STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN TABANAN
TESIS
Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam m2nyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia
Oleh: I GUSTI BAGUS OWl PUTRA ARYANTHO NPM : 0606037046
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
2008
LEMBAR PENGESAHAN
Nama
: I Gusti Bagus Dwi Putra Aryantho
Tempat/tanggallahir
: Tabanan, 31 Desember 1975
NPM
: 0606037046
Judul Tesis
Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Tabanan
Depok, 13 Februari 2008 Menyetujui Pembimbing
(Widyanti Soetjipto, SE.,M.Sc.)
Mengetahui : Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ketua
ABSTRAKSI
Penelitian ini mengkaji kinerja pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mengelola retribusi pasar, dan berupaya merumuskan strategi yang dapat
dijalankan
untuk
meningkatkan
penerimaannya.
Sebagaimana
diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan dalam lima tahun terakhir sebagian besar bersumber dari retribusi daerah (58,93 persen), dan dari jumlah tersebut retribusi pasar memberikan kontribusi sebesar 6 persen atau ketiga terbesar dari 40 jenis retribusi yang ada di Kabupaten Tabanan. Evaluasi terhadap pengelolaan retribusi pasar dilakukan dengan mengamati penerimaan retribusi pasar selama kurun waktu 2002-2006. Kinerja
pemerintah daerah dinilai dengan menganalisis perkembangan
kontribusi, pertumbuhan, efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi pasar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Tabanan belum terkelola secara optimal. tersebut,
tesis
ini
dengan
merumuskan strategi guna
memanfaatkan meningkatkan
Terkart dengan hasil
analisa
penerimaan
SWOT
mencoba
retribusi
pasar.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, tesis ini merekomendasikan pada pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mengadopsi strategi yang bertumpu pad a: ( 1)
pemanfaatan SDM dan Tupoksi untuk mendorong kinerja UPTD
Pasar sehingga
tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan
keuangan dapat tercapai; (2) penggalian dan pengembangan potensi pasar; (3)
evaluasi
terhadap
struktur
tarif
agar
mencerminkan
biaya
penyelenggaraan pasar; dan ( 4) peningkatan saran a dan prasarana pasar agar mempunyai daya saing baik dengan pasar modern maupun pasar tradisional di luar Kabupaten Tabanan.
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang hanya dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis yang berjudul "STRATEGI
PENINGKATAN
PENERIMAAN
RETRIBUSI
PASAR
DI
KABUPATEN TABANAN" dapat diselesaikan.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kelancaran
yang studi
setinggi-tingginya kami
untuk
kepada
mengikuti
pihak
tugas
yang
belajar
mendukung di
Magister
Perencanaan Dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonom Unversitas Indonesia, yaitu : 1. Pimpinan
dan staf baik di lingkungan
Universitas Indonesia
maupun pada program studi Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik yang telah memberikan fasilitas yang ada; 2. Ibu Widyanti Soetjipto,
SE.,
M.Sc.,
yang
telah
memberikan
bimbingan dan arahan dengan iklas serta penuh kesabaran dalam i
penyempurnaan tesis ini;
3. Pimpinan
Pusdiklatren
Bappenas
dan
jajaran
yang
telah
memberikan beasiswa kepada kami dalam melakukan studi;
4. Bupati Tabanan dan jajarannya yang telah mengijinkan dan menugaskan untuk melaksanakan studi ini;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan yang telah memberikan kesempatan dan memberikan motivasi untuk mengikuti studi ini;
6. Kepala Dinas Pendapatan/UPTD Pasar beserta staf yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini;
7. Teman-teman Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik (MPKP) Angkatan XV-Pagi Salemba serta teman-teman di lingkungan Bappeda Kabupaten Tabanan yang yang turut membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung selama masa studi.
iv
Dengan menyadari hakekat dan kodrat sebagai manusia yang tidak terbatas dari kekurangan maka tulisan ini juga tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Namun hal itu merupakan proses belajar kami untuk dapat berbuat yang lebih baik di kemudian hari. Akhir kata, kiranya tulisan ini dapat membawa manfaat sebagaimana mestinya.
Jakarta,
Februari 2008
Penulis,
v
DAFTAR lSI Halaman HALAMAN JUDUL LEMBARAN PENGESAHAN ABSTRAKSI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAM BAR DAFTAR LAMPIRAN
BAB I
BAB II
ii iii iv vi viii X
xi
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1 1
1.2.
Rumusan masalah
6
1.3.
Manfaat Penelitian
6
1.4.
Tujuan Penelitian
6
1.5.
Metodelogi
6
1.6.
Ruang Lingkup
7
1. 7.
Sistematika Penulisan
8
RETRIBUSI SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN
10
DAERAH 2.1.
Landasan Umum Retribusi
10
2.2.
Beberapa Isu Utama Dalam Pengelolaan Retribusi
12
2.2.1 Penentuan Tarif Retribusi
12
2.2.2 Penyesuaian Tarif Secara Berkala
14
2.2.3 Kompleksitas Penetapan Tarif
14
Aturan Perundangan Tentang Pajak dan Petribusi
15
2.3.
Daerah
2.4.
Gambaran Umum Penerimaan Retribusi di Indonesia
17
2.5.
Gambaran Umum Keuangan Daerah Kabupaten
18
Tabanan
BAB III ADMINISTRASI RETRIBUSI PASAR 01 KABUPATEN
22
TABANAN 3.1. Pengertian Retribusi Pasar
22
3.2. Tarif dan Klasifikasi Pasar di Kabupaten Tabanan
22
3.3. Biaya Penyelenggaraan Pasar
25
vi
3.4. Sistem Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pasar
26
3.5. Data dan Perhitungan Potensi Pasar di kabupaten
30
Tabanan BAS IV EVALUASI KINERJA KABUPATEN TABANAN DALAM
35
MENGELOLA RETRIBUSI PASAR 4.1 Metode Pengumpulan Data
35
4.2 Efektivitas dan Potensi Retribusi Pasar di kabupaten
35
Tabanan
BAS V
4.3 Efisiensi Pengelolaan retribusi Pasar
37
4.4 Kontribusi dan Pertumbuhan Retribusi Pasar
39
4.5 Kesimpulan Terhadap Hasil Evaluasi
41
STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN DARI
43
RETRIBUSI PASAR 01 KABUPATEN TABANAN 5.1. Tahapan Penyusunan SWOT
44
5.2. Strategi Peningkatan penerimaan Retribusi Pasar di
46
Kabupaten Tabanan
BAS VI
5.2.1. Identifikasi Faktor-faktor Internal dan Eksternal
46
5.2.2. Penyusunan Kuesener
49
5.2.3. Hasil Pengolahan Kuesener
51 59
PENUTUP 6.1. Kesimpulan
59
6.2. Saran - saran
61
63
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Tabel
2.1.
Halaman
Judui/Teks
Perbedaan Antara Barang Swasta, Barang Publik dan
11
Campuran 2.2
Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia
17
Tahun 2006 2.3.
Komposisi Pos Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di
18
provinsi Bali Tahun 2006 2.4.
Kontribusi PAD Terhadap Perkembangan Realisasi
19
Penerimaan APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2002 2006 2.5.
Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD)
20
Kabupaten Tabanan Tahun 2002 - 2006 2.6.
Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD)
20
Kabupaten Tabanan Tahun 2002 - 2006 Kc,~bupaten
Tabanan
23
3.1.
Tarif Retribusi Pasar di
3.2.
Klasifikasi Pasar di Kabupaten Tabanan
24
3.3.
Jumlah Toko/Kios, Los, Pedasaran dan Radius di
31
Kabupaten Tabanan Tahun 2007 (unit) 3.4.
Batas-Batas Radius Lingkungan Pasar Daerah di
32
Kabupaten Tabanan 4.1.
Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten
36
Tabanan Tahun 2002 - 2006 4.2.
Jumlah dan Jenis Biaya Pemungtan Retribusi Pasar di
38
Kabupaten Tabanan Tahun 2002 - 2006 4.3.
Tingkat Efisiensi Pungutan Retribusi Pasar di
39
Kabupaten Tabanan Tahun 2002 - 2006 4.4.
Perbandingan Tingkat Efisiensi Pungutan Retribusi
39
Pasar di Beberapa Kabupaten/Kota 4.5.
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Tabanan Tahun 2002 - 2006
viii
40
Tabel 4.6.
Judui/Teks Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar Di Kabupaten
Halaman 40
Tabanan Tahun 2002 - 2006 5.1.
Kombinasi Interaksi IFAS dan EFAS
45
5.2.
Pembobotan Internal Strategic Factor Analysis
52
Summary (IFAS) Retribusi Pasar di Kabupaten Tabanan 5.3.
Pembobotan Eksternal Strategic Factor Analysis
53
Summary (EFAS) Retribusi Pasar di Kabupaten Tabanan 5.4
Matrik SWOT Retribusi Pasar di Kabupaten Tabanan
ix
55
DAFTAR GAM BAR
Gam bar
1.1.
Judui/Teks
Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Halaman
3
(PAD) di Kabupaten Tabanan Tahun 2002 - 2006 1.2.
Penerimaan Retribusi di Kabupaten Tabanan Tahun
4
2002- 2006 2.1.
Alternatif Penentuan Harga ( Tarif) Barang Publik
13
3.1.
Struktur Organisasi Pengelolaan Retribusi Pasar di
28
Kabupaten Tabanan
X
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Judui/Teks Daftar Pertanyaan/Kuesener Penelitian Ratribusi Pasar di Kabupaten Tabanan tahun 2007
2
Rekapitulasi Jawaban Responden dan Pembobotan
3
Daftar Nama Responden
4
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar
5
Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 350 Tahun 2001 Tentang Penetapan Radius Lingkungan Pasar Daerah Kabupaten Tabanan
xi
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah merubah tatanan sistem pemerintahan dari yang
bersifat
sentralistik
menjadi
desentralistik,
yaitu
dengan
memberikan kewenangan bagi daerah untuk lebih lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Kebijakan otonomi daerah yang menempatkan Kabupaten dan Kota
sebagai titik berat otonomi
nampaknya akan memberi harapan yang
lebih baik bagi daerah
untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik, terciptanya iklim demokrasi harapan
baru
bagi
di daerah, serta memunculkan
masyarakat
untuk
memperoleh
kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang terjadi di masa yang lalu. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya
adalah
penyelenggaraan
untuk
membantu
pemerintahan . di
pemerintah
daerah.
Saat
pusat ini,
titik
dalam berat
pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah di tingkat Kabupaten dan Kota. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, disamping sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa. Kabupaten dan Kota dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan atau aspirasi yang sebenarnya dari masyarakat di daerahnya. Sebagai konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam tata hubungan (pembagian kerja) antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah juga mengatur kembali pola perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pengaturan tersebut dituangkan dalam
Undang -undang 1
Nomor
Tahun
33
tentang
2004
Keuangan
Perimbangan
Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam UU tersebut dinyatakan daerah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjalankan tugas-tugas yang menjadi urusan daerah (urusan yang didesentralisasikan). Sebaliknya untuk menjalankan tugas-tugas yang menjadi urusan pemerintah pusat (dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan) pemerintah daerah akan dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBD,
Dalam
Daerah
Penerimaan
Pendapatan
dari
terdiri
Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli
Pendapatan.
Lain-lain
dan
Perimbangan,
Dana
Daerah,
Belakangan fokus perhatian banyak diberikan pada Pendapatan Asli mengingat
Daerah,
banyak
yang
pihak
berpendapat
bahwa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dari tingkat
ketergantungan atau
1994: 1),
kepada
daerah
mengukur
tingkat
(Insukindro,
pusat
kemandirian
daerah
dkk
(Santoso,
. 1995:20). Pada prinsipnya, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
kepada
APBD
akan
menunjukkan
semakin
kecil
ketergantungan daerah kepada pusat (makin mandiri daerah). Selain itu, besaran PAD juga dianggap penting karena, dari berbagai sumber penerimaan daerah yang ada, PAD merupakan sumber penerimaan yang sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah. peningkatan
penerimaan
dari
Pendapatan
Oleh karena itu upaya Asli
dilaksanakan oleh berbagai Pemerintah Daerah,
Daerah
(PAD)
baik dengan cara
intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi. Keinginan untuk mandiri dan otonom juga merupakan aspirasi Kabupaten
Tabanan.
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
Kabupaten
Tabanan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagian besar bersumber dari retribusi daerah (Gambar 1.1.). Dominasi retribusi pada struktur Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota tidak hanya muncul di Tabanan saja,
namun juga di hampir seluruh
Kabupaten/Kota di Indonesia. Tingginya porsi hasil pungutan retribusi dalam struktur PAD disebabkan karena retribusi daerah
lebih mudah
2
dalam hal penetapan dan dipungut, selama pemerintah daerah mampu menyediakannya dengan kata lain retribusi dipungut atas dasar balas jasa dan retribusi bersifat limitatif yaitu dapat dipungut baik ditingkat provinsi
maupun
secara
Kabupaten/Kota
tingkat
bersama-sama.
Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengadakan pungutan retribusi di luar yang telah ditentukan dalam undang undang, dan dapat dipungut baik oleh pemerintah Daerah Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota.
Gambar 1.1: Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tabanan Tahun 2002- 2006 I
2005/2006
-j
I
{
I
2004/2005 ahun
2003/2004
I I
2002/2003 2001/2002 0%
20%
I l
I
I l I
I
I . I
f 40%
I
J
I
I 80%
60%
l
a
Pajak
• Retrlbusl 0 Bagian Laba Usaha Daerah 0 Lain-lain Pendaoatan
I 100%
Persentase Sumber Penertmaan
Sumber : Dinas Pendapatan Kab. Tabanan
Dalam kurun waktu tahun 2002 hingga tahun 2006 kontribusi retribusi
daerah
dalam
PAD
Sedangkan pajak daerah,
rata-rata
mencapai
58,63
persen.
laba BUMD dan Lain-lain Pendapatan
masing-masing sebesar 28,11 persen, 6,37 persen, 6,89 persen. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan saat ini memiliki 40 jenis retribusi. Namun dari jumlah yang begitu banyak, ternyata lima jenis retribusi menyumbang lebih dari 91 persen penerimaan retribusi Kabupaten Tabanan. tersebut adalah
retribusi
pelayanan
dari seluruh
Kelima jenis retribusi
kesehatan
menyumbang
70
persen, retribusi rekreasi & olah raga sebesar 9 persen, retribusi pasar 6 persen, retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar 4 persen dan retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar 2 persen.
Sedangkan 35
3
jenis retribusi lainnya hanya memberikan kontribusi sebesar 9 persen. (Gambar 1.2)
Gambar 1.2:
Penerimaan Retribusi di Kabupaten Tabanan Tahun 2002 - 2006 /
II.c=:::B
I@
RetnOus• IJ•n Mend•nkan Sangunan
i 1CD
RetnbuSI Par1ur 0• Tep1 Jalan Umum
IC]) I
RetnbuSI Re:kreds• &
o•an R;t9a RetnDus• Petavaoan
Kesenatan
ic=lJ 1~------,------,--------~ 20
0
40
60
80
100
Prosentase (%)
Sumber : Dinas Pendapatan Kab. Tabanan
Fenomena
seperti di atas sesungguhnya sudah sejak lama
diidentifikasi terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Devas, misalnya pada tahun 1989 telah mengamati bahwa daerah cenderung untuk memungut dan mengelola pajak dan retribusi yang jumlahnya sangat banyak, walaupun yang produktif menghasilkan penerimaan hanya beberapa saja.
Gagasan yang disampaikan saat itu adalah agar
daerah memfokuskan diri pada beberapa penerimaan daerah yang dianggap produktif saja dan menghapus berbagai pungutan yang hasilnya tidak berarti dibandingkan dengan ongkos pengelolaannya. Devas berargumentasi bahwa langkah tersebut dapat meningkatkan penerimaan daerah, karena dengan demikian aparat pengelola dapat berkonsentrasi pada beberapa sumber penerimaan saja. Selain itu langkah
ini juga akan
mengurangi distorsi
dalam
perekonomian
daerah, sehingga iklim berusaha akan lebih kondusif. Terinspirasi oleh pemikiran di atas, tesis ini berupaya untuk menyoroti masalah administrasi dari salah satu retribusi daerah di Kabupaten Tabanan.
Tesis ini ingin menunjukkan bahwa masih
banyak celah-celah perbaikail di bidang administrasi pungutan daerah 4
yang
dapat
ditempuh
guna
meningkatkan
penerimaan
daerah.
Sumber penerimaan daerah yang akan diamati dalam studi ini adalah retribusi pasar. Beberapa alasan melandasi pemilihan retribusi pasar
sebagai pokok perhatian tesis ini. Pertama,
selama ini retribusi
pasar telah
menjadi sumber
penerimaan Kabupaten Tabanan yang cukup signifikan. selama
periode
2002-2006
rata-rata
kontribusi
Walaupun
retribusi
pasar
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 3,65 persen, namun retribusi pasar merupakan penyumbang terbesar ketiga dari seluruh penerimaan retribusi Kabupaten Tabanan. Kedua,
keberadaan pasar tradisonal di Kabupaten Tabanan
sangat penting bagi masyarakat Tabanan karena perilaku sosial dan pola hidup masyarakat sangat tergantung dengan keberadaan jenis pasar
ini.
Kabupaten
Dengan Tabanan
alasan juga
tersebut,
telah
maka
pemerintah
berkomitmen
untuk
daerah
mendukung
keberadaannya. Ketiga, berbagai studi yang dilakukan di daerah-daerah lainnya
mengindikasikan bahwa retribusi daerah umumnya tidak dikelola dengan baik.
Isu pendataan obyek retribusi pasar, penetapan tarif,
dan perhitungan potensi penerimaan, adalah masalah-masalah yang umumnya ditemui dalam pengelolaan retribusi pasar. Dalam studi yang
dilakukan
Santoso
(1994)
dan
Pambudi
(1999)
misalnya,
menyoroti tentang pentingnya penyesuaian struktur tarif agar lebih mencerminkan Imaduddin
biaya
dan
Heru
penyelenggaraan (2002)
pasar,
menyimpulkan
lalu bahwa
dalam
studi
penerimaan
retribusi pasar belum optimal akibat dari : (i) pengelolaan retribusi pasar
yang
tangani
langsung
oleh
Dinas
Pendapatan
dengan
penerimaan/pungutan retribusi lainnya menyebabkan belum tertib dalam administrasi, (ii) lemahnya pengawasan petugas pungut, dan (iii) penetapan target yang lebih rendah dari potensi akibat minimnya jumlah dan kualitas data yang tersedia.
5
1.2.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana Kabupaten Tabanan dapat meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi pasar, dengan fokus perhatian pada perbaikan aspek-aspek administrasi pengelolaan sumber penerimaan tersebut.
1.3.
Manfaat Penelitian
Manfaat memberikan
yang
diharapkan
masukan
dan
dari
informasi
hasil bagi
penelitian
ini
Pemerintah
adalah Daerah
Kabupaten Tabanan, sekaligus dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal pengelolaan retribusi pasar.
1.4.
Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tesis ini s~cara
spesifik bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
berikut: 1. Apakah penerimaan daerah yang berasal dari retribusi pasar telah dikelola dengan baik? 2. Masih adakah ruang dapat digunakan untuk melakukan manuver (celah yang perlu diisi) guna meningkatkan penerimaan retribusi pasar? 3. Apabila jawaban atas butir (2) di atas adalah ya, maka strategi apakah yang dapat ditempuh untuk meningkatkannya?
1.5.
Metodologi
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, tesis ini akan berangkat dari studi literatur dengan fokus perhatian pad a: (1) latar belakang teoritis penarikan retribusi secara umum; (2)
administrasi
pendapatan daerah; (3) studi-studi mengenai retribusi pasar yang telah
dilakukan
sebelumnya;
( 4)
peraturan-peraturan
daerah
di
Kabupaten Tabanan yang terkait dengan pengelolaan retribusi pasar.
6
Selanjutnya, tesis ini akan
mengevaluasi penerimaan yang
dihasilkan oleh retribusi pasar selama periode 2002-2006.
Jangka
waktu analisis semata-mata dibatasi oleh ketersediaan data.
Evaluasi
akan dilakukan dengan melihat tren penerimaan retribusi pasar selama lima
kemampuan
tersebut,
tahun
pencapaian
penerimaan
target
(effectiveness), serta efisiensi pengelolaan retribusi pasar.
