STUDI ANALISIS TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN OLAHAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)

STUDI ANALISIS TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN OLAHAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari’ah

Oleh : MUHAMMAD KHOLIQ NIM : 2104020

JURUSAN MU’AMALAH FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2010

HALAMAN MOTTO

)  # 
 ('&
 : $ #" !


 
   
   
 
   
  


    
(8#9 :) 6 
4
& 
+ 6 1 $ 5 4
& 
+ 1  + 3 2
1 #+
0  / & $ #
 . -, #+
*
“Dari Abu Hurairah ra.: Nabi SAW bersabda: Akan datang suatu zaman ketika orang-orang tidak lagi peduli apakah ia memperoleh hartanya (kekayaannya) dengan cara halal atau haram”. (HR. Bukhari)1

 + #D
C B -= #A
@? &  >= 
& < “Hendaklah manusia memperhatikan makanannya”. (QS. Abasa: 24)2

(I)  G A    A  D & F
+
- B (H)  G A    A  D & F
+
- E<

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan". (QS. Al-Insyiroh: 5-6).3

1

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baradzabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, Shahih Bukhari, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Juz III, 1992, h. 8. 2 Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI., 1993, h. 1025. 3 Ibid., h. 1073.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan penulis persembahkan skripsi ini kepada : 1. Allah Subhanahu Wata’ala 2. Rasulullah Shallallahu ’Alaihi Wasallam 3. Ayah dan Ibu tercinta ( Ali ‘Ilmi dan Daryanti ) yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan motivasi selama ini, semoga penulis dapat memberikan yang terbaik dikemudian hari 4. Kakakku tercinta ‘n seperjuangan ( Muhammad Taqwim, S.Pd.I.) 5. Adik-adikku tercinta (Muhammad Mahfud n’ Umi Khusnul Khotimah) 6. Bpk. Sholikin, S.Ag. dan Mbak Muthoyyibah, S.Pd.I. yang selalu memberi dukungan penuh ’tuk selalu giat belajar ’n bekerja 7. Teman-teman paket MUA Fakultas Syari’ah ( Midun, Arifuddin, Zamroni, dkk. ) 8. Teman- teman KKN di Purworejo Ringinarum Kendal 9. Sahabat dan semuanya Terima kasih atas do’a, motifasi dan dukungannya.

DEKLARASI Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 April 2010 Deklarator,

MUHAMMAD KHOLIQ NIM: 2104020

ABSTRAK

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan telah mampu menghasilkan sumber bahan pangan yang berasal dari tumbuhan, hewan, bahan sintetik kimia, mikrobial dan manusia, serta berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, sementara informasi hasil teknologi pangan tidak dapat diketahui secara utuh oleh produsen maupun konsumen. Di sisi lain kondisi demikian ini sering dijadikan sebagai objek aktifitas bisnis para pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. MUI melalui LP POM dan Komisi Fatwa berupaya untuk memberikan jaminan produk halal melalui instrumen sertifikat halal. Kenyataannya masih banyak produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal seperti produk-produk makanan dan minuman olahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Apa hukum produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal, 2) Alasan mengapa produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang didasarkan studi kasus pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Semarang. Penelitian ini mengambil perhatian pada masalah alasan mengapa produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pola berfikir induktif. Setelah data-data dikumpulkan, dijelaskan kemudian dianalisis sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas halal haramnya sehingga perlu diketahui kejelasan kehalalannya, 2) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan mengapa produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal yaitu: a) Sosialisasi sertifikat halal, b) Kondisi ekonomi perusahaan (IKM) dan biaya sertifikasi halal, c) Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan sertifikat halal, serta d) Undang-undang dan peraturan pemerintah.

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi rabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang merupkan nabi terakhir, yang telah mambawa manusia dari kehidupan yang gelap gulita sampai ke kehidupan yang penuh cahaya petunjuk seperti sekarang ini, yang selalu kita tunggu syafa’atnya nanti di hari kiamat. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah pekerjaan yang mudah, akan tetapi merupakan perjuangan fikiran yang amat keras hingga menuntut keseriusan, ketelitian, pemerasan berfikir, pengorbanan baik secara materiil maupun immateriil serta waktu yang panjang. Hal ini tak akan pernah terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara materiil maupun spirituil. Atas segala bantuan dan peran sertanya yang telah diberikannya kepada penulis, maka penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat : 1. Drs. H. Muhyidin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. 2. Drs. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Mu’amalah dan Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum., selaku Wakil Jurusan Mu’amalah yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini. 3. Drs. H. Muhyidin, M.Ag dan H. Ahmad Izzudin, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang dengan tulus ikhlas dan meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini. 4. Ibu Hj. Rara Sugiharti, S.H., M.Hum., selaku Wali Studi yang selalu memberikan semangat untuk lebih giat belajar selama kuliah. 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 6. Kepala Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini

7. Bapak saya (Ali ‘Ilmi) dan Ibu saya (Daryanti) yang telah memberikan segalanya baik materiil maupun spirituil hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dan bisa mendapatkan gelar sarjana. Serta kakak saya (Muhammad Taqwim) dan adik saya (Muhammad Mahfud dan Umi Khusnul Khatimah) yang selalu memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Teman-teman seperjuangan selama kuliah kelas MUA Fakultas Syari’ah khususnya teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini (Chamidun, Umi, Frida, Alfiyah, Arifuddin, dan lain-lain). Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih dan seuntai do’a semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Semarang, 24 April 2010

MUHAMMAD KHOLIQ NIM. 2104020

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL .......................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN .........................................................................

iii

HALAMAN DEKLARASI .............................................................................

iv

HALAMAN ABSTRAK .................................................................................

v

HALAMAN MOTTO .....................................................................................

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN .....................................................................

vii

HALAMAN KATA PENGANTAR ..............................................................

viii

HALAMAN DAFTAR TABEL .....................................................................

x

HALAMAN DAFTAR ISI .............................................................................

xi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .........................................................

1

B. Rumusan Masalah ...................................................................

11

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...............................................

12

D. Tinjauan Pustaka .....................................................................

13

E. Metode Penelitian ...................................................................

15

F. Sistematika Penulisan .............................................................

21

KONSEP TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN HALAL DAN KONSEP SYUBHAT DALAM ISLAM A. Konsep Islam tentang makanan dan minuman halal 1. Pengertian makanan dan minuman halal............................

24

2. Dasar hukum makanan dan minuman halal ......................

25

3. Syarat-syarat dan kriteria makanan dan minuman halal ....

31

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang produk halal ......

37

B. Konsep syubhat dalam Islam

BAB III

1. Pengertian dan dasar hukum tentang syubhat ....................

40

2. Sumber-sumber perkara syubhat........................................

44

SERTIFIKASI HALAL MUI PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DI KOTA SEMARANG

A. Gambaran umum Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Semarang ........................................................................

48

B. Sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia pada IKM di Kota

BAB IV

Semarang ................................................................................

54

1. Sekilas tentang LP POM dan Komisi Fatwa MUI .............

54

2. Sistim dan prosedur sertifikasi halal ..................................

60

3. Sertifikasi halal MUI pada IKM di Kota Semarang ..........

66

ANALISIS

TERHADAP

PRODUK

MAKANAN

DAN

MINUMAN OLAHAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang) A. Analisis terhadap produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal ..........................................................

77

B. Analisis alasan produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal.................... BAB V

97

PENUTUP A. Kesimpulan ..............................................................................

117

B. Saran ........................................................................................

118

C. Penutup ....................................................................................

120

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL : I. Jumlah Penduduk Kota Semarang Perkecamatan Tahun 2001 ..…….... 49 II. Potensi Industri Kota Semarang Semester I Tahun 2007 ..……….…... 51 III. Jumlah Industri Makanan dan Minuman Kota Semarang Bulan Agustus 2009 ................................................………………………………….... 52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika dewasa ini sungguh sangat luar biasa. Jika dahulu pengolahan serta pemanfaatan bahan-bahan baku sangat sederhana dan apa adanya dari alam, maka sekarang manusia dengan IPTEK-nya telah dapat merekayasa apa yang terdapat dalam alam, sampai hal-hal yang mikro sekalipun. Dengan demikian pengidentifikasian tentang proses dan bahan yang digunakan dalam suatu industri pangan, obat-obatan dan kosmetika tidak lagi menjadi sesuatu yang sederhana. Jika dahulu untuk mengetahui kehalalan dan kesucian ketiga hal tersebut bukan merupakan persoalan, karena bahanbahannya dapat diketahui secara jelas, serta prosesnya tidak terlalu rumit, kini persoalannya tidak sesederhana itu.4 Tuntutan zaman untuk pangan, obat-obatan dan kosmetika saat ini harus mudah disajikan, berpenampilan menimbulkan selera, bertahan segar dengan warna, aroma, rasa dan tekstur yang diinginkan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi.5 4

Lukmanul Hakim, “Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal” dalam Ichwan Sam, et. al., Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009, h. 274. 5 Tim LP POM MUI, “Urgensi Sertifikasi Halal”, dalam Ichwan Sam, et. al., Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009, h. 258. Teknologi dapat diartikan segenap pengetahuan ilmiah dan kerekayasaan yang diterima dan disesuaikan untuk penggunaan komersial (Thee Kian Wie, Industrialisasi di Indonesia Beberapa Kajian, Jakarta: LP3ES, Cet. ke-1, 1994, h. 233). Armahedi Mahzar mendefinisikan teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains

1

2

Kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini telah mampu menghasilkan sumber bahan pangan yang berasal dari tumbuhan, hewan, bahan sintetik kimia, mikrobial dan manusia. Sementara informasi hasil teknologi pangan tidak dapat diketahui secara utuh, baik oleh produsen maupun konsumen. Misalnya, pengembang roti atau donut yang mengandung asam amino dari rambut manusia (sistein), nama lain dari kelompok khamer seperti angciu dan rhum, angciu sering dipakai pada masakan ikan laut (sea food) dan nasi goreng sedangkan rhum sering dipakai pada produk-produk kue seperti sus dan black forrest, emulsifier yang berasal dari lemak babi yang dipakai pada produk-produk susu, es krim, dll.6 Perkembangan ekonomi saat ini juga telah mampu menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, pada akhirnya konsumen dihadapkan pada berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari

untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia (Armahedi Mahzar, “Teknologi dan Islam: Sebuah Refleksi Pengantar”, dalam Ahmad Y. Hassan dan Donald R. Hill, Islamic Technology: An Illustrated History, terj. Yuliani Liputo, Teknologi dalam Sejarah Islam, Bandung: Mizan, Cet. ke-1, 1993, h. 17). 6 Tim LP POM MUI, op. cit., h. 258-259.

3

produksi domestik dimana konsumen berkediaman maupun yang berasal dari luar negeri.7 Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun pada sisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.8 Kelemahan konsumen juga bisa disebabkan oleh tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan konsumen yang relatif masih rendah yang diperburuk dengan anggapan sebagian pengusaha yang rela melakukan apapun demi produk mereka, tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian yang akan dialami oleh konsumen. Selain itu, pemahaman tentang etos-etos bisnis yang tidak benar seperti anggapan bahwa bisnis harus memperoleh keuntungan semata, bisnis tidak bernurani, atau anggapan bahwa bisnis itu memerlukan banyak biaya maka akan merugikan apabila dibebani dengan biaya-biaya sosial dan sebagainaya.9

7

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, Cet. ke-3, h. 11. 8 Ibid., h. 12. 9 Neni Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan, Bandung : Mandar Maju, 2002, Cet. ke-1, h. 161.

4

Pada kenyatannya, semakin marak produk makanan dan minuman olahan yang beredar di masyarakat dengan berbagai merek dan jenisnya. Diantara produk tersebut sering kali ditemukan produk yang menggunakan bahan haram dan berbahaya dalam produksinya. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ternyata konsumen sering dihadapkan pada penjualan atau peredaran produk makanan olahan yang mengandung bahan haram atau dapat menggangu kesehatan konsumen. Menurut laporan Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), selama tahun 2002, dari 29 sampel mie basah yang ditemukan di pasar dan supermarket di Jawa Barat, 25 diantaranya (86,2%) mengandung formalin dan boraks dan terasi 53,33% mengandung zat pewarna tekstil rhodamin B.10 Fakta lain menjelaskan ketika kasus Ajinomoto menghebohkan di awal bulan Januari 2001 lalu. Melalui fatwanya, MUI menyatakan Ajinomoto sebagai makanan haram dikarenakan dalam proses pembuatannya terdapat pemanfaatan unsur porcine (babi). Pada bulan Februari 2003 ditemukan daging yang mengandung bakteri antraks dan kasus penjualan babi hutan yang disamarkan sebagai daging sapi.11 Juga kasus minuman “Kratingdaeng” yang mengandung kafein melebihi ketentuan yang diizinkan oleh Departemen

10

Sentot Yulianugroho, Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia, dalam Jurnal Media Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 14 No. 1, Juni 2007, h. 90. 11 Ibid., h. 91.

5

Kesehatan.12 Peristiwa tersebut merupakan bagian kecil dari kasus-kasus produk makanan dan minuman yang telah meresahkan masyarakat. Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Makanan olahan adalah makanan dan minuman yang diolah berasal dari bahan baku dengan proses teknologi yang sesuai dan atau ditambah dengan bahan pengawet dan atau bahan penolong serta tahan untuk disimpan.13 Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.14 Secara yuridis, Indonesia sebenarnya cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang atau peraturan yang memberi perlindungan terhadap masyarakat. Saat ini Indonesia telah memiliki ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Tepatnya sejak Indonesia membentuk dan menetapkan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999

12

Thabieb Al-Asyhar, Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2002, h. 18-19. 13 Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 134. 14 Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan pasal 1 butir (2). Bahan baku adalah bahan mentah termasuk penanganan pasca panenannya maupun bahan olahan yang diproduksi melalui proses industri (Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 3.). Bahan Tambahan Makanan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain: bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental (Lihat Keputusan Menteri Kesehatan No. 722/MenKes/Per/IX/88 tanggal 20 September 1988 tentang Bahan Tambahan Pangan).

6

tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan peraturan pelaksanaan lainnya, masalah kehalalan produk tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah.15 Adanya undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya tersebut menyatakan bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dibentuknya undang-undang tersebut sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak-hak konsumen. Namun yang terjadi kemudian, masih banyak pelanggaran dan kasus-kasus makanan dan minuman haram yang merugikan masyarakat. Atas keprihatinan terhadap produk makanan dan minuman olahan ini, berbagai elemen, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat berupaya agar ada suatu kesadaran bersama terhadap pentingnya perlindungan konsumen dari produk makanan haram. Salah satu dari mereka adalah lembaga para ulama yang ada di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia melaui Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetika (LP POM) dan Komisi Fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian 15 Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, op. cit., h. 62.

7

kehalalan suatu produk sehingga dapat menenteramkan batin yang mengkonsumsinya.16 Dalam

pelaksanaanya,

LP

POM

melakukan

pengkajian

dan

pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan syari’ah. Pertemuan antara sains dan syari’ah inilah yang dijadikan dasar penetapan oleh Komisi Fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal oleh MUI.17 Maka dengan adanya ketentuan MUI tentang sertifikasi halal ini, menimbulkkan akibat moral yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal. Diantaranya : Pertama, dari sisi normatif. Dalam perspektif ini melihat secara kasat mata, sebagian besar pelaku usaha, bisnis dan masyarakat yang bersentuhan dengan kegiatan ekonomi, industri dan teknologi adalah beragama Islam. Maka dari sisi normatif keagamaan, telah jelas bahwa umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal, bukan makanan yang diharamkan atau najis. Dalam Surat An-Nahl ayat 114 Allah SWT berfirman :

-  T D (
: #B ! SR= -& B   Q
M
D @   K= P 
#GC .O 5  N
   ! K= "*

#M + L =K= <

16

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Panduan Sertifikasi Halal, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 1. 17 Lukmanul Hakim, op. cit., h. 279-280.

8

Artinya: “Maka Makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah”. (QS. An-Nahl: 114)18 Dalam hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda :

Y W  *  +
  Z= [
<= #
VT N
U +
#
1= L  #
VT N
0 5  D
&   T M 4
+ X W 
R= L   VT N
#]
\1 :    $= L  
$ #" : $ #" 

   
6W * #
N    
Q W #V   8 \ T 
 VT N
b

 M &  
+
 #M
 
+ a M &
+
  ^  - B
#GC .  Z= 
`&  . X _ C  ^  - B )  # b!_ 
- L =M
D (
#M
  @ #4 G #
L =M
 
d  #
c  
+ L =R= Z=  \  #]
\#
 : $ #` <


g A   Z= c  Z= f  
R e ! V= b! R= #
"& *

#+
d  #
C  + L =R= L +
ٰ 
3  #]
\#
 : $ #"
6_ 
N
 
k  +

6_ 
N
 M D
c& +

bj  
#
 j  
#
 0 #M
A     T

 T\ M


i& 1 h  D
P 1 ١٩ (!A/ :) m n
ٰ3 j  #
lS
A   @'< 6 
4
&#  8
3 i= 
6_ 
N
 A  
& +

Artinya: “Abu Kuraib Muhammad bin Al-‘Ala’ menceritakan kepadaku, Abu Usamah menceritakan kepada kita, Fudhail bin Marzuqi menceritakan kepada kita, ‘Adiy bin Tsabit menceritakan kepadaku dari Abi Hazm dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali yang hal yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada para rasul. Allah berfirman: Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik dan lakukanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Dan firman-Nya: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah hal yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepadamu. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang jauh perjalanannaya dan rambutnya yang acak-acakan berdo’a dengan menengadahkan tangannya ke langit (sambil berkata) Wahai Tuhan Wahai Tuhan. Sedangkan makanan, minuman dan pakainnya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin do’anya terkabulkan ?”. (HR. Muslim)

18

Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI., 19٩٣, h. 419. Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Yasaburi, Shahih Muslim, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1992, h. 703. 19

9

Dalam hadist yang lain Rasulullah SAW bersabda :

  - #
MD \  
 D k    
TW #
l+  
TW *
  o #MN
#
@'
@1 TW D
  U= 

S"= #
VT N
_ 
6 
4
&
_ 
$= 5 4
& : $= L `=
 !


 
   
   $= L  
QD M
$ #" W k 
6 
4
& 
+ 6  
 $ 5 4
& 
+ 1 )  # 
+ _ pR 8   T
. d _ #]
S
k  + _ L + = n
ٰe 


F
"L
 -&  n  P L  #
]+ 'OP
F
"
 +

!

T ` <      
 T  1
S
  #
]R
(
 M
<

GMN n W +
Zq K=  - 
. 1  D
"
L -&  n  P L 
M4  & $ L N


  +
 @ #M
R 6

4
& ٢٠ (83+ S :)  +  #4
+
   M
N - 
. 1 Artinya: “Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kita, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kita dari Mujalid dari Sya’bi dari Nu’man bin Basyir berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Halal itu jelas dan haram itu jelas pula, dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat (yang samara-samar), banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya, maka selamatlah dia dan barang siapa jatuh kepada hal syubhat, maka ia seakan-akan jatuh kepada yang haram. Umpama seorang yang menggembala dekat daerah yang terlarang, seakan ia nyaris jatuh (memasuki) daerah itu. Ketahuilah bahwa setiap negara ada tapal batasnya, dan tapal batas Allah adalah yang diharamkannya”. (HR. At-Turmudzi) Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa, bahaya (kerugian) itu harus dihilangkan

$= r
 
[  21 dan menolak kerusakan itu didahulukan daripada

menarik kebaikan

t #s
M
& X  & f

6_ T ` + T  #g M
& 0  o
.22

Kedua, dari sisi yuridis. Sertifikat halal MUI menjadi satu pendorong moral dan ketentuan yang mempunyai daya ikat tinggi bagi para pelaku ekonomi dan bisnis terutama yang beragama Islam. 20

Abi ’Isa Muhammad bin ’Isa bin Saurah, Al-Jami’ As-Shahih wa Huwa Sunan AtTirmidzi, Juz III, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt., h. 511. 21 Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Al-Ahdal, Al-Faraidul Bahiyyah, terj. Moh. Adib Bisri, Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah, Kudus: Menara Kudus, 1998, h. 21. 22 Ibid., h. 24.

10

Ketiga, secara sosiologis. Tentu dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat sertifikasi halal menjadi satu perangkat hukum yang mengikat bagi para pelaku ekonomi khususnya yang beragama Islam. Dan ini akan berakibat pada satu gerakan sosial yang cukup tinggi secara sosiologis dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen dari produk yang dilarang syari’at Islam. Sampai di sini perlindungan atas produk makanan olahan dipandang sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan hidup dan kehidupan ekonomi. Kasus-kasus makanan halal yang dapat meragukan masyarakat akan mempunyai dampak negatif tidak hanya berpengaruh bagi perusahaan, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya. Yang paling penting bagi seorang muslim dalam hal makanan dan minuman adalah sesuatu yang erat sekali kaitannya dengan ibadah. Sudah saatnya pemerintah menutup (meminimalisir) kerugian akibat peredaran dan penjualan produk yang dapat meresahkan masyarakat. Seperangkat hukum saja tidak cukup, struktur pemerintah (penegak hukum) juga tidak cukup. Maka perlu ada satu kondisi budaya hukum yang menentukan terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal. Melihat berbagai realita produk olahan yang haram dan berbahaya, ternyata masih banyak industri makanan dan minuman yang belum melaksanakan sertifikasi halal. Seperti yang dilakukan oleh sebagian besar (untuk tidak mengatakan seluruhnya) Industri Kecil dan Menengah (IKM) di

11

Kota Semarang. Mereka kurang menyadari bahwa

produk yang mereka

hasilkan perlu dijamin kehalalannya karena produk tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat luas termasuk umat Islam. Terlebih lagi produk-produk yang mereka pasarkan berada dalam daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Setiap konsumen muslim mempunyai hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsinya adalah halal, karena setiap muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal. Sementara tidak semua konsumen, seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang dapat mengetahui kehalalan produk makanan.23 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai bagaimana hukum produk makanan dan minuman olahan serta alasan mengapa sebagian besar produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal. Maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: “STUDI ANALISIS TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN OLAHAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT

HALAL (Studi Kasus Pada IKM di Kota

Semarang)”.

B. Rumusan Masalah Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar 23

Ichwan Sam, et. al., Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa SeIndonesia III Tahun 2009, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009, h. 84.

12

fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang diambil : 1. Apa hukum produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal ? 2. Mengapa produk makanan dan minuman olahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Semarang belum bersertifikat halal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui apa hukum produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal. b. Untuk mengetahui alasan mengapa produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum Islam dan juga sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi halal MUI pada IKM di Kota Semarang sekaligus sebagai acuan dan masukan dalam membuat kebijakan yang akan datang.

13

b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pelaku bisnis dalam penerapan hukum Islam khususnya menyangkut hukum makanan dan minuman. c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relefansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Tela’ah pustaka ini dapat berupa hasil penelitian yang telah dibukukan, antara lain : Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA., dalam buku Kriteria HalalHaram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Quran dan Hadist. Beliau menjelaskan kriteria halal dan haramnya pangan, obat dan kosmetika dilihat dari thayyib dan khabaits, dharar (bahaya), najasah (najis), Iskar (memabukkan) dan organ tubuh manusia. Thobieb Al-Asyhar dalam bukunya Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani. Beliau mengemukakan beberapa penemuan produk makanan dan minuman yang mengandung babi dan bahan

14

berbahaya lain yang dapat digunakan sebagai pijakan terhadap pembahasan tentang produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal. Sementara itu, teori tentang makanan dan minuman halal dalam hukum Islam telah banyak dibahas oleh para ulama, diantaranya: Muhammad Yusuf Qardhawi dalam karyanya Al Halal wal Haram fil Islam, Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya ‘Ulumuddin, dalam bab halal dan haram, Abdurrahman Ar-Rasyid dalam bukunya Halal Haram Menurut Al-Quran dan Hadist, dan beberapa literatur lain. Penulis juga merujuk pada buku-buku dan literatur yang membahas mengenai produk halal, antara lain: buku Pedoman Fatwa Produk Halal, buku Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal dan buku Panduan Sertifikasi Halal yang diterbitkan oleh Departeman Agama RI tahun 2003, kemudian buku Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 dan Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009 yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia serta beberapa literatur lain. Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini : Skripsi dengan judul “Analisis UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Relevansinya Terhadap Jaminan Kehalalan Produk Bagi Konsumen Muslim” yang ditulis oleh Erna Karuniawati. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa relevansi undang-undang perlindungan konsumen terhadap jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim masih sangat minim. Karena begitu sedikitnya point yang membahas kewajiban

15

pelaku usaha untuk memproduksi secara halal sebagaimana “halal” yang dicantumkan dalam label. Skripsi yang ditulis oleh Rini Setyaningsih mahasiswi IAIN Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Terhadap Keputusan Ijtima’ Ulama SeIndonesia Tahun 2009 Tentang Pengharaman Merokok (Studi Kasus Tentang Pengharaman Merokok di Tempat Umum, Bagi Anak-anak dan Wanita Hamil”. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa merokok diharamkan karena merusak kesehatan antara lain dapat menimbulkan kanker, mengandung bahan pengiritasi mata dan pernapasan, menjadikan sifat anak menjadi pemboros dan pemalas serta berpengaruh peda wanita hamil dan janin, salah satunya adalah kematian bayi. Demikian hasil dari penelusuran pustaka yang penulis dapatkan sebagai bahan acuan dalam pembuatan skripsi ini.

E. Metode Penelitian Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan tehnik-tehnik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis.24 Sebagai dasar cara kerja untuk menata informasi secara runtut, mulai dari penyusunan dan perumusan fokus penelitian sampai perumusan hasil penelitian serta untuk memperoleh data yang akurat mengenai

24

2000, h. 1.

Dolet Unaradjan, Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial, Jakarta: PT. Grasindo,

16

permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas : 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data di lapangan dan bukan berasal dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan atau berada langsung di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan.25 Penelitian dilakukan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Semarang yang bergerak dibidang pengolahan makanan dan minuman dengan upaya untuk memberikan pembuktian mengenai alasan mengapa sebagian besar produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal. Diantara IKM yang penulis jadikan objek penelitian adalah industri roti “Julian Bakery” di Jl. Kumudasmoro Selatan no. 24 Semarang, industri roti “Seruni” di Jl. Pusponjolo Barat Raya no. 15 Semarang, Depot Air Minum (DAM) “Tirta Yoga” di Jl. Mintojiwo Timur no. 5 Semarang, industri sirup “Subur Jaya” di Jl. Wr. Supratman no. 47 Semarang, industri roti “PUSPA” di Jl. Puspowarno no. 2 Semarang, industri mie “Lonceng” di Jalan Puspowarno 25

Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, h. 24

17

1 no. 25 Semarang, industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “PT. Sarika” di Jl. Puspowarno Selatan no. 55 Semarang, home industry bakso “Pak Geger” di Jl. Mintojiwo Raya/Gisikdrono Semarang, industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “PT Estima” di Jl. Menteri Supeno no. 50 Semarang dan home industry roti Pia dan kue Bolu di Jl. Bongsari no. 4 Semarang. 2. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Data Primer Data primer yaitu data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari masyarakat. Data ini memerlukan analisa lebih lanjut.26 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi halal. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak produsen makanan dan minuman pada IKM di Kota Semarang dan pihak MUI Provinsi Jawa Tengah. Adapun pihak produsen yang penulis wawancarai adalah Hesti Sukaryani selaku pemilik industri roti “Julian Bakery” di Jl. Kumudasmoro Selatan no. 24 Semarang, Anis Widyastuti selaku pimpinan industri roti “Seruni” di Jl. Pusponjolo Barat Raya no. 15 Semarang, Hj. Siti Atkonah selaku pemilik Depot Air Minum (DAM) “Tirta Yoga” di Jl. Mintojiwo Timur no. 5 Semarang, Nani Nurhayati selaku pemilik industri sirup “Subur Jaya” di Jl. Wr. Supratman no. 47 26

P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 87-88.

18

Semarang, Kuniati selaku kayawan industri roti “PUSPA” di Jl. Puspowarno no. 2 Semarang, Budhi Suryono selaku pengelola industri mie “Lonceng” di Jalan Puspowarno 1 no. 25 Semarang, Bapak Ratman selaku kepala produksi “PT. Sarika” di Jl. Puspowarno Selatan no. 55 Semarang, Nanang Yulianto selaku pengelola home industry bakso “Pak Geger” di Jl. Mintojiwo Raya/Gisikdrono Semarang, Bapak Yukana selaku pimpinan “PT Estima” di Jl. Menteri Supeno no. 50 Semarang dan Ibu Yuliana selaku pemilik home industry roti Pia dan kue Bolu di Jl. Bongsari no. 4 Semarang. Sementara dari Pihak MUI yang penulis wawancarai adalah Bapak Sukirman selaku Kepala Sekretariat LP POM MUI Provinsi Jawa Tengah dan Dr. Zuhad, MA., selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.27 Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Data ini penelis ambil dari buku-buku, fatwa, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan. 3. Metode Pengumpulan Data

27

Ibid.

19

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.28 Adapun metode yang penulis gunakan yaitu : a. Metode Dokumentasi Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.29 Dalam hal ini khususnya dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan IKM di Kota Semarang. b. Metode Observasi Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.30 Dalam hal ini, untuk mengumpulkan data penulis mengamati beberapa produk makanan dan minuman olahan yang dijual di tempat pemasaran, yaitu pada swalayan “ADA” di Jl. Soegyopranoto Semarang. c. Interview Interview atau wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.31 Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan pihak produsen makanan dan minuman olahan dan pihak MUI untuk 28 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. ke-1, 2004, h. 66. 29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, h. 206. 30 P. Joko Subagyo, op. cit., h. 63. 31 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Remaja Rosdakarya, 2000, h. 148.

20

memperoleh data yang penulis perlukan dalam penelitian ini. Diantara pihak produsen yang penulis wawancarai adalah Hesti Sukaryani selaku pemilik industri roti “Julian Bakery” di Jl. Kumudasmoro Selatan no. 24 Semarang, Anis Widyastuti selaku pimpinan industri roti “Seruni” di Jl. Pusponjolo Barat Raya no. 15 Semarang, Hj. Siti Atkonah selaku pemilik Depot Air Minum (DAM) “Tirta Yoga” di Jl. Mintojiwo Timur no. 5 Semarang, Nani Nurhayati selaku pemilik industri sirup “Subur Jaya” di Jl. Wr. Supratman no. 47 Semarang, Kuniati selaku kayawan industri roti “PUSPA” di Jl. Puspowarno no. 2 Semarang, Budhi Suryono selaku pengelola industri mie “Lonceng” di Jalan Puspowarno 1 no. 25 Semarang, Bapak Ratman selaku kepala produksi “PT. Sarika” di Jl. Puspowarno Selatan no. 55 Semarang, Nanang Yulianto selaku pengelola home industry bakso “Pak Geger” di Jl. Mintojiwo Raya/Gisikdrono Semarang, Bapak Yukana selaku pimpinan “PT Estima” di Jl. Menteri Supeno no. 50 Semarang dan Ibu Yuliana selaku pemilik home industry roti Pia dan kue Bolu di Jl. Bongsari no. 4 Semarang. Sementara dari Pihak MUI, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sukirman selaku Kepala Sekretariat LP POM MUI Provinsi Jawa Tengah dan Dr. Zuhad, MA., selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah 4. Metode Analisis Data Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data

21

penulis menggunakan metode deskriptif analitik.32 Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.33 Metode deskriptif analitik ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap alasan mengapa sebagian besar produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan pola berfikir induktif.34 Metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori.

F. Sistematika Penulisan Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih

32

Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya (Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 47-59). 33 Suharsimi Arikunto, op. cit., h. 51. 34 Berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi. Pola berfikir induktif berkebalikan dengan pola berfikir deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi) (Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 1998, h. 40).

22

mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : Penulisan hasil penelitian ini meliputi bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Bagian awal dari skripsi ini terdiri dari: halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi. Bagian utama skripsi ini meliputi pokok dari skripsi yang tertuang dalam lima bab yaitu : BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini merupakan gambaran secara keseluruhan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KONSEP TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN HALAL DAN KONSEP SYUBHAT DALAM ISLAM Bab ini membahas secara teoritis tentang konsep makanan dan minuman halal meliputi pengertian makanan dan minuman halal, dasar hukum makanan dan minuman halal, syarat-syarat dan kriteria makanan dan minuman halal serta fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang produk halal. Dalam bab ini juga dibahas bagaimana konsep syubhat dalam Islam meliputi pengertian dan

23

dasar hukum tentang syubhat serta sumber-sumber perkara syubhat. BAB III : SERTIFIKASI HALAL MUI PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DI KOTA SEMARANG Bab ini membahas gambaran umum Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Semarang membahas dan pelaksanaan sertifikasi halal MUI di lapangan meliputi penjelasan singkat tentang LP POM dan Komisi Fatwa MUI, sistem dan prosedur sertifikasi halal serta pelaksanaan sertifikasi halal MUI pada IKM di Kota Semarang. BAB IV : ANALISIS

TERHADAP

PRODUK

MAKANAN

DAN

MINUMAN OLAHAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang) Analisis yang dibahas meliputi: analisis terhadap produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal dan analisis alasan produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal. BAB V : PENUTUP Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup. Sedangkan pada akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II KONSEP TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN HALAL DAN KONSEP SYUBHAT DALAM ISLAM

A. Konsep Islam tentang Makanan dan Minuman Halal 1. Pengertian Makanan dan Minuman Halal Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan.35 Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata at-ta’am (6#Dc) dan jamaknya alat’imah (UMDC.) yang artinya makanan-makanan.36 Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar.37 Minum, secara etimologi berarti meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum.38 Dalam bahasa arab minuman berasal dari kata al-asyribah (U P.) dan jamaknya

35 Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Ilmu Fiqh, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, h. 525. 36 Ali Mutahar, Kamus Mashur, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Hikmah, 2005, Cet. ke-1, h. 130. 37 Abdul Azis Dahlan, et. al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996, Cet. ke-1, h. 1071. 38 Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, loc. cit.

24

25

al-syarb (j k) yang artinya minuman-minuman.39 Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum.40 Halal berasal dari bahasa arab ($5u) secara etimologi berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama.41 Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara’.42 Dalam buku Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam.43 Jadi pada intinya makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam AlQuran dan Hadits. 2. Dasar Hukum tentang Makanan dan Minuman Halal 39

Ali Mutahar, op. cit., h. 649. Abdul Azis Dahlan, et. al, op. cit., h. 1179. 41 Mochtar Effendy, Ensiklopedi Agama dan Filsafat, Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001, h. 285. 42 Abdul Azis Dahlan, et. al, op. cit., h. 505-506. 43 Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h. 3. 40

26

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkannya.44 Sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih :

!   4  S 
Z= T  $v T
 SN
U= N
#
#& 0 #
P #& < Z=   #& Artinya: “Pada asalnya, segala sesuatu itu boleh (mubah) sehingga ada ٤٥ dalil yang mengharamkannya”. Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh merujuk pada dalil yang berbunyi :

#DG M f
y   #& < #+
! K=  x
2
w  3  L
 Artinya: “Dialah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu di bumi”. (Al-Baqarah: 29)46

L_ g& 
L
] <  
Q
K
#+

6_ 
N
L
] < 6
 N
#+

$, 5  N
L
] <    Z N
 #+
Artinya:“Apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram, sedangkan apa yang ٤٧ didiamkannya adalah dimaafkan”.

Halal dan haram adalah masalah yang hanya ditentukan oleh Allah semata, tidak ada suatu makhluk yang ikut campur dalam menentukan halal dan haram ini atau menentukan hukum lainnya yang bersumber dari keduanya, kecuali dengan cara merujuk pada kaidah-kaidah yang telah 44

Yusuf Qardhawi, Al Halal wal Haram fil Islam terj. Muammal Hamidy, Halal Haram dalam Islam, Surakarta: PT. Bina Ilmu, 1993, h. 14. 45 Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Al-Ahdal, Al-Faraidul Bahiyyah, terj. Moh. Adib Bisri, Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah, Kudus: Menara Kudus, 1977, h. 11. 46 Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI., 1993. h. 13. 47 Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Al-Ahdal, loc. cit.

