maupun masyarakat

semata-mata mengejar pada pembangunan

hukum adat yang sangat menggantungkan

ekonomi semata-mata sehingga meng-

hidupnya terhadap hutan tidak lagi sebagai

abaikan hak dan peran masyarakat hukum

objek hukum tetapi menempatkannnya

adat tetapi hutan. Kesejahteraan harus

sebagai

subjek

dilihat secara lebih luas menyangkut

sumber

daya

Pengelolaan

dalam hutan

pengelolaaan di

sumber

Indonesia.

daya

hutan.

nasional

paradigmas

kesejahteraan

jangan

immateriil

lagi

Bangsa

Indonesia.

Pemerintah dalam paradigma pengelolaan

Secara normatif tampaknya perlu

sumber daya hutan seperti ini juga

menempatkan UUPA sebagai payung

berperan

hukum dari setiap peraturan perundangan

aktif

sebagai

penyokong,

pengayom, pendukung, juga pelindung

yang

dalam pengelolaan sumber daya hutan di

Sumber Daya Alam termasuk hutan.

Indonesia. Pemerintah demikian masih

UUPA yang mencerminkan nilai-nilai dan

terlibat aktif akan tetapi menyertakan

corak yang populis akan sesuai dengan

peran partisipasi aktif masyarakat dalam

pengelolaan sumber daya hutan yang

pengelolaan sumber daya hutan.

mengacu pada paradigma pengelolaan

Menempatkan peran serta aktif masyarakat lokal maupun adat dengan

berkaitan

dengan

pengelolaan

hutan yang baru yaitu community based forest management.

segala kearifan mereka untuk mengelola hutan menjadikan hutan tidak sekedar

Daftar Pustaka

sebagai objek semata dalam pembangunan

Bachriadi, Dianto. “Merana di Tengah

ekonomi akan tetapi juga menjadikan

Kelimpahan”, ELSAM, Yakarta,

hutan

1998.

sebagai

komponen

utama

pembangunan masyarakat secara utuh. Hutan

tidak

menjadi

Boedi.

“Hukum

Agraria

objek

Indonesia, Sejarah Pembentukan

sehingga

Undang-Undang Pokok Agraria,

menimbulkan proses degradasi hutan,

Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I,

eksploitasi

sekedar

Harsono,

pembangunan


98


Hukum

Tanah

Nasional.”

Djambatan, Jakarta, 1999. Moeljarto,

T.

“Politik

Pembangunan,

Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan

Strategi”,

Tiara

Wacana,

Yogyakarta, 1993. Sodiki, Achmad. “Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah Di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang, Studi Tentang Dinamika Hukum”, Disertasi,

tidak

diterbitkan,

Universitas Airlangga, Surabaya, 1994. Tjondronegoro, Soediono M.P, “Sosiologi Agraria”, AKATIGA, Bandung, 1999.

99


STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Recommend Documents