Studi ini
juga akan mempelajari administrasi retribusi pasar di Kabupaten Tabanan yang dijalankan saat ini untuk memperoleh penjelasan atas kinerja daerah dalam mengelola sumber penerimaan ini. Berdasarkan hasil evaluasi di atas, tesis ini berupaya untuk menyusun
strategi
meningkatkan
guna
berasal dari retribusi pasar.
pendapatan
daerah
yang
Pendekatan yang digunakan dalam
penyusunan strategi adalah SWOT (Strenght Weakness Opportunity and Threath), yaitu suatu analisis yang berangkat dari asumsi bahwa suatu
yang
strategi
efektif akan
memaksimalkan
kekuatan
dan
peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana tersebut ternyata sangat berpotensi untuk menghasilkan rancangan strategi yang efektif. Dalam
penyusunan
SWOT
ini
akan
dilakukan
wawancara
mendalam dengan aparat pemerintah daerah khususnya di lingkungan Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
Pasar,
(UPTD)
dan
dengan
cara
menyebarkan kuesener kepada para pedagang yang merupakan obyek retribusi pasar.
1.6.
Ruang Lingkup Ruang lingkup penelitian terbatas pada administrasi pasar-pasar
yang berada di Kabupaten Tabanan. informasi
yang
dikumpulkan
Dengan demikian data dan
sebagian
besar
(bahkan
hampir
seluruhnya) berasal dari Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), maupun unit-unit pasar di Kabupaten Tabanan. Sedangkan untuk analisis lintas waktu, informasi terbatas pada data selama 5 tahun terakhir, yaitu 2002-2006.
7
1.7.
Sistematika Penulisan
Pada penelitian ini sistematika penulisan dibagi kedalam 6 (en am) bab dengan susunan sebagai berikut :
PENDAHULUAN
BAB I
Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang, rumusan tujuan, metodelogi, ruang lingkup dan manfaat penelitian,
masalah,
serta sitematika penulisan. BAB II RETRIBUSI SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN DAERAH
Bab
ini
secara
ringkas
membahas
latar
belakang
teoritis
pengenaan retribusi, serta melihat peran retribusi sebagai sumber penerimaan daerah di Indonesia. III
BAB
ADMINISTRASI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN TABANAN
Bab ini akan menguraikan bagaimana kabupaten Tabanan saat ~ni
mengelola
penerimaan
yang
berasal
dari
retribusi
pasar.
Bagaimana tarif ditetapkan, bagaimana target penerimaan dihitung, bagaimana data potensi dikumpulkan, dan hal-hal yang terkait dengan administrasi sumber penerimaan ini. BAB
IV EVALUASI KINERJA KABUPATEN TABANAN DALAM MENGELOLA RETRIBUSI PASAR.
Pada bagian ini akan disampaikan hasil evaluasi terhadap pengelolaan retribusi pasar di kabupaten Tabanan. Penilaian dilakukan dengan
mengamati
tingkat efisiensi,
efektivitas,
kontribusi
serta
pertumbuhan penerimaan retribusi pasar.
8
BAB
V STRATEGI PENINGKATAN RETRIBUSI PASAR
Dengan menggunakan analisis SWOT,
bab ini berupaya untuk
merumuskan strategi peningkatan retribusi pasar yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten Tabanan. BAB VI PENUTUP
Akhirnya pada BAB VI akan disampaikan kesimpulan dan saran dari studi ini.
9
BAB II RETRIBUSI SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN DAERAH
2.1.
Landasan Umum Retribusi
Sebagaimana diketahui, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah daerah memerlukan sumber pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari pungutan baik berupa pajak, retribusi maupun sumber lainnya. Dari kedua sumber penerimaan tersebut, pajak dan retribusi daerah mempunyai karakteristik yang berbeda. Pajak dikenakan untuk membiayai penyediaan barang atau jasa murni publik karena barang atau jasa murni publik bersifat non rivalry dan non excludable. Dengan adanya kedua sifat ini maka fenomena "menebeng" (free rider) dimungkinkan, dan akibatnya harga barang dan jasa publik pun
menjadi sulit untuk diberlakukan kepada masyarakat pengguna. Untuk mer1yiasati masalah tersebut, maka pemerintah menarik pajak yang tidak lain merupakan pungutan yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) namun tidak mempunyai imbalan secara langsung (kontraprestasi). Berbeda dengan pajak, retribusi dikenakan pada barang dan jasa yang sifatnya bersaing dalam mengkonsumsinya (rivalry) dan yang menyebabkan konsumsi seseorang akan mengurangi kesempatan orang lain untuk mengkonsumsinya (excludable). Untuk barang barang semacam ini biasanya pihak swasta dapat memproduksinya, karena harga dapat ditetapkan dan diberlakukan kepada konsumen. Namun karena beberapa alasan seperti: adanya eksternalitas adanya
natural
monopoly
pemerintah
menyediakan barang dan jasa ini. bisa beragam, seperti
misalnya:
berkepentingan
atau untuk
Barang dan jasa publik tersebut air minum,
layanan kesehatan,
pendidikan dasar, pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus
disediakan
dan/atau
diberikan
oleh
pemerintah
untuk
kepentingan orang pribadi atau badan, maupun fasilitas pasar.
10
Untuk lebih mudah dalam memahami karakteristik barang dan jasa yang dibiayai melalui pajak daerah maupun retribusi daerah maka barang dan jasa dapat dikelompokan dalam tiga kelompok (Goeritno Mangkoesoebroto, 1993,5), adalah sebagai berikut dapat ditunjukan pada tabel 2.1. Tabel 2.1. :
Perbedaan antara Barang Swasta, Barang Publik dan Campuran Dapat Dikecualikan
Barang Swasta Murni :
- Biaya pengecualian rendah - Dihasilkan oleh swasta
-
Dijual melalui pasar
I
Tidak Dapat Dikecualikan Barang Campuran (Quasi Publik) - Barang yang manfaatnya dirasakan bersama dan dikonsumsi bersama tetapi dapatte~adi kepadatan - Dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah
Dibiayai dari hasil penjualan
- Dihasilkan oleh swasta atau Rival
pemerintah Contoh Sepatu, pensil dan sebagainya
-
-
Barang Campuran (Quasi Private) Barang swasta menimbulkan eksternalitas Dibiayai dari hasil penjualan atau dibiayai APBN
Contoh Taman Barang Murni Publik
- Biaya pengecualian besar
-
Dihasilkan oleh pemerintah
-
Disalurkan oleh pemerintah Dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah
Non Rival
Contoh Rumah sakit, transportasi umum, pemancar TV
Contoh Pertahanan peradilan
Mengacu pada tabel 2.1. diatas, maka obyek retribusi pasar yaiti kios-kios dan lokasi-lokasi berdagang yang ada di pasar tradisional dapat dikatagorikan sebagai barang swasta murni, karena apabila suatu kios atau lokasi telah disewa oleh seorang pedagang maka kios dan lokasi tersebut tidak tersedia bagi padagang lainnya (excudable). Selain itu jumlah kios dan lokasi yang ada di pasar juga terbatas, sehingga pedagang perlu bersaing untuk mendapatkan kios dan lokasi yang
diinginkan
(rivalry).
Dengan
demikian
pasar
tradisional
11
seharusnya dapat dikelola oleh swasta. Lantas mengapa pemerintah daerah merasa berkepentingan untuk mengelola pasar tradisional ?. Hal ini tidak lain karena adanya eksternalitaspositif yang dihasilkan oleh
keberadaan
pasar
tradisional.
Pasar
tradisional
dianggap
mendorong perekonomian daerah, melalui pemberdayaan pedagang dang konsumen dengan kemampuan ekonomi lemah.
2.2.
Beberapa Isu Utama dalam Pengelolaan Retribusi
2.2.1. Penentuan Tarif Retribusi.
Dalam berbagai literatur, masalah utama dalam pengelolaan retribusi adalah penetapan tarif retribusi (Devas, 1989; Anwar Shah et.al. 1994).
Berkaitan dengan hal tersebut, kebijaksanaan dalam
menentukan harga (tarif) menu rut Boediono ( 1976, 73) sesungguhnya dapat mengacu pada tiga alternatif yaitu, pertama harga ditentukan untuk
memperoleh
keuntungan
yang
maksimum,
dimana
biaya
tambahan untuk setiap satu unit output (marginal cost) sama dengan tambahan
penerimaan
(marginal revenue)
dari
penjualan
output
tersebut. Kedua, harga ditentukan setinggi biaya rata-rata (P=AC), dan ketiga, harga ditentukan menurut prinsip alokasi sumber daya ekonomi yang optimal yaitu harga sama dengan ongkos marginal untuk menghasilkan output (P=MC). Untuk lebih jelasnya dapat dapat diilustrasikan pada gambar 2.1. berikut
12
Gambar 2.1 : Alternatif Penentuan Harga (Tarif) Barang Publik
p
P4
c
I I I I I I I I
P2 Pl
--+---
PO
---J----
--r--1
1 I
o----~----~---------+----~----------------
Xl Dari
MR
gambar diatas
X3
dapat
pemerintah sebagai produsen
X2
dijelaskan,
adal~h
Q
AR apabila
tujuan
dari
memaksimumkan keuntungan
maka pemerintah akan memproduksi pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue (MC = MR) yaitu sebesar AXl dimana output sebesar OXl dengan harga OP4. Pada kondisi seperti ini barang yang diproduksi
sangat
ditetapkan
tinggi.
terbatas
dengan
Masalahnya,
harga motivasi
atau
retribusi
pemerintah
yang dalam
mengasilkan barang dan jasa untuk masyarakat biasanya bukanlah untuk memaksimumkan profit, namun karena adanya isu eksternalitas positif dari konsumsi masyarakat yang ingin dioptimalkan dan natural monopoly. adalah
Untuk itu, alternatif penetapan tarif yang bisa diadopsi
marginal cost pricing dan average cost pricing. Apabila
retribusi
ditetapkan
pada
tingkat
marginal
cost
(AR=MC), maka jumlah barang atau layanan yang dapat dinikmati masyarakat optimal (efisien). Barang yang dihasilkan sebesar OX2 dengan harga OPO.
Masalahnya, apabila metode ini diterapkan maka
rata-rata penerimaan pemerintah akan lebih rendah dari rata-rata pengeluarannya
dalam
menghasilkan
barang
atau
jasa
tersebut
13
(AR
Dengan kata lain, retribusi tidak bisa menutupi biaya rata-
produksi.
Oleh
karena
itu
pemerintah
harus
siap
untuk
bersedia)
untuk
mensubsidi kekurangan tersebut. Jika
pemerintah
tidak
siap
(atau
tidak
memberikan subsidi, maka pilihan berikutnya yang bisa ditempuh adalah menetapkan retribusi sebesar biaya rata-rata produksi barang dan jasa (AR=AC), sehingga kondisi pulang pokok (break even) terpenuhi. Pada gambar di atas hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat produksi sebesar OX3, dan retribusi sebesar OP2. Uraian di atas mengindikasikan bahwa tidak ada cara atau metode
yang
retribusi.
dianggap
paling
tepat
dalam
menetapkan
tingkat
Semuanya sangat tergantung pada motivasi pemerintah
dalam menyediakan barang dan jasa tersebut, serta kemampuan finansial pemerintah. Namun apapun metode yang dipilih, pemerintah harus tahu dengan pasti fungsi biaya penyediaan barang dan jasa tersebut, agar pilihan yang diambil memiliki jastifikasi ekonomi yang sahih.,
Dalam praktek, data mengenai biaya acapkali tidak tersedia
atau tidak diklasifikasikan secara baik sehingga penetapan retribusi tidak memiliki landasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
2.2.2. Penyesuaian Tarif Retribusi Secara Berkala.
Menaikkan
tarif retribusi
seperti
halnya
menaikkan
pajak
bukanlah kebijakan yang populer dan oleh karenanya kebanyakan pemerintah enggan melaksanakan kebijakan ini.
Hal ini sangat
berbahaya, karena penerimaan retribusi menjadi tertinggal dari biaya produksi barang dan jasa yang terus meningkat akibat inflasi.
Pada
gilirannya hal ini akan berdampak pada penurunan jumlah atau kualitas barang atau layanan yang bersangkutan.
2.2.3. Kompleksitas Penetapan Tarif Retribusi.
Untuk menjamin agar retribusi juga dapat memenuhi kriteria adil, tarif retribusi seringkali didesain untuk mengakomodasi prinsip diferensiasi harga.
Konsumen yang bersedia (memiliki kemampuan
14
untuk) membayar lebih mahal, dikenakan tarif retribusi yang tinggi dan sebaliknya.
Dalam praktek upaya untuk menciptakan keadilan ini
berujung
kompleksitas
pada
struktur retribusi
petugas pelaksana serta konsumen,
yang
menyulitkan
dan justru membuka peluang
bagi petugas dan konsumen pengguna untuk melakukan kolusi. Dengan alasan di atas, tesis ini tertarik untuk mengangkat tema pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Tabanan sebagai topik pembahasannya.
Bab berikutnya akan memaparkan administrasi
pengelolaan retribusi pasar yang saat ini dilaksanakan di kabupaten Tabanan.
2.3.
Aturan Perundangan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Dalam aturan perundangan tentang pajak daerah dan retribusi
daerah,
diatur dalam
merupakan
Undang-Undang
No 34 Tahun
perubahan atas Undang-undang
Undang-undang
No.
34 Tahun
2000,
No
2000 yang
18 tahun
menyebutkan
1997.
bahwa
yang
disebut pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan
daerah.
Sedangkan
yang
dimaksud
dengan
Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau
perizinan
tertentu
yang
khusus
disediakan
dan/atau
diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Di dalam Pasal 18 undang-undang tersebut, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu : a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan
oleh
Pemerintah
Daerah
untuk
tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15
b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disedikan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah
Daerah
dalam
rangka
pemberian
izln
kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjada kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis retribusi daerah menurut masing-masing golongan
tersebut sesuai
Pemerintah
Republik
dengan
Indonesia
pasal
Nomor
2, 66
3 dan Tahun
4
Peraturan
2001
tentang
(i)
Retribusi
retribusi daerah adalah sebagai berikut : 1. Jenis-jenis Retribusi Jasa
Pelayanan
Kesehatan;
Umum
mencakup
(ii)
,
Retribusi
Pelayanan
Persampahan/Kebersihan; (iii) Retribusi Pergatian Biaya
Ceta~
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (iv Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (v) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum; (vi) Retribusi Pelayanan Pasar;
(vii) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (viii)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (ix) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan (x) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 2. Jenis-jenis
Retribusi
Jasa
Usaha,
meliputi
(i)
Retribusi
Pemakian Kekayaan Daerah; (ii) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
(iii)
Retribusi Tempat Pelelangan;
(iv) Retribusi
Terminal; (v) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (vi) Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
(vii)
Retribusi
Penyedotan Kakus; (viii) Retribusi Rumah Potong Hewan; (ix) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
(x) Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga; (xi) Retribusi Penyeberangan di Atas
16
Air; (xii) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan (xiii) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu mencakup ; (i) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
(ii) Retribusi Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol; (iii) Retribusi Izin Gangguan; dan (iv) Retribusi Izin Trayek.
2.4.
Gambaran Penerimaan Retribusi Daerah Di Indonesia
Peran retibusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif lebih penting bagi terutama daerah pada tingkat Kabupaten/Kota dibandingkan dengan tingkat provinsi. Hal ini dapat dilihat dari data struktur realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2006. Pada tingkat Provinsi kontribusi pajak terhadap PAD sebesar 86,69 persen jauh di atas penerimaan retribusi sebesar 4,66 persen begitu pula dengan pos penerimaan lainnya. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota kontribusi baik pajak maupun retribusi daerah relatif berimbang pada kisaran 34 persenhingga 47 persen (Tabel 2.2).
Tabel 2.2 : Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia Tahun 2006 Pos Pajak Daerah
Pos Retribusi Daerah
Pos Laba Perusahaan Milik Daerah
Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(%)
_{_o/~
_{_Of~
_{Of~
Provinsi* Kabupaten* Kota*
86,69 34,17 47,80
4,66 39,97 38,82
3,68 6,97 3,61
4,97 18,89 9,77
Rata-rata
56,29
27,82
4,75
11 ,21
Sumber: www.s1kd.d]apk.go.1d, data d1olah *Catatan : dari 25 provinsi, 260 Kabupaten dan 76 kota
Tabel di atas juga menunjukan bahwa
untuk Kabupaten
penerimaan dari retribusi masih lebih besar dibandingkan dengan pos lainnya,
sementara
dibandingkan penerimaan
dengan
Kota
untuk pos
Pendapatan
lainnya.
Asli
kontribusi
pajak
Sementara
Daerah
(PAD)
itu
lebih
besar
untuk
Kota,
didominasi
melalui
17
penerimaan pajak. Hal ini menunjukan Retribusi lebih mudah dipungut di Kabupaten daripada di Kota. Sementara itu, gambaran untuk Provinsi Bali yang terdiri dari sembilan
Kabupaten/Kota,
struktur
penerimaan
Pendapatan
Asli
Daerah (PAD) tahun 2006, menunjukan bahwa kontribusi pajak daerah mencapai 80,24 persen, retribusi daerah sebesar 10,15 persen, laba BUMD sebesar 4,93 persen dan lain-lain yang sah sebesar 4,78 persen (Gambar 2.2.).
Gambar 2.2 : Komposisi Pos Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2006 100 90 80 70 60 50 40 30 20
10 0
ou.Jq 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . -- . -·----- 1---------------------------1 - - - - - - - - - - - - - - - - · -------
-;
-
-
1-----.10.15_______________ _ - -- UA.93_
'--L--.J--_-_
Pajak Daerah
--,--,L-_...J__ -------- c::=::::::J Retribusi Daerah
Lab a
4.78 ___ --Lain-lain
BUMD Sumber : Laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2006
Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional penerimaan retribusi di Provinsi Bali masih sangat rendah. pemerintah
daerah
berupaya
untuk
Oleh karena itu
mengembangkan
potensi
penerimaan daerah.
3.3.
Gambaran Umum Keuangan di Kabupaten Tabanan
Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Tabanan
periode
2002
hingga
2006
mengalami
pertumbuhan sebesar 11,71 persen (Tabel 2.3).
18
Tabel 2.3 : Laju Pertumbuhan APBD Kabupaten Tabanan Tahun
2002-2006 No
Tahun
1 2 3 4 5
2002 2003 2004 2005 2006
Pertumbuhan (Ofo)
APBD (juta rupiah) 276.360 308.759 318.840 343.435 464.189
10,49 3,16 7,16 26,01 Rata-rata 11 ,71 Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabanan
Mengamati kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan bahwa
Daerah
rata-rata
kabupaten Tabanan selama
PAD menyumbang
periode tersebut
11,76 persen terhadap total
penerimaan daerah, diatas rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yaitu sebesar 10,15 persen. Sesuai dengan kondisi perekonomian Bali pada
periode
tersebut,
maka
kontribusi
tersebut
cendrung
berfluktuatif, kontribusi terendah justru terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 9,44 persen (Tabel 2.4.) Tabel 2.4 :
Kontribusi PAD Terhadap Perkembangan Realisasi Penerimaan
APBD
Kabupaten
Tabanan
Tahun
2002- 2006 No.
Tahun
PAD (juta rupiah)
1 2 3 4 5
2002 2003 2004 2005 2006
Realisasi Penerimaan APBD (juta rupiah)
Kontribusi
276.360 308.759 318.840 343.435 464.189 Rata-rata
12,24 11,19 13,59 12,32 9,44 11,76
33.821 34.558 43.337 42.294 43.821
/o}
( 0
Sumber : Dmas Pendapatan Kab. Tabanan
Dibandingkan dengan realisasi APBD diseluruh Indonesia pada peran PAD dalam penerimaan daerah yang pada tahun 2006 sebesar 18,70 persen, kontribusi PAD Kabupaten Tabanan sebesar 9,44 persen terlihat sangat kecil. Dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya di 19
Provinsi
Bali
(ada
9
Kabupaten/Kota
di
Provinsi
Bali),
kinerja
Kabupaten Tabanan dalam mengumpulkan PAD juga masih berada dibawah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Gianyar. Sementara apabila dilihat dari laju pertumbuhannya, PAD Kabupaten Tabanan selama periode 2002 - 2006 tumbuh dengan ratarata sebesar 5,85 persen. Angka pertumbuhan tersebut dihitung dnegan menggunakan angka nominal penerimaan.
Apabila inflasi
diperhitungkan maka mungkin saja secara riil PAD Kabupaten Tabanan selama periode tersebut tidak mengalami pertumbuhan, atau bahkan pertumbuhannya negative (Tabel 2.5.)
Tabel 2.5.
: Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan Tahun 2002 - 2006
No.
Tahun
(milyar rupiah)
. 1 2 3 4 5
PAD
2002 2003 2004 2005 2006
33.821 34.558 43.337 42.294 43.821 Rata-rata
Pertumbuhan PAD ( 0
/o)
2,13 20,26 (2,46) 3,48 5,85
Sumber : Dinas Pendapatan Kab. Tabanan
Dari tabel 2.5. di atas, maka lebih detil terlihat bahwa dari tahun 2002 hingga 2004 penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 11 persen, akan tetapi pada tahun 2005 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 2,46 persen. Sebagaimana diketahui penurunan ini diakibatkan oleh peristiwa Bom Bali II yang dampaknya lebih besar dibandingkan dengan peristiwa bom sebelumnya. Namun pada tahun 2006 kondisinya mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 3,48 persen.