27

ditentukan Allah SWT, yaitu tatkala tidak ada nash yang jelas baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.48 Dalam Surat Yunus ayat 59 Allah SWT berfirman :

- e 1   z Z& "= .O 5  N

#+G 
N
 + ! S& D
l
< Y W *   + ! K=     $ r
@1 #+
! S1
1 Z& "= -   S
g& (
   
6 1 ! K=  Artinya:“Katakanlah: Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah: Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengadaadakan saja terhadap Allah?”. (QS. Yunus: 59)49 Kepedulian Allah SWT sangat besar terhadap persoalan makanan dan minuman. Hal ini tercermin dari firman-Nya dalam Al-Quran mengenai kata tha’am yang berarti “makanan” terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya.50 Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makan yaitu “minum” yang dalam bahasa Al-Quran disebut syariba terulang sebanyak 39 kali.51 Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.52 Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan Al-Quran

48

Muhammad Mutawalli Sya’rawi, Al-Halal wal Haram, terj. Amir Hamzah Fachrudin, Halal dan Haram, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-1, 1994, h. 23-24. 49 Al-Quran dan Terjemahnya, op. cit., h. 315-316. 50 Sahabudin, et. al., Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 994. 51 Abdul Azis Dahlan et.al., op. cit., h. 1179. 52 Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, op. cit., h. 7.

28

keharamannya adalah haram hukum memakannya baik banyak maupun sedikit.53 Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal antara lain : a. Al-Quran :

- L + a +   ! S@ w  3   ^  L`= (
#GC .O 5  N
   ! K= "*

#M + L =R= 
Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.(QS. Al-Maidah: 88)54

-  T D (
: #B ! SR= -& B   Q
M
D @   K= P 
 #GC .O 5  N
   ! K= "*

#M+ L=K= < Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah”.(QS. An-Nahl: 114 )55

- #c k   d  L
c= 2 L D S(
. 
#GC .O 5  N
y   '& < #M + L =R= )  # #]
\1 #
 _ + { T 
! K=   @B Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(QS. Al-Baqarah: 168)56 b. Hadist Rasulullah SAW:

  Z= [
<= #
VT N
U +
#
1= L  #
VT N
0 5  D
&   T M 4
+ X W 
R= L   VT N
$ #" : $ #" 

    
6W * #
N    
Q W #V   8 \ T 
 VT N
Y W  *  +

+ a M &
+
  ^  - B
#GC .  Z= 
`&  . X _ C  ^  - B )  # #
]\1 :    $= L  
L=M
 
 d  #
c  
+ L=R= Z=  \  #
]\#
 : $ #`< b

 M &  
+
 #
M  53

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Ilmu Fiqh, loc. cit. 54 Al-Quran dan Terjemahnya, op. cit., h. 176. 55 Ibid., h. 419. 56 Ibid., h. 41.

29

#
+ d  #
C  + L=R= L+
| 
3  #
]\#
 : $ #"
!_ 
- L =M
D (
#
M   @ #G4#
 #
 0 #
MA     T

 T\ M


i& 1 h  D
P1
g A   Z= c  Z= f  
R e ! V= b!R= #
"& *

6 
4
&# 8
3 i= 
6_ 
N
 A  
& +

6_ 
N
 
k  +

6_ 
N
 M D
c& +

bj
#
 j  
٥٧ (!A/ :) m n
|3 j  #
lS
A  

@'< Artinya: “Abu Kuraib Muhammad bin Al-‘Ala menceritakan kepadaku, Abu Usamah menceritakan kepada kita, Fudhail bin Marzuqi menceritakan kepada kita, ‘Adiy bin Tsabit menceritakan kepadaku dari Abi Hazm dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali yang hal yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada para rasul. Allah berfirman: Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik dan lakukanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Dan firman-Nya: Wahai orangorang yang beriman, makanlah hal yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepadamu. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang jauh perjalanannaya dan rambutnya yang acak-acakan berdo’a dengan menengadahkan tangannya ke langit (sambil berkata) Wahai Tuhan Wahai Tuhan. Sedangkan makanan, minuman dan pakainnya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin do’anya terkabulkan ?”. (HR. Muslim)

- #
M&
 
-   #
  }  
#
VT N
8 \ T A \ 
L +   Z=  #
M  #
VT N
   $= L  
Z ~ : $ #"    #g& - #
M&
 
8  T ]  - #
Mp&    
 M 

<    Z N
 #+
: $ #" m 0 
g &
  l  &
  M A    
!


 
   
 
g 
#M+ L
] <  
Q
K
#+

6_ 
N
L
] < 6
 N
#+

$, 5  N
L
] <  #S
R ٥٨ (f#+   :) 57

Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Yasaburi, Shahih Muslim, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1992, h. 703. 58 Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah, Sunnah Ibnu Majah, Juz II, Beirut: Darul Fikr, tt., h. 1117.

30

Artinya: “Ismail bin Musa As-Suddy menceritakan kepada kita, Saif Ibn Harun menceritakan kepada kita dari Salman An-Naimy dari Abi ’Usman An-Nahdiy dari Salman Al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang mentega, keju dan keledai liar ? Beliau menjawab: Apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (Al-Quran) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, maka ia termasuk yang suatu yang dimaafkan”.(HR. Ibnu Majah)

 g D l  & W #
f  
_ M
D +
#
@'
@1 bY*   T 
#
VT N

4 
   T M 4
+ #
VT N
. : !


 
   
   $= L  
$ #" : $ #" ) W #
   
U +
 K&   
٥٩ (Uf#+   :) 

  . 



Artinya:

“Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kita, Abdurrazzaq menceritakan kepada kita, Ma’mar menceritakan kepada kita dari Jabir Al-Ju’fi dari ’Ikrimah dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain”. (HR. Ibn Majah)

c. Kaidah fiqhiyyah :

!   4  S 
Z= T  $v T
 SN
U= N
#
#& 0 #
P #& < Z=   #& Artinya: “Pada asalnya, segala sesuatu itu boleh (mubah) sehingga ٦٠ ada dalil yang mengharamkan”.

U= +
 4  &   #[ 0 #
P #& <
U= N
#
#& U D
<# 0 #
P #& < Z=   #& Artinya: “Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, hukum ٦١ asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”.

59

Ibid., h. 784. Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Al-Ahdal, op. cit., h. 11. 61 Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, Derpartemen Agama RI, 2003, h. 76. 60

31

#G+
T

GoL f   S F
+
  T
 ! K& 4  & Artinya: “Hukum itu berputar bersama alasannya, ada dan tidaknya alasan”.62

 S4
s  +

 ( T
A
g& +
  >= 
& <  _ #
+   6_ 
N
L
  0  k   ! K& N Artinya: “Hukum sesuatu apakah itu haram atau boleh, lihatlah pada ٦٣ mafsadatnya dan kemaslahatannya”. Menurut Yusuf Qardhawi, hukum halal dan haram didasarkan pada : “Pada dasarnya segala sesuatu boleh hukumnya, Penghalalan dan man hanyalah wewenang Allah, Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah perbuatan syirik kepada Allah, Sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya, Pada sesuatu yang halal maka tidak lagi membutuhkan yang haram, Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya, Mensiasati yang haram maka haram pula hukumnya, Niat baik tidak menghapuskan hukum haram, Hati-hati kepada yang syubhat agar tidak terjatuh pada yang haram, Yang haram adalah haram untuk semua, Darurat mengakibatkan yang haram menjadi boleh”.64 3. Syarat-syarat dan Kriteria Makanan dan Minuman Halal Sebagian rahmat Allah kepada umat manusia ialah Dia tidak membiarkan manusia dalam kebimbangan tentang hukum halal dan haram. Sebaliknya, Dia menjelaskan yang halal dan menguraikan yang haram sedemikian rupa sebagaimana firman-Nya :

. B ! K= 
6
 N
#+
! K=  Z s  < T "
 
   !  
R e= #M + L =R= '& (
. 1 ! K=  #+

! 1 L
 n

- B !W &   
 ! ] €L
 '  - L v[    G pR - B
 B ! (  c=    #+

T S
D M &#  62

Munawir Syadzali, Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1997, h.

50. 63

Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2003, h. 64. 64 Yusuf Qardhawi, Al Halal wal Haram fil Islam terj. Wahid Ahmadi, et. al., Halal dan Haram dalam Islam, Solo: Era Intermedia, 2000, h. 33.

32

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”.(QS. Al-An’am: 119)65 Manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya memerlukan makanan dan minuman yang terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda lain yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya. Tetapi tidak semua binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang terdapat di bumi ini halal dimakan manusia. Ada yang halal dan ada pula yang haram dimakan. Makanan dan minuman yang diharamkan manusia memakan atau meminumnya itu ada yang ditetapkan dengan Al-Quran, ada yang diterangkan dengan hadist dan ada pula yang ditetapkan berdasarkan ijtihad para ulama.66 Dalam hal makanan, ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau subtansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil.67 Jadi, makanan yang pada dasarnya dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti: hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi dan perbuatan haram 65

Al-Quran dan Terjemahnya, op. cit., h. 207. Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Ilmu Fiqh, loc. cit. 67 Thobieb Al-Asyhar, Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, Cet. ke-1, h. 97-98. 66

33

lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram.68 Dalam Al-Quran makanan yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 :

 c=     M
<     
   Z  1= #+

 r 9  &^ ! u  
6
T 
U S
M
& ! K= 
6
 N
#M
@B !_ N 
_ L g= i  ^  - B  
!
V&B 5  < oW #
.
‚ W #

i Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. Al-Baqoroh: 173)69 Ayat di atas menerangkan bahwa makanan yang diharamkan itu ada empat macam, yaitu : 1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk atau diterkam oleh hewan buas kecuali yang sempat menyembelihnya. 2. Darah, maksudnya adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. 3. Daging babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darah, daging, tulang dan seluruh bagian tubuh babi.

68 69

Ibid., h. 99-100. Al-Quran dan Terjemahnya, op. cit., h. 42.

34

4. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.70 Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk khamer (minuman beralkohol), sebgaimana firman Allah :

Z M

 + ƒ _ f  6 . * '&
j  #s
@'&
 A  M
&
 M 9
& #M
@B L +
z 
3  #]
\1^ #
 - L 4  g& ( ! K= D
 : L S
f #< - #c k   Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.(QS. Al-Maidah: 90)71

  o #MN
 
„ 
#
M &   D
    T 
#
@

2 1 : $ #" W s  @
  T L
 #
@

2 1 !


 
   
   

M
    
FW <#
@  
j  L \ #
VT N
: $ #" TW *
٧٢ ( €#A :) _ M 2
W K A  + Zv R= 
6_ 
N
W K A  + Zv R= : $ #" Artinya: “Suwaid bin Nasr mengabarkan kepada kita, berkata: Abdullah yaitu Ibn Al-Mubarak mengabarkan kepada kita dari Hammad bin Zaid berkata: Ayyub menceritakan kepada kita dari Nafi’ dari Ibn Umar dari Nabi SAW bersabda: Setiap yang memabukkan itu haram dan setiap yang memabukkan itu khamer”.(HR. Nasai). Menurut dalil di atas, benda yang termasuk kelompok haram li-zatih (zatnya) sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir, daging babi dan alkohol (khamer), sedang sisanya termasuk kedalam kelompok haram lighoirih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari’at Islam. 70

Qamaruddin Shaleh, et. al., AYATUL AHKAM Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Quran Pedoman Menuju Akhlak Muslim, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004, h. 476-477. 71 Al-Quran dan Terjemahnya, op. cit., h. 176. 72 Al-Imam Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib An-Nasai, As-Sunan Al-Kubra, Juz III, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1991, h. 212.

35

Dalam hal untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram li-zatih atau haram li-ghairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari’at Islam atau tidak. Dengan arti kata, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram lighairih, sebab masalah ini sulit dideteksi dan bukan merupakan kewenangan MUI, karena itu persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.73 Kriteria makanan halal menurut para ahli di LP POM MUI didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemas produk makanan.74 Produk halal yang dimaksud adalah : a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya. c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tatacara syari’at Islam. d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syari’at Islam.

73 Proyek Pembinbaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, op. cit. h. 33. 74 Thobieb Al-Asyhar, op. cit., h. 136-137.

36

e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.75 Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah : a. Halal dzatnya b. Halal cara memperolehnya c. Halal dalam memprosesnya d. Halal dalam penyimpanannya e. Halal dalam pengangkutannya f. Halal dalam penyajiannya.76 Umat Islam harus berhati-hati dalam memilih makanan, terutama pada era teknologi dan globalisasi seperti sekarang ini kehalalan dan kesucian produk makanan olahan yang dibuat oleh industri tidak dapat diketahui secara jelas. Bisa saja dalam produksinya terkandung zat-zat yang membahayakan maupun zat-zat yang berasal dari bahan yang haram. Makanan yang kita makan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Menurut M. Rusli Amin, ada beberapa kerugian atau bahaya yang ditimbulkan dari sesuatu yang haram, antara lain: a. Menimbulkan dosa, karena melakukan perbuatan yang dilarang.

75

Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Panduan Sertifikasi Halal, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h. 2. 76 Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Tanya Jawab Seputar Produk Halal, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 17.

37

b. Memperoleh murka dan azab dari Allah, yaitu mendapat siksa dari Allah dan masuk neraka. c. Bahaya bagi kesehatan jasmani, yaitu munculnya berbagai penyakit dalam tubuh. d. Bahaya bagi kesehatan ruhani, yaitu: kerugian spiritual seperti dilanda berbagai kesusahan di dalam kehidupan, terhalangnya ilmu, hati menjadi gelap karena dosa serta mempengaruhi mental dan perilaku menjadi buruk.77 4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Produk Halal Fatwa menurut bahasa adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (peristiwa).78 Sedangkan fatwa menurut arti syari’at ialah menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.79 Fatwa produk halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya. Fatwa tersebut ditetapkan setelah dilakukan serangkaian pembahasan dalam rapat Komisi Fatwa yang didahului dengan laporan hasil auditing oleh LP POM MUI dan peserta rapat memandang bahwa

77

M. Rusli Amin, Waspadai Makanan Haram di Sekitar Kita, Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004, h. 156-175. 78 Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, h. 7. 79 Yusuf Qardhawi, Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, Cet. ke-1, h. 5.

38

produk dimaksud tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, baik dari aspek bahan maupun dalam proses produksinya.80 Setelah ditetapkan kehalalanya dalam rapat, dibuatlah satu keputusan fatwa untuk produk-produk yang diputuskan dalam rapat secara tertulis sebagaimana keputusan fatwa pada umumnya. Selanjutnya dibuatkan sertifikat yang disebut dengan “Sertifikat Halal”. Dengan semikian dapat dikatakan fatwa produk halal merupakan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal.81 Dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada umumnya MUI hanya menetapkan fatwa halal, sebab apabila laporan hasil auditing dipandang masih meragukan atau ternyata ditemukan indikasi ada unsur haram dalam produk yang dilaporkan ataupun proses produksinya diduga tidak sejalan dengan ketentuan halal, Komisi Fatwa meminta LP POM untuk melakukan audit kembali. Dari sini diketahui bahwa pada dasarnya MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa produk haram. Akan tetapi untuk kasus tertentu terkadang MUI menetapkan pula fatwa haram sebagaimana dalam kasus MSG Ajinomoto yang menggunakan bacto soytone. Penetapan fatwa haram seperti ini didasarkan pada maslahah ’ammah.82 Berkaitan dengan produk halal, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah menetapkan Keputusan Fatwa No. 01/MUSDA VII/MUIJATENG/II/2006 berdasarkan Musyawarah Daerah VII MUI Provinsi

80

Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, op. cit., h. 21. 81 Ibid. 82 Ibid., h. 22.

39

Jawa Tengah tahun 2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.83 Keputusan Fatwa tersebut menetapkan bahwa : 1. Pada dasarnya formalin, boraks, rhodamin B, dan metanil yellow adalah netral dan mubah apabila digunakan sebagaimana mestinya. Apabila bahan-bahan tersebut disalahgunakan untuk mencampur makanan dan minuman maka hukumnya adalah haram. 2. Memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, rhodamin B dan metanil yellow merupakan perbuatan tercela dan haram.84 Selain itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapat Komisi bersama LP POM MUI pada tanggal 17 Ramadhan 1421 H yang bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2002 M, juga menetapkan Keputusan Fatwa tentang Penetapan Produk Halal. Dalam keputusan fatwa tersebut menyatakan : 1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan fatwa ini ditetapkan kehalalannya dan kesuciannya.

83 Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah, Semarang: Majelis Ulama Indonesia, 2006, h. 52. 84 Ibid., h. 59.

40

2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.85 Diantara produk yang difatwakan antara lain produk penyedap rasa (Monosodium Glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan Bacto Soytone (ditetapkan haram) dan yang menggunakan Mameno (ditetapkan halal), kepiting (ditetapkan halal sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia), cacing (budidaya cacing untuk diambil manfaatnya tidak untuk dimakan hukumnya mubah) dan jangkrik (ditetapkan halal sepanjang tidak menimbulkan madharat).86 Dengan adanya fatwa MUI tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi produk/makanan halal serta mampu mengurangi dan meminimalisir kasuskasus peredaran produk makanan atau minuman yang mengandung bahan haram.

B. Konsep Syubhat dalam Islam 1. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Syubhat Kata syubhat berasal dari bahasa arab (U]k) artinya keadaan sama, serupa, keadaan gelap, kabur, samar, tidak jelas.87 Dalam

85

Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, op. cit., h. 77-78. 86 Ibid., h. 79-120. 87 Ahmad Warson Munawwar, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, 1984, h. 740.

41

ensiklopedi hukum Islam syubhat berarti sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara pasti, apakah dihalalkan atau diharamkan. Dalam pengertian yang lebih luas syubhat ialah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah.88 Abdurrahman Ar-Rasyid dalam bukunya Halal Haram Menurut Al-Quran dan Hadist mendefinisikan syubhat adalah setiap perkara yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Hal ini dapat terjadi karena tidak jelasnya dalil dan mungkin karena tidak jelasnya jalan untuk memahami nash atau dalil yang ada terhadap suatu peristiwa.89 Menurut Imam Al-Ghazali syubhat adalah :

 [
S
`& +  


 
GT   - 
o#`S   < #
 y

#
D(
-& '  :  + 1 #


S

P  #
+ ٩٠  o
#`S #&  Artinya: “Sesuatu yang masalahnya tidak jelas karena di dalamnya terdapat dua macam keyakinan yang berlawanan yang timbul dari dua faktor yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut”. Hukum syubhat didasarkan pada hadist Rasulullah SAW :

- #
MD \  
 D k    
TW #
l+  
TW *
  o #MN
#
@'
@1 TW D
  U= 
S
"= #
VT N
_ 
$= 5 4
& : $= L `=
 !


 
   
   $= L  
Q  D M
$ #" W k 
  $ 5 4
& 
+ 1 )  # 
+ _ pR 8   T
. d _ #
]S
k  + _ L + = n
|e 


_ 
6 
4
&
 88

Abdul Azis Dahlan, et. al, op. cit., h. 1759. Abdurrahman Ar Rasyid, Halal Haram Menurut Al-Quran dan Hadist, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h. 47. 90 Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ihya ’Ulumuddin, Jilid II, Beirut: Darul Fikr, Cet. ke-1, 1989, h. 112. 89

42

'OP
F
"
 +

!

T ` <      
 T  1
S
  #
]R
(
 M
< 6 
4
& 
+ 6 
  D
"
L -&  n  P L 
M4  & $ L N

 
 +
 @ #
MR 6

4
& F
"
L -&  n  P L  #
]+ ٩١ (83+ S :)  +  #
4+
  
MN - 
. 1 GMN n W +
Zq K=  - 
. 1 Artinya: “Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kita, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kita dari Mujalid dari Sya’bi dari Nu’man bin Basyir berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Halal itu jelas dan haram itu jelas pula, dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat (yang samara-samar), banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka barangsiapa yang meninggalkannya, maka ia telah membersihkan dirinya untuk agamanya dan kehormatannya, maka selamatlah dia dan barang siapa jatuh kepada hal syubhat, maka ia seakan-akan jatuh kepada yang haram. Umpama seorang yang menggembala dekat daerah yang terlarang, seakan ia nyaris jatuh (memasuki) daerah itu. Ketahuilah bahwa setiap negara ada tapal batasnya, dan tapal batas Allah adalah yang diharamkannya”. (HR. AtTurmudzi) Terhadap persoalan syubhat, Islam memberikan suatu garis yang disebut wara’ (sikap berhati-hati karena takut berbuat haram). Di mana dengan sifat ini seorang muslim diharuskan menjauhkan diri dari masalah yang masih syubhat sehingga ia tidak akan terseret kepada perbuatan yang haram.92 Pengertian wara’ menurut Imam Muhammad bin Ismail adalah : ٩٣

6W  4
+  < …  L "=L & †
L 2
d  #
]k \  X  l  (
…   L
&

Artinya: “Wara’ adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang belum jelas halal dan haramnya karena takut terjatuh pada perkara yang haram”.

91

Abi ’Isa Muhammad bin ’Isa bin Saurah, Al-Jami’ As-Shahih wa Huwa Sunan AtTirmidzi, Juz III, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt., h. 511. 92 Yusuf Qardhawi, Al Halal wal Haram fil Islam, terj. Wahid Ahmadi, op. cit., h. 62. 93 Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamny Ash-Shan’any, Subulus Salam Syarhu Bulughul Maram Min Jam’i Adillati Al-Ahkam, Juz IV, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyyah, Cet. ke-I, 1988, h. 314.

43

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar menjauhi dan meninggalkan perkara syubhat :

T

  
U= 
D P #
@

2  ƒ
 o B      T 
#
@

2  w \  #
s@. 
L + L  #
VT N
Q
>& g N
#
+ ‡ 
   A
4
&  Q  & "= : $ #" w  T D A   0 
L 4
&    
!

  +
       
   $ L  
 + Q  >& g N
$ #" m !


 
   
   $ L  
 + j
3& K & - 
U, 
@'& M
C= Y
T s   - E< bn
 
 . #+
 n
 
 #+
…  o
: !


 
٩٤ (83+ S :) U, 
 Artinya: “Abu Musa Al-Anshari merceritakan kepada kita, Abdullah bin Idris mengabarkan kepada kita, Syu’bah mengabarkan kepada kita dari Buraid bin Abi Maryam dari Abi Al-Haura As-Sa’diy berkata: saya berkata kepada Hasan bib Ali: Apa yang engkau hafal dari Rasulullah ? Hasan berkata (menjawab): yang saya hafal dari Rasulullah SAW: Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Karena kejujuran itu adalah ketenangan hati sedangkan kedustaan itu adalah keraguan”. (HR. Turmudzi ) Dalil di atas merupakan pokok dalam hal meninggalkan syubhat dan memperingatkan dari berbagai jenis keharaman. Dalam hadist ini Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk meninggalkan perkara yang meragukan dan memerintahkan kepada umatnya untuk mengambil perkara yang meyakinkan. Maka apabila seorang muslim mewujudkan apa yang dituntunkan Rasulullah dalam hadist di atas, maka ia telah menjaga kehormatannya dari celaan dan menjaga dirinya agar tidak jatuh ke dalam keharaman. Sebagaimana sabdanya: “Siapa menjaga dirinya dari syubhat (perkara 94 Al-Imam Al-Hafidz Abi Al-‘Ula Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim AlMubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami’ At-Turmudzi, Juz VII, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1990, h. 186-187.

44

yang samar) maka sungguh ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya”. Dan perbuatan ini akan mengantarkannya kepada sikap wara’. Maka sesuatu yang masih diragukan kehalalan atau keharamannya harus dibuktikan kebenaran akan halal atau haramnya sehingga seseorang menjadi jelas dan yakin untuk melakukannya apabila termasuk barang halal dan meninggalkan apabila itu telah jelas keharamannya.

Sesuai

dengan kaidah fiqh :

n  k  # $= 
r .  ` 
&

٩٥ Artinya: “Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”.

Menurut Ahmad Batahi Al-Khatabi, hukum meninggalkan syubhat ada tiga, yaitu: wajib, sunah dan makruh. Jika yang syubhat itu diyakini membawa pada yang haram, maka meninggalkannya adalah wajib. Jika yang syubhat itu lebih berat kepada yang haram, maka meninggalkannya adalah sunah. Jika lebih berat kepada yang halal, maka meninggalkannya adalah makruh. 96 2. Sumber-sumber Perkara Syubhat Keraguan (syak) itu adalah suatu ungkapan untuk dua keyakinan yang saling bertentangan yang bersumber dari dua sebab. Oleh karena itu mana yang tidah mempunyai sebab atau bukti tidak dapat menjadi

95

Peunoh Daly dan Quraisy Syihab (eds.), Ushul Fiqh II, Jakarta: Departemen Agama,1986, h. 194. 96 Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamny Ash-Shan’any, op. cit., h. 317.

45

ketetapan yang mengimbangi keyakinan yang berlawanan sehingga kemudian menjadi syak (ragu).97 Batasan syubhat (haddusy-syubhat) menurut Ibnu Qudamah adalah:

 o
#` S #  [
S
`& +  ~P
 
G T   - o
#` S   < y

#D
(
#+
U ]
k \  T\ N


٩٨

Artinya: “Batasan syubhat adalah sesuatu yang dipertentangkan dua keyakinan, berasal dari dua hal yang memang selaras dengan keyakinan itu”.99 Perkara syubhat dapat ditetapkan melalui beberapa sumber. Imam Al-Ghazali dalam Ihya ’Ulumuddin menjelaskan sumber syubhat itu antara lain : a. Keraguan dalam sebab yang menghalalkan dan yang mengharamkan

(6 ˆ Zˆ XA ‰ nk).100 Keraguan tersebut tidak terlepas dari dua kemungkinan, yaitu setara atau kecenderungan pada salah satu dari dua kemungkinan. Jika kedua kemungkinan itu setara/sama, maka hukumnya adalah berdasarkan yang dikenal sebelumnya. Jika salah satu dari dua kemungkinan itu lebih kuat maka hukumnya adalah bagi yang lebih

97

Imam Al-Ghazali, Al Halal wal Haram, terj. Abdul hamid zahwan, Halal, Haram dan Syubhat, Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet. ke-1, 1995, h. 45. 98 Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisy, Mukhtashar Minhajul Qashidin, Beirut: Maktabah Darul Bayan, 1978, h. 89. 99 Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisy, Mukhtashar Minhajul Qashidin, terj. Katur Suhardi, Minhajul Qashidin Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-1, 2006, h. 107. 100 Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, loc. cit.

46

kuat. Contoh: Dilemparkan anak panah pada buruan. Buruan itu terluka lalu terjatuh ke air dan ditemukan telah menjadi bangkai. Tidak ada yang tahu apakah buruan itu mati karena tenggelam atau karena lukanya. Maka buruan ini adalah haram karena asalnya yang haram.101 b. Keraguan yang ditimbulkan oleh percampuran (Š5S2.

:ak+ nP)

Yaitu bercampurnya yang haram dan yang halal sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara keduanya sehingga muncul keraguan apakah sesuatu itu halal atau haram. Contoh: Daging bangkai seekor kambing bercampur dengan daging beberapa ekor kambing yang disembelih secara halal. Maka keraguan dalam hal ini harus dijauhi karena tidak ada tanda pada daging dari bangkai yang bercampur. Apabila ada keraguan yang beralasan bahwa daging bangkai kambing itu telah bercampur maka hal tersebut haram.102 c. Keraguan karena adanya hubungan kemaksiatan dengan sebab yang menghalalkan (UsD+

Zˆ XA# ZsS -)

Hubungan itu dapat terlihat pada sesuatu itu sendiri, pada tujuannya, pada permulaannya atau pada persoalan jual beli. Namun maksiat ini bukan sejenis maksiat yang merusak aqad (ikatan perjanjian) atau membatalkan sebab yang menghalalkan sesuatu.

101

Al-Ghazali, Mukhtashar Ihya ‘Ulumuddin, terj. Irwan Kurniawan, Mutiara Ihya ‘Ulumuddin, Bandung: Mizan, Cet. ke-1, 2008, h. 153-154. 102 Imam Al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, terj. Purwanto, Ihya ‘Ulumuddin, Buku Keempat: Adab Makan, Nikah, Mencari Nafkah, Berdagang, Halal-Haram, Kasih Sayang dan Persaudaraan, Bandung: Penerbit Marja’, Cet. ke-1, 2004, h. 156.

47

Contoh: menyembelih dengan pisau rampokan, menjual buah anggur kepada seorang pembuat khamer.103 d. Keraguan karena perbedaan dalam berbagai dalil(Uo‹

‰ †5c2.)

Perbedaan di dalam berbagai dalilnya ini seperti perbedaan di dalam sebab-sebabnya. Karena sebab menentukan hukum halal dan haram sedangkan dalil untuk mengetahui hukum halal dan haram. Lebih jelas lagi bahwa dalil merupakan sebab untuk bisa sampai pada pengertian yang nyata pada suatu barang.104 Misalnya sabda Nabi SAW: ”Orang mukmin menyembelih atas nama Allah Ta’ala, baik ia menyebut nama Allah atau tidak”. Hadist ini bertentangan dengan sebuah ayat Al-Quran yang jelas dan beberapa hadist yang mengatakan bahwa mengucapkan nama Allah pada saat menyembelih adalah wajib. Dengan demikian hadist terdahulu harus ditinggalkan.105 Wallahu ’alam bissawab.

103

Ibid., h. 157. Imam Al-Ghazali, Al Halal wal Haram, terj. Abdul Hamid Zahwan, op. cit., h. 86. 105 Imam Al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, terj. Purwanto, op. cit., h. 159.

104

BAB III SERTIFIKASI HALAL MUI PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DI KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Semarang Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah satu-satunya kota di Provinsi Jawa Tengah yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan. Sebagai ibukota provinsi, Kota Semarang menjadi parameter kemajuan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kemajuan pembangunan Kota Semarang tidak dapat terlepas dari dukungan daerahdaerah di sekitarnya seperti Kota Ungaran, Kabupaten Demak, Kota Salatuga, dan Kabupaten Kendal.106 Kota semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 373,7 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.351.246 jiwa. Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu kecamatan Mijen (62,15 km2) sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalag kecamatan Candisari (5,56 km2). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

106

http://ciptakarya.pu.go.id/profil/barat/jateng/semarang.pdf., Kabupaten/Kota Semarang Jawa Tengah, h. 2, dikutip tanggal 4 November 2009.

48

Profil

49

TABEL I JUMLAH PENDUDUK PERKECAMATAN TAHUN 2001107 No.

Kecamatan

Luas 2

(Km )

Penduduk Jumlah

Kepadatan

1

Mijen

62,15

38.843

625

2

Gunung Pati

53,99

58.130

1076

3

Banyumanik

25,13

106.834

4.251

4

Gajah Mungkur

8,53

58.482

6.856

5

Semarang Selatan

8,48

84.103

9.917

6

Candisari

5,56

78.336

14.089

7

Tembalang

44,20

106.090

2.400

8

Pedurungan

19,85

141.695

7.138

9

Genuk

27,38

63.904

2.333

10

Gayamsari

6,36

64.104

10.079

11

Semarang Timur

7,7

84.044

10.914

12

Semarang Utara

10,46

122.929

11.752

13

Semarang Tengah

6,05

76.810

12.695

14

Semarang Barat

23,87

148.753

6.231

15

Tugu

31,29

24.400

799

16

Ngaliyan

32,07

92.548

2.885

373,70

1.350.005

3.613

Total

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2001

Secara umum industri di Kota Semarang dapat diklasifikasikan menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar.108 Jenis usaha

107

Ibid., h. 4-5. Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri (C.S.T. Kansil, Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 1997, h. 405). Di Indonesia, secara umum industri dapat dikelompokkan menjadi industri dengan skala besar, skala menengah dan skala kecil. Batasan skala usaha didasarkan pada kriteria jumlah tenaga kerja, sebagai berikut: Industri skala kecil mempekerjakan 1-10 pekerja, 108

50

industri yang ada di Kota Semarang meliputi industri kimia dan barang kimia, industri makanan dan minuman, furniture dan barang dari kayu, kulit dan barang dari kulit, percetakan, logam, elektronika, alat angkut, industri tekstil dan produk tekstil, aneka industri dan industri lainnya. Potensi industri di Kota Semarang berdasarkan kelompok dan jumlah unit usaha pada tahun 2007 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Industri skala menengah mempekerjakan 10-50 pekerja dan Industri skala besar mempekerjakan 50 pekerja atau lebih (M. Dawam Rahardjo dan Fachri Ali, “Faktor-faktor Keuangan yang Mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia”, dalam Kenneth James, Aspek-aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah: Studi Kasus Asean, Jakarta: LP3ES, 1992, h. 16-17). Oleh karena Industri Kecil Menengah tergolong dalam batasan Usaha Kecil dan Menengah, maka batasan Industri Kecil Menengah dapat didefinisikan menurut batasan Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum di Indonesia No. 3/9/BKr, tanggal 17 Mei 2001, Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Memeliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 3. Milik Warga Negara Indonesia 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. 5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Sedangkan Usaha Menengah, menurut Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999 adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Milik Warga Negara Indonesia. 3. Berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar. 4. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, dan/atau badan usaha yang berbadan hukum (M. Kwartono Adi, Analisis Usaha Kecil dan Menengah, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007, h. 12-13).

51

TABEL II POTENSI INDUSTRI KOTA SEMARANG SEMESTER I TAHUN 2007109 No.

Kelompok Industri

1

2

Kimia dan barang kimia Minuman

3 4

Jumlah Unit Usaha Industri Kecil

Industri

%

Industri

Non Formal Menengah Formal 3 140 48

Potensi

Potensi

Industtri Industri

Besar 12

203

6,430

316

236

74

15

641

20,304

Makanan

365

270

62

9

705

22,363

167

195

157

20

539

17,073

7

-

12

-

19

1,394

6

Furniture dan barang dari kayu Kulit dan barang dari kulit Percetakan

-

125

105

8

238

7,539

7

Logam

13

180

89

16

298

9,439

8

Elektronika

-

12

16

3

31

0,982

9

Alat angkut Tekstil dan produk tekstil Aneka

-

1

2

9

12

0,380

34

65

13

6

118

3,738

110

99

49

19

277

8,774

19

-

-

-

19

1,584

1.034

1.323

617

117

3.091

100,00

5

10

11 12

Industri lain Jumlah

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, 2009

Dari tabel di atas terlihat industri makanan memiliki potensi paling besar yaitu sebesar 22,363 % disusul industri minuman sebesar 20,304 %.

109

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, brosur Potensi Industri Kota Semarang Semester I Tahun 2007, Pemerintah Kota Semarang.

52

Menurut data yang penulis peroleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang pada Bulan Agustus 2009, jumlah industri makanan dan minuman di Kota Semarang adalah sebagai berikut : ⇒ Jumlah industri kecil sebanyak 746 perusahaan, terdiri dari 285 industri makanan, 428 industri minuman dan 33 industri rokok. ⇒ Jumlah industri menengah sebanyak 178 perusahaan terdiri dari 65 industri makanan, 81 industri minuman dan 22 industri rokok. ⇒ Sedangkan untuk industri besar berjumlah 24 perusahaan, terdiri dari 9 industri makanan, 11 industri minuman dan 4 industri rokok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : TABEL III JUMLAH INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN KOTA SEMARANG, AGUSTUS 2009110 No.

Jenis Usaha

Jumlah Unit Usaha Industri

Industri

Industri

Kecil

Menengah

Besar

1

Makanan

285

65

9

2

Minuman

428

81

11

3

Rokok

33

22

4

Jumlah

746

178

24

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, 2009 (Data olahan)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan industri makanan dan minuman di Kota Semarang pada Bulan Agustus 2009 berjumlah 948 perusahaan. Di sisi lain data industri/perusahaan makanan dan minuman Kota Semarang yang

110

Data diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2009.

53

bersertifikat halal di LP POM MUI Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Agustus 2009 berjumlah 71 perusahaan.111 Kaitannya industri makanan dan minuman di Kota Semarang dengan sertifikasi halal bahwa ternyata sertifikat halal MUI kurang mendapat perhatian dari para produsen. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya industri yang belum melaksanaan sertifikasi halal, bahkan ada produsen yang tidak mengetahui sama sekali tentang sertifikat halal MUI. Untuk mengetahui mengapa banyak industri makanan dan minuman di Kota Semarang yang belum melaksanakan sertifikat halal, penulis mendatangi beberapa IKM untuk melakukan wawancara. Diantara industri makanan dan minuman yang penulis wawancarai adalah : 1. Industri roti “Julian Bakery” di Jl. Kumudasmoro Selatan No. 24 Semarang. 2. Industri roti “Seruni” di Jl. Pusponjolo Barat Raya No. 15 Semarang. 3. Depot Air Minum (DAM) “Tirta Yoga” di Jl. Mintojiwo Timur No. 5 Semarang. 4. Industri sirup “Subur Jaya” di Jl. Wr. Supratman No. 47 Semarang. 5. Industri roti “PUSPA” di Jl. Puspowarno No. 2 Semarang. 6. Industri mie “Lonceng” di Jalan Puspowarno 1 No. 25 Semarang. 7. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “PT. Sarika” di Jl. Puspowarno Selatan No. 55 Semarang.

111

Data Perusahaan Sertifikasi Halal MUI Provinsi Jawa Tengah, diperoleh pada tanggal 24 Agustus 2009.

54

8. Home industry bakso sapi “Pak Geger” di Jl. Mintojiwo Raya/Gisikdrono Semarang. 9. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “PT Estima” di Jl. Menteri Supeno No. 50 Semarang. 10. Home industry Roti Pia dan Kue Bolu di Jl. Bongsari No. 4 Semarang.

B. Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada IKM di Kota Semarang. 1. Sekilas tentang LP POM dan Komisi Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keulamaan yang didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 M. Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.112 Ulama Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para nabi (waratsatul anbiya), pelayan umat (khadim al-ummah) dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpanggil untuk memberikan peran-peran kesejarahan baik pada masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam dalam kehidupan kebangsaanmelalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar 112

Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah, Semarang: Majelis Ulama Indonesia, 2006, h. 114-115.

55

kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Ulama Indonesia menyadari, kemajemukan dan keberagaman umat Islam dalam pikiran dan faham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai pikiran dan pandangan merupakan wasilah bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (ukhuwah) tolong menolong (ta'awun) dan toleransi (tasamuh). Ulama Indonesia menyadari, kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan teruji adalah kewajiban bersama. Oleh karena itu, kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (khair al-ummah) yang menekankan nilai-nilai persamaan (al-musawah), keadilan (al-'adalah) dan demokrasi (syura).113 Atas dasar itu dibentuklah Majelis Ulama Indonesia yang secara singkat dijelaskan dalam Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia pasal 5 bahwa tujuan didirikannya Majelis Ulama Indonesia adalah untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khaira ummah) dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai oleh Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur).114

113 114

Ibid., h. 124-125. Ibid., h. 127.

56

Dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di era reformasi, muncul indikasi adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat yang adil, sejahtera, demokratis dan berakhlak mulia. Menyikapi fenomena tersebut, Majelis Ulama Indonesia mempunyai obsesi menempatkan dirinya pada posisi berperan aktif dalam membangun masyarakat baru. Peran aktif MUI yang dimaksud adalah peran sertanya dalam melaksanakan visi dan misinya, yaitu : 1) Visi Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ’alamin). 2) Misi Mengerahkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam

menanamkan

dan

memupuk

akidah

Islamiyah,

serta

menjalankan syari’at Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah, agar terwujud masyarakat yang berkualitas (khair al-ummah).115

115

Ibid., h. 117.

57

Untuk merealisasikan peran ini MUI memerlukan programprogram riil yang dalam pelaksanaanya diharapkan dapat menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan ormas Islam yang berada di Indonesia agar dinamis dan efektif, di mana MUI akan menempatkan diri sebagai motifator, dinamisator, katalisator dan akan menjadi lembaga penegak amar ma’ruf nahi munkar serta menjadi panutan dalam mengembangkan akhlakul karimah. Salah satu program yang dilaksanakan oleh MUI dalam bidang Penetapan Fatwa dan Nasehat Hukum Islam adalah mengoptimalkan fungsi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM).116 LP POM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.117 LP POM MUI dibentuk pada tanggal 6 Januari 1989. Lembaga ini bertugas mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat, mengkaji dan menyusun konsep yang berkaitan dengan peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan (restoran), perhotelan, hidangan, dalam pelayaran dan penerbangan, pemotongan hewan serta 116

Ibid., h. 29. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LP POM MUI, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2008, h. 9-10. 117

58

penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam agar terjamin halal.118 Lembaga ini beranggotakan para ahli di bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi dan lain-lain. Dalam menjalankan fungsinya, LP POM melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan syari’ah. Pertemuan antara sains dan syari’ah inilah yang dijadikan dasar penetapan oleh Komisi Fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal oleh MUI.119 Sebagai lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, LP POM dalam melaksanakan sertifikasi halal tidak berjalan sendiri. LP POM bekerjasama dengan Komisi Fatwa untuk menentukan dan ditetapkannya fatwa halal terhadap produk yang telah dikaji dan diteliti olehnya. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Keputusan Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah

118

Thabieb Al-Asyhar, Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2002, h. 142. 119 Lukmanul Hakim, “Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal” dalam Ichwan Sam, et. al., Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa SeIndonesia III Tahun 2009, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009, h. 279-280.

59

disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat.120 Komisi Fatwa MUI adalah salah satu komisi dalam MUI yang bertugas memberikan nasehat hukum Islam dan ijtihad untuk menghasilkan suatu hukum terhadap persoalanpersoalan yang sedang dihadapi umat Islam. Kenggotaan komisi fatwa mewakili seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia.121 Adapun kewenangan dan wilayah fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut : 1) MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimananumat Islam. 2) MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. 3) Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah hanya berhak melaksanaannya. 4) Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.

120

Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 59. 121 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, loc. cit.

60

5) Dalam hal belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa. 6) Khusus mengenai masalah-masalah yang musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.122 Komisi Fatwa bertugas mengkaji dan memberikan keputusan hukum terhadap persoalan yang tidak secara sharih (nyata) terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Lembaga fatwa ini merupakan lembaga yang independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten yang memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah.123 2. Sistem dan Prosedur Sertifikasi Halal MUI Sertfikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menenterampkan batin yang mengkonsumsinya.124 Yang dimaksud produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari’at Islam, yaitu : a) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.

122

Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, op. cit., h. 64. 123 Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 56-57. 124 Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Panduan Sertifikasi Halal, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h. 1.

61

b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya. c) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tatacara syari’at Islam. d) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syari’at Islam. e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.125 Dengan kata lain produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, digunakan atau dipakai umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam.126 Proses, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa produk halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Hanya saja, rapat penetapan fatwa dilakukan bersama antara Komisi Fatwa dengan LP POM. LP POM terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit

125

Ibid, h. 2. Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, h. 131. 126

62

ke pabrik (perusahaan) yang telah mengajukan permohonan seretifikasi halal. Hasil audit setelah dibahas di LP POM dituangkan dalam “Laporan Hasil Auditing” yang selanjutnya dibawa ke dalam rapat Komisi Fatwa.127 Setelah ditetapkan kehalalanya dalam rapat, dibuatlah satu keputusan fatwa untuk produk-produk yang diputuskan dalam rapat secara tertulis sebagaimana keputusan fatwa pada umumnya. Selanjutnya dibuatkan sertifikat yang disebut dengan “Sertifikat Halal”. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya dan sertifikat halal tersebut tidak dapat dipindahtangankan. Sertifikat halal yang sudah berakhir masa berlakunya termasuk fotokopinya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.128 Untuk lebih jelasnya sistem, prosedur dan mekanisme sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : a. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP POM tentang benda-benda haram menurut syari’at Islam. Dalam hal ini benda haram li-zatih dan haram li-ghairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari’at Islam. Dengan arti kata, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang bendabenda haram tersebut.

127

Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, op. cit., h. 33-34. 128 Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Panduan Sertifikasi Halal, op. cit., h. 2.

63

b. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal, pemeriksaan yang dilakukan meliputi : 1. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong). 2. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk. 3. Cara pemotongan hewan untuk produk hewani atau mengandung unsur hewani. c. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian. d. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor (LP POM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI. e. Hasil pemeriksaan dan audit LP POM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Laporan Hasil Auditing, dan kemudian Laporan Hasil Auditing itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.

64

f. Dalam sidang Komisi Fatwa, LP POM menyampaikan dan menjelaskan isi Laporan Hasil Auditing dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh sidang komisi. g. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LP POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan. h. Produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi. i. Hasil rapat Komisi tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Fatwa Produk Halal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa, selanjutnya diterbitkan Sertifikat Halal.129 Lebih jelasnya alur proses sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia dapat dilihat pada Bagan Proses Sertifikasi Halal berikut ini :

129

Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, op. cit., h. 34-35.

65

BAGAN PROSES SERTIFIKASI HALAL130 RENCANA PENGAJUAN SERTIFIKAT HALAL

RENCANA SISTEM JAMINAN HALAL

PENYUSUNAN MANUAL HALAL DAN PROSEDUR BAKU PELAKSANAANYA

PEMASYARAKATAN DAN UJI COBA MANUAL HALAL DAN PROSEDUR BAKU PELAKSANAANYA

Revisi AUDIT INTERNAL DAN EVALUASI Produsen LP POM MUI

PENGAJUAN SERTIFIKAT HALAL

CEK SISTEM JAMINAN HALAL

AUDIT DI LOKASI PRODUKSI

Revisi EVALUASI

Revisi FATWA MUI

SERTIFIKAT HALAL

130

Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Panduan Sertifikasi Halal, op. cit., h. 11.

66

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, selain menunjuk Auditor Internal di setiap perusahaan yang bertugas mengawasi kehalalan produknya, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk-produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Disamping itu, setiap produk

yang

telah

mendapat

sertifikat

halal

diharuskan

pula

memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan yang bersangkutan tudak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produkproduknya di luar tanggung jawab MUI.131 Demikianlah sistem dan prosedur sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI dalam rangka melindungi konsumen muslim agar hanya mengkonsumsi makanan halal. 3. Sertifikasi Halal MUI Pada IKM di Kota Semarang. Sekarang ini umat Islam menghadapi masalah yang semakin rumit dan kompleks. Termasuk masalah yang paling rawan adalah mengenai beredarnya berbagai jenis produk olahan yang tidak jelas kehalalannya atau bahkan mengandung bahan haram dan berbahaya. Di tengah kondisi perekonomian yang semakit sulit akibat adanya persaingan usaha, biaya 131

Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, op. cit., h. 53-54.

67

kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan lain-lain menyebabkan para pelaku usaha menghalalkan berbagai cara untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya sekecil mungkin demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut mereka menggunakan cara-cara tertentu yang dilarang baik oleh pemerintah ataupun agama. Dalam hal pengolahan makanan atau minuman, seringkali digunakan bahan-bahan haram dan berbahaya dalam produksinya. Menurut laporan Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), selama tahun 2002, dari 29 sampel mie basah yang ditemukan di pasar dan supermarket di Jawa Barat, 25 diantaranya (86,2%) mengandung formalin dan boraks dan terasi 53,33% mengandung zat pewarna tekstil rhodamin B.132 Fakta lain misalnya kasus Ajinomoto yang menghebohkan di awal Bulan Januari 2001 lalu. Melalui fatwanya, MUI menyatakan Ajinomoto sebagai makanan haram dikarenakan dalam proses pembuatannya terdapat pemanfaatan unsur porcine (babi). Pada Bulan Februari 2003 ditemukan daging yang mengandung bakteri antraks dan kasus penjualan babi hutan yang

disamarkan

sebagai

daging

sapi.133

Juga

kasus

minuman

“Kratingdaeng” yang mengandung kafein melebihi ketentuan yang diizinkan oleh Departemen Kesehatan.134

132

Sentot Yulianugroho, Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia, dalam Jurnal Media Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 14 No. 1, Juni 2007, h. 90. 133 Ibid., h. 91. 134 Thabieb Al-Asyhar, op. cit., h. 18-19.

68

Mengkonsumsi

produk-produk

haram

atau

belum

jelas

kehalalannya adalah hal yang harus dihindari oleh setiap muslim. Hal itu karena mengkonsumsi produk-produk tersebut tidak hanya akan membahayakan secara fisik bagi yang bersangkutan tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi. Umat Islam Indonesia sekarang ini banyak kehilangan kebijakan terutama pada kebutuhan mengkonsumsi jenis produk yang halal, di mana umat Islam terkena dampak akibat permainan bisnis produsen yang sengaja atau tidak sengaja menggunakan atau mencampurkan bahan haram dalam produksinya. Produk yang tidak jelas halal atau haramnya harus segera dicari kejelasan statusnya, karena hal ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya umat Islam. Sehingga persoalan tersebut harus segera mendapat jawabannya. Membiarkan persoalan tanpa jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan atau ketidakpastian tidak dapat dibenarkan, baik secara syar’i maupun secara i’tiqodi. Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia melalui LP POM dan Komisi Fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Namun sampai saat ini masih banyak industri makanan yang belum melaksanakan sertifikasi halal, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar (untuk tidak mengatakan seluruhnya) industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Semarang. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan jumlah industri makanan dan minuman di Kota Semarang

69

pada Bulan Agustus 2009 adalah 948 perusahaan.135 Sementara menurut data yang penulis peroleh dari LP POM MUI Jawa Tengah menjelaskan dari sekian banyak industri/perusahaan makanan dan minuman di Kota Semarang hanya 71 perusahaan saja yang telah melaksanakan sertifikasi halal.136 Dari informasi di lapangan diketahui bahwa pengusaha industri dan karyawannya ada yang berasal dari golongan muslim dan non-muslim. Secara umum mereka sebenarnya sudah mengerti tentang konsep halal dalam makanan atau minuman meskipun mereka bukan dari golongan muslim. Mereka juga meyadari bahwa kehalalan suatu makanan atau minuman yang dikonsumsi adalah wajib dan penting untuk diperhatikan. Terhadap sertifikasi halal MUI, sebagian pengusaha non muslim pun sebenarnya berminat untuk melaksanakan sertifikasi halal karena mereka

memahami

keinginan

masyarakat

(konsumen)

untuk

mengkonsumsi makanan halal sangat tinggi sehingga mereka ingin meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka hasilkan adalah halal dan layak dikonsumsi khususnya oleh umat Islam.137 Jadi secara umum sebenarnya pihak industri mengakui bahwa kehalalan suatu produk makanan atau minuman sangatlah penting mengingat mayotitas atau 135

Lihat data Industri Makanan dan Minuman Kota Semarang, Agustus 2009, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2009. 136 Data Perusahaan Sertifikasi Halal MUI Provinsi Jawa Tengah, diperoleh pada tanggal 24 Agustus 2009. 137 Dalam wawancara Penulis dengan Anis Widyastuti selaku pimpinan industri roti Seruni, ia mengatakan bahwa pihaknya setuju jika sertifikat halal diwajibkan, supaya pelanggan atau pembeli tahu bahwa makanan yang dijual di tempatnya adalah halal karena pemilik industri tersebut orang Cina (Kristen Cina) dan dari pihak industrinya sudah ada niat atau rencana untuk melaksanakan sertifikasi (Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2010).

70

sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim. Bahkan sebagian dari mereka juga setuju jika sertifikat halal diwajibkan kepada perusahaan. Meskipun demikian, dari hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan pada beberapa IKM di Kota Semarang, ada beberapa alasan yang dapat penulis kemukakan mengapa produk makanan dan minuman pada IKM di Kota Semarang banyak yang belum bersertifikat halal, antara lain : 1. Pengetahuan IKM tentang sertifikat halal MUI. Hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan ada sebagian IKM yang belum mengetahui tentang sertifikat halal MUI, ada juga sebagian lain yang mengetahui tetapi tidak secara rinci mengetahui bagaimana tata cara, proses dan prosedur pelaksanaan sertifikat halal. Nani Nurhayati, seorang pemilik industri sirup ini mengatakan bahwa ia belum tahu tentang sertifikat halal MUI.138 Ibu Yuliana seorang pengusaha/pemilik industri roti pia dan kue bolu juga mengatakan ia belum mengenal sertifikat halal MUI.139 Sementara seorang pengelola industri mie bernama Budi Suryono mengatakan ia sebenarnya sudah tahu tentang sertifikat halal dan berniat untuk melaksanakannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengurusnya, apa saja yang diperlukan, surat-surat dan bahan-bahan yang harus diajukan untuk sertifikat halal.140 Hal serupa dikatakan oleh Bapak Ratman selaku Kepala Produksi PT. Sarika bahwa pihaknya belum melaksanakan sertifikasi halal karena tidak tahu bagaimana prosedur 138

Hasil wawancara pada tanggal 6 Januari 2010. Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2010. 140 Hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2010. 139

71

pelaksanaannya, kepada siapa harus diajukan, di mana lokasinya, berapa biayanya, dan lain-lain.141 Ketidaktahuan pihak IKM tentang upaya sertifikasi halal MUI merupakan satu alasan yang mendasar mengapa produk makanan dan minuman di Kota Semarang belum bersertifikat halal. Bagaimana mungkin akan mengajukan kalau tidak tahu sistem dan prosedur yang harus dilakukan ? Menurut keterangan Bapak H. Sukirman selaku Kepala Sekretariat LP POM MUI Provinsi Jawa Tengah sebenarnya pihak LP POM sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan upaya untuk mensosialisasikan sertifikat halal kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui beberapa media seperti majalah, pemasangan spanduk, dengan media elektronik seperti informasi melalui internet dan

lain-lain.

Beliau

menambahkan

bahwa

dalam

rangka

meningkatkan sosialisasi sertifikat halal ini, pihaknya juga bekerja sama dengan lembaga/instansi lain seperti BPOM, Dinas/Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Perindustrian dan instansi-instansi lainya.142 Meski demikian, masih ada IKM yang belum tahu tentang sertifikat halal. pengusaha

minuman

Bapak Yukana, salah seorang

mengharapkan

supaya

MUI

lebih

mensosialisasikan sertifikasi halal karena perusahaannya masih belum mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaannya dan mengharapkan 141 142

Hasil wawancara pada tanggal 27 Februari 2010. Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2010.

72

biaya sertifikat halal dikenakan semurah mungkin. Ia juga berharap agar tidak dipersulit dalam kepengurusannya.143 2. Adanya IKM yang belum atau enggan melaksanakan sertifikasi halal karena alasan biaya. Biaya sertifikasi dirasakan menjadi beban tambahan bagi perusahaan karena akan menambah pengeluaran perusahaan atau mengurangi pendapatan mereka. Salah satu pengusaha roti bernama Hesti Sukaryani mengaku bahwa sebenarnya ia berminat sekali untuk melaksanakan sertifikasi namun karena menyangkut birokrasi, administrasi juga luas wilayah (jarak), ia jadi pikir-pikir dulu. Pengusaha roti ini menuturkan bahwa ketika perusahaan disodorkan dengan angka, perusahaan tentunya akan memperhitungkan baik dan buruknya bagi perkembangan perusahaan.144 Bapak Ratman selaku Kepala Produksi PT. Sarika mengungkapkan secara singkat bahwa biaya sertifikat halal bagi perusahaan besar mungkin tidak menjadi masalah tetapi bagi perusahaan kecil akan merasa keberatan jika dibebani dengan biaya tersebut.145 Yuliana seorang pengusaha roti pia dan kue bolu mengungkapkan bahwa dana usahanya lebih difokuskan untuk menambah modal, memutar atau mengembangkan usaha yang sedang dijalaninya. Menurutnya dana untuk pelaksanaan sertifikasi

143

Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2010. Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2010. 145 Hasil wawancara pada tanggal 27 Februari 2010. 144

73

halal akan menambah pengeluaran perusahaan yang dianggap sebagai dana/uang mati (tidak bisa berkembang lagi).146 Menanggapi hal ini Bapak Sukirman mengatakan pihak LP POM sangat terbuka dalam hal biaya atau administrasi. Rincian biaya yang akan dikenakan kepada perusahaan baik untuk auditor lapangan, sidang Komisi Fatwa, biaya transportasi dan segala peruntukannya akan dijelaskan secara terbuka kepada perusahaan/produsen yang akan mengajukan sertifikat halal. Selain itu dalam biaya sertifikat halal ini pihaknya

juga

melihat

dan

mempertimbangkan

sejauh

mana

kemampuan perusahaan serta selalu terbuka untuk memberikan solusi apabila perusahaan mendapatkan kesulitan berkaitan dengan sertifikat halal.147 3. Adanya IKM yang merasa tidak atau belum perlu sertifikat halal. Dari wawancara yang penulis lakukan, selain biaya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa pihak IKM di Kota Semarang tidak atau belum memerlukan sertifikat halal, antara lain : a. Tidak adanya keharusan (kewajiban) untuk melaksanakan sertifikat halal.148

146

Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2010. Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2010. 148 Dalam wawancara dengan Nani Nurhayati pemilik industri sirup UD. Subur Jaya, tanggal 6 Januari 2010. Dia mengatakan bahwa kalau memang sertifikat halal itu diharuskan maka akan dilaksanakan, kalau tidak diharuskan maka tidak perlu karena akan menambah biaya pengeluaran lagi. Sementara Bapak Nanang Yulianto saat ditanya kesediaannya melaksanakan sertifikat halal, dia mengatakan “kalau dengan terpaksa harus dilaksanakan ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak diharuskan ya tidak perlu. Sertifikat halal itu untuk usaha skala besar. Kalau industri sudah skala menengah ke atas mungkin bisa melaksanakan sertifikat halal” (Hasil wawancara pada tanggal 28 Februari 2010). Dia juga menambahkan untuk produk yang berskala nasional atau internasional yang beredar atau dimasukkan di Indonesia, 147

74

b. Mereka telah memiliki izin produksi (surat izin usaha) dan mendapat pembinaan dari dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan.149 c. Sebagian mereka (pengusaha dan atau karyawan) yang bekerja adalah muslim.150 d. Produk yang dihasilkan selain dijual juga dikonsumsi sendiri.151 e. Sepinya penjualan.152 f. Kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan/produsen, dll.153 Hal ini kembali kepada produsen (IKM) itu sendiri sejauh mana kebutuhan mereka terhadap sertifikat halal. Namun dalam kondisi sekarang ini pihak LP POM menghimbau dan mengarahkan

produk tersebut harus bersertifikat halal. Bapak Yukana selaku pimpinan perusahaan minuman ini justru bertanya: kenapa pemerintah tidak mewajibkan sertifikat halal ? padahal kehalalan makanan bagi seorang muslim adalah wajib. Bagi perusahaannya, selama sertifikat halal masih bersifat sukarela pihaknya tidak perlu mensertifikasi produknya (hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2010). 149 Hasil wawancara dengan Hesti Sukaryani dan Siti Atkonah tanggal 4 Januari 2010 serta Nani Nurhayati tanggal 6 Januari 2010. Sementara Bapak Yukana telah menerapkan SNI (Standar Nasional Indonesia) dalam produksi minumannya (hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2010). 150 Dalam wawancara penulis dengan Hesti Sukaryani yang beragama Katolik tanggal 4 Januari 2010 dia mengatakan: semua karyawannya beragama Islam. Begitu juga dengan Anis Widyastuti yang mengatakan bahwa semua karyawan yang bekerja di tempatnya beragama Islam kecuali pemiliknya yang beragama Kristen (Kristen Cina). Dalam hal ini sebagai seorang muslim yang mengetahui kehalalan makanan tentunya tidak akan menggunakan barang haram sebagai bahan produksinya. 151 Hesti Sukaryani misalnya, mengatakan bahwa selain dijual produknya juga dikonsumsi sendiri dan keluarganya (Hasil wawancara pada tanggal 4 Januari 2010). 152 Hasil wawancara dengan Nani Sukaryani tanggal 6 Januari 2010. Sepinya penjualan ini juga diungkapkan oleh Kuniati seorang karyawan industri roti Puspa (Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2010). Dia menuturkan hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya toko-toko baru yang buka. Bapak Yukana mengatakan semakin banyak perusahaan sejenis yang buka memunculkan terjadinya persaingan usaha dan membuat suatu perusahaan maju-mundur (hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2010). 153 Hasil wawancara dengan Siti Atkonah tanggal 6 Januari 2010. Menurut Budi Suryono, seorang pengelola industri mie yang sudah berdiri sejak tahun 1975 ini mengatakan bahwa pada intinya dalam perkembangan industri sekarang ini perusahaan kecil kalah bersaing dengan perusahaan besar, baik dari sisi modal, harga, menejemen, dll. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2010). Kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan juga dapat disebabkan karena naiknya harga bahan-bahan baku yang tidak diimbangi dengan naiknya harga jual produk (hasil wawancara dengan Ibu Yuliana pada tanggal 20 Maret 2010).

75

supaya perusahaan melaksanakan sertifikat halal dan mencantumkan label halal dalam produknya, terutama bagi IKM yang produknya sudah dijual dan diedarkan secara luas. Karena kebutuhan terhadap produk halal sekarang ini sudah menjadi keinginan dan tuntutan konsumen.154 4. Sebagian IKM merupakan industri makanan atau minuman yang dilarang dalam hukum Islam. Dari data industri makanan dan minuman yang penulis peroleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada sebagian IKM di Kota Semarang yang memproduksi dan mengembangkan jenis makanan atau minuman yang dilarang dalam syari’at Islam seperti industri minuman keras, anggur, arak, arak/anggur obat, minuman beralkohol, industri rokok, industri pengolahan katak, dll.155 Di sisi lain pada beberapa tempat pemasaran penulis menjumpai beberapa penjualan produk dari hasil industri yang demikian. Penulis mengamati beberapa produk yang mengandung alkohol meskipun dalam jumlah kecil seperti merek Vodka Mixmax, Mansion House (MH), Guinness, Anker, Heineken, San Miguel, Pu Tau Chew Chiew, Carlsberg, Black Cooler dan lain-lain juga produk makanan mengandung babi seperti Ma Ling Canned Pork Luncheon Meat dan Gulong Pork Luncheon

154 Hasil wawancara dengan Bapak H. Sukirman (Kepala Sekretariat LP POM MUI Jawa Tengah) pada tanggal 15 Januari 2010. 155 Lihat data Industri Kecil dan Menengah Kota Semarang.

76

Meat.156 Selain itu berbagai jenis dan merek produk rokok dapat dengan mudah ditemukan di toko-toko dan tempat pemasaran lainnya. Menanggapi hal ini Bapak Sukirman mengatakan permasalahan ini dikembalikan kepada UU dan peraturan negara. Karena Indonesia bukanlah negara Islam, maka produk-produk yang bisa masuk dan beredar di Indonesia ditangani oleh lembaga pemerintah seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pihak LP POM MUI menghimbau untuk produk-produk non halal supaya dikesampingkan (dipisah) dari produk yang halal.157

156 Hasil Pengamatan tanggal 11 Januari 2010 pada swalayan “ADA” di Jl. Soegyopranoto Semarang. 157 Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2010.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN OLAHAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)

A.

Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikat Halal Kepedulian umat Islam terhadap kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsinya tidaklah dipandang berlebihan. Sebab bagi umat Islam, kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi atau dipakai, mutlak harus diperhatikan karena hal tersebut sangat menentukan diterima atau ditolaknya amal ibadah seorang muslim oleh Allah SWT kelak di akhirat. Jika apa yang dikonsumnya atau digunakan itu suci dan halal, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah. Sebaliknya jika haram atau najis, amal ibadahnya pasti ditolak oleh Allah, selain itu dipandang telah berbuat dosa.158 Di dalam ajaran Islam, makanan merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlaq dilindungi. Bahwa hal halal haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama secara umum. Karena masalah ini 158 Lukmanul Hakim, “Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal” dalam Ichwan Sam, et. al., Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa SeIndonesia III Tahun 2009, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009, Cet. ke-1, h. 273.

77

78

tidak hanya menyangkut hubungan antara sesama manusia tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Seorang muslim tidak dibenarkan mengkonsumsi sesuatu makanan sebelum ia tahu benar akan kehalalannya. Mengkonsumsi yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Jadi masalah ini mengandung dimensi diniawi dan ukhrawi.159 Dalam Islam, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya dengan asumsi semata. Halal atau haram harus diputuskan melalui suatu pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai persoalan agama dan persoalan yang akan ditentukan hukumnya. Allah SWT berfirman :

 + #D
C B -= #A
@E&  >= 
& < Artinya: “Hendaklah manusia memperhatikan makanannya”.(QS. Abasa: 24)160 Ajaran Islam juga memerintahkan kepada manusia agar memakan dari rizki yang halal dan baik, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat AnNahl ayat 114 :

-  T D (
: #B ! SR= -& B   Q
M
D @   K= P 
 #GC .O 5  N
   ! K= "*

#M+ L=K= < Artinya: “Maka Makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah”.(QS. An-Nahl: 114)161 Kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini telah mampu menghasilkan sumber bahan pangan yang berasal dari tumbuhan, hewan,

159

Ibid., h. 273-274. Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI., 1993, h. 1025. 161 Ibid., h. 419.

160

79

bahan sintetik kimia, mikrobial dan manusia. Bahkan dengan rekayasa genetika dan teknologi pangan saat ini, telah memungkinkan semua yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai bahan baku makanan yang bisa dikonsumsi manusia. Sementara informasi hasil teknologi pangan tidak dapat diketahui secara utuh, baik oleh produsen maupun konsumen. Perkembangan ekonomi saat ini juga telah mampu menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, pada akhirnya konsumen dihadapkan pada berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik dimana konsumen berkediaman maupun yang berasal dari luar negeri. Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun pada sisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup

80

keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Kelemahan konsumen juga bisa disebabkan oleh tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan konsumen yang relatif masih rendah yang diperburuk dengan anggapan sebagian pengusaha yang rela melakukan apapun demi produk mereka, tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian yang akan dialami oleh konsumen. Selain itu, pemahaman tentang etos-etos bisnis yang tidak benar seperti anggapan bahwa bisnis harus memperoleh keuntungan semata, bisnis tidak bernurani, atau anggapan bahwa bisnis itu memerlukan banyak biaya maka akan merugikan apabila dibebani dengan biaya-biaya sosial dan sebagainaya. Pada kenyatannya, umat Islam sering dihadapkan pada penjualan atau peredaran produk-produk makanan yang mengandung bahan haram dan dapat menggangu kesehatan konsumen. Diantara bahan haram atau berbahaya yang sering digunakan atau disalahgunakan untuk produk makanan antara lain: babi, alkohol, formalin, borak, pewarna rhodamin B dan metanil yellow, dll. Maka pada era teknologi sekarang ini yang perlu diperhatikan terhadap suatu produk adalah bahan dan prosesnya. Dalam hal bahan, akan mudah penetapan status kehalalannya bila bahan yang digunakan tersebut merupakan bahan segar tanpa melalui proses pengolahan. Lain halnya jika bahan segar tersebut mengalami proses pengolahan. Dalam proses pengolahan terkadang ditambahkan bahan tambahan atau bahan penolong

81

sehingga perlu pengkajian lebih lanjut dalam penetapan status kehalalannya. Dalam hal proses pengolahan pangan, yang menjadi perhatian adalah terjadinya percampuran (ikhtilath) atau jika bahan tersebut dikeluarkan kembali dari produk, setidaknya akan terjadi pemanfaatan (intifa’) bahan yang mungkin berasal dari bahan yang haram atau najis. Kedua kondisi ini membuat status kehalalan produk menjadi sulit. Terlebih lagi perkembangan teknologi pangan pada saat ini telah sampai pada kondisi dimana begitu banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam industri makanan olahan.162 Allah SWT telah menghalalkan makanan dan mengharamkan sebagian, menghalalkan minuman dan mengharamkan sebagian, kemudian manusia mengolah makanan dan minuman hingga merusaknya, yang mana dengan demikian banyak menjadikan yang halal menjadi syubhat bahkan haram. Hal ini sebagaimana telah digambarkan dalam firman Allah :

UO
|.^ n
e  < -  #GA
N
#O"*   G K
 + -  3= 9  S(
j  #
 . &
Z 9   d  
M
V  + 
- L =` D
 6W L `  Artinya: “Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebenaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan”. (QS. An-Nahl : 67)163 Jadi, sesuatu yang pada dasarnya halal dapat menjadi haram karena manusia merubahnya menjadi sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam sebagaimana buah kurma dan anggur yang dibuat menjadi minuman yang memabukkan dan dapat menimbulkan madharat bagi manusia. 162 163

Lukmanul Hakim, op. cit., h. 275-276. Al-Quran dan Terjemahnya, op. cit., h. 412.

82

Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Makanan olahan adalah makanan dan minuman yang diolah berasal dari bahan baku dengan proses teknologi yang sesuai dan atau ditambah dengan bahan pengawet dan atau bahan penolong serta tahan untuk disimpan.164 Pangan olahan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.165 Dalam konteks status hukum mengkonsumsi suatu makanan, selama tidak ditemukan suatu dalil yang akurat ataupun indikasi yang kuat yang dapat dikategorikan ke dalam salah satu jenis yang diharamkan Allah, maka kembali pada hukum asal yakni mubah (boleh). Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

!   4  S 
Z= T  $v T
 SN
U= N
#
#& 0 #
P #& < Z=   #& Artinya: “Pada asalnya, segala sesuatu itu boleh (mubah) sehingga ada ١٦٦ dalil yang mengharamkannya”. Secara teknis, produk-produk makanan atau minuman olahan dihasilkan melalui proses di mana tidak diketahui secara jelas apakah bahanbahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut suci dan halal dan apakah cara dan proses pengolahannya sesuai dengan ketentuan syari’at 164

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 134. 165 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan pasal 1 butir (2). 166 Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Al-Ahdal, Al-Faraidul Bahiyyah, terj. Moh. Adib Bisri, Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah, Kudus: Menara Kudus, 1977, h. 11.

83

Islam. Terlebih lagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non muslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal tidak tertutup kemungkinan dalam proses pengolahannya

tercampur

bahan-bahan

yang

haram

atau

najis.

Ketidakjelasan ini menyebabkan status hukum dari produk olahan tersebut menjadi samar (tidak jelas halal-haramnya). Terhadap permasalahan produk makanan dan minuman olahan ini, beberapa ahli dan ulama telah mengemukakan pendapat. Prof. Ibrahim Hosen berpendapat bahwa produk-produk olahan baik makanan dan minuman dikategorikan ke dalam kelompok musytabihat (syubhat), apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non-muslim sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan medianya tercampur atau menggunakan bahan-bahan haram atau najis.167 Dalam ijtima’ ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009 yang berlangsung di Padang Panjang Sumatera Barat, para ulama menegaskan dengan menetapkan keputusan bahwa setiap produk makanan dan minuman yang dalam produksinya melalui proses teknologi hukum asalnya adalah syubhat. Produk pangan yang belum jelas kehalalannya wajib dihindari sampai ada kejelasan kehalalannya, karena status jaminan perlindungan halal adalah hak bagi konsumen muslim dan setiap konsumen muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal. Maka untuk memberikan jaminan atas

167

Lukmanul Hakim, op. cit., h. 275.

84

kehalalan produk yang dihasilkan untuk dikonsumsi masyarakat muslim, produsen agar segera mensertifikasi halal produknya.168 Selanjutnya terhadap status hukum produk makanan dan minuman olahan ini, Dr. Zuhad, MA., selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah mengatakan jika produk tersebut tidak diketahui bahannya, prosesnya, tidak jelas bahannya, proses pembuatannya maka hal tersebut menimbulkan keragu-raguan. Dan ini masuk wilayah syubhat (tidak jelas halal haramnya). Kalau seseorang levelnya ingin beragama dengan baik, maka dia pastinya meninggalkan yang syubhat dan kalau dia tidak yakin itu menyehatkan dia juga akan meninggalkannya karena khawatir akan sakit.169 Beliau menambahkan bahwa meskipun produk makanan dan minuman olahan itu keharamannya tidak tegas, tetapi kalau bahannya tidak menyehatkan yang bersangkutan (konsumen) akan terkena dampaknya. Hal ini sesuai dengan konsep halalan thayyiban (#C

.5N).