20
Mengamati struktur PAD Kabupaten Tabanan, terlihat bahwa retribusi daerah menyumbang sekitar 60 persen dari total PAD. Besranya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) mendorong pemerintah daerah untuk terus mengintensifkan penerimaan retribusi, dan menggali serta mengembangkan potensi yang
ada.
Salah
dikembangkan
dan
satu
retribusi
dikelola
yang
dengan
sangat
baik adalah
potensial
untuk
retribusi
pasar.
Perbaikan pengelolaan retribusi tersebut tentunya mancakup banyak aspek, yaitu : peningkatan pelayanan dan fasilitas pasar, melakukan pendataan potensi dengan baik, dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.
21
BAB III ADMINISTRASI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN TABANAN
3.1.
Pengertian Retribusi Pasar
Berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 1999, pasar dapat
diartikan
sebagai
tempat
atau
bangunan
tertentu
yang
dipergunakan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang dikuasi
oleh
pemerintah
daerah.
Bangunan
pasar dapat
berupa
toko/kios, los dan semacamnya yang digunakan untuk berdagang atau menyimpan barang dagangan secara tetap dan teratur baik yang dibangun oleh pedagang sendiri atau yang dikuasi oleh pemerintah daerah. Retribusi pasar merupakan salah satu pungutan yang dibeban kepada pedagang yang menikmati fasilitas atau sarana dan prasarana pasar tradisionaljsederhana yang berupa halaman/pelataran, los, kios dan toko, yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang
yang
tidak termasuk yang
dikelola
oleh
dan
pedasaran yang berada dalam radius lingkungan pasar sebagai tempat usaha dipandang menikmati fasilitas keramaian pasar. Secara teoritis besarnya pungutan atau tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan.
Selain itu pungutan umumnya dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pasar yang meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman,
biaya
operasional
dan
biaya
pemeiliharaan.
Besarnya
pungutan atau tarif ditetapkan dengan persetujuan legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan.
3.2.
Tarif dan Klasifikasi Pasar di Kabupaten Tabanan
Ketentuan
tentang
besaran
tarif dan
obyek
retribusi
di
Kabupaten Tabanan di tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999, jenis pungutan dibedakan atas retribusi harian dan
22
retribusi bulanan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar (Tabel 3.1). Bentuk fasilitas tersebut adalah : a. Bangunan pasar daerah (toko, kios dan los) b. Pemakaian tanah Pemerintah Daerah untuk bangunan toko, kios dan los atasa ijin Bupati Kepala Daerah
c. Pemakaian pelataran/pedasaran dalam pasar untuk tempat berusaha/mengadakan transaksi jual beli barang d. Bangunan toko, kios yang berada dalam radius lingkungan pasar yang dipandang menikmati fasilitas keramaian pasar. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka struktur tarif pasar adalah sbagai berikut :
Tabel 3.1 : Tarif Retribusi Pasar di Kabupaten Tabanan No
1.
Kelas Pasar
Pasar Kllas I
Toko/Kios Los Pedasaran Pemakian Tanah Pemda Untuk Toko Pemakian Tanah Pemda Untuk Los
2
Tarif Harian (Rupiah)
1.750 1.250 700 1.100 800
1.200 750 600
1.200 1.000 500 1.000 750
1.000 600 500
1.000 750 400 750 500
750 600 400
Pasar Klas II
Toko/Kios Los Pedasaran Pemakian Tanah Pemda Untuk Toko Pemakian Tanah Pemda Untuk Los
3
.
Tarif Retribusi Bulanan (Rupiah)/m2
Pasar Klas III Toko/Kios Los Pedasaran Pemakian Tanah Pemda Untuk Toko Pemakian Tanah Pemda Untuk Los
Sumber : Dmas Pendapatan Kab. Tabanan
23
Mengamati struktur tarif diatas, maka tarif retribusi pasar di Tabanan
Kabupaten
sudah
sesungguhnya
dengan
ditetapkan
pertimbangan aspek keadilan dan aspek manfaat. Sebagai ilustrasi, tarif telah dibedakan menurut klasifikasi pasar dan fasilitas pasar yang dimanfaatkan pedagang berupa toko/kios, los dan pedasaran. Kelas pasar di Kabupaten Tabanan terdiri dari Kelas I dan Kelas II. Penetapan kelas pasar didasarkan pada kretria, yaitu : (1) lokasi pasar, pasar yang termasuk dalam klas I lingkungan keramaian mencakup di pusat kota/kabupaten, klas II, apabila terdapat di (2) jangkauan layanan yaitu kemampuan
lingkungan kecamatan; untuk
pelayanan
pasar,
sedangkan
klas II hanya
kelengkapan
atau
Berdasarkan
kriteria
Klas
mencakup
I
beberapa
kecamatan
melayani tingkat kecamatan; komoditas
keragaman tersebut,
maka
yang
klasifikasi
dan (3)
dipasarkan.
pasar-pasar
di
Kabupaten Tabanan sebagai berikut, tabel 3.2.
Tabel 3.2 : Klasifikasi Pasar Di Kabupaten Tabanan No
Nama Pasar
Kelas Pasar
Lokasi
1
Pasar Tabanan
I
Kecamatan Tabanan
2
Pasar Dauh Pala
I
Kecamatan Tabanan
3
Pasar Kediri
I
Kecamatan Kediri
4
Pasar Senggol Gajah Mada
I
Kecamatan Tabanan
5
Pasar Bajera
I
Kecamatan Selemadeg
6
Pasar Pupuan
I
Kecamatan Pupuan
7
Pasar Tanah Lot
I
Kecamatan Kediri
8
Pasar Marga
II
Kecamatan Marga
9
Pasar Kerambitan
II
Kecamatan Kerambitan
10
Pasar Senganan
II
Kecamatan Penebel
11
Pasar Penebel
II
Kecamatan Penebel
12
Pasar Candi Kuning
II
Kecamatan Baturiti
13
Pasar Baturiti
II
Kecamatan Baturiti
14
Pasar Ulun Danu
II
Kecamatan Baturiti
Sumber : Dmas Pendapatan Kab. Tabanan
24
Namun demikian tarif retribusi pasar di Kabupaten Tabanan belum
mempertimbangkan
seluruh
prinsip
keadilan.
Misalnya
pengenaan tarif untuk toko/kios yang terletak di depan dan di tengah maupun dibelakang yang tingkat kenjungannya lebih sedikit, sehingga menimbulkan keuntungan atau pendapatan pedagang akan berbeda. Selain
itu,
tarif
juga
belum
mempertimbangkan
biaya-biaya
penyelenggaraan pasar seperti biaya operasional, pemeliharaan dan biaya modal. Hal ini tidak dimungkinkan karena pasar masih dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah sehingga tidak ada anggaran biaya terpisah untuk pasar. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan pengelolaan pasar di Kabupaten Tabanan, maka pada awal 2007 dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar dalam pengelolaan pasar. Dengan pembentukan UPTD Pasar dan pengelolaan anggaran tersendiri diharapkan seluruh biaya yang terkait dengan pengelolaan pasar dapat teridentifikasi dengan jelas, sehingga diketahui secara jelas kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pasar, terutama terkait dalam penetapan tarif retribusi pasar agar penerimaan retribusi pasar mampu menutup biaya penyelenggaraan pasar. Berkaitan
dengan
upaya
peningkatan
penerimaan
retribusi
pasar, tarif retribusi pasar mengalami perubahan sebanyak dua kali, dan
terakhir
ditetapkan
sesungguhnya
pada
Pemerintah
tahun
Daerah
1999.
Dengan
Kabupaten
demikian
Tabanan
sudah
menyadari pentingnya indeksasi tarif agar penerimaan tidak tergerus oleh inflasi.
3.3.
Biaya Penyelenggaraan Pasar
Pengeluaran dalam mengelolaan pasar-pasar di Kabupaten Tabanan terdiri dari pengeluaran rutin dan non rutin. Biaya rutin merupakan
biaya-biaya
yang
dikeluarkan
dalam
mendukung
pelaksanaan operasional pasar baik biaya langsung maupun biaya tidak
langsung.
Untuk
biaya-biaya
yang
terkait
dengan
biaya
penyelenggaraan pasar di Kabupaten Tabanan menjadi sangat sulit untu diidentifikasi, sebab selama ini biaya pelaksanaan pungutan
25
retribusi
pasar tergabung dalam anggaran di
sehingga
akan
sangat
sulit
dibedakan
beberapa
terutama
kegiatan
biaya-biaya
operasional, seperti biaya alat tulis dan biaya perjalanan dinas. Untuk itu,
dalam
tesis
ini
biaya
yang
digunakan
untuk
memungut retribusi pasar adalah biaya yang terkait secara langsung untuk memungut retribusi pasar antara lain biaya jasa pelayanan pasar yang terdiri dari gaji pegawai dan biaya pemeliharaan, biaya cetak karcis, biaya cetak map pasar dan biaya upacara pasar. Biaya jasa layanan pasar ditetapkan sebesar sebesar 30 persen dari realisasi dengan ketentuan bagi pegawai negeri diberikan sebesar 2 persen dan pegawai harian sebesar 5 persen dari realisasi sedangkan untuk pegawai diluar itu diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan masa pengabdiannya. Untuk pengeluaran nonrutin adalah biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan pembangunan secara fisik, kegiatan ini biasanya dibiayai dari APBD dengan usulan oleh Kepala pasar kepada Dinas Pendapatan 1yang kemudian akan dikaji oleh Bappeda dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan studi kelayakan kemudian dapat dimasukan
daftar
isian
proyek
untuk
dilaksanakan
oleh
Dinas
Pekerjaan Umum (PU).
3.4.
Sistem Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pasar Pungutan retribusi pasar dan retribusi lainnya di Kabupaten
Tabanan dilakukan oleh Dinas Pendapatan. Pungutan retribusi pasar dilakukan oleh petugas pungut yang kemudian disetorkan kepada bendahara
khusus
penerima
Dinas Pendapatan
yang
selanjutnya
berdasarkan Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 1999 tentang wajib setor pendapatan daerah menyetorkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dilakukan setiap hari. Penyetoran hasil pungutan oleh petugas pungut dilakukan setiap hari bagi pasar yang berlokasi dekat dengan kota atau pusat pemerintahan sementara untuk pasar yang berada diluar kota di setorkan setiap satu minggu sekali yang biasanya pada tanggal 7, 14 dan 21 atau akhir bulan. Selain itu Dinas Pendapatan
26
bertugas merencanakan dan menetapkan target penerimaan untuk setiap tahun anggaran, membukukan dan meneliti semua laporan yang masuk dan menggali menggali sumber Pendapatan Daerah secara intensif dan ekstensif. Dari hasil wawancara dilapangan diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan pungutan tidak ditemukan kendala yang berarti, walaupun terdapat keterlambatan dalam pembayaran retribusi oleh para pedagang jumlahnya sangat kecil, keterlambatan itu disebabkan hal yang tidak prinsip seperti kesibukan pedagang dan biasanya dibayarkan atau dipungut pada hari berikutnya. Untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dan sejalan dengan visi dan misi Dinas Pendapatan serta terwujudnya tertib administrasi sesuai dengan sistem keuangan yang akuntable dan transparan maka pada tahun 2007 Dinas Pendapatan membentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pasar, akan tetapi dalam penelitian ini kinerja UPTD pasar belum bekerja secara optimal, masih dalam tahap penataan organisasi dan pendataan potensi. Adapun struktur UPTD Pasar pada gambar 3.1.
27
Gambar
3.1
Struktur
Organisasi
Pengelolaan
Pasar
di
Kabupaten Tabanan
Kepala Dinas
Kepala Tata Usaha
Kabid Program & Perparkiran
.
Kabid Penetapan
Kabid Pembukuan & Pelaporan
Kabid Penagihan
UPTD Pasar
KTU. UPTD Pasar
Staf/Koordinator
Staf/Koordinator
Staf/Koordinator
Staf/Koordinator
1. Pasar Marga
1. Pasar Pupuan
1. Pasar Tabanan
2. Pasar Candikuning
2. Pasar Bajera
2. Pasar Penebel
3. Pasar Baturiti
3. Pesar Kerambitan
3. Pasar Senganan
4. Pasar Ulun Danu
4. Pasar Dauh Pala
4. Pasar Tanah Lot
5. Pasar Kediri
5. Pasar Gajah Mada
Sumber : Dinas Pendapatan Kab. Tabanan
28
Dari struktur tersebut, diketahui UPTD pasar langsung berada di bawah kepala Dinas Pendapatan, Kepala UPTD dibantu dengan satu Kepala Tata Usaha dan empat staf sebagai koordinator masing-masing pasar. Ruang lingkup tugasnya diatur dalam TUPOKSI yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Kepala UPTD Pasar dengan uraian tugas sebagai berikut
Menyusun program kerja UPTD Pasar berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD dan rencana strategis kabupaten. Mengkoordinasi
kegiatan
UPTD
Pasar
bersama
instansi
terkait agar terciptanya sinkronisasi tugas. Membagi
tugas,
membina
dan
memberi
petunjuk,
memeriksa hasil kerja bawahan dan menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier Mempersiapkan sarana dan prasarana UPTD Pasar Melaksanakan pendataan pendapatan/penagihan pembukuan terhadap wajib pajak/retribusi 2. Kepala Tata Usaha Menyusun program kerja tata usaha berdasarkan dokumen rencana yang ada sebagai pedoman kerja; Mengendalikan dan menganalisa kegiatan administrasi tata usaha UPTD sesuai dengan ketentuan Membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. 3. Staf/koordinator UPTD Membantu/mempersiapkan
bahan-bahan
materi
dalam
menyusun program UPTD. Membantu melaksanakan pendataan/penagihan pembukuan terhadap wajib pajak/retribusi daerah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di wilayah pasar. Sebagai
koordinator
pada
wilayah
pasar
yang
telah
ditentukan sesuai dengan perintah atasan.
29
3.5.
Data
dan
Perhitungan
Potensi
Pasar
di
Kabupaten
Tabanan
Hasil pendataan yang dilakukan Dinas Pendapatan, potensi pasar yang terdapat di Kabupaten Tabanan tahun 2007 tidak banyak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.
Pendataan potensi
pasar umumnya dilakukan
dilaksanakan oleh
setiap tahun
yang
pengelola pasar yang kemudian dilaporkan kepada koordinator pasar yang terdapat di UPTD Psar Dinas Pendapatan. Pendataan tersebut mencakup jumlah toko/kios. Los dan pedasaran serta pemakian tanah milik pemerintah. Selanjunya hasil pendataan tersebut merupakan data
potensi
yang
digunakan
sebagai
dasar
penetapan
target
penerimaan retribusi pasar. Selain atas dasar data potensi, penetapan target penerimaan retribusi pasar juga mempertimbangkan aktivitas pasar dan kondisi perekonomian secara umum yang terjadi di Kabupaten Tabanan. Untuk tercapainya target yang ditetapkan, strategi yang digunakan selama ini olep Dinas Pendapatan adalah menetapkan target internal yang
bertujuan
untuk
memacu
kinerja
pengelola
pasar
dan
tercapainya target yang tertuang dalam APBD. Adapun data potensi pasar di Kabupaten Tabanan tahun 2007 dpat dilihat pada tabel 3.3.
30
Tabel 3.3
Jumlah Toko/Kios, Los, Pedasaran dan radius di Kabupaten Tabanan Tahun 2007 (Unit)
No
Nama Pasar
Toko/kios
Pedasaran
Los
I Radius
Jumlah
I
!
Kelas I
363
251
2221
84
836
33
324
301
I
44
658
Pasar Kediri Pasar Senggol Gajah Mada
193
289
164
179
646
0
0
140
5
Pasar Bajera
117
131
109
44
357
6
Pasar Pupuan
64
66
47
26
177
7
Pasar Tanah Lot
199
0
0
-
199
Sub Total I
969
1061
983
1
Pasar Tabanan
2
Pasar Dauh Pala
3 4
-
377
140
3.013
Kelas II
1
Pasar Marga
68
29
23
120
2
Pasar Kerambitan
43
56
66
165
3
Pasar Senganan
40
58
12
20
110
4
62
16
20
18
98
5
Pasar Penebel Pasar Candi Kuning
100
65
6
Pasar Baturiti
95
55
30
7
Pasar Ulun Danu
0
0
16
16
408
279
167
854
1.377
1.340
1.150
Sub Total II Total
.
0
165 21
436
180
3.867
Sumber : Dmas Pendapatan Kab. Tabanan
Selain itu yang termasuk dalam penerimaan retribusi pasar adalah toko/kios, los dan pedasaran yang berada di luar pasar namun dianggap ikut menikmati keberadaan pasar, maka dikenakan pungutan retribusi pasar harian, besarnya pungutan yang ditarik dari pedagang sama dan tidak dibedakan jenis ska!a usaha yaitu sebesar 1.200 rupiah Penetapan
potensi
radius
ditetapkan
berdasarkan
pertimbangan yang sangat subyektif tidak berdasarkan jarak dari pusat pasar, sehingga toko/kios, los dan pedasaran pada masingmasing pasar mempunyai radius yang berbeda disesuaikan dengan
31
kondisi kondisi pasar. Penetapan retribusi radius pasar ini ditetapkan pada tahun 2001 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 350 Tahun 2001. Batas radius lingkungan pasar di Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut : Tabel 3.4 : Batas-Bata s Radius Lingkunga n Pasar Daerah Di Kabupaten Tabanan Batas-Batas Radius SELATAN TIMUR
No
Nama Pasar
1
2
3
4
5
6
1
Pasar Tabanan
Rutan Tabanan
Pura Pejumut
Jl. Cendrawasih
2
Pasar Dauh Pal a Pasar Kediri
Simpang Tiga
Simpang Empat (JI. Pahlawan) Jl. Cendrawasih Patung Petani Koripan
SungaiYeh Em pas Jalan Utara Camat Kediri
Terminal Pesiapan Jempatan Layang sanggulan
3 4 5
Pasar Senggol Gajah Mada Pasar Bajera
.
UTARA
PO. Gunung Harta
-
-
-
Batas Utara Pasar
Pang kung Brembeng
Terminal Bajera
Kantor BPD Pupuan Jalan Menuju BNR
Toko Sadar Batas Barat Tanah BNR
Jl. Gajah Mad a Pantai Tanah Lot
BARAT
-
Jalan Menuju Kebon Toko Mutiara SungaiYeh Kutikan
6
Pasar Pupuan
7
Pasar Tanah Lot
8
Pasar Marga
Kantor Kepala Des a
Batas Timur Pasar Marga
Polsek Marga
Pura Puser Tasik Marga
9
Pasar Kerambitan Pasar Senganan
Jalan Utara Pasar Toko-toko Utara Pasar
Jalan Timur Pasar Toko-toko Timur Pasar
Jalan Barat Pasar Toko-toko Barat Pasar
11
Pasar Penebel
Pura Melanting
12
Pasar Candi Kuning
Rumah Pak Made Sena
Rumah Makan/Bu Tinah Jl. Raya Besar
Jalan Selatan Pasar Toko-toko Selatan Pasar Bank Pasar Penebel Pura Pucak Sari
13
Pasar Baturiti
Jl. Desa Antapan
Tanak Kosong Penduduk Batas Pasar
14
Pasar Ulun Danu
10
-
Jl. Raya DenpasarSingaraja
-
Jl Ke Desa Bangli
-
Foto Panorama
-
Sumber : Dmas Pendapatan Ka. Tabanan
Berdasarka n data diatas maka potensi penerimaan retribusi pasar tahun 2007 untuk Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :
32
1. Retribusi
harian,
yaitu
pungutan
yang
ditarik
dari
pedagang yang dibedakan sesuai dengan jenis bangunan atau fasilitas pasar (kios, los dan pedasaran), dikalikan besarnya tarif yang disesuaikan dengan Klasifikasi Pasar.
= ((IPk x tr_Kias) +
PRP_h
X
(IPI x tr_Kias) +(IPp
tr_Kias) + (IRad
X
tr)
Jmi_Pb
X
Keterangan
PRP_h
= Potensi Retribusi Pasar Harian
Pk
=
PI
= Pedagang di Los
Pp
= Pedagang pelataranlpedasaran
Rad
Pedagang di Kios
= Pedagang Radius
Jml Pb = Jumlah hari pasaran buka dalam hari Tr_Kias = tarif retribusi dalam rupiah
maka
perkiraan
retribusi yang
b\sa
diharapkan
dalam
setahun adalah : a. Klas I
= ((969 X 1.200)
+ (1.061
750)
X
+ (983
X
+ (151
X
600) X (377 X 1.200) X 365 =
b. Klas II =
1,095,273,750,- I tahun
Rp.