Menurut Abdul Azis Dahlan, et. al., syubhat adalah sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara pasti, apakah dihalalkan atau diharamkan. Dalam pengertian yang lebih luas syubhat ialah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung kemungkinan

168 Ichwan Sam, et. al., Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa SeIndonesia III Tahun 2009, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009, h. 85. 169 Hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2010. Dalam hal ini beliau mengatakan ada bahasa Al-Quran yaitu “taqwa”. Taqwa tersebut berarti menghindari siksa dunia dan akhirat. Siksa dunia berkaitan dengan hukum kausalitas. Kaitannya dengan makanan seperti makanan basi, tidak sehat, membahayakan, dan dampak buruk lainnya dari makanan tersebut.

85

benar atau salah.170 Abdurrahman Ar-Rasyid mendefinisikan syubhat adalah setiap perkara yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Hal ini dapat terjadi mungkin karena tidak jelasnya dalil dan mungkin karena tidak jelasnya jalan untuk memahami nash atau dalil yang ada terhadap suatu peristiwa.171 Syubhat menurut Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang masalahnya tidak jelas karena di dalamnya terdapat dua macam keyakinan yang berlawanan yang timbul dari dua faktor yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut.172 Sedangkan batasan syubhat menurut Ibn Qudamah adalah sesuatu yang dipertentangkan dua keyakinan, berasal dari dua hal yang memang selaras dengan keyakinan itu.173 Menurut Imam Al-Ghazali perkara syubhat dapat ditetapkan melalui beberapa sumber, yaitu : e. Keraguan dalam sebab yang menghalalkan dan yang mengharamkan. f. Keraguan yang ditimbulkan oleh percampuran antara yang halal dan haram. g. Keraguan karena adanya hubungan kemaksiatan dengan sebab yang menghalalkan.

170

Abdul Azis Dahlan, et. al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996, Cet. ke-1, h. 1759. 171 Abdurrahman Ar Rasyid, Halal Haram Menurut Al-Quran dan Hadist, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h. 47. 172 Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ihya ’Ulumuddin, Jilid II, Beirut: Darul Fikr, Cet. ke-1, 1989, h. 112. 173 Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisy, Mukhtashar Minhajul Qashidin, terj. Katur Suhardi, Minhajul Qashidin Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-1, 2006, h. 107.

86

h. Keraguan karena perbedaan dalam berbagai dalil.174 Dari definisi, batasan dan penjelasan sumber-sumber penetapan syubhat di atas maka dapat dipahami bahwa produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas halal haramnya. Hal ini dilandasi karena : a. Produk olahan yang belum bersertifikat halal tidak diketahui secara jelas bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksinya, apakah halal atau haram. Hal ini diperparah dengan adanya informasi hasil rekayasa genetika dan teknologi pangan yang tidak dapat diketahui secara utuh baik oleh produsen maupun konsumen. b. Produk tersebut tidak diketahui secara jelas asal bahan yang digunakan untuk memproduksinya. Bisa saja berasal dari negeri atau daerah yang mayoritas penduduknya non muslim, sebab sekalipun bahan tersebut suci dan halal tidak tertutup kemungkinan dalam proses pengolahan, pembuatan, penyimpanan, penyajian dan medianya tercampur atau menggunakan bahan haram atau najis. c. Produk tersebut secara teknis (prosesnya) tidak diketahui secara jelas cara pengolahannya. Bisa saja tercampur dengan barang haram atau najis atau diolah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Maka dengan adanya realitas dan alasan-alasan terhadap penetapan hukum produk makanan atau minuman olahan di atas membuat status hukum makanan yang semula dan pada dasarnya mubah (boleh) berubah menjadi

174

Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, op. cit., h. 112-128.

87

syubhat (samar) dan dapat pula berubah menjadi haram apabila terbukti mengandung zat atau bahan yang dilarang dalam syari’at Islam. Hal ini sesuatu dengan kaidah :

#G+
T

GoL f   S F
+
  T
 ! K& 4  & Artinya: “Hukum itu berputar bersama alasannya, ada dan tidaknya ١٧٥ alasan”.

 S4
s  +

 ( T
A
g& +
  >= 
& <  _ #
+   6_ 
N
L
  0  k   ! K& N Artinya: “Hukum sesuatu apakah itu haram atau boleh, lihatlah pada ١٧٦ mafsadatnya dan kemaslahatannya”. Sebagai langkah awal produk olahan baik makanan atau minuman yang belum jelas kehalalannya harus dihindari agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram karena setiap konsumen muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal. Rasulullah SAW bersabda :

  - #
MD \  
 D k    
TW #
l+  
TW *
  o #MN
#
@'
@1 TW D
  U= 
S
"= #
VT N
6 
4
&
_ 
$= 5 4
& : $= L `=
 !


 
   
   $= L  
QD M
$ #" W k 

+ 6  
 $ 5 4
& 
+ 1 )  # 
+ _ pR 8   T
. d _ #
]S
k  + _ L + = n
|e 


_ 
-&  n  P L  #
]+ 'OP
F
"
 +

!

T ` <      
 T  1
S
  #
]R
(
 M
< 6 
4
& n W +
Zq K=  - 
. 1  D
"
L -&  n  P L 
M4  & $ L N

 
  +
 @ #
MR 6

4
& F
"
L ١٧٧ (83+ S :)  +  #
4+
  
MN - 
. 1 GMN

175

Munawir Syadzali, Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, Cet. Ke-1, 1997,

hlm. 50. 176

Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2003, h. 64. 177 Abi ’Isa Muhammad bin ’Isa bin Saurah, Al-Jami’ As-Shahih wa Huwa Sunan AtTirmidzi, Juz III, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt., h. 511.

88

Artinya: “Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kita, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kita dari Mujalid dari Sya’bi dari Nu’man bin Basyir berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Halal itu jelas dan haram itu jelas pula, dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat (yang samara-samar), banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah membersihkan dirinya untuk agamanya dan kehormatannya, maka selamatlah dia dan barang siapa jatuh kepada hal syubhat, maka ia seakan-akan jatuh kepada yang haram. Umpama seorang yang menggembala dekat daerah yang terlarang, seakan ia nyaris jatuh (memasuki) daerah itu. Ketahuilah bahwa setiap negara ada tapal batasnya, dan tapal batas Allah adalah yang diharamkannya”. (HR. At-Turmudzi) Hadist ini menjelaskan sesuatu yang halal atau haram adalah sesuatu yang telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan Hadist, sedangkan syubhat adalah sesuatu yang tidak memiliki kejelasan atau tidak dapat dijelaskan karena adanya keragu-raguan terhadap kehalalan atau keharamannya. Dalam hal ini meninggalkan yang syubhat merupakan bagian dari menjaga agama dan kehormatan. Hadist ini juga memberi kesan bahwa Rasulullah SAW tidak setuju apabila hal-hal yang syubhat dikerjakan. Kegunaan atau manfaat dari suatu produk makanan bagi konsumen dapat diketahui setelah ia mengkonsumsi produk tersebut. Adakalanya mendatangkan kebaikan, namun adakalanya produk yang telah dikonsumsi itu membawa bencana bagi konsumen karena sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau rusak atau mengandung bahan-bahan yang dilarang sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Namun sebagai tindakan mengantisipasi munculnya kerugian produk tersebut harus dicari kejelasan halal atau haramnya sebelum dikonsumsi. Hal ini merupakan satu bentuk

89

penolakan terhadap sesuatu yang dapat mendatangkan kerusakan sekaligus menarik kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah :

t #
sM
& X  & f

6_ T ` + T  #gM
& 0  o
Artinya:

“Menolak kerusakan kebaikan”.178

itu

didahulukan

daripada

menarik

Apabila antara yang halal dan yang haram bercampur maka pada prinsipnya telah dijelaskan dalam kaidah :

6 
4
& X
i= 6 
4
&
$= 5 4
& F
M
S
f  e  Artinya: “Apabila berbaur yang halal dengan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal”.179 Melihat kenyataan tersebut maka diperlukan adanya perlindungan terhadap hak konsumen, terutama terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen. Hal tersebut sesuai dengan konsep kemaslahatan, yaitu asas aldharury

(w [)

yang merupakan faktor dasar yang diatasnya tegak

dengan kokoh fondamen kehidupan manusia. Dan bila faktor ini tidak ada maka kehidupan ini akan rusak dan bisa tidak bisa terjelma kemaslahatan yang hakiki bagi manusia. Asas dharury ini mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal (UAMŒ

d# [), yaitu :

a. Ad-dien, yaitu memelihara atau menegakkan syari’at agama. b. An-Nafs, yaitu menjaga dan memelihara jiwa raga.

178

Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Al-Ahdal, Al-Faraidul Bahiyyah, terj. Moh. Adib Bisri, Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah, Kudus: Menara Kudus, 1998, h. 24. 179 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2009, h. 430.

90

c. An-Nasl, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan manusia. d. Al-’Aql, yaitu menjaga atau memelihara kejernihan akal pikiran. e. Al-Mal, yaitu menjaga atau memelihara harta benda.180 Kelima hal tersebut di atas sebagai ajaran dan kaidah hukum yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Dalam kaidah tersebut terkandung maksud bahwa kepentingan manusia (konsumen) menyangkut keselamatan agama, jiwa, harta, keturunan, akal dan harta manusia tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemaslahatan konsumen adalah keselamatan untuk semua pihak termasuk produsen itu sendiri. Dan juga merupakan penolakan terhadap segala hal yang membawa kerusakan (mafsadat). Dalam hal ini produsen harus dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan atau dipasarkannya itu memenuhi syarat untuk dikonsumsi sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi, terutama dari segi mutu, kesehatan, keyakinan agama dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Nabi SAW bersabda :


 
4 
 Q  D M
:  1 #
VT N
W   f
  X   
#
VT N
W #k 
  T M 4
+ #
VT N
  U 
`&   
U
#M
P    MN   T 
 
WXN
    T
r
  
 = T 4
 j
L \1 ! A  M & L2  !A  M & : $= L `=
 !


 
   
   $= L  
Q  D M
: $ #" W + #
180

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’sum, et. al., Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. ke-3, 1995, h. 548-551.

91

(Uf#+   :)    

.  X _ 
 < #DG 
 2   + …
#
!W A  M  Zv 4 
 . 


١٨١

Artinya: “Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kita, Wahab bin Jarir menceritakan kepada kita, Bapakku menceritakan kepada kita: saya mendengar Yahya Ibn Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abi Habib dari Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin ‘Amir berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: orang muslim itu bersaudara dengan orang muslim (yang lain), tidak halal orang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia menjelaskan kepadanya”. (HR. Ibn Majah) Dalam hadist yang lain Nabi SAW bersabda :

 
 g D l  & W #
f  
_ M
D +
#
@'
@1 bY*   T 
#
VT N

4 
   T M 4
+ #
VT N
. 



. : !


 
   
   $= L  
$ #" : $ #" ) W #
   
U +
 K&  ١٨٢ (Uf#+   :) 

  Artinya: “Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kita, Abdurrazzaq menceritakan kepada kita, Ma’mar menceritakan kepada kita dari Jabir Al-Ju’fi dari ’Ikrimah dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain”. (HR. Ibn Majah) Produk syubhat merupakan sesuatu yang secara teknis (prosesnya) tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadist, sehingga produk ini termasuk dalam wilayah ijtihadiyah untuk mendapatkan ketetapan statusnya. Produk-produk syubhat harus dihindari sebagai upaya preventif dalam rangka menjaga jiwa, agama dan kehormatan manusia agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

181 Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah, Sunnah Ibnu Majah, Juz II, Beirut: Darul Fikr, tt., h. 755. 182 Ibid., h. 784.

92

  T

  
U= 
D P #
@

2  ƒ
 o B      T 
#
@

2  w \  #
s@. 
L + L   #
VT N
 + Q
>& g N
#
+ ‡ 
   A
4
&  Q  & "= : $ #" w  T D A   0 
L 4
&    
!

  +
   
   
   $ L  
 + Q  >& g N
$ #" m !


 
   
   $ L  
U, 
 j
3& K & - 
U, 
@'& M
C= Y
T s   - E< bn
 
 . #+
 n
 
 #+
…  o
: !


١٨٣ (83+ S :) Artinya: “Abu Musa Al-Anshari merceritakan kepada kita, Abdullah bin Idris mengabarkan kepada kita, Syu’bah mengabarkan kepada kita dari Buraid bin Abi Maryam dari Abi Al-Haura As- Sa’diy berkata: saya berkata kepada Hasan bib Ali: Apa yang engkau hafal dari Rasulullah ? Hasan berkata (menjawab): yang saya hafal dari Rasulullah SAW: Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Karena kejujuran itu adalah ketenangan hati sedangkan kedustaan itu adalah keraguan”. (HR. Turmudzi) Dalil ini menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk meninggalkan barang/sesuatu yang masih meragukan sehingga menjadi jelas keraguan tersebut. Dalam ajaran Islam, menjauhi sesuatu yang belum jelas halal haramnya merupakan sikap atau perbuatan wara’, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang belum jelas halal dan haramnya karena takut terjatuh pada perkara yang haram.

١٨٤

Sebagaimana perhatian ajaran Islam terhadap perlindungan dan keselamatan konsumen maka diperlukan langkah kongkrit baik bersifat

183

Al-Imam Al-Hafidz Abi Al-‘Ula Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim AlMubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami’ At-Turmudzi, Juz VII, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1990, h. 186-187. 184 Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamny Ash-Shan’any, Subulus Salam Syarhu Bulughul Maram Min Jam’i Adillati Al-Ahkam, Juz IV, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyyah, Cet. ke-I, 1988, h. 314.

93

represif maupun preventif (pencegahan). Dalam hal ini perhatian terhadap usaha preventif dipandang lebih penting karena dalam mengeluarkan biaya untuk pencegahan (sebelum tertimpa penyakit) lebih kecil dari pada biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pengobatan. Seperti kata pepatah “Mencegah lebih baik dari pada mengobati”. Umat Islam sekarang ini banyak menghadapi permasalahan yang sudah sedemikian sulit dan rumit, terutama masalah yang berhubungan dengan status hukum. Sebuah produk yang dihasilkan dari temuan atau hasil pengembangan atau penelitian dari bidang teknologi kadang-kadang atau terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam. Apalagi di saat sekarang ini, di era globalisasi di mana jarak komunikasi dan transportasi tidak berarti lagi dan lancarnya arus informasi menjadikan sekat wilayah dan budaya menjadi kabur disebabkan kemajuan iptek. Kemajuan iptek tersebut menuntut pembangunan di seluruh aspek kehidupan, di mana akan membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan namun di sisi lain dapat menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalanpersoalan baru, baik persoalan yang belum pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, yang kini hal tersebut menjadi nyata. Oleh karena itu setiap timbul persoalan, maka umat perlu mendapat jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam. Atas dasar itu Allah SWT telah memberikan hak kepada orang-orang yang memiliki kemampuan melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak shahih atau ditetapkan secara tidak jelas dan tidak pasti (qath’i) di

94

dalam Al-Quran. Ijtihad digunakan oleh oleh para fuqaha untuk beberapa persoalan yang rumit dan sulit yang membutuhkan banyak energi. Menurut Muhammad Abu Zahrah ijtihad adalah suatu upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan.185 Menurut Imam Asy-Syaukani ijtihad adalah “mengerahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan hukum syara’ yang praktis dengan menggunakan metode istinbath (mengambil kesimpulan hukum)” atau dengan rumusan yang lebih sempit: “upaya seorang ahli fiqih (al-faqih) mengerahkan kemampuannya secara optimal dalam mendapatkan sustu hukum syari’at yang bersifat zhanni”.186 Dengan melakukan ijtihad dalam beberapa persoalan yang belum jelas, syari’at Islam harus mampu menghadapi dan menjawab masalah baru yang lain seiring dengan kemajuan budaya manusia. Produk-produk syubhat harus segera dicari kejelasan halal atau haramnya karena hal ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat terutama umat Islam. Persoalan ini harus segera mendapat jawabannya. Membiarkan persoalan tanpa jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan atau ketidakpastian tidak dapat dibenarkan, baik secara syar’i maupun secara i’tiqodi. Oleh karena itu para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan

185

Muhammad Abu Zahrah, op. cit., h. 567. Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu Cet. ke-1, 1999, h. 75-76. 186

95

umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapai.187 Maka diperlukan sebuah upaya penelitian dan kajian khusus yang mendalam terhadap setiap produk makanan atau minuman olahan. Suatu kajian yang membutuhkan bukan saja kemauan, tatapi juga pengetahuan dalam bidang-bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi industri dan lainlain serta didukung oleh pemahaman pada syari’at Islam. Hal ini mutlak diperlukan karena tidak semua umat Islam dapat mengetahui status kehalalan produk yang akan dikonsumsinya sekaligus sebagai langkah melindungi hakhak konsumen dari penggunaan bahan haram atau berbahaya. Sebagai bentuk realisasi dari upaya tersebut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Musyawarah Daerah VII MUI Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 menetapkan Keputusan Fatwa No. 01/MUSDA VII/MUI-JATENG/II/2006

tentang

Makanan

dan

Minuman

yang

Mengandung Zat Berbahaya.188 Adapaun ketentuan hukumnya adalah: 1) Pada dasarnya Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Metanil Yellow adalah netral dan mubah apabila digunakan sebagaimana mestinya. Apabila bahanbahan tersebut disalahgunakan untuk mencampur makanan dan minuman maka hukumnya adalah haram, 2) Memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti Formalin, Boraks, 187

Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 56. 188 Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah, Semarang: Majelis Ulama Indonesia, 2006, h. 52.

96

Rhodamin B, dan Metanil Yellow merupakan perbuatan tercela dan haram.189 Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa dalam rapat Komisi bersama LP POM MUI pada tanggal 17 Ramadhan 1421 H. yang bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2002 M juga menetapkan Keputusan Fatwa tentang Penetapan Produk Halal.190 Diantara produk yang difatwakan antara lain produk penyedap rasa (Monosodium Glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan Bacto Soytone (ditetapkan haram) dan yang menggunakan Mameno (ditetapkan halal), kepiting (ditetapkan halal sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia), cacing (budidaya cacing untuk diambil manfaatnya tidak untuk dimakan hukumnya mubah) dan jangkrik (ditetapkan halal sepanjang tidak menimbulkan madharat).191 Selain itu, Majelis Ulama Indonesia melalui LP POM dan Komisi Fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan produk halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Sertifikat halal ini merupakan perwujudan dari usaha (ikhtiyar) dalam rangka melindungi konsumen dari produk haram. Dengan adanya keputusan fatwa dan kebijakan MUI tersebut dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi masyarakat (konsumen) untuk memilih dan mengkonsumsi makanan halal.

189

Ibid., h. 59. Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, Derpartemen Agama RI., 2003, h. 66. 191 Ibid., hlm. 79-120. 190

97

Begitulah nyatanya, atas dasar kemaslahatan dan dengan tujuan memudahkan, maka pensyari’atan hukum Islam pada awalnya dilakukan secara bertahap. Hal itu mengingat pentingnya kemaslahatan sebagai tujuan inti disyari’atkannya hukum Islam. Maka para ahli ushul atau pelaku hukum harus mempunyai pendirian kuat di mana ditemukan (dicapai) kemaslahatan karena di situlah syari’at hukum Allah SWT. Oleh karena itu, tidak patut seseorang berbuat kaku pada nash-nash (teks Al-Quran dan Hadist) dan fatwa-fatwa terdahulu dan tidak patut pula seseorang menutup diri dari perkembangan zaman dan kemaslahatan kekinian. Tujuan syara’ menurut yang diisyaratkan tersebut adalah tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan maslahat itu seiring dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya bisa jadi yang diangggap maslahat pada waktu lalu belum tentu dianggap maslahat pada masa sekarang. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah :

†   D &
U 
K + #& U 
+ * #&  
S
 6 #K N #&  
(
Artinya: “Hukum-hukum itu bisa berubah seiring dengan perubahan zaman, ١٩٢ tempat dan adat istiadat”.

B.

Analisis Alasan Produk Makanan dan Minuman Olahan Pada IKM di Kota Semarang Belum Bersertifikat Halal Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduknya mencapai sekitar 220 juta 192

49.

Munawir Syadzali, Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1997, h.

98

jiwa, diantaranya adalah 87 % kaum muslimin, yaitu sekitar 200 juta jiwa beragama Islam.193 Setiap konsumen muslim mempunyai hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsinya adalah halal. Sementara tidak semua konsumen seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang dapat mengetahui kehalalan produk makanan.194 Majelis Ulama Indonesia melaluai Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetika (LP POM) dan Komisi Fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Sertifikat halal bertujuan melindungi masyarakat terutama masyarakat Islam agar tidak mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Sertifikat halal memberikan manfaat baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen yang betul-betul membuat makanan yang sesuai kategori halal, dia tidak akan dirugikan dan akan diuntungkan karena tingkat kepercayaan konsumen akan lebih tinggi terhadap produk tersebut, sehingga produknya akan laku. Sebaliknya kalau tidak jelas kehalalannya masyarakat akan ragu. Masyarakat muslim yang hati-hati dengan makanan dan minuman akan selektif sekali dalam memilih makanan. Bukan hanya menghindari yang haram tetapi juga menghindari makanan yang tidak sehat. Dengan adanya sertifikat halal ini konsumen tidak perlu berfikir panjang untuk mengkonsumsinya karena

193

Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA., Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Quran dan Hadist, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. ke-1, 2009, h. 256. 194 Ichwan Sam, et. al., op. cit., h. 84.

99

sudah jelas halalnya. Jadi masyarakat dilindungi dari dua hal, yaitu halal dari segi hukum dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan konsep halalan thayyiban.195 Selama kurang lebih 20 tahun MUI menerapkan sertifikat halal, telah membuahkan hasil yang nyata. Upaya ini mampu mengurangi peredaran produk-produk haram dan berbahaya, sekaligus menjawab keraguan masyarakat terhadap produk yang beredar selama ini.196 Namun sampai sekarang masih banyak industri makanan dan minuman yang belum melaksanakan sertifikat halal. Seperti yang dilakukan oleh sebagian besar industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Semarang. Berdasarkan perbandingan data jumlah industri makanan dan minuman di Kota Semarang dengan data jumlah perusahaan makanan dan minuman bersertifikat halal di LP POM MUI Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Agustus 2009 menunjukkan bahwa dari 948 industri makanan dan minuman di Kota Semarang hanya 71 perusahaan saja yang telah memiliki sertifikat halal. Dapat dikatakan ini merupakan sebuah ketidakseimbangan antara peraturan atau kebijakan dengan implementasi dari peraturan dan kebijakan itu sendiri.

195 Hasil wawancara dengan DR. Zuhad, MA., selaku anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 Maret 2010. 196 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah sampai Bulan Agustus 2009 telah berhasil mensertifikasi 262 produk yang dihasilkan oleh perusahaan (lihat data perusahaan yang sudah dapat sertifikat halal dari MUI Jawa Tengah). Dalam lingkup yang lebih luas LP POM MUI sejak didirikan sampai akhir Februari 2008 telah menerbitkan 4.724 sertifikat halal. Proposal untuk memperoleh sertifikat halal ini datang dari dalam dan luar negeri. Hal ini berarti bahwa Komisi Fatwa, LP POM dan MUI telah melindungi para konsumen muslim dari produk-produk haram (lihat Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA., op. cit., h. 265).

100

Menurut data dan hasil wawancara yang penulis lakukan pada beberapa IKM di Kota Semarang, ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa produk makanan dan minuman pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal, sebagai berikut : 5. Adanya IKM yang belum mengetahui tentang sertifikat halal MUI. 6. Adanya IKM yang belum atau enggan melaksanakan sertifikasi halal karena alasan biaya. 7. Adanya IKM yang merasa tidak atau belum perlu sertifikat halal dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain tidak adanya kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi halal, adanya izin produksi dan mendapatkan pembinaan dari dinas terkait, sebagian mereka adalah muslim, selain dijual produknya juga dikonsumsi sendiri, sepinya penjualan, kecilnya keuntungan yang diperoleh, dll. 8. Sebagian IKM merupakan industri makanan atau minuman yang dilarang dalam hukum Islam. Dengan

adanya

alasan-alasan

tersebut

menunjukkan

bahwa

pelaksanaan sertifikasi halal MUI terhadap produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang saat ini masih mengalami beberapa kendala dan hambatan. Sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut. Dalam hal ini penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan mengapa sebagian produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal, sebagai berikut :

101

1. Sosialisasi Sertifikat Halal Sebagaimana diketahui bahwa masih ada sebagian masyarakat (produsen) yang belum mengetahui pelaksanaan sertifikat halal, maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai tugas untuk melahirkan kebijakankebijakan baru menyangkut pelaksanaan sertifikasi halal. Kebijakan ini yang akan menuntun dan membantu umat untuk menemukan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam tataran komunikasi, berbagai pendekatan sebenarnya sudah dilakukan untuk mensosialisasikan sertifikat halal melalui beberapa media seperti majalah, buku, spanduk, informasi melalui internet dan lain-lain termasuk mengadakan kerja sama dengan lembaga/instansi lain. Namun kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana masih menjadi kendala sosialisasi dan pelaksanaan sertifikat halal saat ini.197 Sehingga dalam wilayah praktis atau di lapangan masih ada sebagian masyarakat yang belum mengenal kebijakan MUI tentang sertifikasi halal. Walaupun ada yang mengetahui mereka hanya tahu secara umum, tidak mengetahui secara rinci teknis dan maksud dari kebijakan tersebut. Maka diperlukan

197

Hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat LP POM MUI Jateng Bapak H. Sukirman, pada tanggal 15 Januari 2010. DR. Zuhad, MA., mengatakan dari segi fasilitas LP POM MUI Provinsi Jawa Tengah sendiri saat ini belum bisa meneliti secara langsung dan rinci unsur-unsur yang terkandung di dalam suatu bahan atau produk makanan. Saat ini LP POM masih mengkaji produk yang bahannya sudah jelas. Rencana ke depan LP POM Jawa Tengah akan mempunyai Laboratorium sendiri dan diharapkan juga adanya laboratorium di setiap provinsi agar bisa mandiri. Namun rencana tersebut belum bisa tercapai karena mahalnya biaya yang masih menjadi kendala. Saat ini yang sudah memiliki adalah LP POM MUI Pusat di Jakarta dan juga Bandung (hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2010). Beliau menambahkan faktor lain yang masih menjadi kendala adalah pihak industri masih belum bisa diatur dan mereka semaunya sendiri. Hal ini menyangkut kepentingan ekonomi dan sosial, misalnya sertifikasi halal akan selalu mengikat perusahaan, kalau memakai bahan/produk harus sesuai ketentuan/aturan, dll.

102

langkah sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat tahu dan faham secara benar tentang kebijakan MUI tersebut. Sosialisasi yang dilakukan MUI saja belum cukup agar kebijakan yang telah ada bisa berjalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut dikeluarkan. Untuk mengetahui sejauh mana hal itu berjalan di masyarakat, perlu adanya tindak lanjut atau evaluasi secara berkala setelah kebijakan tersebut dikeluarkan, karena bagaimanapun juga evaluasi sangat diperlukan untuk mengukur tujuan dari dikeluarkannya kebijakan yang sebenarnya. Disamping itu perlu adanya fasilitas, sarana dan prasarana serta dukungan dari berbagai pihak. 2. Lemahnya kondisi ekonomi perusahan dan biaya sertifikat halal. Biaya (cost) sering dipermasalahkan oleh sebagian industri kecil dan menengah karena dirasakan menjadi beban pengeluaran perusahaan. Namun menurut penulis masalah biaya atau administrasi merupakan hal yang wajar bagi setiap orang atau lembaga yang melakukan usaha. Begitu juga dengan pelaksanaan sertifikasi halal pada industri kecil menengah (IKM) di Kota Semarang. Di satu sisi IKM merupakan industri atau perusahan kecil menengah yang menjalankan usaha dengan modal dan pendapatan yang relatif kecil dibanding perusahaan-perusahaan besar. Di sisi lain MUI juga bukan merupakan lembaga pemerintah. Maka dalam hal ini, masalah biaya dan administrasi dapat dibicarakan secara bersamasama antara kedua belah pihak. Apalagi menyangkut biaya sertifikasi halal Bapak H. Sukirman menuturkan bahwa pihak MUI dalam hal ini

103

sangat terbuka kepada perusahaan atau produsen. Segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya sertifikasi halal dijelaskan secara rinci kepada perusahaan yang bersangkutan. Pihak MUI juga bersikap terbuka untuk memberikan solusi-solusi kepada produsen apabila ada kesulitan menyangkut pelaksanaan sertifikat halal.198 Selain biaya, lemahnya kondisi ekonomi perusahaan juga menjadi alasan mengapa pihak IKM di Kota Semarang tidak atau belum memerlukan sertifikat halal. Hal ini terutama karena sepinya penjualan atau kecilnya keuntungan yang diperoleh industri kecil menengah yang antara lain disebabkan kecilnya modal, adanya persaingan usaha serta semakin mahalnya harga bahan-bahan baku makanan. Sehingga perlu dipahami bahwa sebelum dibentuk atau diciptakan suatu peraturan atau kebijakan menyangkut industri kecil menengah, maka harus dilihat terlebih dahulu sejauh mana kemampuan IKM untuk melaksanakan peraturan atau kebijakan tersebut. Menanggapi hal ini, DR. Zuhad, MA., mengatakan bahwa dengan adanya produk berlabel halal konsumen akan lebih percaya terhadap produk tersebut dan hal ini akan menjadi daya tarik dan poin untuk bisa bersaing dengan produk yang lain. Sertifikat halal ini sebenarnya telah membantu dua pihak. Pertama pihak industri supaya ekonominya bisa lebih meningkat dan tambah maju dan kedua konsumen juga akan terlindungi. Jadi sertifikat halal jangan dianggap akan menghambat,

198

Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2010.

104

sebaliknya hal ini sebenarnya melindungi dari sisi hukum dan dari segi kemampuan peningkatan ekonomi.199 MUI juga mempunyai program dalam pelaksanaan sertifikasi halal ini, antara lain dengan mengajukan anggaran kepada pemerintah dan bekerja sama dengan departemen-departemen terkait. Setiap tahun MUI mengajukan anggaran untuk program tersebut dan sudah beberapa kali program tersebut dilaksanakan. Dengan adanya program tersebut, bagi produsen terutama industri kecil atau home industry tidak dikenai biaya. Kepada pihak industri/produsen diharapkan supaya segara mendaftarkan sertifikat halal ke MUI dan jangan takut untuk mengajukan sertifikat halal.200 Berkaitan dengan produk makanan olahan, yang harus diingat dan menjadi perhatian lebih dari sekedar biaya atau administrasi bahwa produk-produk makanan dan minuman olahan yang dihasilkan oleh industri harus bisa menjamin mutu, kesehatan, kehalalan dan keselamatan konsumen khusunya umat Islam. Karena jika tidak demikian akan berdampak negatif tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi produsen/perusahaan itu sendiri. Bahkan dengan adanya label halal akan lebih meyakinkan konsumen dan akan menjadi daya tarik dan poin untuk bisa bersaing dengan produk yang lain. Apalagi mayoritas pembeli/ konsumennya adalah muslim.

199 200

Hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2010. Hasil wawancara dengan DR. Zuhad, MA., pada tanggal 8 Maret 2010.

105

3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal maupun sertifikasi halal. Dengan warna, aroma, rasa, tekstur dan penampilan yang menarik dan memikat dari suatu produk makanan olahan, konsumen seolah tidak peduli dengan apa yang dikonsumsinya. Mereka tidak menyadari atau memperhatikan apakah makanan yang mereka konsumsi tersebut halal atau tidak. Padahal dengan kondisi demikian itu, suatu produk bisa dengan mudah menipu. Minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap bahan atau makanan hasil olahan menyebabkan masyarakat kehilangan kebijakan dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman sebagian masyarakat terhadap kehalalan atau keharaman suatu bahan atau produk makanan olahan saat ini hanya didasarkan pada asumsi suka atau tidak suka, halal atau tidak atau anggapan baik dan buruk semata tanpa adanya “greget” dari masyarakat untuk membuktikan apakah bahan atau produk makanan tersebut mengandung bahan haram atau tidak. Hal ini sesungguhnya merupakan tempat keraguan dan ketidakjelasan. Dan sesungguhnya di sinilah peranan dan fungsi dari sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia. Kesadaran masyarakat khususnya umat Islam tentang pentingnya produk halal sangatlah besar pengaruhnya terhadap sukses atau tidaknya pelaksanaan sertifikat halal sebab tanpa kesadaran dari masyarakat akan sangat sulit sekali sebuah kebijakan atau aturan dapat dilaksanakan

106

dengan berhasil. Apalagi pelaksanaan sertifikat halal saat ini masih bersifat sukarela (tanpa paksaan) sehingga tidak semua produsen bersedia melaksanakan sertifikasi halal.201 Hal ini berarti meskipun sudah ada ketentuan dan kebijakan yang mengatur atau menghimbau masyarakat untuk mengkonsumsi produk/ makanan halal ternyata tidak semua anggota masyarakat patuh pada ketentuan dan kebijakan tersebut. Bahwa kesadaran seseorang terhadap ketentuan atau kebijakan ternyata tidak serta merta membuat seseorang tersebut mematuhinya karena banyak indikator-indikator lain yang mempengaruhi.202 Maka dapat difahami bersama bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri. Keberhasilan yang timbul dari kesadaran masyarakat ada kalanya timbul dari dalam diri masyarakat sendiri dan ada kalanya timbul dari faktor lain yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tersebut. Menurut penulis salah faktor terpenting yang bisa mempengaruhi peningkatan produk bersertifikat halal adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk halal (berlabel halal). Produk bersertifikat halal akan mengalami peningkatan jika ada tuntutan dari 201

Ichwan Sam, et. al., op. cit., h. 85. Sekarang ini yang namanya etika bisnis tidak semua orang bersedia mentaati peraturan dan banyak orang yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan peraturan yang ada. Jadi persoalannya bukan hanya persaingan usaha, keinginan orang untuk dapat untung banyak. Bahkan penimbunan pun juga sering dilakukan oleh orang Islam, baik tahu atau tidak tahu. Cina saja yang merupakan negara besar juga memproduksi produk bermelamin, membahayakan dan itu di ekspor dan di impor ke Indonesia. Artinya masyarakat Indonesia menjadi korban. Ungkap DR. Zuhad saat menanggapi masalah beredarnya produk-produk minuman beralkohol, mengandung babi, rokok, dll. (hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2010). 202

107

masyarakat khususnya konsumen. Tuntutan konsumen menjadi salah satu pemicu bagi para IKM untuk melaksanakan sertifikasi halal sebab konsumen kini semakin cerdas dan hak konsumen inilah yang mutlak harus dilindungi.203 Sehingga segala dukungan baik dari masyarakat, lembaga maupun pemerintah masih sangat diperlukan. Sertifikasi halal saat ini memang bukan suatu keharusan. Hal ini muncul karena adanya kasus banyak makanan yang tidak sehat, banyak makanan yang tidak halal. Adanya problem di sini dan melibatkan masyarakat banyak yang tidak berdosa. Kalau produk alami misalnya hanya menjual air dari sumbernya mungkin tidak perlu disertifikasi. Tetapi kalau meramu dari berbagai unsur yang terkait banyak hal (bahan dan proses) maka perlu dikaji lebih lanjut. Sebab sesuatu yang halal jika dicampur bisa menjadi tidak halal. Sebagaimana buah anggur itu halal tetapi ketika diproses menjadi sesuatu minuman bisa menjadi tidak halal. Hal ini yang harus dijelaskan kepada produsen bahwa mereka ketika menjual produk itu mempunyai tanggung jawab tidak hanya kepada masyarakat (hak konsumen) tetapi juga kepada Tuhan.204 Pelaksanaan sertifikat halal saat ini juga lebih banyak mengundang kesadaran semua pihak, produsen sadar tentang itu, konsumen juga sadar terhadap apa yang akan dikonsumsi. Kalau konsumen sudah sadar 203 Hak konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (pasal 4 huruf (a)). Dalam pasal 4 huruf (c) juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 204 Hasil wawancara dengan DR. Zuhad, MA., selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa tengah, pada tanggal 8 Mei 2010.

108

terhadap pentingnya produk halal, produsen otomatis akan mengikuti keinginan konsumen untuk mengkonsumsi produk halal.205 Dengan memahami keterangan di atas, maka diperlukan sosialisasi dan kesadaran bersama oleh semua pihak terhadap pentingnya mengkonsumsi produk/makanan yang halal. Hal ini dilakukan supaya pelaksanaan sertifikat halal dapat meningkat serta produsen maupun konsumen sendiri juga terhindar dari produk makanan yang haram atau berbahaya.

4. Undang-undang dan peraturan pemerintah. Di Indonesia sebenarnya telah banyak undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang produk makanan, seperti Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Intruksi Presiden No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, dan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya.206 Namun menurut Bapak H. Sukirman undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal (sertifikat halal) sampai saat ini belum dikeluarkan oleh pemerintah. Undang-undang yang ada saat ini

205

Hasil wawancara dengan DR. Zuhad, MA., pada tanggal 8 Maret 2010. Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 62. 206

109

masih bersifat menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk mengurus sertifikat halal sedangkan pelaksanaan sertifikat halal itu sendiri saat ini masih bersifat sukarela.207 MUI sendiri juga susah (kesulitan) untuk memaksakan karena secara politik MUI tidak punya kekuatan untuk itu. MUI bukanlah lembaga politik melainkan merupakan lembaga sosial agama.208 Jadi belum ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang mewajibkan kepada produsen untuk melaksanakan sertifikasi halal. Hal ini berarti kurang adanya kekuatan hukum (power of law) yang mendorong para produsen untuk melaksanakan sertifikasi halal. Diperlukan adanya undang-undang dan peraturan yang tegas, mengikat dan benar-benar menjamin agar pelaksanaan sertifikat halal ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Secara normatif peraturan yang diterapkan di Indonesia dan berlaku secara universal meliputi semua aspek kehidupan bangsa adalah undang-undang dan peraturan negara, bukan peraturan agama Islam yang hanya berlaku bagi umatnya. Sebab Indonesia bukanlah negara Islam. Sehingga setiap permasalahan yang menyangkut kepentingan seluruh bangsa

penyelesaiannya

dikembalikan

pada

undang-undang

dan

peraturan pemerintah.209 Indonesia bukan negara Islam dalam arti negara yang konstitusinya Islam tetapi masyarakatnya Islam. Indonesia dari segi papan nama 207

Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2010. Hasil wawancara dengan DR. Zuhad, MA., pada tanggal 8 Maret 2010. 209 Menurut penuturan Bpk. Sukirman saat menanggapi peredaran produk minuman keras (mengandung alkohol), produk mengandung babi, produk rokok, dll. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2010). 208

110

bukanlah negara Islam tetapi dari segi sosial kemasyarakatan, mayoritas masyarakatnya muslim. Kalau mayoritas muslim otomatis yang namanya ajaran Islam sebenarnya berjalan. Islam di Indonesia adalah Islam realitas dan bukan Islam papan nama. Hal ini sebenarnya yang harus lebih dikondusifkan supaya ajarannya lebih berlaku lagi di masyarakat.210 Terhadap kehalalan produk makanan atau minuman, undangundang dan peraturan pemerintah memiliki ketentuan yang berbeda dengan kaidah hukum Islam. Misalnya ketentuan mengenai produk minuman beralkohol dan produk yang mengandung babi. Dalam Islam mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol baik banyak atau pun sedikit adalah haram, sedangkan menurut peraturan pemerintah diperbolehkan asal tidak melebihi batas atau memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.211 Demikian juga babi dalam Islam diharamkan tetapi bagi agama atau kepercayaan tertentu yang menurut keyakinannya babi boleh dikonsumsi, pemerintah tidak melarang karena negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 210

Hasil wawancara dengan DR. Zuhad, MA., pada tanggal 8 Maret 2010. Rasulullah bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah: “setiap yang memabukkan itu haram, dan sesuatu (minuman) jika banyaknya memabukkan maka yang sedikitnya pun haram” (Lihat Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah, Sunnah Ibnu Majah, Juz II, Beirut: Darul Fikr, tt., h. 1124). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras, pasal 20 menyebutkan beberapa larangan terhadap minuman keras, yaitu: 1) Dilarang memproduksi atau mengimpor minuman keras tanpa izin Menteri, 2) Dilarang mengeluarkan minuman keras yang mengandung etanol lebih dari 0,1% (satu sepersepuluh persen) dihitung terhadap kadar etanol (C2H5OH), 3) Dilarang menjual atau menyerahkan minuman keras kepada anak di bawah umur 16 (enam belas) tahun, 4) Dilarang mengiklankan minuman keras golongan C (Lihat Peraturan Menteri Kesehatan No. 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras, dalam Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, Derpartemen Agama RI., 2003, h. 282). Menurut Peraturan Menteri Keseharan tersebut minuman keras dibedakan menjadi tiga golongan: 1) Golongan A dengan kadar alkohol 1-5 %, 2) Golongan B dengan kadar alkohol 5-20% dan 3) Golongan C dengan kadar alkohol 20-55 %. 211

111

agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945). Bangsa

Indonesia

adalah

bangsa

yang

berbhineka.

Kemajemukannya antara lain terletak pada keyakinan dan agama. Agama-agama yang dianut di Indonesia antara lain Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Disamping itu ada aliran-aliran kepercayaan yang bersumber bukan pada ajaran agama tetapi bersumber pada keyakinan yang tumbuh di kalangan masyarakat sendiri, yaitu kepercayaan yang oleh pemerintah digolongkan kepada kepercayaan yang merupakan bagian dari kebudayaan. Dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama di seluruh wilayah Republik Indonesia pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu melainkan sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang dan serasi dengan kebijakan pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.212 Ketentuan yang lain adalah mengenai produk rokok yang menurut hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III sepakat bahwa

212 Ahmad Sukardja, ”Keberlakuan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia”, dalam Cik Hasan Bisri, (ed.), Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Jakarta: Logos, Cet. ke-1, 1998, h. 34-35.

112

merokok hukumnya haram (jika dilakukan di tempat umum, oleh anakanak dan wanita hamil).213 Maka dengan memperhatikan perbedaan beberapa ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa suatu produk yang dalam hukum Islam diharamkan (dilarang) belum tentu dilarang dalam undang-undang atau peraturan pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa di tempat-tempat penjualan/pemasaran masih bisa kita temukan produk makanan yang mengandung alkohol dan babi seperti produk minuman beralkohol merek Vodka Mixmax, Mansion House (MH), Guinness, Anker, Heineken, San Miguel, Pu Tau Chew Chiew, Carlsberg, Black Cooler dan lain-lain juga produk makanan seperti Ma Ling Canned Pork Luncheon Meat dan Gulong Pork Luncheon Meat yang mengandung babi.214 Selain itu berbagai jenis dan merek produk rokok dapat dengan mudah dijumpai di toko atau tempat pemasaran lainnya. Beberapa ketentuan yang berbeda terhadap produk makanan tersebut merupakan bagaian dari faktor penyebab mengapa permasalahan sertifikasi halal produk makanan di Indonesia sulit untuk diselesaikan karena menyangkut pluralisme dan kepentingan golongan tertentu yang berbeda-beda terhadap kebutuhan makanan. Oleh karena itu, sudah

213

Keputusan Komisi B Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III tentang Hukum Merokok, dalam Ichwan Sam, et. al., Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009, h. 57. 214 Hasil Pengamatan tanggal 11 Januari 2010 pada swalayan “ADA” di Jl. Soegyopranoto Semarang.

113

sepantasnya permasalahan ini dikembalikan pada tujuan hukum yang sebenarnya yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia seluruhnya (rahmatan lil’alamin) tanpa ada yang dirugikan.215 Maka dalam rangka menjamin dan melindungi kemerdekaan penduduk muslim di Indonesia untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam kaitannya dengan masalah produk makanan dan minuman pemerintah harus memberikan jaminan dan perlindungan produk halal kepada umat Islam. Salah satunya dapat dilakukan dengan mencantumkan label halal atau mengandung bahan tertentu yang dilarang bagi umat Islam pada setiap produk makanan atau minuman (misalnya).216 Sehingga konsumen muslim dapat memilih (hak khiyar) produk makanan atau minuman sesuai dengan agama dan kepercayaanya itu. Dengan demikian, dalam memilih dan mengkonsumsi produk makanan olahan konsumen tidak hanya berdasarkan pada asumsi semata tetapi benar-benar yakin akan kehalalan atau keharaman makanan yang dikonsumsinya. Peranan Majelis Ulama Indonesia sendiri secara sosial politik tidak seperti lembaga-lembaga yang lain. Bahkan yang namanya MUI tidak 215

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999,

h. 65. 216 Dalam pasal 7 huruf (b) Undang-undang RI. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Selain itu keterangan tentang “halal” juga disebutkan dalam pasal 30 ayat 2 Undang-undang RI. No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan bahwa label sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, memuat sekurangkurangnya keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, serta tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

114

mempunyai pegawai tetap dan merupakan pegawai lepas. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan jihad fi sabilillah. Orang-orang yang bekerja bukan digaji, bukan pegawai tetap, orang yang diambil dari berbagai lembaga untuk bekerja di dalamnya. Mereka adalah volunter (sukarelawan) yang berjihad di jalan Allah dalam rangka membantu dan mengayomi masyarakat khususnya umat Islam.217 Pelaksanaan sertifikat halal sebenarnya mudah dan tujuannya adalah melindungi produsen dan konsumen bukan menghambat perekonomian mereka. Dengan adanya sertifikasi halal diharapkan perkembangan industri makanan dan minuman khususnya industri kecil menengah dapat meningkat, lebih mapan, lebih dipercaya oleh masyarakat dan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan bantuan dan dukungan dari semua pihak baik masyarakat, lembaga maupun pemerintah. Selanjutnya mengingat tingginya kepentingan umat Islam dalam mengkonsumsi produk halal sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah sewajarnya semua produk yang beredar di masyarakat memiliki status kehalalan yang jelas. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 huruf (a) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa: “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”, pasal ini

217

Hasil wawancara dengan Dr. Zuhad, MA., pada tanggal 8 Maret 2010.

115

menunjukkan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya atau halal menurut syari’at Islam. Dalam pasal 4 huruf (c) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa: “Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau teruji kehalalannya terlebih dahulu. Sementara pasal 8 ayat 1 huruf (h) menyebutkan: “Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan“ halal” yang dicantumkan dalam label”. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan pasal 34 ayat 1 disebutkan: “Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggungjawab atas kebenaran

pernyataan

berdasarkan

persyaratan

agama

atau

kepercayaan tersebut”. Dalam penjelasan pasal 34 ayat 1 menyebutkan: “Dalam ketentuan ini benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan tentang pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan atau bahan bantu lain yang

116

digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya”. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 21 ayat 2 penjelasan huruf (d) menyebutkan: “Ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman yang dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan “halal””. Dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pasal 10 menyebutkan: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan yang menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”. Dalam pasal 11 disebutkan: “Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan Pedoman dan Tata Cara yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan

117

dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut”. Dari keterangan tersebut di atas, maka sudah semestinya sertifikasi halal yang saat ini masih bersifat sukarela (voluntary) harus menjadi suatu kewajiban (mandatory). Untuk itu, perlu dibentuk undang-undang atau peraturan yang pelaksanaannya bisa menjamin kehalalan suatu produk makanan atau minuman.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Pembahasan tentang Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang), telah diuraikan di atas dalam skripsi ini. Dari uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan : 1. Berdasarkan definisi, batasan dan sumber-sumber penetapan syubhat maka dapat disimpulkan bahwa produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas halal atau haramnya. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, produk makanan atau minuman olahan tidak diketahui secara jelas bahan dan asal bahan yang digunakan dalam pengolahannya, apakah halal atau tidak. Kedua, secara teknis produk tersebut tidak diketahui secara jelas bagaimana proses produksi atau pengolahannya. Bisa saja tercampur bahan haram atau najis atau diolah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan halal dalam syari’at Islam. Berdasarkan

dalil

Al-Quran,

Hadist,

dan

kemaslahatan

(memelihara maksud/tujuan syara’), maka produk makanan dan minuman olahan yang tidak jelas halal haramnya sebaiknya dihindari sehingga diketahui secara jelas kehalalannya sebagai langkah preventif mencegah timbulnya bahaya/kerugian dari produk tersebut.

117

2. Hasil penelitian yang penulis lakukan pada beberapa IKM di Kota Semarang

menunjukkan

ada

beberapa

alasan

dan

faktor

yang

mempengaruhi mengapa produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal, sebagai berikut : a. Sosialisasi dan informasi sertifikat halal belum sampai kepada IKM disamping terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sertifikasi halal. b. Lemahnya kondisi ekonomi perusahaan dan biaya sertifikasi halal sebagai beban bagi IKM karena menambah biaya produksi (cost production). c. Kurangnya

pemahaman

dan

kesadaran

masyarakat

terhadap

pentingnya produk halal maupun sertifikasi halal. d. Undang-undang atau peraturan pemerintah belum terealisasi dengan baik sehingga pelaksanaan sertifikasi halal masih bersifat sukarela.

B. Saran-Saran Dengan realita yang telah penulis uraikan di atas, maka selanjutnya penulis memberikan saran-saran untuk peningkatan dan pengembangan pelaksanaan sertifikasi halal pada IKM di Kota Semarang sebagai berikut : 1. Bahwa mengingat pentingnya produk halal bagi masyarakat khususnya umat Islam maka sebaiknya setiap IKM di Kota Semarang segera melaksanakan sertifikasi halal produk yang dihasilkannya ke Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini adalah MUI Provinsi Jawa Tengah. Selain

itu, bagi masyarakat baik produsen maupun konsumen hendaklah senantiasa berpegang pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan AsSunnah dalam setiap langkah perdagangan atau bisnisnya. Agar tidak ada pihak yang menggunakan dalih ekonomi untuk menghalalkan segala cara bertindak semena-mena sehingga merugikan orang lain. 2. Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan bahwa masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi halal MUI pada IKM di Kota Semarang. Oleh karena itu sudah selayaknya semua pihak mendukung terciptanya masyarakat yang bebas dari produk makanan atau minuman yang dapat merugikan konsumen. MUI beserta pemerintah, masyarakat dan lembaga lain harus bekerjasama untuk lebih meningkatkan pendekatan dan sosialisasi tentang pelaksanaan sertifikasi halal dan pentingnya mengkonsumsi produk halal supaya masyarakat dapat lebih merespon dan agar pelaksanaan sertifikasi halal bisa berjalan dengan baik. 3. Mengingat banyaknya sumber bahan hasil rekayasa genetika dan teknologi pangan dengan berbagai jenis dan variasi yang bisa dijadikan sebagai bahan baku makanan, maka diperlukan sosialisasi terhadap informasi manfaat sumber bahan pangan yang boleh dan tidak boleh dipergunakan dalam industri pangan agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber bahan pangan yang haram atau berbahaya dalam produk makanan. 4. Peran pemerintah untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi konsumen terhadap produk halal sangat diperlukan. Pemerintah dan aparat penegak hukum hendaknya selalu mengadakan dan meningkatkan

pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan minuman olahan di masyarakat serta menindak tegas pihak/oknum yang memproduksi atau mengedarkan produk pangan berbahaya dan dapat merugikan konsumen. 5. Mengingat tingginya kepentingan umat Islam dalam mengkonsumsi produk halal, maka sudah sewajarnya semua produk yang beredar di masyarakat memiliki status kehalalan yang jelas. Oleh karena itu, sudah semestinya pelaksanaan sertifikasi halal yang saat ini bersifat sukarela (voluntary) harus menjadi suatu kewajiban (mandatory). Maka, perlu dibentuk undang-undang atau peraturan yang pelaksanaannya bisa menjamin kehalalan suatu produk makanan atau minuman. 6. Masyarakat luas harus berhati-hati dalam memilih produk makanan atau minuman yang akan dikonsumsi agar terhindar dari bahaya produk-produk tersebut.

C. Penutup Puji syukur kehadirat Allah dzat Yang Maha Benar, hanya karena hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam. Namun harap untuk bisa dimaklumi bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak” bahwa setiap insan mempunyai kekurangan karena hanya Tuhan Yang Maha Sempurna. Apalagi penulis

skripsi ini yang sarat

dengan kelemahan,

ketidakmampuan dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutup-tutupi.

Selanjutnya hanya kepada Engkaulah “Ya… Allah” penulis bertawakal dan berdo’a dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai amal shaleh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah hasanah keislaman bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada siapa pun yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini terutam kepada bapak dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal ’alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, M. Kwartono, Analisis Usaha Kecil dan Menengah, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007. Ahyari, Agus, Manajemen Produksi Perencanaan Sistem Produksi Buku I, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1992. Al-Asyhar, Thobieb, Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2002. Al-Bukhari Al-Ja’fi, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baradzabah, Shahih Bukhari, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Juz III, 1992. Al-Ghazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, Ihya ’Ulumuddin, Jilid II, Beirut: Darul Fikr, Cet. ke-1, 1989. Al-Ghazali, Mukhtashar Ihya ‘Ulumuddin, terj. Irwan Kurniawan, Mutiara Ihya ‘Ulumuddin, Bandung: Mizan, Cet. ke-1, 2008. _______, Ihya ’Ulumuddin, terj. Purwanto, Ihya ‘Ulumuddin, Buku Keempat: Adab Makan, Nikah, Mencari Nafkah, Berdagang, Halal-Haram, Kasih Sayang dan Persaudaraan, Bandung: Penerbit Marja’, Cet. ke-1, 2004. _______, Halal Haram dan Syubhat terj. Abdulhamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995. Al-Mubarakfuri, Al-Imam Al-Hafidz Abi Al-‘Ula Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim, Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami’ At-Turmudzi, Juz VII, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1990. Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI., 1993. Amin, M. Rusli, Waspadai Makanan Haram di Sekitar Kita, Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004. An-Naisaburi, Al-Imam Abi Al-Hussain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Shahih Muslim, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1992. An-Nasai, Al-Imam Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib, As-Sunan Al-Kubra, Juz III, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1991.

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002. Ar Rasyid, Abdurrahman, Halal Haram Menurut Al-Qur’an dan Hadist, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006. Ash-Shan’any, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamany, Subulus Salam Syarhu Bulughul Maram Min Jam’i Adillati Al-Ahkam, Juz IV, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Cet. ke-I, 1988. Azwar, Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 1998. Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003a, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, Jakarta: Departemen Agama RI. _______, 2003b, Panduan Sertifikasi Halal, Jakarta: Departemen Agama RI. _______, 2003c, Tanya Jawab Seputar Produk Halal, Jakarta: Departemen Agama RI. _______, 2003d, Petunjuk Teknis Pedoman Sistim Produksi Halal, Jakarta: Departemen Agama RI. Bakry, Nazar, Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke4, 2003. Bisri, Cik Hasan, (ed.), Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Jakarta: Logos, Cet. ke-1, 1998. Dahlan, Abdul Azis, et. al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, 1996. Daly, Peunoh dan Quraisy Syihab (eds.), Ushul Fiqh II, Jakarta: Departemen Agama,1986. Data Industri Makanan dan Minuman Kota Semarang, Agustus 2009, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Semarang, tanggal 27 Agustus 2009. Data Perusahaan Sertifikasi Halal MUI Provinsi Jawa Tengah, tanggal 24 Agustus 2009. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, brosur Potensi Industri Kota Semarang Semester I Tahun 2007, Pemerintah Kota Semarang.

Effendy, Mochtar, Ensiklopedi Agama dan Filsafat, Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001. Fatah, Rohadi Abdul, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006. Hasil Pengamatan produk makanan dan minuman pada salah satu swalayan di Jl. Soegyopranoto Semarang pada tanggal 11 Januari 2010. Hasil Wawancara dengan DR. Zuhad, MA., selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 Maret 2010. Hasil Wawancara dengan H. Sukirman, selaku Kepala Sekretariat LPPOM MUI Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Januari 2010. Hasil Wawancara dengan para produsen makanan dan minuman (Industri Kecil dan Menengah/IKM) di Kota Semarang tanggal 4, 5, 6, Januari 2010, tanggal 20, 27, 28, Februari 2010, dan tanggal 1, 20 Maret 2010. Hassan, Ahmad Y. dan Donald R. Hill, Islamic Technology: An Illustrated History, terj. Yuliani Liputo, Teknologi dalam Sejarah Islam, Bandung: Mizan, Cet. ke-1, 1993. Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah, Semarang: Majelis Ulama Indonesia, 2006. http://ciptakarya.pu.go.id/profil/barat/jateng/semarang.pdf., Profil Kabupaten/ Kota Semarang Jawa Tengah, dikutip tanggal 4 November 2009. http://www.kursustristar.com/info-bahan-tambahan-pangan-food-additive-yangdiperbolehkan-dep-kes/, Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 722/MenKes/Per/IX/88 tanggal 20 September 1988 tentang Bahan Tambahan Pangan, dikutip tanggal 6 Februari 2010. Ibn Majah, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunnah Ibnu Majah, Juz II, Beirut: Darul Fikr, tt. Ibn Qudamah Al-Maqdisy, Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman, Mukhtashar Minhajul Qashidin, Beirut: Maktabah Darul Bayan, 1978. _______, Mukhtashar Minhajul Qashidin, terj. Katur Suhardi, Minhajul Qashidin Jalan Orang-orang yang mendapat Petunjuk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-1, 2006. Ibn Saurah, Abi Isa Muhammad bin ’Isa, Al-Jami’ As-Shahih wa Huwa Sunan AtTirmidzi, Juz III, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt.

Ibn Umar Al-Ahdal, Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim, Al-Faraidul Bahiyyah, terj. Moh. Adib Bisri, Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah, Kudus: Menara Kudus, 1998. Imaniyati, Neni Sri, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan, Bandung: Mandar Maju, Cet. ke-1, 2002. James, Kenneth, Aspek-aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta: LP3ES, 1992. Jurnal Media Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 14 No. 1, 2007. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LP POM MUI, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2008. Moloeng, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Remaja Rosdakarya, 2000. Munawar, Ahmad Warson, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, 1984. Mutahar, Ali, Kamus Mashur, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Hikmah, Cet. ke-1, 2005. Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996. Peraturan Menteri Kesehatan No. 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal, Derpartemen Agama RI., 2003. Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, Ilmu Fiqh, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983. Qardhawi, Yusuf, Al Halal wal Haram fil Islam terj. Wahid Ahmadi, et al., Halal Haram dalam Islam, Solo: Era Intermedia, 2000. _______, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1997.

_______, Halal dan Haram dalam Islam, 1993a, Jakarta: PT. Bina Ilmu. _______, 1993b, Al Halal Wal Haram Fil Islam terj. Mu’ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam, Jakarta: PT. Bina Ilmu. Rusli, Nasrun, Konsep Ijtihad Al-Syaukani, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, Cet. ke-1, 1999. Sahabudin, et. al., Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata, Jakarta: Lentera Hati, 2007. Sam, Ichwan, et al., Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa SeIndonesia III Tahun 2009, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009. Shaleh, Qamaruddin, et al., AYATUL AHKAM Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Quran Pedoman Menuju Akhlak Muslim, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004. Subagyo, P. Joko, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-4, 2004. Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. Sumarsono, Sonny, Metode Riset Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004. Syadzali, Munawir, Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1997. Syah, Ismail Muhammad, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999. Sya’rawi, Muhammad Mutawalli, Al-Halal wal Haram, terj. Amir Hamzah Fachrudin, Halal dan Haram, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-1, 1994. Unaradjan, Dolet, Pengantar Metode Penelitian Ilmu Soaial, Jakarta: PT. Grasindo, 2000. Undang-undang RI. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen.

Wie, Thee Kian, Industrialisasi di Indonesia Beberapa Kajian, Jakarta: LP3ES, Cet. ke-1, 1994. Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. ke-3, 2000. Yaqub, Ali Mustafa, Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Quran dan Hadist, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. ke-1, 2009. Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’sum, et. al., Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. ke-3, 1995.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Muhammad Kholiq

NIM

: 2104020

Fakultas

: Syari'ah

Jurusan

: Muamalah

Tempat/ Tanggal Lahir

: Boyolali, 15 April 1985

Alamat

: Duwet RT 18 RW VIII Kec. Andong Kab. Boyolali

Pendidikan

: 1. MI Duwet Andong Boyolali lulus tahun 1998 2. MTs Negeri Andong Boyolali lulus tahun 2001 3. SMA Negeri 1 Andong Boyolali lulus tahun 2004 4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2004

Demikian riwayat hidup penulis, yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Penulis,

Muhammad Kholiq NIM. 2104020

DAFTAR PERUSAHAAN YANG SUDAH DAPAT SERTIFIKAT HALAL DARI MUI JAWA TENGAH N0

REGISTER

1

MUI-JTG.001.10.03

2

MUI-JTG.002.02.04

3

MUI-JTG.003.04.04

4

MUI-JTG.004.04.04

5

MUI-JTG.005.04.04

6

MUI-JTG.006.04.04

7

MUI-JTG.007.04.04

8

MUI-JTG.008.04.04

9

MUI-JTG.009.05.04

10

MUI-JTG.010.05.04

11

MUI-JTG.011.07.04

12

MUI-JTG.012.07.04

13

MUI-JTG.013.07.04

14

MUI-JTG.014.07.04

15

MUI-JTG.015.07.04

NAMA PERUSAHAAN UD. DAUN WARU Ds. Ngemplak, Pati UD. SAWUNG POTONG Mijen Semarang PT. KIMIA FARMA Jl. Simongan 169 Smg UD. DWISATA Jl. Kaligarang 1082 Smg PT. KOPI LUWAK Jl. MT Haryono No. 1010 Smg PT. TIRTA ALAM TUNGGONG Jl. Karang Pelem Kedawung, Sragen PT SETIA WIJAYA BHAKTI SANTOSO Jl. Prof. Moh. Yamin, slawi, tegal PT. INDOTIRTA JAYA ABADI Jl. Majapahit No. 765 Smg ABON ABADI (ABON SS) Jl. Blotongan 123 Salatiga ABON ABADI (ABON SS) Jl. Blotongan 123 Salatiga PT. SINAR BAHARI AGUNG Jl. Raya Kendal-Batang KM 12 Kdl UD. ADIKA PUTRA PERDANA Ds. Sidomukti,Margoyoso, Pati CV. TEH SEPEDA BALAP Jl. Patriot, Sekrading, Pekalongan ABON “TIGA DUA” Kalitengah,Kaligentong, Boyolali CV. MEGAH INDO PRATAMA Dagen, Jaten, Kab. Karang anyar, Solo

JENIS PRODUK TEPUNG TAPIOKA AYAM POTONG MINYAK GORENG AYAM POTONG

MERK PRODUK

MASA AKHIR

Daun Waru

26 Oktober 2005

Sawung Potong

20 Februarui 2006

RBD FB 555 Dwisata

KOPI

Kopi Luwak

AMDK

Royan

AMDK

Adi

AMDK & TEH

Aguaria, Sega, Indoteh

ABON

Abon SS, Wayang, Inti Rasa, Nuri

ABON

Abon Ayam “SS”

TEPUNG IKAN TEPUNG TAPIOKA TEH ABON KECAP

27 April 2006 27 April 2006 27 April 2006 27 April 2006 27 April 2006 27 April 2006 27 Mei 2006 27 Mei 2006

Surimi

29 Juli 2006

Bunga Tanjung, Liberty, Siwalan

29 Juli 2006

Eka Sari, Speda Balap Ijo, Speda Balap Biru Elang Super, Dewi, Reco, Tiga Bola, Handayani Permata

29 Juli 2006 29 Juli 2006 29 Juli 2006

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PT. INDOMINA CIPTA AGUNG Jl. Tugu Industri I No. 1 Smg CV. BAROKAH JAYA MUI-JTG.02001004 Jl. Kinibalu Barat, Smg PT. BINA MENTARI TUNGGAL 1502200305 Kec. Tingkir, Salatiga ABON JUARA 1501230305 Jl. Sudirman 339 Salatiga PT. TUNAS INTIBHAKTI MAKMUR 1517240305 Jl. Sumber Mas Timur At-9/III PANGUYUBAN SUMBER MANIS 1517250305 Ds. Sidomukti, Margoyoso, Pati CV. SUMBER MANIS HARAPAN JAYA 1511260305 Jl. Raya Pati-Tayu, Pati DIAMOND 1501270305 Margoyoso, Pati CV. THE SEPEDA BALAP 1512290305 Jl. Patriot, Sekrading, Pekalongan PT. PURA BARUTAMA 1517300405 Jl. AKBP Agil Kusumadya, Kudus PT. MITRA ALVASTAR BUANA 1517310305 Jl. Raya Pati-Tayu kM 14 Pati UD. RODA TERBANG 1517320305 Jl. Raya Pati-Tayu Km 15 Pati CV. HARAPAN 1517330605 Jl. Tugurejo rt 02/III Tugu, Smg PDAM MAGELANG 1512340605 Jl. Letnan Tukiyat 2 Mungkid Mgl MUI-JTG.013.07.04

30

1517350605

31

1517360605

32

1508370605

PT MEGA TRI UTAMA Jl. Candi XVI blok 17 no. 15 Smg PT MEGA TRI UTAMA Jl. Candi XVI blok 17 no. 15 Smg PT. KIMIA FARMA JL. Simongan 169 Smg

BAKSO IKAN AYAM POTONG RPH (SAPI)

Bakso Putih, Goreng, Isi Jamur, Rebus, Batang Panjang CV. Barokah Jaya

29 Juli 2006 21 Oktober 2006

Kibif

07 Maret 2007

Juara, Gloria, Sari Echo

07 Maret 2007

Kelapa Hibrida

07 Maret 2007

Panguyuban Sumber Manis

07 Maret 2007

Glouse

07 Maret 2007

Diamond

07 Maret 2007

Ekasari

02 april 2007

Seika

02 April 2007

TEPUNG TAPIOKA (MODIFIKASI)

Alvastar

02 April 2007

TEPUNG TAPIOKA

Gunung Mas, Putri, Singkong Mas

02 april 2007

TINTA SIDIK JARI

Tinta Sidik Jari Type 00001

11 Juni 2007

Makhoa

11 Juni 2007

TEPUNG JAGUNG

Mesh 8, Mesh 16, Mesh 26, Mesh 60

11 Juni 2007

TEPUNG TAPIOKA (MODIFIKASI)

Tepung Tapioka Utama

11 Juni 2007

MINYAK GORENG

RBD Coconut Oil, RBD SB RBD PN & RBD PO

11 Juni 2007

ABON BLEACHING EARTH TEPUNG TAPIOKA GLOUSE ABON TEH TINTA

AMDK

33

1508370605

34

1502390705

35

1511450705

36

1502020806

37

1502040806

38

1506470806

39

1502480806

40

1501510806

41

1508520806

42

1510530806

43

1512540806

44

1512550806

46

1510570806

47

1505580806

48

1512040806

49

1512591206

50

1517121206

PT. KIMIA FARMA JL. Simongan 169 Smg UD TUHU BAROKAH Ds. Krajan Kel. Jatisari Mijen, Smg PT. INTI MAS Jl. Tentara Pelajar Smg UD. SAWUNG POTONG Ds. Setumbu Rt 03 / 02 Mijen, Smg UD DWISATA Jl. Bendungan Kaligarang 1082 Smg BLEKOK Jl. Jendral Ahmad Yani 95 Cilacap RPH UPTD KOTA SALATIGA Jl. Imam Bonjol 111 A Salatiga ABON H. SURYA JL. S. Parman No. 80 Banjarnegara VICIO Kel. Kutabanajar rt 04/01 Banjarnegara BARA FOOD Jl. Al Munawarah, Kutabanjar, Banjarnegara CV. Teh Sepeda Balap Jl. Patriot, Sekrading, Pekalongan CV. Teh Sepeda Balap Jl. Patriot, Sekrading, Pekalongan CV. AROMATIC Jl. Abdurrahman Saleh No. 24 Smg CV. SARI INDO PRIMA Jl. Taman Telaga Bodas 10 Smg PT. JAVA PRIMA ABADI Jl. Tentara Pelajar Smg ES Q Jl. Gombel Permai XIV / 458 B UD ADIKA PUTRA PERDANA

MINYAK GORENG RPA SODIUM CYCLAMATE

RBD MVO, RBD SPC

11 Juni 2007

Ayam Potong

26 Juli 2007

Tiga T

26 Juli 2007

RPA

Sawung Potong

10 Agustus 2007

RPA

Dwisata

10 Agustus 2007

Blekok, Kepodang

10 Agustus 2007

Daging Sapi, Kambing, & Domba

10 Agustus 2007

Abon H. Surya

10 Agustus 2007

Vicio

10 Agustus 2007

La Rizo

10 Agustus 2007

KECAP RPH ABON MINUMAN KESEHATAN KERUPUK KENTANG TEH

Teh Celup Bedjuwit

KOPI

Ekasari

29 Agustus 2008

Aroma Rasa

29 Agustus 2008

SELAI BUAH SUSU BUBUK KOPI ES BATU TEPUNG TAPIOKA

dan

Teh

Seduh

Indo Prima 350 gr Indo Prima 700 gr Kopi Luwak, kopi Luwak 3 in 1, Kopi Luwak Kopi Susu, Kopi Luwak+Gula

29 AGUSTUS 2008

29 Agustus 2008 29 Agustus 2008

Es Q

10 Desember 2008

Bunga Tanjung, Liberty, Siwalan

12 Desember 2008

Ds. Sidomukti, Margoyoso, Pati UD LIMA DELAPAN Ds. Ngemplak Kidul 01/02 Margoyoso, Pati CV. KARYA MINA PUTRA DK.Matalan, Ds. Purworejo. Kaliori UD SUKA MAJU Ds. Purworejo. Kaliori, Rembang

51

1517601206

52

1503611206

53

1506621206

54

1503631206

PT. WINDIKA UTAMA Jl. Diponegoro No. 24 Smg

DAGING RAJUNGAN

55

15 01 09 02 07

ABON ABADI (ABON SS) Jl. Blotongan 123 Salatiga

ABON SAPI, AYAM DAN DENDENG

56

15 01 10 02 07

ABON ABADI (ABON SS) Jl. Blotongan 123 Salatiga

ABON

57

15 01 64 02 07

ABON ABADI (ABON SS) Jl. Blotongan 123 Salatiga

ABON SAPI, AYAM DAN DENDENG

58

15 01 65 02 07

ABON DAN DENDENG SAPI Jl. Pasar Ampel, Boyolali

59

15 10 66 02 07

60

15 10 67 02 07

TEPUNG TAPIOKA IKAN BELU IKAN KERING GARAM

ABON DAN DENDENG

“88”(delapan-delapan) Ikan Belu Ikan Kering Segi Tiga SM, Ratu Goyang, SM,Arung Segoro Jumbo Colossal, Jumbo Lump, Petite Jumbo, Super Lump, Beckfin, Special, Claw Meat Abadi, Rama, Ikan Mas, Wayang, Inti Rasa, Panen, Gembala Sapi, Mliwis, Nuri colibri, SS, dan Lumba-2

12 desember 2008 12 Desember 2008 12 Desember 2008 14 Desember 2008

07 Februari 2009

Abon Ayam “SS”

07 Februari 2009

Corona

07 Februari 2009

Angsa, Sapi, Sapi Asri dan Merpati

07 Februari 2009

Kripik Asin Standar, Jumbo, Mr Pho, Ping Ping, Maksi, Moksi, Nick, Snack, Deli Tos, getto, MIRASA FOOD INDUSTRI Tripika Balado, Stikmas, Cassava Jl. Munggur 2 Ambartawang, Mungkid, KRIPIK SINGKONG Chips Pedas (CCP), Cassavca Magelang. Chips Asin (CCA), Kripsi, TAJ Brand Cassava Chiops Salted/Unsalted/ ChilliLemon, Fried Cassava, Chip’s SWISS BACERY Swiss Bacery, Super Swiss, Swiss Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Kr. Anyar 14 ROTI BASAH House Banyumanik Smg

07 Februari 2009

07 Februari 2009

61

15 14 68 02 07

62

15 02 69 02 07

63

15 02 70 02 07

64

15 02 71 02 07

65

15 10 72 03 07

66

1517300307

67

1503110307

68

1509730307

69

1510740307

INDO CHEM SEMESTA Jl. Industi XI/ 517 Muktiharjo Lor Semarang NURCHAYATI Jl. Pulutan Rt 02 Rw V Kel. Pulutan Kec. Sidorejo Salatiga DWI SUSWONO JL. Tetep Rt 13 Rw III Kel. Randuacir Kec. Argomulyo, Salatiga UMI CHAYATUN Jl. Ngentak II Rt 15 Rw V Kec. Tingkir Salatiga

“GITA” SNACK Jl. Slamet Riyadi Kartosuro 57161

308

Makam

Haji,

PT. PURA BARUTAMA Jl. Lingkar Selatan Kudus-Jepara PT. SINAR BAHARI AGUNG JL. Raya Kendal – Batang Km 12 Kendal PD. MUJUR JAYA Jl. Raya Desa Mujur – Kroyo Cilacap PT. SENTOSA ESA SWADAYA Jl. Raya Bumiayu–Purwokerto

QS 100, PAA 50, CS 100, Conlub SF, Acid 500, CAC 100, BWA 100

07 Februari 2009

RPA

Ayam Potong

07 Februari 2009

RPA

Ayam Potong

07 Februari 2009

RPA

Ayam Potong

07 Februari 2009

BAHAN PEMBERSIH

MAKANAN RINGAN (SNACK)

TINTA IKAN LAUT OLAHAN SOHUN (MIE PUTIH) FROZEN FOOD/ MAKANAN BEKU

Sumpia Pedas, Udang, Ayam/ Pangsit Ayam, Pastel Udang, Kacang Medan Telor Gabus Merah/ Balado, Gabus Putih, Krupuk Keju, Kacang Bandung, Sukro Pedas/ Kacang Atom Pedas, Cookies/ Natar Hati, Wafer Coklat, Padan, Kacang Arben, Jeruk Marie Biscuit, King Coklat Cream,Egg Rol Pandan, Rol Coklat dan Egg Rol isi Coklat, Ab0n Sapi, Manisan, Buah, Srundeng, Emping Pedas.