((408 X 1.000) 500)
+ (59
X
+ (295
1.000))
X
X
600)
365
= Rp. 262,617,500,-/ tahun
Total
2. Retribusi
= Rp.
Bulanan,
1,357,891,615,- I tahun yaitu
pungutan
yang
dilakukan
terhadap pedagang atas pemakaian fasilitas pasar dan tanah milik Pemerintah Daerah dalam satuan meter persegi dikalikan dengan tarif dikalikan 12 bulan. PRP_b
= ((ILk x tr_Kias)
+ (Ill x tr_Kias) +(ILp
x tr_Kias) + (IPtnhx x tr) x 12 bin
33
Keterangan = Potensi Retribusi Pasar Bulanan
PRP_b Lk
= Luas Pemakaian Kios
Ll
=
Lp
= Luas Pemakaian pelataranlpedasaran
Ptnh
=
Luas Pemakaian Los
Pemakian tanah Pemda untuk Kiosllos
Tr_Kias = tarif retribusi dalam rupiah Dari hasil perhitungan diketahui penerimaan retribusi bulanan adalah sebesar : Klas I
a.
+ (5.216
(( 309 X 1.750)
=
X
1.250)
+
+ (17.500 X 1.100) X 12 Rp. 366,135,612,- I tahun (( 0 X 1.200) + (7.690 X 1.000) + ( 891 X 750) + ( 699 X 500) X 12 Rp. 104,500,750,- I tahun Rp. 470,636,412,- I tahun (6.000 X 700)
=
Klas II =
b.
=
Total
Total pc;>tensi retribusi pasar di Kabupaten Tabanan adalah sebesar Rp. 1.828.527.662,-
I tahun
Untuk pasar klas II Pemerintah Daerah hanya menyediakan los dan pedasaran sedangkan tokolkios seluruhnya pedagang.
Berdasarkan
perhitungan
di
atas
merupakan milik
maka
total
potensi
penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Tabanan pada tahun 2007 adalah Rp. 1.828.527.662,-
I tahun, sedangkan target yang ditetap
Dinas Pendapatan tahun 2007 hanya sebesar Rp. 1.536.330.092,50. Dengan demikian tahun
2007
oleh
target penerimaan retribusi pasar yang ditetapkan Dinas
Pendapatan
Kabupaten
Tabanan
hanya
mancakup 84 persen dari potensi. Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan karena
bahwa aktivitas pasar tidak mencapai
banyaknya
hari
raya
masyarakat Bali pada umumnya.
keagamaan
yang
100 persen
berlangsung
di
Begitu pula untuk penetapan target
tahun-tahun sebelumnya pada umumnya ditetapkan maksimal 80 persen dari potensi yang ada.
34
BAB IV EVALUASI KINERJA KABUPATEN TABANAN DALAM MENGELOLA RETRIBUSI PASAR
4.1. Metode Pengumpulan Data
Untuk mengevaluasi pengelolaan retribusi pasar yang ada pada saat ini, data dan informasi baik primer maupun sekunder Data primer diperoleh melalui interview, observasi
dikumpulkan. lapangan,
dan
penyebaran
kuesioner.
Wawancara
dilakukan terhadap pejabat dan
petugas pelaksana
dengan
menjadi
masalah-masalah
Sedangkan
kuesener
yang
disebarkan
kepada
obyek para
mendalam
yang
terkait
penelitian
ini.
pedagang
yang
menggunakan fasilitas pasar. Untuk data sekunder, penulis menginventarisasi peraturanperaturan daerah di Kabupaten Tabanan, data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaupaten Tabanan, maupun Bappeda Kabupaten Tabanan. Evaluasi akan dilakukan dengan mengamati indikator-indikator kinerja administrasi penerimaan daerah yang lazim digunakan yaitu: analisis efisiensi, efektivitas dan potensi, kontribusi serta pertumbuhan penerimaan retribusi pasar.
4.2.
Efektivitas Retribusi Pasar di Kabupaten Tabanan
Efektivitas mengukur seberapa jauh target penerimaan dapat direalisasikan. Suatu instansi pengelola penerimaan daerah dikatakan efektif
apabila
penerimaannya.
instansi
tersebut
mampu
merealisasikan
target
Dengan memanfaatkan data target dan realisasi
penerimaan retribusi pasar yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan selama periode 2002-2006, rata-rata realisasi penerimaan lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 103 persen, dengan pencapaian realisasi terendah pada tahun
2006
yaitu 95,2 persen dari target yang ditetapkan.
35
Tabel
Efektivitas
4.1
Pengelolaan
Retribusi
Pasar
Di
Kabupaten Tabanan Tahun 2002 - 2006
No.
Target
Realisasi
Efektivitas
(Juta Rupiah)
(Juta Rupiah)
(%)
Tahun
1
2002
1,356
1,459
107.6
2
2003
1,300
1,398
107.5
3
2004
1,340
1,363
101.7
4
2005
1,400
1,498
107
5
2006
1,475
1,404
95.2
Rata-rata
103
Sumber : Dinas Pendapatan Kab. Tabanan
Sepintas, angka-angka efektivitas di atas mengindikasikan bahwa retribusi pasar telah dikelola dengan baik karena hampir tiaptiap tahun Dir.as Pendapatan mampu melampaui target penerimaan retribusi
daerah
yang
ditetapkan.
Namun
perlu
diingat,
hasil
perhitungan efektivitas baru bermakna jika target memang telah ditetapkan sesuai dengan potensinya.
Masalahnya
untuk kasus
penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Tabanan terdapat indikasi bahwa persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Apabila dicermati, hal tersebut tampak dari penetapan target penerimaan yang selalu lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini umumnya terjadi pada seluruh jenis penerimaan retribusi di Kabupaten Tabanan. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan perekonomian peningkatan
Kabupaten kecuali
pada
Tabanan tahun
setiap
2002,
tahunnya
semestinya
mengalami target
yang
ditetapkan mengacu pada realisasi tahun sebelumnya tidak hanya disesuaikan
berdasarkan
persentasi
tertentu
dari
target
tahun
sebelumnya, tidak dihitung berdasarkan potensi.
36
4.3.
Efisiensi Pengelolaan Retribusi Pasar
Efisiensi dihitung dengan membandingkan biaya pemungutan dengan hasil yang diperoleh.
Administrasi retribusi pasar dikatakan
efisien (atau makin efisien) apabila persentasi biaya yang digunakan untuk memungut terhadap total penerimaan retribusi pasar rendah atau mengalami penurunan. Dalam
kasus
pengelolaan
retribusi
pasar di
Kabupaten
Tabanan, data total biaya pengelolaan pasar tidak tercatat dengan baik. Menurut aparat daerah yang menanganinya, yang selama ini dianggap sebagai biaya pengelolaan pasar adalah biaya layanan pasar, yang besarnya bukan ditentukan oleh biaya sesungguhnya dikeluarkan untuk mengelola pasar dan memungut retribusinya. Namun, biaya itu besarannya ditetapkan sebesar 30 persen dari realisasi penerimaan retribusi
pasar.
pegawai
dan
Biaya tersebut digunakan
biaya
pemeliharaan
untuk membayar gaji
pasar dengan
komposisi
yang
disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Data biaya lainnya yang termasuk dalam pelaksanaan pemungutan
retribu~i
pasar adalah biaya
cetak yang terdiri dari cetak karcis dan cetak map pasar, biaya penunjang operasional yang terdiri dari biaya upacara/piodalan dan jasa
prestasijmotivasi
pemungutan
retribusi
bagi
petugas
pasar,
dengan demikian data total biaya pengelolaan pasar yang tersedia adalah sebagai berikut :
37
Tabel
4.2
Jumlah
dan
Jenis
Pemungutan
Biaya
Retribusi
Yang Pasar
terkait di
Dalam
Kabupaten
Tabanan Tahun 2002 - 2006
No.
Tahun
1
2002
437,627,965
28,121,200
30,000,000
495,749,165
2
2003
419,496,900
28,226,400
30,000,000
477,723,300
3
2004
409,017,192
27,650,700
30,000,000
466,667,892
4
2005
449,531 ,203
28,357,500
30,000,000
507,888,703
5
2006
421,326,668
28,568,200
30,000,000
479,894,868
6
2007
460,899,027
28,654,000
30,000,000
519,553,027
Jasa Layanan Pasar (rupiah)
Cetak Karcis (rupiah)
Jasa Penghargaan (rupiah)
Total (rupiah)
Sumber : Dmas Pendapatan Kab. Tabanan
Sementara itu biaya-biaya seperti alat tulis kantor (ATK), biaya
perjalanan
dinas
ditanggung
oleh
Bagian
Umum
Dinas
Pendapatan sebab semua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bagian umum Dinas Pendapatan sehingga biaya-biaya tersebut sangat sulit untuk diidentifikasi. Sehingga besarnya angka efisiensi yang dihasilkan tidak menggambarkan kualitas administrasi serta pengelolaan retribusi pasar. Angka tersebut tidak menunjukkan berapa sesungguhnya biaya yang secara realistis dan wajar perlu dikeluarkan untuk memungut retribusi pasar, tingkat efisiensi periode 2002 -
2006, pada tabel
berikut :
38
Tabel 4.3
Tingkat Efisiensi
Pungutan
Retribusi
Pasar di
Kabupaten Tabanan Tahun 2002 - 2006 No.
Tahun
1 2 3 4 5 6
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Efisiensi ( 0 /o)
Biaya Pemungutan (juta rupiah)
Realisasi (juta rupiah)
29.45 29.31 29.25 29.55 29.31 29.60 29.41
495 477 466 507 479 519
1,458 1,398 1,363 1,498 1,404 1 536
Rata-rata Sumber : Dmas Pendapatan Kab. Tabanan, data d10fah
Hasil perhitungan selama peiode tersebut menunjukan tingkat efisiensi secara rata-rata sebesar 29,41 persen dari total penerimaan retribusi
pasar.
Sebagai
gambaran
atau
perbandingan
dengan
beberapa Kabupaten/Kota tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar adalah pada tabel 4.4.
Tabel 4.4
Tingkat Efisiensi
Pungutan
Retribusi
Pasar di
Beberapa Kabupaten/ Kota No
Tahun
Nama
Tingkat
Penelitian
Daerah
Efisiensi ( 0/o)
Peneliti
1
1998
Bantu I
2
2000
Semarang
3
3
2001
Wonosobo
75,57
Toto Hartono
4
2001
Bima
50,26
Lalu M Ahyar
5
2002
Depok
46,57
Dudi M
11,91
Syahda M Imam W
Sumber :l1hat, Dud1 M (2002;36)
4.4.
Kontribusi dan Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar
Secara rata-rata, kontibusi retribusi pasar terhadap PAD selama periode 2002-2006 adalah 3.65 persen.
Apabila dilihat lebih teliti,
maka sesungguhnya angka tersebut cenderung menurun dibandingkan
39
dengan
angka
pada
periode
pengamatan.
Walaupun
demikian
menggunakan tren persentasi ini sebagai dasar evaluasi juga kurang tepat, karena penurunan kontribusi sangat boleh jadi disebabkan oleh membaiknya pengelolaan (potensi) penerimaan sumber penerimaan lainnya.
Tabel 4.5 : Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Tabanan Tahun 2002 - 2006 No.
Tahun
1 2 3 4 5
2002 2003 2004 2005 2006
Retribusi Pasar I PAD {juta rupiah) (juta rupiah))
1.458 1.398 1.363 1.498 1.404
Kontribusi ( 0/o)
33.821 34.558 43.337 42.294 43.821
4,31 4,05 3,15 3,54 3,20
Rata-rata
3,65
Sumber : Dmas Pendapatan Kab. Tabanan
Dengan alasan di atas, maka cara yang lebih baik untuk menilai
kinerja
pengelolaan
retribusi
pasar adalah
dengan
cara
peningkatan jumlah nominal realisasi penerimaannya (tabel 4.6.). Tabel 4.6. : Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar Di Kabupaten Tabanan Tahun 2002 - 2006
No.
Tahun
1 2 3 4 5
2002 2003 2004 2005 2006
Realisasi (juta rupiah) 1,458 1,398 1,363 1,498 1 404 Rata-rata
Pertumbuhan (%)
-4.32 -2.56 9.01 -6.69 -1.14
Sumber: Dmas Pendapatan Kab. Tabanan
Dari tabel 4.6. terlihat total realisasi penerimaan berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan selama . periode 2002 hingga
40
2006.
Kondisi
ini tidak terlepas dari
beberapa
faktor penyebab
diantaranya (1) kondisi perekonomian belum stabil yang disebabkan oleh peristiwa Bom Bali I pada tahun 2002 dan Bom Bali II tahun 2005,
(2)
keterbatasan
kemampuan
peningkatan fasilitas pasar, (3)
pemerintah
daerah
dalam
adanya persaingan dengan pasar di
Kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten
Badung
( 4) masuk dan
berkembangnya pasar modern seperti Hardisk yang menawarankan komoditas yang sama dengan pelayanan yang lebih baik. Perlu pula dicatat bahwa angka pertumbuhan di atas dihitung dengan menggunakan angka nominal, bukan angka penerimaan riil yang
telah
memperhitungkan
besarnya
inflasi.
Dengan
tidak
diperhitungkan besarnya inflasi sebab angka inflasi mengacu pada data inflasi provinsi yang rata-rata tahun 2002 hingga 2006 adalah 7,7 persen maka angka pertumbuhan penerimaan akan lebih buruk lagi. Ketidak mampuan penerimaan untuk tumbuh secepat inflasi sangat berpotensi untuk menggerogoti keuangan daerah serta menurunkan kualitas layanan dan fasilitas pasar yang diberikan PP-merintah.
4.5.
Kesimpulan terhadap Hasil Evaluasi. Evaluasi yang baik terhadap pengelolaan retribusi pasar di
Kabupaten
Tabananan
ternyata
sulit
untuk
dilakukan.
Ketidaklengkapan data yang diperlukan merupakan hambatan utama dalam melaksanakan hal tersebut.
Kendati demikian, dari informasi
yang berhasil dikumpulkan terdapat indikasi bahwa retribusi pasar di kabupaten Tabanan belum terkelola dengan optimal. Hal tersebut terutama
ditunjukkan
oleh
tingkat
efektivitas
pencapaian
target
penerimaan yang (pasti akan) rendah jika target penerimaan dihitung berdasarkan potensi yang sesungguhnya. Selain itu, tren penerimaan retribusi pasar juga tidak tumbuh secepat inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian tarif retribusi sebanyak dua kali selama periode pengamatan tidak cukup membuat penerimaan retribusi bisa tumbuh mengimbangi tingkat inflasi yang terjadi.
Boleh jadi kondisi ekonomi yang secara umum memburuk
41
merupakan alasannya, namun hal tersebut mungkin juga disebabkan oleh
penetapan
tarif
yang
tidak
memperhatikan
biaya-biaya
pengelolaan pasar secara umum.
42
BABV STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN DARI RETRIBUSI PASARDIKABUPATENTABANAN
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa retribusi pasar di kabupaten Tabanan belum dikelola secara optimal. Apabila hanya mengacu pada hasil evaluasi, maka saran yang dapat diajukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar tidak banyak, yaitu:
( 1) menciptakan
sistem akuntansi perhitungan biaya pengelolaan pasar; (2) secara berkala memutakhirkan data potensi penerimaan pasar; menyesuaikan
tarif
retribusi
mengimbangi tingkat inflasi.
secara
teratur
agar
dan (3)
bisa
tumbuh
Usulan (1) dan (2) sejatinya ditujukan
untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik.
Data yang
lengkap dan akurat merupakan prasyarat untuk dapat melakukan evaluasi,
sehingga
kinerja
bisa
dipantau
dan
masalah
dapat
diidentifikasi serta diselesaikan dengan segera. Orientasi pada kinerja ini lah yang kemudian diharapkan akan memperbaiki administrasi pengelolaan retribusi pasar. Selain usulan-usulan di atas,
tesis ini juga bertujuan untuk
merumuskan strategi-strategi lain yang juga dapat ditempuh guna meningkatkan mengelola
kinerja
retribusi
pemerintah pasarnya.
kabupaten Strategi
ini
Tabanan disusun
dalam dengan
memperhatikan kondisi internal dan eksternal sangat berpengaruh pada kinerja Dinas Pendapatan dan UPTD Pasar dalam mengelola retribusi pasar.
Teknik yang digunakan untuk merumuskan strategi
adalah Analisa SWOT (Strenght Weakness Opportunity and Threath), yang
berupaya
mencari
strategi
yang
efektif
dengan
jalan
memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan dan kesempatan dan meminimalkan dampak kelemahan dan ancaman. Pembahasan pada bab ini akan dimulai dengan tahapan penyusunan strategi, serta analisis terhadap hasil yang diperoleh.
43
5.1. Tahapan Penyusunan SWOT Menurut
Rangkuti
(2000: 148-149)
tahapan-tahapan
dalam
penyusunan SWOT adalah sebagai berikut: 1.
Menentukan faktor-faktor strategis internal dan faktor-faktor strategis eksternal.
2.
Menyusun
kekuatan dan kelemahan untuk faktor strategis
internal serta peluang dan ancaman untuk faktor strategis eksternal. 3.
Memberi bobot masing-masing faktor, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting).
4.
Menghitung
untuk
masing-masing
faktor
dengan
memberikan skala mulai dari 4 (sangat baik) sampai dengan 1 (dibawah rata-rata), berdasarkan pengaruh faktor terhadap organisasi. Nilai rating peluang dan ancaman selalu bertolak belakang, kalau faktor peluangnya lebih besar diberi nilai 4 sedangkan apabila faktor ancamannya lebih besar diberi nilai
-4.
Begitu
pula
pemberian
nilai
untuk
kekuatan
dan
kelemahan. 5.
Mengalikan bobot dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan
6.
Memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
7.
Menjumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan.
8.
Menentukan
letak
kuadran
berdasarkan
jumlah
skor
pembobotan.
Pemilihan strategi didasarkan pada nilai pembobotan pada masing alternatif strategi. Strategi yang mempunyai bobot terbesar merupakan strategi jangka pendek, sedangkan strategi dengan bobot terendah
dipilih
sebagai strategi jangka
panjang.
Dalam
proses
pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan visi, misi dan sasaran dari stakeholder utama. Strategi terbaik diperoleh melalui
44
kombinasi dan interaksi antara faktor internal dan eksternal dalam sebuah matriks SWOT.
Kombinasi interaksi tersebut disajikan dalam
tabel 5.1. berikut ini :
Tabel 5.1 : Kombinasi Interaksi IFAS dan EFAS
~
STRENGTHS (S)
WEAKNESSES (W)
Faktor-faktor kekuatan internal
Faktor-faktor kekuatan internal
s
STRATEGI SO
STRATEGI WO
Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
STRATEGIST
STRATEGI WT
Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
OPPORTUNIES (0) Faktor-faktor kekuatan internal
TREATHS (T) Faktor-faktor kekuatan internal
Hasil
dari kombinasi interaksi diperoleh sebanyak empat
alternatif strategi pilihan antara lain ;
1. Strategi SO, merupakan situasi yang sangat menguntungkan, dimana organisasi memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam
kondisi
ini
adalah
mendukung kebijakan pertumbuhan
yang agresif. 2. Strategi WO. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang. 3. Strategi ST. Organisasi menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi organisasi adalah meminimalkan masalahmasalah internal organisasi.
45
4. Strategi WT, strategi ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, organisasi
menghadapi berbagai ancaman dan
kelemahan.
5.2. Strategi Peningkatan Penerimaan Reribusi Pasar di Kabupaten Tabanan. 5.2.1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal
Kondisi internal terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness)
dalam
Sebaliknya
faktor-faktor
proses
kegiatan eksternal
pemungutan mencakup
retribusi
pasar.
aspek-aspek
yang
mempengaruhi penerimaan retribusi pasar namun pengelola retribusi ini tidak memiliki kemampuan untuk merubahnya. Faktor-faktor yang bersifat
eksternal
bisa
merupakan
meningkatkan penerimaan
retribusi,
peluang
untuk
(opportunity)
namun sebaliknya
bisa juga
merupakan ancaman (threat) terhadap penerimaan retribusi pasar. Tujuan dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal adalah
untuk
tercapainya retribusi
meng~tahui
pengelolaan
pasar.
Selain
faktor-faktor
pasar itu,
guna
tahapan
yang
berperan
meningkatkan ini
juga
dalam
penerimaan
bertujuan
untuk
memetakan posisi dan kebijakan yang sebaiknya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan/Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pasar dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Analisis terhadap kekuatan dan kelemahan internal disusun berdasarkan tugas-tugas Dinas Pendapatan/ UPTD Pasar dan Pengelola Pasar. Tugas atau kegiatan tersebut mencakup Bidang Organisasi, Sumber
Daya
Manusia,
Sarana
dan
Prasarana,
Kebijakan
dan
Pengawasan yang selanjutnya dapat dijabarkan, sebagai berikut :
1. Tupoksi Dinas Pendapatan/UPTD Pasar telah tersusun dengan baik. Tupoksi merupakan faktor yang sangat penting
dalam organisasi, karena dengan demikian tiap-tiap pejabat dan petugas di dalam instansi mengetahui dan memahami tugas, kewenangan dan kewajibannya masing-masing.
46
2. Pembentukan UPTD Pasar. Dengan dibentuknya UPTD Pasar maka pengelolaan retribusi pasar dapat lebih mandiri. Selain itu instansi ini juga akan dapat melakukan perencanaan dengan lebig baik dan fokus pada pengelolaan pasar.
3. Adanya
komitmen
dari
Pemerintah
Daerah
untuk
mempertahankan keberadaan pasar tradisional. Hal ini merupakan
peluang
bagi
Dispenda/UPTD
Pasar
untuk
meningkatkan sarana dan prasarana pasar serta meningkatkan kapasitas pasar di Kabupaten Tabanan. 4. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia. Dengan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai diharapkan Dinas Pnedaptan dan UPTD Pasar akan mampu merencanakan dan mengelola retribusi pasar di Kabupaten Tabanan dengan lebih inovatif dan kreatif. 5. Sarana dan Prasarana Kantor. Sarana dan prasarana seperti komputerisasi,
alat
transportasi
sangat
modernisasi pengelolaan retribusi pasar. tersusun
secara
sistematis
yang
diperlukan
dalam
Data yang akurat dan
sangat
diperlukan
dalam
perhitungan potensi misalnya, hanya dapat tersedia jika kantor memiliki fasilitas yang cukup modern dalam mengolah data. 6. Kebijakan dalam penetapan target. Kebijakan pemerintah dalam penetapan target penerimaan retribusi pasar juga turut menentukan
kinerja
instansi
pelaksana.
Oleh
karena
itu
kebijakan yang menuntut agar target ditetapkan atas dasar potensi penerimaan seharusnya dituangkan dalam Peraturan Daerah dan wajib dilaksanakan. 7. Pengawasan
menjadi
penting
untuk
mengurangi
berbagai
kebocoran dalam pelaksanaan pungutan retribusi pasar. 8. Koordinasi internal yaitu koordinasi antara Dispenda, UPTD Pasar dan Pengelola Pasar. 9. Alokasi biaya pemeliharaan pasar yaitu anggaran yang ditetapkan guna menjaga kelangsungan dan kenyamanan pasar.
47
lO.Sistim administrasi dan keuangan yang akuntabel dan transparan sangat diperlukan
bertujuan
dalam
melakukan
evaluasi kinerja pengelolaan retribusi pasar.
Faktor-faktor eksternal yang mencakup hal-hal yang tidak dapat diintervensi oleh Dinas pendapatan/UPTD Pasar maupun Pengelola Pasar, diantaranya adalah: 1. Tingkat partisipasi pedagang dalam memenuhi kewajiban
dalam membayar retribusi pasar. 2. Lokasi pasar.
Penerimaan
oleh lokasi pasar.
retribusi juga sangat ditentukan
Apabila pasar terletak di tempat yang
strategis maka pasar akan ramai dikunjungi oleh penduduk di kabupaten
Tabanan
maupun
penduduk
di
wilayah
sekitar
kabupaten Tabanan. 3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan faktor yang berkaitan dengan penyesuaian tarif
Retribusi Pasar, dimana
penetapannya melalui keputusan politik yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan dampak sosial yang ditimbulkannya.
4. Perilaku, pola konsumsi, serta pendapatan masyarakat, perilaku masyarakat yang lebih nyaman berbelanja di pasar tradisional
dengan
harga
terjangkau
dan
sesuai
dengan
premanisme
maupun
kebutuhan mereka. 5. Kondisi
keamanan,
baik
gangguan
sistem keamanan pasar terutama dalam penyediaan fasilitas untuk penanganan kebakaran. 6. Krisis ekonomi akan mempengaruhi daya beli masayarakat. 7. Perkembangan teknologi berkaitan dengan peremajaan pasar bagi pedagang merupakan ancaman karena kecendrungan akan terjadi kenaikan tarif retribusi. 8. Pertumbuhan dikelola
pasar
modern,
umumnya
pasar
modern
dan memberikan pelayanan yang lebih baik, apabila
48
tidak diatur dapat menyebabkan berkurangnya kunjungan ke pasar tradisional. 9. Tingkat persaingan antara pasar tradisional di sekitar Kabupaten Tabanan terutama keberadaan pasar di Kabupaten Badung.
10. Kesadaran
pedagang
dan
masyarakat
terhadap
kebersihan, dan ketertiban merupakan permasalahan dalam
meningkatkan kenyamanan dari pasar tradisional.
5.2.1. Penyusunan Kuesener
Setelah identifikasi faktor internal dan eksternal dilakukan tahapan selanjutnya adalah menyusun kuesener untuk lebih lanjut menentukan aspek-aspek mana yang dianggap kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman oleh para responden.
Penilaian terhadap
faktor-faktor internal dan eksternal dibagi dalam dua bagian yaitu penilaian terhadap prestasi dan penilaian terhadap urgensi. Penilaian prestasi diberi nilai skala 1 sampai dengan 6, nilai terseb1ut mempunyai arti sebagai berikut : 1 sangat buruk 2 buruk 3 cukup buruk 4 cukup baik 5 baik 6 sangat baik Sedangkan penilaian urgensi diberi skala a (sangat penting) sampai d (tidak penting), dengan arti sebagai berikut : a sangat penting untuk dilakukan b penting untuk dilakukan c kurang penting dilakukan penangannya d tidak penting untuk dilakukan penangannya Kuisioner
yang
telah
disusun
kemudian
diberikan
kepada
responden yang dianggap terkait dengan pengelolaan retribusi pasar, baik sebagai aparat pelaksanan (Dinas Pendapatan, UPTD Pasar dan
49
Pengelola Pasar) maupun sebagai obyek retribusi (para pedagang sebagai pengguna layanan pasar). Obyek penelitian dilakukan di 4 pasar yaitu pasar kediri, pasar tabanan, pasar marga dan pasar bajera Dilingkungan Internal kuisioner ditujukan kepada 6 orang aparatur Dinas Pendapatan/UPTD Pasar dan Pengelola Pasar terdiri dari Kepala Pasar dan staf sebanyak 8 orang. Sedangkan responden dilingkungan eksternal ditujukan kepada 15 orang pedagang.
5.2.3. Hasil Pengolahan Kuesener
Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh para responden maka diperoleh informasi mengenai
hal-hal yang dianggap sebagai
kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman, yaitu:
Kekuatan/Strength (5): a.
Tersusunnya tugas dan fungsi (Tupoksi) dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Dinas Pendapatan
b.
Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar
c.
Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap keberdaan pasar tradisional.
d.
dan
Kualitas
kuantitas
sumber
daya
manusia
yang
memadai e.
Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai
Kelemahan/Weakness (W)
a.
Kebijakan
dalam
penetapan
target
belum
sepenuhnya
mengacu pada pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 1999. b.
Lemahnya pengawasan terhadap petugas pasar/petugas pungut.
c.
Kurangnya koordinasi internal
d.
Alokasi biaya pemeliharaan pasar yang rendah
e.
Pendataan potensi terutama potensi radius belum jelas dan sistem
administrasi
dan
keuangan
dalam
pengelolaan
retribusi pasar bel urn transparan.
50
Peluang/Opportunit y (0):
a.
Tingginya
partisipasi
masyarakat
atau
wajib
retribusi/pedagang kewajiban membayar retribusi pasar b.
Lokasi pasar yang strategis dan kemungkinan potensi yang dapat dikembangkan dan adanya mobilisasi penduduk.
c.
Kondisi ekonomi, sosial dan politik terhadap evaluasi dan relevansi penetapan tarif retribusi pasar
d.
Perilaku dan pola hidup sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat.
e.
Terjaganya kondisi
keamanan dalam melakukan usaha
(tidak ada gangguan premanisme) Ancaman/Threat (T): a.
Kondisi perekonomian yang belum stabil akibat krisis
b.
Pemanfaatan teknologi dalam upaya peningkatan fasilitas pasar dengan melakukan peremajaan pasar
c.
Masuk dan
berkembangnya
pasar-pasar modern
atau
hipermart d.
Rendahnya
Kesadaran
pedagang
maupun
konsumen
terhadap kebersihan, ketertiban dan kedesiplinan e.
Adanya
persaingan
antara
pasar
di
luar
kabupaten
Tabanan. Setelah
mengidentifikasi
kekuatan,
kelemahan,
ancaman
danobot tantangan, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap faktor internal (IFAS) dan faktor eksternal (EFAS) dan melakukan pembobotan. Analisis tersebut disajikan dalam tabel berikut :
51
Tabel. 5.2 :
Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) Retribusi Pasar di Kabupaten Tabanan.
NO
FAKTORINTERNALINSTANSI
BOBOT
RATING
BOBOT X RATING
1
2
3
4
5
12
3
0.41
12
4
0.41
KEKUATAN (S)
1 ~ersusunnya tugas dan Tupoksi) dengan jelas pelaksanaan pengelolaan pasar di Dinas Pendapatan
fungsi dalam retribusi
2 ~erbentuknya
Unit Pelaksana Dinas (UPTD) Pasar.
Teknis
3 Adanya komitmen pemerintah daerah erhadap keberdaan pasar tradisional 4 Kualitas dan kuantitas sumber daya rnanusia yang memadai
12
4
0.46
11
4
0.44
5 ~arana dan rnemadai
10
4
0.30
Prasarana
Kantor
yang
57
TOTAL (5)
2.10
KELEMAHAN {W) 1
2
3 4
5
Kebijakan dalam penetapan target belum sepenuhnya mengacu pada pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 1999. Nomor 6 Tahun 1999.
9
3
0.33
Lemahnya pengawasan terhadap petugas pasar/petugas pungut.
8
4
0.32
Kurangnya koordinasi internal.
8
4
0.31
9
4
0.32
9
4
0.32
Alokasi biaya yang rendah
pemeliharaan
pasar
Pendataan potensi terutama potensi radius belum jelas dan sistem administrasi dan keuangan dalam pengelolaan retribusi pasar be fum transparan.
TOTAL W
43
1.59
52
Tabel
5.3
Eksternal
Strategic Factors Analysis Summary
{EFAS) Retribusi Pasar di Kabupaten Tabanan
NO
BOBOT
RATING
BOBOT
3
4
RATING 5
12
3
0.40
11
3
0.38
11
3
0.34
Perilaku dan pola hidup sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat.
11
2
0.25
keamanan yang baik dalam Kondisi melakukan usaha (tidak ada gangguan premanisme)
11
3
0.32
TOTAL 0
55
FAKTOR EKSTERNAL INSTANSI
2
1
x·
PELUANG (0)
1
2
3
4
5
Tingginya partisipasi masyarakat atau kewajiban retribusijpedagang wajib membayar retribusi pasar Lokasi pasar yang strategis dan kemungkinan potensi yang dapat dikembangkan dan adanya mobilisasi penduduk Kondisi ekonomi, sosial dan politik relevansi dan evaluasi terhadap penetapan tarif retribusi pasar
1.71
ANCAMAN (T) 1
2
3
4
5
Kondisi perekonomian stabil akibat krisis
yang
belum
Pemanfaatan teknologi dalam upaya peningkatan fasilitas pasar dengan melakukan peremajaan pasar Masuk dan berkembangnya pasar modern Rendahnya maupun kebersihan, kedesiplinan
2
0.16
10
2
0.20
10
2
0.20
8
2
0.16
9
2
0.18
pasar-
pedagang Kesadaran terhadap konsumen dan ketertiban
Adanya persaingan antara pasar di luar kabupaten Tabanan TOTAL T
8
45
0.99
53
Berdasarkan pembobotan yang dilakukan baik terhadap faktorfaktor internal (IFAS) dan faktor-faktor eksternal (EFAS) diketahui bahwa strategi yang mempunyai
peluang
terbesar dalam upaya
meningkatkan penerimaan retribusi pasar adalah dengan menjalankan strategi Strenght-Opportunity (SO) dengan bobot 3,81 yaitu strategi yang mengoptimalkan kekuatan (strenght) dengan memanfaatkan peluang (opportunity) yang ada. Untuk mencapai strategi yang dipilih maka diperlukan langkahlangkah atau strategi kecil yang akan diimplementasikan lebih lanjut dalam bentuk rencana tindakan (action plan). Untuk mengetahui langkah - langkah strategi yang apa saja yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan/UPTD Pasar dalam rangka melaksanakan strategi SO yang telah dipilih, akan diuraikan dalam matriks grand strategy berikut (tabel 5.3.)
54
Tabel 5.3
Matrik SWOT Retribusi Pasar di Kabupaten Tabanan
I FAS
KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
1 Tersusunnya tugas dan fungs• (Tupoks•) dengan Jelas dalam pelaksanaan pengeroraan retribu~ pasar di Oinas Pendapatan
1
Kebijakan dalam penetapan r:a.-get belum sepenuhnya mengacu pada pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun
1999. Nomor 6 Tahun 1999. 2 Terbentuknya Unit Pe:laksana Teknrs Dmas
2
Lemahnya pengawasan terhadap petugas pasar/petugas pungut.
(UPTD) Pasar.
•nternar
3
Adanya komrtmen pemenntan daerah terhadap keberdaan pasar trad•s•onal
3
Kurangnya koord•nas•
4
Kual•tas dan kuanutas sumber daya manus•a yang memadar
4
Alokas• b•aya pemehharaan pasar yang rendah
5 Sarana dan Prasarana Kantor yang memada•
5
Pendataan
potensi
terutama
potensi radius belum jelas dan sistem administrasi dan keuangan dalam pengelolaan retribusi pasar belum transparan.
EFAS STRATEGI SO (3,81)
PELUANG (0)
STRATEGI WO (3,29)
Tingginya partlsipasl masyarakat atau wajib retribusl/pedagang kewajiban membayar retribusi pasar
Mempertahankan dan meningkatkan partisipasi pedagang dalam menjalankan kewajiban untuk membayar retribusi dengan memberikan pelayanan yang lebih baik
Melaksanakan Perda tahun 1999 dalam target retribusi pasar
Lokasi pasar yang strategis dan kemungkinan potensl yang dapat dikembangkan dan adanya mobillsasi penduduk
Mengoptimalkan kinerja Untt Pelayanan Teknis (UPTD) Pasar yang didukungan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memanfaatkan lokasi pasar yang strategis dan kemungkinan pengembangan retribusi pasar
Meningkatkan koorchnas• eksternal maupun internal
nomor 6 penetapan
ba1k
Kondisi ekonomi, sosial dan politik terhadap evaluasl dan relevansi penetapan tarlf retribusl pasar
3
Menjalankan tupoksi serta bekerja penuh motivasi, komitmen dan rasa tanggung jawab untuk tercapainya target dengan memanfaatkan perilaku dan pola hidup masyarakat serta stabilitas keamanan pasar.
3
Meningkatkan pengawasan terhadap petugas pungut dan melakukan pembinaan terhadap petuga! di lapangan maupun kepada pedagang
4
Perilaku dan pola hidup sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat.
4
Memanfaatkan kondisi sosial, ekonomi dan politik untuk mengevaluasi pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 1999 dan relevansi penyesuaian tarif.
4
Melakukan tertib administrasi dengan Melaksanakan manajemen keuangan yang akuntable dan transparan
5
Kondisi keamanan yang baik dalam melakukan usaha (tidak ada gangguan preman.sme)
STRATEGIST (3,09)
ANCAMAN (T} Kondtsi perekonomian stabil akibat krisis
yang
belum
Menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil.
Pemanfaatan teknologi dalam upaya peningkatan fasilitas pasar dengan melakukan peremajaan pasar
Meningkatkan sarana dan prasarana pasar serta menata keberadaan toko/kios,los dan pedasaran agar lebih teratur sehingga memngka[kan kenyamanan pasar
Masuk dan berkembangnya pasar modern atau hipermart
komitmen Pemenntah Daerah Dengan terhadap keberadaan pasar tradisional, maka masuk dan perkembagan pasar modern d•atur dan diawasi keberadaannya
pasar-
4
Rendahnya kesadaran pedagang dan masyarakat terhadap kebersihan dan ketertiban pasar
5
Adanya persaingan an tara pasar dl luar kabupaten Tabanan.
4
STRATEGI WT (2,58) Memperbaiki data potensi secara berkala sebagai dasar dalam mengambil kebijakan dalam penetapan target dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 Meningkatkan biaya pemellharaan agar sesual dengan kebutuhan pasar Meningkatkan fasllitas pasar dengan melakukan peremajaan pasar dengan memanfaatkan teknologi agar mampu bersaing dengan pasar modern dan pasar tradisional lainnya
Meningkatkan kesadaran pedagang maupun konsumen terhadap pentingnya kebersihan, ketertiban dan kedisiplinan sehingga mempunya• daya saing dengan pasar tradisional lainnya diluar kabupaten Tabanan
55
Dari matriks grand strategy maka diperoleh empat alternatif strategi yang dapat dilakukan berdasarkan
matrik SWOT adalah
sebagai berikut :
1. Strategi SO, terdiri dari :
a. Mempertahankan dan meningkatkan partisipasi pedagang dalam menjalankan
kewajiban
untuk
membayar
retribusi
dengan
memberikan pelayanan yang lebih baik b. Mengoptimalkan kinerja Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Pasar yang
didukungan
dengan
sumber daya
memanfaatkan
lokasi
manusia pasar
yang
yang
berkualitas
strategis
dan
kemungkinan pengembangan retribusi pasar. c. Menjalankan tupoksi serta bekerja penuh motivasi, komitmen dan
rasa tanggung jawab untuk tercapainya target dengan
memanfaatkan
perilaku
dan
pola
hidup
masyarakat serta
stabilitas keamanan pasar. d. Memanfaatkan
kondisi
sosial,
ekonomi
dan
politik
untuk
mengevaluasi pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 1999 dan relevansi penyesuaian tarif. 2.
Strategi WO, terdiri dari:
a. Menjalankan Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 1999 secara konsisten terutama dalam hal penetapan target agar sesuai dengan potensi. b. Meningkatkan
pengawasan
terhadap
petugas
pungut
dan
melakukan pembinaan terhadap petugas di lapangan maupun kepada pedagang. c. Meningkatkan koordinasi internal d. Melakukan tertib administrasi pungutan retribusi pasar dan pengelolaan keuangan agar lebih akuntable dan transparan. 3.
Strategi ST, terdiri dari :
a. Menjaga dan meningkatkan kondisi perekonomian agar tetap stabil dari krisis ekonomi.
56
b. Meningkatkan dan menata keberadaan fasilitas pasar agar lebih teratur sehingga
meningkatkan
kenyamanan
pasar dengan
menganggarkan biaya pemeliharaan secara proporsional. c. Dengan komitmen Pemerintah Daerah terhadap keberadaan pasar tradisional, maka masuk dan perkembagan pasar modern diatur dan diawasi keberadaannya. d. Meningkatkan kesadaran pedagang maupun konsumen terhadap pentingnya kebersihan, ketertiban dan kedisiplinan sehingga mempunyai daya saing dengan pasar tradisional lainnya diluar kabupaten Tabanan. 4.
Strategi WT, terdiri dari :
a. Memperbaiki data potensi secara berkala sebagai dasar dalam mengambil kebijakan dalam penetapan target dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999. b. Meningkatkan
biaya
pemeliharaan
agar
sesuai
dengan
kebutuhan pasar. c. Meningkatkan fasilitas pasar dengan melakukan peremajaan pasar dengan memanfaatkan teknologi agar mampu bersaing dengan pasar modern dan pasar tradisional lainnya.