20 Maret 2009

Seika Printing Ink

20 Maret 2009

Surimi

20 Maret 2009

Gelang Indah Menara Televisi dan Semut

20 Maret 2009

Naget Jamur, Portabella Strip

20 Maret 2009

Kec. Paguyangan, Kab, Brebes 70

1506150704

71

15 06 76 03 07

72

15 06 75 03 07

73

15 12 77 03 07

74

15 12 80 03 07

75

15 17 31 03 05

76

15 17 32 03 05

77

15 11 26 03 05

78

15 17 25 03 05

79

15 15 80 04 07

80

15 12 83 03 07

81

15 12 90 06 07

82

15 02 81 06 07

83

15 12 82 06 07

CV. MEGAH INDO PRATAMA Dagen, Jaten, Kab. Karanganyar, Solo PT. LOMBO GANDARIA Jl. Raya Jaten, Km 7, Karanganyar, Surakarta PT. LOMBO GANDARIA Jl. Raya Jaten, Km 7, Karanganyar, Surakarta PT. LOMBO GANDARIA Jl. Raya Jaten, Km 7, Surakarta

Karanganyar,

PT. LOMBOK GANDARIA Jl. Raya Jaten, Km 7, Karanganyar, Surakarta PT. MITRA AL VASTAR BUANA. Jl. Raya Pati-Tayu Km 14 Pati UD. RODA TERBANG Jl. Raya Pati-Tayu Km 15 Pati Margoyoso CV. SUMBER MANIS HARAPAN JAYA Jl. Raya pati-tayu, 16 pati CV. SUMBER MANIS HARAPAN JAYA Jl. Raya Pati-Tayu, 16 pati PT. KIMIA FARMA Jl. Simongan 169 Smg PT. PANCASAN TIRTA ALAMI Jl. Raya Pancasan 39 Ajibarang Purwekerto PT. ARYA KUSUMA PERSADA Jl. Kol. H. Waristo Sugiarto Km 11 SMG MARDIYAH Jl. Tlogosari Wetan Rt 11 / 11 SMG KBM WBU Perum Perhutani Unit 1 Jateng Jl. KH. Achmad Dahlan No.454 Semarang

KECAP

Permata

20 Maret 2009

CUKA

Lombok Gandaria

20 Maret 2009

KECAP SYIRUP

Lombok Gandaria, Semar,Bagong dan Sk Syirup Lombok Gandaria Rasa Orage, lemon, Nanas, Melon, Blewah, Frambosan, Cocopandan, Stawbery

20 Maret 2009

20 Maret 2009

SAOS DAN SAMBAL

Cap Bagong, Lombok Gandaria

20 Maret 2009

TEPUNG TAPIOKA MODIPIKASI

Alvastar

20 April 2009

TEPUNG TAPIOKA

Gunung Mas, Singkong Mas

BULA CAIR

Gunung

Putri,

20 April 2009

Glukose

20 April 2009

Tepung Tapioka

20 April 2009

BEDAK

Marcks Bedak Putih, Rose Crème, Marks Venus Loose Powder Ivory Natural Beinge, Invivisible dan Solicy

20 April 2009

AMDK

Aeroz

20 April 2009

AMDK

Apon

10 Juni 2009

Ayam Potonhg

20 Juni 2009

Wana Java Up3 Regaloh

20 Juni 2009

TEPUNG TAPIOKA

RUMAH POTONG AYAM (RPA) MADU

84

15 12 80 04 04

PT. INDDOTIRTA JAYA ABADI Jl. Majapahit No. 765 Semarang

85

15 12 91 07 07

PT. TIRTA MAS MEGAH Jl. Lingkar Selatan Kudus – Jepara

86

15 08 37 06 05

PT. KIMIA FARMA Jl. Simongan 169 Smg

87

15 03 93 07 07

88

15 06 93 07 07

89

15 01 95 07 07

90

15 12 96 07 07

91

15 01 98 07 07

92

15 10 99 07 07

93

15 01 100 08 07

94

15 11 101 08 07

BANDENG PRESTASI Jl. Ciliwung IX/8 Smg PERUSAHAAN KECAP KENTJANA Jl. HM Sarbini No. 88 C Kebumen MANDIRI Jl.Raya Dieng Km 4 Wonosobo YUASA FOOD BERKAH MAKMUR Jl.Raya Dieng Km3,5 Wonosobo ANNISA Jl.Manggisan Indah L-2 Wonosobo UD. SEKAR Jl. JaraksariNo.179 Wonosobo PT. WIDYA PRASUTI Jl. Karangrejo Raya No. 54B Banyumanik Semarang

PT.MUBAROK FOOD CIPTA DELICIA Jl.Sunan Muria No. 33 Kudus

AMDK & TEH AMDK

Aguaria, Sega, Ikhlas, Mc D, Es Teller, Indoteh Fruit Rasa Apel, Jambu Biji, Lemon, Blimbing.

16 JULI 2009

Total, Atlantik, Class, Zangrandi

16 Juli 2009

MINYAK GORENG (MINYAK NABATI)

RBD Coconut Oil, RBD Soybean Oil, RBD Peanut Oil, RBD palm Oil, RBD MVO III, RBHD FB 555, RBD SPC

16 Juli 2009

BANDENG DAN AYAM PRESTO

Bandeng dan Ayam Presto Prestasi

16 Juli 2009

KECAP

Kentjana

16 Juli 2009

MINUMAN DAN KRIPIK

Mandiri

25 Agustus 2009

MINUMAN BUAH

Carica,Salak In Syrup

25 Agustus2009

KRIPIK KENTANG

Nida

25Agustus 2009

SELAI PISANG

Sekar

25 Agustus 2009

Nandisari

25 Agustus 2009

Mabrur, Mabrur Ideal, Mabrur Haji Stt; Cokalt, Kombinasi, Melon, Prima Kombina si Viva; Spesial, ElegantTiga Kali Tiga Mubarok; Besar, Kecil Exslusive, Spesial,Kombinasi, Lebaran, Durian, Susu, Pandan, Mossa,Stobery, Capocino, Graffe/Anggur, Taples Wafer

25 Agustus 2009

SOSI,BAKSO SAPI/AYAM

JENANG

MAKANAN RINGAN (SNACK)

Stick Balado, Snack Ring, Snack Ball, Stick Pandan, Potato Rol Balado, Potato Rol Barbeque, Ring Barbeque, Stick Barbeque Stick Coklat, Pilo Coklat, Cheesco, Pilo keju, Pilus Austtralia Rasa Barbeque, Pilus Australia Rasa Balado, Kentang Keju, Kentang Bumbu,Kentang Keriting keju, Kentang keriting Bumbu, Singkong Bakar Balado, Singkong Bakar Jagung, Cumi, Cumi, Keciput Panjuang, Keciput Bulat, Keciput Ring, Emping Singkong PDS, Intip Manis, Intip Asin, Sempe Rasa Pandan, Sempe Rasa Durian, Sempe Rasa Pisang, Sempe Rasa Kopi Mocca, Sempe Rasa Strobery,.

25 Agustus 2009

GULA JAWA

Gula Jawa Plm Sugar

5 September 2009

DENDENG SAPI

Dendeng Sapi Sukasari

5 September 2009

95

15 10 102 08 07

96

15 11 103 09 07

97

15 01 104 09 07

98

15 01 105 09 07

99

15 01 106 09 07

SUKSES MANDIRI Jl. Imam Bonjol Km 2, Salatiga

ABON

100

15 01 23 03 05

ABON JUARA Jl. Sudirman 339 Salatiga

ABON

“GITA”, SNACK Jl.Slamet Riyadi 308 MakamHaji, Kartosura 57161

ADA RASA Jl.Kumpul Rejo No. 29 Salatiga PERUSHAAN DENDENG SAPI SUKASARI Jl. Sukarno Hata Km 3 Sidoharjo Salatiga ABON LUMAYAN Jl. Banyu Putih, Salatiga

ABON

Lumayan, Mulia, Lancar, Manalagi, Sae, Podo-podo, Sapiku Dua Ayam, Mahkota, Arwana,Tiga Putri, Monas, Piala, Echo, Mawar, Merpati, Cendrawasih, Champion, Marlin, Berlian, Lucky, SM Juara Prima, Gloria, Sari Echo Inti Sari, Pasti Merah, Victoria, Indomaret, Super Hemat, Kerang Biru, Value Plus, CF

5 September 2009

5 September 2009

5 September 2009

101

15 11 107 09 07

102

15 11 23406 05

103

1510108907

104

15011090907

105

15011100907

106

15011110907

107

15011120907

108

15011130907

109

15061140907

110

15121150907

111

15041310907

112

15041320907

113

15041330907

114

15041340907

115

15041310907

ENTING-ENTING GEPUK CAP KLENTENG DAN 2 HOLO Jl. Kaliyamat 23 A Salatiga PDAM MAGELANG Jl. Letnan Tukiyad 2 Mungkid, Magelang PT. CANDRABUANA SURYASEMESTA Jl,Tapak N.1 A Semarang PO. RAMBUTAN Jl. Karangrejo No. 2 Salatiga NOVA FOOD Jl. Abiyoso No. 8 Salatiga KEONG MAS ECO Jl. Hasanudin No. 136 Salatiga MERAK Jl. Merak No. 60 Salatiga UD GELATIK Jl. Lagenrejo No 36 Salatiga ENGGAL JAYA Jl. Balai Rejo I/ 7 Gundangan Salatiga CV. BERHASIL JAYA Jl, Sultan Agung No. 90 Pekalongan TAHU BANDUNGAN BARU SERASI Dsn. Golak RT. 01 RW 07 Bandungan Semarang 0298712155 PABRIK TAHU ASLI Dsn Karanglo RT 06 RW 01 Ds. Kenteng Bandungan Semarang TAHU SERASI BANDUNGAN Tlogosari-Banyukuning-Jambu Bandungan Semarang TAHU BANDUNGAN ASLI Tlogosari-Banyukuning-Jambu Bandungan Semarang TIGA DARA

ENTING-ENTNG AMDK ROTI & SNACK KERIPIK PARU DAN ABON DENDENG DAN ABON KERIPIK PARU KERIPIK PARU DAN ABON DENDENG DAN ABON KECAP KOPI

Cap Klenteng, 2 Holo

5 September 2009

Makhoa

12 Sepember 2009

Buana Bakery

30 September 2009

Rambutan

30 September 2009

Super, Aroma

30 September 2009

Eco

30 September 2009

Merak

30 September 2009

Gelatik Guci Mas

30 September 2009

Piring Tomat, Mangkok, Samsa

30 September 2009

Larisha

30 September 2009

TAHU DAN SUSU KEDELAI

Tahu dan Susu Kedelai

September 2009

TAHU DAN SUSU KEDELAI

Tahu dan Susu Kedelai

September 2009

TAHU DAN SUSU KEDELAI

Tahu dan Susu Kedelai

September 2009

TAHU

Tahu Bandungan Asli Sari Kedelai Bandungan Asli

September 2009

SIRUP

Sirup Jambu Merah Tiga Dara

September 2009

Candi Berlian V/17 Pasadena Semarang 024-7606844 116

15121350907

117

15031360907

118

15101370907

119

15101380907

120

15101390907

121

15101400907

122

15101410907

123

15031420907

124

15041430907

125

15021440907

126

15101450907

BANDENG HJ DJUM BANDENG ManggisVIII/47 Semarang (024 8315280) OLEH-OLEH MBAK YAH Dampit RT 03 RW 01 Mertoyudan SNACK Magelang Hp. 08157960566 SAHABAT KRIPIK TEMPE Ds. Dampit RT 04 RW 02 kec. Martoyudan DAN MAKANAN Magelang (0293)326044 RINGAN NAMMASHOKE Tuguran 1577 RT 04 RW 06 Potrobangsan KRUPUK Magelang Utara 56116 (0293367747 KRUPUK RAMBAK Tuguran 138 RT 04 RW 06 Potrobangsan KRUPUK Magelang Utara 56116 (0293) 313827 ROTI JAHE Teguran RT 02 RW 06 Potrobangsan ROTI Magelang Utara 56116 (0293) 367779 BANDENG PRESTO Jl. Pereng Rejo No. 34 Salatiga Telp. BANDENG PRESTO (0298)327472 VITADELIN Jl. Pereng Rejo No. 533 Gendongan Sala SUSU KEDELAI Tiga (081326012773) PO.RAMBUTAN Jl. Karangrejo 2 Sala Tiga KRIPIK PARU Telp (0298)327234 23 LAPION Jl.Klipang Rejo I/V Salatiga ENTING-ENTING Telp (0298)321283 LANCAR JAYA Tangkisan, Kaligentong, Ampel Boyolali ABON SAPI Telp. 8882571087

Sirup Durian Tiga Dara

Bandeng Duri Lunak

September 2009

Snack

September 2009

Kripek Tempe Makanan Ringan

dan

Aneka

September 2009

Krupuk

September 2009

Krupuk

September 2009

Roti

September 2009

Bandeng Presto

September 2009

Susu Kedelai

September 2009

Kripik Paru

September 2009

Makanan Kecil (Enting-enting)

September 2009

Ayam Kampung, Louhan, SPT, Nuri, Beruang Putih, Terompet, Seruling, Penganten Bali, Piano,

September 2009

Abone, Nangka, Dua Kenari, Yoa, Karapan Sapi, Manggis, Mangga,Anggur Merah, Jambu, Nikmat Rasa, Strabery, Semangka, Kangguru, Dua Putri, Abu Nawas, Super Hero. 127

15011460907

128

15121480907

129

15131490907

130

15171500907

131

15041510907

132

15101520907

133

15101530907

134

15131540907

135

15031550907

136

15101560907

KECAP PENDOWO 5 KECAP Jl. Kampung Baris 388 Semarang SUBUR BAROKAH Banoran Rt 2/ Rw 05 Sekarang Gunung AIR MINUM Pati Telp. (024) 70120596 PETERNAKAN LEBAH UNGGUL LARAS MADU Jl. Merpati No. 22 Tuntang Kab. Semarang 081325301465 TEPUNG BERAS ARIFIN JAYA Jl. Sumbing 12 Pemalang TEPUNG BERAS Telp. 0284-323054 SUSU SEGAR ASLI SUSU SAPI Jl. Ahmad Yani Gg Kepatihan Barat No 66 Pemalang 0284-325487 WFB Jl. Porong Gg Rahmat No. 76 Pemalang KERIPIK TEMPE 081912836922 ROTI KAMIR CAP MAWAR Jl. Semeru Gg. Masjid Nur Mulyoharjo ROTI KAMIR Pemalang 0284-321579 JAHE INSTAN JAGUAR JAHE INSTAN Jl.Kartini 410 Randu Dongkal Pemalang BANDENG SANIYYA BANDENG PRESTO Purwosari III/8 Tambak Rejo Semarang DAN OTAK-OTAK BANDENG 024-6583102 PABRIK TEMPE BP. H. ABDULLAH TEMPE Jl. Stasiun Jerakah Rt. 01/Rw.03 Semarang

Kecap

September 2009

Air Minum

September 2009

Madu Laras

September 2009

Tepung Beras

September 2009

Susu Sapi Murni

September 2009

Keripik Tempe

September 2009

Roti Kamir

September 2009

Jahe Instan

September 2009

Bandeng Presto dan Otak-otak Bandeng

September 2009

Tempe

September 2009

024-70343739 137

15031570907

138

15151580907

139

15101590907

140

15041600907

141

15121911007

142

15101621007

143

15101631007

144

15101641007

145

15101651007

146

15101661007

147

15101671007

148

15101681007

HANIFA PRESTO Jl. Stasiun Jerakah Rt. 01/Rw.03 Semarang BANDENG PRESTO 024-7607061 PABRIK TAHU BU SUHARNI S.Parman 98 Ungaran Semarang 024TAHU 6925996 SERASI BANDUNGAN Tlogosari Rt.04/Rw.04 Bayu Kuning TAHU Bandungan Semarang 081325940623 TAHU SERASI I TAHU DAN SUSU Dsn Clowok Rt. 01 Rw.05 Kenteng KEDELAI Bandungan Semarang 024-70182988 AMDK VALENSIA AIR MINUM TambakmasTimur B71 Semarang KRUPUK COR UDANGTAMBAK Tuguran 219 01/06 Potrobangsan Magelang KRUPUK (0293) 361484 KRUPUK “DINAR” Tuguran 219 RT 01/06 Potrobangsan KRUPUK Magelang (0293)363637 KRUPUK UDANG TELUR Tuguran 117RT 05/06 Potrobangsan KRUPUK Magelang KRUPUK UDANG MEKAR Tuguran 230 RT 01/06 Potrobangsan KRUPUK Magelang (0293) 365172 KRUPUK SINAR JAYA Tuguran 217 RT 01/06 Potrobangsan KRUPUK Magelang (0293) 365172 KRUPUK UDANG SINAR Tuguran RT 05/06 Potrobangsan KRUPUK MagelangUtara (0293)312618 GETUK TRIO ANOMA GETUK Jl. Paten Tegal 1102A Mageang (0293)

Bandeng Presto

September 2009

Tahu

September 2009

Tahu

September 2009

Tahu dan Susu Kedelai

September 2009

Air Minum (AMDK)

Dalam

Kemasan

Oktober 2009

Krupuk

Oktober 2009

Krupuk

Oktober 2009

Krupuk

Oktober 2009

Krupuk

Oktober 2009

Krupuk

Oktober 2009

Krupuk

Oktober 2009

Getuk

Oktober 2009

363751 GETUK ENAK GETUK Menowosari 34 Magelang (0293) 311048 GETUK KONDANG GETUK Karang Lor 63 Magelang 81578960099 UD TUHU BAROKAH RUMAH POTONG Ds. Krajen Kel. Jatisari Mijen Semarang AYAM PERUSDA RPH KOTA SEMARANG RUMAH POTONG Jl. Majapahit Km 11 Penggaron Kidul HEWAN Pedurungan Semarang UD MINA MAKMUR Jl. Purwosari IV/17 Tambakrejo Kalegawe BANDENG PRESTO Semarang TIGA DARA SIRUP Jl. Candi Berlian V/17 Semarang KURNIAWAN SEJATI AIR MINUM Jl. Potrosari Tengah No.8 Semarang ASIA PANGAN ABON SAPI, AYAM Jl. Semeru 40 Salatiga DAN KRIPIK

149

15101691007

150

15101701007

151

1502390705

152

15021661207

153

15031710108

154

15041720108

155

15121730108

156

15101740108

157

15101750108

PT. JITU SATTUNGGAL MAKMUR Jl. Nanggulan No. 50 Salatiga

ABON DAN DENDENG

158

15041760108

PT. SHANG JAYA FOOD Jl. Raya Kaligawe Km 5 No. 28 Semarang

KOPI SUSU

159

15101770108

160

15101780308

161

15021731007

PT. ADI BOGA CIPTA Dsn. Dadaan Ds Gedungan, Kec. Tuntang, BAKSO Salatiga P. BOGA MAKMUR GRACIA KRIPIK SINGKONG Jl. Anyar Duwet No.8 Ngaliyan Semarang PT. PRIMAFOOD INTERNATIONAL RUMAH POTONG Jl. Patimura Km. 1 Canden Kel. HEWAN Kutowinangun Kec. Tingkir Salatiga

Getuk

Oktober 2009

Getuk

Oktober 2009

RPA (Rumah Potong Ayam)

10 Desember 2009

RPH Kota Semarang

10 Desember 2009

Bandeng Presto Sirup Buah Merah, Sirup Bunga Rosela, Sirup Mahkota Dewa Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)snw, Milan Abon Sapi, Ayam dan Kripik Paru Cap Asia Pangan Abon dan Dendeng Wahid, Supertop, Maju, Juwita, Lima Putri, Mayang Sari, Nyoto Eco My cafee (bubuk 3in 1 ; Kopimix, Kopi Susu Moca) my caffee (Mixlate; Vanilla Mocca, Cafillate Vanila, Lover Mocca, Cafelate Kopi Gula2-Go, Cappucino) Bakso Sedap, Bakso Urat Sedap, Daging Kemas Umbis, Kripik Singkong Ayam Potong

30 Januari 2010 30 Januari 2010 30 Januari 2010 30 Januari 2010 30 Januari 2010

30 Januari 2010

30 Januari 2010 12 Maret 2010 1 Nopember 2009

162

15101721007

163

15121711007

164

15101701007

165

15101691007

166

15101681007

167

15101671007

168

15101661007

169

15101651007

170

15101900608

171

15111930708

172

1512040806

173

15121910708

174

15101920708

PT. WONDER BAKERY Jl. Semeru No. 11 Salatiga PT. SEMPURNA BOGA MAKMUR Kawasan Industri Blok C7-9 Candi Semarang GETUK KONDANG Karang Lor 63 Magelang GETUK KONDANG Menowosari 34 Magelang GETUK TRIO AROMA Jl. Paten Tegal 1102A KRUPUK UDANG SINAR Tuguran RT 05/06 Potrobangsan Magelang Utara KRUPUK SINAR JAYA Tuguran 217 RT 01/06 Potrobangsan Magelang KRUPUK UDANG MEKAR Tuguran 230 RT 01/06 Potrobangsan Magelang VIRGIN CAKE & BAKERY Jl.Parang Kusuma Raya 18 Semarang CV. MULTI KARSA ADITAMA Jl.Pujowiyoto No.19 B Purbalingga PT. JAVAPRIMA ABADI Jl. MT Haryono No. 1010 Semarang AL KIFAH FOODS Jl. Karang Tengah Rt 05/ 03 KMK Kabupaten Purbalingga BRALINGGA Jl. Komisaris Noto Sumarsono No.66 Kabupaten Purbalingga

ROTI JELLY (SYIRUP)

Roti Donna Puding, Donna Syirup Victory, Lala Coco

1 Nopember 2009 Jelly,

1 Nopember 2009

GETUK

Getuk Kondang

10 Oktober 2009

GETUK

Getuk Enak

10 Oktober 2009

GETUK

Getuk Trio Aroma

10 Oktober 2009

KRUPUK

Krupuk Udang Sinar

10 Oktober 2009

KRUPUK

Krupuk Sinar Jaya

10 Oktober 2009

KRUPUK ROTI COCONUT SUGAR (GULA JAWA) KOPI

Krupuk Udang Mekar

10 Oktober 2009

Virgin

28 Juni 2010

Lingga Sari

07 Juli 2010

Kopi Luwak, Kopi Luwak 3 in 1, Kopi Luwak +Gula, Kopi Luwak + Susu, Mac Caffee Susu, Mac Caffee+Gula Mac Caffee 3 in 1

29 Agustus 2010

SUSU KEDELAI

Al Kifah Foods

09 Juli 2010

MAKANAN RINGAN

Kripik Tempe

09 Juli 2010

175

15101930708

176

15101940708

177

15101950708

178 15101960708 179

15101970708

180

15021980708

181

15021990708

182

15122000708

183

15122010708

184

15102020708

185

15102020708

186

15102030708

CITA RASA MAKANAN Jl. Campapuah Mrebet Kabupaten RINGAN Purbalingga KING SAN MAKANAN Jl. Pasukan Pelajar Imam Rt 03/III RINGAN Kabupaten Purbalingga RIZQIANA MAKANAN Jl. Jompo Wetan Rt 01 Kalimanah RINGAN Kabupaten Purbalingga ROSE NOPIA MAKANAN Jl. Mangun Negara Rt 04/I Kec.Brebet RINGAN Kabupaten Purbalingga TORAKOR MAKANAN Jl. Kradenana Rt 03/I Kec.Brebet RINGAN Kabupaten Purbalingga ABON DAN DENDENG TEGAL ABON DAN Jl. Tanduk Rt 08/ Rw 1 Ampel Kabupaten DENDENG Boyolali MERAK BEWANGI Jl. Bakalan Rt 05/ 06 Tanduk Ampel DAGING Kabupaten Boyolali PRATIWI Jl. Kampung Stasiun I No. 15 Kabupaten MINUMAN Demak PRATAMA MINUMAN Jl. Bayangkara No. 15 Demak REJEKI BAHARI Jl. Pabean Tasik Agung Rt 04 Rw I KRUPUK Kabupaten Rembang SUNTARI MAKANAN Jl. Kampung Sorogenang RINGAN Bintoro Kabupaten Demak TALI ASIH Jl. Nelayan Rt 02 Rw 03 Tasik Agung TALI ASIH Kabupaten Rembang

Kripik Tempe, Kacang Ijo

09 Juli 2010

Kripik Tempe, Kacang Ijo, Kedelai Hitam

09 Juli 2010

Marneng, Kacang Goreng, Kacang Telor

09 Juli 2010

Roti Nopia, Toso 09 Juli 2010 Torakor (Tomat Rasa Korma)

09 Juli 2010

Abon dan Dendeng Tegal

12 Juli 2010

Dendeng dan Daging

12 Juli 2010

Minuman Kunir Asem

12 Juli 2010

Minuman Sari Kedelai

12 Juli 2010

Krupuk

12 Juli 2010

Kripik Kacang

12 Juli 2010

Krupuk dan Ikan Kering

12 Juli 2010

187

15022040708

188

15102050708

189

15022060708

190

15062070708

191

15102080708

192

15102090708

193

15082100708

194

15102110708

195

15082120708

196

15102130708

197

15102140708

198

15102150708

199

15102150708

ROJO KOYO Jl. Ploso Kerep, Winong Kabupaten Boyolali SAFITRI Kecamatan Susukan Rt 02 / Rw I Kabupaten Semarang BEWANGI Desa Mitiran Rt 04 / Rw 02 Gladagsari Ampel, Boyolali SAMPURNA Desa Pedak Kec.Sulang Kabupaten Rembang WINGKO BABAD CAKRA Lempongsari I Rt 04/03 Semarang DODOL BONANG CAP 99 D/a Bonang Rt 03/02 Kec. Lasem Kabupaten Rembang KARYA BAKTI Jl. Gajah Mada Dasa Pantiharjo Kaliori Kab. Rembang FIKA D/a Sijeruk Rt 02 Rw II Kendal KECAP IBU TOEN Jl. Gg. KarnadiNo. 5 Rt 5 Rw 6 /II Kali Buntu Kab. Kendal SUKA RASA D/a Tentara Pelajar Ds.Sijeruk Kab. Kendal SUMBER REJEKI D/a Tentara Pelajar No. 43 Ds.Sijeruk Kab. Kendal ANIG D/a Gg.Diponegoro Rt 5/II Kalibuntu Wetan Kab. Kendal LA MIRYATA D/a Kauman Bangunharjo387

ABON

Rojo Koyo

16 Juli 2010

Safitri

16 Juli 2010

ABON

Bewangi

16 Juli 2010

KECAP

Sampurna

19 Juli 2010

Cakra

19 Juli 2010

DODOL

Dodol Bonang Cap 99

19 Juli 2010

KECAP

Udang Windu

25 Juli 2010

MAKANAN RINGAN

Kripik Bawang

25 Juli 2010

KECAP

Kecap Ibu Toen

25 Juli 2010

MAKANAN RINGAN

Kue Satru Kacang Hijau, Selai Pisang

25 Juli 2010

MAKANAN RINGAN

Kripik Petis

23 Juli 2010

MAKANAN RINGAN

Kripik Nangka

23 Juli 2010

Bahan Roti

25 Juli 2010

KRUPUK

WINGKO BABAD

LA MIRYATA

Semarang 200

15122160708

201

15102170708

202

15172180708

203

1502480806

204

1502040806

205

1502201006

206

15102191108

207

15112201108

208

15122211108

209

15122221108

210

15122231108

211

15102241208

212

15062251208

213

15092261208

NALLA D/a Parangkusuma I No. 16 Tlogosari Semarang WINGKO BABAD MANGGA DUA D/a Purwosari PerbalanH 20 Semarang PT. PRIMATRALINDO D/a Ds. Ngemplak Kidul RT 02 / III Margoyoso Pati RPH UPTD Kota Salatiga Jl. Imam Bonjol 111 Salatiga UD DWISATA Jl. Bendungan, Kaligarang 1082 Semarang CV. BAROKAH JAYA Jl. Kinibalu Barat Semarang BRILLIANT CAKE D/a Pedamaran Gg Buntu No.12-14 Semarang PT. INDUSTRI GULA NUSANTARA Jl. Ir. Soekarno-Hatta Barat Km 6 Cepiring - Kendal PT. STAR FOOD JAYA PRIMA Jl. Ahmad Yani 82 A Kudus

MINUMAN

Syrup

25 Juli 2010

MAKANAN RINGAN

Wingko Babad Mangga Dua

25 Juli 2010

TEPUNG TAPIOKA

Pati Prima Saguku

22 Oktober 2010

RPH UPTD Kota Salatiga

22 Oktober 2010

Dwisata

22 Oktober 2010

CV. Barokah Jaya

22 Oktober 2010

CAKE

Brilliant Cake

22 Nopember 2010

GULA

Gula Kristal “IGN”

22 Nopember 2010

Eksotea, Teh Hijau Apel, Canting, Kio-Kio Bubble,Coffee, Starzone, Eksocool; Strawberi, Guava, Mango, Blackcurrant

22 Nopember 2010

Berkah, Jordan

22 Nopember 2010

Syirup Fres Classic, Fres Elegance, Fres Premium, Syirup Putri Bali

22 Nopember 2010

Sumber Rizki

03 Desember 2010

Bawang Cabe

03 Desember 2010

Bihun Jagung Patmo

03 Desember 2010

RUMAH POTONG HEWAN RUMAH POTONG AYAM RUMAH POTONG AYAM

MINUMAN

PT. STAR FOOD JAYA PRIMA AIR MINUM DALAM Jl. Ahmad Yani 82 A Kudus KEMASAN (AMDK) PT. KARYA CIPTANYATA WISESA MINUMAN (SYRUP) Jl. Tapak 1 A Tugu Semarang SUMBER RIZKI D.a. Perum Griya Permata Indah B3 No. 9 KRIPIK BAYAM Tanjungsari Pekalongan KECAP BAWANG CABE KECAP Jl. Raya Kedungwuni 173 Pekalongan PABRIK BIHUN MANUNGGAL BIHUN

214

15102271208

215

15102281208

216

15102291208

217

15102301208

218

15102311208

219

15102321208

220

15102331208

221

15102341208

222

15102351208

223

15122361208

224

15102361208

Jl. Raya Pakis Putih Kedungwuni Pekalongan KRIPIK TAHU ROSE D.a. Griya Permata Indah 23 A Tanjung Sari, Kajen, Pekalongan KRIPIK TAHU NIKITA D.a. Kedungwuni Gg. Beringin I Pekalongan

KRIPIK TAHU

Rose

03 Desember 2010

KRIPIK TAHU

Nikita

03 Desember 2010

KRIPIK PISTETA JAYA SANCK/ KRIPIK D.a. Simbang Kulon Gg.I No. 324 Buaran Cap Ni’mat TAHU Pekalongan SARI NABATI SNACK / KRIPIK D.a. Simbang Kulon Gg.5 Buaran Cap Sari Nabati TAHU Pekalongan KRIPIK “KALSUM DK” SNACK / KRIPIK D.a. Simbang Kulon Gg.5 No.77 Buaran Cap Kalsum DK TAHU Pekalongan REMPEYEK KACANG “DELLA SNACK” SNACK/REMPEYEK Della Snack D.a. Perum Griya Tirto Asri Jl. Bougenvil I KACANG No. 80 Pekalongan WINGKO 78 D.a. Perum Tanjung B XI/7 Tirto Kec. WINGKO BABAD Wingko 78 Tirto Kab. Pekalongan ROZI PUTRA D.a. Desa Kemplong Rt 05/ 03 Kec. KRUPUK Krupuk Rozi Putra Wiradesa Kab. Pekalongan KUE KECIPUT MENARA KUDUS D.a. Desa Wonoyoso Gg 3-14 / 03 SNACK/KUE Snack/Kue Keciput Buaran, Pekalongan JAMU INDO AIR LABA D.a. Yos Sudarso No. 301Wiradesa MINUMAN JAMU Cap Kuda Putih Pekalongan ABADI MODERN BAKERY ROTI Abadi Jl. Pahlawan No. 9 C Pekalongan

06 Desember 2010 06 Desember 2010 06 Desember 2010

06 Desember 2010

06 Desember 2010 06 Desember 2010 06 Desember 2010 06 Desember 2010 29 Desember 2010

225

15102371208

226

15102381208

227

15102391208

229

15172410109

230

15102420109

231

15022430109

232

15152440109

233

15102450109

234

15022460109

235

15122470109

236

15102480109

237

1511450705

238

1517300307

CITRA BAKERY Jl. Prisma Griya Permai Blok C No. 12 Kedungwuni, Pekalongan MANNA BAKERY Jl. Gumawang Rt 001 / Rw 001 Wiradesa , Pekalongan ROTI & KUE CIANDRA Jl. Raya Pekajangan No. 99 Rt 19/ VII, Pekalongan GILINGAN SUKSES MANDIRI Sidomukti Rt 1/3 Margoyoso, Pati GITA SNACK Jl. Slamet Riyadi 308, Makam Haji Kartasuro, Sukoharjo GITA SNACK Jl. Slamet Riyadi 308, Makam Haji Kartasuro, Sukoharjo PT. TARUNAKUSUMA PURINUSA Jl. Raya Klepu, Desa Ngempon, KlepuSemarang EMPING WINDAN JAYA Jl. Windan Rt 1 / 9, Makam Haji, Kartasuro, Sukoharjo PELANGI MAS Jl. Merapi Utara 2, Rt 01 /XX, Cengklik, Nusukan, Solo INDOVITA SURYA ABADI Jl. Lingkar Pulodarat 16 / 02 Pecangaan, Jepara Perusahaan Kerupuk “RAMAYANA” Jl. Yos Sudarso 7 Jepara PT. INTI MANIS Jl. Perintis Kemerdekaan No. 39 Semarang PT. PURA BARUTAMA Jl. Lingkar Selatan Kudus-Jepara