Dengan
demikian,
sejalan
dengan
visi
dan
misi
Dinas
Pendapatan yaitu menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dimana retribusi pasar termasuk di dalamnya) sebagai tulang punggung APBD dengan cara mengembangkan potensi serta meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi, maka alternatif strategi yang dapat diambil sesuai dengan kondisi saat ini adalah strategi SO yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang. Strategi tersebut mencakup langkah-langkah sebagai berikut: 1. Dengan tersusunnya Tupoksi diharapkan koordinasi internal
Dinas Pendapatan
lebih baik dan mendorong agar UPTD Pasar
dapat berfungsi lebih optimal dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan
57
tertib administrasi serta
pengambilan
kebijakan
dalam
hal
penetapan target lebih realistis. 2. Dengan
adanya
komitmen
Pemerintah
Daerah
untuk
mempertahankan keberadaan pasar tradisional dan motivasi aparatur Dinas Pendapatan/UPTD Pasar dalam pengelola pasar, maka Dinas pendapatan dapat meningkatkan fasilitas pasar terutama
pada
pasar
yang
memanfaatkan jalur mobilitas
lokasinya
strategis
dengan
penduduk sekitar Kabupaten
Tabanan. 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 1999, terutama berkaitan dengan penyesuaian tarif retribusi pasar agar lebih mencerminkan aspek manfaat dan keadilan serta
mampu
menutup
biaya
penyelenggaraannya
dengan
memanfaatkan kondisi sosial dan politik di Kabupaten. 4. Dengan memanfaatkan partisipasi pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi dan budaya Tabanan cendrung
untu~
masyarakat di
Kabupaten
memanfaatkan pasar tradisional maka
Dinas Pendapatan dapat mengembangkan potensi penerimaan dari retribusi pasar.
58
BAB VI PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Keberadaan
pasar-pasar
tradisional
telah
menjadi
suatu
kebutuhan bagi kehidupan masyarakat kabupaten Tabanan selain karena sebagai wadah utama penjualan kebutuhan pokok pelaku ekonomi skala menengah kecil, pasar tradisional juga merupakan wadah
interaksi
sosial
dan
reprenstasi
nilai-nilai
tradisional
masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah mempunyai komitmen untuk mempertahankan keberadaannya dengan berbagai kebijakan untuk mengatur, menata dan mengembangkan pasar tradisional di Kabupaten Tabanan. Di Kabupaten Tabanan pasar disediakan dan dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah, untuk pembiayaan pemerintah 1
daerah menarik pungutan kepada setiap pedagang atas penggunaan fasilitas pasar baik berupa toko/kios, los dan pedasaran yang disebut dengan
retribusi
pasar.
Ketentuan
tentang
retribusi
pasar
di
Kabupaten Tabanan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999. Retribusi pasar dibedakan
atas dua jenis yaitu retribusi
harian dan retribusi bulanan. Retribusi harian adalah pungutan yang ditarik dari pedagang atas sewa toko/kios, los, sedangkan retribusi bulanan
adalah
retribusi
yang
dipungut atas
sewa
tanah
milik
pemerintah daerah per meter persegi yang digunakan untuk toko/kios, los dan pedasaran. Besaran tarif yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dibedakan menurut kelas pasar dan ditetapkan dengan
mempertimbangkan
kemampuan
masyarakat
dan
aspek
keadilan serta dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pasar yang meliputi biaya modal atau investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Evaluasi terhadap pendapatan retribusi
pasar menunjukkan
bahwa dalam kurun waktu tahun 2002 hingga 2006 laju pertumbuhan
59
penerimaan dari retribusi pasar di Kabupetan Tabanan negatif 1,14 persen.
rata-rata
Hal ini belum memasukkan unsur inflasi yang
terjadi di kabupaten Tabanan. Jika angka tersebut dimasukkan, maka secara riil penurunan tersebut dapat lebih parah lagi. pertumbuhan
Selain
yang
negatif,
hasil
evaluasi
terhadap
efektivitas pemungutan retribusi juga mengindikasikan bahwa retribusi pasar belum dikelola secara optimal. Walaupun secara empirik tingkat efektivitas tampaknya di atas 100 persen
(target hampir selalu
terlampaui), namun angka tersebut sesungguhnya dihasilkan oleh angka target yang ditetapkan di target
penetapan
yang
selama
bawah ini
potensinya.
dijalankan
Kebijakan
mengacu
kepada
penetapan target sebesar 80 persen dari potensi didasarkan pada pertimbangan aktivitas pasar yang tidak mencapai 100 persen akibat banyaknya hari raya keagamaan sehingga hari buka pasar menjadi tidak efektif. Sesungguhnya selain pertumbuhan penerimaan dan efektivitas, kinerja
pengelolaan
penerimaan
daerah juga
dinilai dari
tingkat
efisiensinya. Dalam kasus kabupaten Tabanan indikator ini tidak dapat digunakan karena tidak tersedianya data yang lengkap dan terinci tentang biaya pengelolaan dan pemungutan retribusi pasar. Langkah
apa
yang
dapat ditempuh
pemerintah
kabupaten
Tabanan untuk meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar.
Dari
analisis SWOT yang dilakukan diperoleh hasil bahwa alternatif strategi yang mempunyai peluang terbesar untuk efektif mencapai tujuan adalah SO (strength, opportunity). Strategi ini adalah strategi agresif yaitu dengan kekuatan yang dimiliki memanfaatkan peluang yang ada. Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan antara lain; Tupoksi yang jelas; kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai;
motivasi,
komitmen
dan
aparatur dalam
menjalankan
tugas; terbentuknya UPTD Pasar dan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
Sedangkan
tingginya
pertisipasi
strategis;
perilaku
peluang-peluang
pedagang/wajib dan
pola
hidup
yang
retribusi;
ada,
diantaranya;
lokasi
pasar yang
masyarakat
meminati
pasar
60
tradisional;
kondisi
sosial
politik
terhadap
relevansi
tarif
dan
terjaganya kondisi keamanan dari berbagai gangguan dan penyakit masyarakat. Dari kondisi tersebut maka langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar dan sejalan dengan misi yang diemban Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut: 1. Memanfaatkan sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana
kerja yang memadai untuk mendorong kinerja UPTD Pasar lebih optimal
dengan
melakukan
tertib
administrasi
dan
sistem
manajemen keuangan yang akuntable dan transparan. 2. Meningkatkan pengawasan, pendataan potensi dan pembinaan aparatur terutama petugas pungut serta mempertahankan dan meningkatkan
partisipasi
wajib
retribusi
terhadap
kewajiban
membayar retribusi dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas pasar. 3. Mengevaluasi pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 1999 tentang retribusi pasar terkait dengan relevansi penetapan tarjf agar sesuai dengan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat serta sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapannya. 4. Memanfaatkan
lokasi
pasar
yang
stregis
komitmen
dan
pemerintah daerah terhadap keberadaan pasar tradisional untuk mengembangkan potensi retribusi pasar dengan meningkatkan fasilitas pasar agar mempunyai daya tarik dan daya saing dengan pasar modern maupun pasar diluar Kabupaten Tabanan.
6.2. Saran - saran
Berdasarkan pemerintah
kesimpulan
Kabupaten
di
atas,
Tabanan
maka
berkaitan
saran-saran dengan
kepada
upayanya
meningkatkan penerimaan retribusi pasar, antara lain : 1. Mengoptimalkan kinerja UPTD Pasar, dengan melakukan tertib
administrasi,
transparan
dan
akuntable
dalam
pengelolaan
retribusi pasar serta melakukan pembinaan dan pengawasan
61
terhadap pengelola pasar/petugas pungut dan meningkatkan partisipasi pedagang terhadap kewajiban membeyar retribusi. 2. Menggali dan
kemungkinan pengembangkan potensi pasar,
seperti pengelolaan retribusi kebersihan, retribusi fasilitas MCK dalam lingkup pasar sebagai penerimaan retribusi pasar. 3. Mengevaluasi pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 1999 tentang tarif retribusi pasar dan agar lebih relevan dengan kondisi perekonomian
dan
mencerminkan
biaya
penyelenggaraan
pasar, aspek manfaat dan aspek keadilan. 4. Pemerintah
Kabupaten
Tabanan,
diharapkan
dapat
meningkatkan sarana dan prasara pasar, terutama untuk pasar yang mempunyai nilai strategis yaitu pasar yang terdapat pada daerah jalur perdagangan dan perbatasan dengan Kabupaten lainnya seperti pasar Kediri, pasar Tabanan, pasar Bajera, pasar baturiti dan pasar pupuan. Dengan demikian diharapkan mampu menarik minat pedagang dan mempunyai daya saing dengan pasar diluar Kabupaten Tabanan
62
DAFTAR PUSTAKA
Boediono, Peter McCawley, Bunga Rampai Ekonomi Mikro (Kumpulankumpulan Karangan Mengenai Penerapan Ekonomi Publik), Gajahmada University, 1976 Davey, KJ, Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek International Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, (terjemahan Amanullah dkk), UI-Press, Jakarta, 1998. Devas,
N
Imaduddin,
at all, Keuangan Pemeintah Daerah di Indonesia, (terjemahan Masri Maris), UI-Press, Jakarta, 1989. M. Dudi, tesis; Potensi Retribusi Penerimaan PAD di Kota Depok, 2002.
Pasar
Terhadap
Insukindro dkk, Peran Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Meningkatkan PAD, Laporan Penelitian KKD, FE-UGM, Yogyakarta, 1994. Kaho, Joseph Riwu, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pungutan Retribusi, Laporan Penelitian, Kabupaten Purwokerto, 1984. Mangkoesoebroto, Guritno, Ekonomi Publik, Edisi Ketiga, Cetakan Kesepuluh, BPFE, Yogyakarta, 2001. Mulyono, Eugiana Liliawati, Peraturan Perundang-undangan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Harvarindo, Jakarta, 1998. Pambudi S, Teguh, tesis; Analisa Penentuan Tarif Retribusi Pasar (Kasus Pasar Induk Brebes Daerah Kabupaten Brebes), MPKP FE-UI, Jakarta, 1999. Pindyck S, Robert and Rubinfeld, Daniel, L, Mikro Ekonomi, Edisi Lima, Indek, Jakarta, 2003. Rangkuti, F, Ana/isis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21, Cetakan Keenam, PT. SUN, Jakarta, 2000. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Pajak dan Retribusi Daerah, 2000. Rozani, Imam, Retribusi, Diklat LPEM FE-UI, Jakarta, 1996.
63
Santoso, Bagus, Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pasar Kabupaten 5/eman, Prisma Nomor 4, LP3ES 19-35, 1995. Siahaan, Marihot P, Pajak dan Retribusi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, 2000. Soekirno, Sadono, Beberapa Aspek Pembiayaan Daerah, LPFE UI, Jakarta, 1983 Seokirno, Slamet, Retribusi Derah, Sebagai Penghantar, Diklat LPEM FE-UI, Jakarta, 1989.
64
Lampiran
1
PERTANYAAN/KUESENER PENELITIAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2007 IDENTITAS RESPONDEN
Nama Jabatan Dinas/Instansi Alamat Dinas/Instansi Petunjukan Pengisian : Dimohon kepada Bapak/lbu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan di bawah, dengan cara melingkari satu saja a. Untuk Penilaian
1
2
3
4
5
6
Buruk sekali f---------------------7Baik sekali b. Untuk Rating a. Sangat penting dilakukan b. Penting dilakukan c. Kurang penting dilakukan d. Tidak penting untuk dilakukan No.
FAKTOR INSTANSI
PENILAIAN RESPONDEN
INTERNAL
Harapan masa depan
Kondisi saat ini
.
URGENSI PENANGANAN !
1
Tersusunnya tupoksi dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
2
Motivasi, komitmen dan tanggung jawab aparatur Dispenda/UPTD Pasar
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
3
Kebijakan penetapan target dan pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 1999
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
4
Pengawasan terhadap aparatur terutama petugas pungut
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
5
Koordinasi internal Dispenda/UPTD Pasar/Pengelola Pasar
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
6
Alokasi biaya pemeliharaan pasar Komitmen Pemda terhadap keberadaan pasar tradisional
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
8
Tersedia data potensi yg akurat dan system adminitrasi dan keuangan pasar yang akuntable.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
9
Kulitas dan kuantitas SDM yang memadai Sarana prasarana dan penunjang kantor
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
a
b
c
d
7
10 11
Sebutkan lainnya kalau ada, ......................................
PERTANYAAN/KUESENER PENELITIAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2007 IDENTITAS RESPONDEN
Nama Jabatan Dinas/Instansi Alamat Dinas/Instansi Petunjukan Pengisian : Dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan di bawah, dengan cara melingkari satu saja a. Untuk Penilaian 1 2 3 4 5 6 Buruk sekali ~--------------------7Baik sekali b. Untuk Rating a. Sangat penting dilakukan b. Penting dilakukan c. Kurang penting dilakukan d. Tidak penting untuk dilakukan No.
FAKTOR ENTERNAL
PENILAIAN RESPONDEN
URGENSI PENANGANAN
r
Harapan masa depan
Kondisi saat ini
1
2
3 4
5 6
7
8
9
10
11
Partisipasi masyarakat retribusi /pedagang/wajib kewajiban terhadap membayar retribusi Lokasi pasar yang strategis, pengembangan pasar dan mobilisasi penduduk Kondisi perekonomian yang belum stabil Pemanfaatan teknologi dalam peninqkatan fasilitas pasar Masuk dan perkembangan pasar modern/hipermart Persaingan an tar pasar luar tradisional di Kab. Tabanan Perilaku dan pol a konsumsi serta pendapatan masyarakat Kondisi social, ekonomi dan politik relevansi terkait penyesuaian terif retribusi pasar Stabilitas keamanan terutama gangguan premanisme Kesadaran pedagang dan masyarakat terhadap kebersihan fasilitas pasar Sebutkan lainnya kalau ada ......................................
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
Lampiran: 2 Rekapitulasi Jawaban Responden dan Pembobotan No Pertanyaan Faktor Internal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bobot
Bobot Penilalan Responden Responden 1 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4
2 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3
3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4
4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3
5 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4
6 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3
7 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
8 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4
9 5 5 3 2 4 3 5 4 5 5
10 4 5 2 3 3 3 5 3 4 4
11 4 5 4 4 4 3 5 3 5 4
12 5 5 4 3 3 3 5 3 5 5
Bobot
13 5 4 3 4 3 4 5 3 4 5
14 5 5 3 3 2 5 5 4 5 5
- -
Rata·Rata Baris
Kat.
4.50 4.36 3.29 3.00 3.14 3.36 4.36 3.29 4.21 4.07
s s w w w w s w s s
-
6 ·13.29- 3.761 6 ·13.00- 3.761 6 • 13.14 - 3. 761 6 ·13.36- 3.761
UrgensiPenanganan Responden
= = = =
6 - I 3.29 - 3. 761 =
4.50 4.36 5.53 5.24 5.39 5.60 4.36 5.53 4.21 4.07
1 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3
-
2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4
4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
-
5 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3
6 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3
7 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4
10 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4
11 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3
•
Rate-Rata Urgensl Baris Urgensl 12 13 14
-
4 3 4 3 3 3 4 3 4 3
2 3 3 4 4 3 4 3 3 3
3 3 4 4 4 3 3 3 4 3
3.39 3.53 3.75 3.95 3.67 3.54 3.95 3.68 3.94 3.58
15.27 15.36 20.74 20.69 19.77 19.84 17.23 20.35 16.62 14.56
TotalS TotaiW
119 23 6UO
3.76
Lanjutan ... Rekapitulasi Jawaban Responden dan Pembobotan No Pertnyaan Faktor Eksternal
Bobot Penllaian Responden
Bobot
Bobot X
Urgensl
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urgensl Penanganan
1 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3
2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4
- -
3 5 4 3 3 4 2 3 4 3 3
4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4
5 4 3 3 3 4 3 5 4 4 3
6 3 3 3 3 3 2 5 4 3 3
7 4 4 2 4 3 2 3 3 4 4
- - - - -
8
9
3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
4 4 3 3 4 3 3 3 4 2
-
10 11 5 5 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2
12 4 4 2 3 3 2 4 4 4 3
-
-
13 5 3 3 4 3 3 4 4 5 4
14 15 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 5 3 4 3 2 2
- -
Rata-Rata
Ket.
4.13 3.80 2.80 3.20 3.27 2.67 3.60 3.47 3.53 3.13
0 0
T T T T 0 0 0 T
Responden
6 - I 2.80 - 3.361 6 - 13.2o - 3.361 6 - 13.27 - 3.361 • 6 • 12.67- 3.361
= = = =
6 - 13. 13 • 3.361
=
4.13 3.80 5.44 5.84 5.91 5.31 3.60 6.11 6.17 5.77
1 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2
2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2
-
3 3 3 2 2 2 1 4 2 3 3
4 3 4 2 3 3 1 3 2 4 2
-
5 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3
6 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2
7 4 3 2 3 3 1 3 3 3
2
8
9
3 4 3 2 2 3 3 2 3 3
3 3 1 1 2 2 3 2 3 3
10 11 4 4 4 4 3 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3
12 3 3 2 2 3 3 3 2 3
2
13 4 3 3 1 2 3 4 2 3 3
14 3 3 2 2 2 2 4 4 3 2
15 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3
Rata-Rata Baris Urgensl 3.27 3.40 2.33 2.13 2.20 1.87 3.20 2.47 3.07 2.47
13.50 12.92 12.69 12.46 12.99 9.91 11.52 15.06 18.93 14.24
3.36 --
-----
Total 0 Total T
71.94 62 29
Lampiran
3 DAFTAR NAMA RESPONDEN
NAMA
NO
JABATAN
KETERANGAN
1
I Wayan Sukadana, SP
Kepala UPTD Pasar
2
Ni Ketut Sukartini, S.Sos
Ka. TU UPTD Pasar
3
I Putu Sukadana, SE
Staf UPTD Pasar
4
Ni Nyoman Rusmini, SE
Staf UPTD Pasar
5
I Wayan Antika, SH
Staf UPTD Pasar
6
I Putu Suastika
Staf UPTD Pasar
7
Drs. I Kade Brahma P
Kepala Pasar Tabanan
8
I Wayan Sendra
Sekretaris Pasar Tabanan
9
Ni Putu Yuniarti Dewi
Bendahara Pasar Tabanan
10
I Wayan Sugita
Kepala Pasar Kediri
11
Dewa Made Sudarta
Wakil Ka. Pasar Kediri
12
Dewa Ayu Karyawati
Bendahara Pasar Kediri
13
I Nyoman Tambun
Kepala Pasar Marga
14
I Wayan Antika
Kepala Pasar Bajera
I G.A. Gde Trisna, SH
Pemilik Toko Usaha Tiga
Pasar Ta1banan
16
Made Sutisna
Pemilik Toko MW
Pasar Tabanan
17
I Made Giri
Pemilik Toko Merta Jati
Pasar Tabanan
18
Astawa
Pemilik Toko Rejeki
Pasar Kediri
19
I Wayan Sukarma
Pemilik Toko Sari Ayu
Pasar kediri
20
Pancaratnadi
Pemilik Toko Hendra
Pasar Kediri
21
Santika Rimawa
Pedagang Sembako
Los Pasar Tabanan
22
I Wayan Sujita
Pedagang
Los Pasar Tabanan
23
I Wayan Sari
Pedagang
Los Pasar Kediri
24
Ni Wayan Suti
Pedagang
Los Pasar Kediri
25
I Wayan Sumo
Pedagang
Los Pasar Bajera
26
Komang Sukriati
Pedagang
Los Pasar Bajera
27
Dayu Padmi
Pedagang
Kios Pasar marga
28
Ibu Juni
Pedagang
29
Ibu Suarti
Pedagang
Pedasaran Marga Pedasaran Marga
. 15
Pasar Pasar
Lampiran : 4 PERA'fQRt\N DAERAH KABUPATEN DAEHAH TINGKAT U TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 1999 TEN1'ANG
RET'.RJBUSI PASAR DENGAN IW:Hl.ATTUUAN YANG MAHA E~I)H BUPA'I1 KEPALA DAERAHTINGI-'•.A'f iT TABANAN
u.. l.H1.hwa dt.HI~·.:ul ditetaplnu111yu Keputusnn Menteri Dal:un Nt)t!,~ri Nomor 119 Tahu11
1998 tentallg Rua11g Tingkntll, tnnlm
Lir~l!;kup
R~.~rribu»i
d:w
JL~tlif~- ji.·ni~t l'~tdrilllt:-Ji
Pnsru· rne111pnkaJ1 j(•nis R~tr~b1wi D:w1 nh Tingkut ll;
mr,ningk~tknn penclap~t:m Daen~1
t. bahw<J untuk
D11,•rnh 'i'ill.l.;:i
klHIBII.sny:r al:m
R~lribw>i
P:nwr t.twka
Pernt11nul Dae-rah Kabtipr,ten Daen~1 Tin.~Jmt lJ Tnbanan Nonwr J Tnhun I !>93 t~tllan.~
ltc,lrihusi Pa.s1u· :'.Jll(fula tidnl< ~osuni lngi d~~ngau kt'iHianu dnu pl~rl<~)cubuugan pN·ekouominu <.h:.wnsa iui dnu
c. bahwa uutuk
m~umn.~ut
p~rlu
dil iiUHil kt'lllbnl i ; ~ll:baHtliJntum
rr.tribusi
dinml:mH.I pmb. lmrur l!. pt:•rlu
Jile!apkan dc-ngrut P~mturmt Dn¢ru1L ~:t!i\:.;:1
1.