ROTI

Citra Bakery

29 Desember 2010

ROTI

Manna Bakery

29 Desember 2010

Ciandra

29 Desember 2010

ROTI & KUE TEPUNG

2 Kipas, 333, 44

17 Januari 2011

Belut Goreng, Kripik Mete Grubi, Kacang Telor, Roti (Tango), Nastar

17 Januari 2011

ABON

Abon Ayam

17 Januari 2011

KAPAS

Kapas Kencantikan (Facial Cotton), Kesehatan, Cotton Bud, Cotton Ball

17 Januari 2011

Emping Cap Panjang

17 Januari 2011

Abon Ayam Pelangi Mas

17 Januari 2011

Raja Teh

17 Januari 2011

Kerupuk Tengiri; Ramayana, Echo Kerupuk Udang; Ramayana, Echo Kacang Oven Echo

17 Januari 2011

ROTI DAN MAKANAN RINGAN

MAKANAN RINGAN ABON TEH KERUPUK DAN KACANG SODIUM CYCLAMATE TINTA

TIGA T

30 MARET 2011

SEIKA PRINTING INK

30 MARET 2011

239

15122490309

240

15022500309

241

15022510309

242

15022520309

243

15142530309

244

15172540109

245

15172550509

246

1503110307

247

1501090207

248

1501640207

249

1501650207

250

1517310305

251

1517320305

252

1514680207

PT. VERMINDO UTAMA SARI KEDELAI Jl. Wilis Genuk Krajan VI/IA Rt 4/4 BUBUK INSTANS Semarang WALUYO FARM RUMAH POTONG Jl. Wonosari RT 1 RW 9 Ngaliyan AYAM (RPA) Semarang AL MUNAWAR RUMAH POTONG Jl. Ling.Congol 05/02 , Kel.Karangjati, AYAM (RPA) Kec.Bergas, Kab.Semarang PEMOTONGAN AYAM “MURYADI” RUMAH POTONG Jl. Banjarsari Selatan No. 47 Tembalang AYAM (RPA) Semarang PT. TIRTA CIPTA NUGROHO BAHAN KIMIA Jl. Gunung Kelir Kawasan Industri PENGOLAHAN AIR Wijayakusuma Karanganyar Tugu Smg PT. SAMATOR GAS Jl. Raya Kaliwungu Km. 19 Kendal PT. SAMATOR NITROGEN Jl. Raya Kaliwungu Km. 19 Kendal PT. SINAR BAHARI AGUNG IKAN LAUT Jl. Raya Kendal- Batang Km. 12 Kendal OLAHAN ABON ABADI (Abon SS) Jl. Fatmawati No. 123 Salatiga ABON ABADI (Abon SS) Jl. Fatmawati No. 123 Salatiga ABON, DENDENG CAP SAPI D.a. Pasar Ampel,Boyolali PT. MITRA ALVASTAR BUANA Jl. Raya Pati-Tayu Km 14 Pati UD RODA TERBANG Jl. Raya Pati-Tayu Km 15 Pati INDO CHEM SEMESTA

ABON : SAPI, AYAM, DENDENG, KRIPIK PARU ABON : SAPI, AYAM, DENDENG ABON SAPI DAN DENDENG TEPUNG TAPIOKA MODIFIKASI TEPUNG TAPIOKA BAHAN

PROPLUS

30 MARET 2011

WALUYO FARM

30 MARET 2011

RPA AL-MUNAWAR

30 MARET 2011

AYAM POTONG MURYADI

30 MARET 2011

CMA

30 MARET 2011

Oxygen GAS, Oxygen CAIR 17 JANUARI 2011 MERK : SAMATOR NITROGEN GAS, NITROGEN 17 JANUARI 2011 CAIR MERK : SAMATOR SURIMI

08 M E I 2011

Abadi, Rama, Ikan Mas, Wayang, Nuri, Inti Rasa, Panen, Gembala Sapi, Mliwis, SS, Colibri, Lumbalumba, Merpati,Pasti, Kijang Utama

08 M E I 2011

CORONA

08 M E I 2011

Angsa, Sapi, Sapi Asri, Merpati

08 M E I 2011

Alvastar

08 M E I 2011

Gunugn Mas, Gunung Putri, Singkong Mas BWA 100, CAC 100, CS 100,

08 M E I 2011 08 M E I 2011

Kawsan Industri Candi 20A Kav. 17 Jl. Gatot Subroto Semarang

PEMBERSIH

CONLUB LF, CONLUB SF, CONLUB DRY, PAA 50, IPC 100, QS 100, ACID 500, BWA 10, FK 100, SA 100, PAA 150, IPC 10, CAC 200, CAC 500, ACID 5, ACID 30, ACID 50, GENKLIN, CAC P, IPC SPESIAL, ANTIBAC HS, BWA P, BWA P20, IPC P, IPC MT, BA 100 TRR 2075, TRR FC-10, TRR FC - 20, FC 20 ND Kecap : Manggis, Utama Sari Saos : Sarananda, Segar Harum, Tirtosari, Sinar Jaya

253

15142560509

CV. ANUGRAH ABADI Jl. Brotojoyo Timur No. 12 B Semarang

SABUN PEMBERSIH CAIR

254

15062570509

PT. TIRTOSARI Jl. Blimbing No. 2 Dampyak Kab.Tegal

KECAP DAN SAOS

255

15012580509

PS. MAS Jl. Jagalan Rt 03 / Rw 10, Jebres, Surakarta

256

15122590509

PT. GUWATIRTA SEJAHTERA AIR MINUS DALAM Jl. Raya Solo-Sragen Km 7,5 Janten KEMASAN (AMDK) Karanganyar

257

15032600509

KOPERASI MITRA WINDIKA Jl. Beringin Raya 37 Kel. Wonosari Kecamatan Ngaliyan Semarang

ABON SAPI, DENDENG DAN SRUDENG

MAKANAN OLAHAN HASIL LAUT

08 M E I 2011 08 M E I 2011

PS MAS, PS KEONG MAS

08 M E I 2011

UTRA

08 M E I 2011

Cumi Tepung Roti, Curry Crab Cakes, Dimsum Udang, Lumpia Rajungan Original, Lumpia Rajungan Pedas, Mini Crab Cakes, Pangsit Udang, Roti Lapis Udang, Samosa, Siomay Udang, Udang Krispy, Udang Tepung Roti, Capit Rajungan Tepung Roti, Lengan Rajungan Tepung Roti, Kepiting Soka Tepung Roti, Crab Cakes 3,5 Oz Bola Rajungan , Burger Rajungan, Kepiting Soka

08 M E I 2011

Gulung, Kare Udang, Udang Bumbu Mentega 258

15012610509

259

1510720307

260

1510670207

261

1503631206

262

1517300307

GITA SNACK Jl. Slamet Riyadi 308, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo

GITA SNACK Jl. Slamet Riyadi 308, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo

SWISS BAKERY Jl. Perintis Kemerdekaan Gg.Kr.Anyar 14 Banyumanik Semarang PT. WINDIKA UTAMA Jl. Beringin Raya 37 Kel. Wonosari Kecamatan Ngaliyan Semarang PT. PURA BARUTAMA Jl. AKBP Agil Kusumadya No.203 Kudus

ABON

MAKANAN RINGAN (SNACK)

ROTI BASAH PASTUERIZED CRAB MEAT TINTA PENANDA JARI

GITA SNACK (Abon Sapi, Abon Sapi Pedas, Abon Sapi Bawang) Sumpia Pedas, Sumpia Udang, Sumpia Ayam/ Pangsit Ayam, Pastel Udang, Kacang Medan Telor Gabus Merah/ Telor Balado,Telor Gabus Putih/ Krupuk Keju, Kacang Bandung, Sukro Pedas/ Kacang Atom Pedas, Cookies/ Natar Hati, Wafer Coklat, Wafer Pandan, Wafer Kacang, Wafer Arben, Wafer Jeruk, Marie Biscuit, Biscuit King Coklat Cream, Egg Rol Pandan, Egg Rol Coklat dan Egg Rol isi Coklat, Manisan Buah, Srundeng, Emping Pedas. SWISS BAKERY, SUPER SWISS, SWISS HOUSE Jumbo Colossal, Jumbo Lump, Petite Jumbo, Super Lump, Beckfin, Special, Claw Meat TINTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

08 M E I 2011

08 M E I 2011

08 M E I 2011 08 M E I 2011 30 MARET 2009

ABON JUARA Jl. Sudirman 339 Salatiga

100

15 01 23 03 05

157

15101750108

PT. JITU SATTUNGGAL MAKMUR Jl. Nanggulan No. 50 Salatiga

181

15021990708

MERAK BEWANGI Jl. Bakalan Rt 05/ 06 Tanduk Ampel Kabupaten Boyolali

247

1501090207

Senin, 24 agustus 2009

ABON ABADI (Abon SS) Jl. Fatmawati No. 123 Salatiga

ABON ABON DAN DENDENG DAGING

Juara Prima, Gloria, Sari Echo Inti Sari, Pasti Merah, Victoria, Indomaret, Super Hemat, Kerang Biru, Value Plus, CF Abon dan Dendeng Wahid, Supertop, Maju, Juwita, Lima Putri, Mayang Sari, Nyoto Eco Dendeng dan Daging

Abadi, Rama, Ikan Mas, Wayang, ABON : SAPI, AYAM, Nuri, Inti Rasa, Panen, Gembala DENDENG, KRIPIK Sapi, Mliwis, SS, Colibri, Lumbalumba, Merpati,Pasti, Kijang PARU Utama

5 September 2009

30 Januari 2010 12 Juli 2010

08 M E I 2011

Hasil Wawancara dengan Bpk. Sukirman Informan

: H. Sukirman

Jabatan

: Kepala Sekretariat LP POM MUI Jawa Tengah

Tanggal

: 15 Januari 2010

1. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Sertifikasi Halal MUI ? Bagaimana peranan dan manfaatnya ? Manfaatnya banyak : -bagi konsumen, informasi kandungan bahan baku dapat

diketahui

secara

jelas,

bagaimana

asal-usulnya

dan

cara

pembuatannya, lingkungan kerja termasuk pendistribusiannya sehingga meyakinkan masyarakat bahwa produk tersebut kehalalannya sudah dipatenkan oleh MUI dan sudah dilakukan audit (pemeriksaan). 2. Bagaimana tanggapan Anda mengenai produk makanan (minuman) olahan yang belum bersertifikat halal ? Kami tidak menanggung produk tersebut. Sertifikat halal bersifat sukarela: kembali pada kesadaran IKM sendiri untuk mengajukan sertifikat halal. Dalam hal ini MUI menghimbau kepada IKM untuk mengajukan Sertifikat halal dan MUI sangat terbuka untuk memberi solusi kepada IKM yang mau mengajukan sertifikat halal termasuk dalam hal anggaran. Bagaimana status hukumnya dalam Islam ? Dalam hal ini bersikap husnudz dzon IKM berbuat baik (yang terbaik) untuk produk yang dihasilkannya. Mereka tidak sengaja memberi/memasukkan bahan tertentu pada produknya. Bagaimana hukum mengkonsumsinya ? Kalau kita ragu, tidak usah dimakan. Hal ini kembali kepada masyarakat untuk menilai sendiri produk tersebut (baik atau buruknya). 3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai industri makanan olahan yang belum melaksanakan sertifikasi halal ? 4. Dari wawancara yang Saya lakukan pada beberapa IKM, ada beberapa alasan mengapa mereka belum melaksanakan sertifikasi halal :

152

a. Ada IKM yang belum mengetahui tentang adanya sertifikat halal MUI ? Bagaimana tanggapan Anda ? Bagaimana sosialisasi dan upaya MUI menanggapi hal demikian ? Sarana dan prasarananya masih kurang. LP POM MUI bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain seperti Badan POM dan Dinas Kesehatan untuk membantu ketika produsen minta izin layak edar produknya sekaligus untuk mensertifikasi halal juga. Selain itu dengan dinas yang lain seperti Depag, Dinas Industri untuk sosialisasi. Alat atau media apa yang digunakan untuk sosialisasi ? Majalah, MUI daerah dengan pemasangan spanduk (”mengkonsumsi makanan berlabel halal”), media elektronik: informasi lewat internet, dll. b. Ada IKM yang keberatan dengan biaya administrasi sertifikasi halal. Berapa biaya yang akan ditanggung perusahaan untuk melaksanakan sertifikasi ? Apakah sudah ada ketentuan atau standarisasi biaya sertifikat halal ? Kisarannya antara 500 sampai 2,5 juta. Ada dua tahap pembayaran: pertama untuk audit lapangan, kedua untuk sertifikat halalnya. Untuk audit, biaya administrasi 50 ribu, auditor lapangan minimal 2 maksimal 3 orang per@ 150 ribu, untuk biaya transportasi ditanggung perusahaan (ini yang membedakan besar kecilnya). Untuk sertifikat halal, kami melihat kemampuan perusahan, subsidi silang. Biaya digunakan untuk rapat, sidang Komisi Fatwa dan peruntukannya dijelaskan. MUI bukan lembaga profit untuk mencari keuntungan dan juga bukan leembaga pemerintah. Kalau dari pemerintah apakah ada subsidi atau bantuan ? Bantuan pemerintah biasanya diberikan kepada IKM pada ketika ada program pembinaan IKM untuk melaksanakan sertifikat halal. c. Ada IKM yang merasa tidak atau belum perlu mensertifikasi produknya karena sertifikat halal bukan suatu keharusan, dll. Bagaimana tanggapan Anda ?

Melihat kebutuhan mereka sendiri, tidak perlu tidak apa. MUI menghimbau, mengarahkan dengan sertifikat halal supaya produknya lebih laris dan laku. Terutama bagi perusahaan yang produknya sudah beredar luas. 5. Menurut pandangan Anda (LP POM) sendiri, adakah faktor lain yang mempengaruhi atau menjadi kendala minimnya produk bersertifikat halal di Kota Semarang ? Ada yang belum tahu, sosialisasinya kurang, susah dilaksanakan karena bahan bakunya belum teridentifikasi secara jelas darimana asalnya dan produk mana. 6. Bagaimana tanggapan Anda terhadap produk-produk tertentu seperti minuman keras (beralkohol), produk makanan mengandung babi, produk rokok yang beredar saat ini ? Apakah produk-produk tersebut bisa disertifikasi ? Tidak bisa, karena MUI tidak mengeluarkan sertifikat haram tapi sertifikat halal. Menurut Anda, mengapa bisa beredar padahal dalam ajaran Islam telah dilarang ? Indonesia bukan Negara Islam. Produk-produk yang bisa masuk ke Indonesia ditangani Badan POM, bahan bakunya harus jelas. Dalam hal ini kembali kepada UU dan peraturan negara misalnya bahwa perusahaan harus memberikan informasi yang jelas terhadap produknya. MUI menghimbau untuk produk non halal dikesampingkan dari produk yang halal (dipisah). MUI juga menghimbau kepada konsumen untuk membeli produk yang berlabel halal. 7. Bagaimana keterkaitan UU dan peraturan lain terhadap kehalalan makanan saat ini ? Mengapa pelaksanaan sertifikat halal saat ini masih bersifat sukarela (bukan suatu keharusan) ? UU (jaminan produk halal) belum dikeluarkan.

UU yang ada sifatnya menganjurkan kepada masyarakat untuk mengurus sertifikat halal 8. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan supaya masyarakat khususnya industri bisa lebih merespon pelaksanaan sertifikat halal, mengingat pentingnya makanan halal bagi umat muslim ? Mengadakan pendekatan-pendekatan kepada mereka dengan bekerjasama dengan lembaga/instansi lain karena jika IKM diundang oleh MUI mereka tidak datang, tetapi dengan bantuan dari lembaga lain bisa lebih mudah melakukan pendekatan. 9. Bagaimana langkah MUI ke depan untuk meningkatkan peran dan fungsi sertifikasi halal ?

Hasil Wawancara Bakso Sapi “Pak Geger” Informan

: Bpk. Nanang Yulianto (Pak Geger)

Jabatan

: Menejer

Perusahaan

: Home industri bakso sapi “Pak Geger”

Alamat

: Jl. Mintojiwo Raya Gisikdrono Semarang

Tanggal

: 28 Februari 2010

1. Sejak kapan Anda memulai usaha ini ? (dan lain-lain) Sejak 1992. 2. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan ini ? 10 karyawan. 3. Bagaimana perkembangan industri/perusahaan Anda ? -Biasa saja. 4. Apa yang Anda ketahui tentang Majelis Ulama Indonesia ? MUI berarti halal, menyangkut perijinan halal. 5. Apa yang Anda ketahui tentang Hukum ? 6. Apa yang Anda ketahui tentang UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan ? Tidak tahu. 7. Apa yang Anda ketahui tentang Sertifikat Halal MUI ? Sertifikat halal itu menjelaskan bahwa suatu produk tidak mengandung babi. 8. Apakah Anda sudah melaksanakan Sertifikasi Halal ke MUI ? Mengapa ? Belum. Belum ada dana. Sertifikat halal itu untuk industri yang sudah maju. 9. Setelah Anda mengetahui tentang sertifikat halal MUI, apakah anda berniat atau bersedia melaksanakan sertifikasi ke MUI ? Kalau dengan terpaksa ya tidak apa-apa. Kalau tidak diharuskan ya tidak perlu. Sertifikat halal itu untuk usaha skala besar. Kalau industri sudah skala menengah ke atas mungkin bisa melaksanakan sertifikat halal.

156

10. Menurut informasi yang Saya ketahui dari LP POM, untuk melaksanakan sertifikasi halal perusahaan harus mengeluarkan biaya antara Rp. 500.000,00 sampai Rp. 2.500.000,00 atau lebih (relatif). Menurut Anda, apakah biaya demikian memberatkan perusahaan ? Sertifikat halal itu tidak perlu. Kalau hanya usaha skala kecil tidak perlu. Kecuali bagi usaha yang sudah berskala internasional ya wajib. Halal atau tidak itu karena minyaknya. Mengandung babi atau tidak ? Masalah halal itu adanya di Indonesia dan Timur Tengah. Kalau di Eropa gak ada halal-haram. 11. Seberapa pentingkah produk/makanan halal menurut Anda ? Ya penting bagi yang di atas, kalau bagi orang bawah ya gak penting/gak perlu. Karyawan saya muslim. Produk saya juga tidak melenceng dari yang halal. 12. Apakah Anda setuju jika sertifikat halal ini diwajibkan kepada setiap perusahaan termasuk perusahaan Anda ? Mengapa ? Tidak setuju. Ya lihat-lihat dulu pedagangnya. Kalau untuk pedagang kaki lima ya mana mungkin. Kalau usaha skala nasional yang produknya di masukkan di Indonesia maka itu harus disertifikasi halal. Tetapi kalau pedagang kaki lima, pedagang kecilkecilan, pedagang bakso keliling ya gak mungkin/gak perlu.

Hasil Wawancara dengan DR. Zuhad, MA. Informan

: DR. Zuhad, MA.

Jabatan

: Anggota Komisi Fatwa MUI Jateng

Tanggal

: 8 Maret 2010.

Pendahuluan : Jenis makanan dibagi menjadi 3 : 1. Makanan dari nabati, hampir semuanya halal kecuali yang mengandung racun atau membahayakan. 2. Makanan dari hewani, ada babi, binatang sembelihan yang tidak menyebut nama Allah, darah, dll. Yang lain kalau ada yang diharamkan menurut hadist tetapi sifatnya tidak pasti, kalau Imam Malik itu makruh seperti gajah, singa dan sebagainya, karena berhubungan dengan keseimbangan alam. 3. Makanan olahan, bisa dari nabati dan dari hewani. Yang jadi masalah adalah olahannya. Dalam Al-Quran dikatakan :

n
e  < -  #GA
N
#O"*   G K
 + -  3= 9  S(
j  #
 . &
Z 9   d  
M
V  + 
(IŽ : Z4) - L =` D
 6W L `  UO
|.^ Artinya: “Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebenaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan”. (QS. An-Nahl : 67). Sekarang makanan olahan tergantung dari banyak hal. Yang diolah apa saja. Bahannya yang mau dimasak kan semuanya ada aturannya, (yaitu) diperbolehkan dan tidak membahayakan seperti gula, minyak, tepung kan semuanya ada labelnya. MUI ketika merekomendasi produk-produk tersebut melihat komposisi produknya. Bahan-bahannya apa saja, bahannya sudah

158

disertifikasi atau belum misalnya minyaknya, tepungnya, kalau itu obatobatan itu sudah bersertifikat halal atau belum. Kalau semuanya sudah klir, jelas, pengolahannya juga tidak mengandung hal-hal yang diharamkan lalu diputuskan itu halal. Jadi gampang cara kerjanya.

1. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Sertifikasi Halal MUI ? Sertifikat halal bertujuan melindungi masyarakat terutama masyarakat Islam agar tidak mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Mereka bekerja membentuk lembaga itu (LPPOM MUI). Ada Komisi Fatwa yang tugasnya menetapkan kehalalannya itu. Jadi kita melindungi masyarakat. Bagaimana peranan dan manfaatnya ? Manfaat bagi produsen, kalau produsen itu betul-betul membuat makanan yang sesuai kategori, dia jelas tidak rugi malah untung karena tingkat kepercayaan konsumen akan lebih tinggi terhadap produk tersebut. Tetapi kalau tidak jelas masyarakat ragu. Masyarakat Islam yang hati-hati dengan makan minum, dia akan selektif sekali memilih makanan. Kita aja sekarang makan itu tidak sembarangan, bukan hanya menghindari yang haram tetapi kita juga menghindari yang tidak sehat. Sekarang banyak makanan yang gak sehat yang kalau kita makan dampak negatifnya pasti akan ada. Masyarakat dilindungi dari dua hal itu sebenarnya. Halal dari segi hukumnya dan sehat, halalan thayyiban itu. Sekarang ada orang yang bikin makanan yang unsurnya itu menyengsarakan masyarakat. Dari segi manfaatnya, keduaduanya terlindungi. Malah pihak produsen itu akan dipercaya sehingga dagangannya akan laris. Dan konsumen tidak perlu berfikir panjang (untuk mengkonsumsinya) karena sudah jelas. 2. Bagaimana tanggapan Anda mengenai produk makanan (minuman) olahan yang belum bersertifikat halal ? Bagaimana status hukumnya dalam Islam ? Ya kalau tidak tahu bahannya, prosesnya, ya ragu-ragu. Kalau tidak jelas bahannya, proses pembuatannya, komposisinya apa, bagaimana prosesnya, ya jelas kita ragu-ragu. Itu mungkin masuk wilayah syubhat. Kalau kita levelnya

ingin beragama yang baik maka, satu kita mesti meninggalkan yang syubhat, kedua kalau kita tidak yakin itu menyehatkan kita juga akan tinggalkan karena khawatir kita sakit. Dan itu yang harus kita ajarkan kepada masyarakat. Masih lebih banyak makanan lain yang lebih sehat (pemilihan). Ada sekian banyak alternatif yang lebih jelas. 3. Bagaimana hukum mengkonsumsinya ?(itu sudah dijawab tadi). Kalaupun itu haramnya tidak tegas, tapi kalau bahannya tidak sehat yang bersangkutan akan kena dampak. Makannya dalam hal makanan itu ada bahasa Quran taqwa. Taqwa itu menghindari siksa dunia dan akhirat. Siksa dunia itu kaitannya dengan hukum kausalitas. Kaitannya dengan makanan ya makanan basi, gak sehat, membahayakan dan dampak buruknya itu. 4. Bagaimana tanggapan Anda mengenai industri makanan olahan yang belum melaksanakan sertifikasi halal ? Kalau bisa mereka mendaftarkan (sertifikat halal) supaya jelas. (pertama) Mereka sendiri juga supaya tidak melakukan dosa karena membuat makanan yang haram. Kedua mereka akan lebih aman karena dipercaya oleh konsumen. Kalau biaya ringan kan sebenarnya dan MUI mempunyai program untuk sertifikasi itu. Malah mereka tidak ditarik biaya kalau industri kecil. Coba kamu tanya Bpk. Muchojjar bagaimana cara mendaftarkan. Ini sudah ada beberapa kali ada program sertifikasi. Jadi diambil beberapa home industri mereka tidak membayar. Kalau mereka ikut program itu kan bagus. 5. Dari wawancara yang Saya lakukan pada beberapa IKM, ada beberapa alasan mengapa mereka belum melaksanakan sertifikasi halal : a. Ada sebagian IKM yang belum mengetahui tentang adanya sertifikat halal MUI ? Bagaimana tanggapan Anda ? Bagaimana sosialisasi dan upaya MUI menanggapi hal demikian ? Karena masih belum lama, wajar kalau orang belum tahu. Memang kita sosialisasinya juga agak pasif. Paling tidak dari yang sudah kita lakukan orang sudah mengerti karena banyak yang sudah disertifikasi. Seperti pemotongan, penyembelihan, industri makanan kecil, banyak sekali.

Paling tidak mereka sudah mengerti. Kalau orang memproduksi sesuatu saya kira sudah mengerti itu. (dari pimpinan industri tidak ikut menjual, tetapi dari salesnya sudah ada tanggapan kehalalan dari konsumen). Apalagi sudah seperti itu. Nah itu kan perlu ke sana (MUI) mendaftarkan. b. Ada sebagian IKM yang keberatan dengan biaya administrasi sertifikasi halal.

Berapa

biaya

yang

akan

ditanggung

perusahaan

untuk

melaksanakan sertifikasi ? Biayanya kan murah. Kalau ikut program yang massal itu dibebaskan. Suruh saja mendaftarkan ke MUI. Ketua LPPOM MUI Bpk. Muchojjar, mempunyai program itu. Setiap tahun mengajukan anggaran untuk program itu. Kita minta biaya dari pemerintah, kerjasama dengan departemen-departemen terkait. Coba mendaftarkan. Nanti kalau sudah banyak

ketua

LPPOM

MUI

akan

mengajukan

proposal

untuk

penyertifikatan terutama untuk industri kecil. Jangan takut biaya. Apakah sudah ada ketentuan atau standarisasi biaya sertifikat halal ? Saya kemarin ke Cilacap membawa surat dari Cilacap surat catering minta disertifikasi. Malah saya tunggu itu suratnya. Lo kita begitu menjemput bola baik, kalau ada kesulitan kita bantu. Asal tahu saja. c. Ada sebagian IKM yang merasa tidak atau belum perlu mensertifikasi produknya karena sertifikat halal bukan suatu keharusan. Bagaimana tanggapan Anda ? Sertifikasi halal memang bukan suatu keharusan. Ini ada karena ada kasus banyak makanan yang tidak sehat, banyak makanan yang tidak halal. Kita ada itu kan adanya problem di situ dan ini melibatkan masyarakat banyak yang tidak berdosa. Kita kan melindungi. Ya kalau produk mereka produk alami hanya menjual air dari sumbernya mungkin tidak perlu. Tetapi kalau itu meramu dari berbagai unsur yang terkait banyak hal itu ya perlu dikaji. Sesuatu yang halal jika dicampur bisa menjadi tidak halal. Anggur itu halal, ketika diproses menjadi sesuatu minuman dalam prosesnya kan menjadi tidak halal. Ini yang harus dijelaskan kepada mereka. Bahwa

mereka itu menjual produk kan mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat (hak-hak konsumen) juga kepada Tuhan. d. Lemahnya kondisi ekonomi perusahaan (sepinya penjualan, persaingan usaha, dll.) juga menjadi alasan mengapa IKM tidak/belum ingin melaksanakan sertifikasi. Bagaimana tanggapan Anda ? Justri karena adanya persaingan kalau poroduk itu berlabel halal kan lebih meyakinkan. Itu saya kira akan menjadi daya tarik dan paint untuk bisa bersaing dengan yang lain. Yang lain belum ini sudah, sama produknya. Orang akan lebih percaya ke itu. Cara berfikirnya harus diperbaiki (kesadaran masyarakat). Apalagi mayoritas pembelinya kan muslim. 6. Menurut pandangan Anda sendiri, adakah faktor lain yang mempengaruhi atau menjadi kendala minimnya produk bersertifikat halal (di Kota Semarang) ? Ya saya kira, satu mereka masih belum bisa diatur. Kedua mereka semaunya sendiri. Kan yang namanya sertifikat halal itu kan selalu mengikat karena kalau memakai produk pabrik harus gini gini gini. Mungkin ada produk pabrik bersertifikat yang lebih mahal sementara ada produk yang lebih murah. Sehingga mereka memilih untuk tidak mendaftarkan apalagi barangnya sudah laku. Jadi ada kepentingan ekonominya, ada kepentingan sosialnya. Dari segi fasilitas apa ada kendala ? Kita sekarang belum bisa meneliti langsung. LPPOM rencana ke depan mempunyai laboratorium. Kita sekarang mengkaji yang bahannya sudah jelas. Kita belum bisa meneliti yang secara rinci unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Itu yang punya LPPOM pusat di Jakarta dan Bandung itu juga punya. Kan mahal itu biayanya. (kerja sama dengan luar negeri juga pak). Tapi kita targetnya nantu harusnya begitu. Tiap propinsi mempunyai itu. Ya kalau tidak ya tidak bisa mandiri nanti. 7. Bagaimana tanggapan Anda terhadap produk-produk tertentu seperti minuman keras (beralkohol), produk makanan mengandung babi, produk rokok yang beredar saat ini ?

Yang jelas kalau produk mengandung babi kan haram, cuma masalahnya kita sering tidak mengerti, disembunyikan. Yang jelas mengandung babi lebih hatihati akan kita mengharamkan. Lebih baik kita tidak mengkjonsumsi itu. Kalau alkohol kan sudah ada peraturan pemerintah, prosentasenya, berapa prosentase yang bisa ditoleransi. (ada golongan A, B dan C). Alkohol itu kan kalau kebanyakan kan bisa merusak. Apakah bisa disertifikasi ? Ya kalau jelas ada kandungan-kandungan yang begitu , tidak bisa. Apakah ada sertifikat haram ? Kalau yang haram kan gak ada karena yang haram kan susah jadinya kalau kita mensertifikasi yang haram. Jadi repot banget itu. Lebih aman kita mengeluarkan label halal. Ya kalau label haram kan gak perlu disertifikasi, itu sudah diketahui umum. Biar masyarakat sendiri yang menilai produk tersebut. Kalau begitu MUI nanti bisa menjadi masalah. Menurut Anda, mengapa bisa beredar padahal dalam ajaran Islam telah dilarang ? Ya dalam Islam di larang. Tapi sekarang ini yang namanya etika bisnis tidak semua orang mau taat aturan dan banyak orang mau mencari keuntungan banyak. Ya itu tidak hanya terjadi sekarang, dari jaman dulu. Cina saja yang negara besar juga memproduksi produk bermelamin, membahayakan, di impor kesini, diekspor ke sini. Coba itu kita menjadi korban. Persoalannya kan persaingan usaha, keinginan orang untuk dapat untung banyak. Bukan hanya itu saja seperti menimbun itu juga dilakukan orang islam juga, baik itu tahu atau tidak tahu. 8. Bagaimana keterkaitan UU dan peraturan pemerintah terhadap kehalalan makanan saat ini ? kalau pemerintah jelas. Bahkan Departemen Pertanian itu sangat membantu. Kita kerja sama dengan mereka juga. Misalnya dalam hal penyembelihan itu ada kerja sama antara MUI dengan Departeman Pertanian. Sapi gelonggongan, pernah dilarang juga dagingnya dibawa ke Semarang. Tetapi karena di sana itu sudah menjadi usaha yang mapan susah sekali menghentikannya.

La sekarang masyarakat diberi tahu saja bahw daging gelonggongan itu dagingnya gak sehat. Itu bisa menimbulkkan stres bisa menimbulkan emosi yang berlebihan, dsb. La kalau orang islam mau menyembelih itu kan hewannya harus dibikin tenang, tidak stres. Kalau Departemen Pertanian itu hewan yang mau disembelih 2 hari sebelumnya paling tidak harus ditenangkan. Minimal satu hari satu malam. Jadi ada etikanya. Kemudian sembelihan harus dengan pisau yang tajam, tidak boleh di siksa dan sebagainya. Tetapi permasalahnnya masyarakat yang susah diatur. Ketika itu sudah menjadi besar, susah sekali mengaturnya dan dijadikan alasan itu sebagai lahan ekonomi mereka. La sekarang masyarakat kita beri tahu bahwa mengambil itu rugi sebenarnya, wong dagingnya mengalami penyusutan, tingkat kadar airnya banyak sekali. Maka masyarakat tertipu. Sekarang produk-produk yang mapan tidak mau dengan itu akhirnya. Departemen Pertanian itu membuat kriteria. Daging gelonggongan itu jenisnya seperti ini dan juga diatur mesti ditaruh di depan karena netes airnya. Mengapa pelaksanaan sertifikat halal saat ini masih bersifat sukarela (bukan suatu keharusan) ? Susah kalau kita memaksakan. Karena secara politik kita gak punya kekuatan seperti itu. MUI sendiri bukan kekuatan politik melainkan lembaga sosial agama. Sebenarnya kalau kita lembaga politik ya lain, kita bisa memaksakan itu. Makanya ini lebih banyak mengundang kesadaran kepada semua pihak, produsen sudah sadar tentang itu, konsumen juga sadar apa yang mau diambil. Kalau masing-masing sudah begitu, kalau konsumen sudah sadar, produsen otomatis akan kesitu (mengikuti) karena barangnya tidak akan laku. Kalau mereka semaunya sendiri. Apakah ini menyangkut apa yang dimaksud Indonesia bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Islam dalam arti negara yang konstitusinya Islam tetapi masyarakatnya Islam. Makannya Indonesia itu dari segi papan nama dia bukan negara Islam tetapi ari segi sosial kemasyarakatannya indonesia kan

mayoritas muslim. Kalau mayoritas muslim sebenarnya otomatis yang namanya ajaran Islam sebenarnya berjalan. Dan sebenarnya juga lebih Islami di sini dibandingkan dengan negara lain. Coba lihat di Pakistan, India, Saudi. Indonesia lebih Islami dalam banyak hal. Jangan ngambilnya qishas, tidak jalan. Yang lain, ajaran Islam yang lebih membumi disini lebih banyak. Kita itu Islam realitas. Bukan Islam papan nama. Ini yang harus lebih kita kondusifkan sebenarnya. Supaya ajarannya lebih berlaku lagi di masyarakat. 9. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan supaya masyarakat khususnya industri bisa lebih merespon pelaksanaan sertifikat halal, mengingat pentingnya makanan halal bagi umat muslim ? Ya kalau begitu mendaftarkan saja. Sebenarnya gak ada masalah, biaya itu kecil. Apalagi itu ikut mess sertifikasi yang diprogramkan MUI itu bisa. Itu tiap tahun ada dan selalu akan mengajukan anggaran untuk itu. Kita ini mau membantu. Kita mau membantu 2 pihak. Industri kecil supaya bisa ekonominya meningkat. Masyarakatnya tambah mampu. Konsumennya juga terlindungi. Jadi kita tidak hanya melindungi satu pihak, dua-duanya dan kita ingin industri ini bisa bersaing dengan yang lain. Kita kasihan dengan industri kecil kalah bersaing dengan industri besar dan rata-rata muslim yang punya. Jadi jangan dipikir ini mau menghambat. Kita justru mau melindungi. Melindungi dari sisi hukum dan dari segi kemampuan peningkatan ekonomi. Tapi kebanyakan pemilik industri itu non muslim ? Sebenarnya non muslim pun ingin sertifikat halal sebab konsumennya kan muslim. Ya gak ada masalah kita kalau begitu. 10. Bagaimana langkah MUI ke depan untuk meningkatkan peran dan fungsi sertifikasi halal ? Ya ini kalau sosialisasinya jalan, banyak orang yang mengajukan sertifikat halal itu, ya otomatis akan lebih baik. Tetapi kalau peran sosial politik kita ya biasa-biasa saja. Karena kita tidak punya peran politik seperti lembaga-lembaga yang lain. Bahkan yang namanya MUI itu kan gak punya pegawai. Pegawainya kan

pegawai lepas semua. Ini orang-orang yang jihad fi sabilillah kan. Orangorang yang bekerja bukan digaji, bukan pegawai tetap. Orang yang diambil dari berbagai lembaga untuk bekerja di situ. Tidak ada yang mempunyai gaji di situ. (ini berarti perlu penghargaan khususnya dari Allah SWT sendiri) ini voluntair, betul-betul voluntair. Ya mesti dijelaskan kepada mnereka (IKM) bahwa kita itu seperti itu. Saya ke sana (IKM) itu pertama dalam rangka sosialisasi, kedua untuk mencari data. Apakah ada pesan-pesan terakhir ? Ya pesan terakhir kalau nanti penelitian sampaikan ke IKM-IKM bahwa persoalannya itu sebenarnya mudah dan tujuan ini melindungi mereka dan melindungi konsumen. Dan kita akan senang kalau industri mnereka itu akan lebih besar dan dengan ini diharapkan akan lebih mapan dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Jadi jangan takut untuk mendaftar. Ya ini sekarang kita mau sosialisasi, mau mengumpulkan mereka kita juga tidak punya dana. (bagaimana dengan kerjasama dengan Dinas Industri, Dinas Kesehatan ?) Kemarin propinsi sudah merespon baik. Kemarin se-Jawa Tengah sudah ada sertifikasi penyembelihan. Jadi penyembelih-penyembelih hewan sejawa tengah dilatih lalu disertifikasi. Sejawa tengah...ratusan.... ini berarti dari pemerintah sudah ada dukungan. Kalau Kanwil tidak terjun ke situ, kita juga tidak bisa. La kita ada masalah di situ karena kita kan tidak bisa terjun ke orang-orang itu karena secara kelembagaan kita kan tidak bisa atas bawah gitu. Kalau MUI terjun langsung mungkin masyarakat takut ? La ya kita dicurigai nanti. Kita tidak punya SK ke situ. Jadi lebih pada masyarakat ke LPPOM bukan LPPOM ke masyarakat.

Hasil Wawancara Estima Informan

: Bpk. Yukana

Jabatan

: Pimpinan Perusahaan

Perusahaan

: PT Estima

Alamat

: Jl. Menteri Supeno No. 50 Semarang

Tanggal

: 1 Maret 2010

13. Sejak kapan Anda memulai usaha ini ? (dan lain-lain) Sejak Oktober 2005. 14. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan ini ? 20 karyawan. 15. Bagaimana perkembangan industri/perusahaan Anda ? -maju mundur, karena banyak persaingan. Banyak perusahaan minuman isi ulang yang buka. 16. Apa yang Anda ketahui tentang Majelis Ulama Indonesia ? Lembaga agama Islam. Lembaga pengawasan bagi umat Islam di Indonesia. 17. Apa yang Anda ketahui tentang Hukum ? 18. Apa yang Anda ketahui tentang UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan ? Tahu. 19. Apa yang Anda ketahui tentang Sertifikat Halal MUI ? Sertifikat halal adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa produk yang dikeluarkan oleh perusahaan itu halal. Bagaimana tanggapan anda terhadap sertifikat halal MUI ? Sertifikat halal itu perlu karena memberikan manfaat kepada perusahaan. Untuk meyakinkan masyarakat/konsumen bahwa produk dari perusahaan tersebut halal. Sehingga konsumen membeli produk tidak berfikir panjang karena produk sudah jelas halalnya. 20. Apakah Anda sudah melaksanakan Sertifikasi Halal ke MUI ? Mengapa ? Belum, karena :

167

-produk kami masih dalam pengembangan. -kenapa pemerintah tidak mewajibkan sertifikat halal. -biaya sertifikat halal akan membebani perusahaan karena menambah pengeluaran perusahaan. -karena air gak dicampur (jauh) dari bahan haram. -kami sudah menerapkan SNI. 21. Setelah Anda mengetahui tentang sertifikat halal MUI, apakah anda berniat atau bersedia melaksanakan sertifikasi ke MUI ? Ya berniat. Kalau diwajibkan ya berniat, tapi kalau selama masih gini (sukarela/belum menjadi peraturan) ya tidak perlu. 22. Menurut informasi yang Saya ketahui dari LP POM, untuk melaksanakan sertifikasi halal perusahaan harus mengeluarkan biaya antara Rp. 500.000,00 sampai Rp. 2.500.000,00 atau lebih (relatif). Menurut Anda, apakah biaya demikian memberatkan perusahaan ? Ya kalau bisa semurah mungkin. Perusahaan masih belum tahu prosedur pelaksanaannya. MUI harus lebih mensosialisasikan sertifikat halal. 23. Seberapa pentingkah produk/makanan halal menurut Anda ? Sangat penting, karena sebagai seorang muslim kehalalan menjadi hal yang wajib. 24. Apakah Anda setuju jika sertifikat halal ini diwajibkan kepada setiap perusahaan termasuk perusahaan Anda ? Mengapa ? Setuju asal biaya murah. Tidak dipersulit kepengurusannya. Kalau di Indonesia wajib karena 90% penduduk Indonesia muslim. Keterangan lain : Apakah yang bekerja disini muslim ? Muslim, ada juga yang non muslim 2 karyawan.

-produk juga dikonsumsi sendiri.

-dengan sertifikat halal ada keuntungannya bagi perusahaan, kalau konsumen membeli tidak berfikir panjang karena jelas halal. -pihak perusahaan sudah mengetahjui sebagian konsep makanan halal dalam Islam seperti babi, barang menjijikkan, dll.

Hasil Wawancara Julian Informan

: Hesti Sukaryani

Jabatan

: Pemilik Pabrik

Perusahaan

: Julian Bakery

Alamat

: Jl. Kumudasmoro Selatan 24 Semarang

Tanggal

: 4 Januari 2010

25. Sejak kapan Anda memulai usaha ini ? (dan lain-lain) 22 Juli 2002 (8 tahun yang lalu) 26. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan ini ? 25 karyawan Berapa pendapatan dari usaha Anda ini ? Rata-rata 8 juta perhari 27. Apa yang Anda ketahui tentang Majelis Ulama Indonesia ? Suatu lembaga atau organisasi yang membina khususnya perkembangan, kemunduran, baik dan buruk daripada umat khususnya umat Islam di Indonesia. 28. Apa yang Anda ketahui tentang Hukum ? Suatu rem atau rambu-rambu dimana seseorang itu bisa berkarya, berfikir, berpendapat, bekerja, berusaha dll. Hukum adalah rambu-rambu dari apapun yang dilakukan oleh manusia. Apa Anda tahu tentang UUPK ? Tahu. UU ini melindungi konsumen dari barang atau sesuatu yang akan dibelinya. Apakah Anda tahu tentang UU Pangan ? UU yang mengatur tentang pangan. UU ini mengatur barang-barang atau produk (baik dalam negeri maupun luar negeri). 29. Apa yang Anda ketahui tentang Sertifikat Halal MUI ? Sertifikat halal itu diberikan karena yang bersangkutan (perusahan) mengajukan permintaan sertifikasi halal.

170

Sertifikat halal ini muncul karena barang-barang atau produk yang dijual oleh perusahaan itu ada resiko tidak halal (mengandung bahan haram). Dengan sertifikat halal, yang mengajukan permintaan sertifikat halal ingin/bisa bergerak bebas, bahwa produknya tidak mengandung bahan haram seperti minyak babi. 30. Apakah Anda sudah melaksanakan Sertifikasi Halal ke MUI ? Mengapa ? Belum. Karena produk Saya menggunakan bahan halal (tidak haram). Meskipun ada isi-isu bahan berasal dari minyak babi atau bahan haram. Pegawai Saya 100% muslim. Soal makanan, antara yang mengandung babi atau tidak itu baunya sudah berbeda. Ngapain repot-repot menggunakan bahan haram kalau ada banyak alternatif lain yang halal. Tanpa sertifikat halal produk saya sudah sampai ke luar kota meliputi Semarang, jepara, kendal, magelang (70% wilayah Jawa Tengah). 31. Setelah Anda mengetahui tentang sertifikat halal MUI, apakah anda berniat atau bersedia melaksanakan sertifikasi ke MUI ? Berminat sekali. Tetapi itu menyangkut birokrasi, administrasi, perluasan wilayah dan lain-lain. Makanan halal menurut Saya adalah makanan yang baik untuk tubuh. Misalnya roti itu mengandung telur dan margarin dimana bahan ini sangat mudah tengik/menjamur, sehingga roti menjadi tidak tahan lama. Kalau ada roti yang tahan lama pasti ada apa-apanya. Apakah ada izin dari pemerintah ? Ada: (1) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, (2) dari Dinas Kesehatan mengenai produk. Mengapa ? Apakah ada hambatan ? Apakah perlu bantuan ? 32. Menurut informasi yang Saya ketahui dari LP POM, untuk melaksanakan sertifikasi halal perusahaan harus mengeluarkan biaya antara Rp. 500.000,00

sampai Rp. 2.500.000,00 atau lebih. Menurut Anda, apakah biaya demikian memberatkan perusahaan ? Berikan alasan ! Informasi yang saya dapatkan itu 3 sampai 5 juta, informasi itu saya ketahui sudah lama, sebelum tahun 2009. Sebenarnya kalau biaya sertifikat halal itu dalam bilangan ratusan, pasti banyak sekali yang ikut (mengajukan permintaan sertifikat halal) tetapi kalau sudah jutaan........ya pikir-pikir dulu..... Lalu idealnya berapa biaya sertifikat halal menurut Anda ? Melihat kewajaran. Seharusnya lembaga itu (MUI) itu kan bukan bersifat konsumtif , apalagi sertifikat halal itu tiap dua tahun sekali diperbaharui. Bagaimana dengan biaya sertifikat halal mengurangi pendapatan menurut Anda ? Semuanya itu main hitungan mas...Ketika perusahaan itu disodorkan angka, perusahaan akan memperhitungkan baik dan buruknya bagi perusahaan. Apakah ada pemeriksaan dari BPOM ? Belum ada. Dari Dinas Kesehatan pernah datang kemudian juga pernah ada kunjungan dari Fakultas Pangan UNDIP. 33. Seberapa pentingkah produk/makanan halal menurut Anda ? Makanan halal menurut Saya selain tidak mengandung babi dan apa yang di utarakan dala Islam juga tidak mengandung bahan yang tidak berguna bagi tubuh. Kalau produk roti itu bisa bertahan sanagat lama tidak menjamur pasti dikasih bahan-bahan tertentu. Kalau di luar muslim, makanan itu dilihat dari baik dan buruknya bagi tubuh. Masyarakat itu terkadang memiliki kebiasaan buruk terhadap makanan dan memilih makanan. Ada roti dari Si A (dirahasiakan), selama tiga minggu tidak menjamur. Setelah saya rasakan...rasanya ternyata sudah tidak enak. Pengusaha roti tahu seperti apa sifat roti yang baik tetapi pembeli karena lapar atau tidak tahu, dibeli juga akhirnya.

Penjual itu juga harus memberi pengertian bahwa roti yang bertahan dalam jangka pendek itu lebih baik daripada roti yang tahan lama. (penulis: ini berarti bahwa pembeli itu sebenarnya terpaku dan tertarik dengan warna tekstur, aroma atau bentuk produk bukan melihat dari kualitasnya produknya). Disamping itu, roti ini tidak hanya dipasarkan tetapi juga dimakan sendiri, saya dan keluarga, jadi tidak mungkin merusak atau membahayakan diri sendiri. 34. Apakah Anda setuju jika sertifikat halal ini diwajibkan kepada setiap perusahaan termasuk perusahaan Anda ? Mengapa ? (Terkait dengan UU Jaminan Produk Halal). Setuju........, tetapi peraturan baku itu harus dibuat dengan melihat suasana. Di Indonesia, industri khususnya industri kecil menengah itu kondisinya sangat buruk, kalau dibebani dengan biaya-biaya, ini akan lebih buruk lagi. Jadi situasinya harus baik dan terkendali. Benahi dulu kondisi masyarakatnya jangan UU dibuat dulu. Kalau UU dibuat dulu sebelum kondisi masyarakatnya baik dan terkendali nanti yang ada adalah pertikaian. Jika ada perbedaan pendapat dibulatkan dahulu. Jadi saya setuju tetapi harus dibenahi dulu. Kalau peraturan-peraturan diganti-ganti terus orang menjadi bingung dan tidak jelas keadilannya. Bagaimana kalau semua lembaga dijadikan satu wadah (MUI, DISKES, Dinas Industri, BPOM dll) ? Itu baik sekali tetapi itu menyangkut kepentingan masing-masing dan semua kembali pada hati nurani masing-masing. Uang itu bisa menjadi menyenangkan kalau dibawa dengan rasa tanggung jawab sebaliknya tidak tidak akan menyenangkan ketika tidak didasari dengan tanggung jawab. Keadilan itu kembali kepada hati nurani. Keadilan dikembalikan kepada agama sudah cukup.

Hasil Wawancara Mie Lonceng Informan

: Budi Suryono

Jabatan

: Pengelola

Perusahaan

: Home Industri “Mie Lonceng”

Alamat

: Jl. Puspowarno 1 No. 25 Semarang

Tanggal

: 20 Februari 2010

35. Sejak kapan Anda memulai usaha ini ? (dan lain-lain) Sejak 1975. 36. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan ini ? 5 karyawan. 37. Bagaimana perkembangan industri/perusahaan Anda ? Seminggu 3x kerja. Karena sepi dan tidak ada order. Dipasarkan di daerah Semarang dan Kudus. Berapa omset penjualannya ? Wah sepi, sekarang aja gak ada order. 38. Apa yang Anda ketahui tentang Majelis Ulama Indonesia ? Lembaga sertifikasi halal. 39. Apa yang Anda ketahui tentang Hukum ? Peraturan-peraturan. 40. Apa yang Anda ketahui tentang UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan ? Tahu, bisa dipahami secara garis besar. 41. Apa yang Anda ketahui tentang Sertifikat Halal MUI ? Tahu, tetapi ngurusnya gimana tidak tahu. 42. Apakah Anda sudah melaksanakan Sertifikasi Halal ke MUI ? Mengapa ? Belum, karena tidak tahu bagaimana cara menrurusnya. 43. Setelah Anda mengetahui tentang sertifikat halal MUI, apakah anda berniat atau bersedia melaksanakan sertifikasi ke MUI ?

174

Ya, berniat. Sudah ada rencana untuk sertifikasi. Apakah ada hambatan ? Hambatannya: apa saja yang diperlukan, surat-suratnya, bahan-bahan yang harus diajukan. 44. Menurut informasi yang Saya ketahui dari LP POM, untuk melaksanakan sertifikasi halal perusahaan harus mengeluarkan biaya antara Rp. 500.000,00 sampai Rp. 2.500.000,00 atau lebih. Menurut Anda, apakah biaya demikian memberatkan perusahaan ? Kalau 500 ke bawah sih dak apa-apa, tapi kalau lebih ya keberatan. Karena kondisi perusahaan sendiri: seminggu 3x kerja, omset kecil, perlu bantuan. 45. Seberapa pentingkah produk/makanan halal menurut Anda ? Penting !! karena minat masyarakat terhadap produk halal sangat besar. 46. Apakah Anda setuju jika sertifikat halal ini diwajibkan kepada setiap perusahaan termasuk perusahaan Anda ? Mengapa ? Setuju, sebab sudah jamannya produk halal ini. Keterangan lain : 1. Agama: muslim (2 taat) 2. Kejayaan (kesuksesan): sebelum tahun 1990. Perusahaan kecil (seperti mie seperti ini) sekarang itu susah. Kenapa ? Contohnya: harga Indomie di toko Rp. 1200. Untuk perusahaan kecil membuat mie yang sama dengan penjualan seharga Rp. 1200 tidak bisa, karena Indomie dari hulu sampai ke hilir mempunyai pabrik sendiri, mulai dari plastik, tepung dan bahan lainnya, pabriknya punya semua. Industri Kecil kalau membeli bahan yang sama dengan bahan industri besar (Indofood) harganya lebih mahal. Sehingga harga penjualan juga akan lebih tinggi (efek penjualan semakin mahal). Perusahaan besar bisa menekan harga. Pada intinya perusahaan kecil kalah dengan perusahaan besar karena: -Modal -Harga

-Manajemen -Meskipun tepung (bahan)nya sama dengan perusahaan besar tetapi harga bahannya berbeda karena perusahaan besar mengambil/membeli bahan tersebut dalam jumlah besar sehingga mendapat potongan harga. Bagi perusahaan kecil tentu saja tidak mampu.

Hasil Wawancara PIA Yuliana Informan

: Ibu Yuliana

Jabatan

: Pemilik Home Industry

Perusahaan

: Home Industry Pia dan kue Bolu

Alamat

: Jl. Bongsari No. 4 Semarang

Tanggal

: 20 Maret 2010

47. Sejak kapan Anda memulai usaha ini ? (dan lain-lain) Belum lama mas, ini kan tadinya jual terus berhenti karena krismon (krisis moneter) tahun 1997. Kalau dari awalnya saya sudah nemu, permulannya dari Bapak. Ibu kesini sudah ada, ini sampingan saja dari suami saya (Bpk. Ateng). Kalau awalnya sebelum krisis saya sudah lupa. (Buka lagi setelah krisis) tahun 2006. 48. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan ini ? Ini bukan karyawan mas, cuma saudara-saudara..., kan bekerja di daerah sini. Di sini bantuin. Mereka pada kerja di pabrik, SPD Panca Tunggal gitu. Kadang masuknya sif-sifan. Kesini bantuin. Yang bantuin 3, keponakan. Tapi bukan bekerja di sini lo mas. Dia cuma nunut tempat sama makan. Keponakan-keponakan sendiri. 49. Bagaimana perkembangan industri/perusahaan Anda ? Perkembangan industri mundur. Kalau sebelum krisis gampang. Tahun 19901995 itu lancar. Kendalanya krisis karena bahan-bahannya naik tapi rotinya gak bisa naik. Kalau harga naik gak laku. Kalau sekarang juga sama malah lebih parah yang sekarang ini. Harganya kan dulu gula gak seperti sekarang, yang sampai 12.000. jaman dulu jual kue satunya 500 padahal harga gula cuma 6000. tapi sekarang harga jual 500 harga gulanya 12.000. (2x lipatnya). Tepungnya jaman dulu 80.000 sekarang 160.000-170.000 satu saknya. Saya pakai Cakra. 50. Apa yang Anda ketahui tentang Majelis Ulama Indonesia ? Kurang tahu mas karena ibu kristiani.

177

51. Apa yang Anda ketahui tentang Sertifikat Halal MUI ? Belum tahu. 52. Apakah Anda sudah melaksanakan Sertifikasi Halal ke MUI ? Mengapa ? Pertama belum tahu. Kedua, ibu ini kan produksinya sedikit-sedikit dan dikerjakan sendiri. Kadang kalau capek ya libur. Jadi tidak tentu. (masih perlu peningkatan menejemen dan hanya usaha sampingan).s 53. Setelah Anda mengetahui tentang sertifikat halal MUI, apakah anda berniat atau bersedia melaksanakan sertifikasi ke MUI ? Mengapa ? Apakah ada hambatan ? Apakah perlu bantuan ? Kalau untuk sementara ini belum dulu karena produksinya kan belum lancar, belum berkembang. Kalau seumpama ini sudah berkembang ya...ini kan terhambat modal. Seumpama mau berkembang kan kendalanya harus punya modal. (jadi tidak hanya karena bahan pokok saja). Tapi modal juga. Kalau mau seumpama cari karyawan tetap..., kalau ini kan cuma keponakankeponakan. Kalau punya karyawan tetap kan harusnya produksinya rutin. Kalau ada karyawan produksinya rutin kan bisa teratur dan sekarang belum teratur. 54. Menurut informasi yang Saya ketahui dari LP POM, untuk melaksanakan sertifikasi halal perusahaan harus mengeluarkan biaya antara Rp. 500.000,00 sampai Rp. 2.500.000,00 atau lebih (relatif). Menurut Anda, apakah biaya demikian memberatkan perusahaan ? Berikan alasan ! Berat sekali. Ya kalau ibu berat kan usahanya belum lancar. Kalau saat ini belum ada dananya untuk ke situ (sertifikat halal), karena akan menambah beban pengeluaran. Harusnya bisa buat tambah modal, dan kembali berputar. Kan itu sepertinya uang mati maksudnya gak berkembang lagi. Kalau seumpama buat beli tepung lagi kan berkembang. 55. Seberapa pentingkah produk/makanan halal menurut Anda ?

Ya penting sekali sebenarnya. Tetapi ibu kalau untuk sekarang ini belum mampu yang jelas. (mungkin tahun-tahun ke depan). 56. Apakah Anda setuju jika sertifikat halal ini diwajibkan kepada setiap perusahaan termasuk perusahaan Anda ? Mengapa ? Kalau diwajibkan ibu kurang setuju. Karena seperti saya kalau diwajibkan merasa keberatan mas. (untuk industri kecil mungkin malah akan mematikan). 57. Apa yang Anda ketahui tentang Hukum ? 58. Apa yang Anda ketahui tentang UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan, dll. ? UU Pangan belum tahu. UU Perlindungan Konsumen belum tahu. UU Kesehatan... tentang menjaga kebersihan. Tahu secara umum. 59. Apa yang Anda ketahui tentang makanan/produk halal ? Kalau menurut ibu tahunya ya tidak memakai minyak babi. Yang lain tidak tahu/belum tahu. Katanya kalau itu buat pia bisa keras. Seperti Pia Patok itu katanya rahasia Cuma katanya pakai minyak babi. Tapi kalau sini kan gak berani walaupun ibu ini kristiani. Gak berani pakai kan itu tidak halal. 60. Kalau dari sisi persaingan usaha, bagaimana perkembangannya Bu ? Banyak persaingan. Kalau di sekitar sini gak ada tapi kalau di pasar (banyak persaingan). Larinya (pemasarannya) ke pasar sama ke warung-warung. Pemasarannya ke (pasar) Karang Ayu dan toko/warung-warung dekat sini. Kalau lingkup luasnya hanya sekitar sini belum sampai ke luar daerah. Dulu pernah mas, sebelum moneter itu. Sampai di Kendal, sampai Weleri. Tapi kalau sekarang itu kelihatannya gak cucuk, karena masuk pasar kan harganya rendah. Kalau matok harga berapa ? Di sini masuk pasar harganya 350, nanti di pasar jualnya 400 kan rendah banget mas. Nanti sampai konsumen harganya 500. Kalau di warung-warung kan harganya langsung 400 jadi lebih mahal.

Kan tangan pertama...tangan kedua... Kalau langsung masuk ke warung kan tangan ke dua. (berarti ini nilai/harganya lebih tinggi). 61. Apa yang membantu ibu disini muslim ? Muslim semua.

Hasil Wawancara PT. Sarika Pro Qua Informan

: Bpk. Ratman

Jabatan

: Kepala Produksi

Perusahaan

: Industri “PT. Sarika”

Alamat

: Jl. Puspowarno Selatan No. 55 Semarang

Tanggal

: 27 Februari 2010

62. Sejak kapan Anda memulai usaha ini ? (dan lain-lain) Sejak 1994. 63. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan ini ? 10 karyawan. 64. Bagaimana perkembangan industri/perusahaan Anda ? -merosot drastis karena banyaknya industri minuman isi ulang yang merajalela, door to door. Sengkan kita hanya mempunyai langganan pada warung-warung/toko-toko kecil dan menunggu produknya habis. (faktor menejemen pemasaran). -produk dipasarkan di Semarang dan Kendal. 65. Apa yang Anda ketahui tentang Majelis Ulama Indonesia ? Tidak tahu. 66. Apa yang Anda ketahui tentang Hukum ? 67. Apa yang Anda ketahui tentang UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan ? Tidak tahu. 68. Apa yang Anda ketahui tentang Sertifikat Halal MUI ? Kurang tahu, suatu produk yang tidak dicampuri daging anjing, babi. 69. Apakah Anda sudah melaksanakan Sertifikasi Halal ke MUI ? Mengapa ? Belum, karena tidak tahu bagaimana prosedurnya. Kepada siapa harus diajukan. Dimana lokasinya. Berapa biayanya, dll. 70. Setelah Anda mengetahui tentang sertifikat halal MUI, apakah anda berniat atau bersedia melaksanakan sertifikasi ke MUI ?

181

Belum punya niat. Masalahnya di sini produksi air mineral, kecuali kalau jenis makanan maka hal itu lain. Kalau air mineral kan di saring dan disterilkan tentu saja halal. Masak air disterilkan haram ?. 71. Menurut informasi yang Saya ketahui dari LP POM, untuk melaksanakan sertifikasi halal perusahaan harus mengeluarkan biaya antara Rp. 500.000,00 sampai Rp. 2.500.000,00 atau lebih (relatif). Menurut Anda, apakah biaya demikian memberatkan perusahaan ? Untuk perusahaan besar tidak masalah, tapi kalau perusahaan kecil ya keberatan. 72. Seberapa pentingkah produk/makanan halal menurut Anda ? Kalau di Indonesia sangat penting, masalahnya sebagian penduduknya muslim. 73. Apakah Anda setuju jika sertifikat halal ini diwajibkan kepada setiap perusahaan termasuk perusahaan Anda ? Mengapa ? Setuju, baik sekali. Kalau perlu semua produk harus bersertifikat halal. Tapi jangan di demo juga.

Hasil Wawancara Puspa Informan

: Kuniati

Jabatan

: Karyawan

Perusahaan

: Home Industri roti “Puspa”

Alamat

: Jl. Puspowarno 2 Semarang

Tanggal

: 5 Januari 2010

74. Sejak kapan Anda memulai usaha ini ? (dan lain-lain) Sudah lama mas, kurang tahu tepatnya. 75. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan ini ? 3 karyawan. Keterangan lain: -sekarang sepi tidak seperti dulu lagi. -banyak toko-toko baru yang buka. -sebelum tahun 1998 ramai tetapi setelah itu semakin lama semakin merosot.

183

Hasil Wawancara Seruni Informan

: Anis Widyastuti

Jabatan

: Pimpinan

Perusahaan

: Home Industri dan Toko Roti ”SERUNI”

Alamat

: Jl. Pusponjolo Barat Raya No. 15 Semarang

Tanggal

: 5 Januari 2010

76. Sejak kapan Anda memulai usaha ini ? (dan lain-lain) Tepatnya kurang tahu, sekitar 3 tahunan. 77. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan ini ? 4 karyawan. Berapa omset penjualannya rata-rata, Mbak ? Nggak pasti mas, sekitar tiga tarus ribu perhari, kalau ada pesanan sekitar enam ratus sampai –tujuh ratus perhari. 78. Apa yang Anda ketahui tentang Majelis Ulama Indonesia ? Tahu. Tentang halal atau tidak kalau menyangkut makanan. 79. Apa yang Anda ketahui tentang Hukum ? Semacam peraturan... Mbak tahu UUPK ? Tahu. Dulu waktu sekolah pernah belajar tapi poin-poinnya kurang tahu. Kalau UU Pangan ? Tidak tahu... 80. Apa yang Anda ketahui tentang Sertifikat Halal MUI ? Sertifikat halal itu tentang halal tidaknya makanan. 81. Apakah Anda sudah melaksanakan Sertifikasi Halal ke MUI ? Mengapa ? Belum, tapi kata Bos Saya juga mau di sertifikasi halal...baru mau jalan (rencana)... Apa semua karyawannya beragama Islam ? Islam semua kecuali bos, Kristen Cina.

184

82. Setelah Anda mengetahui tentang sertifikat halal MUI, apakah anda berniat atau bersedia melaksanakan sertifikasi ke MUI ? Ada niat, soalnya memang roti ini harus dikasih label halal. Apakah ada hambatan ? Nggak ada, karena memang sudah ada rencana untuk sertifikat halal. 83. Menurut informasi yang Saya ketahui dari LP POM, untuk melaksanakan sertifikasi halal perusahaan harus mengeluarkan biaya antara Rp. 500.000,00 sampai Rp. 2.500.000,00 atau lebih. Menurut Anda, apakah biaya demikian memberatkan perusahaan ? Berikan alasan ! Tidak masalah, soalnya sini cuma cabang, pusatnya di Kudus kalau disana ramai dan karyawannya juga lebih banyak. Kenapa tidak diperluas pemasarannya, Mbak ? (dijual keliling) Untuk sementara, disini baru membuat sendiri dan dijual sendiri. Selain dijual apakah karyawan disini juga mengkonsumsi ? Ya kadang-kadang kalau tidak habis ya...dimakan sendiri. 84. Seberapa pentingkah produk/makanan halal menurut Anda ? Soalnya Saya juga orang Islam, jadi penting juga kehalalan makanan itu. 85. Apakah Anda setuju jika sertifikat halal ini diwajibkan kepada setiap perusahaan termasuk perusahaan Anda ? Mengapa ? Setuju, supaya pelanggan atau pembelinya tahu bahwa makanan yang dijual disini halal karena yang punya itu orang Cina. Kalau dibebani dengan biaya demikian tadi gimana ? Soal biaya tidak bermasalah, karena disini toko (usaha) cabang, punya pusat di Kudus.

Hasil Wawancara Subur Jaya Informan

: Nani Nurhayati

Jabatan

: Pemilik

Perusahaan

: Sirup Subur Jaya

Alamat

: Jl. Wr. Supratman No. 47 Semarang

Tanggal

: 6 Januari 2010

86. Sejak kapan Anda memulai usaha ini ? (dan lain-lain) Sudah lama, 20 tahunan. 87. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan ini ? 10 orang, kalau rame biasanya ditambah karyawannya soalnya kalau bulanbulan puasa itu permintaan pembeli naik. Biasanya ditambah limaan tapi tergantung ramainya juga. Sampai mana usaha Ibu dipasarkan ? ya Semarang, Kendal (Cepiring)...orang beli itu karena kecocokan, kalau ada pembeli yang fanatik itu jadi langganan... 88. Apa yang Anda ketahui tentang Majelis Ulama Indonesia ? Tidak tahu. 89. Apa yang Anda ketahui tentang Hukum ? 90. Apa yang Anda ketahui tentang Sertifikat Halal MUI ? Tidak tahu. Saya bagian dalam, jarang keluar (memasarkan). (Penanya menjelaskan tentang sertifikat halal). Minuman kan tidak ada hubungannya dengan dahing. Bahan pembuatnya kan Cuma gula, essen-essen...minuman tidak perlu dikasih halal karena tidak berbau (mengandung) daging. Kalau dari salesnya apa pernah ada keluhan dari konsumen atau pembeli tentang halal ini? Saya tidak tahu. Kalau dari BPOM apa pernah ada kunjungan ? Ga ada. Tapi kalau dari Dinas Kesehatan pasti ada tiap tahunnya.

186

91. Apakah Anda sudah melaksanakan Sertifikasi Halal ke MUI ? Mengapa ? Belum pernah. Kalau memang diharuskan ya...dilakukan, tapi kalau tidak ya tidak. Disini kan industri kecil. 92. Setelah Anda mengetahui tentang sertifikat halal MUI, apakah anda berniat atau bersedia melaksanakan sertifikasi ke MUI ? Mengapa ? Apakah ada hambatan ? Apakah perlu bantuan ? Kalau disini kan industri kecil...kalau memang harus (sertifikat halal) ya dijalani...tapi kalau belum perlu ya tidak usah karena akan menambah beban pengeluaran lagi... 93. Menurut informasi yang Saya ketahui dari LP POM, untuk melaksanakan sertifikasi halal perusahaan harus mengeluarkan biaya antara Rp. 500.000,00 sampai Rp. 2.500.000,00 atau lebih. Menurut Anda, apakah biaya demikian memberatkan perusahaan ? (belum ada standartnya karena menyangkut jarak dan jenis produk) Berikan alasan ! Untuk berapa tahun ? (2 tahun sertifikat halal harus diperbaharui). Kalau memang perlu ya gak apa apa ? 94. Seberapa pentingkah produk/makanan halal menurut Anda ? Semua makanan mesti halal dan baik. 95. Apakah Anda setuju jika sertifikat halal ini diwajibkan kepada setiap perusahaan termasuk perusahaan Anda ? Mengapa ? Kalau memang diharuskan ya dilaksanakan tapi kalau tidak ya tidak. (mengikuti aturan). Kalau disini ada dua jenis, ada yang kemasan botol plastik dan ada yang botol beling. Kalau yang laris itu rasa nanas sama melon. Berapa omset penjualan rata-rata Bu ? Gimana ya mas, sekarang itu sepi. Jadi ya gak pasti. Yang penting pasarannya (jaringannya) luas. Bisa balik modal aja sudah baik mas. Yaa...mau gimana lagi, rugi-rugi ya dipertahankan....

(penanya mensosialisasikan lagi tentang manfaat sertifikast halal bagi produk). Ibu muslim atau non muslim ? Saya Katolik. …………………….Wah ! Ma kasih benget Bu, sudah dibantu masih di kasih…

Hasil Wawancara Tirta Yoga Informan

: Hj. Siti Atkonah

Jabatan

: Pemilik Usaha

Perusahaan

: Air Minum Tirta Yoga

Alamat

: Jl. Mintojiwo Timur No. 5 Semarang

Tanggal

: 4 januari 2010

96. Sejak kapan Anda memulai usaha ini ? (dan lain-lain) Lama (5 tahunan). 97. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan ini ? 2 karyawan. 98. Apa yang Anda ketahui tentang Majelis Ulama Indonesia ? Tidak tahu, pokoknya tentang Islam. 99. Apa yang Anda ketahui tentang Hukum ? Aturan pemerintah yang mengatur masyarakat. 100.

Apa yang Anda ketahui tentang Sertifikat Halal MUI ?

Semacam produk halal makanan. 101.

Apakah Anda sudah melaksanakan Sertifikasi Halal ke MUI ? Mengapa ?

Sudah mendapat izin usaha dagang (Disperindag), belum mendapat sertifikat halal dari MUI. 102.

Setelah Anda mengetahui tentang sertifikat halal MUI, apakah anda

berniat atau bersedia melaksanakan sertifikasi ke MUI ? Mengapa ? Apakah ada hambatan ? Apakah perlu bantuan ? Tidak keberatan (bersedia). Air minum ini diambil dari pegunungan Ungaran dengan harga 110 ribu. Di sini mempunyai 6 tangki. Sebelum dijual diproses melalui penyaringan. 103.

Menurut informasi yang Saya ketahui dari LP POM, untuk melaksanakan

sertifikasi halal perusahaan harus mengeluarkan biaya antara Rp. 500.000,00

189

sampai Rp. 2.500.000,00 atau lebih. Menurut Anda, apakah biaya demikian memberatkan perusahaan ? Berikan alasan ! Ya keberatan.....la wong untungnya cuma 1000 per drigen. 104.

Seberapa pentingkah produk/makanan halal menurut Anda ?

Minuman yang bersih, tidak mengandung bahan-bahan haram. 105.

Apakah Anda setuju jika sertifikat halal ini diwajibkan kepada setiap

perusahaan termasuk perusahaan Anda ? Mengapa ? Setuju tapi jangan mahal. 106.

Pengamatan Penulis: Usaha air minum Tirta Yoga sudah memenuhi syarat

secara bakteriologi untuk air minum dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2003. (pH = 8,2).