Und:utg
~·
Undnug Nomor 69 Tal11111 1958
TiugJ.:'at U dahuu Wiluyalt
Dnen~1
Nufla '1\m.f:!gara Timur (
L~mbanu1 Nc.~!.
tl'lli:UJg P~;mbcntilkan
• d:wrnh Tingknt l Bnli. NPsa
Daornh -:
T(~ng,g:u·u
du~.~mh
Bamt dan
Tnln111 19.58 NolllOr, 1.'~2; Tn111bnhau
Lambnnu1 Negam Nomor· 165 5 ) ~ '
Undnng · Undm1g N<mJOr 49 Tnlmu I ~>60 hmtmJ8 Panitia ( L~mbtu·rut !'{~gnro Tnhun 1960 Nomor I.SG, TruubalHm
Untl'llll Piulan.~ N~g;u-a
L..'miHirOJl
N~gnm
Nouwr
2104 ) ; .l. Uud~u1g •
Undru1g Nomor 5 TnlJun 1974 hml:mg Pokok - pokok
P~n1~riutahm1
Di
Dncralt ( 1..~.'11Jhun111 N-.•gara Talnm 197tl Nomor 3H, Tnruhahan L1:'111bunu1 N~~w·a Nomor JOJ'7 ) ; ·l. Undang · Unci<mg Nomor 8 Tulmn 1981 hH1Inng Huk111n ;\earn Pidcrna ( L!.'rtll>aran N~.c.;ru·n Tnhuu l98J Nomor 76
.\ UudrUlg - Undnng Nomor 18 ( Lm1bru·nn 3685 j
6.
N~gm·a
Tmnbnllllll
Ti~lllll
1997
J'.(,lllbtu·tul N~·.a.•u·a
(l)lll<'lltg
PnjHk
Nomor 3209);
Da~~mh
dnn H.1Jiribuui Dul'ntll
Tuhun 199'7 No:nor .-11, 'lmnbuhau LtrJIIburuu Nl)gum Nomor
~
P•;oraltU'fUl
P~nwriut:th Nomor 27 Tt~uut
l98~i
( Lembarnu Negnrn Tnlmn 1983 Nom or J 6
!t·olnll8
Hukum
AcmTt
T:~mbakrn bm1bnnm N~gara
Pidauu Nomor
3258 ) ; '!. P~raturnu P(:IUI!Irinlah Nosuor 2(1 'l'ahun 1997 l0nlaug Rii:IJ ibusi D:.t~ruh ( l.t1!llbm·tuJ
.
N0garu Tnhun 1997 Nmnor 55 Tmnbnlm11
L,~rnb.-~r:ul
N-;;gura Nonwr J692 ) :
8. Pernturao Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tuhun 1997 t~ntru1g Penyidik Pegawai N~gari Sipil di Lingkungru1 Peinerintnh Dal3rnh:
9. KcputuerUl M~nt~ri Dnlum Negeri Nomor 8•1 T:1lum 1993 tent~mg f?r.ntuk Perntunm Dof'rnh dnn Pemturan Dnerah Perubnhw1 ; 10. Kop11tusnn Mentori Dalnm Negeri Nomor 171 Tnlum 19Y7 t13nl:mg Pedornnn
Pengeoahwt Pernturrui Daornh
~
11. Ktlputusnn Mcntcl'i Drt!nm Nt~g~ri Nomor J.'J4 Tuhun 199'/ tentw1g Pcdomnn Tnta
Cum Pl'mur~~utan RotTiboai Da.ernh; I:?.. Keputusrn1 Menteri Dahun Negeri Nomor 175 Tnhun 1997 tentun.g Tnta Cru·a P~rneJiksaan
Dibichutg Retribusi Duernh ;
13. K~putuenn Menteri Dolnn1 Negcri Nomor ll9 Tnlnm 1998 tentnngRunng L!ngkup dun Jonis · j~nis Reh:ibusi Daer-&1 Tingkat I dan Dnerah TiP-.'Pmt II.
DEWAN Pf;RWAKILAN IV\KYAT DAERAH K.ABUJ>ATEN DAERAH TJNGKAT IT TA.BANAN
MEMUTUSY'...AN PER.ATURAN DAERAH KABU.PATEN DAERAH TINOKAT IT TABANAN·
l1 ...·' '"j l1\ I·'~ Ill -lol
TENTANG RETR.l8US:i PASAR.
BAB I KET'ENTIJAN UM"OM
PwmJ l Dnlmn Pernturan Dneruh ini ytmg dimaksud
don~~mt
a. Daerah a.daJuh Kabupnten Daerah Tingkut IT Tn.barnu1;
b.
Pem~rintah Dn~rAh odv.Jah·PNn~rintnJJ
D1wrnh Knbupnton
Dn~)n~1
c. Kopnl u Dnornh ndnlnh Dupl!l i Kepulu Du~'J'IIh Tinglmt 11 Tulnu1nn
d.· Pejabat adnlah : Pegawni yru1g diberi tugas .
.
t.,1i~ntu
T'ingkut ll Tubnr.ru1; ~
dibidmtg reb·itnmi
dn~nll1
soGuai
dengan pernttu·wa penmdnns • undungw1 Dueruh yaug bt::rlalm
e. Kepnln Pasar ndalah Pegawai
Pem~rintah
Daorah Kabupaten Dnl)rnh Tingkut II Tnbwmn yung cfiaug)wt I diletnpknu oleh Bupnli Kt~paln Dnl~rah;
f f~tugas Pnsru· ndalnh petugns . ynng membanlu I<:i~palu Pus11r daJrun memungut Retri bus i Pnsnr duu mongutudcotcrtit> 1111 I k0 Hnwnnn duu l
3
g.. Pu.<Jnr ndalnl: tempal nii.lll bort~nnmya
bungiUHUl
t~rtentu y~ms dip~rgunnl
peujual dan pcrnboli yang dikum:ai oiL'h Pi.~morinlah Duf;)rah; ..
h. Bangunau Prumr ndnlah bm1gunM toko,kios,lo13 dan scmat•mrulya yun.g ~ipergunakun ur.tuk tompat berdngan.~ ·~\hUI menyimp:u1 bnnmg dagmlgWl Gecara tetap dnn teratur l>aik yang dibongun oleh pedognng tlendiri ·atnu yang dikunani oleh PernC~rintnh Dncrnh. i. Kios ndalnh bruJglUHlii di paHor yang b"ralap dan dipis.thlmn rmtu dongnn yong lnhu~ya
denwJl dinding pemisl~l mulni cfnri lnntai srunpa.i dengan hmgit • lrlllgit ynng dipeo~gumunm
unh!lc us.ahn beotjualun ;
·J· Los ndalnh bnngnnon h::tnp didalwn liugklu1gan JHHHu· berbenluk bnngunnn memanjang lrutpa clilengkapi clinding; k. Pelutnrnn I J)Cdnsnnul ndnlnh suntu tempo!
~~~rl~lllll
di lunr lcetcntuun ytuag dirnnkm1cl
huruf h dan i ytulg ber·nda dnlnm nnml pmmr dintaR mflna bai·nng dt~qcangan ditempntknn ur.ltuk dijunl ; I. Rolribusi Jnsn Umum ndaluh .rotribusi atu;J jnsn yw1g disl)dinkmt utnu dilH~rilrintah Dn~"roh tu1h.1k tujunn lcepontingan dun I<~>IIHUI!i.JuhUI uruum iJ~rtu dupnt dinikmati-oleh <>rung pribadi atuu Bu.dun. m. Retribusi PnsnJ' yting selrmjutn)'R dnpnt dist:bul Relribusi nclaluh p~mbnyarun nt~s
pelaynrian
dan penyt'dinan fhsilitns p:mar trodisiorml I st-dorluum yfulg bt>rupa · halanlM I pelotnrrui, los,kios, dan toko yang dikeloln Pem~J"intnh Dnerub d1m l}lm£~ns
disodiakwl nnluk peda,sang, tiduk temuumk yan.q dikeloln oleh PelUOahunn Dm)rah ( PD) pnsnr:
@
'N~ib
Rotribud mlah:ah orang pribadi utnn BndruJ yung memu1lt pentluran ptmmdung • undru1gnn rotribusi dnernh diwnjiblmn un111k lllt'lukukun pembnynr1u1 retribusi dneroh ~
o. Mrum Rotribusi adalnl1 jnngl
rp~>n.rp~~Wl
bntas.wuktu bagi wujib
retribusi untuk·memnnfantkanjmm peluyunan drut.fusilitas pnsur;
® Dn.dnu ndnlah Btmtu benlu.lc badnn um~m y
yan,s ~ejenis, lernbngn, chma Pl'IHJiun, bentuk usaha tetup serta bentuk bndm1
usnhn lairUlyn;
q. Surnt Kt'ltetnplUJ Retribusi Dnt'n~l ywtg s~,Jmljulnyn dnpuJ disingknt SKRD ndnh~1 surul keputus~J yang nwneutukrutlwst~rnynjumlnlJ rt'tribusi yung tcmhr.1g ~
r. Sw·at Toaihnn Retribuai Da.erah ynng selnrtiutnyn clnpnt disinglmt ST!U) ndnlnh surnt untuk nielnkuk:ut tugihrut retribusi dru1 1Uau tm.nk:;i udministrasi bon1pn bunga _chua ntnu d~nc!a; · s: P;meriksaan adulah senmgkninn. !< ..!.Y.iaia:t tiiJiu!: mencw·a, llllH1.£UI111Hllbm c.hu1 mengolnh datu dan atnu lmlerrmgau laim1yu clalwn rauglm pt~ngw~'~W~Ul lcepHtt.'ttmn
pemeuublUJ kewajibDn rotribusi daernh bordaswk1Ul p·~raluran penmdang • Wldan8nn rdribusi dncrclb ~
t. Penyidikan tindak pidana dibidung r.l'tribusi daeruh udalah fl~ranskaiWI tindakao yang
dilakukan oleh paoyidilc pe&aWQi negeri sipil yans oc:lunjutnyn clapat disebut penyidik. untnk mencnri sertn meogumpullam bukti YW18 dengan bukti ih1, m001buat torong tiudok vid<1na dibidang r~tribusi daerah y&ng tt'ljadi sertn llWil¢ffiLtkrul tl)rsongknnya
BAB ll
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSJ
PwmJ 2 Dw.~:m
numu rctribusi pasw- dipungut retribusi harian chm bulnnan atas pelayannn dan
.
"
lh'IIYL'dia.an fnsilitns ~tiJHJ
kiotl
yw1g
pasor trndisionnl I sodarhnno
dikt)lolu oleh Pom"riotah
Dn~roh
Y~"UIB
b(·mpa hulwnnn ' pelntnrun los
dm1 kluJtJIIH
disl~dilikiUil.:ltuk p~dosong.
PnBal 3 B~nmk
ihsilitas yung dimnlarud dalam pasul 2 da!wn p-:ra!uran Daorah ini :
a. Bn.ngunno Pasar Dacrah ( toJco, kios dan lo8);
.
b_
P~mukniao
taoah PeoiDrintah Daoru.h Lmtuk bangunw1 toko,kios, dan los atns ijin
Bupati Kepala DB8I"Bh; .· c. P~makaian pelutaran I pedwimcm daJam pa.sur truniJnksi j'i.lal bt'li barong • barang dognngan
ll!ltuk
lempal l>enwaha / mengadnkao
~
d. I3angtimm toko, kios yung beroda dalwn · rndiun liugklUI£aJI pasar yang dipandung lllt'llikmuti
fusili~
keramn.ion pasar. PasaJ 4
Obyek Rot.ribuai
~dalah
'
peluyurum dan pl;}nyedhmn Htaililns pa::lar trudisional I soderh:ma .
l>er.upa halwuan I pelatm'an, los a.t.au kioa yang khu~u.'l c~i~~l~di1JuuJ uutnl< pedagruJS.
PasnJ 5
Subyek Retribuei adalnh orung pribadi otWJ BwJan y1utg uwnggunul
BAB ill Ia.A$ I GOLONOAN RETR.IHUSJ
Pnsal 6 ( 1 ) Retribusi pasar digolong!aw sebagui ~etribusi jru~a WI!UIIL ( 2 ) Penggolongm kJas pasar Kabupate-o Daerah Tingkat il T!lbllllan dibodnkno sebagai berikut: a Pas.ar klas I
b. PaBar k!BB n c. Pa
( 3 ) P~oentuan klns pBBar • pasar Daeruh Kobuputen Duemh Tingkut ll Tabamm dit6tnpknn dengnn Keputusan Bupoti KepaJa Da"rnlL BAB IV CARA MENOUKUR TINOKAT PENOOUNAAN JA)A
PUBnl 7
Tiogknt pcmggtmnan Jnaa diukur bordnf:lltdwn luna, jL'niu
h~mpat
dlm lcohw punar yung
d i gwullcun.
BAB V . !
PRlNSIP DAN SASARAN DALAM PENETAP AN
STRUKTUR DAN BESARNYA TAIUF Pa.aal 8 ( 1 ) Prinsip dnn aosanm dalam penctnpon fltruktur dw1 beanrnya tarif rotribuRi · dimalarudkan untuk ~ binya penyelengg1u1uu1 p0nyt'dinnn pelayunwt fksilitwJ pasor dengan mompertiml)ao.gkan komanlp.uun umsyaruJu~ drun uspek lcondilan;
( 2 ) Biaya sobapiman; dimabud p~ aynt ( 1 )
rn~liputi
biuyn p~oyusutan. biaya bWJga
pinjaman, biaya operasionnl dnn pemelihararu1. BABVI
BESARNYA TARIF llliJ1U.BUSI PA.SAlt ·PasaJ 9 ( l ) R~tribusi bulauar1 adn,lah :JebagW borikut :
a Pasar kelas I
1. Retribusi atas pemakaiaa toko, ki os mi Iik
Peme.rintah Daorob.l)er rr} eebulru1
Rp. 1. 750,00.
·l. Retribusi utns pemukuian los ·rni lik Pt•me~tuh
DMrnh por m1 sebulun
F.o.
1.?~0.00. I
3.
R~tribWii
atas pomnJcnjau pelntnnml
Pe-dnsnnm pe~r uri sebuhm 4. Retribusi ataB ptmlalcninn tnuah Pomerintah
untuk kios:, toko Ya!l8 dibunt oloh pengusahn disekitar psser perbulan
Rp. 1.100,00.
5. RotribU!Ji ntn3 pomakniun tamlh P~merintuh
ym\~
digtmakau mstt.k loa ol~h pedagnng send\.ri utM
ijin BupBti :r:"t>alaDaerab per ml aerbulan . ..-··-·
Rp. 800,00.
b. Pnsnr kelal ll) . •' '-
.........
1. Rel"ibusi atas p~makaim toko, kios milik Pemerintab Daerah por r.filoebulan
Rp. 1. 200,00.
2 Retribusi oms pemnkalrio los milik Pe-rnerintnh Da«ah pl't' tr/sebulao
Rp. 1.000,00.
J. Reotribusi atas pemnkaian P.olaturan/ P~dnsanm p~ ~
scbulao
Rp. .500,00.
4. Retribusi atas P.enlakaiua tnnsh Pem~rintah
Wltuk kios, toko yang dibuat olt'b pengusaha
disekitar pasnr perbuJan
Rp. 1.000,00.
5 Retribusi mas. pemalcaian tunab Pemerintah yang
digunakan untuJc los oleh pedJ188Dg sendiri runs / ijin Bupati Kopala Da.erubpflr mJ s~rbulnn l:.
Rp. 750,00.
Pusar kvlas ill I. Ret.ribtlRi atas pemnkaion toko, kios mililc
Pl1fllmnmh Daerah per ut sebulnn
Rp. 1.000,00.
2. flt. . tribuni atu.s p~mokahm los milil: P~:meriutah
3. Retribusi
Du.orah pur lui sebulw1
Rp. 7.50,00. •
atns pomulaUtm polataranl
Pedasanll.l p~:>r n~ aebul.J!l
Rp. 400,00.
·t. Rt)tribusi atus pemn.lcai8lll:unub Pe-m~rinral1 untuk kios. toko YOll8 dibuat ol~h P~nsusal!u disekitnr pasar perl;Juhm
Rp. 750,00.
5. Retribusi ~ pemak.aian tanah Pemerintah yang
digunakun untuk los oleh pedngaug t~uudiri ij iu Bt•pati Kepala DaLV'Dh per rrr !led.>ulrut
~uas
Rp. 500,00.
( 2 ) Hetriuusi harian ditetupkan oeboaai berikut :
1. RetribWJi pod~ dnJilln toko, kjotl
Rp. 1. 200,00
v
b.
2. Retribusi pecfasoos dalam los
Rp. 750,00.
J. Retribusi podagsng podasaranlpelataroo
Rp. 600,00
PllBar
kclag ll
1. R"tribusi podagung dalam toko, kios
Rp. 1.000,00
2. R:otribusi podasans dalam los
Rp.
l
600,00.
Rp. 500,00
Rotribusi pt'
c. Pll.Bnr k~hw ill
1. Rotribusi P"ds&tma dalam toko, kios
Rp. 750,00
2. RelribWJi pedagang cl~Jwu los
Rp. 600,00.
3..Rctribusi podagDng podasanwlpelaturan
Rp. 400,00
PasnllO ( 1 ) Setiap onwg a.tmJ bq,Jan hukuru yang mensgunnkwl fusilitru; dnlom pnsnr daorah don
areal pasar da,rah seoora. totap hDruB mendnpnt ijin duri Bupnri Kopala Doorab; ( 2 ) JlUlgka waktu berlokuo~ ijin dimnksud uynt ( 1) ditetnpkan I ( J ) Seteluh berakhimyajaugka wuktu tersebut ayut ( 2 ) pusal
i111
c~utu)
tahwJ;
iJin sebugui ters"but ayut
( 1 ) p asnl irJ dupat diperpamj ong kembal i untuk j 1U1glw ·.~inktu yntJ8 soma ;
t 4 ) Ket_,ntuao doo syarut-syarut permohonw1 ij in dimalc~:~ud ayut ( 1 ) ditotupknn oll'lh Buputi · Kl·pala Daeru.h.
Pasnl 11
( 1)
s~tiap ornng otau
badtm lvJikum yang monggtmaknu
H~ililaH!b
duorah npubiln·
terjadi peminduhtnngnnao !jill atau dip!odahknn kepnda pihuk lain hnrus mendupnt
persetujuan dmi Kepaln DIWfab; ( 2 ) Kepo.da aotiap
ofBD8/bada.n huklun yang memindahlanganl
dipindablam kopr.da pl.hak lain ciit~tupknn
dib~bwii
bea balik
llWilu
pcnggtuuuu~.
ntnu
fa.silitus y:uJ8 bosurnyit
Kopu.tusan Bupati K~paln Daornh.
( J ) S->tiap .ornng!Bnda.n Hukum tidak diparkenunkan
mt'n.~•~hnl1
dun mennmbnh bangwtan
dalam pllilar tanpa ijin Bupnti Kopala Daernh. ( ·1 ) Pnra pedngang tiduk diperkenonknn bertempat tinggal didnJam pmmr DoeruiL BAB VII
WILAYAHPEMUNOUTAN
PwmJ 12 Retribuni Yrl18 rerutang dj wilaynh Dn.emh yu'•S diborilmn.
lE~mpat peny,·diUB'l pl:'lay~nun
fhsilila.s pc.umr
DAD
vm
MASA RIITRIDUSI DAN SAAT llETlUBUSI TI::I:. UTANG PuuuJ 13
Mns11 R~trihusi aJalnh Janskn waldu yang lrununyn 1 { tintu ) imlall lllou ditotapkM lain ull'h ~:L'paJ a Dnoruh.
Pnsal 14 )a:•l n:·trii11mi
;;u~D 1tlnu
ten;tuns udwuh pndu suut dit,tupknunyu
clokum.,u lniu
ynt\~
BAB IX SURAT PENDAl''TAR.AN
P&Bul1.5 (l
J
( 2. )
Wn_ph
R.t~lribuui
SPdORD st.>bosnirnnnn dimaksud puda h•n.q.bp
l l
wujib mengisi SPdORD.
nt'l t
( 1 ) h1u1u; di i:~i dl!'.ngnn jelno, bennr dun
n dit~mduhu1gwli oloh Wujiu Rctribuui at au
H~'rJ!il~, i~i IIL~rta
pn\IH aynl (
ay~tt
lntn cnru
p~l,SisiW'l
1(\m;;;wy;·L
drm penynmpniuu
~WdCHU) st.~~ugaimuna
dimukimd
1 ) ditt•lnpkunoleh Ke-puln :On.cruh.
BAB X PENETAPAN RET!UBUSI J>WJal 16 ( I )
B~o'r lhw:u bm
SPdORD sobaammnna din:nkHud pwml 12
~~~nllllllg dt~ngrul m~n~a-bitkm1 .
uy1~ ( I ) dil~htpbuJ
SKRD otsw dolaUllen lnin yung
dip~rt::unnkwt
( 2 ) . /\{miJilu bordamukan hMil pom.oriJamun dw1 dit"mukm1 data baru tbn
. !dtt~i
ri.llribu:;i
thita · .. ,
lh.,ba~aillii\Jlll
dimula.'Ud
pudu
uyat ( 1 ) duu SKRDKBT r;,•b;,,:;wlllil.ua ditlll!lwud pudu ltY'•'!
l 2 ) rliL'I:!pkan oh:b Kt:!pala Du.eralL
BAB XI TATA CARA PEMUNOUTAN
Pnanl 17 \ I ! l 1 t'lll\IT\1...,11Hn n'nihuei tid~ dnpat rliborongknn. •1
(
l~dJIIIflSI
)
dipungut dt:ngnn mcnggr.m.akan SKRD ahUJ
Joknu.~t:JJ
laiu ymtg dip~nmmnknn, dm1
s ~: RD ~:.RT.
BAn xn SANKS! ADMTNlffntASJ
Dnlilln h:ll wr,jib
R~tribnHi
ti,Jak mombnyur '"put rmdu
dikt'Jll\k::tll HU.Ok.lli administrasi OOrupU bungn
S~bes~u-
wakluny1t otll!.J
2% ( dua
jlt'J"S~~Il
.kunmg nwmbnynr, ) S"tinp bulllU d.uri
J\'.inb.w;i ynng torutnng ntw lrurong dibayru- dnn ditngih (kllJ:!.Hn m~.~ng,!jurutklill STRD. BAB XJJI . TATA CARA PEM.BAY AltAN
Ptunll 19 ( I l l'r:f: .• buvnnm retribusi YDll8 terutnos hnms dilunnsi !(,llnbn~i
(2l
yrulJJ ttlnrlMg dilunnsi aolrsml.H:!
dilt 'htlbJUryn
~
tl~kaJigu~.
lambutnya
I~
SKRD 2tnu do~nmt'n lnin y1m8 cliptlftlnuwk:ll:
I I l Tal;: ('l:ni"Jh'rubayuruu, ponyt~tornn, tl)lllpal Pl'IIJbay:1.nu' 1··Is iln1::: diulur do::;.;~;l 1-;.:pt~!,;·~:·.::
BAB XIV
TATACARA PENAG1HAN
Pt:.1al 20 ( 11
P~~nC!~hmmn
$ltrn.t tOBJll'tUt/pe.ririsnhm"n'rut lnhi ynn.~ oojttnitl
p.di!k::~na:Al
p-onugihap
1"1)"")•'' !o,.·
.,
#
,,,.,,,,.._,_.;, ... 1.""'h ···~1'/'' •• •
· · · " • . ; •...
J ) r·ll·'····r ;, .. ,,.r,., .,,.:,._.,, l, -
I,,,,
I_,'·
._·_,·'•
.......
~ \. '·. ~
)
\
.•
I
•..
.
r~tribmli
tlik!>lundmn twgcwn
.,
·7 (!··d·.·'t) !t"r·,· ····.'r·'···:· ·~•~.•
01 ,
. , \ . ' \ .... 6{\,
0
iNhll).'ili
·~i:h'I;~J 'J
w:.·;d
i!;_::<:.·.::
(Ill!/·;. l: : ~~ ._;::::· .... :~ ,. I
'1:>~"1'.,(,.,,• .:·ttr•:t (, ..'• ,, •...' •,,,/,·. ·:·· "'",'•~' I, .\. •• 1 , \ ,
. . .-. .
·
B;W XV
PEN<.JURANOAN, Y....ERINCJANAN DAN P.E~ffilillASA!-4 lU·TRIBUSI PRBal ~ ( 1 ) ~:~·pal a Dn.~r!ili dupat nwmboriknu JH•USUfruJgun, keringrnlw' daJI p~·mbobn:3~·.n rvtributJi.
dan pombd)!)ttlul
• l 1\·n.~.·.t:t 1111,\~:lll, k~~·ing:uauu
fll"hlt,s.~niuuuttl
·.ln:uLtHI piJdn nynt
l l )
dtl···i tk~ul d'·nq.~u1 nlt>mptniuuikon komarnpunn Wtr.Jib Rt-tnhn:;~. ( I l Ta•:l al•
BABXVI
KEDJ\LUW AltsA l'ENAUlHAN
Puu.l 22 ( I l llak untuk mdukukWl(t\nmgJlwa ~busi. k~.•dnluw:rnm ~wklah tn~·l:unpmd j;urt~m waktu J ( tl!l.H
l tahtul tedutung sojok &ant tt.tutnngnyn J\1lribuus. k,·cualt apabiln Wujib Itctribuui ·
. 111.: lakuk
pidnna·dibld111g rotribuai.
,, 1 t :l!dalu\\. uJ wu p...~ut~iluY\ r~tribaJI:i ,.Dbn.~ninuma di111~1b;nd p.ld;i •!Y
11
d;r •H I· i tk nn Suns! T "8Uf&D ; utau
b
udtt p~ng1J\uan utnng r~ibWii
dlari w&ljiiJ rotnhum btill<
l•tn~.:~tut~: mwtiHlH
fill: tl< ltul£."iUUg_
BABXVfi
KhTI1NTUAN PIDANA Pmml 2J \ I ) \\'apl• H··lnlHJlli
xnng litfnk n~lukOCUUtkOII
h'~Wt~jiblu\ :->t·lllll.':'.l'll 1111'111·~-~~:au k
1l!:tm·:uu pHhuau kurultg(UJ pn!istJ;. lama 6 ( ~uwn ) buiHu :1L.n d·.'tllLJ p1!l iog l·il!lyd: -1 { ··n;p111 ·)
kali Jllmluh rolrihnYi ynt;'J tl!intlnu&
' ) 1'1111Ltl ptdaH:r ~·nrtg diud:rJtlt.l·l'ntlu :lyt:l ( I ) llthdal1 pt·!w:~;:;u :HI
1J1\H
xvm
l'EHYlOH·:AN I' n.m:J 1.-1 l
h·p1hat i\·f_~uwat
1
N,,guri Sia)il ll)nt1utu di
klt111nl:-: ~P.•I•a.(;tti P~ayidik t>~l•'l\il! :•I all H.t~U 1
)
ibtwi
untuk
l.itiJ,tkm~~~~u l't'III\'Juliai'
melakt~c.wt
D..... ,,J~ dilNri w,~\\',:-tn:Hg
pNtyidilciUI ti11d:d·. p:dm1:1 dibidnu,g p,~rp:1juktlU
Dn~ruh
\V,-w.·:J;lll~ Pt·tlyidik st.•hn~DWlUI <J.illU~Hl pmJa 'ayat _( I ) a.t•il:th ,,
111•:11•'11\tJa.
n11~1Ha~n.
. t... , ~:. rtatui d4tl~mt L1i .._.,
:u:
met)81UllpUikusJ
tindnk pidnnu
l;'l tl,,bul lnN~jt~di lon,gJw~l
d1u1
dit,idan~
duil jda,; ,
111•-'ll•:lttl
~;. ,...
:mgm1
rdrit;•:"i ,,_ ··• .. h H~Jll'
(\lau
lllpoi'l.UI
l(
al:u1
b
m~.m~liti,
mencari dan mongumpulkno kett'nutg:m
lt.!'ullutg kobem~r~.n. po~~
c
onmg pribndi ntau bndnn
lllt111gl'nn•
yang diln.kuknn gehuhungnu dtmgtua tiudnk pidml!l
retribusiDaoruh t~m~nJt • 11\lllllinta keterangan don b~an buldi dari orang pribodi
Htuu bud~u1 aohubtu1gtu1 dongm1
tindidooe dibi~ I"Cltribusi Daoruh •
d.
m~mt'riksa t.l~r~gJ~
e
buku • buku., oatnttW • catoton dun
tin<Wc pidwm dibidong retribusi Do.erah - dokumen hun,
s.;~rta m(,Jukuknn
b~rkt}JlllfUl
~
meltdmhvt penggoledahnn unhak w.endnpatlcan buluuJ bukti dokum~n
dokumen luin
doklllllt"ll •
p·~mb.tkunn,
pencotntrut dnn
penyitaan terhad bahan bukti
t~J'!Jel>u! ;
( . n\~minta bontumi ·tennga nhJi dn.Jom rWlgl
mcnyuruh berhenti dan otmJ lll0lnnu)8 sotJeorw\8 paclt\ ~;o.n.t dokunl~'n
uwuiu~,gulkm1
pomerilaumu uodang borlnnguuns dm;
uwm~H·ik:-;n
ynn8 dibn'-.\'11 e~b.UJlPinuUlU dimu.lruud padu huruf ,,
1:.
IIIL'IIlotr.!l"rloH~omng
1.
1111·smmggil erllllg
YOOS borl
1~11tuk
ruunguu u.tuu
t~mput
onltlt~
r.tnu
il~~bugni li~rfl1111.gku
nlnu
idoulih.ul
~
n'irilm~H Dt~t)l'iih;
didengar kehmmgnnuyn dan dir)l·rik:m
saksi ; mt,ngl~c.':ntib'l!J
k.
n)(th~.kulmn
penyidikru1 ~
tiuduknn
h~in
ywg· pcrlu untuk !celnncunlll p!!nyidik:m timh:.l.< pidmm
dibidrUlg r0tribual Dnerah monurut hulaun ym1g d·ur~u clipill1mJg,r.;m\i'Jil1.Vnhknn. ( :1 ) !)~uyi .iil< oebngoinm.!lo dhm~f.lud puda nyot ( 1 ) nwmh~Jf iialliJbH diwalaiuyu P"'nyidiknn di!ll nlt~ny•\lll~tiik1Ul hn.sil ponyidilmnnyn kerpn()n Put,:mll;l Uru11111,
""".li dtl'!nr d•Jimn Undnng- ununng Nom<>r 8 Tnlmn
1~)111 li•Jilu".~:
tlc::lliLi do;1~;nn l:d'"'f)~!.Hio
I fuiwm J\•:nru Pi:lnua.
BAH XIX KEl1Wl'UAN PF.NlrJ'UJ' Puunl 25
T111J;::J II Tit~r,kat
Tl:l.,.._,~,,
Nvmor
J TuhWJ 19U3 le.nhmg Rdri\Juui
hi;;ar i'-:t.~~•)•!!i1u
11 Tabannn serta Porah.rnn Dnernh Pembnhmmyn diJJyatt.Jum
di~nbut
D1..vi .;:(1
drut tidnk
bt;duJ(u la.gi.
hwaJ 26 Hal · hal
y1u1g
belurn cuknp diu.tur duJmn
P!~rman.l!l Da~·;
Jk litk:;:Uiannnya ilkru1 diatur lobih IQJ\jut oleh KupaJn Dnunh
;,h
1111.
aopUilJtmg mengenm
Pwnu 27 Pt~ntlun~J I.>Ut~rnh inJ rnulnl bt,rhi)ru padu ·tmw.;nl diundull~r)i wr .-\gi:U· a~tiop orang
Dooruh ini
do,vot mcngetulminyn. momlwinr :1! iluu1 JhJilgmuiu.ngnn Pl'rulurun
don.~, p~nllmpntaouya
daJnm Lombnnv1
Du~1rnh r:uhupnttm
Dnt)mb Tingkut II
'lub 1111 IIH
"Dit"tupbln
d1 TaballUII.
Pac!ullu1,~~:al
/A.~~
PE.RWAKlLAN RAKYATDAERAH
~'.ABUPr\'fEN
~
1\-h•i 1999,.,
BUPATI KEPALA nAEH..\TTTI:.llTABANA N,
f>,\'ll U TADANAN
t
K E T U A.
,t ~a.
Disnhknn Oloh M~ntt'ai Dulwn Nogori n.opublik Indon~,:;ia dt>ng1u1 K¢putusnu Non1ot! 974.61·99.5. tong~nl 10 ~t'pkmh•r 1999
Diw1duogbw dnltun: Lt.•munnm D2erab Kubupat('O Daanab Tiuakut n T:Jhall!UI Tnbun 1999 Nomor 12 S~ri B Nomor 4 padu ·taQggu! 26 Oktol><,r 1999
Lampiran · 5
BUI> ATI TABAN;\N KEP1T11JSAN BUPATI TABANAN NOMOR 350 TAHUN 2001
TENTANO PENETAP AN RADJUS UNGKL1'J>.fGAN PASAR DAERAH Dl KABUPATEN TAiiANAN BUPATi 'I~I\BANAN
9.
bohwa Wltuk l~bih lll~lllberik~Ul kepastiWl dnJnm menentuknn ~iUS Lingkungnn'"P~nl' yrulg. dipWldnng menikmnti fusilitns kernnininn~·pnsnr, sebagnimWln ynug dhnaksudknn claiM} Pnsal 3 nyut d Perotw-mi Kabupaten Tabnnan Nomor 6 Tulnm 1999 T~ntang R~tribusi Pasar, maka dip!U'Jdang perlu ·m~netapkan Radius 'Lingkungan Pe~oar Paenlh .d.i K.::iliupatc-n Tainmau ;
Daenm.
.
Memgjngat:
.
.
b.
balm7a tmtnk m<J.."sud hmjebut. huruf a, rimka perlu ditctapkan dengan Keputu&nn B·.lpati.
1.
Undang - w1dang Nomor 6~ Tnhw 1958 tenfnng Pembentukau Daorah - daerah Tingknt ll dnlmn wilayah Daerub- daorah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Bnrnt dWl Nus~ T~nggnnl Timw- ( Lembarnn NP-gnrn Republik Indonesia· Tahun i958 Nomor i22 ; Tarnbahan IPmbaran Ne~.&ra RepubJik Ioone3ia Nomor 1655) ;
2.
Undang .... tmd:mg 'I'lomQr 22 TahWl 1999 tentans P~merialah.an Da.erah ( Lemburan Ne,gara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tmnbnhan Lembaran Neaara Rl\publ~ 1 { Indonesia Nom or 383 9 ) ;
3.
U11d:mg .... Wldnng Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perub~an ~ns Undaug - w1dang N<.~•11or '.18 Talum 1997 tentang Pojak Daerah dan Retribusi Da~rnh;
4.
Keputusan Meuted Dalain Negori Nomor 114 'Tahun Pedoman Tata. cara Pem~.ngutM !~etribuai Daorah;
5.
Kepu~usan M~nteri
1.~97
tentimg
Dalam Negeri Nomor 17.5 Talmn 1997 tentang T~ cara Pemeriksaan I;3idang Retribusi Daerah;
NOMOR 350 TAlfUN
'ITIN"TANG
:wul
: PENETAP.~ !lADIUS LINGKUNG~ PASAR
DAERAH DI K/..BUPATEN TAB.~AN BATAS- BATAS RA.p.IUS LJNGKUNGANPA.SAR DAERA.H. ~-.-----·-----------.---·---------·--·--
NO.
:
NAMAPASAR
t----+------
2
1
--r- ..
-=r-· i
'I
I;
~~- UfARA
Pasar Kt.1diri
1.
··--··--------·- ·- .Bfl TAS -BATAS RADIUS
3 Gang utara
I Hruin
4
I
I
!! Rutan Tahruwn ! :~ ito'P'!.:~g Emp~1t
j
i
i
I
I
I I
i
IPac;m· Taman Sari.
~
(P1 .·....... !.·~"',,1Qffi I .... ... ';.,.-
IJalsn 1
, • .J~ ..1tl
Pahla\-v~n
!
!!'rts;,r Daul1 Pilla
II
Simpm1g tig&
i
. .T·:. Ll::ln 1'/u.:!:ru.n I r.- i1lm-van 1 Pt tn cukatirtn
i
IJl
i l~<m.nkur1g
i Bat~tS Utara
j Bre.mbeng
I
i
I
Pu::mr Pupmu1
I
1 ?as
i
.I· Kzintor BPD 1 Pupuru1 j
! Kantoc K~pala j De~.1a
i
I
j Jalan K~ Dc::sa
; Antapnn
Jln. Subnli
II.
.
I
.' Tem1inaJ Pesiapan ·
Sungai Yeh
1 Jl.
j T.;,rrninal Bajera·i
Barat Pasar
Jalan Menuju Ke.bon
I Toko- toko
I
Selatan Jnlan
.
Jl. Gtri ah Ma.da . ., Toko ,.~uti~
I~· ··};o Sada:·
I I
1 .1.' 1h1s 'f'jmur ~J',
·r·:
!; .. ' 1:.·ar
M1rga
j
·· 11 r'asar B atunt1 !
.I JL Subali
.riwur · Pris a:r Jl. Selat.an Pasar
; PrtBar
I
I
• 1
I
i.
Jalan Cendrawasih.
I
Empas
I Pru:ar B<~~ra
I
!
I Pura Pej mnut
. Cendrawasih
IPasar K.~rambit~u--. . !Jl. Utara Pasar
!
l
Lot
.I\
li i Jl I
1 I
Stmgni Yeh Kutikan
I
I
I
~.
.. ..' l:....<,rt•• Pah. 1I·.Lwan
I
I
I
Jernbatan ·Layang Sanggulan
!,·
I
i
l ~asar Tab
5 Jalan Utara . Kantor Camat Kediri
I PDntai Truwh
~rBR
i
4.
I
DARAT 6
SELATAN
I
1
ntas Btltat IPnsar Tamlh Lot !l .Tl . .Menuju NBR IITBilliilh
2.
I
~j:·1h.mg ~a~~u-.i t~vnpm
Po.G\umng
ij
11MUR
IT· .
, r
1 Polsek Marga.
I I
. Jl Ke D~f;a Bnngli
I .. •.·::o··k.w ':i
! ~ r•;
·t ••:~·
n ·?aya
De·.. ~:.,. , ·. Sb ·~J.;.m·r-J a
I
I
I
PuraPus~r ITasik Marga 1
i
I
Batas Pasar
. :. . .-~- -· ~.: . . . . . . . ;--·. .. . . .~.. .. r.:·.~~~:r:::~·-·:s . =~~=r=3 ::::~~.J
l I.
I hi~:a; t'.':!i~dib.~m~~r:
: ! '1
J!. il.aya
l3c-r.ar:~· ··
~ ·
12 .. l'w,u1 l·'i'll::i·:.·,
IJ
II.. P·:tk Md. :::-t:Ha
,.
I
i
I
I
i l':!::;:tr S<··fl~~ill:·i!c
·
. hu·a MdmHing
LdiiHul'
l·i'oko -· :ok11 .! Of;wil -'••fall
.......!. . .. ·-·--
· -a~l;-·
Rwuah Makan/ n., Tiunh ···ol:•) ·
:(,J:.~
Tnaur .!itl;;n
I : -~i~i_.... :.\~;ft~ ,. ,.. ! Ko.~on~ ~Uk. I
.: Bur.a·
II !
-~'Uc~k ITanalt
·'::·iJ~~r~ull~~~ 1 ·.\
BankP<~sar .P·~m~beJ
I
P~nduduk;J'~ 1
i
Foto .Panora mn
'
I
lj
T·:-.k•:> --loko ~dal'an.J:·tlnn
Tokn ... tnko Barnt .lnlan
1
·---·· ..;_ ...... -----·--·-- _______ j_· -----· _____ ,____ _j
6. Peratumn Daerah Kabupaten Tabrrum Nomor 6 Tabun 1999 tentang Retribusi Pass: ( 1.;JuJara:~ Daerah .· Kabupaten Daerah TinRkat li Tabonan, Talrun 199~ 'J.':~omor 12 S'-:·i B Nom or ·4 ).
MEMUTUSKAN Menetapkan :
KEPUfUSAN B'L'PA11 TAB.I\N;'..N TENTANG PENEfAPAN RADIUS
LJNOKUNGAN PASAR DAEP..AH Dl KABUPATEN TABANAN
Menetnpkw1 T<..adius Lir~':'~'.~.nn lampiran Kepu~usM .inl.
F~or ~aercl1 s~perti
Par:~l
Para. Kopala. Pasar
Yllll8 tercnntum
dal~
2
ct~~ .•.l molek'\J.t~kan
pemunsutan Rctribusi Pasar .888:1'
sesuai ·dan mempedomrri Pera!urnn Daernh Kiiliupaten Daerah TiJlskat li Tabanan Nomor 6 Tr.hun 1999. Pasnl'3
Kllpldusan iru nmlai
berl~!.~
se}m< tPn~ql ditetapkan.
:!00" •
LEMBARAN DAERAH KABUPATmJ T ~ F
NOMOR: 47
.
''N!~~ T
!.Ht.!'.12001
.
